TUJUAN didirikannya Pusat Kajian Kebijakan Dan Pelayanan Publik adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan kerjasama kemitraan dengan pemerintah kabupaten/kota. 2. Meningkatkan kualitas layanan kepada mahasiswa. 3. Meningkatkan kualitas penelitian dan produk karya ilmiah hasil penelitian dosen dan mahasiswa 4. Meningkatkan status akreditasi MAP Stisipol Candradimuka Palembang oleh BAN PT. Sejak berdiri pada tahun 2006, MAP Stisipol Candradimika Palembang secara terus menerus meningkakan proses penyelenggaraan pendidikan strata dua (S2) sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama aparatur pemerintah yang sedang berupaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam bidang Ilmu Administrasi Publik, baik secara teoritis maupun praktis. Salah satu upaya untuk memperkuat kelembagaan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada stakeholders, MAP Stisipol Candradimuka Palembang membangun Pusat Kajian Kebijakan, Pelayanan Publik. Selama ini, kerjasama kemitraan dengan pemerintah kabupaten/kota difokuskan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkugan pemerintah kabupaten/kota melalui program pendidikan strata dua (S2) pada MAP Stisipol Candradimuka Palembang. Untuk selanjutnya, kerjasama kemitraan dengan pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat melibatkan MAP Stisipol Candradimuka Palembang dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. TUJUAN BIDANG KAJIAN PENDAHULUAN VISI & MISI DASAR PELAKSANAAN 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 7) Kep.Menpan Nomor 63/Kep/M.Pan/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 8) Surat Keputusan Direktur Magister Administrasi Publik Stisipol Candradimuka Palembang Nomor 033/PPS/KP.3/V/2014 tentang Pembentukan Pusat Kajian Kebijakan dan Pelayanan Publik MAP Candradimuka Palembang. 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; MISI Pusat Kajian Kebijakan Dan Pelayanan Publik, adalah sebagai berikut : 1. Membangun kerjasama kemitraan dengan pemerintah kabupaten/kota melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang administrasi publik. 2. Melakukan kajian dalam bidang kebijakan publik, pelayanan publik pada Provinsi, Kabupaten/Kota. 3. Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang administrasi publik, baik berupa pelatihan maupun kegiatan lainnya. 4. Mengembangkan karya ilmiah bidang administrasi publik melalui penelitian dosen dan mahasiswa. 5. Meningkatkan mutu layanan akademik guna membantu kelancaran studi mahasiswa. Pusat Kajian Kebijakan Dan Pelayanan Publik melakukan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelatihan dalam berbagai bidang kajian berikut. 1.Bidang Kebijakan Publik a) Formulasi Kebijakan Publik, b) Analisis Kebijakan Pemerintah, c) Implementasi Kebijakan Publik, d) Evaluasi Kebijakan Pemerintah 2.Bidang Pelayanan Publik a) Peraturan Perundangan tentang Pelayanan Publik b) Pelayanan Prima c) Kepemimpinan dalam Pelayanan Publik d) SDM Pelayanan dan Etika Melayani e) Penyusunan Standar Pelayanan Operasional f) Informasi Pelayanan g) Sarana Prasarana Pelayanan Publik h) Penanganan keluhan (Manajemen Komplain) Evaluasi Kinerja Pelayanan VISI Pusat Kajian Kebijakan Dan Pelayanan Publik, adalah menjadi pusat kajian yang terdepan dalam bidang administrasi publik tahum 2020 melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.