BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUWANGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 (lima) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
30
Embed
BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN …jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/perbup/16._Satpol_PP_2.pdf · tertentu bersifat rutin; t. Penanggulangan kebakaran (proses atau
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 58 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUWANGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 (lima)
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan
Bupati.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5094);
2
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005
tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan
Satuan Polisi Pamong Praja;
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin
Pegawai Negeri Sipil
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong
Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
705);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 16 Tahun 2009
tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di
Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun
2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Banyuwangi.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
KabupatenBanyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
BANYUWANGI.
3
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
a. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi;
c. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Banyuwangi;
e. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Banyuwangi;
f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut
Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Banyuwangi;
g. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan
Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah
dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
h. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah
suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah,
Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan
kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur;
i. Perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas
adalah komponen khusus kekuatan pertahanan keamanan
Negara yang mampu berfungsi membantu masyarakat
menanggulangi bencana maupun memperkecil akibat
malapetaka dengan mewujudkan keselamatan masyarakat
dari akibat bencana dan malapetaka, agar korban jiwa,
kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan dapat
diperkecil, sehingga tercipta kondisi masyarakat yang
aman, tertib dan tentram;
j. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang
diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk
melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan
daerah dan peraturan pelaksanaannya;
k. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang
pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok
dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai
tujuan organisasi;
4
l. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah
Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD
dengan persetujuan bersama Kepala Daerah;
m. Penegakan Perda adalah upaya aparat/masyarakat
melaksanakan Perda sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dan penegakan pelanggaran Perda serta tindakan
penertiban terhadap penyimpangan dan pelanggarannya;
n. Pemadam Kebakaran adalah Anggota Satuan Polisi Pamong
Praja yang khusus menangani pencegahan dan
penanggulangan kebakaran;
o. Penjagaan tempat-tempat penting dan kegiatan tertentu
(pengamanan) adalah merupakan salah satu tugas melekat
pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah
Daerah dalam menyelenggarakan ketentraman dan
ketertiban umum;
p. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan membimbing,
mendorong, mengarahkan, menggerakkan termasuk
kegiatan koodinasi dan bimbingan teknis untuk
pelaksanaan sesuatu dengan baik, teratur, rapi dan
seksama menurut rencana/program pelaksanaan dengan
ketentuan, petunjuk, norma, sistem dan metode efektif dan
efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil yang optimal;
q. Penyuluhan adalah suatu kegiatan Satuan Polisi Pamong
Praja dalam rangka melaksanakan pencapaian informasi
tentang Perda dan Peraturan pelaksanaannya kepada
seluruh masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan
kesadaran dan kepatuhan sehingga tindak pelanggaran
menjadi turun;
r. Kesamaptaan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk
meningkatkan SDM anggota Satuan Polisi Pamong Praja
dan Linmas melalui latihan dasar yang berkaitan dengan
tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas;
s. Patroli adalah mengelilingi suatu wilayah tertentu secara
tertentu bersifat rutin;
t. Penanggulangan kebakaran (proses atau cara
menanggulangi bahaya kebakaran);
u. Pencegahan adalah usaha menghalangi, menghentikan,
mengurangi dampak atau akibat terjadinya resiko–resiko
yang dijamin.
5
BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
(1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana
urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban
umum serta perlindungan masyarakat, terdiri dari sub.
urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub
urusan kebakaranyang menjadi kewenangan daerah.
(2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah;
(3) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan
urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, terdiri
dari sub. urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan
sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah
dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
(4) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan
fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan
ketertiban umum, dan kebakaran serta penegakan
Perda;
b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketentraman
dan ketertiban umum, dan kebakaran serta penegakan
Perda;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang
ketentraman dan ketertiban umum, dan kebakaran
serta penegakan Perda;
d. pelaksanaan administrasi pada Satuan Polisi Pamong
Praja; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
terkait dengan tugas dan fungsinya.
6
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
(1) Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
a. Kepala Satuan;
b. Sekretariat;
c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
d. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
e. Bidang Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
f. Bidang Penanggulangan Kebakaran;
g. UPT Satuan Polisi Pamong Praja;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
c. Sub Bagian Penyusunan Program.
(4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
a. Seksi-Seksi Sumber Daya Aparatur;
b. Seksi Operasional, Pengawasan dan Pengendalian;
(5) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:
a. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
b. Seksi Penyidikan dan Penindakan.
(6) Bidang Perlindungan Masyarakat (LINMAS) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi:
a. Seksi Bina Satuan Linmas;
b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
(7) Bidang Penanggulangan Kebakaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi:
a. Seksi Pencegahan Kebakaran;
b. Seksi Penanggulangan Kebakaran.
7
Pasal 4
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3)
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Satuan;
(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat
(4), (5), (6) dan (7) masing-masing dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan
melalui Sekretaris;
(3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3)
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung