Edisi Agustus 2020 APBN KITA - kemenkeu.go.id · perekonomian daerah; (2) realisasi DAU lebih rendah 6,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019, terutama disebabkan karena

1

Edisi Juli 2020

K I N E R J A D A N F A K T A

Edisi Agustus 2020

APBN KITA

#Uangkita Sebagai Pemantik Pertumbuhan Ekonomi

2

APBN KiTA : Kinerja dan Fakta

Scan dan UnduhAPBN KITA

3

Edisi Juli 2020

“Banpres Produktif ini perlu saya sampaikan ini adalah hibah, bukan pinjaman, bukan kredit tapi hibah,”

Presiden RI, Joko Widodo

4


Ringkasan Eksekutif 7Postur APBN 2019 1 5Perkembangan Ekonomi Makro 1 8Laporan Khusus 2 2Penerimaan Pajak 4 0

Penerimaan Bea dan Cukai Penerimaan Negara Bukan Pajak

4 8

5 4

Belanja Pemerintah Pusat 6 0

Transfer Daerah dan Dana Desa 6 8Pembiayaan Utang 7 6

Daftar Isi

5

Edisi Juli 2020

Diterbitkan oleh: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pelindung: Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan. Pengarah: Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Keuangan Penanggung Jawab: Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Sekretaris Komite Asset-Liability Management Kementerian Keuangan. Pemimpin Redaksi: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. Dewan Redaksi: Tim Deputies Asset-Liability Management Kementerian Keuangan. Tim Redaksi: Tim Kehumasan & Tim Teknis Asset-Liability Management Kementerian Keuangan Desain Grafis, Layout dan Foto: Biro KLI Kementerian Keuangan. Alamat Redaksi: Gedung Frans Seda Lantai 8, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta.

www.kemenkeu.go.id/apbnkita

6


Infografik

Penerimaan Perpajakan mencapai Rp710,98 triliun, realisasi ini lebih rendah 12,29 persen dari periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp810,55 triliun

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatatkan realisasi sebesar Rp208,81 triliun, tumbuh negatif 13,54 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp241,50 triliun.

Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp793,60 triliun, tumbuh 4,25 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp761,26 triliun.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp458,82 triliun, tumbuh negatif 3,42 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp475,07 triliun.

7

Edisi Juli 2020

Ringkasan EksekutifRingkasan Eksekutif

P ertumbuhan PDB kuartal II 2020 di beberapa negara mengalami kontraksi lebih

dalam dibandingkan kuartal sebelumnya, seiring dengan risiko eskalasi kasus Covid-19 di dunia. Melemahnya aktivitas ekonomi karena kebijakan physical distancing secara langsung berpengaruh terhadap proses produksi dan permintaan, serta supply chain menyebakan kelanjutan kontraksi ekonomi. Namun, aktivitas ekonomi global saat ini terus menunjukkan perbaikan, Purchasing Manager Index (PMI) global berada di level ekspansi pertama kalinya sejak pandemi. Sementara itu, pasar keuangan global relatif stabil dan berpengaruh positif terhadap capital flow ke emerging market. Meskipun juga mengalami kontraksi, stabilitas perekonomian

nasional masih terjaga dengan tingkat inflasi yang rendah dan meredanya tekanan terhadap nilai tukar Rupiah. Pemerintah terus melanjutkan upaya-upaya guna pencegahan penyebaran Covid-19, menjaga masyarakat dan sektor usaha yang terdampak, serta melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional guna mendukung pertumbuhan ekonomi kedepan. Upaya penemuan vaksin Covid-19 telah diupayakan oleh dunia internasional dan memberikan perkembangan yang positif, termasuk di Indonesia.

Memasuki awal semester II 2020, dalam masa pandemi Covid-19 realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir Juli 2020 telah mencapai Rp922,25 triliun atau 54,25 persen dari target pada APBN-Perpres 72/2020. Pendapatan Negara dan Hibah mengalami kontraksi

8


pertumbuhan tercatat sebesar negatif 12,37 persen (yoy). Lebih rinci, penerimaan Perpajakan dan PNBP berturut-turut terkontraksi sebesar negatif 12,29 persen (yoy) dan negatif 13,53 persen (yoy). Realisasi Pendapatan Negara yang bersumber dari penerimaan Perpajakan mencapai Rp710,98 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp208,81 triliun. Sementara itu, realisasi Hibah mencapai Rp2,46 triliun. Komponen Pendapatan Negara dan Hibah dari Perpajakan, PNBP, dan Hibah masing-masing capaian realisasinya terhadap APBN-Perpres 72/2020 tercatat mencapai 50,62 persen, 70,99 persen, dan 189,23 persen.

Penerimaan Perpajakan yang berasal dari penerimaan Pajak telah mencapai 50,21 persen terhadap APBN-Perpres 72/2020. Berdasarkan nominal realisasinya, Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM) masih menjadi kontributor utama penerimaan Pajak. Penerimaan PPh Nonmigas tercatat tumbuh negatif 13,52 persen (yoy). Secara nominal capaian PPh Nonmigas masih ditopang utamanya dari penerimaan PPh 25/29 Badan, PPh 21, dan PPh Final. Lebih rinci, komponen penerimaan

PPh Nonmigas dari PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25/29 OP masih mampu tumbuh positif meskipun melambat, masing-masing sebesar 2,52 persen (yoy) dan 2,40 persen (yoy). Sementara itu, penerimaan dari PPN Dalam Negeri (PPN DN) dan PPN Impor secara nominal masih menjadi kontributor utama dari penerimaan PPN/PPnBM, meskipun berdasarkan pertumbuhannya seluruh komponen penerimaan PPN/PPnBM tercatat tumbuh negatif. Secara kumulatif PPN/PPnBM tumbuh negatif 11,97 persen (yoy). Kontraksi pertumbuhan komponen penerimaan Pajak masih berlanjut mengingat dampak pelemahan ekonomi dan aktivitas perdagangan internasional akibat pandemi Covid-19 yang masih terjadi.

Realisasi penerimaan Perpajakan dari penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah mencapai 53,02 persen terhadap APBN-Perpres 72/2020 atau secara yoy tumbuh 3,71 persen. Secara nominal, penerimaan Kepabeanan dan Cukai masih didukung oleh dua komponen utama penerimaannya yaitu penerimaan Cukai dan Bea Masuk (BM). Berdasarkan pertumbuhannya, penerimaan Kepabeanan dan Cukai utamanya didukung oleh pertumbuhan penerimaan Cukai yang tercatat

9

Edisi Juli 2020

sebesar 7,01 persen (yoy). Secara lebih rinci, penerimaan Cukai terhadap APBN-Perpres 72/2020 telah mencapai 51,35 persen, dimana pertumbuhan penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Cukai Etil Alkohol (EA) menjadi kontributor utamanya, yang masing-masing masih tumbuh 8,09 persen (yoy) dan 164,05 persen (yoy). Pertumbuhan CHT masih didorong oleh dampak kebijakan dari kenaikan tarif cukai dan pergeseran pelunasan pita cukai di bulan Februari 2020, sedangkan Cukai EA mengalami peningkatan yang signifikan karena naiknya permintaan EA untuk bahan baku keperluan medis. Komponen penerimaan Kepabeanan dan Cukai yang bersumber dari BM telah mencapai 59,80 persen terhadap APBN-Perpres 72/2020. BM tercatat tumbuh negatif 7,97 persen (yoy) ditengah perlambatan aktivitas perekonomian global yang tengah terjadi. Di sisi lain, komponen penerimaan Bea Keluar (BK), realisasinya telah mencapai 97,13 persen terhadap APBN-Perpres 72/2020 dan pertumbuhannya secara kumulatif tumbuh negatif 13,19 persen (yoy). Kontraksi pada pertumbuhan pajak perdagangan internasional, utamanya BM yang terkontraksi lebih dalam ditengah masih terjadinya tekanan pada aktivitas impor-ekspor.

Realisasi PNBP sampai dengan akhir Juli 2020 mencapai Rp208,81 triliun atau 70,99 persen persen terhadap target dalam Perpres No. 72 Tahun 2020. Pencapaian realisasi PNBP terdiri dari penerimaan SDA sebesar Rp58,60 triliun, penerimaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) sebesar Rp57,43 triliun, PNBP lainnya sebesar Rp60,21 triliun dan pendapatan BLU mencapai Rp32,57 triliun.

Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, realisasi PNBP sampai akhir Juli 2020 tumbuh negatif 13,46 perse (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Penurunan tersebut terutama berasal dari penurunan PNBP SDA sebesar 32,25 persen (yoy) dan penurunan penerimaan KND sebesar 17,81 persen (yoy). Penurunan penerimaan SDA antara lain disebabkan realisasi rata-rata ICP periode Desember 2019 – Juni 2020 (USD43,77/barel) lebih rendah dibanding periode yang sama tahun 2019 (USD61,95/barel) dan menurunnya rata-rata realisasi HBA periode Januari-Juli 2020 (USD61,70/ton) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (USD85,56/ton). Sementara itu, rendahnya realisasi penerimaan KND disebabkan menurunnya pendapatan dari setoran sisa surplus Bank

10


Indonesia dan setoran deviden BUMN (akibat penundaan jadwal RUPS beberapa BUMN). Kondisi yang berbeda terjadi pada pendapatan BLU, yang sampai dengan akhir Juli 2020 mencatat pertumbuhan positif sebesar 33,55 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan pendapatan BLU antara lain berasal dari pendapatan BLU dana perkebunan kelapa sawit, meningkatnya BLU layanan rumah sakit dan BLU dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Juli 2020 tercatat sebesar Rp1.252,42 triliun atau sekitar 45,72 persen dari pagu Perpres 72/2020. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp793,60 triliun dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp458,82 triliun. Secara nominal, realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan Juli 2020 tumbuh sebesar 4,25 persen (yoy) dari tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut antara lain dipengaruhi oleh realisasi bantuan sosial yang mencapai Rp117,04 triliun atau tumbuh 67,07 persen (yoy) dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan realisasi bantuan sosial di tahun 2020 dipengaruhi

oleh penyaluran berbagai program bantuan sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan di tengah pandemi Covid-19. Di sisi lain, realisasi belanja barang tumbuh negatif sebesar 16,70 persen (yoy) sejalan dengan upaya Pemerintah untuk melakukan efisiensi belanja yang tidak terkait langsung dengan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Juli 2020 mencapai Rp83,64 triliun atau 43,56 persen dari target pada APBN-Perpres72/2020, dengan capaian realisasi lebih rendah 9,29 persen (yoy). Lebih rendahnya realisasi tersebut terutama dipengaruhi oleh tren penurunan harga minyak mentah (ICP). Berdasarkan komposisinya, realisasi belanja subsidi terdiri dari subsidi energi Rp56,05 triliun (67,01 persen) dan subsidi non energi sebesar Rp27,59 triliun (32,99 persen). Realisasi belanja subsidi energi tersebut sudah mencapai 58,63 persen dari pagu APBN-Perpres 72/2020, turun 17,71 persen secara yoy. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh lebih rendahnya realisasi asumsi ekonomi makro yang menjadi parameter perhitungan subsidi (ICP), termasuk realisasi volume barang bersubsidi dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar

11

Edisi Juli 2020

Amerika. Realisasi belanja subsidi energi didominasi oleh subsidi listrik yang mencapai Rp28,75 triliun atau 52,77 persen dari pagu. Dibandingkan tahun lalu terjadi peningkatan 8,15 persen terutama dipengaruhi depresiasi nilai tukar rupiah. Sementara itu, realisasi subsidi BBM dan LPG tabung 3Kg mengalami penurunan 34,27 persen (yoy) dengan capaian nominal sebesar Rp27,29 triliun atau 66,39 persen dari pagu. Penurunan tersebut sebagai akibat dari diberlakukannya kebijakan PSBB hampir di seluruh wilayah Indonesia. Disamping itu, realisasi belanja subsidi non energi mencapai Rp27,59 triliun atau 28,62 persen dari pagu APBN-Perpres 72/2020, tumbuh 14,52 persen (yoy). Komponen terbesar realisasi belanja subsidi non energi bersumber dari subsidi pupuk Rp12,21 triliun (44,27 persen) yang dipengaruhi oleh peningkatan realisasi volume pupuk bersubsidi sebanyak 73,44 ribu ton dibanding periode yang sama tahun 2019. Selain itu, peningkatan realisasi subsidi non energi juga dipengaruhi oleh percepatan penyaluran subsidi kredit program sebesar Rp8,87 triliun (32,18 persen) serta percepatan realisasi subsidi pajak (Pajak DTP) sebesar Rp5,43 triliun (19,70 persen). Sementara itu, realisasi subsidi PSO sebesar Rp1,06 triliun (3,85 persen).

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan Juli 2020 mencapai Rp458,82 triliun atau 60,06 persen dari pagu APBN Perpres 72/2020, yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp410,92 triliun (59,32 persen) dan Dana Desa Rp47,90 triliun (67,29 persen). Secara lebih rinci, realisasi TKD terdiri dari Dana Perimbangan Rp395,24 triliun (60,49 persen), Dana Insentif Daerah Rp8,76 triliun (47,35 persen), serta Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY Rp6,92 triliun (33,16 persen). Realisasi TKDD sampai dengan akhir Juli 2020 lebih rendah sekitar Rp16,25 triliun atau 3,42 persen (yoy) apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019, secara umum hal ini disebabkan karena upaya kebijakan penanganan/penanggulangan dampak pandemi Covid-19 dan implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional terutama melalui penyaluran TKDD ke daerah. Realisasi TKD sampai dengan Juli 2020 lebih rendah Rp22,27 triliun atau sekitar 5,14 persen bila dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2019. Rendahnya realisasi TKD tersebut terutama disebabkan karena: (1) realisasi DAK Fisik lebih rendah 33,77 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019, terutama disebabkan karena

12


Pemda masih berproses dalam penyelesaian pengadaan barang dan jasa/kontrak sesuai dengan rencana kegiatan serta penyaluran program PEN Cadangan DAK Fisik untuk mendukung pemulihan perekonomian daerah; (2) realisasi DAU lebih rendah 6,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019, terutama disebabkan karena mekanisme penyaluran DAU berbasis kinerja dimana daerah harus menyampaikan laporan Belanja Pegawai, laporan Belanja Infrastruktur Daerah, laporan Pemenuhan Indikator Layanan Pendidikan, dan laporan Pemenuhan Indikator Layanan Kesehatan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan PMK nomor 139 tahun 2019 tentang Pengelolaan DBH, DAU, dan Dana Otsus, sementara penyaluran DAU bulan Mei sampai dengan September Pemda perlu memenuhi syarat tambahan berupa laporan penyesuaian APBD tahun 2020 dan laporan kinerja bidang kesehatan serta laporan bansos dalam rangka pencegahan Covid-19; (3) realisasi Dana Otonomi Khusus lebih rendah 9,60 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019 terutama disebabkan karena pemenuhan kewajiban pelaporan sebagai salah salah satu persyaratan penyaluran Dana Otsus. Sementara itu, realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan Juli 2020 sebesar

Rp47,90 triliun atau 67,29 persen dari pagu APBN Perpres 72/2020. Capaian tersebut merupakan hasil dari perubahan kebijakan dalam penyaluran Dana Desa dengan adanya simplifikasi proses penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) sehingga pemanfaatan Dana Desa lebih cepat dieksekusi oleh desa.

Keberlanjutan fiskal di tahun 2020 diharapkan akan tetap terjaga. Realisasi defisit APBN hingga akhir Juli 2020 mencapai Rp330,17 triliun atau sekitar 2,01 persen PDB. Sementara itu, keseimbangan primer berada di posisi negatif Rp147,40 triliun. Realisasi pembiayaan anggaran hingga Juli 2020 sudah mencapai Rp502,97 triliun (48,40 persen dari pagu Perpres 72/2020) utamanya bersumber dari pembiayaan utang. Realisasi pembiayaan utang hingga akhir Juli 2020 mencapai Rp519,22 triliun, terdiri dari Surat Berharga Negara (neto) sebesar Rp513,41 triliun dan realisasi Pinjaman (neto) sebesar negatif Rp5,81 triliun. Di sisi lain, Pemerintah juga telah merealisasikan pengeluaran pembiayaan investasi sebesar Rp16,50 triliun, yang diberikan kepada BUMN sebesar Rp9,50 triliun dan kepada BLU sebesar Rp7,00 triliun. Dalam menangani

13

Edisi Juli 2020

pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional dibutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Namun demikian, Pemerintah senantiasa menjaga pemenuhan aspek kehati-hatian (prudent) dan akuntabel serta dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dalam memperoleh pembiayaan utang.

14


Postur APBN 2020

15

Edisi Juli 2020

POSTUR APBNPOSTUR APBN

P erkembangan realisasi APBN tahun 2020 sampai dengan 31 Juli mencatatkan realisasi pendapatan negara

tumbuh negatif 12,37 persen (yoy) dan realisasi belanja negara tumbuh sebesar 1,30 persen (yoy), serta defisit anggaran berada pada level 2,01 persen terhadap PDB (tahun 2019 1,16 persen terhadap PDB).

Secara ringkas, realisasi APBN tahun 2020 s.d. 31 Juli mencatatkan pendapatan negara mencapai Rp922,25 triliun (54,25 persen dari target), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp1.052,42 triliun. Di sisi lain, belanja negara mencapai Rp1.252,42 triliun (45,72 persen dari pagu), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp1.236,33 triliun. Adapun rincian realisasi

tersebut meliputi:

• Penerimaan Perpajakan mencapai Rp710,98 triliun, realisasi ini lebih rendah 12,29 persen dari periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp810,55 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan terdiri atas:

• Penerimaan Pajak mencapai Rp601,91 triliun, tumbuh negatif 14,67 persen dari tahun 2019 sebesar Rp705,39 triliun.

• Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp109,06 triliun, tumbuh 3,71 persen dari tahun 2019 sebesar Rp105,16 triliun.

• Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatatkan

16


17

Edisi Juli 2020

Realisasi Sementara APBN 2020 (triliun Rupiah)

realisasi sebesar Rp208,81 triliun, tumbuh negatif 13,54 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp241,50 triliun.

• Penerimaan Hibah mencapai Rp2,46 triliun, tumbuh signifikan dibanding periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp0,37 triliun.

• Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp793,60 triliun, tumbuh 4,25 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp761,26 triliun.

• Transfer ke Daerah dan

Dana Desa (TKDD) mencapai Rp458,82 triliun, tumbuh negatif 3,42 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp475,07 triliun.

Melihat realisasi pendapatan negara dan belanja negara tersebut, maka realisasi defisit APBN tahun 2020 sampai dengan 31 Juli 2020 mencapai Rp330,17 triliun atau 2,01 persen PDB, dimana keseimbangan primer sebesar negatif Rp147,40 triliun. Di sisi lain, realisasi pembiayaan anggaran sampai dengan 31 Juli 2020 sebesar Rp502,97 triliun, sehingga terdapat kelebihan pembiayaan anggaran sebesar Rp172,80 triliun.

18


Perkembangan Ekonomi Makro

19

Edisi Juli 2020

PERKEMBANGAN PERKEMBANGAN EKONOMI MAKROEKONOMI MAKRO

D ampak perkembangan Covid-19 semakin terasa dan pertumbuhan

Ekonomi Q2 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 5,32%, sehingga PDB Semester I 2020 tercatat tumbuh sebesar -1,26%. Kontraksi PDB di kuarta II 2020 terutama disebabkan penurunan kinerja pada seluruh komponen permintaan domestik. Penurunan konsumsi rumah tangga terutama karena adanya pembatasan mobilitas masyarakat seiring penerapan PSBB. Kontraksi PMTB terjadi karena adanya penurunan belanja modal baik untuk komponen bangunan maupun aktiva tetap lainnya. Belanja pemerintah juga menglamai kontraksi akibat penurunan realisasi belanja pegawai dan belanja barang, sedangkan peningkatan belanja bantuan

sosial belum mampu menahan penurunan yang terjadi. Sementara itu, kinerja perdagangan internasional juga mengalami kontraksi, namun secara neto memberikan kontribusi positif terhadap kinerja perekonomian nasional. Secara sektoral, sektor-sektor yang mampu tumbuh positif adalah sektor informasi dan komunikasi dan jasa keuangan, jasa kesehatan dan pertanian. Kedepan, upaya optimalisasi belanja negara sangat diperlukan guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Upaya keberjhasilan dalam pengembangan vaksin juga mutlak diperlukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi.

Perkembangan inflasi di tingkat konsumen Juli 2020 menglami deflasi sebesar 0,1 persen dipengaruhi oleh pelemahan permintaan masyarakat karena penurunan aktivitas masyarakat

20


seiring perkembangan wabah Covid-19. Sehingga, inflasi hingga Juli 2020 mencapai 0,98 persen (ytd) atau 1,54 persen (yoy), jauh di bawah pola 3 tahunan sebelumnya. Tren perlambatan terjadi pada komponen core dan volatile food, dan sedikit tekanan terjadi pada komponen administered price. Penurunan inflasi core didorong oleh keterbatasan permintaan domestik dan kondisi harga komoditas global selain emas yang lemah. Inflasi volatile food relatif rendah karena adanya pasokan melimpah untuk bahan pangan strategis. Inflasi administered price sempat menurun di awal tahun karena kebijakan PSBB, namun meningkat sejak Mei seiring pelonggaran PSBB dan pembentukan tarif transportasi yang lebih tinggi untuk memenuhi protokol kesehatan. Dengan realisasi inflasi kumulatif hingga Juli 2020 yang rendah maka masih terdapat ruang gerak untuk menjaga inflasi sesuai target 3,1 persen. Pemerintah tetap berupaya untuk menjaga stabilitas harga sebagai dukungan bagi pemulihan ekonomi nasional melalui strategi 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, Komunikasi yang efektif), termasuk menciptakan kebijakan yang akomodatif dalam pencapaian sasaran inflasi.

Tren nilai tukar Rupiah dolar Amerika Serikat sempat tertekan hingga awal April-Mei 2020 seiring dengan tren penguatan dollar index dan goncangan pasar keuangan. Namun, nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kemudian bergerak menguat dan berada pada posisi Rp14.653/USD per 30 Juli 2020. Dengan demikian, nilai tukar Rupiah hingga akhir Juli mengalami depresiasi sebesar 2,4 persen dibandingkan akhir Juni 2020. Rata-rata nilai tukar Januari hingga akhir Juli 2020 tercatat sebesar Rp14.596 per dolar Amerika Serikat. Tekanan di pasar keuangan agak mereda seiring perbaikan sentimen pasar karena adanya pelonggaran lockdown di beberapa negara Eropa dan negara lainnya. Selain itu, implementasi kebijakan stimulus fiskal dan moneter yang diterapkan dibeberapa negara, termasuk Indoneisa meningkatkan pemulihan keyakinan pasar. Capital inflow ke emerging market masih berlanjut termasuk ke Indonesia sehingga mengurangi tekanan terhadap nilai tukar Rupiah. Sementara itu, per akhir Juli 2020, cadangan devisa Indonesia berada pada level yang stabil dan cukup tinggi, yakni sebesar USD135,1 miliar. Posisi ini meningkat sebesar USD3,4 miliar dibandingkan dengan posisi akhir Juni 2020. Posisi cadangan

21

Edisi Juli 2020

devisa ini , setara dengan 8,6 bulan impor dan pembayaran hutang pemerintah dan berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Pandemi Covid-19 yang masih mengalami eskalasi dibeberapa negara termasuk Indonesia memberikan dampak kuat terhadap penurunan kinerja sektor pariwisata nasional. Kunjungan wisatawan manca negara (wisman) masih mengalami penurunan. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia Juni 2020 mengalami penurunan sebesar 88,82 persen dibanding jumlah kunjungan pada Juni 2019 atau sebesar 2,06 persen (mtm) dibandingkan Mei

2020. Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia secara kumulatif hingga Juni 2020 mencapai 3,09 juta kunjungan atau turun 59,96 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2019 yang berjumlah 7,72 juta kunjungan. Kondisi penurunan kunjungan wisman ini secara langsung berdampak pada sektor perhotelan. Data sektor perhotelan pada Mei 2020 menunjukkan bahwa Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang mencapai rata-rata 19,7 persen atau turun 32,57 poin dibandingkan dengan TPK Juni 2019 yang tercatat sebesar 52,27 persen. Namun, TPK Juni 2020 meningkat sebesar 5,25 poin dibandingkan TPK Mei 2020.

22


Laporan Khusus

Revaluasi Aset untuk

Pengelolaan BMN yang

Kredibel

P emerintah telah melaksanakan Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN) yang dimulai

sejak tanggal 29 Agustus 2017 dan berakhir pada bulan Oktober 2018. Penilaian Kembali BMN di tahun 2017-2018 ini merupakan penilaian BMN kedua yang dilaksanakan oleh Pemerintah setelah pelaksanaan penilaian BMN di tahun 2007 sampai dengan 2010. Penilaian Kembali BMN 2017-2018 merupakan respon Pemerintah atas pembahasan mengenai underlying asset untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara di dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI tanggal 23 Mei 2016.

Penilaian kembali BMN bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pengelolaan BMN, menyajikan aset tetap dengan

nilai wajar yang mutakhir dalam laporan keuangan, membangun database BMN yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan BMN, mengidentifikasi BMN idle, dan meningkatkan leverage BMN sebagai underlying asset untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Sesuai dengan arahan Menteri Keuangan bahwa aset negara harus memiliki economic value, pemerintah harus memikirkan bagaimana agar aset dapat produktif untuk negara dan rakyat. Pelaksanaan penilaian kembali BMN merupakan salah satu bentuk menciptakan nilai aset yang up-to-date dan reliable dalam neraca. Neraca yang up-to-date dan kredibel dapat menggambarkan bahwa aset negara telah dijaga dan ditatakelolakan yang baik.

Pada tahun 2019 Pemerintah menerapkan langkah perbaikan

23

Edisi Juli 2020

atas pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tahun 2017-2018 dengan mengacu pada rekomendasi yang disampaikan BPK kepada Menteri Keuangan dengan cara mereviu dan memperbaiki kembali data hasil inventarisasi/penilaian, serta data hasil penilaian pada aplikasi SIMAN, menelusuri dan melakukan penilaian kembali atas BMN yang belum diketahui hasil penilaiannya, serta mengkoordinasikan dan memantau seluruh K/L dalam memperbaiki data hasil inventarisasi dan tindak lanjut hasil penilaian kembali BMN. Tak hanya itu, Pemerintah juga melakukan penuntasan dan perluasan review Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan melakukan koordinasi bersama antara APIP dan Pengguna Barang seluruh K/L yang mempunyai objek Penilaian Kembali BMN, serta berkoordinasi dengan seluruh Kantor Wilayah DJKN dan KPKNL untuk memastikan bahwa hasil Penilaian Kembali BMN dapat diyakini telah sesuai.

Penyajian Hasil Penilaian Kembali dalam Laporan Keuangan Tahun 2019

Pemeriksaan dari BPK merupakan salah satu tahap yang penting dan harus dilalui untuk memastikan hasil revaluasi

telah dinyatakan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Atas pelaksanaan perbaikan penilaian kembali BMN yang dilakukan Pemerintah selama tahun 2019, pada tanggal 6 Januari 2020 BPK menyatakan bahwa Pemerintah telah melakukan penyempurnaan desain pengendalian dan metodologi penilaian kembali BMN secara memadai. Perbaikan penilaian kembali BMN yang telah dievaluasi oleh APIP tersebut juga memberikan perubahan yang signifikan. Atas hasil tersebut, maka pemerintah dapat menyajikan hasil revaluasi BMN 2017-2018 dalam LKPP tahun 2019.

Penyajian hasil penilaian kembali BMN dalam Laporan Keuangan, K/L telah menyajikan koreksi hasil penilaian kembali BMN di tahun 2017-2018 beserta perbaikan atas penilaian kembali BMN yang telah dilakukan di tahun 2019 dan melakukan proses take in jurnal di satuan kerja konsolidasi terkait jurnal take out laporan keuangan Tahun 2018 dan semester I Tahun 2019 dalam LKKL Tahun 2019 (unaudited) dengan pengungkapan yang memadai.

Selama tahun 2019, pemerintah telah melakukan perbaikan atas hasil penilaian kembali BMN 2017-2018 dengan total BMN sebanyak 195.599 NUP dengan nilai wajar

24


setelah perbaikan sebesar Rp5.363,11 triliun atau mengalami penurunan nilai wajar sebesar Rp135,51 triliun atau 2,46% apabila dibandingkan dengan nilai wajar sebelum perbaikan sebesar Rp5.498,63triliun.

Adapun koreksi atas pelaksanaan penilaian kembali BMN tersebut di atas disajikan dalam Laporan Keuangan tahun 2019 audited adalah sebesar Rp4.113,17 triliun.

Komitmen untuk Perbaikan Yang Berkelanjutan

Hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 dan atas perbaikannya di tahun 2019 sudah disajikan dalam Laporan Keuangan tahun 2019 (audited). Namun demikian, saat ini pemerintah tetap fokus dan berkomitmen untuk menyelesaikan perbaikan penilaian kembali BMN di tahun 2020. Tahun 2020 ini target penyelesaian perbaikan penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 adalah sejumlah 596.229 NUP atau sebesar 3 (tiga)

kali lebih banyak dari jumlah NUP yang telah diselesaikan pada tahun 2019, dengan rincian Tanah sebanyak 55.356 NUP, Gedung dan Bangunan sebanyak 292.182 NUP, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebanyak 248.691 NUP. Dengan waktu yang terbatas serta di tengah pandemi covid-19, quality assurance atau pengendalian dalam proses perbaikan revaluasi BMN tahun 2020 ini tetap menjadi perhatian Pemerintah, sebagaimana rekomendasi dari BPK dalam LKPP Tahun 2019.

Atas sisa objek yang belum dilakukan perbaikan, Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang bersama-sama dengan K/L selaku Pengguna Barang akan terus melakukan perbaikan baik dari sisi proses bisnis maupun dari sisi pelaksanaannya demi menghasilkan revaluasi yang tuntas dan berkualitas, sehingga dapat menciptakan neraca pemerintah yang up-to-date, reliable, dan kredibe.

25

Edisi Juli 2020

Narasi Digdaya Para

Pendiri Bangsa

Setiap tanggal 14 Juli pegawai Direktorat Jenderal Pajak memperingati Hari Pajak. Pada 2020

ini peringatan sudah memasuki tahun ketiga. Namun, ada yang membedakan dari peringatan pada tahun-tahun sebelumnya.

Hari Pajak 2020 diperingati dalam situasi dunia masih dilanda wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sampai dengan dibuatnya artikel ini, data dari situs web wordometers.info menunjukkan lebih dari 18,4 juta penduduk dunia terinfeksi Covid-19 dengan jumlah kematian lebih dari 696 ribu jiwa.

Imbasnya pada perekonomian dunia yang jatuh menuju resesi. Resesi ekonomi adalah situasi terjadinya penurunan nilai pertumbuhan ekonomi riil menjadi

negatif dalam dua kuartal berturut-turut.

Karena dampak Covid-19 ini, beberapa negara terperosok ke dalam jurang resesi seperti Jerman, Amerika Serikat, Singapura, dan Korea Selatan. Bila dunia mengalami situasi resesi dalam waktu lama maka terjadilah depresi ekonomi. Tidak ada yang menghendaki demikian. Begitu pula Indonesia yang pemerintahnya telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang tidak biasa untuk mencegah Indonesia jatuh ke dalam resesi.

Suasana keprihatinan ini ditangkap Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dalam arahannya kepada peserta upacara Hari Pajak 2020 yang digelar di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta pada 14 Juli 2020 lalu.

Suryo menjelaskan, sampai dengan akhir semester satu tahun

26


2020, penerimaan pajak masih mengalami tekanan yang cukup berat akibat pandemi Covid-19. Pada semester satu, total penerimaan pajak (selain Pajak Penghasilan Minyak dan Gas) menunjukkan capaian sebesar Rp513,65 triliun atau sebesar 44,02% dari target penerimaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 dengan pertumbuhan -10,53% (selain Pajak Penghasilan Minyak dan Gas) atau -12,01% (termasuk Pajak Penghasilan Minyak dan Gas).

Meski masih mampu menahan pertumbuhan ekonomi tetap positif di triwulan satu, Suryo menambahkan, nyatanya pelemahan usaha dan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan dua tahun 2020 ini terjadi cukup dalam sehingga berdampak juga pada penerimaan pajak.

Pada saat pandemi seperti ini, maka peran krusial dari pajak adalah fungsi regulerend-nya, fungsi yang mengatur, mendorong, dan mengendalikan kegiatan ekonomi menjadi lebih baik lagi. Pada kondisi normal, fungsi budgeter pajak yang lebih dominan, saat pajak menjadi sumber penerimaan utama untuk membiayai belanja-belanja pemerintah.

Fungsi regulerend pajak di saat pagebluk ini diwujudkan melalui

berbagai stimulus perpajakan yang diberikan pemerintah kepada para pelaku usaha. Tujuannya untuk meringankan beban para pelaku ekonomi di saat yang tidak bersahabat. Mereka dapat tetap hidup dan menggerakkan roda perekonomian. Ekonomi tumbuh dan pajak kembali ke fungsi budgeter-nya, untuk menjalankan roda pemerintahan dan merawat republik.

Selepas Perang Dunia Kedua

Sama seperti ketika republik ini masih menjadi embrio dan belum lahir. Masa itu adalah tahun ketiga pendudukan Jepang di tanah air. Berita-berita yang tersebar pada saat perang dunia kedua itu adalah kekuatan poros Jerman dan Jepang mulai melemah. Tokoh-tokoh nasional mendapatkan kabar itu walaupun informasinya sengaja ditutup-tutupi dan dibatasi oleh pemerintah pendudukan Jepang.

Menyadari hal itu, para tokoh membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Maret 1945. Mereka mengagendakan banyak rapat untuk membahas pendirian sebuah bangsa yang merdeka dengan segala pernak-perniknya.

Ketua BPUPKI Radjiman Wedyodiningrat bertanya waktu

27

Edisi Juli 2020

itu, “Jika kita hendak membentuk negara apakah dasarnya?” Soekarno menjawab dengan pidato pada 1 Juni 1945 yang kemudian disebut sebagai pidato lahirnya Pancasila.

Esoknya BPUPKI menjalani masa reses sampai 9 Juli 1945. Para anggota memanfaatkan masa reses itu dengan membentuk panitia kecil untuk membahas sembilan hal penting yang harus ada dalam Undang-Undang Dasar. Salah satunya hal keuangan negara.

Dalam rapat panitia kecil itu, Radjiman mencetuskan bahwa pemungutan pajak harus diatur hukum. Kemudian rapat berlanjut pada 14 Juli 1945 untuk merancang Undang-Undang Dasar. Akhirnya, pasal 23 ayat (2) rancangan Undang-Undang Dasar menyatakan, “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.”

Sebuah pernyataan yang sangat lugas dan mencerminkan pandangan ke depan dari para pendiri bangsa bahwa untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka, berdiri di atas kaki sendiri, maka bangsa itu harus mampu mengurus dirinya sendiri, menjalankan administrasi pemerintahannya dengan baik, dan menyejahterakan rakyatnya. Jalannya dengan mengumpulkan

pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara.

Pajak pun harus diatur dengan hukum, diatur dengan undang-undang agar pajak tidak menjadi alat pemerintah memeras rakyatnya, agar sejarah kekacauan di nusantara karena pajak yang tinggi tidak terjadi lagi. Begitulah narasi digdaya di benak para pendiri bangsa.

Setelah itu terdengar berita Amerika Serikat mengebom Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Tidak sampai sepekan, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Kesempatan itu tidak disia-siakan, dua hari kemudian Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia.

Belum juga pemerintahan Republik Indonesia pada tahun-tahun pertama kemerdekaan itu selesai memperbaiki administrasi pemerintahan yang morat-marit, datang Belanda mendompleng pasukan sekutu ingin menguasai kembali nusantara.

Indonesia terbelah. Ada daerah yang dikuasai Belanda dan ada daerah yang dikuasai Republik. Perbedaannya tampak sangat mencolok. Kebutuhan rakyat seperti sabun di daerah yang

28


dikuasai Belanda—Jawa Barat, Semarang, dan sebagian Jawa Timur—mulai dipenuhi melalui impor dan infrastruktur seperti jalan-jalan mulai diperbaiki. Sedangkan di daerah Republik rakyatnya hidup dalam kemelaratan dan serba kekurangan. Sampai kemudian hari melalui perjuangan segenap bangsa, rakyat Indonesia kembali berdaulat.

Saat ini, perjuangan itu ditempuh lagi, namun dengan cara yang berbeda. Tidak lagi dengan angkat senjata, melainkan sebagai aparatur pajak yang di saat pandemi ini tidak akan mau mengompromikan nilai-nilainya sedikit pun serta sebagai wajib pajak yang mendukung usaha pemerintah mengatasi gejolak ekonomi melalui kontribusi pembayaran pajak. Tidak semua wajib pajak terpuruk, bukan?

29

Edisi Juli 2020

Memasuki semester kedua tahun ini, dampak pandemi makin memperpuruk

perekonomian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Terputusnya rantai permintaan dan penawaran akibat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyebabkan penurunan permintaan dan volume penjualan, serta terhambatnya distribusi dan permodalan.

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM (21/7), lini bisnis UMKM yang paling terdampak adalah akomodasi dan makanan-minuman 35,88%, disusul UMKM perdagangan besar dan eceran seperti reparasi dan perawatan mobil 25,33%, serta industri pengolahan 17,83%.

Kondisi ini tentu mengkhawatirkan, sebab UMKM adalah tulang punggung perekonomian yang berkontribusi 61,7% terhadap PDB nasional, 58% terhadap investasi nasional, dan 14% ekspor nasional. Total unit UMKM mencapai 64,19 juta pelaku atau 99,9% dari total unit usaha di Indonesia mampu menyerap 97% lapangan kerja di Indonesia. Sebab itu, sokongan dari pemerintah sangat diperlukan agar UMKM tetap bertahan di tengah badai krisis.

Untuk mendukung UMKM, pemerintah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp123,46 triliun yang tersebar di beberapa stimulus, antara lain: penempatan dana pemerintah untuk restrukturisasi di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara); pembiayaan investasi kepada

Sekali Klik,

UMKM Libur Bayar Pajak

30


koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi UMKM; subsidi bunga UMKM; penjaminan kredit modal kerja; belanja Imbal Jasa Penjaminan; dan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP).

Kemudahan Membuat NPWP

Tujuan penempatan dana di Himbara bertujuan untuk menyalurkan kredit kepada UMKM dengan target peningkatan kredit dari Rp30 triliun menjadi Rp90 triliun hingga September 2020. Sejalan dengan program tersebut, mulai 17 Agustus 2020, empat bank Himbara yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN) akan mengintegrasikan layanan aplikasi validasi dan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

NPWP adalah salah satu syarat untuk membuka rekening bank atau mengajukan kredit. Melalui inovasi ini, pelaku UMKM akan lebih dimudahkan dalam mendapatkan NPWP tanpa harus bersusah payah mengurus ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Bagi pihak bank, sistem validasi ini juga dapat menunjukkan riwayat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh UMKM yang telah ber-NPWP untuk melakukan evaluasi risiko kredit. Sifatnya yang serba

daring memberikan kemudahan dalam administrasi dan menjamin validitas data.

Kemudahan administrasi dalam membuat NPWP ini sangat penting sebab UMKM adalah salah satu sektor yang sulit diawasi pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesulitan ini disebabkan sebagian besar UMKM masih bergerak di sektor informal. Dengan kemudahan dalam mengurus pinjaman ke bank, UMKM dapat masuk ke sektor formal dan mampu menjaga daya saing di tengah kesulitan ekonomi.

Kemudahan Libur Bayar Pajak

Setelah mendapatkan kemudahan ber-NPWP, pengusaha UMKM dapat langsung memanfaatkan insentif PPh Final DTP hingga akhir tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-86/PMK.03/2020.

Aturan ini memperbarui PMK-44/PMK.03/2020 yang memberikan insentif PPh Final DTP sampai Masa Pajak September 2020. Fasilitas PPh Final DTP adalah fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (tidak melebihi Rp4,8 miliar) dalam satu Tahun Pajak atas penghasilan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018.

31

Edisi Juli 2020

Sebelum muncul fasilitas PPh DTP, wajib pajak UMKM harus menyetorkan atau dipotong PPh sebesar 0,5% dari omzet bruto setiap bulan. Dengan adanya insentif PPh Final DTP, UMKM tidak perlu membayar pajak tersebut sebab pemerintah yang menanggung pajaknya dengan melalui mekanisme tertentu.

Bila sebelumnya di PMK-44/PMK.03/2020 wajib pajak UMKM harus mengajukan permohonan Surat Keterangan UMKM, maka melalui PMK-86/PMK.03/2020 hal itu tidak lagi diperlukan. Wajib pajak UMKM cukup membuat laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh Final DTP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Sebagai ilustrasi, PT ABC adalah UMKM yang ingin memanfaatkan insentif PPh Final DTP untuk Masa Juli 2020 namun belum mengajukan permohonan Surat Keterangan UMKM di awal tahun 2020. Maka, PT ABC cukup membuat laporan realisasi pemanfaatan secara daring melalui laman www.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 Agustus 2020.

Laporan realisasi ini selanjutnya diperlakukan sebagai Surat Keterangan UMKM dan digunakan sebagai acuan pemungut/

pemotong PPh yang bertransaksi dengan UMKM tersebut untuk membuat Surat Setoran Pajak (SSP) atau kode billing PPh Final UMKM sebesar 0,5% dari nilai transaksi dan dibubuhi cap atau tulisan “PPH FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK-86/PMK.03/2020”.

Kemudahan ini merupakan bentuk keberpihakan penuh terhadap UMKM yang belum sepenuhnya mendapatkan literasi digital sehingga kesulitan dalam mengakses layanan daring. Kemudahan di sisi regulasi diharapkan dapat menjaring lebih banyak UMKM menikmati fasilitas insentif pajak.

Namun, di sisi lain, kebijakan ini memerlukan pengawasan dari otoritas perpajakan untuk memastikan program insentif tepat sasaran. Pemberian insentif yang bersifat post-audit menuntut upaya ekstra dalam memvalidasi wajib pajak UMKM yang benar-benar berhak memanfaatkan fasilitas ini.

Sosialisasi kepada para pemungut/pemotong pajak juga perlu dilakukan agar tidak timbul konflik di lapangan akibat ketidaktahuan perubahan peraturan. Dan yang terpenting, sosialisasi masif perlu lebih digalakkan agar semakin banyak UMKM menikmati libur bayar pajak

32


T ugas pokok DJBC disamping melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian

Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai, dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang masuk atau keluar daerah pabean, serta pemungutan Bea Masuk dan Cukai maupun pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu, dalam menjalankan tugasnya, DJBC memiliki fungsi utama diantaranya; (1) Trade Facilitator, merupakan fungsi untuk memberikan fasilitas

perdagangan dengan tujuan untuk menekan biaya yang tinggi, sehingga akan tercipta iklim perdagangan yang lebih kondusif; (2) Industrial Assistance, merupakan fungsi untuk memberikan dukungan kepada industri dalam negeri, dengan tujuan mencapai keunggulan kompetitif atau dapat bersaing dalam pasar internasional; (3) Revenue Collector, merupakan fungsi untuk mengoptimalkan penerimaan negara yang diperoleh melalui penerimaan Bea Masuk, PDRI, dan Cukai; (4) Community Protector, merupakan fungsi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari barang-barang yang dilarang maupun dibatasi

Direktorat Jenderal Bea Dan

Cukai (DJBC) Menerapkan Fungsi

sebagai Community Protector

33

Edisi Juli 2020

yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap kesehatan dan keamanan juga moralitas.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Community Protector, DJBC bersama Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia kembali bekerja sama dalam menggagalkan penyelundupan narkotika ke wilayah Indonesia. Kali ini modusnya tergolong baru yaitu dengan menyembunyikan narkotika ke dalam karung berisi jagung.

Petugas gabungan yang terdiri dari Direktorat Narkotika Bareskrim POLRI, Direktorat Narkotika POLDA Bangka Belitung, Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Bea Cukai Cikarang berhasil mengungkap modus terbaru penyelundupan sabu jalur internasional mulai dari Myanmar, Malaysia, Kepulauan Riau, Kepulauan bangka Belitung, dan berhasil diungkap di pergudangan Cikarang.

Dari hasil penindakan, didapati 200 Kg narkotika jenis sabu yang disembunyikan dalam 423 karung berisi jagung (20 ton), serta satu unit mobil yang berisi metal detector untuk mendeteksi karung yang berisi sabu. Setiap kemasan sabu disisipi potongan logam 10 cm. Ini merupakan tangkapan yang ke-27 ini hasil sinergi antara Bareskrim dan Bea Cukai ini, hampir menyamai jumlah tangkapan tahun 2019.

Tersangka yang diamankan dalam kasus ini sebanyak 4 orang dengan inisial SC, R alias S, A, dan Y alias D. Kegiatan tersebut melanggar pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana seumur hidup hingga hukuman mati dengan denda minimal Rp1.000.000.000,00 dan maksimal Rp10.000.000.000,00 ditambah sepertiga.

34


Pandemi Covid-19 yang pertama kali terdeteksi di Indonesia pada Maret lalu telah

menimbulkan efek domino. Tak hanya mempengaruhi pada sisi kesehatan, namun juga mengganggu berbagai aktivitas sosial termasuk peribadatan dan pendidikan, yang kemudian berakibat perlambatan ekonomi.

Pandemi Covid-19 merupakan kondisi extraordinary yang membutuhkan extraordinary respon, solusi dan action baik dari sisi fiskal, moneter maupun keuangan. Pemerintah bersinergi dengan BI, OJK, dan LPS melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mendiskusikan dan memutuskan bauran kebijakan yang efektif dan efisien guna menangani pandemi dan pemulihan

ekonomi. Sebagai respon cepat dan adaptif, dari sisi fiskal Pemerintah telah memberikan berbagai stimulus dan kebijakan untuk menanganinya dengan menetapkan tiga prioritas anggaran yaitu untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, dan dukungan dunia usaha.

Selain fokus menangani dampak kesehatan yang ditimbulkan Covid-19, Pemerintah juga terus melakukan berbagai upaya untuk mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) agar tak semakin terpuruk atau bahkan jatuh ke jurang resesi. Respon kebijakan fiskal domestik melalui program PEN merupakan upaya Pemerintah untuk menggerakkan perekonomian, melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha. Implementasi program PEN

Akselerasi Pemulihan

Ekonomi Nasional Melalui

Program Penjaminan

35

Edisi Juli 2020

untuk men-jumpstart ekonomi diwujudkan melalui 4 (empat) langkah Pemerintah, yaitu Penyertaan Modal Negara (PMN), Penempatan Dana, Investasi, dan Penjaminan.

Lebih jauh mengenai Penjaminan Pemerintah, langkah ini merupakan bentuk jaminan untuk dan atas nama Pemerintah oleh Menteri melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk sebagai penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima pemberian jaminan. Penjaminan Pemerintah yang dilakukan untuk program PEN meliputi penjaminan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), Korporasi non-UMKM, dan Korporasi Padat Karya.

Pandemi Covid-19 telah memukul hampir semua sektor perekonomian, dari sisi konsumsi

dan produksi, semuanya pun turut terdampak, sehingga keduanya perlu sama-sama dipulihkan. Dari sisi konsumsi, Pemerintah berupaya untuk menjaga daya beli masyarakat dengan memberikan perlindungan sosial berupa bantuan sosial, kartu pra kerja, program keluarga harapan, dan lain sebagainya. Sementara itu, dari sisi produksi, Pemerintah pun perlu memberikan suntikan agar para pelaku usaha dapat terus berproduksi.

Saat ini UMKM yang terdampak sangat membutuhkan pendanaan, yang biasanya dipenuhi melalui pemberian kredit dari perbankan, namun dalam kondisi yang penuh tekanan dan ketidakpastian ini, perbankan haris mengambil langkah hati-hati sehingga mungkin dapat menghambat pemberian kredit kepada UMKM. Untuk itulah

36


Pemerintah dan lembaga lain hadir dan memberikan intervensi agar dapat memutus rantai tekanan tersebut dan mendorong pemulihan ekonomi, khususnya di Q3 melalui pemberian relaksasi (restrukturisasi kredit) dan insentif (penjaminan pemerintah, penempatan dana ke perbankan, pemberian PMN, subsidi bunga).

Penjaminan Pemerintah untuk UMKM bertujuan untuk menurunkan risiko kredit bagi pelaku UMKM yang terdampak dan mendorong penyaluran kredit modal kerja dari perbankan sehingga UMKM dapat bertahan dan mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Fasilitas yang diberikan Pemerintah dalam proses penjaminan ini meliputi pemberian dukungan berupa pembayaran Imbal Jasa Penjaminan (IJP), PMN, Loss Limit (skema reinsurance), dan dukungan pembagian risiko lainnya kepada PT. Jamkrindo/ PT. Askrindo sebagai Badan Usaha Penjamin. Program penjaminan UMKM telah berlaku efektif sejak Juli 2020, sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020, jumlah KMK yang dijamin mencapai Rp1.063,3 miliar dari 1.867 debitur yang tersebar di

34 propinsi dari 16 sektor usaha dengan rata-rata pinjaman per debitur sebesar Rp569,5 juta.

Pandemi Covid-19 juga menyebabkan penurunan ekspor dan kesulitan operasional pada korporasi berorientasi ekspor dan padat karya sehingga menimbulkan kesulitan keuangan. Dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, peran korporasi sangat penting untuk men-jumpstart perekonomian, namun di sisi lain, pelaksanaan new normal pada korporasi tidak dapat berjalan optimal.

Korporasi tidak dapat berjalan optimal di masa new normal ini disebabkan oleh ketersediaan kredit modal kerja baru yang terbatas akibat indikator risiko yang masih relatif tinggi sehingga perbankan belum berani untuk menyalurkan kredit. Maka dari itu, Pemerintah memberikan penjaminan untuk Korporasi non-UMKM dan korporasi padat karya dengan memberikan dukungan berupa pembayaran IJP, pembayaran IJP loss limit, backstop loss limit, dan PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebagai penjamin pada level pertama

37

Edisi Juli 2020

dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sebagai penjamin pada level kedua.

Ada kriteria yang dipenuhi oleh suatu korporasi untuk mendpatkan fasilitas penjaminan Pemerintah. Fasilitas penjaminan Pemerintah tersebut difokuskan ke dalam sektor prioritas dengan kriteria: (i) sektor yang terdampak langsung; (ii) korporasi padat karya; dan (iii) sektor yang mempunyai efek multiplier yang cukup besar sehingga dapat menggerakkan laju ekonomi di masa depan dengan lebih cepat. Plafon pinjaman yang dijamin oleh Pemerintah mulai dari Rp 10 miliar sampai dengan Rp 1 triliun, dengan besaran yang dijamin adalah 60 persen dari plafon pinjaman untuk sektor non-prioritas, dan maksimal 80 persen dari plafon pinjaman untuk sektor prioritas yaitu: pariwisata (hotel dan restoran), industri tekstil dan pakaian jadi, industri kulit dan alas kaki, industri produk kayu, furnitur, dan produk kertas, industri komputer dan barang elektronik, industri alat angkut (otomotif).

Pemberian penjaminan Pemerintah tetap dilakukan dengan pruden, melalui tata kelola yang baik dan transparan.

Dengan adanya tambahan modal kerja yang dijamin Pemerintah, diharapkan para pelaku usaha dapat kembali melakukan kegiatan bisnis dan menghindari aksi pemutusan hubungan kerja, serta efek dominonya sebagai jumpstart agar dapat lebih cepat menggerakkan roda ekonomi.

38


P ogram Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan salah satu kebijakan utama Pemerintah

untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi. Program PEN bertujuan untuk menggerakkan perekonomian, melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha, baik di sektor riil maupun sektor keuangan, termasuk kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp695,20 triliun untuk biaya penanganan Covid-19 yang terbagi ke dalam beberapa sektor, yaitu: kesehatan sebesar

Rp87,55 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp203,90 triliun, insentif usaha sebesar Rp120,61 triliun, UMKM sebesar Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi sebesar Rp53,57 triliun, dan sektoral K/L dan Pemda sebesar Rp106,11 triliun.

Dalam pelaksanaannya, sampai dengan akhir bulan Juli, realisasi program penanganan Covid-19 dan PEN menunjukkan tren positif, yang telah mencapai Rp174,79 triliun atau 25,1 persen dari pagu.

Realisasi untuk public goods yang berguna untuk kepentingan masyarakat secara luas terdiri dari realisasi untuk kesehatan, perlindungan sosial, serta kegiatan sektoral K/L dan Pemda. Di sektor kesehatan, Program PEN telah merealisasikan sejumlah Rp7,36 triliun (13,98% dari pagu sebesar

Akselerasi Pemulihan Ekonomi

Nasional untuk Kesejahteraan

Rakyat

39

Edisi Juli 2020

Rp87,55 triliun) untuk insentif kesehatan dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan, penyaluran untuk gugus tugas penanganan Covid-19 dan insentif BM dan PPN Kesehatan. Selanjutnya, program PEN untuk perlindungan sosial telah terealisasi untuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan tunai dan sembako, kartu sembako dan pra kerja, diskon listrik, dan BLT dana desa dengan total realisasi sebesar Rp93,18 triliun (49,7% dari pagu sebesar Rp203,91 triliun). Di sektoral K/L dan Pemda, Program PEN telah terealisasi sebesar Rp12,40 triliun (21,8% dari pagu sebesar Rp203,91 triliun) untuk kegiatan padat karya K/L, DID pemulihan ekonomi, DAK Fisik, dan cadangan perluasan bantuan produktif.

Selain itu, sebagai wujud pemberian dukungan kepada dunia usaha, Pemerintah telah merealisasikan pembiayaan untuk kelompok non-public goods yang dikategorikan menjadi pemberian insentif usaha dan dukungan UMKM. Pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp120,61 triliun untuk pemberian insentif usaha, dan telah terealisasi sebesar 14,3% atau Rp17,23 triliun, antara lain diperuntukkan untuk: PPh 21 DTP, Pembebasan PPh 22 impor, Pengurangan angsuran PPh 25, Pengembalian pendahuluan PPN, dan Penurunan tarif PPh Badan. Dukungan bagi UMKM pun turut menjadi prioritas Pemerintah melalui pengalokasian dana

sebesar Rp123,47 triliun, dan telah terealisasi sebesar Rp44,63 triliun atau 37,2% untuk penempatan dana Pemerintah, pembiayaan investasi LPDB, pemberian insentif PPh Final UMKM DTP, dan pemberian subsidi bunga untuk UMKM. Namun demikian pembiayaan Korporasi dengan pagu sebesar Rp53,57 triliun belum mencatatkan realisasi. Oleh karena itu diperlukan upaya percepatan seperti proses RPP yang mendekati final, penjaminan kredit korporasi padat karya telah siap dilaksanakan dan pemberian pinjaman kepada beberapa BUMN sedang dimatangkan.

Secara umum, program penanganan Covid-19 masih menghadapi tantangan, baik dari sisi regulasi, administrasi maupun implementasi di lapangan. Namun demikian, mengingat stimulus ini baru awal dan untuk mendorong akselerasi eksekusi serta mendorong efektivitas program perlu terus diupayakan. Berbagai upaya yang telah dan akan terus dillakukan oleh Pemerintah untuk mempercepat realisasi program PEN di antaranya:

1. Melakukan perpanjangan berbagai program sampai dengan Desember 2020

2. Mempercepat proses usulan baru berbagai kluster

3. Redesign program agar lebih efektif

4. Mempercepat proses birokrasi program

Pemerintah terus berupaya melakukan yang terbaik untuk menangani pandemi Covid-19. Program PEN ditujukan untuk memenuhi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan mendukung pelaku usaha dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan keadilan. PEN tidak menimbulkan moral hazard, dan memprioritaskan pelaku usaha yang terdampak Covid-19, serta dilakukan dengan berbagi biaya dan risiko dengan seluruh stakeholder. Selain itu, kehati-hatian dalam menjalankan program PEN ini telah dibekali oleh payung hukum dalam dalam PP 23/2020 sebagai implementasi Pasal 11 PERPPU 1/2020.

40


Pendapatan Negara

Juli, Penerimaan Pajak Tembus 50 Persen

41

Edisi Juli 2020

Penerimaan PajakPenerimaan Pajak

M emasuki semester kedua tahun 2020 ini, penerimaan pajak untuk periode Januari – Juli

telah terkumpul sebesar Rp601,91 triliun. Capaian ini setara dengan 50,21 persen dari target 2020, yang ditetapkan sebesar Rp 1.198,82 triliun. Penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar 14,67 persen (YoY). Kontraksi ini disebabkan perlambatan perekonomian Indonesia akibat pandemi Covid-19 dan perlambatan aktivitas ekspor-impor seiring masih lemahnya aktivitas perdagangan internasional. Sebagaimana dirilis BPS, ekonomi Indonesia triwulan II-2020 terhadap triwulan II-2019 mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen (YoY) atau sebesar 1,26 persen (CoC) untuk semester I 2020 terhadap semester I 2019. Sementara itu, beberapa ekonomi

besar seperti Amerika Serikat, Inggris (UK) dan Italia telah mengumumkan resesi teknikal, memberi sinyal masih tertekannya perekonomian global secara umum. Di sisi lain, insentif fiskal dalam bentuk fasilitas perpajakan sebagai bagian dari skema pemulihan ekonomi nasional (PEN) juga mengakibatkan tekanan tambahan pada kinerja penerimaan pajak. Tekanan terutama dirasakan pada jenis pajak PPh Pasal 25/29 Badan dan pada pajak-pajak atas impor.

Di tengah kontraksi atas hampir seluruh jenis-jenis pajak utama, PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dan PPh Pasal 23 adalah dua jenis pajak yang masih tumbuh positif. Penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi untuk periode Januari – Juli 2020 adalah sebesar Rp8,70 triliun, tumbuh 2,40 persen (YoY) dibandingkan

42


Realisasi Penerimaan Pajak

43

Edisi Juli 2020

periode yang sama tahun lalu. Secara bulanan, penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi bulan Juli 2020 tumbuh 11,54 persen (YoY) terhadap Juli tahun lalu. Ini menunjukkan masih adanya ruang optimalisasi penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sementara itu, penerimaan PPh Pasal 23 periode Januari – Juli 2020 adalah sebesar Rp24,69 triliun, tumbuh 2,52 persen (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan ini terbantu oleh adanya pembayaran sanksi ketetapan pajak dalam jumlah yang cukup signifikan pada bulan April.

Di sisi lain, tekanan yang cukup signifikan dirasakan pada penerimaan pajak-pajak atas impor. Untuk periode Januari – Juli, penerimaan pajak-pajak atas Impor adalah sebesar Rp104,17 triliun, atau terkontraksi 21,27 persen (YoY) bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu, akibat perlambatan aktivitas impor. Sebagaimana rilis BPS, nilai impor kumulatif Indonesia untuk periode Januari – Juli 2020 tercatat USD81,37 miliar, atau terkontraksi 17,17 persen (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tekanan terbesar terjadi pada jenis pajak PPh Pasal 22 Impor, yang terkontraksi 34,37 persen (YoY). Selain

perlambatan aktivitas impor, kontraksi ini juga diakibatkan adanya insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor. Sementara itu, jenis pajak PPN Impor mengalami kontraksi sebesar 16,71 persen (YoY). Kontraksi PPN Impor tidak sedalam PPh Pasal 22 Impor karena pembebasan hanya diberikan untuk alat kesehatan yang diimpor untuk digunakan dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Selanjutnya, PPnBM Impor terkontraksi 28,48 persen (YoY). Kontraksi ini terutama dipengaruhi penurunan penjualan kendaraan bermotor. GAIKINDO misalnya, mencatat bahwa penjualan mobil secara wholesale di Semester I 2020 terkontraksi 46 persen (YoY) dibanding semester I 2019, dan secara retail terkontraksi 42 persen.

Selain pajak-pajak atas impor, tekanan signifikan juga dirasakan pada penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan. Untuk periode Januari – Juli 2020, penerimaan tercatat sebesar Rp104,44 triliun, atau terkontraksi 24,91 persen (YoY). Selain disebabkan perlambatan profitabilitas usaha tahun lalu (yang menjadi dasar pengenaan angsuran bulanan tahun ini), kontraksi juga diakibatkan pemberian insentif perpajakan dalam bentuk penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen, serta pengurangan

44


Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Utama (dalam triliun Rupiah)

45

Edisi Juli 2020

angsuran bulanan PPh Pasal 25 sebesar 30 persen. Pemerintah juga sedang membahas kemungkinan untuk meningkatkan insentif pengurangan angsuran bulanan tersebut, dari 30 persen menjadi 50 persen. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020, potongan angsuran bulanan PPh Pasal 25 kembali dinaikkan menjadi 50 persen sampai dengan masa pajak Desember 2020. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020

Beberapa jenis pajak kembali mengalami tekanan pada bulan Juli setelah sempat membaik pada bulan Juni. Untuk periode Januari – Juli 2020 PPh Pasal 21 terkontraksi 5,04 persen (YoY). Kontraksi ini disebabkan menurunnya pasar tenaga kerja akibat pandemi Covid-19, serta pemberian insentif fiskal dalam bentuk PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). PPh Pasal 26 terkontraksi 6,52 persen (YoY) seiring tidak adanya lagi pergeseran pembayaran PPh DTP atas Surat Berharga Negara berdenominasi Valuta Asing (SBN Valas). PPh Final Pasal 4 ayat (2) terkontraksi tipis 2,64 persen (YoY) seiring kembali turunnya suku bunga acuan (BI 7-day reverse repo rate di posisi 4,0 persen, turun dari 4,25 persen bulan Juni)

dan karena menurunnya setoran PPh Final UMKM (PP23/2018) akibat perlambatan aktivitas ekonomi serta pemberian fasilitas insentif DTP bagi UMKM.

Penerimaan PPN Dalam Negeri untuk periode Januari – Juli 2020 sebesar Rp133,06 triliun, terkontraksi 7,52 persen (YoY) dibanding periode yang sama tahun lalu akibat perlambatan konsumsi dalam negeri. Sepanjang Semester I 2020, pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh 1,15 persen (YoY) secara nominal (YoY) atau -1,37 persen (YoY) secara riil. Konsumsi LNPRT terkontraksi 3,90 persen (YoY) nominal atau 6,35 persen (YoY) riil sedangkan konsumsi Pemerintah terkontraksi 2,21 persen (YoY) nominal atau 2,40 persen (YoY) riil. Selain perlambatan konsumsi, penerimaan PPN Dalam Negeri juga diakibatkan meningkatnya restitusi akibat insentif perpajakan dalam bentuk pengembalian pendahuluan PPN.

Dilihat dari segi sektoral, sampai dengan bulan Juli seluruh sektor utama penentu penerimaan masih menunjukkan kontraksi. Perlambatan impor akibat perlambatan ekonomi global dan terganggunya perdagangan internasional menjadi faktor utama yang menekan kinerja dua sektor terbesar, yakni sektor

46


Penerimaan Sektor-Sektor Utama, Januari – Juli 2020

47

Edisi Juli 2020

Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan. Untuk periode Januari – Juli 2020 penerimaan sektor Industri Pengolahan terkontraksi 14,5 persen (YoY) dibandingkan penerimaan periode yang sama tahun lalu. Penerimaan sektor Industri Pengolahan melanjutkan tren pertumbuhan yang membaik sejak bulan Juni meskipun masih mengalami kontraksi. Hal ini sejalan dengan tren PMI yang terus membaik sejak bulan Mei (46,9 di bulan Juli, membaik dari 25,6 di bulan April). Sementara itu, sektor Perdagangan terkontraksi 15,3 persen (YoY). Penerimaan dari sektor ini kembali mengalami tekanan pada bulan Juli yang diakibatkan perlambatan penyerahan barang dan jasa, serta peningkatan restitusi.

Sektor Jasa Keuangan & Asuransi terkontraksi tipis 3,6 persen (YoY). Kinerja penerimaan sektor ini melanjutkan tren membaik dari bulan Juni, meskipun masih tumbuh negatif. Perlambatan penyaluran kredit, peningkatan Non-Performing Loan (NPL), serta penurunan suku bunga masih menjadi sumber tekanan utama, sedangkan peningkatan PPh Pasal 26 atas transaksi pengalihan saham meredam adanya kontraksi yang lebih dalam. Sektor Konstruksi & Real

Estat terkontraksi 12,7 persen (YoY). Selain akibat kegiatan konstruksi dan penjualan properti yang melambat, restitusi juga menjadi faktor yang menambah tekanan terhadap penerimaan. Sektor Pertambangan terkontraksi 36,6 persen (YoY). Sektor ini telah mengalami tekanan sejak tahun 2019 yang diakibatkan penurunan harga komoditas tambang, ditambah dengan restitusi yang masih tinggi. Sedangkan Sektor Transportasi & Pergudangan terkontraksi 6,6 persen (YoY). Pertumbuhan sektor ini terus menurun sejak bulan Maret, sebagai konsekuensi penerapan PSBB serta penerapan protokol kesehatan pada moda transportasi tertentu. Pandemi COVID19 juga mengurangi tingkat mobilitas individu baik domestik maupun internasional. Pertumbuhan penerimaan sempat membaik di bulan Juni sebelum kemudian kembali menurun di bulan Juli. Subsektor Angkutan Air serta subsektor Pos & Kurir sesungguhnya masih menunjukkan pertumbuhan positif, sedangkan subsektor Angkutan Udara mengalami penurunan yang cukup dalam.

48


Pendapatan Negara

Neraca Perdagangan Indonesia bulan Juli 2020 surplus sebesar USD3,26 miliar, tercatat sebagai surplus tertinggi sejak tahun 2015. Naiknya harga emas dunia dan perlambatan impor barang nonmigas, menjadi faktor pendorong utama surplus tersebut.

49

Edisi Juli 2020

Kepabeanan dan CukaiKepabeanan dan Cukai

N eraca perdagangan (NP) Indonesia bulan Juli 2020 kembali tercatat surplus (USD3,26

Miliar), menjadikan NP surplus dalam 3 bulan berturut-turut sejak bulan Mei 2020. Surplusnya NP disebabkan tingginya surplus pada neraca nonmigas, meskipun disaat yang sama neraca migas mengalami peningkatan defisit, terutama peningkatan impor BBM dampak kenaikan demand pasca pelonggaran PSBB.

Kinerja ekspor bulan Juli 2020 meningkat 14,33 persen (mtm), didorong ekspor nonmigas terutama logam mulia dasar yang harga globalnya meningkat signifikan. Dari sisi impor, terjadi pelemahan impor (mtm dan yoy), dampak tertekannya impor nonmigas terutama impor besi/baja dasar dan barang-barang

keperluan otomotif. Pelemahan impor ini yang terjadi sepanjang tahun 2020, sehingga perlu menjadi perhatian mengingat importasi atas besi/baja menjadi proxy atas kegiatan investasi domestik.

Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai hingga bulan Juli 2020 mencapai Rp109,06 triliun atau 53,02 persen dari target pada Perpres 72. Capaian tersebut didorong oleh kinerja penerimaan cukai yang masih tumbuh positif sebesar 7,01 persen (yoy).

Realisasi atas penerimaan pajak dalam rangka impor (PDRI) lainnya yang pemungutannya dilakukan oleh DJBC, per 31 Juli 2020 mencapai Rp104,17 triliun atau tumbuh melambat 21,27 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019.

Berdasarkan komponen

50


Realisasi penerimaan Kepabeanan dan cukai

51

Edisi Juli 2020

penerimaan kepabeanan dan cukai, yang terdiri dari Bea Masuk (BM), Bea Keluar (BK) dan Cukai, pada awal tahun 2020 masih dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan internal. Kenaikan aktivitas ekspor terjadi di bulan Juli 2020, meskipun secara kumulatif kegiatan ekspor impor masih berada di zona negatif terdampak melemahnya permintaan global, hingga meluasnya efek pandemi virus corona.

Faktor internal, seperti kebijakan pembatasan ekspor nikel yang diterapkan sejak akhir tahun 2019, berdampak pada penurunan penerimaan BK. Belum pulihnya kondisi industri domestik maupun global yang terindikasi dari indeks PMI manufaktur, mempengaruhi penerimaan BM. Sedangkan penerimaan cukai terdorong oleh kebijakan penyesuaian tarif cukai.

Penerimaan BM hingga akhir Juli 2020 adalah Rp19,04 triliun atau 59,80 persen dari target pada Perpres 72 atau melambat 7,97 persen (yoy). Kinerja penerimaan BM mengalami tekanan sejak awal tahun, hal ini terlihat dari aktivitas impor barang yang masih melambat hingga 32,56 persen (yoy). Alhasil, penerimaan BM pun mengalami pertumbuhan negatif mencapai 7,97 persen (yoy).

Penerimaan cukai per 31 Juni 2020 adalah Rp88,82 triliun atau

51,35 persen dari targetnya. Penerimaan cukai yang terdiri atas cukai Hasil Tembakau (HT), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Etil Alkohol (EA), tumbuh 7,01 persen dibandingkan bulan Juli tahun 2019. Pertumbuhan pada penerimaan cukai tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi dibandingkan komponen penerimaan yang lain (BK dan BM).

Kebijakan relaksasi pelunasan pemesanan pita cukai (CK-1) menjadi salah satu faktor perlambatan pertumbuhan penerimaan cukai bulan ini, selain karena basis produksi yang juga menurun. Dilihat dari level pertumbuhan kumulatifnya, pertumbuhan cukai atas EA menjadi yang tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 164,05 persen. Namun pertumbuhan cukai EA lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya, karena pendorong utamanya (industri minuman) tutup sementara selama pandemi yang berdampak pada penurunan produksi.

Penerimaan cukai HT mempunyai porsi terbesar dalam penerimaan cukai, yang hingga 31 Juli 2020 terkumpul Rp85,55 triliun atau tumbuh 8,09 persen. Pertumbuhan signifikan cukai HT

52


di tengah perlambatan komponen penerimaan yang lain, disebabkan faktor pergeseran penerimaan tahun 2019 (PMK 57).

Penerimaan cukai MMEA sepanjang tahun 2020 adalah Rp2,64 triliun atau melambat 21,44 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Perlambatan pertumbuhan produksi MMEA dalam negeri disebabkan penurunan produksi sejak bulan April, dan penutupan kawasan pariwisata, sehingga menekan konsumsi MMEA dalam negeri.

Penerimaan BK masih mengalami perlambatan, bahkan lebih dalam dibandingkan komponen penerimaan lainnya dengan pertumbuhan negatif 13,19 persen dibandingkan tahun lalu atau hanya terkumpul sebesar Rp1,61 triliun. Pelarangan ekspor komoditas pertambangan nikel yang merupakan kontributor terbesar BK pada tahun 2019, serta masih belum optimalnya ekspor tembaga, menjadi penyebab utama perlambatan penerimaan BK.

53

Edisi Juli 2020

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

54


Pendapatan Negara

“Peningkatan kinerja sektor Perikanan dan Pendapatan BLU berkontribusi positif bagi PNBP”

55

Edisi Juli 2020

Penerimaan Negara Penerimaan Negara Bukan PajakBukan Pajak

R ealisasi PNBP sampai dengan tanggal 31 Juli 2020 mencapai Rp208,81 triliun atau mengalami penurunan

sebesar 13,46 persen (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 yang mencapai sebesar Rp241,27 triliun. Berkurangnya aktivitas ekonomi, baik sisi supply maupun demand, yang terjadi secara global dan dalam negeri masih memberikan tekanan yang cukup berat pada kinerja PNBP periode Juli 2020, khususnya penerimaan Sumber Daya Alam (SDA).

Pada penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), realisasi sampai dengan akhir bulan Juli 2020 mencapai Rp58,60 triliun atau mengalami penurunan sebesar 32,83 persen (yoy) dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2019. Penurunan

penerimaan SDA tersebut, sebagai akibat dari Penerimaan SDA Migas yang terealisasi sebesar Rp44,00 triliun atau mengalami penurunan dari periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 35,49 persen (yoy) serta penurunan realisasi Penerimaan SDA Non Migas yang mencapai 23,31 persen dengan realisasi sebesar Rp14,60 triliun.

Realisasi penerimaan SDA Migas yang melemah sebesar 35,49 persen (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 yang hanya turun sebesar 6,11 persen disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 1) penurunan rata-rata ICP periode Desember 2019 s.d. Juni 2020 sebesar US$43,77/barel dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 (US$61,95/barel); 2) penurunan rata-rata lifting minyak bumi periode Desember 2019 s.d.

56


RealisasiPenerimaan Negara Bukan Pajak

57

Edisi Juli 2020

Juni 2020 sebesar 725,98 MBOPD dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 (765,21 MBOPD); 3) penurunan rata-rata lifting gas bumi periode Desember 2019 s.d. Juni 2020 sebesar 1.021,6 MBOEPD dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 (1.069,5 MBOEPD).

Selanjutnya, realisasi Penerimaan SDA Non Migas hingga bulan Juli 2020 mencapai Rp14,60 triliun. Realisasi PNBP SDA Nonmigas tersebut menurun sebesar 23,31 persen (yoy) apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp19,04 triliun. Penurunan PNBP SDA Non Migas ini disebabkan adanya penurunan pertumbuhan sektor Pertambangan Minerba, Kehutanan, dan Panas Bumi.

Pada sektor Pertambangan Minerba realisasi hingga bulan Juli 2020 sebesar Rp11,63 triliun atau mengalami penurunan sebesar 23,01 persen (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 yang juga turun sebesar 8,03 persen. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan rata-rata Harga Batubara Acuan (HBA) periode Januari s.d. Juli 2020 sebesar US$61,7/ton dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 (US$85,6/ton). Selain itu, penurunan volume produksi batubara periode Januari s.d.

Juli 2020 sebesar 321,13 juta ton dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 (354,09 juta ton) juga berkontribusi pada penurunan penerimaan dari sektor Pertambangan Minerba. Disamping itu, terdapat komoditas lain yang menyumbang penurunan PNBP dari sektor Pertambangan Minerba yaitu timah.

Adapun sektor Kehutanan juga turut memberikan kontribusi atas penurunan penerimaan SDA Non Migas. Realisasi sektor Kehutanan hingga bulan Juli 2020 menghasilkan penerimaan sebesar Rp1,92 triliun atau mengalami penurunan sebesar 26,60 persen (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 yang tumbuh sebesar 13,75 persen. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan volume produksi kayu Hutan Alam dari 3.091.279 m3 di tahun 2019 menjadi 2.385.679 m3 pada tahun 2020. Selain itu, pada tahun 2019 terdapat pembayaran Penggunaan Kawasan Hutan yang berasal dari kewajiban tahun-tahun sebelumnya.

Di sisi lain, penerimaan sektor Perikanan menunjukkan kinerja yang positif pada bulan Juli 2020 ini. Realisasi penerimaan sektor Perikanan hingga bulan Juli 2020 sebesar Rp358,5 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 25,70 persen (yoy) dibandingkan

58


dengan periode yang sama tahun 2019 yang tumbuh sebesar 1,37 persen. Pertumbuhan ini dikarenakan adanya kemudahan dan percepatan proses pengajuan perijinan perikanan tangkap yang dilakukan secara online melalui Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) dari semula 14 hari menjadi 1 jam, sehingga mendorong pelaku usaha sektor perikanan tangkap mengajukan perijinan.

Selanjutnya, penerimaan sektor Panas Bumi juga menunjukkan penurunan kinerja. Pada tahun 2020 ini terdapat penurunan sebesar 32,82 persen (yoy) dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 56,63 persen. Realisasi penerimaan sektor Panas Bumi hingga bulan Juli 2020 sebesar Rp695,9 miliar. Penurunan ini disebabkan pada bulan Juni 2019 terdapat tambahan PNBP dari pemindahbukuan saldo cadangan reimbursement PPN Panas Bumi sebesar Rp522 miliar dari Rekening Panas Bumi ke Rekening KUN sehingga menambah realisasi PNBP Semester I Tahun 2019. Sementara itu, sampai dengan bulan 2020 tidak ada pemindahbukuan saldo cadangan reimbursement PPN. Disamping itu, penurunan disebabkan pula adanya penyetoran iuran produksi yang dilakukan lebih awal (Desember 2019) oleh 8 WKP milik

PT PLN yang seharusnya dilakukan di bulan Januari 2020.

Sementara itu, penerimaan dari pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) pada bulan Juli 2020 menunjukkan penurunan sebesar 17,81 persen (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 yang realisasinya mencapai Rp69,87 triliun. Hal ini disebabkan adanya penurunan pendapatan dari sisa surplus Bank Indonesia dan setoran dividen BUMN (akibat penundaan jadwal RUPS beberapa BUMN).

Realisasi penerimaan dari PNBP Lainnya hingga bulan Juli 2020 mencapai sebesar Rp60,21 triliun atau mengalami penurunan sebesar 0,75 persen (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Terjadi penurunan realisasi PNBP lainnya terutama pada beberapa Kementerian/Lembaga yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, terimbas dampak dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai tindak lanjut penanganan Covid-19. Penurunan realisasi juga terjadi pada penerimaan Penjualan Hasil Tambang (PHT) dan Pendapatan Domestic Market Obligation (DMO).

Adapun penerimaan dari PNBP Kementerian/Lembaga lebih banyak

59

Edisi Juli 2020

disebabkan oleh adanya realisasi penerimaan Akuntansi Iuran Pensiun (AIP) sebesar Rp7,95 triliun.

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) pada bulan Juli 2020 menunjukkan adanya peningkatan kinerja. Pendapatan dari BLU mengalami pertumbuhan sebesar 33,55 persen (yoy) dengan realisasi sebesar Rp32,57 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp24,39 triliun. Kenaikan kinerja ini disumbang dari pendapatan dana perkebunan kelapa sawit yang tumbuh sebesar 161,54 persen (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 seiring terbitnya PMK Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuanga. Adapun pendapatan BLU dari Kementerian Komunikasi

dan Informatika juga mengalami pertumbuhan sebesar 0,41 persen (yoy) dibandingkan dengan tahun 2019. Adapun BLU di Kepolisian RI juga mengalami pertumbuhan sebesar 22,13 persen (yoy) dibandingkan dengan tahun 2019 yang utamanya ditopang dari pendapatan jasa pelayanan rumah sakit di lingkungan Polri. Selanjutnya, BLU pada Kementerian Agama mengalami kenaikan sebesar 4,42 persen (yoy) dibandingkan dengan tahun 2019 yang utamanya ditopang adanya penambahan satker Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU.

60


Postur APBN 2019Belanja Negara

BPP Ditopang oleh kinerja bantuan sosial untuk menangani dampak pandemi Covid-19

61

Edisi Juli 2020

Belanja Belanja Pemerintah PusatPemerintah Pusat

R ealisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sampai dengan Juli 2020 mencapai Rp793,6

triliun, lebih tinggi 4,3 persen dibandingkan realisasi BPP pada periode yang sama tahun 2019. Meskipun terdapat refokusing dan realokasi serta penyiapan beberapa program dalam rangka penanganan dampak covid-19, belanja pemerintah pusat masih dapat tumbuh karena ditopang oleh penyaluran berbagai program perlindungan sosial dalam rangka penanganan pandemi covid dan pemulihan ekonomi nasional.

Belanja K/L

Realisasi Belanja K/L hingga Juli 2020 mencapai Rp419,6 triliun, relatif sama secara nominal dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2019,

yang dipengaruhi oleh peningkatan realisasi pada belanja sosial.

Realisasi Bantuan Sosial mencatat pertumbuhan sebesar 55,9 persen (yoy), dengan realisasi mencapai Rp117,0 triliun. Peningkatan realisasi bantuan sosial terutama dipengaruhi oleh kebijakan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 melalui program PKH, Kartu Sembako, dan kelanjutan pelaksanaan bantuan sementara melalui Program Bansos Sembako Jabodetabek, dan Bansos Tunai NonJabodetabek. Selain itu, terdapat peningkatan realisasi bansos pada BNPB yang digunakan untuk kegiatan penanganan bencana alam. Peningkatan realisasi bansos juga terjadi pada Kementerian

62


Realisasi Belanja Pemerintah Pusat s.d. Juli 2020 (Triliun Rupiah)

63

Edisi Juli 2020

Kesehatan untuk pencairan bantuan premi iuran PBI JKN.

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan Juli 2020 mencapai Rp134,4 triliun atau turun sebesar 10,5 persen (yoy). Penurunan ini disebabkan perubahan kebijakan pemberian THR tahun 2020, yaitu Pejabat Negara, Pejabat Eselon 1 dan 2, dan pejabat lainnya sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 24 Tahun 2020 tidak menerima THR. Selain itu, terdapat perbedaan waktu pembayaran Gaji ke-13. Pada tahun 2020, Gaji ke-13 dibayarkan pada bulan Agustus, sementara tahun 2019 dibayarkan pada bulan Juli.

Sementaraitu, Realisasi Belanja Barang sampai dengan Juli 2020 mencapai Rp121,4 triliun, turun sebesar 17,0 persen (yoy). Penurunan tersebut disebabkan antara lain disebabkan kebijakan refocusing/realokasi belanja serta masih diberlakukannya kebijakan pembatasan sosial sehingga mempengaruhi kecepatan dalam pelaksanaan program/kegiatan di K/L. Hal tersebut terlihat dari capaian realisasi utamanya pada belanja operasional/non operasional dan belanja perjalanan dinas lebih rendah dari tahun sebelumnya (yoy). Pada kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini, pelaksanan kegiatan K/L diperkirakan banyak tertunda

karena tidak memungkinkan dilaksanaan secara masif karena harus mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan Pemerintah, dan/atau dibatalkan karena alokasi anggarannya sudah dilakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk mendukung kegiatan penanganan dampak pandemi Covid-19, antara lain pembayaran insentif dan santunan bagi tenaga kesehatan, serta pengadaan alat/sarpras kesehatan dalam rangka penanganan covid-19. Selain itu, realisasi belanja barang yang cukup besar dalam periode yang sama antara lain untuk pemeliharaan alat material khusus (Almatsus), penyaluran Bantuan Operasional Pendidikan/Bantuan Operasional Sekolah Raudhatul Athfal (RA)

Selanjutnya, Belanja Modal sampai dengan Juli 2020 mencapai Rp46,8 triliun, turun 3,3 persen (yoy). Penurunan kinerja belanja modal dipengaruhi adanya restrukturisasi proyek dalam rangka refocusing penanganan Covid-19. Belanja peralatan dan mesin tumbuh positif utamanya untuk pengadaan almatsus/alutsista, juga untuk mendukung penanganan Covid-19, sementara Belanja Gedung dan Bangunan serta Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan mengalami penurunan karena dipengaruhi kebijakan pembatasan sosial serta refocusing/realokasi/ penundaan kegiatan.

64


Realisasi Belanja K/L s.d. Juli pada 15 K/L dengan Pagu Terbesar, TA 2019-2020 (Triliun Rupiah)

65

Edisi Juli 2020

Dari perspektif organisasi, realisasi belanja K/L sampai dengan Juli 2020 secara umum didorong oleh K/L yang berfokus pada penanganan dampak pandemi Covid-19 terutama di bidang perlindungan sosialdan kesehatanyang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial, Kemenkes, dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Sementara itu, realisasi K/L lainnya secara umum tumbuh negatif sebagai dampak perlambatan pelaksanaan kegiatan akibat pandemi Covid-19. Sedangkan belanja K/L yang bersifat kontrak mengalami stagnansi dikarenakan K/L berfokus pada penyelesaian pekerjaan yang telah dikontrakkan dan tidak melakukan kontrak baru.

Capaian output strategis K/L di bidang perlindungan sosial sampai dengan Juli 2020 juga sudah mendekati target output, antara lain penyaluran bantuan sosial PBI-JKN kepada 96,5 juta jiwa, Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10,0 juta KPM, dan Bantuan Pangan (Kartu Sembako) kepada 19,2 juta KPM. Meskipun terjadi perlambatan pelaksanaan kegiatan, capaian output strategis K/L di bidang infrastruktur dan bidang sumber daya manusia masih relatifon track terhadap target outputnya. Capaian output strategis di bidang infrastruktur, antara lain pembangunan jalan

baru sepanjang 71,9 km, jembatan sepanjang 2.637,1 m, dan rel kereta api sepanjang 80,8km’sp. Pada bidang pendidikan, capaian output strategisnya antara lain penyaluran bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 13,24 juta siswa, BidikMisi/KIP Kuliah kepada 385.481 mahasiswa, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 5,1 juta siswa.

Belanja Non-K/L

Realisasi Belanja Non-K/L hingga Juli 2020 mencapai Rp374,0 triliun, tumbuh 9,5 persen (yoy) dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2019, yang digunakan untuk pembayaran bunga utang, subsidi, dan belanja lain-lain. Realisasi Pembayaran Bunga Utang sampai dengan Juli 2020 sebesar Rp182,8 triliun, naik 15,2 persen (yoy), sejalan dengan tambahan penerbitan utang yang dilakukan untuk menutup peningkatan defisit APBN 2020 dan peningkatan pengeluaran pembiayaan.

Sementara itu, realisasi Subsidi sampai dengan Juli 2020 turun sebesar 9,3 persen (yoy), dengan realisasi mencapai Rp83,6 triliun. Realisasi subsidi tersebut digunakan untuk: (a) subsidi energi sebesar Rp56,1 triliun, mencakup subsidi BBM dan LPG serta subsidi listrik termasuk diskon listrik; dan

66


Realisasi Kontrak Belanja K/L s.d. Juli pada 10 K/L dengan Nilai Kontrak Terbesar, TA 2019-2020 (Triliun Rupiah)

Capaian Output Strategis K/L s.d. Juli 2020

67

Edisi Juli 2020

(b) subsidi non energi sebesar Rp27,6 triliun, antara lain untuk subsidi pupuk, subsidi PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak. Realisasi subsidi, terutama subsidi energi, secara nominal lebih rendah apabila dibandingkan tahun 2019, terutama dipengaruhi perubahan kebijakan subsidi tetap solar dan volume konsumsi. Dari kinerja penyaluran sampai dengan Juni 2020, penyaluran BBM mencapai 6,92 juta KL, LPG 3 kg mencapai 3,49 juta kg, dan listrik bersubsidi mencapai 29,7 TWh. Kemudian, sampai dengan Juli 2020, penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 5,4 juta ton, dan penyaluran KUR sebesar Rp70,6 triliun.

Di samping itu, dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19, Pemerintah juga memberikan program stimulus melalui belanja subsidi, yaitu diskon tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA subsidi, subsidi bunga UMKM dan stimulus KUR, dan insentif perumahan bagi

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dari berbagai program stimulus melalui subsidi tersebut, realisasi sampai dengan Juli 2020 untuk diskon tarif listrik Rp3,45 triliun, subsidi bunga UMKM dan stimulus KUR sebesar Rp0,8 triliun, dan insentif perumahan sebesar Rp0,01 triliun.

Realisasi belanja lain-lain sampai dengan Juli 2020 mencapai Rp18,6 triliun, antara lain untuk pembayaran kompensasi atas selisih HJE BBM, operasional lembaga yang belum mempunyai bagian anggaran sendiri, dan ongkos angkut beras PNS distrik pedalaman Papua. Belanja lain-lain juga digunakan untuk pelaksanaan Program Kartu Prakerja, dengan realisasi mencapai Rp2,4 triliun sampai dengan Juli 2020, untuk 680.922 peserta yang mencakup pekerja formal/informal dan pelaku usaha mikro yang terdampak dari pengurangan aktivitas ekonomi akibat Covid-19, yang merupakan peserta kartu prakerja sampai dengan gelombang III.

68


Postur APBN 2019Postur APBN 2019Belanja Negara

Realisasi DID Naik Signifikan, Pemerintah Ajak Daerah Bangkit dari Pandemi

69

Edisi Juli 2020

Transfer Ke Daerah Transfer Ke Daerah Dan Dana DesaDan Dana Desa

S ampai dengan 31 Juli 2020. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) telah disalurkan sebesar

Rp458,82 triliun atau 60,06 persen dari pagu alokasi. Jumlah tersebut menunjukkan adanya penurunan sebesar 3,42 persen (yoy).

DANA PERIMBANGAN

Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) per 31 Juli 2020 telah terealisasi sebesar Rp52,31 triliun atau 60,53 persen dari pagu alokasi, yang terdiri dari penyaluran DBH TA 2020 sebesar Rp36,29 triliun dan penyaluran KB DBH sebesar Rp16,02 triliun, mengalami kenaikan sebesar 1,65 persen (yoy). Capaian tersebut disebabkan adanya percepatan penyaluran Triwulan III DBH TA 2020 secara keseluruhan pada bulan Juli, dari yang seharusnya

disalurkan bertahap dalam 3 bulan, kepada 56 daerah dengan resiko tinggi terdampak Covid-19 sebesar Rp5,85 triliun. Hal ini dilakukan dalam rangka membantu cash flow daerah penangulangan Pandemi Covid-19 dan dampaknya. Selain itu, pada bulan Juli terdapat penyaluran Kurang Bayar DBH sebesar Rp4,88 triliun.

Sampai dengan akhir Juli 2020, Dana Alokasi Umum (DAU) telah disalurkan sebesar Rp258,35 triliun atau 67,21 persen dari pagu alokasi, yang terdiri atas DAU Formula sebesar 256,69 triliun dan DAU Tambahan sebesar Rp1,65 triliun. Jumlah ini menunjukkan penurunan sebesar 6,89 persen (yoy). Penurunan tersebut disebabkan oleh penyaluran DAU TA 2020 telah berbasis kinerja dimana penyaluran DAU dilakukan oleh Menteri Keuangan c.q.

70


REALISASI TKDD TAHUN ANGGARAN 2019 DAN 2020 Tanggal: 1 – 30 Juli 2020 (dalam miliar rupiah)

71

Edisi Juli 2020

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan memperhatikan laporan Belanja Pegawai dan khusus DAU bulan April ditambah laporan Belanja Infrastruktur Daerah, laporan Pemenuhan Indikator Layanan Pendidikan, dan laporan Pemenuhan Indikator Layanan Kesehatan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.

Dengan telah diterbitkannya PMK Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah TA 2020 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, penyaluran DAU bulan Mei hingga September juga memperhatikan syarat tambahan yaitu laporan penyesuaian APBD Tahun 2020 dan laporan kinerja bidang Kesehatan serta laporan bantuan sosial kepada masyarakat dalam rangka pencegahan dan/atau

penanganan Covid-19.

Angka realisasi DAU Formula per 31 Juli 2020 di atas turut dipengaruhi oleh : (i) penundaan penyaluran DAU bulan Agustus terhadap 1 daerah yang masih mendapat sanksi sampai dengan akhir bulan Juni karena tidak menyampaikan Laporan Penyesuaian APBD dengan benar dan lengkap sesuai PMK Nomor 35/PMIK.07/2020 dan (ii) penyaluran kembali DAU bulan Mei kepada 12 daerah, penyaluran kembali DAU bulan Juni kepada 16 daerah, dan penyaluran kembali DAU bulan Juli kepada 11 daerah yang telah menyampaikan Laporan Penyesuaian APBD dengan benar dan lengkap. Sementara itu, realisasi DAU Tambahan terdiri atas DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp1.459,70 miliar yang telah disalurkan tahap I kepada 399 daerah dan tahap II kepada 6 daerah serta DAU Tambahan Bantuan Penyetaraan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahap I sebesar Rp195,26 miliar yang telah disalurkan kepada 27 daerah penerima alokasi. Untuk meningkatkan jumlah Pemerintah Daerah yang memenuhi ketentuan penyaluran, Kementerian Keuangan terus melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Daerah yang belum melengkapi syarat penyaluran agar

72


dapat segera memenuhi ketentuan penyaluran tersebut.

Realisasi Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per akhir Juli 2020 adalah sebesar Rp10,61 triliun atau 19,73 persen dari pagu alokasi, lebih rendah dibanding realisasinya pada periode yang sama di tahun 2019. Beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut antara lain adalah adanya alokasi bidang kesehatan sebesar Rp11 triliun (20 persen pagu) penyalurannya tidak secara bertahap namun berdasarkan penyampaian BAST yang penyalurannya dapat dilakukan hingga akhir tahun. Kedua, terdapat Rp8,7 triliun (16,2 persen pagu) yang merupakan alokasi cadangan DAK Fisik yang dialokasikan di bulan Juli, sehingga belum terdapat pemenuhan syarat salur atas alokasi tersebut. Selanjutnya juga terdapat relaksasi perpanjangan batas penyampaian syarat salur dan batas akhir penyaluran tahap 1 yang semula 21 Juli 2020 menjadi 31 Agustus 2020 sebagai bagain penanganan dampak Covid-19. Dalam rangka percepatan penyaluran DAK Fisik, di bulan Agustus telah diterbitkan PMK 101 tahun 2020 yang memberikan relaksasi proses penyaluran dengan berdasarkan daftar kontrak yang telah disampaikan.

Dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat dampak Covid-19, pemerintah telah mengalokasikan Cadangan DAK Fisik sebesar Rp8,7 triliun dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Cadangan DAK Fisik ini ditujukan untuk mendanai kegiatan yang memiliki daya dukung tinggi terhadap pemulihan perekonomian Daerah; mendukung ketahanan pangan; dan/atau mendukung pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional. Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara padat karya, menggunakan material dan tenaga kerja lokal; dan dapat diselesaikan pada sisa Tahun Anggaran 2020.

Pengelolaan Cadangan DAK Fisik diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan DAK Fisik Tahun Anggaran 2020. Pengaturan dalam PMK tersebut mencakup mekanisme pengalokasian, penyaluran dan pelaporan cadangan DAK Fisik. Penyaluran Cadangan DAK Fisik akan dilaksanakan pada 2 tahap untuk memberikan manfaat secepatnya terhadap perekonomian. Tahap

73

Edisi Juli 2020

I akan disalurkan pada bulan Juli sampai dengan minggu kedua bulan September sebesar 50 persen pagu alokasi dan tahap II akan disalurkan paling cepat minggu ketiga bulan September sampai dengan bulan Desember sebesar selisih nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan dengan jumlah dana yang disalurkan pada tahap I.

DAK Nonfisik hingga 31 Juli 2020 telah disalurkan sebesar Rp73,97 triliun atau 57,44 persen dari pagu alokasi, mengalami penurunan sebesar 2,24 persen (yoy). Hal ini utamanya dikarenakan belum dilaksanakannya penyaluran Dana BOS Kinerja dan BOS Afirmasi yang pada tahun 2019 telah dilaksanakan pada Bulan Mei dan Juni. Hal lain yang turut berkontribusi terhadap penurunan realisasi penyaluran adalah adanya perubahan pola penyaluran Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan yang pada tahun 2019 dilakukan sekaligus menjadi disalurkan dalam dua tahap di tahun 2020. Dalam rangka meningkatkan capaian penyaluran, akan dilakukan koordinasi intensif dengan K/L teknis untuk percepatan penyampaian rekomendasi penyaluran Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja, serta percepatan pelaporan oleh daerah mengingat telah ditetapkannya

PMK Nomor 101/PMK.07/2020 yang mengamanatkan bahwa pelaporan DAK Nonfisik Tahap I tidak mensyaratkan batas minimal penyerapan.

DANA INSENTIF DAERAH (DID)

Penyaluran DID hingga 31 Juli 2020 telah terealisasi sebesar Rp8,76 triliun atau 47,35 persen dari pagu alokasi. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 64,61 persen (yoy). Hal tersebut disebabkan penyaluran DID Kelompok Kategori Bidang Kesehatan disalurkan sekaligus 100% pada tahap I, dan adanya realisasi DID Tambahan pada akhir bulan Juli.

Untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan DID Tambahan TA 2020, yang di dalamnya mengatur bahwa penyaluran DID periode I dilakukan sekaligus paling lambat bulan September 2020 berdasarkan rencana penggunaan DID Tambahan yang disampaikan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan TKDD TA 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, bahwa

74


penyampaian laporan realisasi penyerapan tahap I sebagai syarat penyaluran DID tahap II tidak mempersyaratkan batas minimal realisasi penyerapan tahap I.

DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA

Hingga 31 Juli 2020, penyaluran Dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat telah terealisasi sebesar Rp2,27 triliun atau 30,00 persen dari pagu alokasi. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 9,60 persen (yoy). Sementara Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) telah terealisasi sebesar Rp1,33 triliun atau 30,00 persen dari pagu alokasi. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 4,25 persen (yoy). Perbaikan realisasi tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya percepatan pemenuhan kewajiban pelaporan dari Provinsi Papua sehingga Dana Otsus dan DTI Provinsi Papua untuk tahap I TA 2020 sudah dapat tersalurkan pada semester I.

Untuk penyaluran Dana Otsus Provinsi Aceh telah terealisasi sebesar Rp2,27 triliun atau 30,00 persen dari pagu alokasi. Terdapat penurunan sebesar 9,60 persen (yoy) yang sejalan dengan penurunan alokasi Dana Otsus Provinsi Aceh tahun 2020 sebesar Rp802,19 miliar (setara 9,60

persen) dari tahun sebelumnya.

Sementara itu, Dana Keistimewaan Provinsi DI Yogyakarta (DIY) telah disalurkan sebesar Rp1,06 triliun atau 80,00 persen dari pagu alokasi, mengalami kenaikan sebesar 10,00 persen (yoy). Capaian ini sejalan dengan meningkatnya alokasi Dana Keistimewaan DIY tahun 2020 sebesar Rp120,00 miliar (setara 10,00 persen) dari tahun sebelumnya.

DANA DESA

Penyaluran Dana Desa sampai dengan akhir Juli 2020 telah terealisasi sebesar Rp47,90 triliun atau 67,29 persen dari pagu alokasi. Realisasi tersebut menunjukkan pencapaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan penyaluran Dana Desa yang telah masuk ke Rekening Kas Desa (RKD) di periode yang sama tahun 2019 yaitu sebesar 45,41 persen dari pagu alokasi.

Realisasi capaian tersebut tak lepas dari upaya perubahan kebijakan dalam penyaluran Dana Desa dengan adanya menyederhanaan proses penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan transfer dari RKUD ke (Rekening Kas Desa) RKD pada waktu yang bersamaan

75

Edisi Juli 2020

sehingga Dana Desa dapat lebih cepat sampai ke desa. Dari segi administrasi, meskipun Dana Desa tersebut ditransfer dalam waktu bersamaan dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD, Dana Desa dicatat dalam APBD sebagai bagian dari pendapatan daerah. Selain itu, diterbitkannya PMK Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa pada tanggal 19 Mei 2020 memberikan relaksasi dalam persyaratan penyaluran Dana Desa. PMK tersebut mengatur

mengenai relaksasi persyaratan penyaluran Dana Desa serta prioritas penggunaannya dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Laporan pelaksanaan BLT, misalnya, yang sebelumnya menjadi syarat penyaluran Dana Desa kini ditiadakan sehingga mempermudah Desa untuk segera mengambil langkah-langkah penanggulangan dampak ekonomi dari Covid-19 di wilayahnya.

76


Postur APBN 2019Pembiayaan Negara

Pembiayaan Utang sebagai alat untuk mengakselerasi penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

77

Edisi Juli 2020

Pembiayaan Pembiayaan UtangUtang

R ealisasi Pembiayaan Utang hingga akhir Juli 2020 mencapai Rp519,22 triliun, terdiri dari realisasi

Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp513,41 triliun dan realisasi Pinjaman sebesar Rp5,81 triliun. Realisasi pinjaman terdiri dari penarikan pinjaman dalam negeri sebesar Rp634,9 miliar, penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp54,06 triliun dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar Rp48,88 triliun. Peningkatan realisasi pembiayan utang utamanya disebabkan oleh peningkatan kebutuhan belanja prioritas untuk penanganan masalah kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Selama bulan Juli 2020,

Pemerintah telah melakukan penandatanganan empat perjanjian pinjaman program multilateral baru serta amandemen enam perjanjian pinjaman dan dua perjanjian hibah. Empat perjanjian multilateral tersebut terdiri dari:

1. Pinjaman program “Covid-19 Active Response and Expenditure Support Program (CARES)” senilai USD750 juta dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), bertujuan untuk menyediakan dukungan anggaran dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19.

2. Pinjaman program “Additional Financing for Social Assistance Reform Program” senilai USD400 juta dari World Bank. Bertujuan untuk mendukung penguatan

78


79

Edisi Juli 2020

dan perluasan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial lainnya, serta mendukung Pemerintah dalam upaya penanggulangan Pandemi Covid-19

3. Pinjaman program “Indonesia Emergency Response to Covid-19” yang merupakan co-financing antara AIIB senilai USD250 juta dan World Bank senilai USD250 juta, yang bertujuan untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi ancaman yang ditimbulkan oleh Covid-19 dan memperkuat sistem nasional untuk kesiapan kesehatan masyarakat.

Selain itu, pada tanggal 20 Juli 2020 Pemerintah kembali melakukan sinergi dengan Bank Indonesia untuk memperkuat dan mempercepat program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Kedua tentang skema pembagian beban biaya (burden sharing).

Sebagai implementasi SKB II, Pemerintah telah menerbitkan empat seri SUN secara Private Placement kepada BI dengan total sebesar Rp82,1triliun pada tanggal 6 Agustus 2020, yang digunakan untuk belanja kelompok Public Goods. Selanjutnya, Pemerintah

juga telah melakukan lelang SUN pertama yang digunakan untuk pemenuhan pembiayaan Non-Public Goods, khususnya untuk belanja dan pembiayaan UMKM dengan total nominal yang dimenangkan sebanyak Rp22 triliun.

Hingga saat ini presentase kepemilikan Bank Sentral terhadap Surat Utang Negara adalah 16,4 persen dari total outstanding sementara presentase kepemilikan asing hingga Juni 2020 menjadi 30,2 persen dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 36,6 persen dari total outstanding.

Yang patut menjadi catatan, kebijakan burden sharing ini merupakan kebijakan temporer (one-off policy) yaitu hanya berlaku untuk tahun 2020 saja namun koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia akan tetap berlanjut di tahun depan dalam bentuk Bank Indonesia sebagai standby buyer dari Surat Utang yang diterbitkan Pemerintah.

Selain itu, penerapan skema pembelian obligasi pemerintah oleh bank sentral tidak hanya dilakukan oleh Indonesia. Skema ini juga dilakukan oleh beberapa negara lain, seperti Inggris, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Thailand yang terbukti dapat tetap menjaga tingkat inflasi dan nilai tukarnya. Selain

80


81

Edisi Juli 2020

itu, berdasarkan laporan Bank of International Settlement (BIS) yang dipublikasikan tanggal 2 Juni 2020 disebutkan bahwa bank sentral di beberapa negara berkembang juga berperan sebagai last resort, seperti Mexico, Hungaria, Filipina dan Turki.

Pengelolaan utang Pemerintah dilakukan dengan pruden dan akuntabel, dengan tetap mengutamakan sumber pembiayaan dalam negeri dengan tingkat bunga tetap untuk menjaga risiko utang yang terkendali. Selain itu, dukungan BI melalui skema burden sharing turut membantu kesinambungan fiskal Pemerintah dalam jangka panjang, sehingga risiko fiskal terkait pemenuhan pembiayaan Covid-19 tetap terjaga dalam batas aman.

Komposisi utang Pemerintah terjaga di tengah pandemi

Posisi utang Pemerintah per akhir Juli 2020 berada di angka Rp5.434,86 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 33,63 persen. Secara nominal, posisi utang Pemerintah Pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, hal ini disebabkan oleh peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19.

Meskipun terdapat peningkatan defisit dan rasio utang terhadap PDB, hal ini tak menyurutkan kabar baik dari sisi peringkat kredit Indonesia. Pada 10 Agustus 2020, lembaga pemeringkat Ficth Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB dengan outlook stabil. Fitch mencatat bahwa rasio utang Indonesia yang meningkat masih terbilang lebih kecil daripada median rasio utang terhadap PDB negara-negara dengan peringkat utang BBB lainnya yang mencapai 51,7 persen. Dalam laporannya, Fitch juga menyatakan bahwa kebijakan Pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 sudah berada pada jalur yang tepat. Hal ini turut menjadi bukti bahwa dunia memandang Indonesia mampu menjaga stabilitas makroekonomi dan prospek ekonomi jangka menengah di tengah pandemi Covid-19, serta tekanan dan ketidakpastian secara global.

Kebutuhan pembiayaan utang Semester II mencapai Rp989,86 triliun, yang akan dipenuhi melalui penerbitan SBN sebesar Rp899,98 triliun dan pengadaan pinjaman sebesar Rp89,38 triliun. Pemerintah selalu menerapkan strategi oportunistik dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan, yaitu dengan memanfaatkan momen yang tepat untuk

82


memperoleh biaya dan risiko yang minimal.

Selain itu, Pemerintah akan melakukan optimalisasi pinjaman program dengan biaya yang relatif lebih murah serta optimalisasi penerbitan SBN Ritel untuk meningkatkan perilaku investasi pada masyarakat. Selanjutnya, penerbitan SBN domestik tetap mengutamakan penerbitan melalui lelang dengan dukungan Bank Indonesia sebagai standby buyer. Di sisi lain, penerbitan SBN valas dilakukan saat kondisi pasar keuangan domestik kurang menguntungkan.

Pemerintah berkomitmen untuk melakukan pengelolaan utang

dengan prudent dan akuntabel demi mendukung APBN yang kredibel, utamanya di tengah kejadian extraordinary Covid-19 yang memerlukan extraordinary effort pula. Selain itu, Pemerintah juga selalu mengutamakan fleksibiltas dan efisiensi dalam pembiayaan agar dapat menjaga komposisi portofolio utang secara optimal untuk memastikan keseimbangan makro yang sustainable.

83

Edisi Juli 2020

84


85

Edisi Juli 2020

86


www.kemenkeu.go.id/apbnkita

Edisi Agustus 2020 APBN KITA - kemenkeu.go.id · perekonomian daerah; (2) realisasi DAU lebih rendah 6,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019, terutama disebabkan karena

Documents