BUPATI CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG RESTRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIAMIS, Minimbang : a. bahwa ketentuan mengenai retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, antara lain disebutkan Kepala SKPD menyampaikan usulan tarif layanan BLU dari pimpinan BLU kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 445/Kpts.53-Huk/2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas C Kabupaten Ciamis sebagai Organisasi Perangkat Kerja Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh, sehingga pengelolaan pelayanan Kesehatan pada RSUD telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; d. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, sehingga ketentuan yang mengatur tentang RSUD perlu dicabut dan untuk penyesuaian tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
32
Embed
BUPATI CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN …bandung.bpk.go.id/files/2017/03/ciamis-PERDA-14-Tahun-2016... · pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
RESTRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIAMIS,
Minimbang : a.
bahwa ketentuan mengenai retribusi pelayanan kesehatan
pada RSUD, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan
Daerah telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum, antara lain disebutkan Kepala SKPD
menyampaikan usulan tarif layanan BLU dari pimpinan
BLU kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Peraturan
Bupati;
c. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Ciamis Nomor
445/Kpts.53-Huk/2011 tentang Penetapan Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD) Kelas C Kabupaten Ciamis sebagai
Organisasi Perangkat Kerja Daerah yang menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(PPK-BLUD) Secara Penuh, sehingga pengelolaan pelayanan
Kesehatan pada RSUD telah menerapkan pola pengelolaan
keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada
huruf b dan c, sehingga ketentuan yang mengatur tentang
RSUD perlu dicabut dan untuk penyesuaian tarif retribusi
pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Laboratorium
Kesehatan Daerah (Labkesda), maka Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau
kembali dan disesuaikan yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentag Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);
3
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan pemerinth Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
4
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2011
tenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah
Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008
tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten
Ciamis Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis
Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis
(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
Dan
BUPATI CIAMIS
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Derah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis;
7. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat baik yang dilengkapi
dengan ruangan rawat inap maupun yang tidak dilengkapi dengan rawat
inap di wilayah Kabupaten Ciamis;
8. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan yang bersifat mobile;
9. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah sarana kesehatan yang
melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan
berasal dari manusia untuk penentuan jenis macam penyakit, kondisi
kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan
dan masyarakat;
10. Laboratorium klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan
pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, klinik,
parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi, dan /atau bidang lain
yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk
menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan
kesehatan;
11. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang
melaksanakan pelayanaan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia
dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan
masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya
pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat;
12. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang
diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis atau
pelayanan kesehatan lainnya.
13. Instalasi kesehatan adalah unit-unit kesehatan yang memberikan pelayanan
langsung kepada masyarakat meliputi:
a. Puskesmas yang terdiri dari:
1) puskesmas tanpa ruang rawat inap;
2) puskesmas dengan ruang rawat inap;
3) puskesmas pembantu;
4) puskesmas keliling;
b. Laboratorium Kesehatan Daerah.
14. Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas Kabupaten Wilayah
Kabupaten Ciamis;
15. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Kepala Laboratorium
Kesehatan Daerah Kabupaten Ciamis;
16. Pasien adalah orang atau pengguna jasa pelayanan kesehatan yang
mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas, Laboratorium kesehatan
Daerah dan Institusi kesehatan lainnya;
17. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan yang dikenakan terhadap
seseorang atau badan sebagai imbalan jasa karna mendapat layanan
kesehatan;
18. Karcis Harian adalah tanda pembayaran berobat seseorang untuk sekali
kunjungan;
19. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap seseorang untuk keperluan