BUPATI TELUK BINTUNI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2012 - 2032 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TELUK BINTUNI Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Teluk Bintuni dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdayaguna, berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah; b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha; c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
31
Embed
BUPATI TELUK BINTUNI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappedabintuni.net/downlot.php?file=Perda RTRW Teluk Bintuni.pdf · BUPATI TELUK BINTUNI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI TELUK BINTUNI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
TAHUN 2012 - 2032
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TELUK BINTUNI
Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Teluk
Bintuni dengan memanfaatkan ruang wilayah secara
berdayaguna, berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, dan
berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan pertahanan keamanan berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945 perlu disusun rencana tata
ruang wilayah;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan
antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang
wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang
dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,
maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni dengan Peraturan
Daerah.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang pembentukan
Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong
Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan
Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten
Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel,
Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni,
Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
2
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2007 Nomor
68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk Dan
Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
Dan
BUPATI TELUK BINTUNI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN TELUK BINTUNITAHUN 2011 - 2031.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni;
2. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni;
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati Teluk Bintuni dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintahan;
5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
3
sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara
termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia
dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan
kehidupannya;
7. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang;
8. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan
prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial
ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional;
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi
peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi
budidaya;
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
12. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola
ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan
program beserta pembiayaannya;
13. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata
ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap
unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan/atau aspek fungsional;
15. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya;
16. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan
sumberdaya buatan;
17. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya
manusia dan sumberdaya buatan;
18. Kawasan pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian,
termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan
sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan
sosial, dan kegiatan ekonomi;
19. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan
pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan
sosial dan kegiatan ekonomi;
20. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional
terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara,ekonomi, sosial,
budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan
dunia;
21. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup
provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan;
22. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup
kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan;
23. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan
yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa
kecamatan;
4
24. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan
perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL;
25. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau
beberapa desa;
26. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi;
27. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat
hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain
dalam penyelenggaraan penataan ruang;
28. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
29. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD
adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten
Teluk Bintunidan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi
penataan ruang di daerah.
BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 2
Penataan ruang Kabupaten Teluk Bintunibertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah
Kabupaten Teluk Bintuni sebagai kawasan andalan di sektor pertanian dan industri
pengolahan dengan tetap memperhatikan aspek mitigasi bencana.
Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang
Pasal 3
(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
maka disusun kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten.
(2) Kebijakan penataan ruang kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
atas :
a. pengembangan pusat-pusat kegiatan permukiman secara terpadu baik
permukiman perkotaan dan permukiman pedesaan sebagai penunjang
kegiatan pertanian dan industri;
b. penyediaan prasarana wilayah secara terpadu dan interkoneksi untuk
menunjang kawasan andalan dan meningkatkan minat investasi dibidang
industri sesuai kebutuhan masyarakat melalui pengembangan dan penyediaan
prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana
lingkungan;
c. pemantapan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian
lingkungan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan;
d. pengembangan kawasan budidaya yang mendorong pengembangan pertanian,
industri, pertambangan untuk menunjang kawasan andalan Bintunidengan
tetap menjaga sistem keberlanjutan dalam jangka panjang;
e. pelestarian dan peningkatan fungsi serta daya dukung lingkungan hidup untuk
mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem,
5
keanekaragaman hayati, yang terdapat di kawasan cagar alam TelukBintunidan
hutan mangrove;
f. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan andalan dalam
pengembangan perekonomian wilayah yang mampu meningkatkan investasi;
dan
g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang
Pasal 4
(1) Strategi pengembangan pusat-pusat kegiatan permukiman secara terpadu baik
permukiman perkotaan dan permukiman pedesaan sebagai penunjang kegiatan
pertanian dan industrisebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas :
a. memantapkan fungsi perkotaan Bintuni dan Babo sebagai pusat kegiatan
perkotaan yang menunjang kegiatan administrasi pemerintahan;
b. mengembangkan permukiman pedesaan sebagai pusat produksi pertanian;
dan
c. mengembangkanwilayah perairan Teluk Bintuni sebagai kawasan
permukiman penunjang kegiatan industri pengolahan sektor pertambangan.
(2) Strategi penyediaan prasarana wilayah secara terpadu dan interkoneksi untuk
menunjang kawasan andalan dan meningkatkan minat investasi dibidang industri
sesuai kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,
terdiri atas :
a. mengembangkan sistem jaringan transportasi melalui pelayanan jalan,
pelabuhan laut dan sungai, serta bandar udara untuk menunjang kegiatan
permukiman perkotaan dan pedesaan dalam mengoptimalisasi pengembagan
sektor pertanian dan industri, melalui :
1. pengembangan jalan arteri primer untuk menunjang kegiatan strategis
Pulau Papua dan sebagai lintas nasional, pengembangan jalan kolektor
primer dan lokal primer untuk menghubungkan wilayah-wilayah sentra
produksi di kawasan andalan Bintuni;
2. pengembangan prasarana transportasi berupa peningkatan fungsi
terminal tipe C dan terminal lokal/sub terminal di pusat-pusat kegiatan;
3. pengembangan pelabuhan laut yang menunjang kegiatan pergerakan
orang dan barang dan berorientasi pada kegiatan industri pertambangan;
4. pengembangan penyeberangan sungai untuk menunjang sistem
transportasi lokal; dan
5. pengembangan Bandar Udara sebagai penunjang interkoneksi antar
wilayah.
b. mengembangkan sistem penyediaan sumber daya energi untuk memenuhi
standar pelayanan listrik terhadap kegiatan permukiman dan kegiatan
penunjang ekonomi wilayah, melalui :
1. perluasan jaringan listrik sampai ke pelosok daerah;
2. pengembangan sumber listrik melalui peningkatan pelayanan yang
bersumber dari PLN; dan
3. peningkatanpenyediaan sumber daya energi untuk menunjang kebutuhan
kegiatan industri pertambangan dan kegiatan lain yang berkembang di
Kabupaten Teluk Bintuni.
c. mempertahankan keseimbangan dan mengoptimalkan ketersediaan
sumberdaya air untuk memenuhi kebutuuhan air baku pertanian, air baku
6
industri, serta air minum dan mengembangkan sistem pengendalian banjir
yang didukung dengan koordinasi dengan wilayah sekitar, melalui :
1. perlindungan sumber-sumber mata air, daerah resapan dan perluasan
daerah tangkapan air;
2. peningkatan jaringan irigasi untuk menunjang kegiatan produksi pertanian;
3. pemeliharaan kualitas sungai melalui penetapan sempadan dan
pengendalian sumber air sungai;
4. peningkatan kualitas DAS melalui konservasi tanah dan air khususnya
untuk ketersediaan air baku dan pencegahan banjir;
5. pencegahan terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi; dan
6. pembangunandan perbaikan pintu-pintu air.
d. mengembangkan jaringan telekomunikasi untuk menunjang sistem informasi
antar wilayah melalui peningkatan pelayanan dan kemudahan
mendapatkannya serta peningkatan jumlah dan mutu telekomunikasi, melalui :
1. pengembangan prasarana telekomunikasi meliputi telepon rumah tangga,
telepon umum, jaringan telepon seluler yang menghubungkan seluruh
wilayah.
2. penyediaan tower BTS (Base Transceiver Station) yang digunakan secara
bersama menjangkau ke pelosok pedesaan;
3. peningkatan sistem informasi telekomunikasi pembangunan daerah
berupa informasi teknologi internet dengan penerapan teknologi
telematika berbasis teknologi modern.
e. mengembangkan sistem pengelolaan persampahan untuk meciptakan
lingkungan yang sehat dan bersih, melalui :
1. minimalisasi pengunaan sumber sampah yang sukar didaur ulang secara
alamiah dengan prinsip 3R (reuse, reduce, dan recycle) serta pengadaan
TPA tersendiri dengan prinsip berkelanjutan; dan
2. penyediaan air bersih sampai tingkat pedesaan dengan memanfaatkan
dan mengolah sumber air baku yang ada.
(3) Strategi pemantapan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian
lingkungan sumberdaya alam dan sumber daya buatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, terdiri atas :
a. memantapkan kawasan hutan lindung untuk menjaga kelestarian ekosistem,
melalui :
1. pemantapan fungsi perlindungan pada kawasan tersebut dengan tidak
mengijinkan untuk peruntukan budidaya yang dapat merusak hutan
lindung; dan
2. pengendalian fungsi perlindungan baik sebagai hutan lindung maupun
sebagai kawasan resapan air pada kawasan hutan lindung yang telah
mengalami perubahan.
b. memantapkan kawasan perlindungan setempat untuk menjaga kelestarian
fungsi lindung, melalui :
1. pembatasan kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan setempat
disertai penghijauan kawasan;
2. pengamanan kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai dilakukan
dengan mempertahankan ekosistem pantai : hutan mangrove, terumbu
karang, rumput laut dan estuaria;
3. penggunaan fungsional seperti pariwisata, pelabuhan, hankam,
permukiman harus memperhatikan kaidah lingkungan dan ekosistem
pesisir;
4. pembatasan pemanfaatan kawasan perlindungan setempat sepanjang
sungai untuk kepentingan pariwisata dan mengupayakan sungai sebagai
latar belakang kawasan fungsional, serta optimalisasi kawasan sempadan
7
sungai sebagai penyeberangan dengan tetap memperhatikan kaidah
lingkungan dan fungsi lindung; dan
5. pembatasan pemanfaatan kawasan perlindungan setempat sekitar waduk
dan mata air, untuk kegiatan pariwisata dan menghindari bangunan radius
pengamanan kawasan dan mengutamakan vegetasi yang memberikan
perlindungan waduk dan mata air.
c. memantapkan kawasan suaka alam dan pelestarian alam , melalui:
1. pengembangan kawasan cagar alam dengan hanya diperuntukkan bagi
kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kawasan;
2. pemeliharaanhabitat dan ekosistem khusus yang ada dan sifatnya
setempat yang nantinya dapat meningkatkan nilai dan fungsi kawasan
dengan menjadikannya sebagai tempat wisata, objek penelitian, kegiatan
pecinta alam yang pelaksanaannya dan pengelolaannya secara bersama.
(4) Strategi pengembangan kawasan budidaya yang mendorong pengembangan
pertanian, industri, pertambangan untuk menunjang kawasan andalan Bintuni
dengan tetap menjaga sistem keberlanjutan dalam jangka panjang.sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, terdiri atas :
a. mengembangkan kawasan hutan produksi untuk meningkatkan produksi
dengan tetap menjaga kelestarian hutan, melalui :
1. pemanfaatan hutan produksi terbatas dengan mengutamakan hasil hutan
bukan kayu;
2. pemanfaatan hutan produksi tetap dengan tetap memperhatikan fungsi
kawasan perlindungan dengan melakukan penanaman dan penebangan
secara bergilir;
3. pada kawasan hutan produksi yang dikonversi harus dilakukan pengganti
lahan untuk pengembangan hutan setidaknya tanaman tegakan tinggi
tahunan yang berfungsi seperti hutan, seperti perkebunan karet, cengkeh
dan komoditi lainnya;dan
4. kerjasama dengan masyarakat dalam mengelola hutan sebagai hutan
kerakyatan;
b. mengembangkan kawasan pertanian lahan basah dan kering untuk
menunjang kebutuhan pangan dan peran kawasan andalan, melalui :
1. luasan lahan sawah beririgasi teknis di Kabupaten Teluk Bintuni secara
keseluruhan tidak boleh berkurang dan saluran irigasi tidak boleh diputus
atau disatukan dengan drainase, dan penggunaan bangunan sepanjang
saluran irigasi harus dihindari;
2. optimasi pemanfaatan lahan kering untuk kegiatan produktif penunjang
pedesaan; dan
3. pengembangan hortikultura dengan pengolahan hasil.
c. mengembangkan kawasan perkebunan untuk meningkatkan produktivitas,
melalui :
1. peningkatan produktivitas dan pemasaran perkebunan; dan
2. pengembangan pasar perkebunan pada sentra produksi;
d. mengembangkan kawasan dan kegiatan perikanan sebagai sektor penunjang
perkembangan kawasan andalan Bintuni, melalui :
1. peningkatan peralatan dan berbagai prasarananya untuk meningkatkan
produksi perikanan guna meningkatkan kontribusi sektor perikanan
terhadap pendapatan regional;
2. peningkatan mutu dan produksi perikanan melalui peningkatan teknik
pengolahan serta pemasaran produk perikanan;dan
3. pelestariankawasan lindung setempat (kawasan mangrove sebagai
tempat berkembangnya komoditas unggulan perikanan).
e. mengembangkan kawasan pertambangan sebagai sektor unggulan dalam
menunjang investasi untuk meningkatkan ekonomi wilayah, melalui :
8
1. pembatasan pengembangan pada kawasan sekitar pertambangan BP
Tangguh;
2. pengembangan kawasan potensi gas alam/migas untuk menunjang
kebutuhan energi;
3. penambangan bahan tambang harus ramah lingkungan disertai
pengembalian rona alam pasca penambangan;dan
4. penegakan pengelolaan lingkungan kawasan pertambangan.
f. mengembangkan kegiatan industri untuk menunjang pengembangan kawasan
andalan, melalui :
1. kegiatan industri pengolahan harus ramah lingkungan;
2. pengembangan industri pupuk untuk menunjang pengembangan
komoditas pertanian.
3. pengembangan kawasan permukiman pedesaan dan perkotaan.
4. pengembangan permukiman pedesaan disesuaikan dengan karakter fisik,
sosial-budaya dan ekonomi masyarakat pedesaan;
5. penyediaan sarana dan prasarana permukiman pedesaan;
6. peningkatan kualitas permukiman perkotaan;
7. pengembangan perumahan terjangkau;
8. penyediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan; dan
9. pengembangan Kasiba/Lisiba mandiri.
(5) Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem,
keanekaragaman hayati, yang terdapat di kawasan cagar alam Teluk Bintuni dan
hutan mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e terdiri
atas:
a. melarang alih fungsi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan
lindung;
b. memanfaatkan untuk pendidikan dan penelitian berbasis lingkungan hidup;
c. mengembalikan kegiatan yang mendorong pengembangan fungsi lindung; dan
d. meningkatkan keanekaragaman hayati kawasan lindung.
(6) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan andalan dalam
pengembangan perekonomian wilayah yang mampu meningkatkan investasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f terdiri atas:
a. meningkatkan produksi komoditas sektor pertanian melalui teknologi tepat
guna;
b. meningkatkan peran sektor indistri pengolahan migas dan tambang;
c. mengembangkan kegiatan ekonomi skala besar;
d. menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi di kawasan
andalan; dan
e. menyediakan infrastruktur untuk mendorong pengembangan kawasan
andalan.
(7) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g terdiri atas :
a. mengembangkan kawasan lindung dan / atau kawasan budidaya tidak
terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan;
b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar
aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;dan
c. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan
negara.
9
BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5
(1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Teluk Bintunimeliputi :
a. pusat-pusat kegiatan;
b. sistem jaringan prasarana utama; dan
c. sistem jaringan prasarana lainnya.
(2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Pusat-pusat Kegiatan
Pasal 6
(1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Teluk Bintunisebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)huruf a terdiri atas :
a. PKL;
b. PKLP; dan
c. PPK.
(2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Perkotaan Bintuni di
Distrik Bintuni.
(3) PKLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Perkotaan Irarutu III di
Distrik Babo, Perkotaan Tomu di Distrik Tomu, dan Perkotaan Merdey di Distrik
Merdey.
(4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. perkotaan Jagiro di Distrik Moskona Selatan;
b. perkotaan Moyeba di Distrik Moskona Utara;
c. perkotaan Tembuni di Distrik Tembuni;
d. perkotaan Fruata di Distrik Fafurwar;
e. perkotaan Idoor di Distrik Wamesa;
f. perkotaan Sarbe di Distrik Kuri;
g. perkotaan Bumi Saniari di Distrik Manimeri;
h. perkotaan Tuhiba di Distrik Tuhiba;
i. perkotaan Horna di Distrik Dataran Beimes;
j. perkotaan Tofoi di Distrik Sumuri;
k. perkotaan Sara di Distrik Kaitaro;
l. perkotaan Aroba di Distrik Aroba;
m. perkotaan Masyeta di Distrik Masyeta;
n. perkotaan Jahabra di Distrik Biscoop;
o. perkotaan Aranday di Distrik Aranday;
p. perkotaan Kalitami I di Distrik Kamundan;
q. perkotaan Weriagar di Distrik Weriagar;
r. perkotaan Meyerga di Distrik Moskona Barat;
s. perkotaan Meyado di Distrik Meyado; dan
t. perkotaan Igomu di Distrik Moskona Timur.
10
Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama
Pasal 7
Sistem jaringan prasarana utama yang ada di KabupatenTeluk Bintuni sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
a. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistem jaringan transportasi laut; dan
c. sistem jaringan transportasi udara.
Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat
Pasal 8
(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf a, terdiri atas :
a. jaringan jalan;
b. jaringan prasarana lalu lintas; dan
c. jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
(2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
a. jaringan jalan arteri primer terdiri atas:
1. ruas jalan batas Kabupaten Sorong - Teluk Bintuni;
2. ruas jalan batas Kabupaten Manokwari – Teluk Bintuni;
3. ruas jalan batas Kabupaten Teluk Wondama – Teluk Bintuni;
4. ruas jalan Kumurkek - Ayawasi – batas Kabupaten Manokwari; dan
(3) Pengecualian terhadap pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pengenaan sanksiadministratif dapat diberikan terhadap:
a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan
pola ruang;
b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
c. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan berdasarkan
rencana tata ruang wilayah kabupaten;
d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan
ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
e. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh
peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
f. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak
benar; dan
26
g. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan
berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
Pasal 50
(1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dan ayat
(3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan sanksi
administratif berupa :
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihanfungsi ruang; dan/atau
i. denda administratif.
(2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf g
dikenakan sanksi administratif berupa :
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pembongkaran bangunan;
f. pemulihanfungsi ruang; dan/atau
g. denda administratif.
BAB VIII KETENTUAN PIDANA
Pasal 51
(1) Setiap orang dan atau badan yang tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(2) Jika tindak pidana mengakibatkan kerugian dan atau kerusakan harta benda, terhadap pelaku dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Jika tindak pidana mengakibatkan kematian orang, terhadap pelaku dipidana sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana.
Pasal 52
(1) Setiap pejabat pemerintah yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan hukuman disiplin sesuai peraturan disiplin pegawai negeri sipil .
Pasal 53
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52, kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa :
a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
27
c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.
BAB IX
KELEMBAGAAN
Pasal 54
(1) Untuk kepentingan koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah,
dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
(2) Susunan organisasi, tata kerja, tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penataan
Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati.
BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 55
Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:
a. mengetahui rencana tata ruang;
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan
kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang
tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak
sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin
apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana
tata ruang sehingga menimbulkan kerugian bagi orang atau badan/institusi.
Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 56
Dalam pemanfaatan ruang, setiap masyarakat wajib:
a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang
berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan dinyatakan sebagai milik umum.
28
Pasal 57
(1) Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku
mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(2) Kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan pemanfaatan ruang yang
dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang
memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi,
dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang
serasi, selaras, dan seimbang.
Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 58
Peran masyarakat dalam penataan ruang, dilakukan antara lain melalui:
a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
Pasal 59
Bentuk peran masyarakat pada tahap perencanaan tata ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal58 huruf a berupa :
a. memberikan masukan mengenai :
1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;