Top Banner
OLEH : PRAMINTO ADI Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan SEKRETARIAT BADAN RISET DAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Praminto Adi
83

Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

Mar 02, 2019

Download

Documents

hoangcong
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

OLEH :

PRAMINTO ADI

Penilaian AngkaKredit

Penyuluh Perikanan

SEKRETARIATBADAN RISET DAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Praminto Adi

Page 2: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanadiubah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem PenyuluhanPertanian, Perikanan, dan Kehutanan

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanandan Angka Kreditnya.

4. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor PB.01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanandan Angka Kreditnya.

5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia NomorKEP.54/MEN/2011 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional PenyuluhPerikanan dan Angka Kreditnya

6. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2010tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka KreditJabatan Fungsional Penyuluh Perikanan

Page 3: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN INSTANSI PEMBINA

Penyuluh Perikanan adalah pejabat fungsional yang berkedudukansebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyuluhan perikanan padaunit organisasi/masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha di bidangkelautan dan perikanan pada instansi pemerintah tk. Pusat dan daerah

Jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh PNS

Tugas pokok : menyiapkan, merencanakan, melaksanakan, mengembangkan metode dan cara penyuluhan/pengkajian, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan binaannya

Jabatan fungsional penyuluh perikanan termasuk dalam rumpun ilmu hayat

Page 4: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

INSTANSI PEMBINA JABFUNG PENYULUH PERIKANAN

KEMENTERIANKELAUTAN DAN

PERIKANAN

Menetapkan standar kompetensi jabatan

Menetapkan pedoman formasi jabatan

Mengkaji dan mengusulkan tunjangan jabatan, tunjangan profesi, BOP penyuluh, Sapras Operasional penyuluh

Menyusun kurikulum diklat jabatan

Sosialisasi jab. Penyuluh perikanan serta juklaknya

Diklat fungsional/teknis fungsional penyuluh perikanan

Mengembangkan sistem informasi jabatan

Fasilitasi pelaksanaan jabatan, pembentukan organisasi profesi penyuluh perikanan, penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik

Monitoring dan evaluasi jabatan penyuluh perikanan

Page 5: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

PASAL 1 PERMENPAN NO.PER/19/M.PAN/10/2008,

TENTANG JABATANFUNGSIONAL PENYULUHPERIKANAN DAN ANGKA

KREDITNYA

PENYULUH PERIKANAN :

JABATAN YANG MEMPUNYAI RUANG

LINGKUP TUGAS, TANGGUNG JAWAB

DAN WEWENANG UNTUK

MELAKSANAKAN KEGIATAN

PENYULUHAN PERIKANAN

MEMILIKITUGAS POKOK DAN

FUNGSI

Page 6: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

MELAKUKAN KEGIATAN PENYULUHAN PERIKANAN

YANG MELIPUTI PERSIAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI

DAN PELAPORAN SERTA PENGEMBANGAN

PENYULUHAN PERIKANAN

Page 7: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

1. MEMFASILITASI PROSES PEMBELAJARAN PELAKU UTAMA DAN PELAKU USAHA;

2. MENGUPAYAKAN KEMUDAHAN AKSES KE SUMBER INFORMASI, TEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA LAINNYA AGAR DAPAT MENGEMBANGKAN USAHANYA;

3. MENINGKATKAN KEMAMPUAN KEPEMIMPINAN, MANAJERIAL DAN KEWIRAUSAHAAN;

SELANJUTNYA

PENYULUH PERIKANANMEMPUNYAI FUNGSI :

Page 8: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

4. MEMBANTU MENGANALISIS DAN MEMECAHKAN MASALAH SERTA MERESPON PELUANG DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI DALAM MENGELOLA USAHA;

5. MEMBANTU MENUMBUHKEMBANGKAN ORGANISASI PARA PELAKU UTAMA DAN PELAKU USAHA MENJADI ORGANISASI EKONOMI YANG BERDAYA SAING TINGGI, PRODUKTIF, MENERAPKAN TATA KELOLA BERUSAHA YANG BAIK DAN BERKELANJUTAN;

6. MENUMBUHKAN KESADARAN TERHADAP KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN;

7. MELEMBAGAKAN NILAI-NILAI BUDAYA PEMBANGUNAN PERIKANAN YANG MAJU DAN MODERN SECARA BERKELANJUTAN;

Page 9: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

PembinaanPenyuluhPerikanan

PNS

Kompetensidan Profesi

Pembinaan Karir(Kepangkatandan Jabatan)

Pembinaan Tenaga PenyuluhPerikanan

Penyuluh Perikanan harus senantiasa ditingkatkan dandikembangkan kemampuan kompetensi, profesionalisme dankarirnya

Page 10: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

Kompetensi

Profesionalisme

Karir

Penyuluh

Ideal

Pusat Pelatihan danPenyuluhan KP

Sekretariat BRSDM KP

Pembinaan Tenaga Penyuluh PerikananPembinaan Tenaga Penyuluh

Page 11: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

KegiatanPenyuluh

Unsur Utama

(min 80 %)

Tugas Pokok

MelakukanPenyuluhan

PengembanganPenyuluhan

Non Tugas Pokok

Pendidikan danPelatihan

PengembanganProfesi

Unsur Penunjang(max. 20 %)

Mengajar/melatih dibidang perikanan

Mengikuti seminar

Anggota organisasiprofesi, dll

Nb. Semua kegiatan tersebut, mendapatkan Angka Kredit sebagai pengakuankinerja Penyuluh untuk Pembinaan Pengembangan Kariernya

Kegiatan Penyuluh

Page 12: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN( UNSUR UTAMA KEGIATAN YANG DINILAI ANGKA KREDITNYA )

1. PENDIDIKAN : Ijazah/Gelar, Sertifikat atau STTPP Diklat Kedinasan, Diklat Prajabatan

2. PENYULUHAN PERIKANAN:

Persiapan: Identifikasi sasaran, Perencanaan (Penyusunan programa dan RKPP)

Pelaksanaan: penyusunan dan penerapan materi dan metode, penyusunan pedoman/juklak/juknis , pengembangan swadaya dan swakarya petani nelayan , pengembanganlaboratorium/klinik penyuluhan perikanan, Pengembangan wirausaha penyuluh perikanan

Evaluasi dan Pelaporan: monev pelaporan hasil pelaksanaan, evaluasi dampak, evaluasi penyuluhan spesifik lokasi terkait dgn kebijakan daerah dan nasional

Page 13: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

4. PENGEMBANGAN PROFESI : pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bid

penyuluhan perikanan, penerjemahan dan penyaduran buku/bahan lain di

bid penyuluhan perikanan, pemberian konsultasi yang bersifat konsepsi,

bimbingan bagi penyuluh periknan di bawah jenjang jabatannya dan

tutorial profesi, pengembangan etika profesi penyuluh perikanan

( UNSUR UTAMA KEGIATAN YANG DINILAI ANGKA KREDITNYA )

Lanjutan….

3. PENGEMBANGAN PENYULUHAN PERIKANAN : Penyusunan Pedoman/

Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis, Perumusan Kajian Arah Kebijakan,

Pengembangan metode/sistem kerja

Page 14: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

Lanjutan….

5. PENUNJANG TUGAS PENYULUHAN PERIKANAN : peran serta dlm

seminar, lokakarya, konferensi di bid. perikanan, keanggotaan tim penilai

jabfung luhkan, keanggotaan tim penilai teknis di bid. penyuluhan

perikanan, perolehan penghargaan, pengajaran pd diklat, keanggotaan

organisasi profesi/ilmiah, gelar kesarjanaan lainnya.

( UNSUR PENUNJANG KEGIATAN YANG DINILAI ANGKA KREDITNYA )

Page 15: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

NO JENJANG JABATAN

FUNGSIONAL

PANGKAT,

GOL/RUANG

ANGKA

KREDIT

ANGKA KREDIT KENAIKAN JENJANG

I. TERAMPIL

1. Penyuluh Perikanan

Pelaksana Pemula

Pengatur Muda, II/a 25 15 (paling sedikit 12 unsur utama)

2. Penyuluh Perikanan

Pelaksana

Pengatur Muda, II/b 40 20 (paling sedikit 16 unsur utama)

Pengatur, II/c 60 20 (paling sedikit 16 unsur utama)

Pengatur Tk.I, II/d 80 20 (paling sedikit 16 unsur utama)

3. Penyuluh Perikanan

Pelaksana Lanjutan

Penata Muda, III/a 100 50 (paling sedikit 40 unsur utama)

Penata Muda Tk. I, III/b 150 50 (paling sedikit 40 unsur utama)

4. Penyuluh Perikanan

Penyelia

Penata, III/c 200 100 (paling sedikit 80 unsur utama)

Penata Tk. I, III/d 300 Wajib mengumpulkan 10 angka kredit

dari tugas pokok penyuluhan setiap tahun

JENJANG PANGKAT, GOL./RUANG DAN ANGKA KREDIT

Page 16: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

NO JENJANG JABATAN

FUNGSIONAL

PANGKAT,

GOL/RUANG

ANGKA

KREDIT

ANGKA KREDIT KENAIKAN

JENJANG

II. AHLI

5. Penyuluh Perikanan

Pertama

Penata Muda, III/a 100 50 (paling sedikit 40 unsur utama)

Penata Muda Tk. I, III/b 150 50 (paling sedikit 40 unsur utama)

6. Penyuluh Perikanan

Muda

Penata, III/c 200 100 (paling sedikit 80 unsur

utama)

Penata Tk. I, III/d 300 100 (paling sedikit 80 unsur

utama)

7. Penyuluh Perikanan

Madya

Pembina, IV/a 400 150 (paling sedikit 120 unsur

utama)

Pembina Tk. I, IV/b 550 150 (paling sedikit 120 unsur

utama)

Pembina Utama Muda, IV/c 700 150 (paling sedikit 120 unsur

utama)

8. Penyuluh Perikanan

Utama

Pembina Utama Madya, IV/d 850 200 (paling sedikit 160 unsur

utama)

Pembina Utama, IV/e 1.050 Wajib mengumpulkan 25 angka

kredit dari tugas pokok penyuluhan

setiap tahun

Page 17: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

Penyuluh Perikanan yang melaksanakan tugassatu tingkat di atas jenjang jabatannya dinilai80% dari setiap AK butir kegiatan, sedangkanbila satu tingkat di bawah jenjang jabatannyadinilai 100% dari setiap butir kegiatan.

Penilaian angka kreditpelaksanaan tugas:

Page 18: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMALYANG HARUS DIPENUHI OLEH SETIAP PNS UNTUKDAPAT DIANGKAT DALAM JABATAN DANKENAIKAN JABATAN/PANGKAT ADALAH :

• PALING RENDAH 80 % ANGKA KREDIT BERASALDARI UNSUR UTAMA (PENDIDIKAN, PENYULUHANPERIKANAN, PENGEMBANGAN PENYULUHANPERKANAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI).

• PALING TINGGI 20 % ANGKA KREDIT BERASALDARI UNSUR PENUNJANG.

Page 19: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

PENYULUH PERIKANAN YANG MEMILIKI ANGKA KREDITMELEBIHI ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN UNTUKKENAIKAN JABATAN/PANGKAT SETINGKAT LEBIHTINGGI, KELEBIHAN ANGKA KREDITDIPERHITUNGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKATBERIKUTNYA

Page 20: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

PENYULUH PERIKANAN MADYA YANGAKAN NAIK PANGKAT MENJADIPEMBINA TK. I, GOL. RUANG IV/BSAMPAI DENGAN MENJADI PENYULUHPERIKANAN UTAMA GOL. RUANG IV/EDARI ANGKA KREDIT KUMULATIF YANGDIPERSYARATKAN PALING KURANG12 ANGKA KREDIT HARUS BERASALDARI KEGIATAN PENGEMBANGANPROFESI

Page 21: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

PENYULUH PERIKANAN PENYELIA, PANGKAT PENATA TK. I,GOL. RUANG III/D, SETIAP TAHUN SEJAK MENDUDUKIJABATAN/PANGKATNYA WAJIB MENGUMPULKAN PALINGKURANG 10 ANGKA KREDIT DARI KEGIATAN TUGASPOKOK PENYULUHAN PERIKANAN.

Page 22: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

o PNS yang menduduki jabatan fungsional dapat dinaikkan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi apabila telah mencapai angka kredit kumulatif yang ditentukan

dan syarat lain yang ditentukan

o Kenaikan pangkat dlm jenjang jab yang lebih tinggidapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya

telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

ys

Page 23: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

PENGANGKATAN PERTAMA :

TERAMPIL

1. Berijazah paling rendahSUPM atau SMK di bidangKelautan dan Perikanan;

2. Pangkat paling rendahPengatur Muda Gol. ruangII/a; dan

3. Setiap unsur PenilaianPrestasi Kerja atauPelaksanaan Pekerjaandalam DP3 paling kurangbernilai baik dalam satutahun terakhir;

AHLI

1. Berijazah paling rendahS1/DIV dibidang perikanan;

2. Pangkat paling rendahPenata Muda, Gol. RuangIII/a; dan

3. Setiap unsur PenilaianPrestasi Kerja atauPelaksanaan Pekerjaandalam DP3 paling kurangbernilai baik dalam satutahun terakhir.

Page 24: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

PRESTASI KERJA/ KEGIATAN

YG DAPAT DINILAI ANGKA KREDIT

1. CALON FUNGSIONAL :

PRESTASI KERJA/KEGIATAN YGDIPEROLEH/DILAKSANAKAN SEJAK CPNS FUNGSIONALATAU SETELAH YBS DITUGASKAN PADA KEGIATAN YGTERKAIT DG JABATAN FUNGSIONAL YG AKAN DIPANGKU,KECUALI PENDIDIKAN SEKOLAH

2. PEJABAT FUNGSIONAL :

PRESTASI KERJA/KEGIATAN YG DIPEROLEH ATAUDILAKSANAKAN SETELAH TANGGAL PERIODE PENILAIANDLM PAK TERAKHIR, KECUALI PENDIDIKAN SEKOLAH.

Page 25: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

PNS YANG DIANGKAT SEBAGAI PENYULUH PERIKANANTERAMPIL ATAU AHLI, PALING LAMA 2 TAHUN SETELAHDIANGKAT HARUS MENGIKUTI DAN LULUS DIKLATFUNGIONAL DI BIDANG PENYULUHAN PERIKANAN SESUAIDENGAN KUALIFIKASI YANG DITENTUKAN.

Page 26: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

PERPINDAHAN ATAU PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

MEMENUHI SYARAT SEBAGAIMANA KETENTUAN PADAPENGANGKATAN PERTAMA KALI.

MEMILIKI PENGALAMAN DIBIDANG PENYULUH PERIKANANPALING SINGKAT DUA TAHUN.

USIA PALING TINGGI LIMA PULUH TAHUN.

TELAH MENGIKUTI DAN LULUS DIKLAT JABATAN FUNGSIONALPENYULUH PERIKANAN.

TERSEDIANYA FORMASI UNTUK JABATAN FUNGSIONALPENYULUH PERIKANAN.

SETIAP UNSUR PENILAIAN PRESTASI KERJA ATAU PELAKSANAANPEKERJAAN DALAM DP3 PALING KURANG BERNILAI BAIK DALAMSATU TAHUN TERAKHIR.

Page 27: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

SELANJUTNYA…

PANGKAT YANG DITETAPKAN BAGI PNSDARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATANPENYULUH PERIKANAN ADALAH SAMADENGAN PANGKAT YANG DIMILIKINYA,DAN JENJANG JABATAN DITETAPKANSESUAI DENGAN JUMLAH ANGKA KREDITYANG DITETAPKAN OLEH PEJABAT YANGBERWENANG MENETAPKAN ANGKAKREDIT DARI UNSUR UTAMA DAN UNSURPENUNJANG.

Page 28: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

PENGANGKATAN PENYULUH PERIKANAN TERAMPIL KE AHLI

Page 29: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN

PEMBEBASAN SEMENTARA PEMBERHENTIAN

Pelaksana Pemula (II/a) s.d. Penyelia (III/c)Pertama (III/a) s.d. Madya (IV/d)

5 tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan

6 tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan

Terampil Penyelia (III/d)Setiap 1 tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit dari kegiatan tugas pokok Tahun berikutnya angka kredit

belum terpenuhi

Ahli Utama (IV/e)Setiap 1 tahun tidak dapat mengumpulkan 25 angka kredit dari kegiatan tugas pokok

Semua jenjang

o Dijatuhi hukuman disiplin sedangatau berat berupa penurunan pangkat

o Diberhentikan sementara sebagai PNS

o Ditugaskan secara penuh di luar unit jab. fungsional

o Cuti di luar tanggungan negarao Tugas belajar lebih 6 bulan

* Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat kecuali penurunan pangkat

* Telah mencapai batas usia pensiun PNS

Page 30: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

PENGANGKATAN KEMBALI

Dapat mengumpulkan Angka Kredit yang dipersyaratkan

Telah selesai melaksanakan tugas di luar Jabatan Fungsional

Telah selesai melaksanakan Tugas Belajar lebih dari 6 bulan

Telah berakhir masa berlakunya hukuman disiplin

Telah selesai menjalankan masa Cuti Di Luar Tanggungan Negara.

Penyuluh perikanan yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuhdiuar jabatan fungsionalnya, dapat diangkat kembali kedalam jabatanfungsionalnya apabila berusia paling tinggi 54 tahun.

Page 31: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

KENAIKAN JABATAN

Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;

Memenuhi Angka Kredit yang ditentukan;

Setiap unsur DP3 bernilai Baik dalam dua tahun terakhir

KENAIKAN PANGKAT

Sekurang-kurangnya dua tahun dalam pangkat terakhir;

Memenuhi Angka Kredit yang ditentukan;

Setiap unsur DP3 bernilai Baik dalam dua tahun terakhir

Page 32: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

UNSUR KEGIATAN YANG DINILAI

1. PENDIDIKAN : - FORMAL (PENDIDIKAN SEKOLAH)- DIKLAT FUNGSIONAL / TEKNIS

2. PELAKSANAAN TUGAS POKOK :- PENYULUHAN PERIKANAN : PERSIAPAN, PELAKSANAAN,

EVALUASI DAN PELAPORAN- PENGEMBANGAN PENYULUHAN PERIKANAN

3. PENGEMBANGAN PROFESI

4. PENUNJANG

Page 33: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

PRESTASI KERJA / KEGIATAN YG DAPAT DINILAI ANGKA KREDIT

1. CALON FUNGSIONAL :

PRESTASI KERJA/KEGIATAN YG DIPEROLEH/DILAKSANAKAN SEJAK CPNS FUNGSIONAL ATAU SETELAH YBS DITUGASKAN PADA KEGIATAN YG TERKAIT DG JABATAN FUNGSIONAL YG AKAN DIPANGKU, KECUALI PENDIDIKAN SEKOLAH

2. PEJABAT FUNGSIONAL :PRESTASI KERJA/KEGIATAN YG DIPEROLEH ATAU DILAKSANAKAN SETELAH TANGGAL PERIODE PENILAIAN DLM PAK TERAKHIR, KECUALI PENDIDIKAN SEKOLAH.

* Penilaian dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulansebelum periode kenaikan pangkat PNS

* Periode penilaian yang disampaikan tidak boleh berulangtetapi harus berkelanjutan dan berkesinambunan dgperiode penilaian sebelumnya.

Page 34: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

PENDIDIKAN SEKOLAH1. GELAR / IJAZAH DAPAT DIBERI ANGKA KREDIT, APABILA :

• UNTUK PENGANGKATAN PERTAMA, ATAU

• DIPEROLEH SETELAH TANGGAL PENILAIN TERAKHIR; ATAU

• DIPEROLEH SEBELUM TANGGAL PENILAIAN TERAKHIR TETAPI

BELUM DIGUNAKAN (DINILAI); ATAU BELUM TERCANTUM DALAM

KEPUTUSAN JABATAN/KEPANGKATAN YBS

2. Bukti Fisik yg dijadikan dasar penilaian adalahfotocopy ijazah/STTB/Diploma yg dilegalisir pejabatyang berwenang

Page 35: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

3. PEMBERIAN ANGKA KREDIT

A. GELAR/IJAZAH YANG SESUAI DENGAN BIDANG TUGAS

ANGKA KREDIT PENGANGKATAN PERTAMA, YAITU :

SLTA = 25 angka kredit Diploma II = 40 angka kredit Diploma III = 60 angka kredit S.1 / D.IV = 100 angka kredit S.2 = 150 angka kredit S.3 = 200 angka kredit

Page 36: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

Angka Kredit setelah berstatus sebagai PejabatFungsional, maka angka kredit yang diberikan adalah sebesar selisihantara angka kredit yang pernah diberikan (ijazah lama) dengan angkakredit gelar/ijazah yang lebih tinggi (ijazah baru).

Contoh :

Seorang Penyuluh Perikanan Pelaksana (II/d) mempunyai ijazah DIIIPerikanan dan Ijazah tersebut pernah dinilai atau dicantumkan dalamkeputusan jabatan/kepangkatan terakhir. Dalam hal demikian ybstelah mendapat angka kredit 60 dari ijazah DIII-nya. Selanjutnya ybsmemperoleh ijazah sarjana (S1) Perikanan oleh karena ybs telahmenggunakan ijazah DIII dengan angka kredit 60, maka dalampenilaian, ybs mendapat angka kredit 100-60=40

Page 37: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

B. GELAR/IJAZAH YANG TIDAK SESUAI DENGAN BIDANG TUGAS

MENDAPAT IJAZAH/GELAR KESARJANAAN TETAPI TIDAK SESUAI DENGAN TUGASNYA ATAU GELAR KESARJANAAN YANG SETARA DENGAN IJAZAH YANG PERNAH DIPEROLEH, MAKA ANGKA KREDIT YANG DIBERIKAN MASUK UNSUR PENUNJANG, YAITU;

IJAZAH D.III = 4 ANGKA KREDIT

IJAZAH D.IV/S1 = 5 ANGKA KREDIT

IJAZAH S2 = 10 ANGKA KREDIT

IJAZAH S3 = 15 ANGKA KREDIT

Page 38: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEDINASAN

SESUAI DENGAN TUGAS POKOKNYA :=> APABILA DIKLAT TSB BERKENAAN DENGAN PELAKSANAANTUGAS POKOKNYA ATAU BERKENAAN DENGAN SALAHSATU ATAU LEBIH KEGIATAN DALAM JABATANFUNGSIONALNYA

MATERI KAJIAN ATAU MATERI LATIHAN YG DIBERIKAN ATAUJUDUL LATIHAN YANG MEWAKILI MATERI YG SESUAI DENGANTUPOKSINYA

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN, TANGGAL, HARI ATAU JUMLAHJAM LATIHAN JELAS

PENYELENGGARANYA HARUS JELAS.

1. Diklat Kedinasan diberi angka kredit apabila :

Page 39: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

LATIHAN KEDINASAN YANG TIDAK

BERKAITAN LANGSUNG DENGAN TUGAS

POKOKNYA, ATAU TIDAK SPESIFIK UNTUK

JABATAN FUNGSIONAL TERSEBUT TETAPI

BERLAKU UMUM UNTUK SELURUH PNS

TIDAK DIBERIKAN ANGKA KREDIT.

Page 40: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

2. BUKTI FISIK YANG DIJADIKAN DASAR PENILAIAN ADALAHSTTPL YANG DILEGALISIR OLEH PIMPINAN UNIT KERJA / KEPALA UPT

3. PEMBERIAN ANGKA KREDIT :

• ANGKA KERDIT DIBERIKAN UNTUK SETIAPSTTPL/PIAGAM YANG SESUAI DAN DIPEROLEH PADAPERIODE PENILAIAN YBS

• LATIHAN KEDINASAN YANG DISELENGGARAKANKURANG DARI 30 JAM PERHITUNGAN ANGKAKREDITNYA, SETARA DENGAN KEGIATANSEMINAR/LOKAKARYA (UNSUR PENUNJANG)

Page 41: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

PELAKSANAAN TUGAS POKOK

1. KRITERIA PENILAIAN

- HARUS SESUAI DENGAN TUGAS

KEWENANGANNYA

- KEGIATAN YANG DILAKUKAN PADA

PERIODE PENILAIAN YBS.

Page 42: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

2. BUKTI FISIK YANG DIJADIKAN DASARPENILAIAN

SURAT PENUGASAN APABILA DIPERLUKAN

LAPORAN HASIL UNTUK MASING-MASING

KEGIATAN

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKSANAKAN

KEGIATAN DARI PIMPINAN UNIT KERJA/UPT

Page 43: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

3. PEMBERIAN ANGKA KREDIT

ANGKA KREDIT DIBERIKAN UNTUK SETIAP LAPORAN KEGIATAN

BESARNYA NILAI ANGKA KREDIT BERSIFAT ABSOLUT/MUTLAK SESUAI BUTIR KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Page 44: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

PENGEMBANGAN PROFESI

ADALAH KEGIATAN YANG DILAKUKAN PEJABAT

FUNGSIONAL DALAM PENGAMALAN ILMU, PENGETAHUAN,

DAN TEKNOLOGI SERTA KETERAMPILAN YANG

BERMANFAAT BAGI PENGEMBANGAN TUPOKSI / KEGIATAN

FUNGSIONAL YBS.

JABATAN JENJANG MADYA DAN UTAMA DIWAJIBKAN

MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

DENGAN MEMPEROLEH SEKURANG-KURANGNYA 12

ANGKA KREDIT. 44

Page 45: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

1. KRITERIA PENILAIAN PENGEMBANGAN PROFESIA. KARYA TULIS YANG DIPUBLIKASIKAN:

1) BUKU :

- DITERBITKAN OLEH PENERBIT YANG MEMILIKI DEWAN REDAKSI(ISBN) ATAU DITERBITKAN OLEH LEMBAGA PEMERINTAH.- DIEDARKAN DAN DIGUNAKAN SECARA NASIONAL.- MEMBAHAS BIDANG MASALAH YANG TERKAIT JABATAN

FUNGSIONAL YBS.- DAN BELUM ADA YANG MENULISNYA.

2) DALAM BENTUK MAJALAH :- MAJALAH TSB DIAKUI OLEH INSTANSI YBS ATAU LIPI (ISSN)- DAPAT DIKELOLA PERGURUAN TINGGI ATAU ORGANISASI

PROFESI

Page 46: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

B. KARYA TULIS YANG TIDAK DIPUBLIKASIKAN TETAPI DIDOKUMENTASIKAN DI PERPUSTAKAAN:• MEMBAHAS BIDANG YANG TERKAIT

DENGAN JABATAN FUNGSIONAL YBS DAN BELUM ADA YANG MENULISNYA.

• KARYA TERSEBUT TELAH DISEMINARKAN/DIPRESENTASIKAN SEKURANG-KURANGNYA DI LINGKUNGAN UNIT KERJANYA.

• DI DOKUMENTASIKAN DI PERPUSTAKAAN PADA KANTOR INSTANSI DITINGKAT KABUPATEN/ KOTAMADYA.

Page 47: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

2. BUKTI FISIK YANG DIJADIKAN DASAR PENILAIAN :

- BUKU ASLI ATAU FOTOCOPI HASIL KARYA TULIS YANG DISAHKAN OLEH PIMPINAN UNIT KERJA/UPT/UPTD

- MAJALAH ASLI ATAU FOTOCOPI MAJALAH YANG MEMUAT HASIL KARYA TULIS

- NASKAH TULISAN ASLI ATAU FOTOCOPI KLIPINGNASKAH TULISAN YANG DIMUAT DLM MEDIA MASSA, DLL

- SURAT PERNYATAAN TELAH DISEMINARKAN ATAU TELAHDIPRESENTASIKAN (TIDAK DIPUBLIKASIKAN)

Page 48: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

3. PEMBERIAN ANGKA KREDIT :ANGKA KREDIT UNTUK KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI ADALAH

ANGKA KREDIT MAKSIMAL DAN BUKAN ABSOLUT.ARTINYA DALAM PENILAIAN KARYA TULIS/KARYA ILMIAH, BESARNYA ANGKA KREDIT YANG AKAN DIBERIKAN HARUS MEMPERHATIKAN BEBERAPA UNSUR YAITU :- SISTEMATIKA PENULISAN- TEKNIS PENULISAN- KONSISTENSI PEMBAHASAN DENGAN JUDUL - TATA BAHASA- KETAJAMAN ANALISA- KELENGKAPAN DATA PENDUKUNG- METODOLOGI- KOMUNIKATIF- KEORISINILAN/KEASLIAN- KEMANFAATANNYA

APIK

Page 49: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

ANGKA KREDIT KARYA TULIS ILMIAH BIDANG PERIKANAN YANG DIBUAT SECARA BERSAMA – SAMA

JIKA 2 ORANG :

60 % PENULIS UTAMA, 40 % PENULIS PEMBANTU

JIKA 3 ORANG :

50 % PENULIS UTAMA, 25 % MASING – MASING PENULIS

PEMBANTU

JIKA 4 ORANG :

40 % PENULIS UTAMA, 20 % MASING – MASING PENULIS

PEMBANTU

JIKA 2 ORANG :

60 % PENULIS UTAMA, 40 % PENULIS

PEMBANTU

JIKA 3 ORANG :

50 % PENULIS UTAMA, 25 % MASING –

MASING PENULIS PEMBANTU

JIKA 4 ORANG :

40 % PENULIS UTAMA, 20 % MASING –

MASING PENULIS PEMBANTU

Jumlah penulis pembantu paling banyak 3 orang

Page 50: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

PENULIS UTAMA ADALAH PENULIS YANG SECARA JELAS TERTULIS DALAM KARYA TULISSEBAGAI PENULIS UTAMA; ATAU PADAURUTAN PERTAMA; ATAU DINYATAKAN OLEHPEJABAT YANG BERWENANG SEBAGAIPENULIS UTAMA.

PENULIS PEMBANTU ADALAH PENULIS YANG ADA PADA URUTAN KEDUA DAN SETERUSNYA, ATAU DINYATAKAN SECARA JELAS SEBAGAIPENULIS PEMBANTU, DENGAN KETENTUAN :•PENULIS PEMBANTU SEBANYAK-BANYAKNYA 3 ORANG

50

Page 51: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

UNSUR PENUNJANG

1. MENGIKUTI SEMINAR/LOKAKARYA

A. KRITERIA:

• MATERI YANG DIBAHAS ADALAH DALAM BIDANG YANG SESUAI/TERKAIT DENGANTUGAS JABATAN FUNGSIONAL YBS;

• DISELENGGARAKAN OLEH LEMBAGA/INSTANSI YANG JELAS;

• PENYAJI DAN PEMBAHAS ADALAH PARA PAKAR/YG DIANGGAP AHLI;

• SEKURANG-KURANGNYA TINGKAT KABUPATEN/KOTAMADYA.

ANGKA KREDIT DIBERIKAN SETIAP KALI MENGIKUTIKEGIATAN TSB SESUAI DENGAN PERANAN YANGBERSANGKUTAN. APABILA MELAKUKAN LEBIH DARI SATUPERAN, ANGKA KREDIT YANG DIBERIKAN ADALAH YANGTERTINGGI.

Page 52: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

2. MENJADI ANGGOTA TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL

• ANGKA KREDIT DIBERIKAN SETIAP TAHUN

3. MEMPEROLEH PENGHARGAAN/TANDA JASA

• ADALAH TANDA KEHORMATAN YANG DIBERIKAN OLEH

PEMERINTAH RI ATAU NEGARA ASING ATAU ORGANISASI

ILMIAH ATAU ORGANISASI PROFESI ATAS PRESTASI YANG

DICAPAI DALAM PENGABDIAN KEPADA NUSA, BANGSA DAN

NEGARA DALAM BIDANG TUGASNYA.

• ANGKA KREDIT DIBERIKAN UNTUK SETIAP KALI MEMPEROLEH

PENGHARGAAN ATAU TANDA JASA SESUAI DENGAN

TINGKAT PEMBERI PENGHARGAAN.

Page 53: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

4. MENGAJAR/MELATIH PADA DIKLAT PERIKANAN

• ANGKA KREDIT DIBERIKAN SETIAP KALI PELAKSANAAN KEGIATAN (SERTIFIKAT/SURAT KETERANGAN)

5. MENJADI ANGGOTA ORGANISASI PROFESI

A. KRITERIA

• KEANGGOTAANNYA TERDIRI DARI ORANG-ORANG YANG MEMILIKI PROFESI/KEAHLIAN YANG SAMA/SEJENIS;

• BERSIFAT NASIONAL ATAU REGIONAL;

• MENJADI ANGGOTA ATAU PENGURUS;

• DIAKUI OLEH DEPARTEMEN YBS ATAU PEMERINTAH.

B. ANGKA KREDIT YANG DIBERIKAN UNTUK SETIAP TAHUN SESUAIDENGAN PERAN YANG BERSANGKUTAN

Page 54: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

7. MEMPEROLEH IJAZAH/GELAR KESARJANAAN LAINNYA:

• GELAR SARJANA/PASCA SARJANA YANG SETINGKAT DENGAN GELAR IJAZAH YANG TELAH DIPEROLEH SEBELUMNYA, ATAUKESARJANAAN/IJAZAH YANG TIDAK SESUAI/ TERKAIT DENGAN TUGAS POKOKNYA;

• ANGKA KREDIT DIBERIKAN SETIAPGELAR/IJAZAH YANG DIPEROLEHNYA.

Page 55: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

UNSUR UTAMA MASUK KE TUGAS POKOK PENYULUHAN(PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN EVALUASI)

50 %• Teladan Tingkat Nasional

37,5 %• Teladan Tingkat Provinsi

25 %• Teladan Tingkat Kabupaten/Kota

55

Dari angka kredit untukKP/KJ setingkat lebih tinggi

80% UnsurUtama

20% UnsurPenunjang

PENGHARGAAN SEBAGAI PENYULUH TELADAN

Page 56: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

Penyuluh

(menyusun DUPAK)

DUPAK disahkanoleh Pejabat

Pengusul

DUPAK disampaikankepada Sekretariat Tim

Penilai (dilakukanpemeriksaan kelengkapan

dan diagendakanpenilaiannya)

Tim Penilai melakukanpenilaian (satu DUPAK

dinilai oleh 2 orang anggota tim)

Hasil penilaianangka kredit

dibahas dalamrapat pleno Tim

Penilai

Hasil penilaiandisampaikan

kepada pejabatyang berwenang

menetapkan angkakredit

Hasil penilaian:1. Penetapan Angka

Kredit2. Perolehan AngkaKredit (Tabungan)

Hasil penilaiandisampaikan kepada

pihak terkait (penyuluhyang bersangkutan, Pimpinan Unit Kerja

dan Biro SDM Aparatur)

Tahapan Penilaian Angka Kredit:

Page 57: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

L A M P I R A N

57

Page 58: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

58

Page 59: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan
Page 60: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan
Page 61: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan
Page 62: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan
Page 63: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan
Page 64: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan
Page 65: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

65

Page 66: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

66

Page 67: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

67

Page 68: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

68

Page 69: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

69

Page 70: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

70

Page 71: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

71

Page 72: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

72

Page 73: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

73

Page 74: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

74

Page 75: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

75

Page 76: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

76

Page 77: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

77

Page 78: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

78

Page 79: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

79

Page 80: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan
Page 81: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan
Page 82: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

CONTOH PENETAPAN ANGKA

KREDIT (PAK)

82

Page 83: Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan · Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... Menetapkan pedoman formasi jabatan

83