BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR: 188/169/KEP/429.011/2017 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUNGUT SERTA PENETAPAN BESARNYA INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN BANYUWANGI BAGIAN TRIBULAN IV TAHUN 2016 BUPATI BANYUWANGI, Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung tertib administrasi pengelolaan keuangan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Banyuwangi Bagian Tribulan IV Tahun 2016, perlu Menunjuk Dan Mengangkat Petugas Pemungut Serta Penetapan Besarnya Insentif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Banyuwangi Bagian Tribulan IV Tahun 2016 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5. Peraturan Gubenur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017; 1
40
Embed
BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN …jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/keputusan_bupati/ilovepdf_merged_13.pdf · pengelolaan keuangan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/169/KEP/429.011/2017
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUNGUT
SERTA PENETAPAN BESARNYA INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN BANYUWANGI
BAGIAN TRIBULAN IV TAHUN 2016
BUPATI BANYUWANGI,
Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung tertib administrasi pengelolaan keuangan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Banyuwangi Bagian Tribulan IV
Tahun 2016, perlu Menunjuk Dan Mengangkat Petugas Pemungut Serta Penetapan Besarnya Insentif Pajak Bumi Dan
Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Banyuwangi Bagian Tribulan IV Tahun 2016 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Gubenur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017;
1
2
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyuwangi.
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran
2017;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017;
11. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/213/KEP/
429.011/2016 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUNGUT SERTA PENETAPAN
BESARNYA INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN BANYUWANGI
BAGIAN TRIBULAN IV TAHUN 2016.
KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Petugas Pemungut Serta Penetapan
Besarnya Insentif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Banyuwangi Bagian Tribulan IV Tahun
2016 sebagaimana tercantum dalam diktum-diktum dibawah ini.
KEDUA : Petugas pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu terdiri atas:
1. Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;
3. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
4. Camat;
5. Kepala Desa/Lurah;
6. Pemungut PBB Tingkat Kecamatan;
7. Pemungut PBB Tingkat Desa/Kelurahan.
KETIGA : Tugas dari Petugas pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada diktum
kedua adalah:
1. Bupati Banyuwangi, bertugas:
a. Menetapkan kebijakan daerah di bidang pendapatan
dan pengelolaan keuangan daerah;
3
b. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan guna peningkatan pendapatan PBB;
c. Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah.
2. Wakil Bupati Banyuwangi, bertugas:
a. Menetapkan kebijakan daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
b. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan guna peningkatan pendapatan PBB.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, bertugas :
a. Menyusun kebijakan daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
b. Menetapkan kebijakan daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
c. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan guna
peningkatan pendapatan PBB.
4. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, bertugas:
a. Menyusun rumusan kebijakan daerah dibidang pendapatan dan pengelolaan keuangan;
b. Mengkoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
c. Menyusun kebijakan daerah dibidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
d. Menetapkan kebijakan daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
e. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan guna
peningkatan pendapatan PBB-P2;
f. Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
g. Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan PBB P2 dengan Bank Operasional (Bank Jatim)
h. Melaksanakan Pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan pajak (DHKP);
i. Melaksanakan Pendistribusian SPPT dan DHKP pada Kecamatan se Kabupaten Banyuwangi;
j. Melaksanakan monitoring terkait pendistribusian
penyampaian SPPT PBB oleh Desa/Kelurahan kepada Wajib Pajak;
k. Melaksanakan rekonsiliasi kepada Camat, Kades/Lurah terkait realisasi penerimaan PBB P2;
l. Membukukan pelaksanaan penyetoran maupun
pelunasan PBB sesuai dengan target masing-masing Desa/Kelurahan;
4
m. Membuat laporan Tri Wulanan Perkembangan PBB P-2 Kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Direktorat
Jenderal Pajak di Jakarta;
n. Membuat buku laporan rekapitulasi bulanan berdasarkan LMP Bank Kepada Gubernur Jawa
Timur, Bakorwil Malang, Dispenda Provinsi Jawa Timur, BPKAD Provinsi Jawa Timur, Bupati
Banyuwangi dan instansi terkait;
o. Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas
Kecamatan;
p. Melaksanakan evaluasi terhadap target (Baku)
penerimaan PBB P2 pada Kecamatan dan Desa/Kelurahan setiap 3 bulan (triwulan);
q. Melaksanakan Pendaftaran, pendataan dan penilaian
objek dan subjek PBB;
r. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada WP;
s. Menerima kembali SPOP yang sudah terisi oleh WP;
t. Menyampaikan SPPT dan DHKP dan sarana
administrasi PBB lainnya kepada Wajib Pajak;
u. Melaksanakan Pelayanan PBB-P2 terkait Komplain, Keberatan, Keringanan, Mutasi, Kesalahan Nama dll;
v. Melaksanakan penagihan PBB;
w. Menatausahakan jumlah ketetapan PBB;
x. Menyediakan konsep perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari PBB;
y. Merealisasikan penerimaan dan tunggakan PBB;
z. Melaksanakan penyuluhan, pembinaan, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan PBB;
bb. Melakukan penagihan PBB kepada WP, baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan;
cc. Mengadakan registrasi pajak yang belum membayar
PBB sampai dengan akhir tahun pajak.
5. Camat, bertugas:
a. Membantu melaksanakan pendataan objek dan subjek
PBB;
b. Membantu menyampaikan SPPT, DHKP dan sarana
administrasi PBB lainnya kepada Wajib Pajak;
c. Melakukan Pembinaan kepada aparat Desa/Kelurahan terkait PBB;
5
d. Menetapkan juru pungut PBB Desa/Kelurahan atas nama Bupati berdasarkan usulan masing-masing kepala
desa/kepala kelurahan;
e. Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas
pemungut tingkat Desa/Kelurahan;
f. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan
bulanan penerimaan PBB kepada Bupati dan tembusan disampaikan kepada instansi terkait;
g. Memonitor pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB
yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa/Kelurahan;
h. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan atas perkembangan penyampaian SPPT PBB kepada instansi yang berwenang diketahui Camat dan
tembusan instansi terkait;
i. Melakukan monitoring kepada Desa/Kel tentang penagihan PBB kepada WP, baik PBB tahun pajak
berjalan maupun tunggakan.
6. Sekretaris Kecamatan/atau koordinator pemungut
kecamatan, bertugas:
a. Membantu melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB;
b. Membantu melaksanakan penagihan PBB;
c. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan
bulanan penerimaan PBB kepada Bupati dan tembusan disampaikan kepada instansi terkait;
d. Memonitor pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB
yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa/Kelurahan;
e. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan
bulanan atas perkembangan penyampaian SPPT PBB kepada instansi yang berwenang diketahui Camat dan
tembusan instansi terkait;
f. Melakukan monitoring kepada Desa/ kel tentang penagihan PBB kepada WP, baik PBB tahun pajak
berjalan maupun tunggakan.
7. Kepala Desa/Kepala Kelurahan, bertugas:
a. Melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB;
b. Menyampaikan SPPT, Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Pemberitahuan (SPT) dan sarana administrasi PBB
lainnya kepada Wajib Pajak;
c. Melaksanakan penagihan PBB;
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan dan
penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa/Kelurahan;
6
e. Mengusulkan juru pungut PBB Desa/Kelurahan kepada Camat;
f. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa/Kelurahan;
g. Melaksanakan pelayanan urusan PBB di Desa/Kelurahan;
h. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan atas perkembangan penyampaian SPPT PBB kepada instansi yang berwenang diketahui Camat dan
tembusan instansi terkait;
i. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan
penerimaan dan penyetoran kepada Camat dengan tembusan instansi terkait;
j. Menyeleksi SPPT PBB yang diterima Desa/Kelurahan;
k. Menyampaikan SPPT PBB kepada Wajib Pajak;
l. Melakukan penagihan PBB kepada WP, baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan;
m. Menyetorkan secara langsung hasil penagihan PBB kepada Bank yang ditunjuk dalam waktu paling lambat
24 jam;
n. Mengadakan registrasi wajib pajak yang belum membayar PBB sampai dengan akhir tahun pajak.
8. Juru Pungut, bertugas:
a. Melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB;
b. Menyampaikan SPPT, Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Pemberitahuan (SPT) dan sarana administrasi PBB lainnya kepada Wajib Pajak;
c. Melaksanakan penagihan PBB;
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas
pemungut tingkat Desa/Kelurahan;
e. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan penagihan dan
penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa/Kelurahan;
f. Melaksanakan pelayanan urusan PBB di
Desa/Kelurahan;
g. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan atas perkembangan penyampaian SPPT PBB
kepada instansi yang berwenang diketahui Camat dan tembusan instansi terkait;
h. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan penerimaan dan penyetoran kepada Camat dengan tembusan instansi terkait;
7
j. Menyampaikan SPPT PBB kepada Wajib Pajak;
k. Melaporkan kepada Kades/Kakel adanya SPPT PBB yang
tidak atau belum sesuai dengan objek pajak;
l. Melakukan penagihan PBB kepada WP, baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan;
m. Menyetorkan secara langsung hasil penagihan PBB kepada Bank yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 24 jam;
n. Mengadakan registrasi wajib pajak yang belum membayar PBB sampai dengan akhir tahun pajak.
KEEMPAT : Penunjukan petugas pemungut dan penetapan besaran insentif PBB Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada
diktum kesatu tercantum dalam lampiran-lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
KELIMA : Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilaksanakan
berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.
KEENAM : Pemberian insentif Pajak Bumi dan Bangunan diberikan
kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala
Desa/Lurah dan Juru Pungut Desa/ Kelurahan.
KETUJUH : Pemberian insentif sebesar 5 % (lima persen) di atur sebagai berikut:
Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Badan
Pendapatan sebesar 1% (satu persen) dari 5% (lima persen);
Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Desa/Lurah dan
Jurupungut Desa/Kelurahan sebesar 4% (empat persen) dari 5% (lima persen).
KEDELAPAN : 1. Pembagian biaya pemungutan PBB sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu digunakan sebagai upah jasa pungut
atau insentif bagi petugas Aparatur Penunjang dan Pelaksana pemungutan PBB;
2. Pembagian biaya pemungutan PBB untuk petugas pemungut, didasarkan atas besar kecilnya peran masing-masing unsur dalam kegiatan pemungutan PBB.
i. Menyeleksi SPPT PBB yang diterima Desa/Kelurahan;
8
KESEMBILAN : Menunjuk dan menugaskan kepada:
1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
untuk melaksanakan Keputusan ini;
2. Inspektur Kabupaten Banyuwangi untuk mengawasi pelaksanaan keputusan ini.
KESEPULUH : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan
pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017, Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) pada Badan Pendapatan Daerah Nomor: 05.02.02.00.00.5.1. Belanja
Tidak Langsung, Kode Rekening 5.1.1.04.01 (Biaya Pemungutan PBB).
KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 14 Maret 2017
BUPATI BANYUWANGI,
Ttd.
H. ABDULLAH AZWAR ANAS
LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/169/KEP/429.011/2017
TANGGAL :14 Maret 2017
NO. NAMA JABATAN
1 2 3
1 Drs. H ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si Bupati Banyuwangi
2 YUSUF WIDIATMOKO, S.Sos Wakil Bupati Banyuwangi
3 Drs. H. SLAMET KARIYONO, MSi SEKRETARIS DAERAH
4 Drs. DJADJAT SUDRADJAT, M.Si Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
5 NAFIUL HUDA, S.Sos, M.Si Plt. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi
6 Dra. FRANSCISKA SUDARMI, M.Si Kepala Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan
7 Dra. SUJIATI ANDRIANI, S.Sos, MM Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan
8 TEDDY RADIANSYAH, S.STP Kepala Bidang PBB dan BPHTB
9 EDY SISWANTO, SE, M.Si Kepala Bidang Pengelolaan Pasar
10 CANDRA TISTIYONO, S.STP Kasie Pendataan
11 ARMI ASTUTI, SH Kasie Penetapan
12 MAHENDRA SETYAWAN, S.STP Kasie Penagihan
13 TRI KUSUMA JAYA, S.STP Kasie Pengendalian Operasional
14 Dra. Rr. SOEPRAPTI Kasie Pelaporan
15 HIDRI S, SE, MAP.Ak Kasie PBB
16 SOEMARYONO, S.AP Kasie BPHTB
17 Drs. SISWOYO Kasie Retribusi dan Perizinan
18 Ir. SUHERNAAJI Kasie Pemeliharaan, Ketertiban dan Kebersihan
19 LILIK MURTOSIYAH, S.AP Kasubag Keuangan dan Perlengkapan
20 Dra. ERNAWATI PUJI H Kasubag Umum dan Kepegawaian
21 ESTININGARI, S.Sos Kasubag Penyusunan Program
22 ENDAH ARTININGSIH, S.Sos Verifikator Gol. III
23 SLAMET HARIYADI Verifikator Gol. II
24 HAERUL Petugas Operasional GOL. II
25 HAYATIN Petugas Operasional GOL. III
26 WARTONO ADI Petugas Operasional GOL. II
27 SAMSUL Petugas Operasional GOL. II
28 HARIYONO Petugas Operasional GOL. II
29 MANSUR SANTOSO Petugas Operasional GOL. II
30 DYAH L IRIANTI, S.AP Analis Gol. III
31 RAHAYU WINDARNINGSIH Analis Gol. III
32 ARUM SULISTYOWATI, SE. Analis Gol. III
33 ARIF SOFYAN Analis Gol. II
34 AKHMAD YUDIYONO Analis Gol. II
35 SANTI DESIANA PUTRI Analis Gol. II
36 SUHARTI Pengadministrasi Tertentu Gol. II
37 MISBAH Pengadministrasi Tertentu Gol. II
38 UKIR SENDINU Pengadministrasi Tertentu Gol. II
39 TUTUS SUCIATI Pengadministrasi 1 Gol. III
40 HADI SUROSO Pengadministrasi 1 Gol. II
41 GATOT SUGITO Pengadministrasi 2 Gol. III
42 SARBINI Pengadministrasi 2 Gol. III
43 DECKY WICAKSONO Pengadministrasi 2 Gol. III
44 ASMAI Pengadministrasi 2 Gol. III
45 RIVO FIRDAUZI F Pengadministrasi 2 Gol. III
46 WENNY ADISTYANINGRUM Pengadministrasi 2 Gol. III
47 DIDIK RUDIYANTO Pengadministrasi 2 Gol. II
48 MUNIR Pengadministrasi 2 Gol. II
49 EVITA LAURA MAHAYUNI Pengadministrasi 2 Gol. II
50 NENY YULITA Pengadministrasi 2 Gol. II
51 MAHRUS ALI S.Sos Penyelia Tehnis Gol III ( Pemungut Wil. Kec. Sempu dan Singojuruh)
52 IMAN NUR ARIFIN Penyelia Tehnis Gol II ( Pemungut Wil. Kec. Banyuwangi)
53 WAJITO Penyelia Tehnis Gol III ( Pemungut Wil. Kec. Genteng)
54 LEGO HADI WICAKSONO Penyelia Tehnis Gol II ( Pemungut Wil. Kec. Purwoharjo dan Tegaldlimo)
55 IMAM HANAFI Penyelia Tehnis Gol III ( Pemungut Wil. Kec. Muncar)
56 R.AGUS SUPRIYANTONO.S.AP Penyelia Tehnis Gol III ( Pemungut Wil. Kec. Songgon)
57 UNTUNG FAUZI Penyelia Tehnis Gol II ( Pemungut Wil. Kec. Banyuwangi)
DAFTAR NAMA PENERIMA INSENTIF BAGI PELAKSANA PEMUNGUT
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
BAGIAN BULAN OKTOBER S/D DESEMBER 2016
NO. NAMA JABATAN
58 SUPONO Penyelia Tehnis Gol II ( Pemungut Wil Kec. Srono)
59 FATHUR ROJI Penyelia Tehnis Gol II ( Pemungut Wil. Kec. Kalipuro)
60 ANDIKA YENDRA ARRAYAN Penyelia Tehnis Gol II ( Pemungut Wil Kec. Cluring)
61 KARMAN Penyelia Tehnis Gol II ( Pemungut Wil Kec. Tegalsari & Gambiran )
62 DEBI IRAWAN Penyelia Tehnis Gol II ( Pemungut Wil. Kec. Kalibaru)
63 ISMAIL Penyelia Tehnis Gol II ( Pemungut Wil. Kec. Genteng)
64 MULYONO Penyelia Tehnis Gol II ( Pemungut Wil. Kec. Licin & Glagah)
65 WIYONO Penyelia Tehnis Gol II ( Pemungut Wil. Bangorejo)
66 ICHWAN Penyelia Tehnis Gol II ( Pemungut Wil. Kec. Giri)
67 ABDUL ROSYID Penyelia Tehnis Gol II (Pemungut Wil Kec. Glenmore)
68 ICHSAN Penyelia Tehnis Gol III ( Pemungut Wil. Kec. Rogojampi)
69 SOENDORO Penyelia Tehnis Gol II ( Pemungut Wil. Kec. Kabat)
70 EDY PURWANTO Penyelia Tehnis Gol II ( Pemungut Wil. Kec. Siliragung & Pesanggaran)
BUPATI BANYUWANGI,
TTD
H. ABDULLAH AZWAR ANAS
JUMLAH
JUMLAH KOTOR
4
1.008.130
816.585
314.761
629.521
278.671
245.822
245.822
245.822
165.909
165.909
165.909
165.909
165.909
165.909
165.909
165.909
165.909
165.909
165.909
165.909
141.749
44.684
124.347
138.708
124.347
124.347
124.347
124.347
138.708
138.708
138.708
124.347
124.347
124.347
124.347
124.347
124.347
138.708
124.347
138.708
138.708
138.708
138.708
138.708
138.708
124.347
124.347
124.347
124.347
138.708
124.347
138.708
124.347
138.708
138.708
124.347
DAFTAR NAMA PENERIMA INSENTIF BAGI PELAKSANA PEMUNGUT
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI