BPSK — BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN 2017 PERMENDAG NOMOR 06/M-DAG/PER/2/2017 , 22 HLM, LL KEMENDAG PERMENDAG NOMOR 06/M-DAG/PER/2/2017 TENTANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN ABSTRAK : berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di daerah kabupaten/kota dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan konsumen melalui penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pelaksanaan perlindungan konsumen di seluruh daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah Provinsi. - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 7 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2001, Perpres No. 7 Tahun 2015, Perpres No. 48 Tahun 2015, Kepmenperindag No. 350/MPP/KEP/12/2001, Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016 Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang : (1) Sengketa konsumen adalah sengkta antara Pelaku Usaha dengan konsumen yang menurut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (2) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disingkat BPSK adalah Badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan Sengketa Konsumen. (3) Lingkup pengaturan BPSK dalam Pengaturan Menteri ini meliputi a. Pembentukan, tugas, dan wewenang BPSK; b. Keanggotaan BPSK; c. Sekretaris BPSK; d. Pendanaan; e. Pembinaan dan pengawasan; f. Evaluasi; dan g. Pelaporan BPSK. (4) Masa keanggotaan anggota BPSK selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, (5) Anggota BPSK tidak dapat merangkap sebagai anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional. (6) Ketua dan wakil BPSK berasal dan i unsur pemerintah.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BPSK — BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN 2017
PERMENDAG NOMOR 06/M-DAG/PER/2/2017 , 22 HLM, LL KEMENDAG
PERMENDAG NOMOR 06/M-DAG/PER/2/2017 TENTANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
ABSTRAK : berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen di daerah kabupaten/kota dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan konsumen melalui penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
pelaksanaan perlindungan konsumen di seluruh daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah Provinsi.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :
UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 29
Tahun 2007, UU No. 7 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2001, Perpres No. 7 Tahun
2015, Perpres No. 48 Tahun 2015, Kepmenperindag No. 350/MPP/KEP/12/2001, Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016
Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang :
(1) Sengketa konsumen adalah sengkta antara Pelaku Usaha dengan konsumen
yang menurut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita
kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
(2) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disingkat BPSK
adalah Badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan Sengketa Konsumen.
(3) Lingkup pengaturan BPSK dalam Pengaturan Menteri ini meliputi
a. Pembentukan, tugas, dan wewenang BPSK; b. Keanggotaan BPSK;
c. Sekretaris BPSK;
d. Pendanaan; e. Pembinaan dan pengawasan; f. Evaluasi; dan
g. Pelaporan BPSK.
(4) Masa keanggotaan anggota BPSK selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam
Peraturan ini,
(5) Anggota BPSK tidak dapat merangkap sebagai anggota Badan Perlindungan
Konsumen Nasional.
(6) Ketua dan wakil BPSK berasal dan i unsur pemerintah.
(7) Dalam melaksanakan tugasnya, BPSK mengelola biaya penyelenggaraan BPSK yang terdiri dan: a. Biaya operasional; b. Honorarium ketua, wakil ketua, dan anggota BPSK;dan
C. Honorarium kepala sekretariat dan anggota sekretariat.
(8) Biaya penyelenggaraan BPSK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Daerah (APBD) Provinsi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
(9) Menteri dan/atau Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan, baik
secara bersama — sama atau sendiri-sendiri, terhadap pelaksanaan tugas BPSK.
(10) Menteri dan/atau Gubernur melakukan evaluasi, baik seara bersama-sama atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan kegiatan BPSK.
CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2017
Related Documents
