Aspek Perlindungan Hukum Nasabah dalam Sistem Pembayaran ...

Aspek Perlindungan Hukum Nasabahdalam Sistem Pembayaran Internet

Budi Agus Riswandi

Abstract

The problem oflegalsecurity and certainty is a negative effect ofe-commerce development. The efforts to give legalprotection to customers can be done by using The MostCharacteristic Connection Theory. Indonesian contract law can only be applied if thesuppliersof internetpaymentserviceare in Indonesia. Inspite ofthefactthat Indonesianauthentication law has been unfamiliar with digital signature as written evidence, theemerging controversy can be settledbyusing conventional ADR oronline ADR agency.

Pendahuluan

Salah satu karakter bisnis yang paling pergeserandanpembahanbiasatenadisetiapmenonjol pada era globalisasi adalah moving, hari, now with the appearance of mlcroelec-quickly. William irwin Thompson mengatakan tronic and genetic engineering, a change thatbahwa perubahan yang sangat cepat spells a movement from evolution by naturaldidukung oleh teknologi dan informasi. tidak selection by cultural instrusion,the rate oflag] menghitung abad, tahun dan bulan, tetapi change shiftto decades, even years. ^

'Perubahan dan pergeseran yang cepatdalam era superindustrialisasi sekarang, telah mengantar umatmanusia kedalam suatu kehidupan "dunia tanpa batas'(borderless world) dalamsuatu kegiatan interlinkedeconomy. Keadaan inllah yangdigambarkan JohnNaisbitt tentang perubahan yang dihadapl manusia. Duniadihuni manusia telah berubah menjadi globalvillage (perkampungan global) dengan sistem perekonomiansingleeconomy. DIkatakan, the world moving from trade countriesto a singleeconomy, one economy, onemarketplace.

Dalam konteks perdagangan internasional oleh Carolyn Hotchkiss dikatakan political boundaries don'tdefinemarketboundaries anymore. Businesses are tradingand makinginvestmentswherevertheythinktheycan get a competitive advantage. Dukungan terhadap pendapat ini jugadatang dariDaniels Davidson yangmengatakan weare so economicllyinterdependent onone anotherthatwedolive inglobal village. William IrwinThompson. 1985. Pasific Shelf. San Fransisco: Series Club Books. Him. 4. LihatKeinichi Ohmae. 1990.Bonderless World. USA: Business Maknisey Company Printed. Him. XII. Lihatjuga John Naisbitt. 1990.Megatrend 2000, Great Britain: Pan Book Published. Him. 12.Lihat jugaCarolyn Hotchkiss. 1994./nterna-

58 JURNAL HUKUM. NO. 16 VOL. 8. MARET 2001:58 - 91

Budi Agus Riswandi. Aspek Pedindungan Hukum...

Hadimya masyarakatinfoirnasi (inforwationsociety)^ yang diyakini sebagai salah satuagenda panting masyarakat dunia padamllenium ketiga antara Iain ditandai denganpemanfaatan internet yahg semakin meluasdalam berbagai aktivitas kehidupan manusia.bukansaja di negara-negara maju tapijuga dinegara-negara berkembang termasukIndonesia. Fenomena ini pada gilirannyatelah menempatkan informasi sebagaikomoditas ekonomi yang sangat penting danmenguntungkan. Untuk meresponperkembangan ini Amerika Serikat sebagaipioner dalam pemanfaatan internet telahmengubah paradigma ekonominya dariekonomi yang berbasis manufaktur menjadiekonomi yang berbasis jasa (form a manufacturing-based economy to a service-basedeconomy).^

Eksistensi Internet* sebagai salah satuinstitusi dalam mainstream budaya Amerikalebih ditegaskan lagi dengan maraknyaperdagangan eiektronik (e-commerce) yangdiprediksikan sebagai bisnis besar masadepan (the next big thing). Menurut perkiraanDepartemen Perdagangan Amerika Serikat,nilai perdagangan sektor ini sampai dengantahun 2002 akan mencapai jumlah US $ 300milyarpertahun. Demam e-commerce ini tidak-saja telah melanda negara-negara majusepertl Amerika Serikat dan negara-negaraEropa, tapi juga telah menjadi trend duniatermasuk Indonesia.®

Perkembangan e-commerce membawabanyak perubahan terhadap sektor aktivitasbisnis yang selama ini dijalankari di dunia riil.Perubahan tefsebut ditandai dengan adanyasejumlah upaya dari sektor aktivitas bisnis

tlonal LawFor Business, Intemational Edition, Mc. Graw Hill: Business Law Series.Him. 4. LIhat juga DanielsDavidson.1997. Comprehensive Business Law.Boston Massachusets: Ken Publishing Comp. Him. 123.

^Menunjt Alfin Tofler teknologi selalujadipenggerakutamasegala macamperubahan.Adatigatahapanperubahanakibatperkembangan teknologi. yakni; era pertanian, era perlndustrian, dan era Informasi. MarianBisnis Indonesia. Tanggal19 Oktober2000.

Âtip Latifulhayat. "Cyber Law dan Urgensinya Bagi Indonesia." Makalah disampalkan pada sem/nartentang Cyber Law. Diselenggarakan olehYayasan ClptaBangsa. Bandung. Tanggal 29 Juli2000. Him. 1

^Komunikasi komputerpemah terbatas untuk penggunaan komputeryang sama. Munculnyajaringan keija(network) telahmemungkinkan para penggunauntuk berkomunikasi satu sama lain dalam perusahaan yangsama maupun antara perusahaandiseiuruh dunia. DI banyaknegara pengetahuan 11tidak lagi terbatas untukkalangan profesional yang terlatih secara khusus, tetaplsekarang jauh leblhluas, terutama diantara generasiyangleblh muda.Pada tingkat poiitik, masyarakat tidak pemahmempunyai akses yangbegitu bebas terhadapdunia luar, balk melalul telepon ataupun jaringan komputer. Jaringan internet, yangmenjangkau banyaknegara,sekarangmempunyai 20jutapemakai yangtersambung padanya, termasuk didalamnya GedungPutih. Artlnyakendali politis atas aliran informasi menjadisemakinsullt. Walaupun pertumbuhan seperti Itu dalam pertukaraninformasi menghadlrkan masalah bagipara polltisi, tetaplItu jugamenawarkan manfaat potehslalyangsignifikankepada mereka dan negara mereka. Lihat Joe Peppard & Philip Rowland. The Essence of BusinessProcess Re-Engineering. Yogyakarta: Andl Yogyakarta. Him. 161-162.

5 Ibid.

59

yang semula berbasis di dunia riil, kemudianmengembangkannya ke dunia maya. Salahsatu sektorbisnis itu adalah berkaitan dengansektorperbankan yang dikenal dengan Istilahe-banking.

Implikasi dari pengembangan ini dirasaada sisi positif dan negatif. Aspek positifnyabahwa dengan pengembangan kegiatanperbankan di internet melalui jaringan online,telah meningkatkan peranan dan fungsi perbankan itu sendiri sebagailembaga intermediarisekaligus memberikan kemudahan dan efisi-ensibagi parapengguna jasa e-banking. Aspeknegatif dari pengembangan ini adalah berkaitan dengan persoalan keamanan dalam ber-transaksi dengan menggunakan media e-banking dan secara yuridis terkait pula denganjaminan kepastian hukum (legal certainty).

Masalah keamanan inl masih menjadimasalah dalam internet. Aspek-aspek yangdipermasalahkan itu antara lain;^

a. Masalah kerahasiaan [confidentiality)pesan. Diasumsikan bahwa setiap kalimengirim pesan di internet, samahalnya seperti menggunakan mediakartu pos dimana semua orangdapatmembacanya. Tentunya tidak inginorang yang tidak berkepentinganmembaca pesan yang dikirim itu.

b. Masaiah bagaimana cara agar pesanyang dikirimkan itu keutuhannya (integrity) sampai ke tangan penerima.Di intemet, orang iain dapat mengubahisi pesan yang dikirimkan Itu, ataumengganti sama sekali pesan itu.

Sesuatu yangtidak diinginkan apabiiaada tangan usii yang bisa mengubahtransaksi berniiai Rp. 10.000,-menjadi Rp. 100.000,- saat datatransaksi dikirimkan meiaiui internet.

c. Masaiah keabsahan (authenticity)peiaku transaksi. Bagaimana seorangpembeii yakin bahwasang penjualbe-nar-benarotentik alias bukan seorangpenipu? Daiam kehidupan sehari-hari bisa dengan mudah dilakukanprosesotentikasi terhadapkeduaorangtua dengan cara meiihat mukamereka, bahkan mungkin cukupdengan suara mereka saja. Tapibagaimana cara mengetahui

, ibujJibyo @cyberticketsco.id adalahbenar-benar ibu Dibyo yang biasamenjuai tiket-tiket konser? Siapa sajadapat membuat toko di intemet, danmeminta konsumen untuk

memasukkan datakartu kreditnya. Bisasaja toko itu tidak pernah mengirimpesan sang pembeii, karena memangpemiiik tokotersebut beriktikad buruk.Di sisi lain bagaimana pedagang bisayakin bahwa pembeii tidak menyalah-gunakan identitas dan nomor kartukredit orang iain?

d. Masaiah keasiian pesan agar bisadijadikan barang bukti. Seorangkonsumen tentu tidak ingin kalauditagih bank untuk pembelian duauntai kaiung Beriian yangtidak pemahdibeiinya, meskipun bank mengakumenyimpan data transaksi tersebut. Di

®Arrianto Mukti Wibowo. "Studi Perbandingan Sistem-Sistem Perdagangan Di Intemet dan Desain ProtokolCekBilyet DlqM.'LaporanPenelitian. Fakuitas limu Komputer Ui. Jakarta. 1997. Him. 3,

60 JURNAL HUKUM. NO. 16 VOL. 8. MARET2001:58 - 91


sisi lain jlka ternyata nasabahmemang membeli perhiasan-perhiasan tersebut, harus adamekanisme tertentu sehingganasabah tidak dapat menyangkalbahwa dia telah membeli perhiasan-perhiasan tersebut.

Dalam industri perbankan banyak sekalipihak-pihak yang terkait, di antaranya: direkslbank, nasabah, dan karyawan. Untuk pemanfaataninternet sebagai jaringan online bag! keglatandisektorperbankan pihak nasabah merupakansalah satu pihak yang perlu mendapatkanperhatian dan perlindungan hukum daiamtransaksi pembayaran e-banking.

Hal ini sangat diperlukan mengingattransaksi pembayaran e-banking sangatberbedadengansistemyang dilakukan disektorperbankan biasa. Dalam pelaksanaannyatransaksi pembayaran e-banking seluruhdokumen umumnya sifatnya elektronik,penandatanganan juga bersifat elektronik(digital signature) dan proses transaksi Itusendiri bersifat online. Artinya pihak yangbertransaksi tidak bertemu secara langsung.

Jadi,kekhawatiran kurangnya peiiindunganhukum terhadap nasabah dalam transaksipembayaran e-banking masih besarkemungkinannya. Apalagi biasanya merekayangmelakukan transaksi pembayaran e-bank-/ngjumlahnyaribuan dan dapat dilakukan antarnegara bahkan benua.

Dari segi hukum ini menjadi persoalantersendiri. Beberapa permasalahan hukumyang muncul dalam sistem pembayaraninternet, di antaranya; Pertama, keabsahandarikontrak itu sendiri yang dilakukan denganmenggunakan media elektronik. Kedua,pengakuan terhadap digital signature sebagaialatbukti yangsah. Ketiga, upaya penyelesaian

hukum di antara para pihak jika terjadisengketa. Ketiganya ini sangatrelevan apabiladikaitkan dengan aspek perlindungan hukumbagi nasabah pengguna jasa pembayaranmelalui internet.

Beberapa peraturan perundang-undanganIndonesia ternyata belum dapat mencakup danmengantisipasi seluruh permasalahan di atas.Hal ini terjadi disebabkan ketentuanperundang-undangan Indonesia masih dibatasiadanya yurisdiksi, sementara dalam internetsendiri pihak-pihak yang bertransaksi sangatberagamdan terdiri dariberbagaisuku, negaradan benua. Dalam halhukum kontrak punjugamasih banyak permasalahan. Contohpermasalahannya ketika seseorang melakukantransaksi perdagangan melalui internetsangatsulit diidentifikasi apakah seseorang itu cakapmelakukan perbuatan hukum atau tidak.Sebab di internet sendiri dalam bertransaksi

para pihak tidak berhadapan langsung. Disamping itu masalah keabsahan alat buktiyang ada di media internet semuanyacenderung elektronis, sementara hukumIndonesia mensyaratkan bahwa alat buktiharusnya bersifat tertulis. Di sisi lain denganpesatnya perkembangan teknotogi baruhukum sangat sulit untuk menyesuaikandengan perkembangan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan iniakanmemfokuskan diri pada tiga permasalahanpokok, yakni; Pertama, bagaimanapelaksanaan kontrak dalam transaksipembayaran internet dengan menggunakanmedia elektronik? Kedua, apakah digital signature dapat dijadikan alat bukti sah? Ketiga.bagaimana upaya penyelesaian hukumapablla terjadi sengketa dalam sistempembayaran internet?

61

Aspek Perlindungan Hukum dalamSistem Pembayaran Internet

Thomas Friedman dalam' bukunya TheLexus and Olive Tree menyatakan inovasi yangteiiadi dalam komputerisasi, miniaturisasi dandigitalisasi telah mendemokratisasikanteknologi secara keseiuruhan. Artinya semuapenemuan ini memungkinkan jutaan orang dimanasaja diduniauntuk terkoneksi dan salingtukar infcrmasi, berita, uang, foto keiuarga,perdagangan, finansial, musik, atau acaratelevisi sedemiklan rupa dan pada tingkatanyang tidak pernah disaksikan sebelumnyaT

Banyak orang percaya bahwa semuanyainl merupakan adegan babak awal ekonomibaru berbasis internet. Penyebaran Internettelah membawa berbagai manfaat danpeluang ke masyarakat pelanggan danperusahaan suatu negara, terutama dalammemacu pertumbuhan ekonomi danlapangan kerja, pengembangan pasar yanglebih kompetitif, penghematan biaya danpenyederhanaan pelayananjasa. Internet jugamenciptakan model bisnis baru yangmengubah dasar-dasar ekonomi usaha danmenurunkan jam biaya transaksi. Misalnyajasa perbankan di Amerika Serlkat telahmenurun dari satu dollarAS menjadisatu sendollar AS.8

Dengan semakin berkembangnya duniainternet dan e-commerce, tidak saja membawaimplikasi pada aspek ekonomi tetapi jugapada aspek hukum. Sebelum menjelaskanmengenai perlindungan hukum bagi nasabahdalam sistem pembayaran internet, di manadalam praktiknya, bagaimana mengaplikasikanhukum baik yangtradisional maupun yangbaruke dalam teknologi baru guna memberikanjaminan hukum bagi pengguna teknologi ini.Ada baiknya apabila pembahasan-nya dimulaidulu dengan memaparkan keterkaitan antarateknologi baru dengan hukum dan hal inidapatlah kiranya sebagai alat bantu/bahanpengalaman untuk menganalisis penerapanhukum ke dalam teknologi tersebut.

Pada kesempatan ini akan diambil sebuahcontoh yang terjadi di Amerika Serikat sebagainegara pelopor pertama dalam pengembangan

, teknologi internet sekaligus juga menyangkutmasalah pengaturan teknologi internet kedalam sistem hukumnya.

Di Amerika Serikat, masalah mengenaibagaimana pengaruh hukum terhadapteknologi baru ini dan para pelaku bisnis dibidang ini yang tumbuh dengan cepat. Hal inibukantah isu yang enteng. Sangat jelas jikatidak semua yang dianggap ilegal secaraoffline juga harus ilegal pula bila beradasecara online. Kesemuanya ini acapkalilembaga legislatif menggunakan hukum yang

^Maksud dari yang "belum pernah disaksikan sebelumnya" dapatdicontohkan bahwa diera internet/digitalinl, maka jika seseorang warlawan Times menggunakan kamera digital, memotret peristiwa kerusuhan disampit(Kallim) dankemudian memasukannya kedalam disket danmengeditnya dikomputer, lalu mengirimnya secaradigital melalui jaringan internet, maka redaksi Times dalam waktu beberapa jamataukurang lebih 10jamakandapatdengancepat melihat photo tersebut diHongkong. ReneL. Paltiradjawane. "Globalisasi danTeknologiMenuju Keseimbangan Baru." Harian Kompas.Tanggal,28 April 2000.

®Darwin Silalahi. "Banyak Negara Bersiap dengan Ekonomi Berbasis Internet." Harian Kompas. Tanggal10April 2000.

62 JURNAL HUKUM. NO. 16 VOL. 8. MARET 2001:58-91

Budi Agus Riswandi. Aspek Perlindungan Hukum...

ada dengan membuat beberapa penyesuaianyang dapat diaplikasikan dengan kondisi diinternet. Tindakan seperti ini memerlukanusaha untuk membaca ulang secara hati-hatihukum yang ada dan pemahaman yang jelasmengenai teknologi baru dan model bisnisbaru ini. Terkadang karena kurang kerasnyausaha lembaga legislatif dalam memahamihukum akan mengakibatkan suatu kekaburanpandangan mengenai hukum terhadapteknologi baru ini. Inllah mengapa industrlyang terkait dengan masalah in! harus leblhmemfokuskan perhatiannya terhadapaktivitas-aktlvitas legislatif.

Hukum yang sekarang berlakutelah ditullsNama sebelum teknologi yang sekarangfcerkembang muncul dalam sebuah pemikiran.f€ahasa yang dulunyaxocok dengan teknologiHama belum tentucocokjugadenganteknologiKerbaru. Sebagai contoh, banyak dari hukum«3erlindungan konsumen yang mengharuskansuatu tipe ukuran yang spesifik untuk setiapkeluhan/pemberitahuan yang disampaikan.Persyaratan-persyaratan ini telah ditulls lama3adasaat setiap bentukperriberitahuan tertulisoada secarik kertas, tetapitidak diterjemahkandenganbalkuntuk dokumen elektronlk, sepertiî/ebsite atau penampil text berlayar kecilseperti telepon seluler, di mana para

Mênggunanya tidak dapat menjelaskan secara•spesifik ukuran tampilannya maupun ukuranalat tersebut. Lembaga legislatif tidak hanyaoerlu menghindaii kesalahan seperti ini saja,;etapi hukum yang sekarang berlaku sangatoerlu diperbaharui. Solusinya adalah agar

persyaratan-persyaratan yang ada harus lebihjelas dan kentara —mungkin saja tidak harustersurat tetapi harus memenuhi standarfleksibilitas. Menyatu dengan definisi kejetasantadi yang di dalamnya tertera standar yangdapat sesuai dengan tekriologi baru, di manahukum dapat dilaksanakan secara benar.

Hukum dapat juga dipengaruhi olehketakutan akan teknologi baru. Sebuah kasusyang menekankan pada peraturan E-Signterbaru federal, yang manatermasuk ketentuan-ketentuan yang menerapkan standar untuk e-commerce yang tidak diterapkan pada papercommerce {bentuk usaha konvensional). Didalam persoalan ini, SenatorGramm beberapawaktu yang lalu mengeluarkan pernyataan:^

"Bag! mereka yang merasa takut/terganggu denganadanya pasarelektronlk, dan bagi mereka yang merasagentar bertemu dengan ekspresi yangmungkin muncul dalam debat dalampertemuan komite. Nantinya'dalampertemuan komite ini akan diputuskansuatu ketentuan sebagai rancanganundang-undang yang-mana dapatdigunakan sebagai standar e-commercebukan untuk paper commerce. Setiapteknologi maju pastilah akan menemuibanyak rintangan sebelum keuntunganyang ditimbulkan dapat dirasakan secaraluas. Sepertinya memang agak ganjil,tetapi lebih dari seratus tahun lalu telahterjadi suatu debat di kongres tentang sisikeamanan bagi pembelian mobll untuktumpangan para presiden. Banyak suara

®Kave Caldwell. "Applying Old Law to New Technology." the CommerceNet Newsletter ThePublic®o//cy Report. Vol. 2 No. 7 Agustus2000.

63

yang menentang jika penggunaan mobilsebagai alat transportasi presiden tidaklahaman, akan sangat berbahaya jikatransportasipresidenbukan berupakereta

" Kuda. Pemerintah pada akhirnyamemutuskan untuk membatasi penggunaan

' kendaraan bermotor yang jika sekarang- sangatlah lucu. Kenyataannya, banyakdari

peraturan-peraturan tersebut yang tidakmungkin dilaksanakan iagi sekarang.Karena itulah saya denganhormat memintaagar dewan legislatif memperbolehkanpara pelaksana ini untuk mengabaikanbeberapa aturan yang tidak sesualseandainya kekhawatiran-kektiawatiranyang ada temyata tidak ditemukan. Electronic commerce memang sudahseharusnyadiatur dengan peraturan yang memilikifleksibilltas batasan, karena bagaimana-pun juga hal ini mau tidak mau akan men-jadi sistem dari abad ke-21."

Di dalam E-SIgn Act, kongres secarabijaksana menyediakan kemungkinan untukmempelajari lebih lanjut, dan mengijinkanadanya perubahan, atas ketentuan-ketentuanyang terdapat di dalam rancangan undang-undang:(RUU), yang dilakukan oleh DepartemenPerdagangan dan Perindustrian (Department ofCommerce and Federal Trade Commission),yang mana masukannya dapat diperoleh darimasyarakat, perwakilan konsumen, danpembisnis e-commerce.^^

Bagaimanapun juga, hukum yang adasekarang tidak selalu secermat E-Sign inikarena adanya kenyataan yang menunjukkankekhawatiran akan teknologi bam. Begitukekhawatiran-kekhawatiran ini mulai mereda

karena pengaruh waktu, maka peraturan-peraturan ini menjadi kuno; Jika peraturan-peraturan ini tidak segera diganti, dan upayamerevisi hukum terhadap teknologi baruterlambat dilaksanakan, maka peraturan-peraturan lama ini nantinya akan menjadiproblema tersendiri. Sebuah contoh akanketerlambatan revisi peraturan adalah padaperaturan mengenai TV Cable di California.Sepertinya ketika peraturan untuk pertamakalinya ditetapkan terdapatkekhawatiran akanpemanfaatan peralatan TV Cabal ini untukkegiatan mata-mata atas aktivitas-aktivitasyangdilakukan didalam rumah. Peraturantersebut menyatakan:''

"Tidak seorangpun yang memiliki, meng-kontrol, mengoperasikan ataupun meng-aturperusahaan TV Cable, atausiapasajayang menyewakan channel padahalsebuah sistem cable harus menggunakanperalatan elektronis untuk merekam,mengirim, atau mengamati setiap kejadianataupun mendengarkan, merekam, ataumemonitor setiap percakapan yang terjadididalam mmahsi pelanggan,tempat kerja,ataupun tempat usahanya, tanpa adanyaijin tertulis dari si pelanggan sendiri."

Sebaiknya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce ini menyediakan layanankonsumen yang memungkinkan mereka menyampaikan pendapat yang mana pendapat mereka ini akan langsungdikirimkan kepada negara sehingga negara mengetahui sebenamya apayang mereka rasakan seiama diberikanterns menerusdengan peraturan-peraturan pemeritah.

" Ibid.



Usaha untuk memperbaiki Cable TelevisionAct agar dapat sesuai dehgan teknologi bamyang menyangkut masalah layanan video jugamenghadapi permasalahan berat ketika TVCable ditunjuk sebagai efek dari bahasa padaISP yang juga menyediakan layanan video..Internet, yang tidak seperti cable, adalahsebuah teknologi interaktif, yang berfungslmelalui merekam, mengirimkan suatuperistiwa yang terjadi di dalam rumah sipelanggan —sebagaimana para penggunagrafical interfacemenyebutnya deng'an "even-driven". Klik mouse, memasukkan pilihan isiyang ingin dilihat, termasuk juga penggunaaninternet telephon (yang mengharuskanperekaman percakapan) akan berubahmenjadi ilegal bila peraturan lama yang saatini masih dilaksanakan atas layanan videoyang teiiadi di Internet. Sementara itu industriinternet bekerja dengan rajinnya untukmencoba merevisi bahasanyasehlngga dapatmudah untuk dimengerti yang tadinyadianggap sebagai pekerjaan yang tidakmungkin. Beiakangan diketahui amandemenyang diajukan ternyata ditolak karenapemimpin anggota Dewan California MarcoFirebugh, yang menghalangi dibuatnyaundang-undang ketika industri internetsaat itumengalami kegagalan dalam membuatbahasanya dapat dipahami.^^

Permasalahan lain yang timfaul di dalammelaksanakan peraturan lama terhadapteknologi baru terjadi ketika lembaga legisiatifmengusulkan untuk memperluas bagian dariperaturan yangsudah ada dan menambahkanpernyataan jika peraturan ini berlaku untuksemua bentuk internet. Hal ini memang benar

Ibid

adanya akan hukum perlindungan konsumen,yangcendemng untuk mengkhususkan targetatas berbagai jenls praktik yang telah diaturoleh legisiatif selama bertahun-tahun.Sementara Itu prlnsip umum atas tindakantidak sahsecara offline hams juga mempakantindakan tidak sah pula dionline seolah sangat'masuk akal, secara praktiknya untukmemperluas bagian dari peraturan di internetsangatlah tidak mungkin untuk dilakukan.Setiap bagian dari peraturan yang berlakuharus dianalisis untuk mendeterminasikan

apakah peraturan ini sudah cukup cocokuntuk diaplikasikan di Internet. Persoalan Ini,untuk wilayah California menjadi penting.Sebab di California pemahterjadi ada sebuahperaturan yang memperbolehkan class actionuntuk menuntut jika terdapatpelanggaranatasperaturan yang lain, walaupun si pengacaramelakukan tuntutan tersebut tidak' memiliki

seorang klien yang secara nyata telahdirugikan. Sebagai contoh, beberapa tahunyang lalu, tuntutan yang dilakukan oleh classaction melawan sebuah pemsahaan softwareyang secara terang-terangan melanggarproduk lain di mana nilai-dari paket individualditentukan berdasar isinya. Perusahaantersebut kemudian dituntut, oleh sebuah classaction, karena isl dari paket yang diberikantidak penuh mengisi kardusnya. (2) Situasitersebut, kemudian diperbaiki dengan merevisiperaturan agar lebih hati-hati dalammenulisnya. Sementara itu, beberapapemsahaanhamsmembayarbiaya pengadilanyang sangat besar. Batasan waktupenggunaan peraturan lamaatas internetakanmenimbulkan kemungkinan sengketa class

65

action yang tidak adil dan hal ini hanya akanmenimbulkan permasalahan satu lagi. Jikapemerintah memang akan melakukan revisiatas peraturan lama yang akari digunakanpada internet, akan lebih balkjika merevisiseti-ap bagian yang cukup masuk akal, daripadamelakukan revisi secara keseluruhan ataslegislative act dengan sekedar melakukanpemyataan yang terkaitdengan intemet.

Contoh spesifik atas apa yang terjadi diCalifornia, di mana undang-undang tersebutdiamandemenkan pada tahun 1998menyatakan:'̂

"Setiapbentuksolicitation, transaksi ataukomunlkasi lain yang dilakukan melaluiinternet, seperti yang didefiniskan padaSection 17538, dibiarkan tetap tidak sahjika dianggap tidak sah menurut Chapter5 (terkait dengan Section 17200), atau,Chapter 6,5 (terkait dengan Section17350),Chapter7 (terkait dengan Section17360) dari Part 3, untuk solicitation,transaksi atau semua bentuk komunikasi

yang dilakukan secara pribadi, melaluiemail, melalui telephon atau denganmenggunakan alat komunikasi lainnya."

Setelah membaca bagianyang tertera dariperaturan yang ada, muncul berbagai macamkesulitan karena sebagian besar dariperaturan ini hanya menangani praktik-praktiktertentu. Dengan mengatakan jika praktik-praktik tersebut dapat dianggap ilegal diinternet, maka akan sangat penting untukmenafsirkan ulang bagian yang tertulis jauhsebelum intemet lahir, dengan maksud agarperaturan ini dapat langsung diaplikasikan diintemet.

''Ibid

Masalah lain yang muncul adalah plhaklegislator, menekankan beberapa isu ataspraktik-praktik tertentu di intemet yang dilakukanoleh paraaktivis konsumen, membuat undang-undang yang membatasi praktik-praktiktersebut, tanpamenyadari, peraturan-peraturantersebut telah didesain untuk membatasipraktik-praktik offline yang telah dilaksanakanmenurut undang-undang. Teknologi baru dapatlebih memperhatikan lagi pada masalah-masaiah yang sebelumnya pemah mengemuka.Setidaknya seorang pelaku hukum telahmenyatakan jika pemisahan kekuatan doktrinberarti terserah dari pengadilan yang akanmemutuskan secara konstituslonal (yangmemang benar) dan pihak leglslatif dapatmengabaikan keputusan itu (yang sangat-menakutkan). Kesenjangan keputusankonstituslonal atas peraturan yang diajukannantinya hanya akan mengarah padapersengketaan yang lebih besar, seharusnyasetiap isu secarakonsisten harus diselesaikansetiap peraturan yang tidak sesuaitelah berakhir.

Dengan menempatkan peraturan lamapada internet seolah sebuah doktrin yangmemang harus dilaksanakan. tetapi dalampraktlknya hal seperti ini membutuhkan usahayang besar untuk menghindari menciptakanhukum yang tidak becus dari intrepretasi yangsangat berarti ketika diaplikasikan padainstansi tertentu dan harus sangat mungkinuntuk diaplikasikan dengan baik padasengketa yang tidak adil.

Dengan melihat pada perkembanganpenerapan hukum diAmerika Serikatterhadapteknologi baru, maka dapat ditarik kesimpulanbahwa penerapan hukum di Amerika Serikat


Budi.Agus Riswandi. Aspek Perlindungan Hukum...

pun sebagai basis pengembangan internet,temyata tidak melakukannya dengan sekaligusmembuat hukum baru, tetapi caranya tidakiain dengan cara bertahap.Artinya hukum yanglama tetap diterapkan yang disesuaikandengan perkembangan teknologi baru, di sisiiain hukum teknoiogi yang baru apabila suiitdisesuaikan dengan hukum iama, makadibuatiah hukum baru. .

Pendapat ini diperkuat dengan muncuinyatiga pendapat hukum yang berkembangberkaitan dengan penerapap hukum internet.Pendapat pertama secara totai menoiaksetiap usaha untuk membuat aturan hukumbagi aktivitas-aktivitas di internet yangdidasarkan atas sistem hukum tradisionai/

konvensionai. Mereka beraiasan bahwa

internet yang iayaknya sebuahsurgademokrasi(democratic paradise) yang menyajikanwahana bagi adanya iaiu-iintas ide secarabebas dan terbuka tidak boieh dihambat

dengan aturan yang didasarkan atas sistemhukum tradisionai yang bertumpu padabatasan-batasan teritoriai. Dengan pendirianseperti ini, makamenurut pendapatini internetharus diatur sepenuhnya oieh sistem hukumbaru yang didasarkan atas norma-normahukum yang baru pula yang dianggap sesuaidengan karakteristik yang meiekat padaintemet. Keiemahan utama dari kelompok iniadaiah mereka menaflkan fakta, meskipunaktivitas internet itu sepenuhnya beroperasisecara virtuai, namun masih tetap meiibatkanmasyarakat (manusia) yang hidup di dunia maya.

Sebaiiknya, pendapat keduaberpendapatbahwa penerapan sistem hukum tradisionaiuntuk mengatur aktivitas-aktivitas di internetsangat mendesak untuk diiakukan, tanpaharus menunggu akhir dari suatu perdebatanakademis mengenai sistem hukum yang

paiing pas untuk mengatur aktivitas di"internet. Pertimbangan pragmatis yangdidasarkan atas meiuasnya akibat yangditimbulkan oieh internet memaksa untuk

segera membentuk aturan hukum mengenaihai'tersebut. Untuk itu semua yang paiingmungkln adaiah dengan mengapiikasikansistem hukum tradisionai yang saat ini beriaku.Keiemahan utama pendapat ini merupakankebaiikan dari pendapat pertama yaitu merekamenaflkan fakta bahwa aktivitas-aktivitas diinternet menyajikan realitas dan persoaianbaru yang merupakan fenomena khasmasyarakat informasi yang tidak sepenuhnyadapatdirespon oieh sistem hukum tradisionai.

Pendapat ketiga tampaknya merupakansintesis dari kedua pendapatdi atas. Merekaberpendapat bahwa aturan hukum yangmengaturmengenai aktivitas di internet harusdibentuk. secara evoiutif dengan caramenerapkan prinsip-prinsip common law yangdiiakukan secara hati-hatj dan dengan rhenitik-beratkan kepada aspek-aspek tertentu dalamaktivitas cyberspace yang menyebabkankekhasan dalam transaksi-transaksi di intemet.

Pendapat ini memiiiki pendirian cukupmoderat dan realistis, karena memang adabeberapa prinsip hukum tradisionai yangmasih dapat meresponpersoaian hukum yangtimbui dari aktivitas intemet di samping jugafakta bahwa beberapa transaksi di internettidak dapat sepenuhnya direspon oieh sistemhukum tradisionai.

Berdasarkan pada pendapat-pendapat inianaiisis yang akandiiakukan berkaitan dengantiga permasalahan hukum yang dikaji dalamperlindungan hukum bagi nasabah dalamsistem pembayaran internet, maka pdlanyaakan memakai pada pendapat yang ketiga.

67

Pelaksanaan Kontrak PembayaranElektronik

Pada prinsipnya kontrak adalahserangkaian'janji yang dibuat para pihakdalam kontrak. Kontrak adalah janji{promises). Atas dasar itu, Subekti"mendefinisikan kontrak sebagai peristiwa dimana seseorang beijanji kepada orang lainatau di mana dua orang saling berjanji untukmelaksanakan sesuatu.

Janji sendiri merupakan pemyataan yangdibuat oleh seseorang kepada orang lain yangmenyatakan suatu keadaan tertentu dari affairexist, atau akan melakukan suatu perbuatantertentu.'® Orang terikat pada janjinya sendiri,yakni janji yang diberikan kepada pihak laindalam perjanjian. Janji itu mengikat dan janjiitumenimbulkan utang yang harus dipenuhi.'®

Bab il Buku Hi Kitab Undang-UndangHukum Perdata (KUHPerdata) Indonesiamenyamakan kontrak dengan perjanjian ataupersetujuan. Hal tersebut secara jeias teiiihatdaiamjudul BabII Buku Hi KUHPerdarta, yakni"Perikatan yang Lahir dari Kontrak atauPersetujuan.

Pasal 1313 KUHPerdata menyatakanbahwa perjanjian adalah suatu perbuatandengan mana satu orang atau lebihmengikatkan dirinya terhadap satu orangataulebih lainnya. Pengertian perjanjian yangdiberikan oleh ketentuan inl ternyata

mempunyai kelemahan. Menurut Abdul KadirMuhammad keiemahan-kelemahan itu antara

lain meliputi;'̂

1. Hanya menyangkut sepihak saja. Halini diketahui dari perumusan "satuorang atau lebih mengikatkan dirinyaterhadap satu orang atau lebihlainnya." Kata kerja mengikatkan

' sifatnya hanya datang dari satu pihaksaja, tidak dari kedua belah pihak.Seharusnya perumusan itu "salingmengikatkan diri." Jadi ada konsensusantara pihak-pihak.

2. Kataperbuatan mencakup juga tanpakonsensus. Dalam pengertian"perbuatan" termasuk juga tindakanmelaksanakan tugas tanpa kuasa(zaakwaameming), tindakan melawanhukurn (onrechtmatige daad) yangtidak mengandung suatu konsensus.Seharusnya dipakai kata persetujuan.

3. Pengertian perjanjian terlalu luas.Pengertian perjanjian dalam pasaltersebutterlalu !uas,karenamencakupjuga pelangsungan perkawinan, janjikawin, yang diatur dalam lapanganhukum keiuarga. Padahal yangdimaksud adalah hubungan antaradebitur dan kreditur dalam lapanganharta kekayaan saja. Perjanjian yangdikehendaki oleh buku ketiga

'̂ Subektl. 1984. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intremasa. Him 36.'®A.G. Guest, (ed). 1979. Anson's/awof Co/itract. OxfordiClarendon Press. Him 2.'®J. Satrio. 1995. Hukum Perikatan, Perikatan yang LahirdariPerjanjian, Buku II. Batidung: Citra

Aditya Bakti. Him 146."Abdul Kadir Muhammad. 1992. Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti. Him. 78. Lihat juga

Merlam Darus Badrulzaman. 1994. Aneka Hukum Bisnis. Bandung: Alumni. Him. 18.

68 JURNAL HUKUM. NO. 16 VOL 8. MARET2001:58 - 91

BudiAgus Riswandi. Aspek Pedindungan Hukum...

KUHPerdata sebenarnya hanyalahpeijanjian yang bersifat kebendaan,bukan perjanjian yang bersifatpersonal.

4. Tanpa menyebut tujuan. Dalamperumusan pasal itu tidak disebutkantujuan mengadakan perjanjian,sehlngga pihak-pihak mengikatkandiri itu tidakjelas untuk apa.

Dikatakan tidak lengkap, karena deflnisitersebut hanya mengacu kepada perjanjiansepihak saja. Hal ini terlihat dari rumusankalimat "yang terjadi antara satu orang ataulebih mengikatkan dirlnya kepada 'satu orangatau lebih. Mengingat kelemahan tersebut, J.Satrio mengusulkan agar rumusan dirubahmenjadi; ataudimanakeduabelahpihaksalingmengikatkan d/nV®

Dikatakan terlalu luas, karena rumusan:suatu perbuatan hukum dapat mencakupperbuatan hukum (zaa/cwaarr?em/ng), danperbuatan melawan hukum {onrechtmati-gedaad). Suatu perbuatan melawan hukummemang dapat timbu! karena perbuatanmanusia dan sebagai akibathya timbul suatuperikatan, yakni adanya kewajiban untukmeiakukan transaksi tertentu yang berwujudganti rugi kepada orang yang dirugikan.

Perbuatan melawan hukum jelas tidakdidasarkan atau timbul dari perjanjian.Perjanjian kawin dalam hukum keluarga atauperkawinanpun berdasarkan rumusanperjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdatatersebut dapat digolongkan sebagaiperjanjian."

J. Satrio '̂ membedakan perjanjian dalamarti luas dan sempit. Dalam arti luas, suatuperjanjian berarti setiap perjanjian yangmenimbulkan akibat hukum sebagai yangdikehendaki (ataudianggap dikehendaki) olehparapihak, termasuk didalamnya perkawinan,perjanjian kawin, dan !ain>lain. Sedangkandalam arti sempit, perjanjian hanya ditujukankepada hubungan-hubungan hukum dalamlapangan harta kekayaan saja sebagaimanadiatur Buku III KUHPerdata.

Dalam upaya memperbaiki kelemahandefinisi di atas, Pasal 6213 ayat (1) KitabUndang-Undang Hukum Perdata Belanda(BW Baru) mendefenisikan perjanjian sebagaisuatu perbuatan hukum yang terjadi'antarasatu orang atau lebih mengikatkan dirlnyakepada satu orang atau lebih atau di manakeduanya saling mengikatkan dirinya."

• Di dalam sistem common law ada

pembedaan antara contract dan agreement.

'® J. Satrio. 1995. Hukum Perikatan, Perikatan yangLahirdari Perjanjian, Buku l. Bandung: CitraAditya Bakti. Him 27.

"/b/d. Him 24.

"Mariam Darus Badrulzaman. Op.Cit. Him 18.2'J. Satrio. Op.C/f. Him 28-30." Naskah aslinya menyebutkan:"Een overeenkomst in de zijn van dze titel isn een meerzijdige

rechtshandeling, waarbij een ofmeerpartijen jegens een ofmeerandereeen verbintenis aangaan". LihatR.J.Q Klomp (red). 1997. Burgerlijk Wetboek, Boken 1 t/m 8.Ars Aequi Libri, nijmegen. P.P.C. HaanappeldanEjan Mackaay menerjemahkannya kedalam bahasa Inggris sebagai berikut: Acontractinthissense ofthistitle is a multiltaraijuridical act whreby one ormorepartiesassume an obligation toward one or moreother

69

Semua kontrak adalah agreement, tetapitidaksemua agreement adalah kontrak." AmericanRestatement • of Contract {second)mendefinisikan kontrak sebagai a promise orset ofpromisesforthebreach ofwhich thelawgive a remedyor theperformance ofwhich thelawinsome why recognized a duty}* Substansidefinsi kontrak di atas adalah adanya mutualagreement atau persetujuan (assent) parapihak yang menclptakan kewajiban yangdllaksanakan atau kewajiban yang memllikikekuatan hukum."

Agreement sendirl merupakan a comingtogetherofmind; a coming together in opinionor determination; the comming togetherinaccordoftwo mindson a givenproposition...Theunionon two or more minds in a thingdone orto be done; a mutual assents to do thing ...agreementis a broaderterme.g. an agreementmight lack an eseential elementofcontract.^

Agreement atau persetujuan dapatdipahami sebagai suatu perjumpaan nalar,yang lebih merupakan perjumpaan pendapatatau ketetapan maksud. Persetujuan adalahperjumpaan dari dua atau lebih nalar tentangsuatu hal yang telah dilakukan atau akandliakukan. Secara lebihluas persetujuan dapatditafsirkan sebagai suatu kesepakatan timba!baiik untuk melakukan sesuatu.

Dengan demikian agreement merupakanesensi kontrak. Agreement mensyaratkanadanya offerdan acceptance oleh para pihak."Offer sendiri menurut American Restatement

Contract (second), adalah manifestasi kehendakuntuk mengadakan transaksi yang dilakukanagar orang lain tahu bahwa persetujuan padatransaksi itu diharapkan dan hal itu akanmenutup transaksi itu.Âdapun acceptanceadalah manifestasi dari persetujuan pihakoffere (orang menawarkan) terhadap penawaranyang bersangkutan. Singkatnya offer danacceptancesepadan dengan Istilah ijab dankabul. Prinsip semacam ini di Indonesiadikenal sebagai prinsip persesuaian kehendak.

Persyaratan Perjanjian menurut Pasal1320 KUHPerdata. Pasal 1320 KUHPerdata'menentukan adanya 4 (empat) syaratsahnyasuatu perjanjian. yakni:1. sepakat bagi mereka yang mengikatkan

dirinya;2. cakap untuk membuat suatu perikatan;3. suatu hal tertentu; dan4. suatu sebab (causa) yang halal.

Persy^tan tersebutdi atasberkenaan balkmengenai subyek maupun obyek perjanjian.Persyaratan yang pertama dankedua berkenaandengan subyek perjanjian. Sedangkan

parties. Lihat P.P.P. Haanappel dan Ejan Makaay. 1990. Nieuw Nderlands Burgerlijk Wetboek, HetVermogenrechts. Deventer: Kluwer. Him 325.

"Walter Woon. 1995.Basic Business Lawin Singapore. New York: PrenticeHall. Him 27." Ronald A. Anderson. 1987. Business Law. Ohio: South-Western Publishing Co,Cincinnati. Him 186." Ibid.

"Budiono Kusumohamidjojo. 1998. Dasar-DasarMerancang Kontrak. Jakarta: Grasindo. Him 5." CatherineTay Swee Kian dan Tang See Chim. 1993. Contract Law. Singapore: Times Books

International. Him 20.

"Henry R. Cheseeman. 1995. BusinessLaw: The Legal, Ethical, andInternational Envlrontment.New Jersey:Prentice Hall Engelwood Cliffs. Him 168.


BudiAgus Riswandi. Aspek Periindungan Hukum...

persyaratan yangketigadankeempatberkenaandengan obyek peijanjian.

Pembedaan kedua persyaratan tersebutdikaitkan pula dengan masalah batal demihukumnya {nieteg - nulland vold= void ab Ini-tio) dan dapat dibataikannya {vemletigbaar=voidable). Perjanjian yang batal demi hukumadalah perjanjian yang sejak semula sudahbatal. hukum menganggap perjanjian tersebuttidak pemah ada. Sedangkan perjanjian yangdapat dibatalkan adalah sepanjang perjanjiantersebut belumatau tidak dibatalkan pengadilan,maka peijanjian yang bersangkutan masih terusberlaku.

Pakar hukum Indonesia umumnyaberpendapat bahwa apablla persyaratansubyektif perjanjian (kata sepakat dankecakapan untuk melakukan perikatan) tidakdipenuhi tidak mengaklbatkan batainyaperjanjian, tetapl hanya dapat dibatalkanmelalul putusan pengadilan. Sedangkanapabila persyaratan yang menyangkut obyekperjanjian {suatu hal tertentu dan adanyacausahukum yang halal) tidak dipenuhi, makaperjanjian tersebut batal demi hukum.

A. Kata Sepakat

Kata sepakat di dalam perjanjian padadasamyaadalah pertemuan ataupersesuaiankehendak antara para pihak di dalamperjanjian. Seseorang dikatakan memberikan

persetujuannya atau kesepakatannya(toesfemm/ng) jika ia memang menghendakiapa yang disepakati.^

Mariam Darus Badrulzaman melukiskan

pengertian sepakat sebagai persyaratankehendak yang disetujui (oiêreenstemendewilsverklaring) antar pihak-pihak. Pemyataanpihak yang menawarkan dinamakan tawaran(offerfe). Pemyataan pihak yang menerimapenawaran dinamakan akseptasi {accceptaê).^

Dengan demikian, penawaran danakseptasi merupakan unsur yang sangatpenting dalam menentukan lahirnya perjanjian. Namun demikian, KUHPerdata Indonesia, bahkan KUHPerdata Negeri Belanda(Baru) sendiri tidak menjelaskan atau tidakmemberikan patokan sejauhmana suatupenawaran dan/atau akseptasi itu mengikat. '̂Artikel 217 ayat (2) BW Baru Belanda hanyamenyebutkan; Ben overeen/comsf komt totstand door sen aanbood en de aanvaardingdaarvan.^^

Mengingat tidak adanya definisi penawarantersebut, Rutten mendefinisikan penawaransebagai suatu usul untuk menutup perjanjianyang ditujukan kepada pihak lawan janjinya,usul mana telah dirumuskan sedemikian rupasehingga penerimaan usul itu langsungmenimbuikan perjanjian.^^ '

Pemyataan kehendak tersebut harusmerupakan pemyataan bahwa ia menghendakitimbulnya hubungan hukum'. Keses'uaian

®J. Satrio. 1995. Op.Cit Bandung: Citra Adiyta Bakti. Him 164.^Mariam Darus Badrulzaman. 1994. Op.Cit Bandung: Alumni. Him 24.

Jatrio. Op.Cit.Him 166." Terjemahan bahasa Inggrisnya adalah: Acontract isformed by an offer and its acceptance. Lihat

terjemahan BW Baru dalam Bahasa Inggris dan Perands, P.P.C. Haanappel dan Ejan Mackaay. 1990. NieuwNederlandsBurgerlijk Wetboek: Met Vermogenrechts. Deventer: Kluwer.

Satrio. Op.C/t.Him 166.

71

kehendak-antara dua saja belum melahirk.anperjanjian, karena kehendak tersebut harusdinyatakan, harus nyata bagi pihak yang lain,dan harus dapat dimengerti oleh pihak lain.Apabila pihak yang Iain tersebut telahmenyatakan menerima atau menyetujuinya,maka timbullah kata sepakat.

Dengan demikian, orang dapatmengatakan bahwa suatu pemyataan adalahsuatu penawaran apabila hai itu sampai padaorang yang diberikan penawaran, sedangpemyataan itu sendiri harusiah diartikansebagai suatu tanda yang dapat diketahul dandimengerti oleh lawan janjinya. Konsekuensinya,jika terjadi karenapenawaran itu ditenma secarakeliru —ada akseptasi yang menyimpang daripenawarannya— maka pada dasarnya tidaklahir peijanjian.^^

• J. Satrio menyebutkan ada beberapa caramengemukakan kehendak tersebut, yakni:^

1.

2.

3.-

4.

secara tegas;secara tertulis;a. dengan akte otentikb. dengan akte di bawah tangansecara lisan;

'dengan tandasecara diam-diam. •

Sekalipun undang-undang tidak secarategas mengatakan, tetapi dari ketentuan-

Him 176.

^/b/d.Hlm183.^ Ibid.

^nbid. Him 184.J. Satrio. Op.Cit Him 166.

^/b/d. Him 176.

2^/b/d. Him 183. •36 /b/d.'3^/b/d. Him 184.

Mariam Darus Badrulzaman. Op.Cit Him 24.

ketentuan yang ada, antara lain Pasal 1320 joPasal 1338 KUHPerdata; dapat disimpulkanbahwa pada asasnya, kecuali ditentukan Iain,undang-undang tidak menentukan cara orangmenyatakan kehendak.^®

Contoh pemyataan kehendak yangdinyatakan dengan tanda-tanda dapat dilihatdalam proses pelelangan, orang dapatmenyatakan persetujuan atauketidaksetujuannya hanya dengan melakukangerakan tubuh balk melalui tangan ataupunkepala.

Seseorang yang menjual barang melaluimesin otomatis diam-diam menawarkan suatu

barang. Dengan diam-diam ia menyatakankehendaknya. Demikian pula tukang becaknyayang mengayuh becaknya menyusuri jalan,-diam-diam menawarkan perjanjian pengang-kutan. Yang dinamakan diam-diam menyatakankehendaknya bisa meliputi baik menawarkanmaupun akseptasinya, dan karenanya adakemungkinan bahwa suatu perjanjian terjadikarena ditutup secara diam-diam oleh parapihak.2'

Berkaitan dengankesepakatan dan lahimyaperjanjian, Mariam Darus Badrulzaman menge-mukan beberapa teori mengenai lahirnyaperjanjian tersebut.^®

72 JURNALHUKUM. NO. 16 VOL 8. MARET 2001:58 - 91

Budi AgusRiswandi. Aspek Pedindungan Hukum...

1. Teori kehendak [wilstheorie) mengajarkanbahwa kesepakatan terjadi pada saatkehendak pihak penerima dinyatakan,misalnya dengan menuliskan surat;

2. Teori pengiriman [verzendtheorie)mengajarkan bahwa kesepakatan terjadipada saat kehendak yang dinyatakan itudikirim oleh pihak yang menerimatawaran;

3. Teori pengetahuan {vememingstheorie)mengajarkan bahwa pihak yangmenawarkan seharusnya sudah mengetahuibahwa tawarannya sudah diterima; dan

4. Teori kepercayaan {verirowenstheorie)mengajarkan bahwa kesepakatan ituterjadi pada saat pemyataan kehendakdianggap layak diterima oleh pihak yangmenawarkan.

Suatu perjanjian dapat mengandungcacat kehendak atau kata sepakat dianggaptidak ada jika terjadi hai-hal yang disebut dibawah ini, yaitu:

adanya kesesatan atau kekeiiruan{dwalingy,

2. adanya paksaan [dwang);• 3. adanya penipuan (bec/rog); dan4. daiam perkembangan lebih lanjut,

dikenal pula cacat kehendak yanglain, yakni penyalahgunaan keadaan{mis-bruik van omstandigheiden)^^

Jadi, sekarang ini dikenal adanya enipatkeiompok bentuk cacat kehendak.

Menurutdoktrin danyurisprudensi, temyataperjanjian-perjanjian yang mengandung cacatseperti itu tetap mengikat para pihak, hanyasaja, pihak yang merasakan telah memberikanpemyataan yang mengandung cacat tersebutdapat memintakan pembataian perjanjian.Sehubungan dengan ini, Pasal 1321 KUHPerdatamenyatakan;

"Jika di daiam suatu perjanjian terdapatkekhilafan, paksaan atau penipuan, makeberarti di daiam perjanjian itu terdapatcacat pada kesepakatan antar para pihakdan karenanya perjanjian itu dapatdibatalkan".

Persyaratan adanya kata sepakat daiamperjanjian tersebut di daiam sistem commonlaw dikenal dengan istiiah agreement atauassent. Section 23 American Restatement

(second) menyatakan bahwa hai yang pentingdaiam suatu transaksi adalah bahwa masing-masing pihak menyatakan persetujuannyasesuai dengan pemyataan pihak iawannya.

Esensi atau substansi kontrak adalahadanya mutual agreement atau esenf yangmenclptakan kewajiban untuk dilaksanakanatau kewajiban yang memiliki kekuatanhukum/" Agreement sendiri adalah a comingtogether ofmind; a coming together in opinionor determination; the coming together in accordoftwo minds on a given proposition...Theunion on two or moremindsin a thing done orto be done; a mutual assent to do thing ...agreement Is a broader term e.g. an agree-

J. Satrio. Op.Cit. Him 268. Lihat Juga Mariam Darus Badrulzaman. Op.Cit. Him 26.Ronald A. Anderson. 1987. Business Law, Ohio: South Westem Publiishing Co.Him 186.Lihat juga

Chaterine Tay Swee Kian dan Tang See Chim. 1993. Contract Law. Singapore: Times Books International.Him 20.

73

ment might lack an essential element of contracts^

Agreement 6apa{ dipahami sebagai suatuperjumpaan nalar, yang lebih merupakanperjumpaan atau ketetapan maksud.Persetujuan adalah perjumpaan daridua ataulebih naiar tentang suatu hal yang telahdllakukan atau akan dilakukan. Secara lebihluas, agreement dapat ditafsirkan sebagaisuatu kesepakatan timbal balik untuk melak-sanakan sesuatu. Agreement itu sendiri men-syaratkan adanya offer dan acceptance olehpara pihak.

Menurut American Restatement Contract

(second), offer adalah manifestasi kehendakuntuk mengadakan transaksi" yang dilakukanagar orang lain tahu bahwa persetujuan didalamtransaksl Itu diharapkan dan halitu akanmenutup transaksi tersebut.^^ Offer inladalahpernyataan mengenai syarat-syarat yangdikehendaki o/feror (pihak yang menawarkan)supaya mengikat. Jika tawaran itu diterimaoleh pihak offeree (pihak yang menerimatawaran) sebagaimana adanya. maka lahirlahperjanjian. Dengan perkataan lain, offermerupakan tawaran yang diajukan seseorangkepada pihak lawannya dengan suatu

pemberitahuan bahwa dia berkemauan untukterikat terhadap tawarannya.

Pihak offeror dapat menyampaikantawarannya tersebut kepada orang tertentu{particular persons) atau kelompok tertentu{group ofpersons) atau ke seluruh dunia{thewhole world).** Tawaran yang ditawarkankepadaorang tertentu, misalnya Amenawarkanuntuk menjual mobllnya kepada B denganharga dinyatakan. Suatu tawaran bolehdilakukan terhadap kelompok tertentu, setiapanggota kelompok tersebut boleh menerima,karena tawaran itu hanya terbuka bagi anggotakelompok tersebut. Kadang-kadang suatutawaran dilakukan ke seluruh dunia di mana

pemilik menawarkan hadiah kepadasiapa sajayang dapat menemukan atau mengembalikan'burung Kenarinya yang hilang.^

Tidak semua penawaran memllikikonsekuensi hukum. Ada beberapa penawaranyang tidak termasuk penawaran dalam artihukum sebagaimana dijelaskan di bawah ini;^

1. Ajakan untuk MelayanI Semata

Ini adalah suatu indikasi bahwa seseorangberkehendak untuk melakukan perundingan,tetapi tidak berkehendak untuk terikat dengan

. '̂Budlono Kusumohamidjojo. 1988. Dasar-DasarMerancangKontrak. Jakarta: Grasindo. Him 5.^^ransaksi adalah suatu tindakan yang menimbulkan tlndakan timbal balik atau penyelenggaraan bisnis.

Transaksl juga mancakupunsur-unsurmerundingkan.mengelola, memproses sesuatu yang telah diputuskan.Transaksi adalah sesuatu yang telah terjadi, di mana suatu kausa (sebab) tindakan telah timbul. Suatu transaksihanya dapattimbul apabila adapersetujuan diantara para pihak. Lihat Ibid. Him 4.

^Henry R. Cheseeman. 1995. Bus/nessLaw: The Legal, Ethical, and International Environment.NewJersey: Prentice Hall. Him 168.

*^Roberth Upex. 1991.Davies on Contract. London: Sweet&Maxwell. Him 7.^®S.B. Marsh dan J.Soulsby. 1978. Business Law. McGraw-Hill Book Co. Sebagaimana diterjemahkan

Abdul Kadir Muhammad. Op.Cit. Bandung: Alumni. Him 108.«Ibid.



syarat-syarat yang disebutkan. Daftar barangdagangan atau suratedaranyangmengiklankanbarang-barang untuk dijual mempakan ajakansemacam itu. Cara yang sama juga berlakuapabila suatu perusahaan besar mengundangpara penawar untuk menyediakan barang ataujasa.

Suatu selebaran perusahaan yangmengundang penanam modal untuk membellsahamnya. juga merupakan ajakan untukmelayani dan bukan suatu tawaran, sebabperusahaan tersebut masih dapat menolakmembagikan sahamnyakepadamereka yangmengajukan permohonan untuk memperolehnya.

Pada umumnya apabila seseorangmenunjukkan bahwa berkehendak untukberhubungan dengan seseorang seperticontoh di atas tadi, ini akan diperlakukansebagai ajakan untuk melayani semata-mata. Seballknya.akan menjadi suatu situasiyang tidak mungkin misalnya, jlka suatu iklanuntuk menjual sebuah mobll diadakan"sebagai tawaran tetap, 20 penerimaan yangmasuk. Hanya dalam hal dimana pemasangiklan dengan jelas bermaksud untuk terikat,iklan itu akan diperlakukan sebagai tawarantetap. Mungkin contoh ajakan paling tepatadalah barang-barang dalam etalase tokoyang disertai label harga yang ditempelkan.Pelayan toko tidak berusaha untuk menjualbarang-barang itu. Barang-barang tersebuthanya dipamerkan untuk menarik calonpembeli untuk membell barang yang bersang-kutansesuai dengan harga yang diperlihatkan.Pelayan tokoselalu dapat menolak, walaupundengan jelas la jarang berbuat hal yangdemikian.

2. Isapan-Jempol atau Bualan Semata

Dalam hal ini tidak seorangpunyangakanmemperhatikan secara serius, seperti merekyang tertera pada paket bahwa "merek Xmencuci paling bersih" tidak dianggapsebagaitawaran tetap. Dalam perkara CarwHI v Carbolic SmokeBall, para tergugat mengiklankanbahwa mereka akan membayarsetiap orangyang terkena influenza setelah memakai bola-bolaasap mereka,dan sebagai bukti kejujuranmereka, mereka telah menyediakan uangsebesar 1.000,00 found di sebuah bank. Ny.Carwill mengikuti petunjuk mereka, tetapimasih terkenainfluenza, danakhlmya menuntutganti rugi sebasar 100,00 found. Pengadilanmemutuskan bahwa iklan tersebut adalah

tawaran. Orang bisa teitarik dan menerimajanji itu secara serius, dan menganggappemasang iklan tersebut itu berrfiaksud untukterikatdengansyarat-syaratyangdinyatakannyaitu.

3. Pernyataan Kehendak

Pernyataan kehendak juga tidakbermaksud membentuk dasar peijanjian, danbukan suatu tawaran. Dalam perkara HarrissVNickerson, suatu jual lelang diiklankan dankemudian dibatalkan. Penggugat yang telahberangkat ke tempat pelelangan itu menuntutongkos perjalanannya sebagai ganti rugi.Gugatannya tidak dikabulkan pengadilan,karena iklan itu bukanlah tawaran yang dapatditerimanya dengan melakukan perjalanan itu.

4. Semata-mata Memberikan Informasl

Dalam perkara Harvey vFacey, penggugatmengirim telegram yang islnya; Maukah andamenjual kepada kami Bumper Hall pendengan harga terendah? Jawabannya: Harga

75

terendah 900 found. Menurut pengadilan,Jawaban tersebut oleh pengadilan dianggaphanyasebagai jawabanterhadap permohonanuntuk memperoleh informasi, bukan suatutawaran yang dapat diterima.

Bila suatu penawaran ditentukanberakhimya, maka penawaran akan berakhirsesuai dengan jangkawaktu yang ditetapkan.Namun demikian, selama jangka waktu yangditetapkan itu belum tiba. dan pihak yangditawarkan [offeree) belum menyatakanpenerimaannya, makapihak yangmenawarkan[offerer] dapat menariknya'.^'Apabilapenawaran tidak disertai jangka waktuberakhimya. maka penawaran akan berakhirsebatas waktu yang layak yang bergantungpada jenis peijanjian dan putusan hakim. TheUniform Commercial Court Code (UCC) section 2-205 menetapkan bahwa penawaranseorang pedagang [merchant)dengan tertuiisdan ditandatangani, maka penawaran itu tidakdapat ditarik kembaii untuk jangkawaktu yangditetapkan atau tidak ada jangka waktu yangditetapkannya, maka penawaran itu tidakdapat ditarik untuk jangka waktu yangsepatutnya yang daiam setiap peristiwa tidakboleh meiebihi jangka waktu tiga bulan.^

Penawaran selalu dapat ditarik kembaiisetiap saat asai saja beium ada penenmaan[acceptance) dari pihak iawan. AmericanRestatement Contract [second) teiahmendefinisikan penerimaan [acceptance)

sebagai manifestation ofassent by the offereeto the term of the offer in manner invited or

require bythe offeras measured by the objective theory of contract.*^ Sir William Ansonsecara lebih singkat juga merumuskanpenerimaan sebagai ekspresi yang diiakukandengan kata-kata atau tingkah iaku daripersetujuan terhadap term dari penawarandeiigan cara yang digambarkan ataudibdiasian oMi p±iakyangmenawarfan."

Cara [manner) penerimaan dapatdiiakukan dengan perkataan iisan, atautulisan, dapat puia dengan perbuatan daripihak yang ditawari untuk meiaksanakanperbuatan khusus yang diperiukan oleh pihakyang menawarkan. Persetujuan yang berupasikap semata-mata tidakiah cukup, juga tidak*mungkin daiam hukum inggris meiepaskanpenerimaan itu sama sekaii. Harus ada suatuperbuatan penerimaan yang positif, dan diamsemata tidakiah cukup.^^

- Daiam perkara Felhouse v Bindley,perundingan terjadi mengenai harga seekorKuda. Penggugatakhimyamenuiis"kalau sayatidak mendengar lebih banyak tentang dia,saya perhitungkan Kuda milik saya seharga30.15 found. Tergugat tidak menjawab.Pengadilan memutuskan bahwa walaupun iateiah bermaksuduntukmenerima dan menjuaipada harga tersebut, diam tidak menjawat) itutidak dapat dianggap sebagai penerimaan,dan oleh karenanya tidak terjadi perjanjianjuai-beii.®^

'̂Harldjan Rusli. 1993. Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law. Jakarta: Pustaka SinarHarapan.HIm 55.

. «/£)/</.^®Henry C. Cheseeman. Op.Cit. Him 177."A. G. Guest, (ed). 1979. Anson's Lawof Contracf. Oxford: Clarendon Press. Him 34.

Abdul KadirMuhammad. Op.Cit.Him 115.«Ibid.

76 JURNAL HUKUM. NO. 16 VOL 8. MARET 2001:58 - 91

Budi Agus Riswandi. Aspek Periindungan Hukum...

Secara umum pengadilan common lawtidak ingin membebankan pihak yangmenerima penawaran untuk membeiitahukanpengiriman penerimaannya, tetapi apabiiapihak yang menerima penawaran menyadaribahwa pengiriman yang dilakukannya tidakdapat diketahui pihak yang menawarkan.maka pihak yang menerima penawarannyaharus memberitahukan kepada pihak yangmenawarkan apa yang dilakukannyasehubungan dengan penerimaan dari pihakyang menawarkan itu.®'

B.Kecakapan untuk Membuat Perikatan

Syarat sahnya perjanjian yang keduamenurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah

kecakapan untuk membuat perikatan (omeene verblntenis aan te gaan). Di sini terjadipercampuradukan penggunaan istilah perikatan dan perjanjian.

Dari kata "membuat" perikatan danperjanjian dapat disimpulkan adanya unsur"niat" (sengaja). Hal yang demikian itu dapatdisimpulkan cocok untuk perjanjian yangmerupakan tindakan hukum. Apalagi karenaunsur tersebut dicantumkan sebagai unsursahnya perjanjian, maka tidak mungkin tertujukepada perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut J. Satrio, istilah yang tepatuntuk menyebut syaratnya perjanjian yangkedua ini adalah: Kecakapan untuk membuatperjanjian.®^

Pasal 1329 KUHPerdata menyatakanbahwa setiap orang adalah cakap untukmembuat perjanjian, kecuali apabiia menurut

undang-undang dinyatakan tidakcakap.Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa adabeberapa orang tidak cakap untuk membuatperjanjian, yaknl: • ^

1. orang yang belum dewasa;2. mereka yang ditaruh di bawah

pengampuan; dan3. orang-orang perertipuan, dalam hal-hal

yangditetapkan oleh undang-undang danpada umumnya semua orang kepadasiapa undang-undang telah melarangmembuat perjanjian tertentu.

Seseorang dikatakan belum dewasamenurut Pasal 330 KUHPerdata jika belummencapal umur21 tahun. Seseorang dikatakandewasa jika telah berumur 21 tahun atauberumur kurang dari 21 tahun, tetapi telahmenikah.

Dalam perkembangannya, berdasar Pasal47 dan 50 UU No. 1 Tahun 1974 kedewasaan

seseorang ditentukan bahwa anak berada dibawah kekuasaan orang tua atau wall sampaiumur 18 tahun.

Selanjutnya Mahkamah Agung melaluiPutusan No. 447/Sip/1976tanggal 13 Oktober1976 menyatakan bahwa dengan berlakunyaUU No. 1 Tahun 1974, maka batas seseorangberada di bawah kekuasaan perwalian adalah18 tahun, bukan 21 tahun.

Dewasa Ini di Belanda kedewasaan jugaditentukan tidak iagi 21 tahun atau telahmenikah, tetapi 18 tahun atau telah menikah.Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 233;BW(Baru) Belanda yang menyebutkan: "Minder-jarigen zijn, zij, die de ouderdom van cahtien

"Haridjan Rusli. Op.Crt. Him 61-62. • - -Satrio. 1995. Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahirdari Perjanjian, Baku II. Bandung Citra

AdiytaBakti.Hlm2.

77

jaren niet hebben bereikt en met gebuwd ofgeregistreerdzip gewest ofmettoepassingvanartikel 253 ha meerderjarig zip verklaanf.Henry R. Cheseeman®^ menjelaskan bahwa didalam sistemcommon law. seseorang dikatakanbelum dewasa jika belum berumur 18 tahun(bagi wanita) dan 21 tahun (bagi pria). Namundalam perkembangannya, umumnya negara-negara bagian di Amerika Serikat telahmensepakati bahwa kedewasaan tersebutditentukan jika seseorangtelahberumur 18tahunyang beriaku balk bagi wanita maupun pria.

Seseorang yang telah dewasa dapat tidakcakap meiakukan perjanjian, jika yang bersang-kutan diletakkan dibawah pengampuan {curate-le atau conservatorship). Seseorang dapatdiletakkan di bawah pengampuan jika yangbersangkutangila, dungu{onnoozelheld^, matagelap {razemij}, lemahakal (zwakheid van ver-mogens) atau juga pemboros. Orang yangdemikian itu tidakmenggunakan akal sehatnya,dan oleh karenanya dapat merugikan dirinyasendiri.

Pengampuan tidak terjadi demi hukum.Pengampuan tersebut harus berdasarkanputusan Pengadilan Negeri dan diumumkandalam Berita Negara.

Berkaitan dengan perempuan yang telahbersuami dan meiakukan suatu perjanjian,Mahkamah Agung melalui Surat Edarannya(SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 menetapkanbahwa perempuan demikian itu tetap cakapmeiakukan perjanjian. Pasal 31ayat (2) UU No.ITahun 1974 menentukan hal yang sama.Pasal 31sub 2 UU No. Uahun 1974 menentukan

bahwa balk suami maupun isteri berhakmeiakukan perbuatan hukum.

" Henry R. Cheseeman. Op.CU. Him 197.«J. Satrio.Op.C/f. Him 41.

Seseorang yang telah dinyatakan pailitjuga tidak cakap untuk meiakukan perikatantertentu. Seseorang yang telah dinyatakanpailit untuk membuat perikatan yangmenyangkut harta kekayaannya. lahanyabolehmeiakukan perikatan yang menguntungkanbude! pailit, dan itu pun hams sepengetahuankuratomya.

C. Suatu Hal Tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketigaadalah adanya suatu hal tertentu (ee/ibepaaldonderwerp). Pasal 1333KUHPerdatamenentukan bahwa suatu perjanjian harusmempunyai pokok suatu benda {zaak) yangpaling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

Suatu perjanjian harus memiliki obyektertentu. Suatu perjanjian hamslah mengenaisuatu hal tertentu {certainty of terms), berartibahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dankewajiban kedua belah pihak. Barang yangdimaksudkan dalam perjanjian paling sedikitdapat ditentukan jenisnya.

Istilah barang dimaksud di sini apa yangdalam bahasa Belanda disebut sebagaizaak. Zaak dalam bahasa Belanda tidak

hanya berarti barangdalam arti sempit, tetapijuga berarti yang lebih luas lagi, yakni pokokpersoalan. Oleh karena Itu, obyek perjanjiantidak hanya bempa benda, tetapi juga bisabempa jasa.

J. Satrio menyimpulkan bahwa yangdimaksud dengan suatu hal tertentu dalamperjanjian adalah obyek prestasi perjanjian.Isi prestasitersebut hams tertentu atau palingsedikit dapat ditentukan jenisnya.®®


BudiAgus Riswandi. Aspek Periindungan Hukum...

KUHPerdata menentukan bahwa barangyang dimaksud tidak hams disebutkan, asalkannanti dapat dihitung atau ditentukan. Misalnyamengenai perjanjian "panen Tembakau darisuatu ladang daiam tahun berikutnya" adalahsah. Namun, perjanjian jual bell "Teh untukseribu mpiah" tanpa penjeiasaan lebih lanjut,hams dianggap tidak cukup jelas.

American Restatement Contract (second)section 33 menyatakan bahwa pokokperjanjian (term) menyatakan bahwa walaupunsuatu pernyataan dimaksudkan untukdianggap sebagai penawaran, hal ini belumdapat diterima langsung menjadi perjanjian,bila pokok perjanjian tidak tentu.

Black Law Dictionary mendeMskan termsebagai persyaratan, kewajiban, hak, harga,dan Iain-Iain yang ditetapkan dalam perjanjiandan dokumen. American RestatementContract (second) section 33 sub section 2menjelaskan bahwa biia pokok perjanjian itumencakup dasar untuk menyatakan adanyawanprestasi dan untuk memberikan ganti mgiyang layak.

D. Kausa Hukum yang Halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempatadalah adanya kausa hukum yang halal. Katakausa yang diterjemahkan dari kata oorzaak(Belanda) atau causa (Latin) bukan berartisesuatu yang menyebabkan seseorangmembuat perjanjian, tetapi mengacu kepadaisi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnyadalam perjanjian jual bell, isi dan tujuan ataukausanya adalah pihak yang satu menghendakihak milik suatu barang, sedangkan pihaklainnya menghendaki uang.

Berdasarkan penjelasan di atas, makaapabila seseorang membeli pisau disuatu tokodengan maksud membunuh orang, maka jual

bell tersebut mempunyai kausa yang halal.Akan tetapi, apabila maksud membunuhtersebut dituangkan di dalam perjanjian,misalnya penjual pisau menyatakan hanyabersedia menjual pisaunya jika pembelimembunuh orang dengan pisaunya, di sinitidak ada kausa hukum yang halal.

Menumt Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdatabahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jikabertentangan dengan undarig-undang,kesusilaan, dan ketertiban umum.-

Suatu kausa dikatakan bertentangandengan undang-undang, jika kausa di dalamperjanjian yang bersangkutan isinya bertentangandengan undang-undang yang berlaku.Untukmenentukan apakah suatu kausa perjanjianbertentangan dengan kesusilaan (goedezeden) bukanlah masalah yang mudah, karenaistilah kesusilaan tersebut sangatabstrak, yangisinya bisa berbeda-beda antara daerah yangsatu dan daerah atau antara kelompokmasyarakat yang satu dan lainnya. Selain itupenilaian orang terhadap kesusilaan dapatpula berubah-ubah sesuai denganperkembangan zaman. J. Satriomempermasalahkan, apakah kausa hanyatidak boleh bertentangan dengan kesusilaanyang bersifat umum ataukah hanya dalamlingkup yang terbatas. Dalam hal ini terdapatdua pendapat. Pendapat yang satu hanya maumenerima "kesusilaan" dalam lapangan, yaknikalau ia mempakan penerapan moral umumdalam kalangan terbatas atau hubunganhukum tertentu. Pendapat yang lain, yaknipendapat yang lebih luas, yang maumenerima "kesusilaan" dalam kalangan yangterbatas, asal tidak bertentangan dengankesusilaan umum. Brakel lebih setuju denganpendapat yang sempit. alasan sulit menuntuthakim agaria menerapkan norma moral, yang

79

tidak diyakininya, karena ia sendiri bukanberasal dari kalangan di mana moral ituberlaku, dan oleh karenanya tidak sesuaidengan kesadaran morainya."

Kausa hukum dalam perjanjian yangterlarang juga apabila bertentangan denganketertiban umumJ. Satriomemaknai ketertibanumum sebagal hal-hal yang berkaitan denganmasalah kepentingan umum, keamanannegara, keresahan dalam masyarakat, dankarenanya dikatakan mengenai masalahketatanegaraan.^® DI dalam konteks HukumPerdata internaslonal (HPI), ketertiban umumdapat dimaknal sebagal sendi-sendl atauasas-asas hukum suatu negara.®®

Kausa hukum yang halal Inl dl dalamsistem common law dikenal dengan Istilahlegality yang dikaltkan dengan public policy.Suatu kontrak dapat menjadi tidak sah {illegaf}j'ika bertentangan dengan public policy.Walaupun sampal sekarang belum ada definlslpublic policy yang diterlma secara luas,pengadilan memutuskan bahwa suatu kontrakbertentangan dengan public policy jlkaberdampak negatif pada masyarakat ataumengganggu keamanan dan kesejahteraanmasyarakat {public's safety and welfare).^

Apabila kajlan teoritis perjanjian inldijadikan pola pendekatan dalam menganalislsapakah absah kontrak elektronik yangdilakukan dalam sistem pembayaran. Hal Initentunya dapat saja dilakukan.

SepertI diketahul adanya ketentuan hukumdimaksudkan untuk mempertegas hubungan-hubungan hukum. Begitupun halnya dalamtransaksl e-commerce, khususnya dalamsistem pembayaran pola inl sangat dibutuhkan.

Sistem pembayaran internet yang sekarangdijalankan mempunyai dua metode. Metode-metode Itu di antaranya:"

1. Perlntah melalui Telpon (Phone inOrder), Banyak perusahaan yanghanya menggunakan Web sebagaisebuah papan pengumuman darlperusahaan dan produknya. Jlkaseseorang menginglnkan untukmemerintah Items merekamemberikan sejumlah nomor panggil1-800. Seorang operator hanyamemproses perlntah itu apabilanasabah mellhat ikian dl TV atauMajalah.

2. Perlntah melalui Kartu Kredit (CreditCard Orders), nasabah yangmenggunakan Web dengan basisbentuk CGI dengan perlntahpenglslan InformasI nasabah danmenunjukkan nomor kartu kreditmereka. SLL sebagal teknologi yangmellndungi nomor kartu.

Dalam kesempatan Inl akan dicobadipertegas hubungan hukum yang ada denganmenggunakan kartu kredit sebagai alatpembayaran. Menurut Millet J berpendapat

"lbld.m 110.

«/b/c/.HIm127. , ^55Rldwan Khairandy. et.al. 1999. PengantarHukum Perdata Intemasional. Yogyakarta: Pusat Studi

Hukum Faklultas Hukum Ull - Gamma Media. Him 90."Henry R. Cheseeman. Op.Clt. Him 205.

Scott Richards. "Electronic Money/Internet Payment Systems." www.ya/ioo.com.

80 ^ JURNAL HUKUM. NO. 16 VOL. 8. MARET 2001:58 - 91

Budi Agus Riswandi. Aspek Perfindungan Hukum...

bahwa pada penggunaan kartu kredit, secaraserentak bekerja tiga perjanjian yang-.satusama lain saling terpisah/yaitu:'' "

1. Perjanjian penjual barang dan atau jasa"antara pedagang dan pemegang kartu.

2. Perjanjian aritara pedagang dan penisahaanpenerbit kartu. yang berdasai1<an perjanjianitu pedagang yang bersangkutan setujuuntuk menerima pembayaran yangmenggunakan kartu itu.

3. Perjanjian antara perusahaan penerbit kartudan pemegang kartu, atau pemegangrekening, yang berdasarkan perjanjian itupemegang kartu menyetujui untukmelunasi pembayaran yang telah dilakukanoieh penerbit kartu kepada penjuai barangdan/atau . jasa berkenaan denganpenggunaan kartu oiehvpemegang kartuyang bersangkutan.

Kontrak pengadaan pembayaran dengankartu kredit merupakan kontrak Bisnis keBisnis{Business to Business Contract). Kaiau diilhatkontrak pengadaan pembayaran dapat sajadilakukan oleh para pihak yang bedakewarganegaraannya atau negara, makasebelum ' sampai kepada analisisdiberlakukannya hukum kontrak Indonesia. Adabaiknya dalam penjelasan in! dikemukakan tigateori yang memungkinkan dijadikan iandasanuntuk menentukan /ex loci contractus.

Di negara-negara civil law bilamanakedua belah pihak dalam suatu kontrak. tidaksaling bertemu muka, maka digunakan teorideklarasi (theoty ofdeclaration). Menurut teoriini, penerimaan terhadap penawaran oleh yangditawari harus dinyatakan (declared). Surat

®2Ridwan Khairandy,et,al. Op. Cit. Him. 115.""Ibid.

pernyataan penerimaam penawaran harussampai kepada pihak yang menawarkan.danpenerimaan penawaran tersebut harus,diketahui oleh pihak yang menawarkan."

Di iain pihak di negara-negara common/awteori yang digunakan mailboxtheory, yaitusaiahsatu pihak yang menginmkan surat yangberisi penerimaan atas penawaran yangdiajukan oleh pihak iainnya. Dengan mengacukepada teori ini, berkaitan dengan kepentingapnasabah dapat digunakan kedua teori ini." •

Dua teori ini sebenarnya baru dapatdiimplementasikan apabila para pihak dalamtransaksi pembayaran di internet.menganutpadasistem hukum yang sama. Persoalannyasekarang bagaimana apabila para pihakberada dalam sistem hukum yang berbeda.Untuk menjawab pertanyaan ini, sebenarnyadapat dipergunakan teori the most characteristic connection. Daiam teori ini kewajibanuntuk meiakukan suatu prestasi yang paiingkarakteristik tolak ukur penentuan hukum.yapgakan mengatur perjanjian itu. Dalam setiapkontrak dapat dilihat pihak mana yangmeiakukan prestasi yang paling karakteristikdan hukum dari pihak yang meiakukanprestasi yang paling karakteristik-ini hukumyang dianggap harus dipergunakan; karenahukum inilah yang terberat dan yang, palingsewajamya dipergunakan. Maka berdasarkanpada teori ini dikaitkan dengan transaksipembayaran internet dalam masalah periindu-ngan nasabah. Sebenarnya hukum penyediajasa transaksi pembayaran internetlah'.yangakan digunakan. Kalau penyedia jasatransaksipembayaran intemet ada diIndonesia, di manasistem hukumnya menganut sisteni cMi law,

81

maka aturan-aturan hukum kontrak Indone-

sialah yang akan dipakai sebagaimana telahdijelaskan di atas. Tetapi apabila penyediajasa transaksi pembayaran itu adalah pihakasing dan menganut sistem common law,maka hukum kontrak yang berdasarkan commonlawitu yang akan dipergunakan.

Khusus untuk Masyarakat EkonomI Eropa,mereka telah memberikan garis-garispetunjuk kepada para negara anggotanyaguna menjamin terlaksananya dengan tertibdan guna menghilangkan keragu-raguandalam proses terciptanya penawaran danpenerimaan dalam masaiah kontrak melaluimedia elektronlk. Semulapetunjuknya dikenalsebagai sistem "3 klik". Pertama, setelah calonpembeli melihat di layar komputemya adanyapenawaran dari calon penjual (klik pertama),maka sicalon pembeli memberikan penerimaanterhadap penawaran tersebut (klik kedua)."

Di samping adanyaproses(klik) penawarandan penerimaan, masih disyaratkan adanyapeneguhan dan persetujuan dari calon penjualkepada calon pembeli perihal diterimanyapenerimaan dari calon pembeli (klik ketiga).Dengan demikian, adanya penawaran danpenerimaan melalui media elektronlk dapatdikukuhkan.®^

Sebagai perbandingan lain, untukkedepannya mengenai pengaturan kontrakelektronlk, makadapat dilihat pada ketentuanModel Law on Electronic Commerce yangsudah dikeluarkan oleh PBB. Pasal 15 ModelLaw on Electronic Commerce menyatakan;

(1) Kecuali diatur secara lain oleh originatordan addresse, saat suatu data massage

dikirim(£//spafc/?) adalah pada saat iamemasuki suatu sistem Informasi di luar

konlrol dari originator atauorang lain yangmengirimkan data tersebut untukkepentingan originator.

(2) Kecuali diatur secara lain antaraoriginator dan addresse, waktuditerimanya suatu data massagesditentukan sebagai berikut:

a. Kalau seorang addresse sudahmenentukan suatu informasi sebagaitujuan dikirimnya datamassages, saatditerimanya adalah:1) Pada saat data massages

tersebut memasuki sisteminformasi tertentu (designatedsystem information) yang dituju;atau

2) Apabila suatu data massagesdikirimkan ke suatu informasiyang bukanlah suatu sisteminformasi yang tertentu (designated system /nformaf/on), makawaktunya adalah pada pesantersebut diterima oleh addresse]

b. Apabila suatu data tidak mempunyaisuatu sistem informasi tertentu fdes-ignated system information), makasaat diterima adalah pada saat datamassages memasuki sisteminformasi dari addrese.

Digital Signature sebagai Alat BuktlPembuktian menurut Pitio adalah suatu

cara yang dilakukan oleh suatu pihak atasfaktadan hak yang berhubungan dengan

®*Setlawan. "Electronic Commerce Tinjauan Dari Segi Hukum Kontrak Suatu Catatan Slngkat VariaPeradilan Majalah Hukum Tahun XV. No. 176. Mei 2000. Hlm.115.

''Ibid.

82 JURNAL HUKUM. NO. 16 VOL 8. MARET 2001:58 - 91


kepentingannya. Subekti berpendapat bahwayang dimaksud dengan membuktikan adalahmeyakinkan hakim tentang kebenaran dalilatau dalil yang dikemukakan daiam 'suatupersengketaan.Sementara menurut ketentuanPasal 163 HIR (283 RBG) menyatakan setiaporang yang mendalilkan bahwa la mempunyaisuatu hak, atau guna meneguhkan haknyasendiri maupun membantah hak orang lain,menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkanmembuktikan adanya hak atau peristiwatersebut. Dari sini ada dua aspek yang perludiperhatikan dalam pembuktian yaknimenyangkut dalil peristiwa dan adanya hak.

Proses pembuktian baru terjadi apabilaada sengketa di antara para pihak. Sengketaitu sendiri biasanyapenyelesaiannya ditentukanoleh salah satu klausula dalam kontrak.

Umumnya penyelesaian itu dapat melaluilembaga litigasi atau non-litigasi. Khususuntuk pembahasan pembuktian ini diarahkanpada pola penyelesaiandi lembagaperadilan.

Dalam konteks hukum Indonesia

mengenal pembuktian mengacu pada hukumacara perdata. Dasar beracara dalam perkaraperdata pengaturannyaditentukan dalam HIR(Herzien Inlands Reglements) atau RIB(Reglemen Indonesia yang Diperbaharui).-

Dalam Pasal 164 HIR (284RBG) dan 1866KUHPerdata ada lima alat bukti yang dapatdiajukan dalam proses persidangan. Alat buktiitu adalah:

1. Bukti tuHsan

2. Bukti dengan saksi3. Persangkaan-persangkaan4. Pengakuan5. Sumpah

Apabila melihat'pada ketentuan ini dankemungkinan digital signature digunakansebagai alat bukti tidak dimungklnkan'atauakan ditolak baik oleh hakim maupun';plhaklawan. Halini karenatemyata pembuktian yangdikehendaki berdasarkan pada ketentuan diatas mensyaratkan bahwaalat bukti itu bempatulisan, sementara digitalsignature sifatnya tanpakertas bahkan merupakan scripless transaction. ' • V -

Ketldakmungkinan digital signaturedipakai sebagai alat bukti tidaklah absolut,.namun relatif sifatnya. Sebab.menurut hukum"acara perdataIndonesia, apabilaada sengketa,kemudian sengketa itu diserahkan pada hakimdalam penyelesaiannya, maka hakim tidakbolehmenolak perkaratersebut dengan aiasantidak adahukumnya (asas iuscuria novif). Artinyajika terjadi sengketa dalam transiaksi'pembayaran elektronis antara para plhak,maka hakim pun wajib untuk menerimanya.

Denganaiasan ini pula sebenamya hakimdi Indonesia diberl keleluasaan untuk

menemukan hukum. Seandainya terjadisengketa dalam transaksi pembayaran, makasebenamya denganmetode penemuan hukumhakim dapat saja menganggap bahwa digitalsignature sebagai alat bukti. Dengan catatanhakim hamsdibekali pengetahuan yangcukupmengenal skema sistem pembayaran"elektronis. Setldaknya mengetahui mekanisfnesistem pembayaran elektronis yang secarakeseluruhan tidak berbasis kertas. Metode

yang digunakan adalah metode interpreta'sianalogis dan interpretasi ekstensif.®®

InterpretasI analogis mempakan penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim'dengan

®®SudiknoMertokusumo. 1999. MengenalHukum SuatuPenganfar.Yogyakarta: Liberty. Hlm.160-162.

83

cara memberi penafsiran pada suatuperaturan hukum dengan memberi klas padakata-kata dalam peraturan tersebut sesuaidengan asas hukumnya, sehingga suatuperistiwa yahg sebenarnya tidak'dapatdimasukkan kemudian dianggap sesuaidengan bunyi peraturan tersebut. Contohnyaanalogi mengenai aliran listrik dan dataelektronik. Dalam kaitan ini digital signaturesebagai dataelektronik belum ada peraturannyasecara khusus, maka dalam prosespembuktiannya dapat dilakukari melaluimetode iriterpretasi analogis.

interpretasi ekstensif dilampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasigramatikal." Melalui rrietode interpretasiekstensif ini, maka makna' tertuiissebagaimana yang dimaksudkan dalarriketentuan alat bukti menurut hukumacara In

donesia dapat diperluas.•Metode interpretasi ekênsifini seharusnya

diawali dulu dengan memberikan penjelasanterhadap kata tertuiis. Berdasarkan Pasal 1904BW dikenal pefnbagian kategori tertuiis terdiridari: " '

a. Otentik ' •

b. Bawah tangan ^Pengaturan iebih ianjut berkaitan dengan

kata tertuiis ini terdapat juga pada Pasal 1905-1920 BW yang membaglnya lagi dalam duabagian;

a. Akta

b. BukanAkta

Dari sinidapat diketahui bahwapengatur-an/pembagian kata tertuiis ini dalam hukumIndonesia masih ada kerancuhan, namun de-mikian untuk menengahi perbedaan inidapatlah dik'emukakan pendapat PitIo, salahsatu Sarjana Hukum asal Belanda yang'

' memadukan perbedaan di atas. Menurutnyakatagori tertuiis itu meliputi:®® ' ^ .

1. Akta Otentik

2. Akta Bawah Tangan3.' Bukan Akta . .

' Kategori yang akan dijelaskan di sinrhanyalah menyangkut ppin 1..yakni akta otentik.Sesuatu dapat dikatakan akta otentik apabila.akta tersebut dibuat. berdasarkan undang-undang dan dihadapanseorang pejabat yangbenwenang (PPAT).

Dalam halsistem pembayaran elektronis,tidak ada alat bukti lain yangdapat digunakanselain data elektronik/d/g/fa/ berupa digitalsignature. Untuk dapat diklasifikasikan dalambentuk tertuiis banyak cara yang dapatdilakukan. Salah satu cara tersebut denganmembuat suatu p/fnM atau cop/dari pesanyang masih berbentuk elektronik. HukumIndonesia ternyata belum memungkinkan'untuk menggunakan cara ini. Namun, hukum

^Sudiknq Mertokusumo. 1999. IêngenalHukum SuatuPenganfar.yogyakarta: Liberty. Him.160-162.? Meriurut Sudlkno Mertokusuko interpretasi gramatikal adalah merupakan cara penafsiran atau penjelasan

yangpaling sederhana untuk mengetahui maknaketentuan undang-undang denganmenguraikannya menurutbahasa, susunan kata atau bunyinya.

®®Arrianto Muki Wibowo. "Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce." Makalahdisampalkan pada Masyarakat TelekomunikasHndonesia. Diselenggarakan oleh Ul, Depok Jawa Barat.Juni1999.Hlm.26. ' • . ..


BudiAgus Riswandi. Aspek Perlindungan Hukum...

Indonesia malah merupakan kebalikannyaperalihan itu terjadi dari yangtertutis ke bentukdata elektronis. Hal in! dapat ditemukan padaPasal 12 UU No. 8 Tahun 1987 tentangDokumen Perusahaan yang berbunyi:

(1) Dokumen perusahaan dapat diallhkan kedalam mikrofilm atau media iainnya.

(2) Pengalihan dokumen perusahaan ket dalam mikrofilm atau media Iainnya seba-

gaimana dimaksud dalam ayat (1) dapatdilakukan sejak dokumen tersebut dibuatatau diterima oleh perusahaan yangbersangkutan.

(3) Dalam mengalihkan dokumenperusahaan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1), plmpinan perusahaanwajib mempertimbangkan kegunaannaskah asli dokumen yang perlu tetapdisimpan karena mengandung nilaltertentu demi kepentingan perusahaanatau kepentingan nasional.

(4) Dalam hal dokumen perusahaan yangdiallhkan ke dalam mikrofilm atau media

Iainnya adalah naskah asli yangmempunyai kekuatan pembuktian otentikdan masih mengandung kepentinganhukum tertentu, plmpinan perusahaanwajib tetap menyimpan naskah aslitersebut.

Setelah proses pengalihan dilakukanuntuk menjadikan dokumen perusahaan inimempunyai kekuatan alat bukti, maka perluada proses legalisasi. Pengaturan iegalisasiini terdapatpada ketentuan Pasal 13dan Pasal14 UU No. 8 Tahun 1997 tentang DokumenPerusahaan. Pasal 13 UU No. 8 Tahun 1997tentang Dokumen Perusahaan berbunyi: "setiappengalihan dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib

dilegallsasi." Pasal 14 UU No. 8 Tahun 1997berbunyi:

(1) Legalisasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1.3 dijakukan olehplmpinan perusahaan atau pejabatyang ditunjuk dl llngkunganperusahaan yang bersangkutan,dengan dibuat berita acara...'.

(2) Berita acara yang dimaksud dalamayat(1) sekurang-kurangnya memuat:

a. keterangantempat, hari, tanggal,bulan dan tahun dllakukannyalegalisasi;

b. keterangan bahwa pengalihandokumen perusahaan yangdibuat dl atas kertas ke dalam

mikrofilm atau media Iainnyatelah dilakukan sesuai denganaslinya; dan

c. tandatangan dan nama jelaspejabat yang bersangkutan

Setelah proses pengalihan dan legalisasi,maka dokumen perusahan tersebutdinyatakan sebagai alatbukti yang sah. Hal inidapat didasarkan pada Pasal 15 UU No. 8.Tahun 1997 yang berbunyi:

(1) Dokumen perusahaan yang telahdimuat dalam mikrofilm atau media

Iainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal12ayat(1) danatauhasilcetakannya merupakan alatbukti yangsah.

(2) Apablla dianggap perlu dalam haltertentu dan untuk kepeHuan tertentudapat dilakukan legalisasi terhadaphasil cetak dokumen perusahaanyang, telah dimuat dalam. mikrofilmatau media Iainnya.

85

Meskipun dapat saja hakim mengatakan 1.bahwa digital signaturedapat dijadikan sebagaialat bukti sah melalui metode interpretasi."Akan tetapi, untuk kepentingan jangka panjang 2.sangat diperlukan sekall aturan hukum yangmengatur secara tegas berhubungan dengandigital signature. • 3.

Untuk memformulasikan aturan hukum,Model Lawon Electronic Commerce layakuntuk dijadikan acuan dalam pengaturan digital 4.signature ini. Pasal 5 Uncitral Model Law onElectronic Commerce menyatakan bahwadata massages mempunyai kekuatan hukum 5.dan dapat dijalankan secara hukum. Hal inidikarenakan pesan-pesan ini mempunyai sifat-sifat yang dipunyai oleh kontrak-kontrak 6.konvensional yang biasa dikenal. Sehinggaberdasarkan pasal ini data massages Inimempunyai kekuatan yuridls. Seluruh datamassages dikirim oleh para pihak dengan 7.menggunakan digital signature. Pesan inisenantiasadapat diakses (dapatdilihat), dapatdlperiksa orisinalitasnya (dengan mengecekmasseges digest), dapat mengidentifikasikanpenandatangannya (ditandatangani dengan 8.menggunakan kunci privat penandatangan).

Model Law menyatakan beberapapersyaratan agar suatu pesan dapat masukkedalam kriteria "writing. Kriteria yang dipakaiadalah:^°

Adanya bukti yang cukup yang dapatmembuktikan adanya kata sepakat daripara pihak;Memberitahukan kepada para pihakbahwa perbuatan yang dilakukannya inimempunyai akibat hukum;Mempertahankan keberadaan dokumentersebut (dokumentasi) untuk suatujangkawaktu tertentu;Memungkinkan dilakukannya otentifikasiterhadap dokumen tersebut denganmenggunakan tandatangan yang ada;Memudahkan verifikasi yang dilakukanoleh pemerintah atau untuk kepentinganpengadilan;Untuk memudahkan para pihak untukmenutup perjanjian (finalize) danmenyediakan bukti bagi telah adanyakesepakatan itu;Untuk memastikan data atau informasiyang ada belum pernah diubah/dirusaksejak iapertama kali dibuat (dengan katalain disini ditekankan pada faktor integritydari data tersebut);Digital signature yang terdapat dalampesan atau data massages ini adalahdibuat dalam suatu jangka waktu yangterdapat didalam cerf/ffca/e. Jadi selamacertificate itu masih valid (sah). Digital signature tersebut dibuat dengan

®®Kelemahan dari metode interpretasi terkadang banyak interpretasi hukum yang dilakukan oleh hakimfdak konsisten. Hal ini setidaknya dapat dilihat pada beberapa kasus di luar negeri menyangkut tullsan dan tandatangan. Contoh kasus Roos v. Aloi, 127 Misc. 2d 864,487 N. Y.S. 2d 637 (Sup. Q. 1985) yang memutuskanbahwa rekaman tipe merupakan konb"ak lisan dan bukan tertulis di bawah the statue offrauds. Sementara maslhdalam kasus Ellis Canning Co. WBems(e/n, 348 F. Supp. 1212 (D. Colo. 1972) memutuskan bahwa rekamantipe dari kontrak lisan adalah berupa tullsan di bawah the statue ofâuds. Benjamin Wright&Jane K. Winn. TheLawofElectronicCommerce. Third Edition. New York; Aspen Law &Business. Him. 14-5.

^"Muhammad Aulia Adnan. "Aspek Hukum Protokol Pembayaran Visa/Mastercard Secure ElectronicTransaction (SET)." Skripsi. Fakultas Hukum Ui Depok Jawa Barat. 2001. Him. 57-68.



menggunakan k'unci privat, yaitu pasangan. kunci dari kunci publik yang terdapat

dalam certificate tersebut. Jangka waktudari berlakunya certificate itu dapat dilihatdi Certificate Practice Statement (CPS)milik issuer dari certificate tersebut,sedangkan untuk mengetahui apakah certificate tersebut maslh valid atau tidak

dapat dilihat di Certificate Revocation List(CRL). Keberadaan CPS dan CRL adalahsangat penting dalam prosespenandatanganan suatu dokumen karena

' ia akan menentukan apakah dokumentasitersebut valid atau tidak.

9. Untuk memudahkan pendokumentasiandatadalam bentuk tertentu (in tangible form);

10. Digital signature tersebut milik dari orangyang dianggap telah menandatangani(disini ditekankan pada prinsip otentisitas).Berdasarkan hal inl, maka sangat pentinguntuk menjaga keberadaan kunci privatagarjangan sampai digunakan oleh oranglain yang tidak berhak. Apabila kunci privatitu hllang atau dicuri orang, makacertificate pasangannya harus segerad\-revoke. Pemilik kunci yang aslimempunyai kewajiban untuk segeramelaporkan peristiwa ini, karena ia dapatdiminta pertanggungjawaban ataspenggunaan kunci yang tidak padatempatnya;

11. Digital signature yang diterapkan olehpemiliknya. diterapkan dengan kesadaranyang penuh dari penandatangan.Penandatangan tersebut harus bebas dariunsurtekanan, paksaanataupun kekhilafan;

12. Untuk menunjang dilakukannya kontro!dan audit untuk kepentingan akuntasl,pajak dan ketentuan perundangan yangberlaku lainnya.

Pasal 6 menekankan pada keuntungandari sifat tertuiis (writing) untuk maksud dantujuan saja dan bukan secara umum. Pasalini menekankan pada.adanya alat bukti untukkepentingan pajakdan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal ini juga menekankanbahwa data massages tersebut harus dapatdibaca dan digunakan untuk berbagai tujuan.-Segala asumsi-asumsi maupun pernyataanyang telah disebut di atas tidak mempunyaikekuatan hukum, apabila bukti secara teknisbahwa proses yang digunakan untukmemverifikasi digital signature secara teknistidak secure.

Upaya Penyelesaian Sengketa

Pelaksanaan sistem pembayaran intemetsangat dimungkinkan munculnya sengketa diantara para pihak yang terkait dalam sistempembayaran ini. Oleh karena itu, penting sekalidilakukan upaya-upaya penyelesaian sengketa,lebih khusus lagi penyelesaian sengketa inijugadapatdijadikansebagai instrumen perlin-dungan bagi nasabah yang melakukan tran-saksi pembayaran melalul media intemet.

Persoalan hukum muncul ketika sengketadalam sistem pembayaran intemet berbenturandengan isu yurisdiksi hukum. Tetapi, dalamjangka pendek model penyelesaianhukum nonpenal tradisional, masih sangat memungkinkan.Lembaga hukum yang dapat digunakan untukpenyelesaian sengketa dalam transaksipembayaran intemet melalui lembaga Alternative Dispute Resolution (ADR).

Dalam sudut pandang yang luas ADRmeliputi segala cara penyelesaian sengketadi iuar pengadilan, secara garis besar, ADRdapat diklasifikasikan k'e dalam negosiasi,good offices, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan

87

kombinasi dari kelima media tersebut: minitrial.

Summary jury trial, rent-a-judge, med-arb/'Penyelesalan sengketa dalam transaksi

pembayaran internet ini dapat saja dilakukansecara tradisional, misalnya melalui lembagaarbitrase.Untuk dapat dilakukan penyelesaianmelalui lembaga arbitrase, maka para pihakharus melihat apakah ada klausul arbitrase.Dalam arti kata selain ada perjanjian pokokyang bersangkutan diikuti atau diiengkapidengan persetujuan arbitrase. Dari berbagaisumber undang-undang, peraturan dankonvensi internasionai ada dijumpai duabentuk klausul arbitrase.Klausul arbitrase yangdimaksud adalah Pactum de compromittendodan Akta kompromis.^^ Pactum decompromitendo adalah parapihak mengikatkankesepakatan akan menyelesaikanpersengketaan yang mungkin timbul melaluiforum arbitrase. Pada saat mereka

mengikatkan dan menyetujui klausul arbitrase,sama sekali belum terjadi perselisihan.Pengaturan klausul arbitrase ini ada dalamPasal 615 ayat (3) Rv serta diatur jugadalamPasal II Konvensi New York 1958.

Tata cara pembuatan klausul Pactum decompromittendo ini dapat dilakukan dengandua cara, yaitu:

1. Mencantumkanklausul arbitrase yangbersangkutan dalam perjanjianpokok.

2. Pactum de compromittendo dibuatdalam akta tersendiri. Perjanjianarbitrase dalam hal ini tidak langsungdigabung menjadi satu denganpeijanjian pokok.

Sementara Akta kompromis adalahsebuah perjanjian arbitrase yang dibuatsetelah timbulnya perselisihan antara parapihak. Pengaturannya ada dalam Pasal 618dan dalam Konvensi New York Pasal II ayat

{1).Bagi Indonesia penyelesaian sengketa

transaksi pembayaran internet ini denganmenggunakan lembaga arbitrase sangatdimungkinkan. Alasan hukum yang dapatdikemukakan oleh karena Indonesia telah

meratifikasi United Nations Convention on the

Recognation and Enforcement Arbitral Award(the New York Convention) dengan KeppresNo. 31 Tahun 1981 tentang Ratifikasi atasKonvensi New York. Bila diperhatikan Pasal 2the New York Convention menyebutkan"terhadap putusan arbitrase yang berada diluar yurisdiksi suatu negara atau arbitraseasing dapat dilakukan penegakan. Dengandiberlakukannya Keppres No. 31 Tahun 1981,maka suatu putusan arbitrase asing dapatdilaksanakandi Indonesia. Mengenai tata caraeksekusi putusan arbitrase asing ini diaturdalam Perma No. 1 Tahun 1990.

Nandang Sutrlsno. "Dasar-dasar Penyelesaian Sengketa Altematif," makalah disampaikan pada PelatihanAlternative Dispute Resolution (ADR). Diselenggarakan oleh FH Ull bekerja sama dengan The AsiaFoundation, Yogyakarta 19s/d22Agustus 1999, Him. 5. Lihat juga M. Yahya Harahap, "ADR MerupakanJawaban Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasionai Masa Depan," makalah disampaikan pada Temullmiah Nas/ona/Zsmah/. Yogyakarta 11-13 April 1995. Lihat Juga William F. Fox, Jr, /n(emaf/ona/ CommercialAgreements. Second Edition. Boston: Kluwer Law and Taxation Publisher. Him. 87-88.

"YahyaHarahap.Arb/trase, Jakarta: PustakaKartini. 1991. Him. 100.

JURNAL HUKUM. NO. 16 VOL 8. MARET2001:58 - 91

BudiAgus Riswandi. Aspek Perlindungan Hukum...

Sesudah dikeluarkannya UU No. 30Tahun 1999 tentang Arbitrase dan AlternatifPenyelesaian Sengketa, maka pengakuanhukum Indonesia terhadap putusan arbitraseasing semakin kuat. Hal Itu dibuktikan denganadanya pengaturan hukum mengenaiarbitrase internasional yang diatur dalamBagian Kedua, Pasal 65sampai denganPasal69.Secara otomatis pulaKeppres No. 31 Tahun1981 dan Permen No. 1 Tahun 1990 menj'aditidak berlaku.

P'ada perkembangannya mekanismepenyelesaian sengketadenganADR yang bia-sanya digunakan dalam sengketa bisnis yangberbasis kertas (tradisional) dapat diperluaske transaksi online. Kaiau terjadi sengketanasabah, maka dapat diselesaikan denganonline. Hal ini dapat mengurangi waktu danbiaya ADR."lstilah dari model penyelesaiansemacam ini sering disebut ADRoniine.

Pendekatan baru ini dibangun dandisediakan agar nasabah lebih fleksibel, tepatwaktu dan mekanisme yang efisien sekaligusmenekan biaya yang harus dikeluarkannasabah. Model ini dikembangkan denganmaksud untuk membangun sistemyangdapatmemuaskan nasabah, di mana penyelesaiandapat diselesaikan setiap saat.

Model ADRoniine yang dikembangkansekarang ini banyak mengambil bentukmediasi. Pertimbangan dengan modelmediasi, maka penyelesaian hukum dapatdilaksanakan dengan lebih tepat waktu sertadimungkin adanya efisiensi biaya. Namundemikian, bukan berarti bentuk-bentuk ADRlain -tidak dapat digunakan, sesungguhnyabentuk lain pun sebenamya sama saja.

Simpulan

Peiaksanaan kontrak pembayaranelektronik (internet) dapatdilaksanakan dengan

•menggunakan teori The Most CharacteristicConnection. Dengan demikian hukum kontrakIndonesia-yang menganut sistem civil lawdapat dipergunakan apabila pihak penyediajasa pembayaran internet berkedudukan diIndonesia, sementara hukum kontrak yangmenganut sistem common law pun dapatdigunakan juga apabila pihak penyedia jasapembayaran internet berkedudukan di negarayang menganut sistem common law. Digitalsignature dipandang dari hukum pembuktianIndonesia tidak dapatdijadikan alatbukti. Olehkarena alatbukti yang dimaksud sifatnye harusberbentuk tertulis. Pada dasamya digital signature dapat saja f}\'printout/copy. namunhukum pembuktian Indonesia tidak mengenaiperubahan data dari elektronis ke bentuk printout.Justruyangada adalahsebaliknya. Upayapenyelesaian sengketa dalam - sistempembayaran intemet apabila terjadi.sengketaadalah dengan cara meialui lembaga ADRkonvensionaLmaupun ADRoniine. 3. -

DaftarPustaka

"Jurisdiction in Cyberspace," September-1999, wvm.gip.org/pubUcation/pa-pers/ lpjuris.asp;

Adnan, Muhammad Aulia "Aspek"HukumProtokol Pembayaran Visa/MastercardSecure Electronic Transaction (SET)."Skripsi. Fakultas Hukum DI DepqkJawa Barat. 2001.- . ? ^

""Jurisdiction in Cyberspace," September 1999, www.gip.org/pubUcation/papers/ipjuris'.asp.

89

Anderson, Ronald A.. 1987. Business Law.Ohio: South-Westem Publishing Co,Cincinnati.

Badrulzaman, Meriam Darus. 1994. AnefcaHukum Bisnis. Bandung: Alumni.

Caldwell, Kave. "Applying Old Law to NewTechnology." the CommerceNetNewsletter The Public Policy Report. Vol. 2 No. 7 Agustus2000.

Cheseeman, Henry R.. 1995. Business Law:The Legal, Ethical, and InternationalEnvlrontment. New Jersey: PrenticeHall, Engelwood Cliffs.

Davidson, Daniels.1997. ComprehensiveBusiness Law. Boston Massachusets:

Ken Publishing Comp.

Fox, William F. Jr. International Commercial

Agreements. Second Edition. Boston:Kluwer Law and Taxation Publisher.

Guest, A.G. (ed). 1979.Anson's/aw of Con-tract. Oxford:Clarendon Press.

Haanappel, P.P.C. dan Ej'an Mackaay.-1990.NIeuw Nederlands BurgerlijkWetboek: Met Vermogenrechts.Deventer: Kluwer.

Harahap, M. Yahya. "ADR MerupakanJawaban Penyelesaian SengketaPerdagangan Internasional MasaDepan." Makalah disampalkan padaTemu llmlah Naslonal Ismahi.

Vogyakarta 11-13 April 1995.

. 1991. Arbitrase. Jakarta: PustakaKartini.

Harian BIsnIs Indonesia. Tanggal 19 Oktober •2000.

Haridjan, Rusli. 1993. Hukum PerjanjianIndonesia dan Common Law. Jakarta:

Pustaka Sinar Harapan.

Hotchkiss, Carolyn. 1994. International LawFor Business. International Edition.Mc. Graw Hill: Business Law Series.

Khairandy, Ridwan et.al. Pengantar HukumPerdata Internasional. Vogyakarta:Pusat Studi Hukum Faklultas Hukum

Ull - Gamma Media. 1999.

Kian, CatherineTay Swee dan TangSee Chim.1993. Contract Law. Singapore:Times Books International.

Klomp, R.J.Q (red). 1997. BurgerlijkWetboek, Boken 1 t/m 8. Ars AequILibrI, nijmegen.

Kusumohamidjojo, Budiono. 1988. Dasar-Dasar Merancang Kontrak. Jakarta:Grasindo.

Latifulhayat, Atip. "Cyber Law dan UrgensinyaBagi Indonesia." Makalah disampalkanpada seminar tentang Cyber Law.Diselenggarakan oleh Yayasan CiptaBangsa. Bandung. Tanggal 29 Juli2000.

Mertokusumo, Sudlkno. 1999. MengenalHukum Suatu Pengantar. Vogyakarta:Liberty.

Muhammad, Abdul Kadlr. 1992. Hukum,Perikatan. Bandung: CitraAditya Bakti.

Naisbitt, John. 1990. Megafrencf2000. GreatBritain: Pan Book Published.

Ohmae, Keinichi. 1990. Bonderless World.USA: Business Maknisey CompanyPrinted.

P.P.P. Haanappel dan Ejan Makaay. 1990.NIeuw Nderlands Burgerlijk Wetboek,Het Vermogenrechts. Deventer:Kluwer.


Budi Agus Riswandi. Aspek Perlindungan Hukum...

Pattiradjawane, Rene L.. "Globalisasi danTeknologi Menuju KeselmbanganBaru." Harian Kompas. Tanggal 28April 2000.

Peppard, Joe &Philip Rowland. TheEssenceof Business Process Re-Engineer-ing. Yogyakarta: And! Yogyakarta.

S.B. Marsh dan J. Soulsby. 1978. BusinessLaw. McGraw-Hill Book Co.

Satrio, J. 1995. HukumPerikatan, Perikatanyang Lahir dari Perjanjian, Buku //.Bandung: Citra Adiyta Bakti.

Satrio, J. 1995. Hukum Perikatan, Perikatanyang Lahir dari Perjanjian, Buku //.Bandung; Citra Aditya Bakti.

. 1995. Hukum Perikatan, Perikatanyang Lahir dari Perjanjian, Buku 1.Bandung: Citra Aditya Bakti.

Scott Richards. "Electronic Money/InternetPayment Systems." www.yahoo.com.

Setlawan. "Electronic Commerce TinjauanDari Segi Hukum Kontrak SuatuCatatan Singkat." l/ar/a PeradilanMajalah Hukum Tahun XV. No. 176,Mei 2000.

Silalahi, Darwin. "Banyak Negara Bersiapdengan Ekonomi Berbasis Internet."Harian Kompas. Tanggal 10 April2000.

Subekti. 1984. Hukum Perjanjian. Jakarta:Intremasa.

Sutrisno, Nandang. "Dasar-dasar PenyelesaianSengketa Alternatif." makalahdisampaikan pada Peiatihan Alternative Dispute Resolution (ADR).Diselenggarakan oleh FH UNbekerjasama dengan The Asia Foundation. Yogyakarta 19 s/d 22 Agustus1999. •

Thompson,William Irwin. 1985. Pasific Shelf.San Fransisco: Series Club Books.

Upex, Roberth. 1991. Davies on Contract,London: Sweet & Maxwell.

Wibowo, Arrianto Mukti. "Studi PerbandinganSistem-Sistem Perdagangan Dlinternetdan Desain Protokol Cek BilyetDigital.'laporan Peneiitian. Fakultasllmu Komputer Ul. Jakarta. 1997.

Woon, Walter. 1995. Basic Business Law inSingapore. New York: Prentice Hall.

Wright, Benjamin &Jane K. Winn. 2000. TheLaw of Electronic Commerce. Third

Edition. New York: Aspen Law &Business.

91

Aspek Perlindungan Hukum Nasabah dalam Sistem Pembayaran ...

Documents