PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TABUNGAN DALAM BERTRANSAKSI MELALUI PENERAPAN TEKNOLOGI CHIP DAN PIN ONLINE 6 ( ENAM ) DIGIT UNTUK KARTU ATM (Studi di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.Cabang Madiun) SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum Oleh: Assa Yuninta Mentari NIM. 135010107111048 KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM MALANG 2017
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TABUNGAN DALAM
BERTRANSAKSI MELALUI PENERAPAN TEKNOLOGI CHIP
DAN PIN ONLINE 6 ( ENAM ) DIGIT UNTUK KARTU ATM
(Studi di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.Cabang Madiun)
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum
Oleh:
Assa Yuninta Mentari
NIM. 135010107111048
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2017
DAFTAR ISI
Halaman Persetujuan .................................................................................................................... ii
Halaman Pengesahan ................................................................................................................... iii
Kata Pengantar ............................................................................................................................. iv
Daftar isi ....................................................................................................................................... vi
Daftar Tabel ................................................................................................................................. ix
Daftar Gambar ............................................................................................................................... x
Daftar Bagan ................................................................................................................................ xi
Daftar Lampiran .......................................................................................................................... xii
Ringkasan ................................................................................................................................... xiii
BAB I PENDAHULUAN
A.Latar belakang ........................................................................................................................... 1
B.Rumusan Masalah ................................................................................................................... 12
2.Surat Keterangan Penelitian di Bank Jatim Tbk.Cabang Madiun.......................................... 134
146
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh penulis
sebelumnya maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Tabungan Melalui
Penerapan Teknologi Chip dan PIN Online 6 (enam) digit untuk kartu
ATM di Bank Jatim Tbk.cabang Madiun
Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam bertransaksi melalui
penerapan teknologi chip dan PIN Online 6 (enam) digit terbukti secara
teori dan praktek mampu memberikan jaminan keamanan dan
kenyamanan bagi nasabah tabungan di Bank Jatim Tbk.cabang Madiun
dalam bertransaksi. Pihak bank sudah mulai melakukan penyesuaian
NSICCS terhadap sebagian layanan dan produk ATM yang diterbitkan
beserta terminal dan back end system sebagai perangkat pendukung.
Sebagai upaya peningkatan proteksi kartu, Bank Jatim juga memiliki
mekanisme pengendalian resiko terhadap layanan dan produk ATM yang
diterbitkan.
Perlindungan hukum secara represif terkait kerugian nasabah
tabungan akibat kerusakan pita magnetik pada kartu ATM sudah
terlaksana dengan baik melalui form pengajuan kartu ATM dan PIN
mailer baru yang telah disediakan oleh Service Asisstant kepada seluruh
147
nasabah tabungan yang melakukan pengaduan. Perlindungan
menyangkut kerugian nasabah akibat pembobolan ATM belum berjalan
dengan maksimal karena dalam penyelesaian terhadap pengaduan
nasabah, pihak bank hanya akan bertanggung jawab penuh apabila
kesalahan terletak pada human error dan system error . Akibatnya hak-
hak milik nasabah tabungan sebagai pengguna kartu ATM masih
dikesampingkan sehingga nasabah berada pada posisi lemah dalam
hubungan kontraktual yang dibuat bersama dengan pihak bank. Karena
itu demi menjaga kepercayaan nasabah dan mewujudkan equal
treatmenttelah ditawarkan 2 (dua) jalur alternatif yang dapat ditempuh,
yaitu Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan (Litigasi) dan
Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan (Non Litigasi). Dalam praktek,
tidak ada nasabah tabungan di Bank Jatim Tbk. cabang Madiun yang
memilih jalur litigasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Mayoritas
nasabah yang tidak puas dengan hasil penyelesaian melalui layanan
pengaduan nasabah lebih memilih alternatif mediasi perbankan.
2. Faktor Penghambat dan Upaya yang dilakukan Pelaksanaan
Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Tabungan dalam Bertransaksi
melalui Penerapan SEBI No.17/52/DKSP untuk Kartu ATM di Bank
Jatim Tbk. cabang Madiun
Pada Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Nasabah
Tabungan dalam Bertransaksi melalui Penerapan SEBI No.17/52/DKSP
untuk Kartu ATM, pihak Bank Jatim Tbk. cabang Madiun mengalami
kendala yang menghambat proses penerapannya, diantaranya yaitu:
148
a. Hambatan Yuridis adalah akibat Surat Edaran Bank Indonesia
No.17/52/DKSP memuat ketentuan baru berupa penggunaan
teknologi pita magnetik pada kartu ATM dengan maksimal
simpanan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), pihak bank harus
mengatur ulang jadwal penerbitan kartu.
b. Hambatan Non-Yuridis akibat faktor intern adalah Bank Jatim tbk.
cabang Madiun mengalami hambatan dalam penyesuaian pada
terminal ATM dengan merek WINCOR NIXDROF.Sedangkan
akibat faktor ekstern adalah minimnya pengetahuan nasabah terkait
dengan komponen APMK
Melalui kendala diatas, sebagai berikut adalah upaya yang
dilakukan oleh Bank Jatim Tbk. cabang Madiun untuk mengatasinya, yaitu:
a. Upaya terhadap Hambatan Yuridis adalah pihak Bank Jatim Tbk.
cabang Madiun memutuskan untuk tidak menerapkan ketentuan
terbaru dari Surat Edaran Bank Indonesia No.17/52/DKSP terkait
penggunaan pita magnetik pada simpanan dengan jumlah tertentu
dan mengganti keseluruhan layanan dan produk ATM menjadi
standar nasional teknologi chip.
b. Upaya terhadap Hambatan Non Yuridis yaitu untuk faktor intern
adalah pihak Bank berdasarkan PKS yang dibuat bersama dengan
pihak vendor telah mengirimkan surat peringatan kepada
perusahaan. Kemudian bagi faktor ekstern akan dilakukan edukasi
kepada seluruh nasabah tabungan pemegang kartu mengenai
komponen APMK.
149
B. Saran
Melalui kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan oleh
penulis terkait dengan penelitian tentang Perlindungan Hukum terhadap
Nasabah Tabungan Melalui Penerapan Teknologi Chip dan PIN Online 6
(enam) digit untuk kartu ATM adalah sebagai berikut:
a. Bagi Akademisi
Perlu sebuah kajian melalui penelitian yang khusus membahas
mengenai letak penting teknologi chip sebagai sekuriti yang dapat
memberikan perlindungan terhadap seluruh data nasabah yang
tersimpan dalam kartu, agar dapat dilaksanakan secara efektif dan
selain meningkatkan kualitas APMK juga dapat menjamin kepastian
hukum bagi masyarakat selaku nasabah tabungan pemegang kartu
ATM.
b. Bagi Bank Indonesia
Bank Indonesia selaku perancang kebijakan SEBI No.17/52/DKSP
perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanan kebijakan
standar nasional teknologi chip dan PIN Online 6 (enam) digit pada
kartu ATM yang diterbitkan oleh seluruh Bank yang beroperasi di
Indonesia. Melalui pengawasan tidak akan ada celah bagi penerbit
untuk melanggar ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia
dan dapat tercapainya hasil akhir berupa peningkatan keamanan
dalam penggunaan kartu ATM oleh nasabah tabungan pada kegiatan
transaksi.
150
c. Bagi PT.Bank Jatim Tbk. sebagai Penerbit kartu ATM
Bank selaku penerbit APMK harus menerapkan segala ketentuan
yang telah ditetapkan dalam SEBI No.17/52/DKSP demi
memberikan perlindungan preventif terhadap nasasbah tabungan
pemegang kartu. Ada baiknya bagi Bank Jatim untuk meningkatkan
pengendalian resiko terhadap fraud dan segera mengganti seluruh
mesin ATM WINCOR NIXDROF dengan NCR dan DIEBOLD.
Baik dilihat dari segi fisik dan mesin, WINCOR NIXDROF terbukti
lemah terhadap fraud. Sedangkan mayoritas ATM Bank Jatim adalah
menggunakan WINCORE NIXDROF sehingga dapat
membahayakan kegiatan transaksi yang dilakukan oleh nasabah
tabungan dengan kartu ATM. Selanjtunya sebgai upaya untuk
menimalisir terjadinya human error dan system error, bank perlu
meningkatkan pengawasan terhadap kinerja intern dan terminal
ATM. Melalui penerapan SEBI No.17/52/DKSP serta pengendalian
resiko yang telah dilakukan oleh Bank, diharapkan dapat
memberikan proteksi dan menjamin kepastian hukum terhadap
nasabah tabungan pemegang kartu ATM Bank Jatim Tbk.cabang
Madiun.
d. Bagi Masyarakat sebagai Nasabah Tabungan Pengguna Kartu ATM
Nasabah tabungan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuannya
terhadap komponen dalam APMK. Melalui ilmu yang telah
diperoleh selanjutnya nasabah dapat dengan bijak menggunakan
151
kartu ATM untuk transaksi dan mengetahui serta memahami resiko
yang mungkin terjadi dengan tetap menggunakan teknologi lama pita
magnetik. Nasabah juga perlu menyadari hak-hak yang dimilikinya
sebagai pemegang kartu. Ketika terjadi suatu tindakan yang
merugikan nasabah dan simpanannya di bank, maka nasabah dapat
cepat tanggap dalam mengambil tindakan.
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pertumbuhan perekonomian suatu negara ditentukan oleh banyak
faktor. Salah satunya adalah sektor perbankan yang memiliki fungsi pokok
sebagai lembaga penghimpunan dana masyarakat.1Dalam pasal 1 huruf 2
UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan mengenai pengertian
dari Bank itu sendiri yaitu:
“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”
Maka dapat disimpulkan bahwa bank merupakan salah satu
lembaga jasa keuangan yang memiliki peranan sangat vital dalam laju
perekonomian masyarakat Indonesia baik secara makro maupun mikro.
Melalui lembaga keuangan perbankan, masyarakat dapat menempatkan
dirinya sebagai nasabah penyimpan maupun nasabah debitur. Oleh pihak
Bank, dana yang diterima dari nasabah penyimpan akan dikelola kembali
menjadi produk dan layanan yang kemudian akan ditawarkan kepada
nasabah debitur. Bila ditarik kesimpulan maka dana dari masyarakat
memiliki peranan sangat penting dalam menjaga stabilitas operasional
perbankan.
1Zainal Asikin,2009.Pengantar Hukum Perbankan Indonesia.Jakarta:Rajawali Pers.Hlm.6
2
Bank sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana dari
masyarakat tentunya harus mampu memberikan jaminan perlindungan
terhadap nasabah dan simpanannya dalam suatu kerahasiaan yang tidak
boleh diketahui oleh pihak luar.
Pasal 1 angka 28 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
menjelaskan pengertian dari rahasia bank yaitu:
“ Segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah dan simpanannya ”
Selanjutnya berkaitan dengan definisi dari rahasia bank, akhirnya timbul
suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh Bank dalam
operasional kinerjanya, yaitu sebagaimana termuat pada pasal 40 ayat (1)
UU Perbankan yang menjelaskan lebih lanjut bahwa:
“ Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A”
Berdasarkan penjelasan pada pasat tersebut maka dapat diketahui
bahwa yang diatur sebagai rahasia bank adalah segala informasi yang
berkaitan dengan nasabah penyimpan dana. Selanjutnya dalam upaya
perlindungan terhadap kerahasiaan data milik nasabah dan simpananya,
Bank Indonesia melalui PBI No. 16/1/PBI/2014 tentang perlindungan
konsumen jasa sistem pembayaran juga menjelaskan bahwa:
Pasal 14 ayat (1) :
“Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan data dan/ atau informasi konsumen”
3
Pasal 14 ayat (2) :
“Dalam rangka menjaga kerahasiaan data dan/ atau informasi konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib memiliki dan melaksanakan kebijakan perlindungan data dan/ atau informasi Konsumen”.
Maka berdasarkan penjelasan pada pasal diatas bisa ditarik kesimpulan
bahwa merupakan kewajiban bagi seluruh Bank di Indonesia untuk
mengupayakan perlindungan terhadap data dan/atau informasi milik
nasabah penyimpan. Salah satu upaya yang dimaksud bisa dalam bentuk
penerapan kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas layanan dan
produk yang ditawarkan kepada nasabah penyimpan dana.
Berdasarkan data lapangan yang diperoleh oleh penulis, nasabah
tabungan merupakan nasabah dana pihak ketiga (selanjutnya disebut
nasabah DPK) dengan jumlah terbanyak bila dibandingkan dengan nasabah
giro, deposito, maupun bentuk simpanan lainnya.2 Oleh sebab itu, dalam
memberikan perlindungan maksimal terhadap nasabah tabungan, tentunya
kualitas layanan dan produk kartu Automatic Teller Machine (selanjtunya
disebut kartu ATM) selaku alat utama dalam bertransaksi yang ditawarkan
kepada nasabah dengan simpanan bentuk tabungan harus menjadi salah
satu prioritas bank dalam agenda perbaikan kinerjanya sebagai lembaga
yang telah diberikan kepercayaan oleh nasabah penyimpan untuk
mengelola dana milik mereka.
Dalam era globalisasi dengan teknologi yang telah modern seperti
sekarang ini tidaklah sulit bagi para pelaku kriminal untuk menciptakan
2Hasil Wawancara dengan Bagian Customer Service, tanggal 25 Juli 2016 di Bank Jatim Cabang Madiun
4
suatu alat canggih yang dapat mempermudah tindak kejahatan mereka.
Sedangkan Bank sebagai lembaga penyimpan dana masyarakat tentunya
menjadi sasaran utama bagi para pelaku kejahatan tersebut untuk
melancarkan aksinya.
Salah satu bentuk kejahatan perbankan yang paling umum
dilakukan oleh pihak luar adalah pembobolan terhadap data yang termuat
pada kartu ATM milik nasabah tabungan. Fenomena tersebut disebabkan
oleh alat skimmer3 yang banyak digunakan oleh para pelaku kejahatan
untuk membantu aksi mereka dalam mencuri data yang tersimpan dalam
magnetic strip4 pada kartu ATM. Sebagai bukti, bisa disimak banyak media
massa yang memberitakan telah terjadi fraud pada industri Kartu Perbankan
akibat kejahatan skimming. Teknik pembobolan kartu ATM milik nasabah
melalui metode skimming pertama kali teridentifikasi pada 2009 lalu di
ATM Citibank, Woodland Hills, California.Saat itu diketahui jika metode
skimming dilakukan dengan cara menggunakan alat yang ditempelkan pada
slot mesin ATM ( tempat memasukkan kartu ATM) dengan alat yang
dikenal dengan nama skimmer. Selanjutnya dijelaskan bahwa modus
operasinya adalah dengan mengkloning data dari magnetic stripe yang
terdapat pada kartu ATM milik nasabah.5
3Skimmer adalah alat canggih berukuran kecil yang digunakan oleh para pelaku kejahatan pembobolan rekening untuk mengkloning data yang tersimpan pada magnetic stripe
4Magnetic Strip adalah garis panjang berwarna hitam yang terletak di bagian belakan kartu ATM dengan fungsi sebagai wadah untuk menyimpan seluruh data milik nasabah dan simpanannya
5Liputan6:”begini cara kerja iskimming kartu atm” http://m.liputan6.com/tekno/read/2049670/begini-cara-kerja-iskimmingi-kartu-atm ( diakses pada tanggal 18 September 2016 )
Dalam perkembangannya alat skimmer mengalami peningkatan
dalam cara kerja. Kini telah beredar jenis skimmer yang dilengkapi dengan
kemampuan membaca kode Personal Identification Number (PIN) kartu
ATM. Selanjutnya untuk menghindari resiko dalam pengambilan data yang
berhasil dikloning oleh alat skimmer, para pelaku kejahatan menggunakan
jenis skimmer yang secara langsung dapat mengirimkan data-data yang
diperoleh via SMS kepada pelaku. Melalui metode skimming tidaklah sulit
bagi para pelaku kejahatan untuk menerobos masuk ke data yang termuat
dalam kartu ATM milik nasabah tabungan dan melakukan transaksi ilegal
pada rekeningnya tabungannya yang tersimpan di Bank.6
Kemudahan pelaku dalam melakukan pembobolan data terutama
melalui metode skimming terhadap kartu ATM milik nasabah tabungan
tidak terbatas karena faktor kecanggihan alat yang digunakan maupun
kelalaian Bank dalam melakukan pengawasan, namun faktor terbesar
terletak pada kelemahan dari teknologi strip magnetic atau disebut dengan
pita magnetik yang digunakan oleh sebagian besar Bank yang beroperasi di
Indonesia sebagai sarana penyimpanan data milik nasabah tabungan pada
kartu ATM produksi mereka.
Dalam halaman howstuffworks dijelaskan mengenai pengertian dari
Magnetic Stripe, yaitu:7
6Ibid.,
6
“The stripe on the back of a credit card is a magnetic stripe, often called a magstripe. The magstripe is made up of tiny iron-based magnetic particles in a plastic-like film. Each particle is really a very tiny bar magnet about 20 millionths of an inch long. The magstripe can be "written" because the tiny bar magnets can be magnetized in either a north or south pole direction. The magstripe on the back of the card is very similar to a piece of cassette tape fastened to the back of a card.”
Maka yang dimaksud sebagai Magnetic Stripe adalah garis yang terletak di
bagian belakang kartu ATM dan terbuat dari partikel magnetik berbasis besi
yang dapat diarahkan ke bagian utara maupun selatan. Melalui komponen
tersebut pita magnetik mampu menulis setiap data yang dimasukkan ke
dalamnya. Bila dilihat secara fisik pita magnetik memiliki bentuk yang sama
dengan sepotong kaset yang diikat di belakang kartu. Oleh sebab itu, apabila
ditarik kesimpulan maka pita magnetik merupakan garis berwarna hitam
yang ditempelkan dibalik kartu APMK dengan fungsi sebagai wadah yang
memuat keseluruhan data dari nasabah dan simpanannya. Karena bentuk
fisik yang demikian, pita magnetik sangat rawan terhadap segala bentuk
kerusakan.
Pada pasal 29 ayat (1) PBI No.11/11/PBI/2009 tentang Alat
Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana diubah dalam PBI
No.14/2/PBI/2012 menjelaskan mengenai peningkatan keamanan
a. Menggunakan sistem yang aman dan andal;b. Memelihara dan meingkatkan keamanan teknologi APMK
7Howstuffworks:” How does a magnetic stripe on the back of a credit card work?”http://money.howstuffworks.com/personal-finance/debt-management/magnetic-stripe-credit-card.htm (diakses pada tanggal 10 November 2016 )
c. Memiliki kebijakan dan prosedur tertulis ( standard operating procedure) penyelenggaraan kegiatan APMK;dan
d. Menjaga keamanan dan kerahasiaan data;
Berdasrkan penjabaran pada pasal diatas, sebagai bentuk upaya dalam
menjaga keamanan dan kerahasiaan data nasabah melalui peningkatan
keamanan teknologi APMK , pada tanggal 18 Oktober 2011 Bank Indonesia
akhirnya menerbitkan SEBI No 13/22/ DASP/ 2011 mengenai Implementasi
Teknologi Chip dan Penggunaan Personal Identification Number (PIN)
pada Kartu ATM dan/ atau Kartu Debet. Terhitung hingga tanggal 1 Januari
2016 implementasi kebijakan Bank Indonesia ditargetkan sudah dapat
dilaksanakan diseluruh Bank yang beroperasi.8
Teknologi chip merupakan integrated circuit yang terdiri dari
prosesor dan memori. Chip seperti layaknya CPU di komputer, bertugas
melaksanakan perintah dan menyediakan power ke Chip card.9Teknologi
chip selanjutnya menjadi salah satu standar keamanan yang telah
dipergunakan secara luas dalam bertransaksi karena terbukti mampu
mengurangi resiko kerugian bagi para pemegang kartu.
PIN juga memiliki peranan penting sebagai pelindung data nasabah
yang tersimpan dalam kartu ATM .Dalam halaman investinganswer
8LihatSurat Edaran No 13/22/ DASP/ 2011 perihal Implementasi Teknologi Chip dan Penggunaan Personal Identification Number ( PIN) pada Kartu ATM dan/ atau Kartu Debet
9Rizkiana Novitasari.”Serangan pada system keamanan ATM dengan kartu magnetic stripe dam solusi yang ditawarkan dengan penggunaan kartu chip”. Institut Teknologi Bandung.Hlm.3
8
dijelaskan mengenai transaksi pada kartu ATM dengan menggunakan PIN,
yaitu:10
“A PIN-debit transaction, also known as an online transaction, is a password-protected payment method that authorizes a transfer of funds over an electronic funds transfer (EFT).When you pay for goods or services with your debit card, you have an option for the payment to be processed in two different ways: as an offline transaction via a credit card processing network, or as an online transaction via an EFT system, requiring a personal identification number (PIN) to complete the process.”
Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa PIN memiliki
fungsi sebagai pelindung dalam transaksi dengan menggunakan kartu ATM.
Nasabah akan mendapatkan akses dengan rekening tabungannya hanya bila
nomor yang dimasukkan sesuai dengan nomor yang tersimpan dalam sistem
komputer dari Bank yang bersangkutan. Penggunaan PIN juga
dilatarbelakangi oleh autentikasi berdasar pada signature based yang sangat
rawan terhadap fraud. Mengingat peran PIN sebagai kunci untuk
tersambung dengan rekening simpanan di bank, apabila kombinasi angka
dalam PIN yang digunakan mudah ditebak ataupun jatuh pada tangan pihak
yang salah, besar kemungkinan dilakukan pembobolan rekening milik
nasabah yang bersangkutan.
Urgensi dalam implementasi chip dan PIN sangat perlu dilakukan,
terutama untuk menjamin keamanan dan kenyamanan nasabah dalam
bertransaksi. Pada kenyataan, urgensi tersebut masih belum dirasakan oleh
10Investinganswer:”PIN debit transaction”http://www.investinganswers.com/financial-dictionary/personal-finance/pin-debit-transaction-2320 (diakses pada tanggal 15 Desember 2016 )
pihak Bank karena tingginya faktor penghambat dalam penerapan SEBI
No.13/22/DASP di lapangan.
Mayoritas Bank menyatakan bahwa diperlukan proses panjang
untuk beralih dari teknologi pita magnetik ke chip. Salah satu faktor
penyebab yang dijadikan alasan dasar adalah perkembangan jumlah
pemegang kartu ATM yang sudah cukup tinggi, yaitu sekitar 119.4 juta
pemegang kartu.11Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia ( ASPI ) juga
berdalih bahwa perbankan memerlukan batas waktu hingga tahun 2020
untuk penggantian keseluruhan kartu ATM.12 Akibatnya, perlindungan
hukum bagi nasabah tabungan semakin tidak terjamin karena bank tidak
segera mengimplementasikan teknologi chip dan PIN terhadap produk ATM
yang mereka terbitkan.
Lembaga perbankan adalah adalah lembaga keuangan yang
bergantung pada kepercayaan masyarakat.13 Kepercayaan nasabah tabungan
selaku pemegang sah kartu ATM akan semakin terkikis dengan semakin
diulurnya waktu implementasi kebijakan Bank Indonesia terhadap layanan
dan produk ATM. Terutama bila mengingat kejahatan skimming juga kian
marak terjadi dalam dunia perbankan, yang tentunya semakin menimbulkan
keresahan terhadap nasabah tabungan dalam kegiatan bertransaksi. Apabila
suatu saat kepercayaan masyarakat terhadap bank telah hilang, maka hal itu
11DETIK:”Kartu ATM wajib pakai chip diundur dari 2016 ke akhir 2021” http://finance.detik.com/moneter/3108681/kartu-atm-wajib-pakai-chip-diundur-dari-2016-ke-akhir-2021 ( diakses pada tanggal 15 September 2016)
12ASPI:”Kartu ATM wajib pakai chip diundur dari 2016 ke akhir 2021”http://www.aspi-indonesia.or.id/berita/kartu-atm-wajib-pakai-chip-diundur-dari-2016-ke-akhir-2021/ (diakses pada tanggal 15 September 2016)
13Drs.Muhammad Djumhana.1996.Rahasia Bank(ketentuan dan penerapannya di Indonesia),Bandung:PT.Citra Aditya Bakti.hlm.29
menjadi suatu bencana perekonomian yang sangat sulit untuk dipulihkan
kembali.14 Atas dasar itu, pihak bank sebagai penyelenggara jasa sistem
pembayaran meskipun dengan berbagai rintangan yang dihadapi dalam
implementasi chip dan PIN harus tetap menjadikan perlindungan hukum
terhadap nasabah dan simpanannya sebagai prioritas utama.
Akibat kendala dalam pelaksanaan SEBI No 13/22/ DASP
sehingga tidak dapat memenuhi target dalam penerapannya di lapangan,
Bank Indonesia akhirnya pada tanggal 31 Desember 2015 melakukan
pengaturan ulang sekaligus memberikan perpanjangan waktu melalui
penerbitan SEBI No.17/52/DKSP perihal implementasi Standar Nasional
Teknologi Chip dan Penggunaan Personal Identification Number Online 6
(Enam) Digit untuk Kartu ATM dan/ atau Kartu Debet yang diterbitkan di
Indonesia.15 Perpanjangan waktu implementasi merupakan bentuk urgensi
Bank Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabah
penyimpan berupa suatu kebijakan melalui peningkatan keamanan
APMK khususnya layanan dan produk ATM. Seperti pernyataan penulis
pada paragraf sebelumnya, kejahatan pembobolan data nasabah terutama
melalui alat skimmer sudah umum terjadi dalam dunia perbankan di
Indonesia. Merupakan kewajiban bagi seluruh bank untuk segera membuat
langkah antisipasi dalam melindungi nasabah dan simpanan yang telah
dipercayakan kepadanya khususnya dalam kegiatan bertransaksi.
14Ibid.,hlm 3015Lihat Surat Edaran Bank Indonesia No.17/52/DKSP perihal implementasi
Standar Nasional Teknologi Chip dan Penggunaan Personal Identification Number Online 6 (Enam) Digit untuk Kartu ATM dan/ atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia
11
Demi tercapainya perlindungan secara hukum terhadap nasabah
tabungan selaku pemegang kartu ATM dalam kegiatan bertransaksi,
dibutuhkan keselarasan antara das sollen dan das sein yaitu SEBI
No.17/52/DKSP dengan penerapannya pada layanan dan produk ATM yang
dikeluarkan oleh Bank di seluruh Indonesia. Melalui penerapan teknologi
chip dan PIN Online 6 (enam) digit sebagaimana yang tersebut dalam Surat
Edaran, diharapkan mampu dalam memenuhi tujuan Bank Indonesia untuk
meningkatkan serta menjaga keamanan data pada kartu ATM yang dimiliki
oleh nasabah dari segala bentuk fraud.
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur ( Bank Jatim ) merupakan
salah satu bank daerah terbaik yang mampu mendorong partisipasi
masyarakat daerah sebagai nasabah penyimpan dana. Hingga akhir Juni
2016 jumlah penabung Bank Jatim tercatat hingga 7.036.600 dengan saldo
mencapai angka Rp 41,37 trilliun16. Akibat nominal nasabah tabungan dan
simpanannya yang tinggi Bank Jatim juga tidak luput dari upaya dan tindak
kejahatan perbankan yang dapat mengancam nasabah beserta simpanannya.
Berdasarkan segala uraian dan permasalahan yang telah
disampaikan diatas, penulis pada akhirnya memilih untuk melakukan
penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH
TABUNGAN DALAM BERTRANSAKSI MELALUI PENERAPAN
TEKNOLOGI CHIP DAN PIN ONLINE 6 (enam) DIGIT ( Studi di PT
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Madiun )”
16ANTARAJATIM:” Bank Jatim Tuan Rumah “Panen Rejeki” BPD” http://www.antarajatim.com/lihat/berita/183509/bank-jatim-tuan-rumah-panen-rejeki-bpd ( diakses pada tanggal 10 November 2016 )
Berdasarkan deskripsi mengenai latar belakang beserta isu
hukumnya diatas maka penulis mengambil dua rumusan masalah yang akan
digunakan sebagai kerangka dalam penulisan penelitian yaitu sebagai
berikut:
1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah tabungan dalam
bertransaksi melalui penerapan SEBI No.17/52/DKSP perihal
implementasi Standar Nasional Teknologi Chip dan Penggunaan
Personal Identification Number Online 6 (Enam) Digit untuk Kartu
ATM dan/ atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia PT. Bank
Jatim Tbk. Cabang Madiun?
2. Apa hambatan dan upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Jatim Tbk.
Cabang Madiun terhadap perlindungan hukum bagi nasabah tabungan
dalam bertransaksi melalui penerapan SEBI No.17/52/DKSP perihal
implementasi Standar Nasional Teknologi Chip dan Penggunaan
Personal Identification Number Online 6 (Enam) Digit untuk Kartu
ATM dan/ atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk perlindungan hukum
bagi nasabah tabungan dalam bertransaksi melalui penerapan SEBI
No.17/52/DKSP perihal implementasi Standar Nasional Teknologi Chip
dan Penggunaan Personal Identification Number Online 6 (Enam)
13
Digit untuk Kartu ATM dan/ atau Kartu Debet yang diterbitkan di
Indonesia di PT. Bank Jatim Tbk. Cabang Madiun
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hambatan dan upaya yang
dilakukan oleh PT. Bank Jatim Tbk. Cabang Madiun untuk memberikan
perlindungan hukum bagi nasabah tabungan dalam bertransaksi melalui
penerapan SEBI No.17/52/DKSP perihal implementasi Standar
Nasional Teknologi Chip dan Penggunaan Personal Identification
Number Online 6 (Enam) Digit untuk Kartu ATM dan/ atau Kartu
Debet yang diterbitkan di Indonesia.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini dilakukan untuk pemgembangan pengetahuan hukum
pada umumnya dan bagi kemajuan di bidang hukum perdata sehingga
mampu menciptakan akademisi yang tidak hanya kritis tetapi juga solutif
dalam mengetahui peningkatan sistem APMK melalui implementasi
teknologi chip dan PIN online 6 (enam) digit, sehingga mampu dalam
memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah tabungan selaku
pengguna layanan dan produk ATM.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi OJK
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi , bahan
masukan serta pertimbangan bagi OJK dalam melakukan pengawasan
14
terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan dan khususnya pelaksanaan
kebijakan dalam sistem APMK
b. Bagi BI
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi,bahan
masukan, pertimbangan dan tolak ukur bagi Bank Indonesia terutama dalam
pelaksanaan peraturan yang dikeluarkannya terkait dengan sistem APMK.
c. Bagi Masyarakat dan Nasabah Tabungan
Penelitian ini diharapakan dapat memperluas pengetahuan
masyarakat terutama nasabah tabungan sebagai konsumen dari layanan dan
produk ATM mengenai peran penting dari APMK beserta funsgi dan
komponennya, selain itu melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah
kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keamanan data yang termuat
dalam kartu ATM milik mereka.
E. Orisinalitas Penelitian
Secara singkat penelititan terdahulu disajikan dalam tabel sebagai
berikut:
15
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu
Tahun Penelitian
Nama Peneliti dan Asal Instansi
Judul Penelitian Rumusan Masalah Keterangan
2009 Caroline Yulianita, Universitas Brawijaya Malang
“ Pelaksanaan perlindungan hukum nasabah penyimpan dana sebagai konsumen jasa ATM Perbankan” ( Studi di Bank OCBS Malang Indonesia
1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum nasabah penyimpan dana pengguna ATM di OCBC NISP cabang Malang?
2. Apa saja hambatan pelaksanaan perlindungan hukum nasabah penyimpan dana pengguna ATM di OCBC NISP cabang Malang?
Penelitian dengan jenis yuridis empiris ini membahas tentang perlindungan konsumen melalui pengaturan UU Perbankan dan UU Perlindungan Konsumen yang berawal dari banyaknya pengaduan atau keluhan atas kerugian para nasabah akibat kurang maksimalnya sistem operasional bank OCBC NISP, kerugian tersebut disebabkan oleh tiga faktor yaitu kerugian akibat kesalahan nasabah itu sendiri ( ATM Rusak/ Patah), kedua kerugian akibat kesalahan dari bank ( mesin ATM tidak berfungsi secara baik) dan ketriga kerugian akibat pihak ketiga (penipuan)
2014 Ronald Arthur Saiya, Universitas Gadjah Mada
“Analisis terhadap perlindungan hukum bagi nasabah pengguna ATM” (Skimming kartu ATM pada mesin ATM Bank X )
1. Bagaimana pembuktian bahwa nasabah pengguna ATM Bank X mengalami skimming kartu ATM?
2. Bagaimana solusi yang diberikan
Penelitian dengan jenis yuridis normatif ini membahas tentang analisa terhadap ketentuan keabsahan bertransaksi melalui ATM Bank X serta perlindungan yang
16
oleh Bank X terhadap kerugian nasabah pengguna ATM pada Bank X?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah pengguna ATM Bank X berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?
diberikan oleh hukum untuk melindungi nasabah yang terkena skimming sebagai pengguna ATM Bank X
F. Sistematika Penulisan Hukum
Sebagai cara untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan
mempermudah pemahaman terhadap rencana skripsi ini, maka penulisan
disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I: PENDAHULUAN
Melalui bab ini akan diuraikan oleh penulis terkait latar belakang,
rumusan masalah, manfaat, orisinalitas penelitian dan sistematika penulisan
terkait penelitian tentang perlindungan hukum terhadap nasabah tabungan
dalam bertransaksi melalui penerapan teknologi chip dan PIN Online 6
(enam) digit untuk kartu ATM.
17
BAB II:TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini penulis akan menjabarkan konsep dan teori yang
terkait dengan perlindungan hukum terhadap nasabah tabungan dalam
bertransaksi melalui penerapan teknologi chip dan PIN Online 6 (enam)
digit untuk kartu ATM menjadi sub bab yang dibagi menjadi 4 bentuk
Tinjauan Hukum.
BAB III:METODE PENELITIAN
Melalui bab ini yang akan dibahas penulis adalah mengenai jenis
penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, dan sumber data yang
digunakan oleh penulis dan penelitian ini. Serta diuraikan pula didalamnya
penjelsan mengenai tentang teknik pengumpulan data, teknik analisis data,
dan definisi operasional.
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini akan dipaparkan oleh penulis penjelasan mengenai
gambaran umum lokasi penelitian, perlindungan hukum bagi nasabah
tabungan dalam bertransaksi melalui penerapan SEBI No.17/52 DKSP di
Bank Jatim Tbk. cabang Madiun, kendala dan pemasalahan yang muncul
dalam penerapan teknologi chip dan PIN Online 6 (enam) digit untuk kartu
ATM yang diterbitkan oleh Bank Jatim dan upaya penyelesaiannya.
BAB V: PENUTUP
Bab penutup menguraikan tentang kesimpulan dan saran terhadap
hasil penelitian peneliti tentang perlindungan hukum terhadap nasabah
18
tabungan dalam bertransaksi melalui penerapan teknologi chip dan PIN
Online 6 (enam) digit untuk kartu ATM.
19
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Bank
1. Pengertian Bank
Bank memiliki berbagai macam pengertian. Apabila ditelusuri
sejarah dari terminologi “bank” maka ditemukan bahwa bank berasal dari
bahasa italia “banca” yang berarti bence yaitu sebagai bangku tempat
duduk. Sebab, pada zaman pertengahan, pihak banker Italia memberikan
pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di
bangku-bangku di halaman pasar.1
Perkembangan dewasa ini, istilah bank dimaksudkan sebagai jenis
pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup
beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan
mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak
sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha-
usaha perusahaan.2 Berikut adalah pendapat secara teoritis dan yuridis
yang mendefinisikan arti dari Badan Perbankan, yaitu:
1. Menurut Sinungan ”Bank adalah suatu lembaga keuangan, yaitu
suatu badan yang berfungsi sebagai Financial Intermediary atau
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Kartu terdapat 3
(tiga) jenis kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, yaitu:16
a. Kartu ATM
APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai
dan/ atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu
dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan
pemegang kartu pada pada Bank atau lembaga selain bank yang
berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.17
b. Kartu Debet
APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran
atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi,
termasuk transaksi pembelanjaan, dimana kewajiban pemegang
kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung
simpanan pemegang kartu pada Bank atau lembaga selain Bank
yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.18
16Lihat PBI No. 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Kartu
17Lihat pasal 1 angka 5 PBI No. 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Kartu
18Lihat pasal 1 angka 4 PBI No. 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Kartu
30
c. Kartu Kredit
APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran
atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi,
termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan
penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang
kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan
pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran
pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus
(charge card) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.19
Kartu ATM dan/ atau Kartu Debet pada dasarnya merupakan satu
kesatuan dengan cara penggunaan yang berbeda. Sebagaimana yang telah
dijelaskan diatas, kartu ATM digunakan untuk melakukan penarikan
tunai maupun pemindahan dana milik nasabah, sedangkan kartu Debet
digunakan untuk melakukan pembayaran akibat kewajiban yang timbul
dari suatu hubungan ekonomi yang dilakukan oleh pemegang kartu
dengan pihak lain. Sebab itu, kartu Debet merupakan salah satu fungsi
dari kartu ATM sebagai alat pembayaran non-tunai.20
2.Pihak-Pihak dalam APMK
Dalam PBI No. 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan
Alat Pembayaran dengan Kartu dijelaskan lebih lanjut bahwa terdapat 6
19Lihat pasal 1 angka 6 PBI No. 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Kartu
20Hasil Wawancara dengan Mbak Seza selaku Staff bagian Service Asistant di BPD Jatim cabang Madiun pada tanggal 21 Januari 2017
31
(enam) pihak yang terlibat dalam kegiatan pembayaran dengan kartu,
yaitu:21
1. Pemegang Kartu
Pemegang kartu adalah pemegang sah dari APMK. 22
Pemengan kartu memiliki hak untuk menggunakan kartu
sebagai alat transaksi dan juga berkewajiban dalam
memenuhi isi perjanjian baku yang sebelumnya telah dibuat
dengan penerbit APMK.
2. Penerbit
Pihak Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan dan
melakukan pengelolaan terhadap APMK. 23
3. Acquirer
Adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang:
a. Melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga
pedagang mampu memproses transaksi dari APMK
yang diterbitkan oleh pihak selain Acquirer yang
bersangkutan; dan
21Lihat PBI No. 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Kartu
22Lihat pasal 1 angka 7 PBI No. 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Kartu
23Lihat pasal 1 angka 9 PBI No. 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Kartu
32
b. Bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran
kepada pedagang24
4. Prinsipal
Merupakan Bank atau Lembaga Selain Bank yang
bertanggungjawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan
antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit
dan/atau acquirer, dalam transaksi APMK yang kerjasama
dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.25
5. Penyelenggara Kliring
Merupakan Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan
perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing
Penerbit dan/atau Acquirer dalam rangka transaksi APMK.26
6. Penyelenggara Penyelesaian Akhir
Pihak Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan dan
bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan
kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau
Acquirer dalam rangka transaksi APMK berdasarkan hasil
perhitungan dari Penyelenggara Kliring.27
24Lihat pasal 1 angka 10 PBI No. 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Kartu
25Lihat pasal 1 angka 8 PBI No. 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Kartu
26Lihat pasal 1 angka 13 PBI No. 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Kartu
27Lihat pasal 1 angka 14 PBI No. 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Kartu
33
D. Tinjauan Umum tentang Nasabah Penyimpan Dana
1. Pengertian Nasabah
Menurut PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang transparansi Informasi
Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah pengertian
nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak
yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk
melakukan transaksi keuangan (walk-in customer). Pengertian nasabah
juga diatur dalam pasal 1 ayat 16 UU Perbankan yang menyebutkan
rumusan nasabah yaitu, sebagai pihak yang menggunakan jasa bank.
Rumusan ini kemudian diperinci pada butir berikutnya, yaitu sebagai
berikut:28
a. Nasabah penyimpan
Adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank dalam bentuk
simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang
bersangkutan.29
b. Nasabah peminjam (debitur)
Adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu
berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.30
28Lihat pasal 1 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembar Negara 34721
29Lihat pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembar Negara 34721
34
Pada dasarnya nasabah penyimpan dana dapat menentukan
bentuk simpanan yang diinginkan melalui perjanjian yang dibuat
dengan pihak Bank. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh
masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana
dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.31Selesai dilakukannya
perjanjian penyimpanan, nasabah selanjutnya diberikan pilihan oleh
penerbit berupa bentuk giro, deposito, sertifikat deposito maupun
tabungan sebagai sarana untuk menyimpan dananya di Bank.
2. Hubungan Hukum Bank dengan Nasabah Penyimpan Dana
Hubungan yang timbul di antara nasabah penyimpan dengan
bank, meliputi:32
1. Kepercayaan (fiduciary relation)
Artinya nasabah penyimpan dana hanya bersedia menyimpan
dananya pada suatu bank, apabila nasabah percaya pada bank
yang bersangkutan dan mampu membayar kembali dana
apabila ditagih.
2. Kerahasiaan (confidential relation)
30Lihat pasal 1 angka 18 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembar Negara 34721
31 Lukman Santoso Az.2011.Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank.Yogyakarta:Pustaka Yustisia. hlm 27
32Ronny Sautama Hotma Bako. 1995. Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito. Bandung:PT Citra Aditya Bakti Hal. 40.
35
Ada keterikatan bank terhadap kewajiban menyimpan rahasia
bank yang diperlukan untuk kepentingan bank sendiri demi
menjaga kepercayaan nasabah penyimpan;33
3. Kehati-hatian (prudential relation)
bank tidak mempunyai kebebasan mutlak untuk
menggunakan uang simpanan nasabah, artinya harus terjamin
kepastian bahwa bank nantinya akan mampu membayar
kembali dana masyarakat yang disimpan.34
Bila dilihat dari dua fungsi utama suatu bank, yaitu fungsi
pengerahan dana dan fungsi penyaluran dana, maka terdapat dua
hubungan hukum antara bank dan nasabah, yaitu:35
1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur
Bank sebagai lembaga penyedia dana bagi debiturnya
yang bentuknya dapat berupa kredit.36
2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan
dana
Bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana
milik masyarakat (para penanam dana). Bentuknya dapat
dilihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-
produk perbankan, seperti deposito, tabungan, giro, dan
sebagainya yang dapat tertuang dalam bentuk peraturan
Kartu ATM bank Jatim secara umum memberikan fasilitas sebagai
berikut:
1) Bebas biaya tarik tunai di ATM berlogo PRIMA dan ATM BERSAMA
2) Dapat digunakan untuk transaksi Tarik Tunai, Transfer, Cek Saldo, dan
pembayaran : Telkom, PBB, HP, SPP, dan Pembelian Pulsa.
3) Dapat digunakan untuk berbelanja di merchant-merchant yang berlogo
PRIMA DEBIT atau DEBIT BCA.
c. ATM Gold
ATM Gold merupakan ATM dalam bentuk eklusif yang disediakan
oleh Bank Jatim dan dapat diperoleh nasabah setelah membuka tabungan
siklus atau simpeda.
d. Kartu PNS Elektronik
Kartu Pegawai Negeri Sipil yang dilegitimasi oleh peraturan
Kepala BKN Nomor dan Tahun 2008, dapat digunakan sebagai kartu
identitas PNS dan penerimaan pensiun PNS serta untuk pelayanan di bidang
kepegawaian, pengendalian data kepegawaian serta perbankan.
B. Perlindungan Hukum terhadap Data diri Nasabah Tabungan dalam
Mekansime Pembuatan Kartu ATM di Bank Jatim
1. Prosedur pengajuan kartu ATM di Bank Jatim Tbk. Cabang
Madiun
Layanan dan produk ATM merupakan salah satu daya tarik dari
bank yang dapat menambah minat masyarakat umum untuk menjadi
konsumen jasa perbankan. Melalui fasilitas ATM, nasabah dapat mengakses
63
simpanannya di bank tanpa harus memikirkan faktor jarak dan waktu.
Sebelum calon nasabah dapat menikmati segala fitur yang ditawarkan
melalui ATM, terlebih dahulu mereka harus memberikan persetujuan
terhadap seluruh syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak bank.
Syarat dan ketentuan tersebut dikemas oleh bank dalam suatu bentuk klausa
baku yang akan mengikat kedua belah pihak. Ketentuan yang tertera dalam
perjanjian ATM perbankan pada umumnya adalah calon nasabah pemegang
kartu diharuskan melakukan pembukaan rekening tabungan di bank.
Pada Bank Jatim Tbk. cabang Madiun, layanan dan produk ATM
masih terbatas pada deposan yang simpanannya dalam bentuk tabungan.
Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Bank Jatim mengingat salah satu
karakter dari kartu ATM adalah sebagai alat transaksi yang bisa digunakan
oleh nasabah dalam melakukan kegiatan keuangan selama 24 (dua puluh
empat) jam penuh. Fungsi tersebut tentunya tidak akan sejalan bila
diterapkan pada bentuk simpanan lain. Nasabah deposito contohnya, karena
deposito merupakan simpanan jangka panjang, maka nasabah tidak
memiliki kebebasan akses terhadap simpanannya. Secara otomatis, nasabah
deposito tidak bisa menggunakan fitur ATM untuk tersambung dengan
rekening simpanananya di bank. Bagi simpanan giro, pada praktik sebagian
besar industri perbankan telah memberikan penawaran kartu ATM dengan
tujuan agar nasabah giro tidak perlu menggunakan cek dan bilyet giro lagi
sebagai alat untuk tersambung dengan rekeningnya. Bank Jatim Tbk. cabang
Madiun hingga kini belum dapat merealisasi program tersebut disebabkan
terdapat prioritas lain yang lebih diutamakan.
64
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa nasabah
tabungan adalah deposan yang berhak untuk menjadi pemegang kartu ATM
Bank Jatim. Perlu digaris bawahi, karena Bank Jatim memiliki varian
layanan dan produk tabungan yang cukup banyak, maka tidak semua
nasabah dengan simpanan berbentuk tabungan memiliki kesempatan untuk
menggunakan fitur kartu ATM dan/ atau kartu Debet. Bank Jatim Tbk.
cabang Madiun memiliki beberapa program simpanan tabungan dengan
ketentuan berbeda bagi tiap produk. Sebagai berikut adalah program
simpanan tabungan yang telah di lengkapi dengan fitur ATM di Bank Jatim
tbk.cabang Madiun, yaitu bisa dilihat pada Tabel 4.1 berikut:
Tabel 4.1
Program Simpanan Tabungan untuk Fasilitas Kartu ATM di Bank
Jatim Tbk. Cabang Madiun
Tabungan SIKLUS
Setoran Pertama Minimum Rp 100.000,00
Setoran Selanjutnya Minimum Rp 50.000,00
Saldo Mengendap Minimum Rp 50.000,00
Biaya Admininstrasi ATM per Bulan Rp 5000,00
Tabungan “KU”
Setoran Pertama Minimum Rp 20.000,00
Setoran Selanjutnya Minimum Rp 10.000,00
Saldo Mengendap Minimum Rp 20.000,00
Biaya Admininstrasi ATM per Bulan Rp 5000,00
Tabungan SIMPEDA
Setoran Pertama Minimum Rp 50.000,00
Setoran Selanjutnya Minimum Rp 50.000,00
Saldo Mengendap Minimum Rp 50.000,00
Biaya Admininstrasi ATM per Bulan Rp 5000,00
Tabungan SIKLUS PRIORITAS
Setoran Pertama Minimum Rp 10.000.000,00
Setoran Selanjutnya Minimum Rp 500.000,00
Saldo Mengendap Minimum Rp 10.000.000,00
Biaya Admininstrasi ATM per Bulan Rp 5000,00
Tabungan SIMPEL
Setoran Pertama Minimum Rp 5000,00
65
Setoran Selanjutnya Minimum Rp 1000,00
Saldo Mengendap Minimum 0% ( diganti dengan reward )
Biaya Admininstrasi ATM per Bulan Rp 5000,00
Sumber:Diolah dari data Primer, 2017
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa fasilitas ATM
diberikan hanya kepada nasabah penggunan tabunganKu, Siklus, Simpeda,
Siklus Prioritas dan SIMPEL. Biaya administrasi ATM tiap bulannya adalah
sama bagi seluruh produk tabungan diatas, yaitu sebesar Rp.5000,00 (lima
ribu rupiah).
Bagi nasabah tabungan yang tertarik untuk menggunakan layanan
dan produk ATM, maka terdapat beberapa prosedur pengajuan yang harus
dilaksanakan olehnya, yaitu:6
a. Mengajukan permohonan Fasilitas ATM ke bagian Service Asisstant
b. Mengisi dan menandatangani aplikasi fasilitas ATM yang diserahkan
oleh Service Asisstant, yaitu terdiri dari:
1. Identitas Pribadi pemohon
2. Nomor Induk Tanda Pengenal pemohon
3. Jenis tabungan dan nomor rekening pemohon
c. Menyetujui dan Menandatangani syarat-syarat dan ketentuan umum
pemegang kartu ATM
d. Melampirkan fotocopy bukti diri dan nomor rekening/ atau buku
tabungan
6Hasil Wawancara dengan Mbak Puspa selaku staff bagian Service Asisstant di
BPD Jatim Tbk. cabang Madiun pada tanggal 23 Januari 2017
66
Keseluruhan formulir beserta lampiran selanjutnya akan diproses
oleh Service Asisstant dan dicatat dalam buku register. Dokumen yang telah
lengkap kemudian akan dikirim ke Kantor Pusat Bank Jatim di Surabaya
untuk dilakukan penerbitan kartu beserta PIN mailer7oleh bagian Card
Center.
Pada alur pengajuan fasilitas ATM, tahapan paling penting terletak
pada persetujuan nasabah terhadap segala ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pihak bank. Kedua belah pihak yang telah membuat
perjanjian selanjutnya akan langsung terikat dalam suatu hubungan hukum,
segera setelah nasabah memberikan tanda tangan diatas materai.
Pihak nasabah pada umumnya, kurang memperhatikan ketentuan
yang tercantum dalam klausa perjanjian ATM. Pada situasi dimana seluruh
pasal ditetapkan berdasarkan sudut pandang dari pihak bank, nasabah tidak
diberikan pilihan selain pernyataan setuju/ tidak setuju yang disampaikan
melalui penandatangan dokumen perjanjian. Sebab itu, pada dasarnya
perjanjian ATM merupakan suatu klausula baku dengan sifat take it or leave
it.8 Bagi nasabah yang ingin memanfaatkan fitur ATM untuk mempermudah
kegiatan bertransaksinya, maka tidak ada pilihan lain selain memberikan
persetujuan terhadap segala syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
Jatim Tbk. cabang Madiun.
7 PIN mailer adalah amplop khusus yang digunakan oleh bagian Card Center pada
Kantor Pusat Bank Jatim di Surabaya untuk mencetak PIN. PIN mailer merupakan PIN
dalam bentuk surat berbentuk persegi panjang yang tediri dari 3 ( tiga ) lembar. 8Kiki Angginingrum,” Pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah dalam hal
kegagalan sistem Bank Indonesia Real Time Dross Settlement (BI-RTGS) dalam transfer
dana: Studi di PT.Bank Mandiri Cabang Basuki Rahmat Surabaya”, S-1 Hukum Fakultas
Hukum, UB,2009,Hlm.64
67
Demi menjaga kepercayaan nasabah, Bank Jatim Tbk. cabang
Madiun telah melakukan langkah antisipasi melalui penyampaian segala
informasi yang dapat membantu nasabah dalam penggunaan fasilitas ATM.
Hal tersebut sebagaimana dijelasakan dalam pasal 11 ayat (2) PBI No.
16/1/PBI/2014 tentang perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran,
yaitu bahwa:
“Penyelenggara wajib memberikan informasi mengenai manfaat,
risiko, dan konsekuensi bagi Konsumen atas penggunaan jasa
Sistem Pembayaran”
Berdasarkan penjelasan dalam pasal diatas, untuk menjalankan
kewajibannya selaku penyelenggara jasa keuangan dan meningkatkan
pemahaman nasabah serta mengurangi resiko penyalahgunaan fasilitas
ATM. Pihak Bank melalui Service Asisstant akan memberikan edukasi
kepada nasabah mulai dari tahap pengajuan fasilitas ATM hingga
penerimaan kartu ATM baru beserta PIN Mailer, yaitu sebagai berikut:
a. Penjelasan Syarat dan Ketentuan dalam klausa Perjanjian ATM
Ketika nasabah pertama kali melakukan pengajuan fasilitas ATM, Service
Asisstant melakukan penyampaian informasi secara akurat mengenai hak,
kewajiban dan konsekuensi yang akan ditanggung oleh nasabah tabungan
dengan menyetujui segala syarat dan ketentuan dalam klausa perjanjian
ATM. Setiap pasal dalam klausula perjanjian ATM akan dijelaskan makna
dan intinya kepada nasabah, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam
penyampaian informasi antara pihak bank dengan calon nasabah pemegang
kartu.
68
b. Pedoman Penggunaan Kartu ATM beserta PIN Mailer
Service Asisstant akan memberitahukan kepada nasabah untuk mengambil
kartu, apabila kartu ATM tersebut telah selesai atau dilihat berdasarkan
buku register Permohonan ATM. Nasabah yang telah dipanggil untuk
terlebih dahulu menerima penjelasan dari Service Asisstant mengenai hal-
hal yang berkaitan dengan tanggung jawab pemegang kartu. Service
Asisstant selain itu juga memberikan pedoman mengenai cara transaksi
dengan kartu ATM Bank Jatim secara aman dan benar. Pada pedoman
terkait pengamanan kartu ATM, nasabah akan diberikan intruksi oleh
Service Asisstant untuk segera mengganti PIN secepatnya dengan kombinasi
angka yang sulit.PIN mailer yang diterbitkan oleh pihak bank, sebenarnya
juga telah disertai dengan penjelasan terkait perihal yang harus diperhatikan
oleh pengguna kartu ATM Bank Jatim, diantaranya:
1) PIN ATM (Personal Identification Number) yang dipergunakan untuk
mengakses rekening nasabah dengan Kartu ATM Bank Jatim adalah
sebanyak 6 (enam) digit
2) Diintruksikan kepada nasabah untuk segera mengubah PIN ATM ke
nomor 6 (enam) digit baru pilihan nasabah melalui terminal ATM Bank
Jatim
3) Demi keamanan, dimohon kepada nasabah untuk tidak memberitahukan
PIN (yang terdapat dalam PIN mailer) kepada pihak manapun, termasuk
petugas Bank dan tidak menulis PIN ataupun menyimpannya bersama
kartu ATM.
69
2.Hubungan Hukum antara nasabah Tabungan sebagai pengguna
kartu ATM dan Pihak Bank Jatim Tbk. cabang Madiun sebagai
Penerbit
Basis hubungan hukum antara bank dan para nasabahnya adalah
hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual ini terjadi pada saat nasabah
menjalin hubungan hukum dengan pihak bank, setelah nasabah membuka
rekening tabungan, deposito, dan produk perbankan lainnya.9 Sebagaimana
yang telah disampaikan oleh penulis dalam prosedur pengajuan ATM, pihak
Bank Jatim Tbk. Cabang Madiun dan nasabah tabungan akan langsung
terikat dalam suatu hubungan hukum ketika pihak nasabah telah
memberikan tanda tangan di atas materai pada perjanjian ATM.
Perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak akan
menimbulkan hak-hak dan kewajiban bagi kedua pihak secara timbal
balik.10 Kedua belah pihak diharuskan mematuhi isi klausa perjanjian
hingga batas waktu tertentu dan menjalankan peran yang telah disertai
dengan hak dan kewajiban.
Menurut Ronny Sautana Hotma Bako hukum antara nasabah
tabungan dan pihak bank dapat ditinjau dari 3 (tiga) aspek yang sebelumnya
telah dijabarkan dalam BAB II, yaitu:
9Ronny Sautama Hotma Bako,loc.cit.Hlm.33 10CST Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.
Jakarta: Balai Pustaka.Hlm.119
70
1) Hubungan Kepercayaan
Hubungan Kepercayaan dilandasi dengan calon nasabah tabungan yang
memilih untuk melakukan pembukaan rekening di Bank Jatim Tbk. cabang
Madiun karena keyakinan bahwa bank memiliki kualitas terbaik serta
kemampuan dalam menjaga keamanan dari dana milik nasabah yang akan di
serahkan kepada bank hingga jangka waktu tertentu. Asumsi kuat nasabah
tabungan bahwa Bank Jatim Tbk. Cabang Madiun akan mengembalian
keseluruhan simpanan tersebut kepadanya disertai dengan bunga
sebagaimana yang telah disebutkan dalam awal perjanjian. Kepercayaan
inilah yang melandasi persetujuan dari pihak nasabah tabungan untuk
memberikan tanda tangan di atas materai pada perjanjian ATM yang
ditawarkan oleh pihak bank. Sebab itu, Bank Jatim telah menerapkan
standar pengamanan dalam pemakaian kartu ATM. Standarisasi tersebut
diwujudkan dalam bentuk kebijakan baik yang diterapkan oleh internal
maupun eksternal dari sebelum digunakan hingga pemakaiannya di
lapangan.
2) Hubungan Kerahasiaan
Melanjutkan peran bank sebagai agent of trust, bentuk lain dari kepercayaan
nasabah tabungan kepada pihak bank adalah keyakinan bahwa seluruh
informasi yang diperoleh Bank Jatim Tbk.Cabang Madiun dari nasabah
tabungan akan dijaga dalam suatu kerahasiaan yang tidak boleh disebarkan
ke pihak luar terkecuali dengan alasan hukum sebagaimana yang telah
diatur. Bila dihubungkan dengan perjanjian ATM, kesediaan nasabah
71
tabungan yang sebelumnya telah mengisi aplikasi pengajuan fasilitas ATM
serta melengkapi keseluruhan data pribadi , tentunya akan mendapatkan
timbal balik yang seimbang dari Bank Jatim cabang Tbk. Madiun berupa
jaminan kerahasiaan informasi data nasabah beserta simpanannya tersebut.
Sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 40 ayat (1) UU No 10 Tahun
1998 mengenai kewajiban pihak bank untuk merahasiakan seluruh
informasi terkait data nasabah penyimpan dan simpannya. Maka melalui
penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan kerahasiaan antara
nasabah tabungan dengan Bank Jatim Tbk. cabang Madiun dalam hal ini
sangat dibutuhkan. Adanya kerahasiaan tersebut merupakan salah satu
bentuk kebutuhan yang harus terpenuhi bagi nasabah tabungan selaku
pengguna layanan dan produk ATM. Terutama bagi nasabah dengan itikad
baik dan memiliki catatan transaksi yang normal tentunya membutuhkan
rasa aman dan nyaman ketika bertransaksi pada terminal ATM maupun
EDC. Pada praktik, Bank Jatim Tbk.Cabang Madiun selalu mengupayakan
perlindungan maksimal terhadap keseluruhan data pribadi nasabah tabungan
yang tersimpan dalam kartu ATM.
3) Hubungan Kehati-Hatian
Bank Jatim Tbk.cabang Madiun dalam menjalankan perannya sebagai
lembaga penyalur dana masyarakat telah menerapkan prinsip kehati-hatian
sebagai landasan dalam hubungan hukum dengan nasabah tabungan.Pasal
29 ayat (4) UU No 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa:
“ Dalam memberikan kredit dan melakukan usaha lainnya, bank
wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan
72
kepentingan nasabah yang mempercayakan danannya kepada
bank”
Melalui penjelasan diatas, Bank Jatim Tbk. cabang Madiun dalam kaitannya
dengan layanan dan produk ATM selalu berusaha untuk berhati-hati dalam
menjaga keseimbangan diantara pihak nasabah tabungan sebagai pengguna
kartu ATM dan Bank Jatim sebagai penerbit kartu ATM. Mendasarkan
pada asas kehati-hatian, pihak bank dalam menjalankan kegiatan
operasional harus melakukan tindakan yang tidak merugikan
kepentingannya dan membahayakan simpanan nasabah yang telah
dipercayakan kepadanya.
C. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Tabungan
dalam Bertransaksi melalui Penerapan SEBI No.17/52/DKSP Perihal
Implementasi Standar Nasional Teknologi Chip dan PIN Online 6
(enam) digit untuk kartu ATM dan/atau Kartu Debet di Bank Jatim
Tbk. Cabang Madiun
Perlindungan hukum adalah penyempitan dari perlindungan, dalam
hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan
oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini
yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya
dengan sesama manusia serta lingkungannya.Sebagai subyek hukum
manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan
hukum.11Perlindungan hukum dalam penelitian penulis, dikhususkan bagi
nasabah tabungan yang menggunakan layanan dan produk ATM di Bank
11CST Kansil.Op Cit.Hlm.56
73
Jatim Tbk. cabang Madiun. Melalui perlindungan dengan dasar hukum,
nasabah tabungan dapat menuntut hak subyektifnya sebagai konsumen jasa
perbankan dari kebijakan yang dapat merugikan nasabah dan simpananya.
Pihak bank selaku pelaku usaha dalam jasa keuangan harus dapat
mewujudkan keamanan, kesejahteraan, dan keadilan kepada seluruh
nasabah yang telah mempercayakan dana kepadanya baik secara preventif
maupun represif. Melalui data yang berhasil diperoleh dari Bank Jatim Tbk.
cabang Madiun, terhitung hingga akhir Januari 2017 jumlah pengguna kartu
ATM telah mencapai angka 26.350 nasabah. Semakin tinggi jumlah
nasabah pemegang kartu maka harus semakin ditingkatkan pula upaya
pengamanan terhadap simpanan miliknya yang telah dipercayakan kepada
pihak bank dari segala bentuk fraud.
Pada praktik, sudah banyak terjadi kejahatan perbankan yang
menyerang pengguna APMK. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh
penulis pada BAB I, salah satu kejahatan yang pernah membuat gempar
industri perbankan adalah skimming. Teknik kejahatan tersebut,
menggunakan alat canggih dengan nama skimmer yang mampu menembus
sekuriti kartu ATM dan mencuri data pribadi nasabah yang tersimpan di
dalamnya. Data yang berhasil dicuri selanjutnya akan dipindahkan oleh
pelaku pada kartu duplikat. Akibatnya, nasabah mengalami kerugian karena
keberhasilan pelaku dalam mengakses rekening miliknya di bank. Reputasi
perbankan juga dalam keadaan darurat, karena semakin meningkatnya
skimming yang menyerang nasabah dan mengancam sistem keamanan
mereka.
74
Hal serupa juga ditemui oleh salah satu nasabah tabungan di Bank
Jatim Tbk. cabang Madiun. Berdasarkan kronologi yang berhasil dicatat
oleh penulis, awal kejadian nasabah melakukan transaksi pada salah satu
terminal ATM bersama. Tanpa disadari oleh nasabah, pada mesin telah
terpasang alat skimmer sehingga semua data pribadi dan simpanan miliknya
akhirnya berhasil dicuri dan dipindahkan pada kartu duplikat. Akibatnya,
rekening simpanan di Bank Jatim Tbk. cabang Madiun berhasil dibobol dan
nasabah kehilangan sebagian besar simpanannya.12
Kejahatan skimming merupakan kejahatan level internasional yang
tidak hanya mengancam perbankan di Indonesia namun seluruh dunia.
Melalui penyelidikan, ditemukan bahwa maraknya skimming sebagai fraud
yang paling umum mengancam industri perbankan disebakan karena
kelemahan teknologi pita magnetik sebagai komponen APMK yang
menyimpan informasi data nasabah.
Teknologi pita magnetik tidak dilengkapi dengan enkripsi
sehingga dapat dibaca oleh semua alat pembaca pita magnetik.13 Pita
magnetik tidak memiliki proteksi yang compatible dengan kecanggihan dari
skimmer dan alat pembaca kartu lainnya. Kelemahan tersebut, menjadi celah
yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk semakin gencar dalam
melakukan aksi pembobolan. Pelaku mengetahui celah dalam proteksi pita
12Hasil Wawancara dengan Bapak Candra selaku Staff bagian Pelayanan
Nasabah di BPD Jatim cabang Madiun pada tanggal 21 Januari 2017 13Okezone:”Teknologi usang Pita Magentik ATM rentan Kejahatan”