Buku Kehutanan Penyuluh

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TEKNIS

JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANANDAN

ANGKA KREDITNYA

KEMENTERIAN KEHUTANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KEHUTANAN PUSAT PENGEMBANGAN PENYULUHAN KEHUTANAN

Jakarta, 2011

KATA PENGANTAR

Ketentuan yang mengatur tenaga fungsional penyuluh kehutanan adalah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/60/M.PAN/6/2005; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/33/M.PAN/10/2006; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2011. Petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh kehutanan sangat berhubungan erat dengan petunjuk teknis dari Menteri Kehutanan. Petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh kehutanan mengacu pada Keputusan Kepala BKN Nomor 35 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya. Sedangkan petunjuk teknis jabatan fungsional penyuluh kehutanan mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 272/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya. Semoga buku Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya dapat dijadikan p e d o m a n b a g i p e n y e l e n g g a r a a n p e n y u l u h a n k e h u ta n a n .

Kepala Pusat

Ir. M. Ali Arsyad, M.Sc NIP. 19530511.198203.1.002

i

DAFTAR ISIPETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA I. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : 130/KEP/M.PAN/12/2002 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA. ........... PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : PER/33/M.PAN/10/2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: 130/KEP/M.PAN/12/2002 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA. ........................................................ PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: PER/60/M.PAN/6/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KETENTUAN LAMPIRAN I DAN ATAU LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDITNYA. ............................................................................... PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : PER/60/M.PAN/6/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KETENTUAN LAMPIRAN I DAN ATAU LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDITNYA. ........ KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 35 TAHUN 2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA. ................................... KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: 130/KEP/M.PAN/12/2002 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA. ........................................................ PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA VII. KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 272/Kpts.II/2003 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA. ....................................................................................... 121 - 319 Hal

1-

7

II.

9 - 12

III.

13 - 15

IV.

17 - 42

V.

43 - 68

VI.

69 - 121

ii

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIKROKRASI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: 130/KEP/M.PAN/12/2002 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, terdapat perubahan nomenklatur instansi Pembina teknis Penyuluh Kehutanan dari Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan; bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur tersebut berdampak pada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga perlu dilakukan revisi, khususnya yang berkaitan dengan penilaian dan penetapan angka kredit bagi Penyuluh Kehutanan; bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri

b.

c.

1

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 130/KEP/ M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3000) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); Peraturan Pemerintahan Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

2.

3.

4.

2

5. 6.

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor: 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/33/M.PAN/10/2006; Usul Menteri Kehutanan dengan surat Nomor: S.132/Menhut-IX/2011 tanggal 11 Maret 20011; Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K.26-30/V.110-1115/93 tanggal 19 April 2011; MEMUTUSKAN:

7.

8. 9.

Memperhatikan :1. 2.

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: 130/KEP/M.PAN/12/2002 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal I Beberapa ketentuan dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/33/M.PAN/10/2006 diubah sebagai berikut:

3

1.

Ketentuan Pasal 15, diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah: a. Kepala Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan bagi Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina Tikat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kehutanan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Sekretaris Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana, pangkat Pengantur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementrian Kehutanan. Sekretaris Daerah Provinsi atau menunjuk pejabat eselon II yang membidangi penyuluhan kehutanan bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Penyuluhan Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, Golongan ruang III/a Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan masing-masing. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau menunjuk pejabat eselon II yang membidangi penyuluhan kehutanan bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan masing-masing.

b.

c.

d.

(2) Dalam menjalankan tugas, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh: a. Tim Penilai Penyuluh Kehutanan bagi Kepala Badan yang menangani penyuluhan kehutanan, selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat. b. Tim Penilai Penyuluh Kehutanan bagi Sekretaris Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan, selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja.

4

c.

Tim Penilai Penyuluh Kehutanan Provinsi bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang membidangi penyuluhan kehutanan di provinsi, selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi. Tim Penilai Penyuluh Kehutanan Kabupaten/Kota bagi Sekretaris daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang membidangi penyuluhan kehutanan di Kabupaten/Kota. Selanjutnya disebut Tim penilai Kabupaten /Kota.

d.

2.

Ketentuan Pasal 16, diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: Pasal 16 (1) Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan terdiri dari unsur teknis yang membidangi penyuluhan kehutanan, unsur kepegawaian dan pejabat fungsional Penyuluh Kehutanan (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut : a. Seorang Ketua merangkap Anggota; b. Seorang Wakil Ketua merangkap Anggota; c. Seorang Sekretaris merangkap Anggota yang berasal dari unsur kepegawaian; d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota. (3) Anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang berasal dari pejabat fungsional Penyuluh Kehutanan. (4) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai ditetapkan oleh: a. Kepala Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan Kementerian Kehutanan untuk Tim Penilai Pusat . b. Sekretaris Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan Kementerian Kehutanan untuk Tim Penilai Unit Kerja. c. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejebat eselon II yang membidangi penyuluhan Kehutanan yang ditunjuk untuk Tim Penilai Provinsi. d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang membidangi penyuluhan kehutanan yang ditunjuk untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota. (5) Syarat untuk menjadi Tim Penilai Penyuluh Kehutanan. Adalah : a. Jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/ pangkat Penyuluh Kehutanan yang dinilai.

5

b. c.

Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Kehutanan. Dapat aktif melakukan penilaian

(6) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dipenuhi dari Penyuluh Kehutanan, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Kehutanan. (7) Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun. (8) Apabila Tim Penilai belum dibentuk karena ketentuan anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi, maka penilaian angka kredit Penyuluh Kehutanan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota yang terdekat atau kepada Tim Penilai Unit Kerja. 3. Ketentuan Pasal 19, diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut : Pasal 19 Usul penetapan angka kredit diajukan oleh : a. Sekretaris Badan yang membidangi Penyuluhan Kehutanan, Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota kepada Kepala Badan yang membidangi Penyuluhan kehutanan untuk penetapan angka kredit Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kehutanan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Pimpinan unit Kerja yang membidangi Penyuluhan Kehutanan di Kementerian Kehutanan kepada Sekretaris Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan untuk penetapan angka kredit Penyuluh Kehutanan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Penyuluh Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Kehutanan. Pejabat yang membidangi kepegawaian setingkat eselon III pada unit kerja yang membidangi penyuluhan kehutanan di Provinsi Kepada

b.

c.

6

Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat yang membidangi penyuluhan kehutanan yang ditunjuk untuk penetapan angka kredit Penyuluh Kehutanan Pelaksana. Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda golongan raung III/d dan Penyuluh Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan masing-masing. d. Pejabat yang membidangi kepegawaian setingkat eselon III pada unit kerja yang membidangi penyuluhan kehutanan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat yang membidangi penyuluhan kehutanan yang ditunjuk untuk penetapan angka kredit Penyuluh Kehutanan Pelaksana. Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/d dan Penyuluh Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan masing-masing. Pasal II Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal : Jakarta : 30 Mei 2011

ME

E NT

Menteri Negara NEG R I Pemberdayagunaan Aparatur Negara A Dan Reformasi Birokrasi,NE G S I ARA

RA

E.E Mangindaan

R

A

PENDA AY N DA R

G UN UR R A AT K A E E F A N A PA R OR P RO SI UB MASI BI E LIK INDON

7

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : PER/33 /M.PAN/10/2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, NOMOR 130/KEP/M.PAN/12/2002 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, Menimbang : a. bahwa dalam penerapan jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan, khususnya untuk tingkat terampil yang di persyaratkan minimal Pendidikan Diploma III sulit dipenuhi karena adanya perubahan Institusi pendidikan; bahwa dengan adanya perubahan institusi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka dipandang perlu mengubah Keputusan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara Nomor: 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya dengan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

b.

Mengingat :

1.

9

2.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823); Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151); Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), Peraturan Pemerintah nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332); Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 2003 tentang We w e n a n g P e n g a n g k a ta n , P e m i n d a h a n , d a n Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10

9.

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara. Memperhatikan :1. 2. Usul Sekertaris Jendral Depertemen Kehutanan Nomor S.587/II.peg/2006 tanggal 7 Juni 2006; Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor : K26-30/V96-7/93 tanggal 5 September 2006. MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 130/KEP/M.PAN/12/2002 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA Pasal I Mengubah ketentuan Pasal 24 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya, menjadi berbunyi sebagai berikut : " Pasal 24 (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil atau Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli dapat dipertimbangkan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Bagi Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil : 1. 2. 3. 4. Berijazah paling rendah SMU/SMK sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan : Pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b; Paling singkat telah memiliki pengalaman bekerja selama 2(dua) tahun di bidang penyuluhan kehutanan; Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kehutanan;

11

5. 6. 7. b.

Paling tinggi usia 50 tahun; Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksana Pekerjaan (DP3) atau prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam I (satu) tahun terakhir; Tersedia lowongan dalam formasi jabatan.

Bagi Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan; Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; Paling singkat telah memiliki pengalaman bekerja selama 2 (dua) tahun di bidang penyuluhan kehutanan; Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kehutanan; Paling tinggi usia 50 tahun; Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; Tersedianya lowongan dalam formasi jabatan.

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh yang berasal dari pendidikan , penyuluhan kehutanan, pengembangan profesi, dan penunjang tugas penyuluhan kehutanan setelah ditetapkan oleh pejabatan yang berwenang menetapkan angka kredit." Pasal II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal : JAKARTA :12 Oktober 2006

NEG T E R IMENTERI NEGARA A EN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

RA

M

GU R PU N A A TU S PA R A N E B L I N ATAUFIQ O K IN D

12

N IA E G A

PENDA AY R E

RA

EFFENDI

Lampiran II NOMOR TANGGAL

: PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA : 28 TAHUN 2005 : 28 DESEMBER 2005

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : PER/60 /M.PAN/6/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KETENTUAN LAMPIRAN I DAN ATAU LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDITNYA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, Menimbang : Bahwa dalam rangka mengembangkan jabatan fungsional jenjang ahli, dipandang perlu mengubah Lampiran I dan atau II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara; 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Nomor 4437);

Mengingat :

2.

13

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), setelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547); Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332); Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraTahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193); Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang We w e n a n g P e n g a n g k a ta n , P e m i n d a h a n , d a n Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263); Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara;

14

11. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Memperhatikan : Pertimbangan Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat nomor WK26-30/V50-8/93 tanggal 29 April 2005. MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KETENTUAN LAMPIRAN I DAN ATAU LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDAYA GUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDITNYA. Pasal I Mengubah ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.khususnya sub unsur pendidikan sekolah dengan memperoleh Ijazah/gelar, sehingga seluruhnya berubah menjadi berbunyi sebagai berikut : "Unsur pendidikan Ijazah Doktor menjadi 200 angka Kredit, Ijazah Pasca Sarjana menjadi 150 angka Kredit, dan Ijazah Sarjana/D IV menjadi 100 angka kredit". Pasal II Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal : Jakarta : 1 Juni 2005

NEG T E R IMENTERI NEGARA A EN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

RA

M

GU R PU N A A TU S PA R A N E B L I N ATAUFIQ O K IN D

N IA E G A

PENDA AY R E

RA

EFFENDI

15

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : PER/60/M.PAN/6/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KETENTUAN LAMPIRAN I DAN ATAU LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan Atas Ketentuan lampiran I dan atau lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, dipandang perlu mengatur ketentuan pelaksanaanya dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara; 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Nomor 4437);

Mengingat :

2.

17

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547); Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332); Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraTahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193); Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang We w e n a n g P e n g a n g k a ta n , P e m i n d a h a n , d a n Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263); Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

4.

5.

6.

7.

8.

9.

18

10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005; 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan Atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR PER/60/M.PAN/6/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KETENTUAN LAMPIRAN I DAN ATAU LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDITNYA. Pasal 1 Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan Atas ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini. Pasal 2 Untuk memperjelas pelaksanaan Peraturan ini, dilampirkan salinan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan Atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

19

Pasal 3 Apabila dalam melaksanakan Peraturan ini dijumpai kesulitan agar ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian. Pasal 4 Peraturan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak ditetapkanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 tanggal 1 Juni 2005

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2005ANK E P E G A WA

AB

AD

K E PA L

Badan Kepegawaian NegaraNNEGARA

IA

Kepala

RE

PU

BLI

S NE K I N D OPrapto

IA

Hadi

20

Lampiran I NOMOR TANGGAL

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. : 28 TAHUN 2005 : 28 DESEMBER 2005

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR PER/60/M.PAN/6/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KETENTUAN LAMPIRAN I DAN ATAU LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDITNYA I. PENDAHULUAN A. UMUM 1. 2. Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu. Jabatan Karier, adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan. Jabatan Struktural, adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara. Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. Jabatan Fungsional Tertentu, adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

3.

4.

5.

21

6.

Penetapan jabatan dan angka kredit jabatan fungsional dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara, dengan memperhatikan usul dari pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan teknis secara tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

B. TUJUAN Ketentuan dalam Peraturan ini sebagai petunjuk bagi instansi Pembina Jabatan Fungsional dan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menjamin kelancaran dan keseragaman dalam penetapan pemberian Angka Kredit khususnya sub unsur pendidikan formal dengan memperoleh ijazah/gelar bagi jabatan fungsional tertentu. C. PENGERTIAN Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Angka Kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat. Pendidikan Formal, adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendididkan menengah, dan pendidikan tinggi. Instansi Pembina jabatan fungsional, adalah instansi yang bertugas membina suatu jabatan fungsional menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Pengangkatan Pertama, adalah pengangkatan Pegawai negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional tertentu melalui formasi Calon Pegawai Negeri Sipil. Pengangkatan melalui perpindahan jabatan, adalah pengangkatan pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural atau jabatan fungsional lain ke dalam jabatan fungsional tertentu. Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil, khusus bagi yang pada saat melamar paling rendah memiliki dan menggunakan Ijazah antara lain Ijazah apoteker,

2.

3.

4.

5.

6.

22

Ijazah dokter, dan Ijazah lain yang setara, adalah golongan ruang III/b. 7. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimipinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, Propinsi, adalah Gubernur. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota, adalah Bupati/Walikota.

8. 9. II.

BESARAN ANGKA KREDIT Besaran angka kredit untuk Ijazah yang diperoleh dari pendidikan formal diubah sebagai berikut : ANGKA KREDIT PENDIDIKAN UNTUK TINGKAT TERAMPIL

No. 1 2 3

Pendidikan SLTA/DIPLOMA I DIPLOMA II DIPLOMA III / Sarjana Muda

Angka Kredit Lama 25 50 50 Baru 25 40 60

ANGKA KREDIT PENDIDIKAN UNTUK TINGKAT AHLINo. 1 2 3 Pendidikan Sarjana (S1) / DIPLOMA IV Dokter/Apoteker/Magister (S2) Doktor (S3) Angka Kredit Lama 75 100 150 Baru 100 150 200

23

III. TATA CARA PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT Penetapan pemberian besaran angka kredit sebagaimana tersebut pada Angka Romawi II hanya berlaku untuk pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional dan bagi pejabat fungsional yang memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah. A. Pejabat fungsional yang memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dan memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah penghitungan angka kreditnya adalah sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. SLTA/Diploma I memperoleh penigkatan pendidikan/ijazah Diploma II Mendapat tambahan angka kredit 15; SLTA/Diploma I memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah Sarjana Muda/Diploma III Mendapat Tambahan angka kredit 35; SLTA/Diploma I memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah Sarjana (S1) Mendapat tambahan angka kredit 75; Diploma II memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah Sarjana Muda//Diploma III Mendapat tambahan angka kredit 20; Diploma II memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah Sarjana (S1) mendapat tambahan angka kredit 60; S a r j a n a M u d a / D i p l o m a I I I m e m p e r o l e h p e n i n g k a ta n pendididkan/ijazah Sarjana (S1) Mendapat tambahan angka kredit 40; Sarjana (S1) Diploma IV memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah Magister (S2) Mendapat tambahan angka kredit 50; Magister (S2) memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah Doktor (S3) Mendapat tambahan angka kredit 50; : : Roby : 260004600 : Jakarta, 6 September 1959 : SLTA : 1 Maret 1983 : 1 Mei 1984

g. h.

Contoh 1 : Seorang Pegawai Negeri Sipil Nama NIP Tempat/Tgl. Lahir Pendidikan CPNS PNS

24

-

Pangkat/Golru/TMT Jabatan Unit Kerja

: Penata, III/c TMT 1 April 2002 : Analis Kepegawaian Penyelia TMT 1 Maret 2002. : Biro Kepegawaian

Pada bulan Mei 2004 yang bersangkutan memperoleh Ijazah Doploma III Administrasi Kepegawaian Negara. Maka penghitungan angka kreditnya adalah sebagai berikut : Pendidikan : 25 Ijazah SLTA : 60 Angka Kredit yang diperhitungkan : 35 Saudara Roby mendapatkan tambahan angka kredit untuk Pendidikan adalah 35 angka kredit Ijazah SLTA : 25 Ijazah Diploma III : 35 Pelaksanaan tugas pokok sampai dengan akhir penilaian, telah mendapatkan angka kredit adalah sebagai berikut : Perencanaan Kepegawaian : 105,02 Pembinaan Kepegawaian : 75,03 Penunjang tugas Analis Kepegawaian : 5,00 Jumlah : 245,05 Saudara Roby telah mengumpulkan angka kredit kumulatif 245,05. Contoh 2 : Seorang Pegawai Negeri Sipil : Nama : Drs. Slamet NIP : 260004500 Tempat/Tgl Lahir : Sukabumi 6 September 1959 Pendidikan : Sarjana (S1) Tahun 2004 CPNS : 1 Maret 1983 PNS : 1 Maret 1984 Pangkat/Golru/TMT : Penata, III/c TMT 1 April 2002 Jabatan : Analis Kepegawaian Muda TMT 1 Maret 2002 Unit Kerja : Biro Kepegawaian Pada bulan Oktober 2005 yang bersangkutan memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah Magister (S2) Manajemen Sumber Daya Aparatur.

25

Maka penghitungan angka kreditnya sebagai berikut : Pendidikan Ijazah Sarjana (S1) : 100 Ijazah Magister (S2) : 150 Angka Kredit yang diperhitungkan : 50 Saudara Drs. Slamet mendapatkan tambahan angka kredit untuk pendidikan adalah 50 angka kredit Ijazah Sarjana (S1) : 75 Ijazah Magister (S2) : 50 Diklat fungsional tingkat ahli : 2 Pelaksanaan tugas pokok selama di Biro Kepegawaian : Perencanaan Kepegawaian : 45,02 Pembinaan Kepegawaian : 53,03 Ketatausahaan Kepegawaian : 25,12 Penunjang tugas Analis Kepegawaian : 5,00 Jumlah : 255,17

Saudara Drs. Slamet telah mengumpulkan angka kredit kumulatif 255,17. B. Pengangkatan Pertama Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama setelah berlakunya peraturan ini. 1. Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional tingkat terampil harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. b. c. Berijazah paling rendah SLTA/ DIPLOMA I sesuai dengan kompetensi jabatan fungsionalnya; Pangkat Paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 Paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Contoh : Seorang Pengawal Negeri Sipil : Nama : Nining NIP : 260006810 Tempat/Tgl Lahir : Tangerang, 3 April 1978

26

-

Pendidikan CPNS PNS Pangkat/Golru Jabatan Unit Kerja

: Diploma III : 1 Maret 2004 : 1 Mei 2005 : Pengatur, II/c : --: Biro Kepegawaian

Pada awal bulan Juli 2005 yang bersangkutan di usulkan untuk diangkat dalam jabatan Analis Kepegawaian. Maka penghitungan angka kreditnya sebagai berikut : Ijazah Diploma III : 60 Diklat prajabatan : 1,5 Pelaksanaan tugas pokok selama CPNS : Perencana Kepegawaian : 3,02 Pembinaan Kepegawaian : 2,03 Penunjang tugas Analis Kepegawaian : 1 Jumlah : 67.55

Saudari Nining dapat diangkat jabatan fungsional Analis kepegawaian tingkat terampil jenjang Analis Kepegawaian Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c dengan angka kredit 67.55. 2. Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional tingkat ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. b. c. Berijazah paling rendah Sarjana (S1) Diploma IV sesuai dengan kompetensi jabatan fungsional. Pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Contoh : Seorang Pegawai Negeri Sipil : Nama : Drs. Tuparno NIP : 26006809 Tempat / Tgl Lahir : Kebumen, 3 April 1976 Pendidikan : Sarjana (S1) CPNS : 1 Maret 2004 PNS : 1 Mei 2005 Pangkat / Golru : Penata Muda, III/a Jabatan : --Unit Kerja : Biro Kepegawaian

27

pada awal bulan Juli 2005 yang bersangkutan di usulkan untuk diangkat dalam jabatan Analis Kepegawaian. Maka penghitungan angka kreditnya sebagai berikut : Ijazah Sarjana (S1) : 100 Diklat Prajabatan : 2 Pelaksanaan tugas pokok selama CPNS : Perencanaan Kepegawaian : 7,02 Pembinaan Kepegawaian : 3,03 Penunjang tugas Analis Kepegawaian : 1 Jumlah : 113,05 Saudara Drs Tuparno dapat diangkat dalam jabatan fungsional Analis Kepegawaian tingkat ahli jenjang Analis Kepegawaian Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a dengan angka kredit 113,05. C. Pengangkatan melalui perpindahan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam jabatan fungsional melalui perpindahan jabatan. Persyaratan Pengangkatan melalui Perpindahan Jabatan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Memenuhi syarat ketentuan pengangkatan jabatan fungsional tingkat terampil atau tingkat ahli; b. Memiliki pengalaman dalam bidangnya paling kurang 2 (dua) tahun; c. Usia palking tinggi 50 (lima puluh) tahun atau 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan yang diduduki. d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; Pegawai negeri Sipil yang pindah dari jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya, pangkat ditetapkan sesuai dengan pangkat terakhir yang dimiliki sedangkan jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan besarnya angka kredit yang diperoleh dari pendidikan dan tugas pokok, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang tugas Analis Kepegawaian sewaktu bertugas pada unit tersebut. Contoh : Seorang Pegawai Negeri Sipil Nama NIP Tempat/Tgl Lahir Pendidikan : : Drs.Sudarja : 260004809 : Kebumen, 3 April 1960 : Sarjana (S1)

28

-

CPNS PNS Pangkat/Golru/TMT Jabatan Unit Kerja

: 1 Maret 1984 : 1 Mei 1986 : Penata, III/c TMT 1 April 2002 : Pengadministrasi : Biro Kepegawaian

Pada awal bulan Juli 2005 yang besangkutan di usulkan untuk diangkat dalam jabatan Analisis Kepegawaian. Maka penghitungan angka Kreditnya sebagai berikut : Ijazah Sarjana (S1) : 100 Diklat fungsional tingkat ahli : 2 Pelaksanaan tugas pokok selama di Biro Kepegawaian : Perencanaan Kepegawaian : 25,02 Pembinaan Kepegawaian : 23,03 Penunjang tugas Analisis Kepegawaian : 5,00 Jumlah : 155,05

Saudara Drs. Sudarja dapat diangkat dalam jabatan fungsiomal Analisi Kepegawaian tingkat ahli, jejang Analis Kepegawaian Pertama pangkat penata, golongan ruang III/c dengan angka kredit 155,05 D. Perpindahan jabatan dari tingkat terampil ke tingkat ahli. 1. Persyaratan Perpindahan jabatan dari tingkat terampil ke tingkat ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Telah menduduki pangkat minimal penata Muda, Golongan Ruang III/a; b. Ijazah sesuai denngan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan; c. Telah mencapai angka kredit kumulatif yang ditentukan; d. Telah lulus diklat fungsional tingkat ahli. Pegawai Negri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tingkat terampil telah memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke atas, dan memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah sebelum tanggal 1 Juni 2005 dan belum dinilai angka kreditnya, maka apabila yang bersangkutan akan pindah jabatan dari tingkat terampil menjadi tingkat ahli, pengangkatan kedalam jabatan fungsional tingkat ahli selain ijazah yang diperoleh harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan bagi jabatan fungsional tersebut, juga harus memenuhi persyaratan lain yang ditentukan untuk menduduki jabatan fungsional tingkat ahli.

29

Contoh : 1 Seorang Pegawai Negeri Sipil: Nama : Rakimin NIP : 260005700 Tempat/Tgl Lahir : Jakarta 2 September 1971 Pendidikan : SLTA CPNS : 1 Maret 1990 PNS : 1 Mei 1991 Pangkat/Golru/TMT : Pengatur TK I, II/d TMT 1 April 2002 Jabatan : Analis Kepegawaian Pelaksana TMT 1 Desember 2001 Unit Kerja : Biro Kepegawaian Pada bulan Mei 2005 yang bersangkutan memperoleh ijazah Sarjana Administrasi Kepegawaian. Maka penghitungan angka kreditnya adalah sebagai berikut : Pendidikan Ijazah SLTA : 25 Ijazah Sarja (S1) : 100 Angka Kredit yang diperhitungkan : 75 Saudara Drs. Rakimin mendapatkan tambahan angka kredit untuk pendidikan adalah 75 angka kredit. Saudara Drs. Rakimin dapat dipindahkan dalam jabatan fungsional Analis kepegawaian tingkat ahli apabila sudah mencapai pakat Penata Muda, golongan ruang III/a, dan persyaratan lain melalui pencapaian angka kredit tambahan dari peningkatan pendidikan/ijazah. Ijazah SLTA : 25 Ijazah Sarjana (S1) : 75 Diklat fungsional tingkat ahli : 2 Pelaksanaan tugas pokok sampai dengan akhir penilaian, telah mendapatkan angka kredit adalah sebagai berikut : Perencanaan kepegawaian : 25,02 Pembinaan Kepegawaian : 35,03 Penunjang tugas Analis Kepegawaian : 2,00 Jumlah : 164,05 Setelah Saudara Drs. Rakimin naik pangkat Penata Muda Golongan ruang III/a, dan telah lulus diklat fungsional tingkat ahli maka dapat diangkat dalam jabatan Analis Kepegawaian tingkat ahli dengan Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a

30

jabatan Analis Kepegawaian Pertama, dengan Angka Kredit 164,05. Contoh : 2 Seorang Pegawai Negeri Sipil Nama NIP Tempat/Tgl Lahir Pendidikan CPNS PNS Pangkat/Golru/TMT Jabatan Unit Kerja : : Dadang : 260004502 : Sukabumi; 11 Juli 1959 : Diploma II Tahun 1998 : 1 Maret 1983 : 1 Mei 1984 : Penata, III/c TMT 1 April 2002 : Analis Kepegawaian Penyelia TMT 1 Maret 2002 : Biro Kepegawaian

Pada bulan Oktober 2005 yang bersangkutan memperoleh ijazah Sarjana Administrasi Negara. Maka Perhitungan angka kreditnya adalah sebagai berikut : Pendidikan Ijazah Diploma II : 40 Ijazah Sarjana (S1) : 100 Angka Kredit yang diperhitungkan : 60 Saudara Drs. Dadang mendapatkan tambahan angka kredit untuk pendidikan adalah 60 angka kredit. Ijazah Diploma II : 50 Ijazah Sarjana (S1) : 60 Diklat fungsional tingkat ahli : 2 Pelaksanaan tugas pokok selama di Biro Kepegawaian : Perencanaan Kepegawaian : 65,02 Pembinaan Kepegawaian : 63,03 Ketatausahaan Kepegawaian : 25,12 Penunjangan tugas Analis Kepegawaian : 5,00 Jumlah : 270,17 Saudara Drs. Dadang dapat diangkat dalam jabatan analis Kepegawaian tingkat ahli, jenjang Analis Kepegawaian muda, dengan Angka Kredit 270,17. Contoh : 3 Seorang Pegawai Negeri Sipil : Nama : Tatang NIP : 260004501

31

-

Tempat/Tgl Lahir Pendidikan CPNS PNS Pangkat/Golru/TMT Jabatan Unit Kerja

: Sukabumi,6 Oktober 1959 : Diploma III Tahun 1999 : 1 Maret 1983 : 1 Mei 1984 : penata, III/c TMT 1 April 2002 : Analis Kepegawaian Penyelia TMT 1 Maret 2002 : Biro Kepegawaian

Pada bulan Oktober 2005 yang bersangkutan memperoleh Ijazah Sarjana Administrasi Negara. Maka penghitungan angka kreditnya adalah sebagai berikut : Pendidikan : 60 Ijazah Diploma III :100 Ijasah Sarjana(S1) : 40 Saudara Drs. Tatang mendapatkan tambahan angka kredit untuk Pendidikan adalah 40 angka kredit Ijazah Diploma III : 50 Ijazah Sarjana (S1) : 40 Diklat fungsional tingkat ahli : 2 Pelaksanaan tugas pokok selama di Biro Kepegawaian : Perencanaan Kepegawaian : 65,02 Pembinaan Kepegawaian : 63,03 Ketatausahaan Kepegawaian : 25,12 Penunjang tugas Analis Kepegawaian Jumlah : 250,17 Saudara Drs. Tatang dapat diangkat dalam jabatan Analis Kepegawaian tingkat ahli, jenjang Analis Kepegawaian Muda, dengan Angka Kredit 250,17. Contoh 4 : Seorang Pegawai Negeri Sipil Nama NIP Tempat/Tgl Lahir Pendidikan CPNS PNS Pangkat/Golru/TMT Jabatan Unit Kerja : : Roby : 260004600 : Jakarta, 6 September 1959 : Diploma III Tahun 2004 : 1 Maret 1983 : 1 Mei 1984 : Penata, III/c TMT 1 April 2002 : Analis Kepegawaian Muda TMT 1 Maret 2002 : Biro Kepegawaian

32

pada bulan 2005 yang bersangkutan memperoleh Ijazah Sarjana Administrasi Negara. Penghitungan angka kreditnya adalah sebagai berikut: Pendidikan Diploma III : 60 Pendidikan Sarjana : 100 Angka Kredit yang diperhitungkan : 40 Saudara Roby Mendapatkan tambahan angka kredit untuk kependidikan adalah 40 angka kredit. Diploma III : 60 Ijazah Sarjana : 40 Diklat Tingkat Ahli : 2 Pelaksanaan Tugas Pokok sampai dengan akhir penilaian, telah mendapatkan angka kredit adalah sebagai berikut : Perencanaan Kepegawaian : 105,02 Pembinaan Kepegawaian : 75,03 Penunjang Analis Kepegawaian : 5,00 Jumlah : 287,05

IV. PENUTUP

Saudara Drs. Roby dapat diangkat dalam jabatan Analis Kepegawaian Tingkat Ahli, jenjang Analis Kepegawaian Muda, dengan Angka Kredit 287,05.

Demikian, apabila terdapat hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat dikoordinasikan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Atas perhatian dan Kerja samanya diucapkan terimakasih. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2005AD

AN

K E P E G A WA

K E PA L

Badan Kepegawaian NegaraNNEGARA

IA

Kepala

AB

RE

PU

BLI

S NE K I N D OPrapto

IA

Hadi

33

Contoh : A1

34

Contoh : A2

Masa Penilaian : 1 Januari 2002 s/d 31 Oktober 2005

TMT

35

Contoh : B1

1 Maret 2004 s/d 31 Juli 2005

DIANGKAT

/TMT

36

Contoh : B2

Masa Penilaian : 1 Maret 2004 s/d 31 Juli 2005

DIANGKAT

37

Contoh : C

Masa Penilaian : 1 Oktober 1999 s/d 31 Juli 2005

DIANGKAT

38

Contoh : D1

39

Contoh : D2

Masa Penilaian : 1 Januari 2002 s/d 31 Oktober 2005

c

40

Contoh : D3

Masa Penilaian : 1 Januari 2002 s/d 31 Oktober 2005

41

Contoh : D4

Masa Penilaian : 1 Juli 2005 s/d 31 Oktober 2005

Sarjana

42

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : 35 TAHUN 2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaan jabatan Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya; bahwa Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKN; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah

b.

Mengingat :

1.

2. 3. 4.

43

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003; 5. 6. 7. 8. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 12. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003; 13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;

44

MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Penyuluh Kehutanan, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyuluhan kehutanan. Penyuluh Kehutanan tingkat terampil, adalah jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu. Penyuluh Kehutanan tingkat ahli, adalah jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu. Penyuluh kehutanan, adalah proses pengembangan pengetahuan, sikap perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mereka tahu, mau dan mampu memahami, melaksanakan dan mengelola usaha-usaha kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sekaligus mempunyai kepedulian dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungannya. Tim Penilai Angka Kredit, adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Penyuluh Kehutanan. Angka Kredit, adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh seorang Penyuluh Kehutanan dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pengangkatan dalam jabatan Penyuluh Kehutanan. Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari jabatan Penyuluh Kehutanan, adalah Pejabat

2.

3.

4.

5.

6.

7.

45

Pembina Kepegawaian masing-masing atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. 9. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan, adalah Departemen Kehutanan. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat berkenaan dengan Penyuluh Kehutanan, adalah Menteri Kehutanan.

10. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi, adalah Gubernur. 11. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota, adalah Bupati/Walikota. BAB II USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT Pasal 2 (1) Usul penetapan angka kredit disampaikan apabila menurut perhitungan sementara dari Penyuluh Kehutanan, jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi telah dapat dipenuhi. (2) Setiap usul penetapan angka kredit Penyuluh Kehutanan dilampiri dengan : a. Salinan atau fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) dan atau keterangan/penghargaan yang pernah diterima (apabila ada) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; b. Surat pernyataan melakukan kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan dan bukti fisiknya; c. Surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan dan bukti fisiknya; d. Surat pernyataan melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan p e l a k s a n a a n p e n y u l u h a n k e h u ta n a n d a n b u k t i f i s i k n y a ; e. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan penyuluhan kehutanan dan bukti fisiknya; f. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi penyuluhan kehutanan dan bukti fisiknya; g. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas penyuluhan kehutanan dan bukti fisiknya; (3) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat, dilakukan

46

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat sebagai berikut : a. Untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambatlambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun yang bersangkutan; Pasal 3 (1) Setiap usul Penetapan Angka Kredit bagi Penyuluh Kehutanan harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai, dengan berpedoman pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002. (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran I, dengan ketentuan : a. b. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; dan Tembusan disampaikan kepada : 1) Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan; 2) Pimpinan unit kerja Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan; 3) Pejabat lain yang dipandang perlu.

(3) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit dalam batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3), maka pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat mendelegasikan kepada pejabat lain satu tingkat lebih rendah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002. (4) Dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi penetapan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan. (5) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

47

BAB III TIM PENILAI Pasal 4 (1) Syarat pengangkatan untuk menjadi anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) Keputusan Menteri Pendayagunaan A p a r a t u r N e g a r a N o m o r 1 3 0 / K E P / M . PA N / 1 2 / 2 0 0 2 , y a i t u : a. b. c. Sekurang-kurangnya menduduki jabatan/pangkat setingkat dengan jabatan/pangkat Penyuluh Kehutanan yang dinilai; Mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Kehutanan; dan Dapat aktif melakukan penilaian.

(2) Masa kerja keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. (4) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai seluruhnya atau sebagian tidak dapat dipenuhi dari Penyuluh Kehutanan karena belum ada/tidak ada yang memenuhi syarat menjadi anggota Tim Penilai, anggota Tim Penilai dalam diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan kehutanan. PASAL 5 (1) Tugas pokok Tim Penilai Sekretariat Jenderal adalah : a. Membantu Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan atau pejabat lain yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit Penyuluh Kehutanan Madya di lingkungan Departemen Kehutanan; dan Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan atau pejabat lain, yang ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

b.

(2) Tugas pokok Tim Penilai Pusat adalah :

48

a.

Membantu Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan atau pejabat lain yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia serta Penyuluh Kehutanan Pertama dan Penyuluh Kehutanan Muda di lingkungan Departemen Kehutanan; dan Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan atau pejabat lain, yang ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dengan huruf a.

b.

(3) Tugas pokok Tim Penilai Propinsi adalah : a. Membantu Kepala Dinas Kehutanan Propinsi atau pejabat eselon II di Propinsi yang membidangi kehutanan dalam menetapkan angka kredit Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia serta Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya di lingkungan Propinsi masing-masing; dan Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi atau pejabat eselon II di Propinsi yang membindangi kehutanan, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.

b.

(4) Tugas pokok Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah : a. Membantu Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II di Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan dalam menetapkan angka kredit Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia serta Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya di lingkungan Kabupaten/Kota masingmasing; dan Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II di Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.

b.

(5) Apabila Tim Penilai Propinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian dan penetapan angka kredit dapat dimintakan kepada Tim Penilai Propinsi lain yang terdekat, atau kepada Tim Penilai di lingkungan Departemen Kehutanan.

49

(6) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian dan penetapan angka kredit dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain yang terdekat, atau kepada Tim Penilai Propinsi yang bersangkutan, atau kepada Tim Penilai di lingkungan Departemen Kehutanan. (7) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut. Ketua Tim Penilai dapat mengusulkan anggota pengganti yang memiliki kompetensi sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai. (8) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat pengganti anggota Tim Penilai yang bersangkutan. (9) Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Sekretariat Jenderal, Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Propinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Menteri Kehutanan selaku Pimpinan Instansi Pembina jabatan Penyuluh Kehutanan. Pasal 6 (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Tim Penilai yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian. (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002. Pasal 7 (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan. (2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu. (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

50

BAB IV KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT Pasal 8 (1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat Penyuluh Kehutanan, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap kali dapat dipertimbangkan apabila : a. b. c. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan (DP.3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3) Kenaikan jabatan Penyuluh Kehutanan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (4) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila : a. b. c. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan (DP.3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah yang menduduki jabatan Penyuluh Kehutanan Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN. (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan : a. Penyuluh Kehutanan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I,

51

golongan ruang II/b untuk menjadi Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan b. Penyuluh Kehutanan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan atau pejabat lain yang ditunjuk, setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN. (7) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi yang menduduki jabatan : a. Penyuluh Kehutanan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b untuk menjadi Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan Penyuluh Kehutanan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;

b.

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan. (8) Kenaikan pangkat pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan : a. Penyuluh Kehutanan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b untuk menjadi Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan Penyuluh Kehutanan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

b.

52

(9) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Penyuluh Kehutanan Muda pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk menjadi Penyuluh Kehutanan Madya, Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan. Pasal 9 (1) Penyuluh Kehutanan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. (2) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan 2 (dua) tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan : a. b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan; Setiap unsur penilaian dalam DP.3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3) Penyuluh Kehutanan yang naik jabatan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan unsur utama.

53

BAB V PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN Pasal 10 Pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Penyuluh Kehutanan, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali dalam jabatan Penyuluh Kehutanan ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran II; Pembebasan sementara dari jabatan Penyuluh Kehutanan ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III. Pemberhentian dari jabatan Penyuluh Kehutanan, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV. Pasal 11 (1) Untuk menjamin tingkat kinerja Penyuluh Kehutanan dalam mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat, maka pengangkatan Penyuluh Kehutanan harus memperhitungkan keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah Penyuluh Kehutanan sesuai jenjang jabatannya. (2) Pengangkatan Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus didasarkan pada formasi yang ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara. Pasal 12 Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Penyuluh Kehutanan tidak dapat merangkap jabatan struktural maupun jabatan fungsional lain. Pasal 13 (1) Penyuluh Kehutanan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia pangkat Penata,

2. 3.

54

golongan ruang III/c dan Penyuluh Kehutanan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. (2) Penyuluh Kehutanan Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurangkurangnya 10 (sepuluh) dari kegiatan penyuluhan kehutanan dan atau pengembangan profesi. (3) Penyuluh Kehutanan Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurangkurangnya 20 (dua puluh) dari kegiatan penyuluhan kehutanan dan atau pengembangan profesi. (4) Pembebasan sementara bagi Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) didahului dengan peringatan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan. (5) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Penyuluh Kehutanan juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila : a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980; atau Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966; atau Ditugaskan secara penuh diluar jabatan Penyuluh Kehutanan; atau Cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan ke empat dan seterusnya, atau Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

b. c. d. e.

(6) Penyuluh Kehutanan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a, selama menjalani masa hukuman disiplin tetap

55

melaksanakan tugas pokok, tetapi kegiatan tersebut tidak dapat dinilai angka kreditnya. (7) Penyuluh Kehutanan yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, selama pembebasan sementara dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya secara pilihan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku apabila : a. b. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan (DP.3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. Pasal 14 Penyuluh Kehutanan diberhentikan dari jabatannya apabila : 1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat; atau 2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

3.

56

BAB VI PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN Pasal 15 (1) Penyuluh Kehutanan yang telah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat, dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Kehutanan. (2) Penyuluh Kehutanan yang dibebaskan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Kehutanan, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan. (3) Penyuluh Kehutanan yang ditugaskan di luar jabatan Penyuluh Kehutanan dapat diangkat kembali dalam jabatannya, apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan Penyuluh Kehutanan. (4) Penyuluh Kehutanan yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Kehutanan. (5) Penyuluh Kehutanan yang telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Kehutanan. Pasal 16 Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Kehutanan sebagaimana tersebut pada Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (5), jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki.

57

BAB VII PERPINDAHAN JABATAN Pasal 17 (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Penyuluh Kehutanan atau perpindahan antara jabatan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut : a. b. c. d. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002; Memiliki pengalaman di bidang penyuluhan kehutanan sekurangkurangnya 2 (dua) tahun; Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya; dan Setiap unsur penilaian prestasi kerja (DP.3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Pangkat awal yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan Penyuluh Kehutanan ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh dari kegiatan unsur utama setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit dari pejabat yang berwenang.

58

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18 (1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan tindakan dalam melaksanakan pembinaan Penyuluh Kehutanan, maka Departemen Kehutanan selaku Instansi Pembina Jabatan Penyuluh Kehutanan melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan Penyuluh Kehutanan. (2) Untuk meningkatkan kemampuan Penyuluh Kehutanan secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Departemen Kehutanan selaku Instansi Pembina, antara lain melakukan : a. b. c. d. e. f. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional bagi Penyuluh Kehutanan; Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional bagi Penyuluh Kehutanan; Penetapan standar kompetensi jabatan Penyuluh Kehutanan; Penyusunan formasi jabatan Penyuluh Kehutanan; Pengembangan sistem informasi jabatan Penyuluh Kehutanan; dan Fasilitas penyusunan dan penetapan etika profesi Penyuluh Kehutanan.

59

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 (1) Dengan berlakunya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002, maka jenjang jabatan Penyuluh Kehutanan yang didasarkan kepada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/MENPAN/1988 harus disesuaikan ke dalam tingkat dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002. (2) Penyesuaian tingkat dan jenjang jabatan sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) di atas ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit terakhir yang diperoleh Penyuluh Kehutanan. (3) Penyesuaian tingkat dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2003 dan harus sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2004. Pasal 20 Penyuluh Kehutanan yang telah memperoleh Ijazah Sarjana/Diploma IV, sebelum berlakunya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 dapat diangkat dalam jenjang jabatan Penyuluh Kehutanan tingkat ahli.

60

BAB X PENUTUP Pasal 21 Petunjuk Pelaksanaan yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian oleh Kepala BKN. Pasal 22 Untuk memperjelas dan mempermudah pelaksanaan Keputusan ini, dilampirkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 sebagaimana tersebut pada Lampiran V. Pasal 23 Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 12/SE/1988 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala BAKN Nomor 348/MENHUT-11/1988 dan Nomor 12/SE/1988, dinyatakan tidak berlaku. Pasal 24 Keputusan ini disampaikan kepada instansi terkait yang berkepentingan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pasal 25 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : 12 Agustus 2003KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARABAPEGAW AIA N KE DA

NGARA NE

KEPALAEP

UB

L IK I N D O N

HARDIJANTO

ES

IA

R

61

CONTOH PENETAPAN ANGKA KREDIT

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 35 Tahun 2003 TANGGAL : 12 Agustus 2003 PENETAPAN ANGKA KREDIT Nomor : / / /

Masa Penilaian : .................................. s/d ........................................

I

II

III

KETERANGAN PERORANGAN 1 Nama 2 NIP 3 Nomor Seri KARPEG 4 Pangkat / Golongan Ruang / TMT 5 Tempat dan Tanggal Lahir 6 Jenis Kelamin 7 Pendidikan Tertinggi 8 Jabatan Fungsional / TMT 9 Unit kerja PENETAPAN ANGKA KREDIT 1 UNSUR UTAMA a 1) Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ Ijazah 2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kehutanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) b Persiapan penyuluhan kehutanan c Pelaksanaan penyuluhan kehutanan d Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan e Pengembangan penyuluhan kehutanan f Pengembangan profesi Jumlah Unsur Utama 2 UNSUR PENUNJANG Jumlah Unsur Penunjang Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL... / PANGKAT ....... / TMT. ........

LAMA

BARU

JUMLAH

ASLI disampaikan dengan hormat kepada : Kepala BKN atau Kanreg BKN yang bersangkutan. TEMBUSAN disampaikan kepada : 1. Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan. 2. Pimpinan Unit Kerja Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan. 3. Sekretaris Tim Penilai Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan. 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. 5. Kepala Biro Kepegawaian/ BKD yang bersangkutan *) *) coret yang tidak perlu.

Ditetapkan di : Pada tanggal :

62

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA KALI/ PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PENYULUH KEHUTANAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN NEGARA NOMOR : 35 Tahun 2003 TANGGAL : 12 Agustus 2003

KEPUTUSAN .......................... NOMOR : .................../.........../............. TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA/PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PENYULUH KEHUTANAN Menimbang : a. Sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ................... tanggal .............................. dipandang perlu mengangkat/ mengangkat kembali *) saudara ........................................ dalam jabatan Penyuluh Kehutanan. ............................................................................................ ............................................................................................ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 jo Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor .............................; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ..............................

b. Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

63

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA : Terhitung mulai tanggal .................... mengangkat/mengangkat kembali *) Pegawai Negeri Sipil : a. N a m a : ............................................... b. NIP : ............................................... c. Pangkat/Gol. ruang/TMT : ............................................... d. Unit kerja : ............................................... dalam jabatan ............................ dengan angka kredit sebesar .............................. (diisi dengan angka dan huruf) ................................................................................................... ................................................................................................... Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. ASLI : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pada tanggal : :

KEDUA KETIGA

: :

Tembusan : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada : 1. 2. 3. 4. 5. Kepala BKN / Kanreg BKN yang bersangkutan *) Kepala Biro Kepegawaian/BKD yang bersangkutan *) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Kepala KPKN/KASDA yang bersangkutan *) Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) coret yang tidak perlu.

64

CONTOH KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENYULUH KEHUTANAN

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 35 Tahun 2003 TANGGAL : 12 Agustus 2003

KEPUTUSAN .......................... NOMOR : .................../.........../............. TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENYULUH KEHUTANAN Menimbang : a. Bahwa saudara ............................. NIP. ............................ pangkat/golongan ruang ................. jabatan ..................... berdasarkan ....................................... dipandang perlu membebaskan sementara dari jabatan Penyuluh Kehutanan, karena .................................................. ............................................................................................ ............................................................................................ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 jo Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor .............................; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .............................. MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA : Terhitung mulai tanggal .................... membebaskan sementara dari jabatan Penyuluh Kehutanan, Pegawai Negeri Sipil :

b. Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

65

a. N a m a : ............................................... b. NIP : ............................................... c. Pangkat/Gol. ruang/TMT : ............................................... d. Unit kerja : ............................................... dari jabatan ................................. KEDUA KETIGA : : ................................................................................................... ................................................................................................... Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. ASLI : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pada tanggal : :

Tembusan : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada : 1. 2. 3. 4. 5. Kepala BKN / Kanreg BKN yang bersangkutan *) Kepala Biro Kepegawaian/BKD yang bersangkutan *) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Kepala KPKN/KASDA yang bersangkutan *) Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) coret yang tidak perlu.

66

CONTOH KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI PENYULUH KEHUTANAN

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 35 Tahun 2003 TANGGAL : 12 Agustus 2003

KEPUTUSAN .......................... NOMOR : .................../.........../............. TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENYULUH KEHUTANAN Menimbang : a. Bahwa saudara ............................. NIP. ............................ pangkat/golongan ruang ................. jabatan ..................... terhitung mulai tanggal .............................. telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor ........................... tanggal ................................../dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka 1 (satu) tahun dibebaskan sementara*); ............................................................................................ ............................................................................................ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 jo Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor .............................; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ..............................

b. Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

67

MEMUTUSKAN Meneta