BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN Oleh : FAUZUL A F KULT S HUKUM UPN “VETER N” J W TIMUR kamis, 13 April 2011
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
Oleh : FAUZUL A
FAKULTAS HUKUM UPN VETERAN JAWA TIMUR
kamis, 13 April 2011
Keanggotaan Badan Penyelesaian sengketa konsumen
Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen
BAHASAN
25/04/2011 2
Saudaraku...Jadilah akar yang gigih mencari air...menembus tanah yang keras demi sebatang pohon...Ketika pohon tumbuh, berdaun
rimbun, berbunga indah, menampilkan eloknya pada dunia dan
mendapatkan pujian.... Akar tetap tidak iri, ia tetap bersembunyi dalam tanah.....Itulah makna dari sebuah ketulusan dan
keikhlasan....
Manusia yang meiliki perpaduan tulus, ikhlas, sabar dan tegar bagai
akar...Merekalah orang-orang yang mampu merubah warna zaman...ia akan tetap hidup dan menghidupkan...
Hikmah Hari ini
25/04/2011 3
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen disingkat sebagai BPSK adalah salah satu lembaga peradilan konsumen berkedudukan pada tiap Daerah Tingkat II kabupaten dan kota di seluruh Indonesia
Tugas utama BPSK sebagaimana diatur menurut Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Adalah menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum
Pengantar
25/04/2011 4
BPSK beranggotakan unsur perwakilan: 1. aparatur pemerintah,
2. konsumen dan
3. pelaku usaha atau produsen
yang semuanya diangkat atau diberhentikan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI
Keanggotaan Badan Penyelesaian sengketa konsumen
25/04/2011 5
Dalam menangani dan mengatur permasalahan konsumen, BPSK memiliki kewenangan untuk:
1. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa,
2. melihat atau meminta tanda bayar, tagihan atau kuitansi, hasil test lab atau bukti-bukti lain,
keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bersifat mengikat dan penyelesaian akhir bagi para pihak
Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen
25/04/2011 6
Tugas dalam melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara
1. melalui konsiliasi atau
(usaha perdamaian antara dua pihak)
2. mediasi atau
(negosiasi yang dimediasi oleh BPSK)
3. Arbitrase;
(penyelesaian lewat sidang di mana kedua belah pihak akan memilih anngota majelis yang mewakili masing-masing pihak yang bersengketa antara lain wakil konsumen, wakil pelaku usaha dan wakil dari pemerintah)
Tugas badan penyelesaian sengketa konsumen
25/04/2011 7
memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen
25/04/2011 8
melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang atau pihak yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen
25/04/2011 9
mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan / atau pemeriksaan;
memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini
Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen
25/04/2011 10
Kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen:
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam membentuk majelis harus ganjil dan sedikit-dikitnya berjumlah tiga orang terdiri dari:
seorang ketua merangkap anggota,
seorang wakil ketua merangkap anggota, dan
seorang anggota
Majelis ini terdiri mewakili semua unsur yaitu unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha serta dibantu oleh seorang panitera
Putusan majelis bersifat final dan mengikat
Mrupakan penyelesaian akhir bagi para pihak
Wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen
25/04/2011 11
BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu dua puluh satu (21) hari kerja setelah gugatan diterima;
serta dalam waktu paling lambat tujuh (7) hari kerja sejak menerima putusan, para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri
paling lambat empat belas (14) hari kerja sejak menerima pemberitahuan putusan kepada pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dianggap menerima putusan BPSK
Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen
25/04/2011 12
dan apabila setelah batas waktu ternyata putusan BPSK tidak dijalankan oleh pelaku usaha, BPSK dapat menyerahkan putusan tersebut kepada pihak penyidik dengan penggunaan Putusan Majelis BPSK sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan dengan penggunaan Putusan majelis BPSK dapat dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.
Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen
25/04/2011 13
Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan pelaku usaha dalam waktu paling lambat dua puluh satu (21) hari sejak diterimanya keberatan dari pelaku usaha;
terhadap putusan Pengadilan Negeri, para pihak dalam waktu paling lambat empat belas (14) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat tiga puluh (30) hari sejak menerima permohonan kasasi.
Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen
25/04/2011 14
Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen
Jika dikumulasikan maka waktu yg
dibutuhkan untuk proses persidangan adalah 107 hari kerja
25/04/2011 15
Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta, PT. Grasindo, Cet.ke-1.
Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cet.ke-2.
UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen
PP No.58 tahun 2001
Daftar Pustaka
25/04/2011 16
TERIMA KASIH
25/04/2011 17