G U B E R N U R J A M B I PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 21 2011 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI JAMBI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAMBI, Menimbang : a. Bahwa dalam rangka dalam memajukan, meningkatkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat khususnya sektor pertanian, perikanan dan kehutanan merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan; b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud huruf a diatas, diperlukan sumber daya yang berkualitas dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan dengan dukungan kelembagaan dan operasionalisasi penyelenggaraan penyuluh penyuluhan yang optimal; c. bahwa untuk pelaksanaan penyuluhan di Kabupaten/Kota maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jambi. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 2.Undang..........
21
Embed
Pergub No. 21 Th 2011 FINAL - law.unja.ac.idlaw.unja.ac.id/wp-content/uploads/2018/11/pergub-21-2011.pdf · Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik penyuluhan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
G U B E R N U R J A M B I
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 21 2011
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka dalam memajukan, meningkatkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat khususnya sektor pertanian, perikanan dan kehutanan merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan;
b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud huruf a diatas, diperlukan sumber daya yang berkualitas dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan dengan dukungan kelembagaan dan operasionalisasi penyelenggaraan penyuluh penyuluhan yang optimal;
c. bahwa untuk pelaksanaan penyuluhan di Kabupaten/Kota maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jambi.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2.Undang..........
2. Undang-undang Noomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
11.Peraturan.....
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
15. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/02/Menpan/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluhan Pertanian dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM);
18. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 54/ Permenpan/ OT.210/11/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/19/Menpan/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun Organisasi dan Tata Kerja lembaga lain sebagai bagian daerah perangkat daerah Provinsi Jambi;
21. Peraturan Gubernur Jambi/Ketua Dewan Ketahanan Pangan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.
MEMUTUSKAN.......
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi disingkat Sekda Provinsi Jambi
5. Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jambi disingkat Bakorluh
6. Pedoman Umum Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan rngkaian pengembangan kemampuan , pengetahuan, ketrampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
7. Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan disebut penyuluhan merupakan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar meraka mau dan menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam fungsi lingkungan hidup.
Pasal 2
Pedoman Umum Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar dalam menata Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan gubernur ini terdiri dari ;
BAB I. : Pendahuluan
BAB II. : Visi, Misi Tujuan dan Sasaran.
BAB III. : Sistem, Kebijksanaan dan Startegi
BAB IV. : Manajemen Penyuluhan
BAB V. : Penutup
Pasal 3
Kepada Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi Jambi diharapkan dapat menyusun Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sesuai dengan kebutuhan lokalita;
Pasal 4....
Pasal 4
(1) Penyuluhan diselenggarakan berasaskan demokrasi, manfaat, kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan , kerjasama, partisifatif, kemitraan, berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan dan bertanggung gugat.
(2) Tujuan dalam penyelenggaraan penyuluhan adalah :
a. Memperkuat pengembangan pertanian, perikanan, serta kehutanan yang maju dan modern dalam sistem pembangunan berkelanjutan;
b. Memperdaya pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi memberikan peluang, peningkatan kesadaran dan pemdampingan serta fasilitasi;
c. Memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan yang prduktif, efektif, efisien, fartisifatif, terbuka, berswadaya, bermitra, sejajar, berwasan luas kedepan, berwawasan lingkungan dan bertanggunggugat, dan terlaksananya pembanguan pertanian, perikanan, serta kehutanan;
d. Mengembangkan sumber daya manusia yang majudan sejahtera,sebagai pelaku dan sasaran dalam pembangunan pertanian, perikanan, serta kehutanan.
Pasal 5
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi
Ditetapkan di Jambi pada tanggal 12 April 2011
GUBERNUR JAMBI, dto H. HASAN BASRI AGUS
Diundangkan di Jambi pada tanggal 12 April 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,
dto
SYAHRASADDIN
BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2011 NOMOR 21
LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 21 TAHUN 2011 TANGGAL 12 APRIL 2011
PEDOMAN UMUM PENYELENGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa
dan memajukan kesejahteraan umum merupakan hak asasi warga negara
Republik Indonesia. Pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang
berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan,
papan dan bahan baku industri; memperluas lapangan kerja dan lapangan
berusaha; meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani, pekebun,
peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam
dan di sekitar kawasan hutan; mengentaskan masyarakat dari kemiskinan
khususnya di pedesaan; meningkatkan pendapatan nasional; serta menjaga
kelestarian lingkungan.
Untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan dan
kehutanan diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, andal serta
berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis sehingga
pelaku pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan mampu membangun
usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu
berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan
prinsip pembangunan berkelanjutan.
Untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud, pemerintah berkewajiban
menyelenggarakan penyuluhan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.
Peraturan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dewasa ini masih
tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga belum dapat
memberikan dasar hukum yang kuat dan lengkap bagi penyelenggaraan
penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
Oleh sebab itu untuk Provinsi Jambi perlu diterbitkan Peraturan
Gubernur Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
untuk menyatukan persepsi dan komitmen yang sama mulai dari tingkat
Provinsi sampai ke tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa dalam wilayah
Provinsi Jambi mengenai pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan.
B. Pengertian
1. Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut
penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku
usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan
dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan
sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas,
efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan
kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan
peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang
meliputi usaha hulu, usaha tani, agro industri, pemasaran dan jasa
penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agro ekosistem yang
sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja
dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi
kesejahteraan masyarkat.
3. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan,
mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran
yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
4. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus
hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
5. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan,
kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan
berkelanjutan.
6. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan
oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
7. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya
disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan