BUKU PEDOMAN PENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN …

1www.kemitraan.or. id

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia2020

BUKU PEDOMAN

PENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan2020

BUKU PEDOMANPENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA


iwww.kemitraan.or. id

Buku Pedoman

PENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN

PENGELOLAAN GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN DESA

Penulis:

Nyoman Oka

Copyright 2020


iiwww.kemitraan.or. id

Kemitraan bagi Pembaruan Tata PemerintahanThe Partnership for Governance ReformJl. Taman Margasatwa No.26C Ragunan, Jakarta Selatan DKI Jakarta Province 12550INDONESIA Phone: +62 21 2278 0580 Fax: +62 21 7812325 +62 21 722 4916www.kemitraan.or.idFoto Cover : Dito Sugito

Program dan Publikasi didukung oleh

Copyright 2020Kemitraan, The Partnership for Governance Reform All rights reserved

Unless otherwise indicated, all materials on these pages are copyrighted by the Partnership for Governance Reform in Indoensia. All rights reserved. No part of these pages, either text or image may be used for any purpose other than personal use. Therefore, reproduction, modification, storage in a retrieval system or retransmission, in any form or by any means, electronic, mechanical or otherwise, for reasons other than personal use, is strictly prohibited without prior written permission

Penulis: Nyoman OkaCetakan: Pertama, November 2020ISBN: 978-602-1616-84-0Diterbitkan oleh

Buku PedomanPengintegrasian Aspek Perlindungan dan Pengelolaani Gambutke dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa

iiiwww.kemitraan.or. id

DAFTAR SINGKATANKATA PENGANTARPENDAHULUAN

MAKSUD, TUJUAN DAN KELUARANMaksud dan TujuanKeluaran

RUANG LINGKUP

DASAR HUKUM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA

PENGINTEGRASIAN RESTORASI GAMBUT KE DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Penyusunan RPJM Desa Penyusunan RKP Desa

BELAJAR DARI PARTISIPASI KELOMPOKPEREMPUAN DESA SUNGAI NAMANG DALAMMERANCANG PEMBANGUNAN DESA

LEMBAR KERJA-1 (Tahap 1) Pra Musdes Pembahasan aspek PPEG dan Kode Rekening.

LEMBAR KERJA-2 (Tahap 4) Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/ kegiatan masuk ke desa.

LEMBAR KERJA-3 (Tahap – 5) Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa

Lampiran – 1Lampiran – 2Lampiran – 3

vvii1

445

5

6

8

1019

30

36

38

40

444749

D A F T A R I S I


ivwww.kemitraan.or. id

vwww.kemitraan.or. id

DAFTAR SINGKATAN

APBDesa : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

BPD : Badan Permusyawaratan Desa

DU-RKP Desa : Daftar Usulan RKP Desa

KHG : Kesatuan Hidrologis Gambut

KPMD : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

KMPG : Kelompok Masyarakat Peduli Gambut

LPM : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

PD : Pendamping Desa

Perdes : Peraturan Desa

Permendagri : Peraturan Menteri Dalam Negeri

Permendes PDTT : Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

PKD : Pengkajian Keadaan Desa

PLD : Pendamping Lokal Desa

PPEG : Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

MPA : Masyarakat Peduli Api

Musdes : Musyawarah Desa

Musrenbang : Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Musrebangdes : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

RAB : Rencana Anggaran Biaya

RKP Desa : Rencana Kerja Pemerintah Desa

RPJM Desa : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

RPPEG : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut


viwww.kemitraan.or. id

viiwww.kemitraan.or. id

DESA Peduli Gambut (DPG) merupakan salah

satu Program Kemitraan bagi Pembaruan Tata

Pemerintahan-the Partnership for Governance

Reform bekerjasama dengan Badan Restorasi

Gambut melalui dukungan Pemerintah Norwegia

dan UNOPS (United Nations Office for Project

Services) dalam mewujudkan Tata Kelola Desa

yang baik (Good Village Governance) dan Tata

Kelola Lanskap Gambut yang baik (Good Peatland

Governance) guna mencegah bencana kebakaran

hutan, memastikan keberlanjutan ekosistem gambut,

dan meningkatkan. Selama periode 2017-2020, DPG

telah melakukan beragam fasilitasi, pelatihan dan

kegiatan kolaborasi bersama komunitas desa. Upaya

tersebut berawal dari fasilitasi yang kuat di dalam

komunitas desa-desa gambut oleh Fasilitator Desa,

Masyarakat Sipil dan Pemerintah Daerah di lokasi

project. Berangkat dari pembelajaran implementasi

DPG, Kemitraan menyusun rangkaian panduan

interaktif untuk para praktisi, akademisi, pemerintah

KATA PENGANTAR


viiiwww.kemitraan.or. id

dan komunitas desa dalam melakukan upaya

perbaikan tata kelola gambut di lokasi prioritas

restorasi gambut.

Satu fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa

restorasi gambut di Indonesia masih diwarnai oleh

berbagai konflik tenurial antara pemegang konsesi

dengan masyarakat, bencana kebakaran hutan

dan lahan, hingga dominasi monokultur dan mata

pencahariaan tunggal berbasis perkebunan yang

dilakukan oleh komunitas desa. Oleh karena itu,

Kemitraan menyambut baik terbitnya tiga series

panduan lokalatih bertingkat untuk penguatan Tata

Kelola Gambut bersama pemerintah dan komunitas

desa yang terdiri dari: 1) panduan tingkat basic; 2)

panduan tingkat intermediate; dan 3) panduan tingkat

advance dalam pendampingan restorasi gambut

bersama komunitas desa. Tiga series panduan

bertingkat DPG tersebut terdiri dari 10 panduan

lokalatih yang dapat diterapkan untuk program

berbasis ekosistem gambut lainnya di dalam wilayah

desa dan supra-desa. Dengan berfokus pada

pembelajaran kasus-kasus lokalatih di tingkat desa

pada 7 provinsi prioritas restorasi gambut, rangkaian

panduan lokalatih ini diharapkan dapat menjadi

acuan dalam memperkuat pendampingan program

bersama komunitas desa untuk pewujudan Tata

Kelola Gambut yang baik.

ixwww.kemitraan.or. id

Pada bagian buku Pedoman “Pengintegrasian

Aspek Perlindungan dan Pengelolaan Gambut ke

Dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa” ini

berfokus pada penguatan pemerintah desa dan

komunitas desa dalam membuat perencanaan,

termasuk penganggaran untuk keberlanjutan

perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

Upaya pengintegrasian ini diperlukan agar

perencanaan desa benar-benar selaras dengan

kondisi, potensi dan tantangan lingkungan yang

ada. Terutama pada desa-desa di areal ekosistem

gambut yang terdegradasi. Jika desa mampu

membuat perencanaan pembangunan desa

dan penganggarannya secara transparan dan

melibatkan komunitas, maka upaya perlindungan

dan pengelolaan ekosistem gambut dapat

berlanjut dengan menggunakan sumber daya di

tingkat desa yang tersedia. Panduan ini sekaligus

menjadi komitmen Kemitraan dalam memperkuat

transparansi pemerintah desa dalam kewenangan

desa di bidang perencanaan pembangunan

lingkungan. Hal ini bisa memberikan sumbangsih

pemikiran yang positif bagi para pihak, sebagai

bagian dari inisiatif penguatan reformasi tata kelola

desa di dalam isu lingkungan hidup yang lebih baik

di masa mendatang. Apresisasi yang tinggi kami

haturkan kepada semua pihak yang telah terlibat


xwww.kemitraan.or. id

dalam proses pendampingan pemerintah desa dan

komunitas secara intensif untuk pengintegrasian

restorasi gambut ke dalam perencanaan

pembangunan desa, terutama kepada Badan

Restorasi Gambut dan para pihak lainnya yang

telah membuka diri dan merespon positif terhadap

inisiatif-inisiatif baru yang digulirkan oleh para

mitranya.

Jakarta, 4 November 2020

Laode M. Syarif, Ph.D

Direktur Eksekutif Kemitraan-the Partnership


PENDAHULUAN

SALAH satu kegiatan penting untuk menjamin

keberlanjutan program Desa Peduli Gambut (DPG)

adalah mengintegrasikan aspek perlindungan dan

pengelolaan ekosistem gambut di areal target

restorasi gambut ke dalam sistem perencanaan

pembangunan desa. Upaya pengintegrasian ini

diperlukan agar perencanaan desa benar-benar

selaras dengan kondisi, potensi dan tantangan

lingkungan yang ada. Terutama di areal ekosistem

gambut yang terdegradasi. Jika desa mampu

membuat perencanaan, termasuk penganggaran,

maka upaya perlindungan dan pengelolaan gambut

termasuk restorasi di dalamnya akan dapat berlanjut

dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan pembangunan desa semacam ini

dapat berkontribusi untuk meningkatkan ketahan-

an lingkungan, ekonomi dan sosial melalui

peningkatan kemampuan masyarakat dalam pe-

manfaatan sumber daya dari ekosistem gambut

dan pengembangan potensi ekonomi lokal secara

berkelanjutan. Upaya pengintegrasian restorasi,

perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut

PENDAHULUAN



ke dalam perencanaan desa sejalan dengan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam Pasal 80 ayat (4), disebutkan prioritas, pro-

gram, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan

Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap

kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:

a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pela-

yanan dasar;

b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur

dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis

dan sumber daya lokal yang tersedia;

c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala

produktif;

d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi

tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan

e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteram-

an masyarakat desa berdasarkan kebutuhan

masyarakat desa.

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM DESA Pemeliharaan lingkungan sebagaimana dimaksud

huruf b di atas perlu mencakup perencanaan untuk

melindungi, mengelola dan memulihkan ekosistem

gambut dengan baik. Hal ini akan menjadi prasyarat

bagi tersedianya lingkungan hidup yang baik dan

sehat, bebas dari bencana asap dan kebakaran.

Melalui pengelolaan yang baik sesuai fungsinya,


PENDAHULUAN

ekosistem gambut akan dapat digunakan untuk

pertanian, perikanan, peternakan terpadu yang

ramah gambut. Di sisi lain, kegiatan ekowisata

dan jasa lingkungan juga akan menjadi sumber

pendapatan desa. Ini hanya dapat terwujud jika desa

memiliki perencanaan pembangunan yang baik

dan memperhatikan kondisi dan potensi ekosistem

gambut.

Perencanaan desa merupakan kewenangan desa.

Hasil perencanaan berupa dokumen rencana

pembangunan desa. Dalam kegiatan dan proses

perencanaan, Pemerintah Desa melibatkan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat.

Perencanaan ini memasukkan aspek Perlindungan

dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG) di desa

dan antar desa yang ada dalam satu Kesatuan

Hidrologis Gambut (KHG). Rencana ini terwujud

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah

Desa (RKP Desa). Karena banyak RPJM Desa telah

dihasilkan ketika kegiatan DPG mulai dijalankan,

yang penting diperhatikan adalah memastikan RKP

Desa dari desa-desa yang berada di dalam areal

target restorasi gambut dapat memuat aspek-aspek

perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

Di bawah ini dijabarkan lebih rinci mengenai tahapan

penyusunan RKP Desa secara umum dan bagaimana

upaya pengintegrasian aspek perlindungan dan

pengelolaan gambut dapat dilakukan.



MAKSUD, TUJUAN DAN KELUARANMaksud dan Tujuan

Panduan ini dimaksudkan untuk memberikan pedo-

man umum untuk koordinasi, advokasi, fasilitasi dan

pelaksanaan pengintegrasian restorasi gambut ke

dalam perencanaan desa di wilayah DPG dalam areal

prioritas di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan,

Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan

Selatan dan Papua. Panduan ini bertujuan untuk:

a. Memberikan arah kebijakan dan strategi umum

dalam integrasi restorasi gambut ke dalam

perencanaan dan penganggaran Desa (Perdes

RPJM Desa, Perdes RKP Desa dan Perdes APB

Desa).

b. Memberikan panduan bagi Fasilitator Desa, Pen-

damping Desa (PD), Pendamping Lokal Desa

(PLD) dan Tim Perencana Desa dan para pihak

lain yang melakukan pendampingan di desa-

desa untuk mengintegrasikan agenda restorasi

gambut ke dalam perencanaan desa yang

selaras dengan tujuan pembangunan desa dan

aspek perlindungan dan pengelolaan ekosistem

gambut.

b. Memberikan arahan kerangka teknis pengin-

tegrasian opsi-opsi kegiatan restorasi gambut ke

dalam perencanaan desa (RPJM Desa dan RKP

Desa).


Keluaran Keluaran dari panduan ini adalah sebagai berikut:

a. Peraturan Desa RPJM Desa yang sudah meng-

akomodasi aspek restorasi gambut sesuai bidang

dan sub bidang yang relevan.

b. Peraturan Desa RKP Desa yang sudah bermuatan

kegiatan restorasi gambut sesuai bidang dan sub

bidang dan Kode Rekening yang relevan.

c. Peraturan Desa APBDesa yang mengalokasikan

kegiatan restorasi gambut dalam komponen

belanja yang sesuai bidang dan sub bidang serta

Kode Rekening yang relevan.

RUANG LINGKUPPengintegrasian Restorasi Gambut ke dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa meliputi sebagai berikut:1. Dasar hukum perencanaan dan penganggaran

Desa

2. Siklus dan mekanisme perencanaan dan peng-anggaran desa

3. Identifikasi Daftar Kegiatan Prioritas Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG).

4. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan penye-larasan program/Kegiatan masuk ke desa

5. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa

MAKSUD, TUJUAN DAN KELUARAN




Dasar hukum Pengintegrasian Restorasi Gambut

ke dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa

adalah sebagai berikut:

1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang

Desa

2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001

tentang Pengendalian Kerusakan dan Pen-

cemaran Lingkungan Hidup yang terkait dengan

Karhutla.

3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Eko-

sistem Gambut sebagaimana diubah dengan

PP Nomor 57 Tahun 2016.


tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Be-

lanja Negara.


tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa.


6 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Badan Restorasi Gambut.

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111

Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan

di Desa.

8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015

tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme

Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44

Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.

10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/

Kum.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemu-

lihan Fungsi Ekosistem Gambut.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa.

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun

2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Tahun 2020.

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Da-

erah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17

Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.




14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penang-

gulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh

Bencana.


Perencanaan pembangunan desa disusun dan

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan

melibatkan unsur masyarakat desa sesuai dengan

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan

kewenangan berskala desa dengan mengacu

pada perencanaan pembangunan kabupaten/

kota, seperti ditegaskan pada Pasal 6 Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 17

Tahun 2019. Pada Pasal 6 ayat (3) Permendes PDTT

tersebut juga mengatur bahwa dalam penyusunan

perencanaan pembangunan desa dapat didampingi

oleh berbagai pihak seperti perangkat daerah

kabupaten/kota, tenaga pendamping profesional,

kader pemberdayaan masyarakat desa dan atau

pihak lainnya.

Perencanaan pembangunan desa terdiri atas

RPJM Desa untuk jangka waktu 6 tahun dan RKP

Desa untuk jangka waktu 1 tahun. Sesuai Pasal 7

Permendesa, PDTT Nomor 17 tahun 2019, petunjuk


teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa

diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota. Namun

panduan teknis ini akan memberi pedoman umum

dan strategi bagaimana Pemerintah Desa melalui

Tim Penyusun Perencanaan Desa mengintegrasikan

aspek perlindungan dan pengelolaan gambut

dalam perencanaan baik melalui penyusunan RPJM

Desa maupun penyusunan RKP Desa. Tentu tujuan

utamanya adalah untuk memastikan bahwa upaya

perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut

di tingkat desa harus dimuat dalam dokumen RPJM

Desa dan RKP Desa. Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa meliputi perencanaan untuk waktu

6 (enam) tahun dan dijabarkan dalam RKP Desa

yang berjangka waktu 1 (satu) tahun.




Pembentukan tim penyusun RPJM Desa;

Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa

Pengkajian keadaan desa dan pemetaan aset serta potensi desa.

1 2

4Penyelarasan arah kebijakan Desa dengan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.

3

Penyusunan RPJM Desa Proses penyusunan RPJM Desa perlu memastikan

dan menjamin partisipasi seluruh lapisan atau

kelompok-kelompok masyarakat seperti komunitas

adat, kelompok perempuan, kelompok pemuda,

kelompok tani gambut, kelompok masyarakat

terdampak, dan lapisan masyarakat termiskin.

Berdasarkan Pasal 11 Permendes PDTT Nomor 17

Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa, penyusunan

RPJM Desa dilakukan dengan kegiatan yang paling

sedikit meliputi:

Berdasarkan Pasal 11 Permendes PDTT Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan kegiatan yang paling sedikit meliputi:

Proses penyusunan RPJM Desa perlu me-mastikan dan menjamin partisipasi seluruh lapisan atau kelompok-kelompok masyarakat seperti komunitas adat, kelompok perempuan, kelompok pemuda, kelompok tani gambut, kelompok masyarakat terdampak, dan lapisan masyarakat termiskin.


Musrenbang Desa membahas rancangan RPJM Desa.

Sosialisasi RPJM Desa

Musrenbang Desa membahas dan menyepakati RPJM Desa.

6

9

8

Penyusunan rancangan RPJM Desa.5

Musyawarah BPD untuk menetapkan Perdes RPJM Desa.

7




Isu dan potensi gambut bisa menjadi salah satu prakarsa masyarakat atau dimuat dalam pokok-pokok pikiran BPD.

Perwakilan Kelompok Petani Gambut diberi peluang untuk menjadi tim penyusun, sehingga akan mewakili aspirasi petani tentang isu gambut. Unsur masyarakat sesuai pasal 13 Permendes PDTT No 17/2019, memberi ruang bahwa perwakilan MPA dan nama lainnya untuk menjadi tim penyusun, termasuk memasukan perwakilan perempuan.

Musyawarah Desa (Musdes) tentang Perencanaan Desa.

Pembentukan tim penyusun RPJM Desa;

1.

2.

No. Tahap Kegiatan KeteranganUraian/Langkah dan Strategi

BPD menyelenggarakan Musdes yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Membahas visi dan misi Kepala Desa, pandangan dan pokok-pokok pikiran BPD dan aspirasi/ prakarsa unsur masyarakat.

Tim yang berjumlah paling sedikit 7 orang, terdiri atas Pembina (Kepala Desa), Ketua, Sekretaris, anggota yang berasal dari perangkat desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan unsur masyarakat desa lainnya. Tim Penyusun inilah yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam penyusunan RPJM Desa melalui tahapan;a. Penyelarasan arah

kebijakan pembangunan desa dengan kebijakan pembangunan kabupaten/ kota

b. Fasilitasi kegiatan Pengkajian Keadaan Desa;

c. Penyusunan laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa;

Secara ringkas, tahapan penyusunan dokumen

RPJM Desa dapat dilihat pada tabel berikut:Tabel 1. Tahapan Penyusunan RPJMDesa


Harus dipastikan, apakah ada program restorasi gambut dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten yang akan masuk ke Desa. Jika pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan terdapat Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut maka rencana tersebut perlu menjadi acuan.

Tahapan ini sama persis dengan tahapan penyusunan profil Desa Gambut. Tim Penyusun dapat

Penyelarasan arah kebijakan desa dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah kabupaten/ kota;

Pengkajian Keadaan Desa (PKD)

3.

4.


d. Penyiapan rancangan RPJM Desa; dan

e. Fasilitasi Musrenbang Desa dalam rangka pembahasan rancangan RPJM Desa.

Tim Penyusun ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan harus mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender.

Kegiatan ini dilakukan oleh tim penyusun dengan memerhatikan program strategis kabupaten/ kota.

Penyelarasan dilakukan dengan mencermati dokumen pembangunan daerah. Hasilnya dituangkan dalam daftar kegiatan rencana program dan kegiatan yang masuk Desa. Tim penyusun harus mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa.

Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi




menggunakan buku profil tersebut dengan tetap melakukan proses pemutakhiran.

Pada tahap penggalian gagasan dusun atau kelompok, penting memperhatikan potensi lahan gambut, peluang untuk mendayagunakan sumberdaya lahan gambut, termasuk gambut yang perlu direstorasi.

Tahapan ini perlu pengawalan untuk memastikan rancangan RPJM Desa sudah memuat aspek restorasi gambut dalam beberapa bidang pembangunan yang relevan.

Penyusunan rancangan RPJM Desa;

5.


yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat desa, termasuk potensi lahan gambut.

Pengkajian ini dilakukan oleh tim penyusun dengan langkah yang meliputi: - Pemetaan aset dan

potensi aset desa,- Perencanaan

pengembangan, pemeliharaan, pelestarian aset dan potensi aset Desa.

- Pemutakhiran data informasi pembangunan desa

- Penggalian gagasan dusun atau kelompok.

Data dan informasi pembangunan Desa yang dikumpulkan meliputi:a. profil desa dan profil

desa peduli gambut (jika pernah dilakukan studi pemetaan partisipatif)

b. indeks Desa membangun;c. data kemiskinan; dand. data pendukung lainnya.

Tim menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan laporan PKD. Rancangan tersebut dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa, kemudian disampaikan kepada Kepala Desa. Selanjutnya, Kepala Desa memeriksa Rancangan RPJM Desa. Jika Kepala


Contoh jenis kegiatan PPEG yang dapat disesuaikan dengan Bidang-Bidang Pembangunan Desa dapat dilihat pada Lampiran-1.

Kehadiran masyarakat dan kelompok petani gambut dan unsur yang berkaitan dengan gambut (MPA, KMPG, dan lainnya) dalam diskusi kelompok terarah amat penting. Masyarakat dan kelompok petani gambut akan menyuarakan dan memberikan pendapat serta fakta-fakta tentang gambut.

6.


Desa menganggap masih terdapat kekurangan materi dan substansi, rancangan tersebut dikembalikan kepada Tim Penyusun untuk disempurnakan.

Musrenbang Desa dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Pembahasan dilakukan melalui diskusi kelompok terarah yang dibagi berdasarkan bidang-bidang pembangunan desa yaitu: (1) Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa,(2) Pembangunan Desa,(3) Pembinaan

Kemasyarakatan Desa, dan

(4) Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Diskusi kelompok terarah membahas hal-hal sebagai berikut:a. laporan hasil Pengkajian

Keadaan Desa;b. laporan hasil pemetaan

aset dan perencanaan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian aset dan Potensi Aset Desa;

c. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun; dan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa untuk membahas rancangan RPJM Desa;




Musyawarah Desa (Musdes) untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa;

Penyelenggaraan musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa; dan

Sosialisasi RPJM Desa.

7.

8.

9.


d. Prakiraan sumber pembiayaan rencana kegiatan Pembangunan Desa.

Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Desa dituangkan dalam berita acara dan disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD.

Pemerintah Desa memfasilitasi BPD untuk menyelenggarakan Musdes yang membahas dan menyepakati RPJM Desa. Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara. Kemudian berita acara ini disampaikan oleh BPD kepada Pemerintah Desa, paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak berakhirnya Musdes.

Pemerintah Desa memfasilitasi BPD untuk menyelenggarakan Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa. Hasil Musyawarah BPD tentang RPJM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Pemerintah Desa menyelenggarakan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat melalui media dan forum-forum pertemuan Desa.

Sumber: disadur dari Permendesa, PDTT No 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.


Dalam penyusunan RPJM Desa di desa-desa gambut, seluruh tahapan yang dilakukan penting mendapat perhatian dari Pemerintah Desa dan BPD. Hal ini perlu dilakukan, terutama untuk memastikan keterlibatan kelompok-kelompok masyarakat tani di lahan gambut baik dalam tim penyusun maupun melalui proses Musdes dan Musrenbangdes. Selain itu, untuk memastikan program tentang restorasi gambut dari kabupaten/kota yang masuk ke Desa hingga substansi PPEG berdasarkan potensi, isu dan persoalan desa.

RPJM Desa perlu selaras dengan agenda pembangunan di tingkat kabupaten/kota dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (jika ada) dan/ atau Rencana Restorasi Ekosistem Gambut (jika desa tersebut masuk dalam wilayah target restorasi gambut). Penyelarasan kebijakan pembangunan ini sangat diperlukan agar program pembangunan dan perlindungan ekosistem gambut dapat menjawab kebutuhan dan mencapai tujuan pembangunan desa-desa gambut itu sendiri.

Tahap Pengkajian Keadaan Desa sama prosesnya dengan penyusunan Profil Desa Gambut. Tahap ini dilakukan melalui proses pemetaan sosial dan pemetaan partisipatif. Kegiatan ini menjadi tahapan penting dengan memutakhirkan data Profil Desa Gambut.

Profil Desa Gambut menyediakan data sosial, ekonomi dan lingkungan terkini di desa. Dari hasil pemetaan sosial diperoleh data dan informasi, setidaknya, mengenai:




(i) Kondisi biofisik ekosistem gambut di desa saat ini termasuk kawasan gambut yang rawan terbakar, kekeringan dan banjir;

(ii) Kesejarahan masyarakat, kondisi sosial, eko-nomi, budaya dan sistem pemerintahan/politik masyarakat setempat;

(iii) Kelembagaan sosial dan ekonomi serta potensi ekonomi yang telah dan dapat dikembangkan dari sumber daya yang berasal dari ekosistem gambut;

(iv) Status penguasaan lahan dan legalitas kawasan gambut yang dikelola masyarakat;

(v) Pemetaan kepentingan para pihak khususnya kelompok masyarakat rentan, kelompok masyarakat miskin dan kelompok terdampak akibat kerusakan ekosistem gambut;

(vi) Program dan kegiatan pembangunan oleh beberapa instansi pemerintah dari semua tingkatan dan kegiatan lembaga swadaya masyarakat atau kemitraan dengan perusahaan yang telah dan sedang berjalan. Dan program mapun kegiatan ini dapat digunakan untuk meningkatkan ketahanan lingkungan ekosistem gambut dan ketahanan sosial dan ekonomi desa secara keseluruhan.

Pedoman teknis pelaksanaan pemetaan sosial dapat dilihat dalam Peraturan Kepala Badan Restorasi Gambut Nomor P.6/KB BRG-SB/12/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerangka Pengaman Sosial dalam Restorasi Gambut.


Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa menjadi bagian penting dalam

kegiatan DPG. RKP Desa akan menjadi instrumen

perencanaan penting yang dapat digunakan untuk

mengintegrasikan kegiatan restorasi gambut ke

dalam dokumen perencanaan desa. RKP Desa

disusun oleh pemerintah Desa dengan ketentuan:

(a) memperhatikan informasi prakiraan penda-

patan transfer Desa dari Pemerintah daerah

kabupaten/kota;

(b) memedomani RKP pemerintah daerah provinsi,

dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Perkiraan pendapatan transfer Desa meliputi:

a. Dana Desa

b. Alokasi Dana Desa

c. Dana bagi hasil pajak dan retribusi

d. Bantuan keuangan pemerintah daerah provinsi

dan pemerintah daerah kabupaten/ kota.

RKP Desa ditetapkan dengan peraturan desa dan

merupakan dokumen perencanaan di tingkat

desa. RKP Desa menjadi dasar penyusunan dan

penetapan APB Desa. Sesuai Pasal 24 Permendes

PDTT No 17 Tahun 2019, penyusunan RKP Desa

terdiri atas tahapan berikut;




Musrenbang Desa membahas rancangan RKP Desa.

Penyusunan Rancangan RKP Desa (dilengkapi Desain dan RAB) serta DU RKP

Pencermatan ulang RPJM Desa

Musyawarah Desa membahas dan menyepakati RKP Desa;

Musyawarah BPD menetapkan Perdes RKP Desa

Pembentukan tim penyusun RKP Desa;

Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan tahunan1 2

6

7 8

4

5

Pencermatan Pagu indikatif dan program masuk ke Desa3

Pengajuan Daftar Usulan RKPDesa(DU-RKPDesa)9


Secara ringkas, tahapan penyusunan RKP Desa yang

memuat secara khusus bagaimana PPEG dibahas

dan dimasukkan dalam RKP Desa adalah sebagai

berikut.

Tabel 2. Tahapan penyusunan RKP Desa

NO. TAHAP PARTISIPANURAIAN

Kepala Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Kelompok Perempuan Desa, Kelompok Tani Gambut, Perangkat Desa yang terkait dengan Perencanaan dan Pembangunan, Operator Desa, PD dan PLD.

Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa–, dan unsur masyarakat: tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidik; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan;

Merupakan pertemuan pendahuluan sebelum musyawarah desa dilakukan. Tujuan pertemuan ini adalah menemukenali permasalahan terkait pengelolaan gambut dan membahas kebutuhan yang penting bagi warga desa untuk dapat memanfaatkan dan melindungi gambut yang sejalan dengan rencana restorasi gambut dan atau rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut secara umum di wilayah desa tersebut.

BPD menyelenggarakan Musdes dengan agenda:a. Laporan Kepala Desa atas

realisasi RKP Desa tahun berjalan.

b. Pokok-pokok pikiran BPDc. Aspirasi dan prakarsa

masyarakat.Isu dan potensi gambut bisa menjadi salah satu prakarsa masyarakat atau dimuat dalam pokok-pokok pikiran BPD.

Pra Musdes Pembahasan aspek PPEG. Gunakan Lampiran Lembar Kerja – 1

Musdes Perencanaan Pembangunan Tahunan (Pasal 26 Permendes, PDTT No 17/2019), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

1

2





perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin, PD dan PLD.

s.d.a.Anggota Tim Penyusun RKP Desa mengikutsertakan keterwakilan kelompok perempuan. Tim Penyusun RKP Desa ditetapkan melaluiKeputusan Kepala Desa. Untuk integrasi PPEG, maka Tim Penyusun dapat melibatkan kelompok tani gambut atau perwakilan warga yang benar-benar memahami restorasi gambut.Tim penyusun RKP Desa bertugas:a. pencermatan perkiraan

pendapatan Desab. pencermatan ulang RPJM

Desac. penyusunan rancangan RKP

Desad. penyusunan rancangan

Daftar Usulan RKP Desae. Penyusunan desain dan

rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan.

Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa (Pasal 28) Permendesa, PDTT No 17/2019)

3



Tim Penyusun RKPDesa:Kepala Desa selaku pembina; Sekretaris Desa (Ketua); Ketua LPM (Sekretaris); dan anggota: perangkat desa, LPM, KPMD, dan unsur masyarakat lainnya seperti Kelompok Tani Gambut, dan Kelompok Perempuan Peduli Gambut, PD dan PLD.

Tim Penyusun mengkaji informasi tentang:a. Prakiraan pendapatan asli

desab. Pagu Indikatif Dana Desac. Pagu indikatif Alokasi Dana

Desad. Prakiraan bagian dari hasil

pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.

e. Rencana bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/kota dan provinsi.

f. Sumber-sumber keuangan desa lainnya.

Untuk penyelarasan, yang dilakukan adalah:a. Pengkajian rencana

kerja pemerintah daerah kabupaten/ kota

b. Pengkajian rencana program dan kegiatan pemerintah pusat, provinsi dan daerah kabupaten/ kota

c. Mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD dan menyelaraskan dengan rancangan RKP Desa.

Hasil pencermatan tersebut dituangkan dalam format pagu indikatif Desa. Hasil penyelarasan dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.Hasil penyelarasan dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.

Pencermatan pagu Indikatif desa dan penyelarasan program/ kegiatan masuk ke Desa (pasal 30). Gunakan Lampiran Lembar Kerja – 2.

4





s.d.a.

s.d.a

Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.

Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan. Sangat disarankan agar aspek perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut tercermin dalam daftar usulan ini.Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman pada:a. hasil kesepakatan

musyawarah Desa dan Musrenbang Desa;

b. prakiraan pendapatan Desa untuk perhitungan 1 tahun mendatang.

c. rencana kegiatan Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi,

Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa (pasal 33)Gunakan Lampiran Lembar Kerja–3.

Penyusunan rancangan RKPDesa dan DU RKP Desa (Pasal 34).

5

6



dan pemerintah daerah kabupaten/kota;

d. penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/ kota;

e. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

f. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan

g. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak lain.

Rancangan RKP Desa paling sedikit memuat:a. evaluasi pelaksanaan RKP

Desa tahun sebelumnya;b. rencana kegiatan dan RAB;c. prioritas program, kegiatan,

dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;

d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antarDesa dan pihak lain;

e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan

f. Pelaksana Kegiatan.Usulan prioritas program dan kegiatan dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa (pasal 36 (3)).

Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang





Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat: tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; & perwakilan kelompok masyarakat miskin.

s.d.a.

hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Kepala Desa menyelenggarakan musrenbang Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa (pasal 39). Musrenbang Desa membahas dan menyepakati:a. Rancangan RKP Desa,

terkait pembidangan program dan kegiatan serta sumber pendanaannya. Rancangan ini harus memastikan kegiatan PPEG sudah mendapat porsi dalam bidang dan kode rekening yang relevan,

b. Prioritas program dan/ atau kegiatan.

BPD menyelenggarakan Musdes setelah menerima berita acara tentang hasil kesepakatan Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa.

Musrenbang Desa membahas Rancangan RKP Desa (Pasal 39, Permendesa PDTT 17/2019)

Musdes Pembahasan dan Menyepakati RKP Desa (pasal 41).

7

8



Anggota BPD

Kepala Desa,

Camat.

Musdes dilaksanakan dengan

agenda:

a. Laporan hasil rancangan

RKPDesa

b. Pembahasan dan

penetapan RKP Desa dan

dituangkan dalam matrik

rencana program dan

kegiatan tahunan.

Rancangan Peraturan Desa

tentang RKP Desa dibahas

untuk ditetapkan menjadi

Peraturan Desa tentang RKP

Desa oleh BPD. Musyawarah

BPD difasilitasi oleh Pemerintah

Desa.

Kepala Desa menyampaikan

Daftar Usulan RKP Desa (DU-

RKPDesa) kepada Bupati/

Walikota melalui Camat paling

lambat 31 Desember tahun

berjalan. Selanjutnya, Bupati/

Walikota menginformasikan

kepada Pemerintah Desa

tentang hasil pembahasan DU

RKP Desa sebelum penetapan

RKP Desa tahun anggaran

berikutnya.

Musyawarah

BPD

menetapkan

Perdes RKP

Desa.

Pengajuan

daftar usulan

RKP Desa (DU-

RKPDesa).(pasal

38 Permendesa

PDTT 17/2019).

9

10.

Sumber: disadur dari Permendesa, PDTT No. 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa




Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memastikan

terintegrasinya aspek perlindungan dan pengelolaan

ekosistem gambut ke dalam perencanaan desa

adalah Pra Musdes yang secara khusus membahas

tentang pilihan kegiatan PPEG sesuai potensi dan

persoalan di desa serta mencarikan kode rekening

yang relevan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri

No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa.

Hasil Pra Musdes PPEG memberikan masukan

dalam penyusunan RKP Desa tahun selanjutnya. Pra

Musdes dilaksanakan melalui pertemuan di tingkat

desa dengan melibatkan unsur pemerintahan

desa (Kepala Desa, Aparatur Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa), tokoh agama, tetua adat,

tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, kelompok

perempuan dan pemuda serta para pihak lainnya

yang berkepentingan terhadap pembangunan desa

dan pelaksanaan restorasi gambut di tingkat desa.

Dari kegiatan Pra Musdes setidaknya dihasilkan hal-

hal sebagai berikut:

a. Daftar kegiatan PPEG yang sesuai dengan

potensi/aset dan persoalan pengelolaan eko-

sistem gambut di desa

b. Daftar Pembidangan (Penyelenggaraan Peme-

rintahan desa, Pembangunan Desa, Pembinaan

Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masya-


rakat dan Penanggulangan Bencana, Keadaan

Darurat dan Mendesak)

c. Daftar kegiatan PPEG serta Kode Rekening yang

relevan.

Hasil Pra Musdes diperdalam dan dibahas kembali

dalam Musdes perencanaan Desa sebagai dasar

penyusunan RKP Desa dan pengalokasikan dana

desa. Penggunaan dana desa untuk kepentingan

restorasi gambut mengacu pada Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi mengenai penetapan prioritas

penggunaan dana desa yang diterbitkan setiap

tahun.




BELAJAR DARI PARTISIPASI KELOMPOK PEREMPUAN DESA SUNGAI NAMANG DALAM MERANCANG PEMBANGUNAN DESA1

Gambut tidak bisa dipisahkan dari keseharian warga

Desa Sungai Namang. Hampir separuh dari 2.333,08

hektar wilayah Sungai Namang adalah lahan gambut.

Selain bermukim, mayoritas warga Desa Sungai

Namang secara turun temurun memanfaatkan

gambut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Mulai

sebagai pencari ikan, petani, maupun pengrajin

sumber bahan kerajinan hingga penyedia bahan

baku pembuatan kue talipuk (teratai). Gambut

adalah keseharian bagi warga desa.

Beberapa tahun terakhir, ekosistem gambut di Desa

Namang mengalami gangguan. Kebakaran kerap

datang ketika musim kemarau. Dampaknya Desa

Namang ditutupi oleh asap tebal yang mengganggu

aktivitas dan menyebabkan gangguan kesehatan

warganya. Setelah kebakaran besar pada tahun

2015, intensitas kebakaran mulai menurun namun

tetap terjadi seperti kebakaran semak belukar dan

lahan pertanian di tahun 2018. Selain kebakaran,

ekosistem gambut di Desa Namang juga mengalami

invasi dari gulma putri malu raksasa, atau yang

biasa disebut oleh warga sebagai susupan gunung

1 Tulisan disusun oleh Aci Yeni, Fasilitator Desa Sungai Namang, Kecamatan Danau Pang gang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.


(Mimosa pigra L). Pertumbuhan gulma ini menjadi

menyebabkan perlambatan pada pertumbuhan

tanaman padi atau sayuran pada sawah atau ladang

yang ditumbuhi tanaman putri malu.

Walau demikian mengganggu, persoalan seperti itu

tidak pernah menjadi yang dipertimbangkan dalam

diskusi dengan penyelenggara pemerintahan

Desa seperti musyawarah desa (Musdes). Padahal

dalam Musdes, dibicarakan dan berbagai usulan

kegiatan warga. Pada dokumen perencanaan

pembangunan desa Namang seperti Rencana

BELAJAR DARI PARTISIPASI KELOMPOK PEREMPUAN DESA SUNGAI NAMANG DALAM

MERANCANG PEMBANGUNAN DESA



Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes),

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

maupun Peraturan Desa (Perdes) yang pernah

dibuat belum ada satupun aktivitas yang berkaitan

dengan ekosistem gambut seperti invasi gulma

dan penanganan kebakaran lahan dan dampaknya,

tercantum.

Pada bulan September 2018, program Desa Peduli

Gambut (DPG) Kemitraan-BRG menempatkan

Fasilitator Desa (Fasdes) di Desa Sungai Namang.

Tugas utamanya memberi pemahaman pentingnya

keberadaan ekosistem gambut dan betapa erat relasi

antara ekosistem gambut dengan keberlangsungan

hidup warga desa Namang. Hanya jika ekosistem

gambut dapat terjaga, maka ruang hidup warga

desa pun terjaga jua.

Menyelaraskan agenda pembangunan desa

dengan perlindungan terhadap ekosistem gambut

menjadi salah satu misi Fasdes. Di tengah proses

revisi APBDes 2019, pemerintah desa berhasil

membentuk tim untuk meninjau ulang dan

memperbaiki RPJMDes. Tim ini bekerja sejak bulan

Mei hingga Agustus untuk menjaring inspirasi warga.

Melalui fasilitasi ketua RT setempat, usulan dan

rencana kegiatan warga dihimpun untuk selanjutnya

direkam dalam daftar usulan yang akan disampaikan

pada Musdes. Setiap warga mendapat kesempatan


yang sama untuk mendaftarkan usulannya.

Termasuk para pengrajin perempuan yang

membuat purun dan kue talipuk. Pada saat itulah

keberadaan ekosistem gambut serta kerentanannya

mulai menjadi pertimbangan dalam diskusi warga

dengan pemerintah desa.

Hasilnya, usulan warga didengarkan. Salah satunya

tentang bantuan penyertaan modal dengan

total sebesar Rp. 10.000.000 yang terbagi untuk

kelompok pengrajin purun sebesar Rp. 6.000.000

dan pembuat kue talipuk sebesar Rp. 4.000.000,

dalam bentuk bahan mentah pembuatan kue

serta kerajinan purun. Selain bantuan modal,

diputuskan juga bantuan pemasaran hasil produksi

oleh BUMDes. Bantuan ini dialokasikan di APBDes

perubahan tahun 2019 yang disahkan pada bulan

oktober 2019.

BELAJAR DARI PARTISIPASI KELOMPOK PEREMPUAN DESA SUNGAI NAMANG DALAM

MERANCANG PEMBANGUNAN DESA

“Fasdes (Bu Yeni) masuk ke desa bulan

september 2018. Terdapat perubahan,

masalah gambut sebelumnya tidak ada

di RPJMDes dan bukan menjadi prioritas

desa. Bu yeni menjelaskan tentang

gambut, dilakukan review RKPDes bulan

januari-februari. Setelahnya ada review

APBdes dan bulan mei-agustus review

RPJMDes.”



Cerita para pengrajin perempuan ini menginspirasi

komunitas nelayan desa. Mereka terdiri dari para

laki-laki desa yang berprofesi sebagai nelayan.

Mereka meminta untuk difasilitasi pembentukan

kelompok nelayan desa yang selama ini hanya

komunitas kecil per rukun tetangga (RT) berjumlah

7 komunitas. Tujuannya untuk dapat berupaya

bersama mengatasi permasalahan dan tantangan

yang dihadapi, salah satunya berkaitan dengan

ekosistem gambut yang merupakan tempat hirup

ikan.

Pembentukan kelompok nelayan desa juga sejalan

dengan penetapan Desa Sungai Namang sebagai

kawasan perdesaan dengan perikanan (baik

tangkap maupun budi daya) sebagai sektor utama

oleh pemerintah Kabupaten. Dengan berkelompok,

“Untuk RPJMDes yang dulu tidak

mencakup (isu gambut), setelah di

lakukan review, (diusulkan serangkaian

kegiatan) diantaranya pembangunan pos

pemantau api, sumur bor untuk di lahan,

pembentukan tim Masyarakat Peduli Api

(MPA), normalisasi sungai.”

Bapak Khairurahman Sekretaris Desa Sungai Namang


“Inisiatif (datang) dari masyarakat.

Belajar dari kelompok (perempuan) kue,

mereka bisa maju bukan karena bantuan.

Sejauh ini nelayan sedang mencoba apa-

apa yang bisa dikerjasamakan dalam

kelompok (agar pembentukannya tidak

hanya sekadar ingin mengakses bantuan

pemerintah).”

Pak Kasran dan Pak DufriNelayan Desa Sungai Namang

berbagai tantangan untuk menjadi desa berbasis

sektor perikanan akan lebih mudah untuk dihadapi

bersama.

Cerita dari desa Sungai Namang ini merupakan

contoh nyata bagaimana pelibatan warga dapat

menyelaraskan agenda pembangunan desa dengan

tetap menjaga lingkungan. Sehingga ekosistem

gambut tetap terjaga dan ruang hidup warga desa

juga tetap tumbuh..



LEMBAR KERJA-1 (Tahap 1) Pra Musdes Pembahasan aspek PPEG dan Kode Rekening.

Tujuan : Mengidentifikasi dan menetapkan Daftar Kegi-atan Perlindungan & Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG) tahun 2020 dan mencarikan Kode Rekening yang relevan sesuai Lampiran Permendagri 20/2018

Output : Daftar Jenis Kegiatan PPEG/Restorasi Gambut yang relevan untuk rencana kegiatan 2020, baik yang (a) sudah berjalan untuk dilanjutkan, (b) sudah direncanakan maupun yang akan direncanakan (baru), dan (c) sudah disesuaikan dengan Kode Rekening (Bidang-Sub Bidang-Kegiatan) sesuai Lampiran Permendagri 20/2018 tentang PKD (Format Kode Rekening).

Waktu : 30 menit

Bahan Materi : 1. Daftar Panjang Opsi-Opsi kegiatan PPEG yang

memungkinkan diintegrasikan (Lampiran – 1)

2. Lampiran Permendagri 20/2018 tentang PKD

(Format Kode Rekening) (Lampiran-2).


Tugas Kerja :

1. Baca dan cermati Lembar Daftar Panjang Opsi-Opsi Kegiatan PPEG yang memungkinkan untuk diintegrasikan dalam Perencanaan Desa tahun 2020.

2. Lakukan analisis bersama untuk:

2.1. Menyesuaikan dari Daftar Kegiatan tersebut yang sesuai dengan Kewenangan Desa, kemudian menulis kegiatan tersebut dalam kartu-kartu (1 kartu untuk 1 kegiatan) dan Bidang Serta Sub Bidangnya) yang akan direncanakan di tahun 2020.

2.2. Buka Lembar Lampiran Permendagri 20/2018 (Format Kode Rekening), kemudian telusuri Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan mana yang relevan dan bisa disesuaikan dengan Kegiatan yang sudah ditulis dalam Kartu-kartu dari hasil Daftar Kegiatan PPEG. Tulis Kode rekening-nya misalnya

artinya Bidang 2 PELAKSANAAN DESA, Sub Bidang 5 Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kegiatan 90 Lain-lain kegiatan sesuai Bidang dan Sub Bidang

2.3. Daftar kegiatan PPEG boleh ditambahkan sesuai dengan kondisi dan situasi di lapangan.

#Selamat Berdiskusi dan Bekerja#

PENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT KE DALAM

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA



LEMBAR KERJA-2 (Tahap 4) Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/ kegiatan masuk ke desa.

Tujuan : Mengidentifikasi kegiatan yang relevan dengan Restorasi Gambut dan Kewenangan Desa

Output : Daftar kegiatan restorasi gambut berdasarkan Kewenangan Desa/Permendesa PDTT 16/2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019.

Waktu : 30 menit

Bahan Materi : Permendes PDTT 16/2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 20191 (disediakan dalam dokumen terpisah dari Panduan ini).

Tugas Kerja :

1. Baca Permendes PDTT 16/2018 pada Lampiran I, kemudian identifikasi kegiatan prioritas (daftar Kewenangan Desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa tahun depan):

1.1. Halaman 32 bagian 2.a s.d. hal 38 Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa yang relevan dengan kegiatan-kegiatan DPG.

1.2. Halaman 38 bagian 2.b s.d. hal 47 Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. yang relevan dengan kegiatan-kegiatan DPG.

1.3. Halaman 47 bagian c. s.d. hal 48 Pengembangan Kegiatan yang Diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa yang relevan dengan kegiatan-kegiatan DPG.

1 Disesuaikan dengan waktu keluarnya Permendesa PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, yang keluar setiap tahun.


LEMBAR KERJA-2

2. Jika ada beberapa kegiatan di Desa yang sesuai kewenangan

Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat tetapi

belum teridentifikasi dari 3 bagian di atas, maka bacalah

Lampiran II Contoh-Contoh Prioritas Penggunaan Dana Desa

Tahun 2019 yang tercantum pada:

2.1. halaman 64, bagian C. PANGAN AMAN DI DESA,

2.2. halaman 71, bagian H s.d. hal 73. PENGEMBANGAN PRODUK

UNGGULAN DESA/KAWASAN PERDESAAN.

2.3. halaman 73 bagian I s.d. hal 74. PEMBENTUKAN DAN

PENGEMBANGAN BUMDESA/ BUMDESA BERSAMA.

2.4. halaman 75 bagian K s.d. 77. PENGEMBANGAN EMBUNG

DESA TERPADU.

2.5. halaman 78 bagian M s.d. 79. PENDAYAGUNAAN

SUMBERDAYA ALAM & TTG.

2.6. halaman 80 bagian N s.d. 86. PENGENDALIAN PERUBAHAN

IKLIM MELALUI MITIGASI & ADAPTASI.

2.7. halaman 86 bagian O s.d. 87. PENCEGAHAN DAN

PENANGANAN BENCANA ALAM.

2.8. halaman 87 bagian P s.d. 88. KEGIATAN TANGGAP

DARURAT BENCANA ALAM.

3. Tulis dalam kartu metaplan (1 kartu untuk 1 jenis kegiatan

prioritas), gunakan 1 warna kartu untuk 1 bidang pembangunan.




LEMBAR KERJA-3 (Tahap – 5) Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa

Tujuan : Mencermati ulang dokumen RPJM Desa, mengevaluasi RKPDesa tahun sebelumnya dan mengidentifikasi Kewenangan Desa”

Output : Daftar Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan yang terkait dengan Perlindungan & Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG) teridentifikasi dari dokumen RPJM Desa untuk tahun anggaran berikutnya.

Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan terkait Perlindungan & Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG) dan dari RKP Desa tahun sebelumnya.

Daftar kewenangan Desa terkait Perlindungan & Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG)

Waktu : 30 menit

Bahan Materi : Dokumen Perdes RPJM Desa, Perdes RKP Desa/APB Desa tahun sebelumnya dan Perdes Kewenangan Desa.

Tugas Kerja :

1. Buka Dokumen RPJM Desa, kemudian tulis dalam Kartu-Kartu:

Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan apa yang relevan dengan

muatan PPEG/Restorasi Gambut yang sudah diagendakan

untuk periode tahun berikutnya.

2. Buka Dokumen RKP Desa dan APB Desa tahun ini, tulis dalam

Kartu-Kartu: Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan yang sudah


LEMBAR KERJA-3

direncanakan dan Relevan dengan muatan PPEG/Restorasi

Gambut untuk tahun anggaran berjalan.

3. Diskusikan bersama poin berikut:

1) Apakah Bidang, Sub Bidang, dan kegiatan untuk tahun

berikutnya dari RPJMDesa sudah benar-benar akan

direncanakan tahun berikutnya?

2) Adakah kegiatan RKPDesa dan ABPDesa tahun ini (tahun

berjalan) yang sudah dijalankan?, Apa masalahnya? Apakah

ada tindak lanjutnya untuk tahun berikutnya?.

3) Gunakan Kode Rekening (Bidang/Sub Bidang, dibawah

yang relevan dengan kelompok kegiatan Perlindungan &

Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG) untuk membantu

kelompok kerja Anda dalam menuliskan pada Kartu-Kartu).

Menuliskan dalam kartu cukup dengan kode, misalnya:

Artinya Bidang 2, Sub Bidang 1,

kegiatan 03, dan seterusnya.

2.1.03 Pelatihan dan Pendidikan Masyarakat



BIDANG KEGIATAN

01-

01-…02-…90-99

01-…

1. …90-99-…

01-…02-…90-99-…

01-…02-…90-99-…

01-…

01-…

01-…90-99-…

01-…

01-…

1 -

1 - Pendidikan

2 - Kesehatan

3 - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4 - Kawasan Permukinan

5 - Kehutanan dan Lingkungan Hidup

6 - Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika

7 - Energi dan Sumber Daya Mineral

8 - Pariwisata

1 - Ketentraman, Ketertiban Umum

2 - Kebudayaan dan Keagamaan

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa,

3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa,

SUB BIDANG


LEMBAR KERJA-3

BIDANG KEGIATAN

01-…

01-…

01-…

01-…

01-…

01-…

01-…

01-…

01-…

01-…

01-…

01-…

3 - Kepemudaan dan Olah Raga

4 - Kelembagaan Masyarakat

1 - Kelautan dan Perikanan

2 -Pertanian dan Peternakan

3 - Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

4 - Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

5 - Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

6 - Dukungan Penanaman Modal

7 - Perdagangan dan Perindustrian

1 - Penanggulangan Bencana

2 - Keadaan Darurat

3 - Keadaan Mendesak

4. Pemberdayaan Masyarakat Desa,

5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa,

Sumber: Lampiran Permendagri 20/2018 tentang PKD.

4. Tulis hasilnya pada kartu-kartu metaplan (1 warna untuk 1 Bidang).

SUB BIDANG




LAMPIRAN -1

Contoh kegiatan konteks PPEG yang disesuaikan dengan Bidang dan Sub Bidang Pembangunan Desa.

KODE REKENING BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN

KETERANGAN (Konteks PPEG)

Bid

1

2

Sub

3

3

3

3

4

02

12

14

11

Pemutakhiran Profil Desa Gambut

Pembangunan Jalan Usaha Tani menuju Lahan Gambut.

Pembangunan Pintu Air, Pembangunan/Pemeliharaan Sekat Kanal

Pembangunan Bak Air Bersih (Bedah RPJM-RKPDes 2019)

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan

Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Profil Kependudukan dan Potensi Desa)

BIDANG PEMBANGUNAN DESA

Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan JUT

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain)**

Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**


LAMPIRAN -1



3

4

2

1

1

4

1

2

02

01

04

04

05

01

Pembukaan/Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)-Pembangunan Mini Demplot Tanaman

Dukungan Penguatan sarana & prasarana pengendalian karhutla untuk kelompok MPA sebagai upaya Pengelolaan Hutan Desa yg berkelanjutan

Pembinaan Kelembagaan MPA

Pelatihan kelompok masyarakat peduli gambut (KMPG)

Pengadaan bibit ikan/tanaman dan ternak (Bedah RPJM-RKPDes 2019

Pelatihan pengembangan produk PLTB

Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)**

Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal

Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengelolaan pertanian, penggilingan Padi/jagung dll)





5

2

6

7

7

1

05

02

02

03

Pelatihan PLTB bagi kelompok tani/Perkebunan

Penguatan kapasitas pengurus BUM Desa serta Permodalan dan Pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola BUM DesaPembangunan Rumah Produksi/Kantor BUM Desa

Pembangunan Rumah Produksi/Kantor BUM Desa

Pengolahan produk-produk tanaman adaptif Gambut

Penanggulangan Karhutla skala lokal desa.

Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan**

Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios Milik Desa**

Pengembangan Industri Kecil Level Desa

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

Sub Bidang Penanggulangan Bencana


LAMPIRAN -2

LAMPIRAN -2

Opsi-opsi Kegiatan PPEG (Perlindungan & Pengelolaan Ekosistem Gambut) dalam Pembangunan Desa yang memungkinkan diintegrasikan dalam RPJMDesa dan RKPDesa_Sumber: RKPDesa 2019, Permendesa PDTT 16/2018, Permendagri

44/2016)

BIDANG (2): PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESASub Bidang: 01-Pendidikan, 03-PU & Penataan Ruang,

04-Kawasan Permukiman, 05-Kehutanan dan Lingkungan Hidup, 08-Pariwisata

BIDANG (3): PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESASub Bidang: 01-Ketenteraman, Ketertiban Umum, LinMas.

04-Kelembgaan Masyarakat)

1. Peembangunan dan pemeliharaan Sekat Kanal 2. Pembangunan/Pengelolaan Sumur Bor/ sumur pompa &

pengelolaan lahan gambut pada wilayah rawan kebakaran hutan3. Pembangunan & pengelolaan tata air lahan gambut,4. Pembukaan/Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)–

Pembangunan Mini Demplot Tanaman, 5. Pemeliharaan Alat DAMKAR6. Pembangunan Pintu Air7. Pembangunan dan pemanfaatan kolam/ embung8. Pembangunan Rumah Produksi/ Kantor BUMDesa9. Mesin Penepung Ketela Pohon

1. Pembinaan kelembagaan MPA (Masyarakat Peduli Api)2. Pembentukan dan Pembinaan KMPG (Kelompok Masyarakat Peduli

Gambut)3. Pembinaan Kelompok Perempuan Peduli Gambut4. Dukungan penguatan sarana & prasarana pengendalian karhutla

untuk Kelompok MPA sebagai upaya Pengelolaan Hutan Desa yang berkelanjutan



BIDANG (4): PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESASub Bidang: 01-Kelatuan & Perikanan, 02-Pertanian & Peternakan,

04-Pemberdayaan Pr, Perlindungan anak & Keluarga, 05-Kop. UMKM, 06-Dukungan Penanamam Modal, 07-Perdagangan & Perindustrian

1. Pelatihan Kelompok/Gapoktan Gambut2. Penguatan Kapasitas Pengurus BUMDesa3. Pelatihan Kelompok Masyarakat Peduli Gambut (KMPG)4. Pelatihan PLTB bagi kelompok Tani5. Pelatihan Kelompok MPA 6. Penyertaan Modal Usaha (BUMDesa)7. Permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang

dikelola BUMDesa.8. Pelatihan Kelompok Usaha Perempuan (hasil Gambut).9. Pelatihan TTG (pembasahan, pertanian, dll.)10. Pelatihan pengembangan produk PLTB11. Pelatihan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.12. Pengolahan produk-produk tanaman adaptif Gambut


LAMPIRAN -3

LAMPIRAN -3

Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan, sesuasi Lampiran PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA


BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:

Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)

Penyediaan Tunjangan BPD

Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)

Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

01

02

03

04

05

06

07

90-99



1

2

2

2

2

2

2


2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

01

02

03

90-99

01

02

03

04

05

90-99

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan

Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**

lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa*

Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)

Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**

Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa

Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sip

Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan*


LAMPIRAN -3


Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)

Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)

Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)

Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa

Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll -diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)

Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)

Pengembangan Sistem Informasi Desa

Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**

Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)

Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa.

lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

90-99




Sub Bidang Pertanahan

Sertifikasi Tanah Kas Desa

Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)

Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin

Mediasi Konflik Pertanahan

Penyuluhan Pertanahan

Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **

lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan,

Sub Bidang Pendidikan

Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)

Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)

Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa **

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

01

02

03

04

05

06

07

90-99

01

02

03

04


LAMPIRAN -3


Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**

Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)

Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar

Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi

lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*

Sub Bidang Kesehatan

Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)

Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)

Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa

Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

05

06

07

08

09

10

90-99

01

02

03

04

05

06




Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional

Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **

lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pemeliharaan Jalan Desa

Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang

Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

Pemeliharaan Jembatan Milik Desa

Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)

Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan

Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa

Pemeliharaan Embung Milik Desa

Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

07

08

09

90-99

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11


LAMPIRAN -3


Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan

Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **

Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **

lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*

Sub Bidang Kawasan Permukiman

Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)

Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa

Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

12

13

14

15

16

17

18

19

20

90-99

01

02

03




Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)

Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)

Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll

Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)

Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)

Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **

Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


LAMPIRAN -3


Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**

lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman*

Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Pengelolaan Hutan Milik Desa

Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa

Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa

Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)

Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*

Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

7

17

90-99

01

02

03

90-99

01

02

03

90-99

01

02




lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*

Sub Bidang Pariwisata

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik

Pengembangan Pariwisata Tingkat Desalain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **

Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)

Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa

Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

7

8

8

8

8

1

1

1

1

1

03

01

02

90-99

01

02

03

04


LAMPIRAN -3

BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN

Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa

Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin

Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat

lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa

Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa**

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **

lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*

Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota

KODE REKENING

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

05

06

07

90-99

01

02

03

04

05

90-99

01




Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa

Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**

Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga

lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

Pembinaan Lembaga Adat

Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

Pembinaan PKK

Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatanlain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

1

1

02

03

04

05

06

90-99

01

02

03

04

01


LAMPIRAN -3


Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**

Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)

Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **

lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*

Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)

Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)

Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)

Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan**

lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Peningkatan kapasitas kepala Desa

Peningkatan kapasitas perangkat Desa

KODE REKENING

02

03

04

05

06

90-99

01

02

03

04

05

90-99

01

02

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4




Peningkatan kapasitas BPD

lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak

Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)

lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM

Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi

Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian

lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*

Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)

Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

6

6

6

03

90-99

01

02

03

90-99

01

02

03

90-99

01

02


LAMPIRAN -3


lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*

Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **

Pengembangan Industri kecil level Desa

Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **

lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:

Sub Bidang Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana

Sub Bidang Keadaan Darurat

Keadaan Darurat

Sub Bidang Keadaan Mendesak.

Keadaan Mendesak

KODE REKENING

90-99

01

02

03

04

90-99

00

00

00

6

7

7

7

7

7

7

1

1

2

2

3

3

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

*= (penambahan kegiatan ditetapkan oleh Kabupaten/Kota ** = (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, misal: Pembangunan, atau Rehabilitasi atau Peningkatan atau Pengerasan).




LAMPIRAN -3



Kemitraan bagi PembaruanTata Pemerintahan

Jl. Taman Margasatwa No. 26cKelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu

Jakarta Selatan 12550T: +62 21-22780580 F:+62-21-7812325

www.kemitraan.or.id

BUKU PEDOMAN PENGINTEGRASIAN ASPEK PERLINDUNGAN …

Documents