DAFTAR ISI DAFTAR ISI .......................................................... .................................................. 1 BAB I PENDAHULUAN 2 1.1 Latar Belakang 2 1.2 Landasan Hukum 4 1.3 Maksud dan Tujuan 5 1.4 Sistematika Penulisan 6 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 7 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 7 2.2 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 13 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 18 3.1 Tujuan Renja SKPD 18 3.2 Sasaran Renja SKPD 18 3.3 Program dan Kegiatan 19 BAB IV Penutup 22 1
31
Embed
bpbd.kulonprogokab.go.idbpbd.kulonprogokab.go.id/files/RENJA-BPBD-2015.docx · Web viewSedangkan RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ............................................................................................................ 1
BAB I PENDAHULUAN 2
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Landasan Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD
7
2.2 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 13
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 18
3.1 Tujuan Renja SKPD 18
3.2 Sasaran Renja SKPD 18
3.3 Program dan Kegiatan 19
BAB IV Penutup 22
1
BAB IPENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANGRencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan
penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun
2014. Sedangkan RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011 – 2016 Kabupaten Kulon Progo sebagaimana
yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional serta undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang
Pemerintah Daerah.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun
2010 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas, antara lain :
a. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
b. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana
yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta
rekonstruksi secara adil dan setara;
c. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
d. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah
e. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan peyelenggaraan penanggulangan bencana
berdasarkan peraturan perundang-undangan;
f. Melaksanakan, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan
barang;
g Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan
sumbangan pihak lain yang sah serta tidak mengikat;
h Melaksanakan kewajiban lain sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan;
dan
i Melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana kepada Bupati setiap
bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
2
Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
mempunyai fungsi:
a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi secara cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penangulangan bencana secara
terencana, terpadu dan menyeluruh.
Berkenaan dengan tugas dan fungsi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kulon Progo memiliki tugas peran sentral dalam Manajemen
Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kulon Progo. Visi “Mewujudkan Ketangguhan dan
Kesiapsiagaan Kulon Progo dalam Menghadapi Bencana“ diharapkan dapat terwujud.
Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kulon Progo menyusun Rencana Kerja tahun 2015 dengan maksud
meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo, bahwa dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja ( Renja ).
Proses Penyusunan Rencana Kerja sebagai berikut :
1. Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD;
2. Kepala SKPD menyusun Rancangan Rencana Kerja ( Renja ) SKPD sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada rancangan awal RKPD dan
berpedoman pada Rencana Strategis ( Renstra ) SKPD
3. SKPD atau Gabungan SKPD membahas rancangan awal Renja SKPD dalam Forum
SKPD / Gabungan SKPD. Selanjutnya disusun menjadi Rancangan Renja SKPD yang
telah disempurnakan;
4. Kepala Bappeda mengkoordinir penyusunan rancangan SKPD dengan verifikasi dan
sinkronisasi dari Rancangan Renja SKPD yang telah disempurnakan;
5. Rancangan RKPD dibahas dalam Munsrembang RKPD yang diikuti oleh unsur-unsur
stakeholder pembangunan;
6. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Munsrembang;
7. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2015 merupakan
penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 -2016 merupakan bagian dari
sub system dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN.
Secara teknis hubungan Renja SKPD dan RKPD dengan dokumen perencanaan
lainnya dijelaskan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan dan Pe
raturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pelaksa
naan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3
Penyusunan Renja SKPD mengacu pada RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 –
2016 dan harus memperhatikan dokumen – dokumen perencanaan lainnya. Hal ini
bertujan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Pembangunan Daerah.
1.2 LANDASAN HUKUM1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Landasan Operasional
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (2005 – 2025);
e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis
Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014.
i. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
no 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
j. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun
2005 – 2025;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan
Pemerintah Daerah;
n. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2010 Tentang
Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);
4
o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
p. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014;
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud disusunnya Rencana Kerja ini adalah untuk menempatkan program
Penganggulangan Bencana menjadi bagian tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kulon Progo tahun 2011-2016, Rencana Tata Ruang Wilayah dan memberikan gambaran
yang menyeluruh terhadap upaya pengurangan resiko bencana dalam pembangunan.
Tujuan Internal:
1. Memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan
2. Menyediakan dokumen acuan bagi BPBD Kabupaten Kulon Progo dalam
merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan pada setiap
tahunnya yang bersumber baik dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan sumber
pembiayaan APBN maupun masyarakat.
3. Menjabarkan tentang gambaran umum, program dan kegiatan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam masa sekarang
dan yang ingin dicapai pada periode satu tahun ke depan, sekaligus tujuan yang
ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo.
4. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur di BPBD Kabupaten Kulon Progo
dalam memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional
tahunan.
5. Sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur di BPBD Kabupaten Kulon Progo
dalam melaksanakan program dan kegiatan.
Tujuan External:
1. Memberikan masukan-masukan terhadap upaya pembangunan Kabupaten
Kulonprogo yang berorientasi untuk Pembangunan yang mengurangi kerentanan
terhadap bencana.
2. Memberikan arah kebijakan terhadap upaya penanggulangan bencana, baik dalam
kondisi pra bencana, saat bencana, maupun pasca bencana.
3. Memberikan gambaran bagi masyarakat dan pihak swasta daerah bahwa
Pemerintah Daerah Kulon Progo memiliki concern yang besar terhadap upaya
Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kulon Progo.
4. Mensinergikan program-program dan kegiatan penanggulangan bencana dengan
program-program dan kegiatan lain yang berkaitan erat dengan upaya-upaya
5
peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengadapi ancaman resiko bencana, baik
di SKPD lain, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat.
5. Terwujudnya dukungan dari berbagai pihak baik dalam bentuk fasilitasi, sinkronisasi
dan dukungan anggaran program penanggulangan bencana yang berkelanjutan.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Dokumen Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD Tahun 2015 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
2.2 Isu – isu Penting Penyelengggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN3.1 Tujuan Renja SKPD
3.2 Sasaran Renja SKPD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
6
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
1. Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah :a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
dengan Kegiatan :
Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, realisasi target kinerja
hanya tercapai 74%.
b. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungandengan kegiatan
Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran, realisasi target kinerja
hanya tercapai 77,61%
c. Program respon Tanggap Daruratdengan kegiatan
Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam, realisasi target kinerja hanya
tercapai 15,99%
2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas / operasional
4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
7) Penyediaan ATK
8) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dokumen
9) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
11) Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat
12) Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
13) Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap
14) Penyediaan jasa Pelayanan Kantor
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :
1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2) Penyusunan Pelaaporan Keuangan
d. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD, dengan kegiatan :
1) Penyusunan Rencana Kerja SKPD
e. Program Pengawasan Dan Pengendalian Program, dengan kegiatan :
1) Monev, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
f. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, dengan kegiatan :
1) Pemberdayaan PUSDATIN/PUSDALOPS
2) Sosialisasi dan Pemantauan Potensi Bencana
g. Program Respon tanggap Darurat, dengan kegiatan :
1) Manajemen Distribusi Logistik dan Prasarana
2) Penilaian Kerusakan, Kerugian Akibat Bencana
h. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi bencana, dengan kegiatan :
1) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah tidak ada
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja Program / Kegiatan
a. Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, realisasi target kinerja
hanya tercapai 74%.Hal ini disebabkan realisasi belanja perjalanan dinas telah
menerapkan sistem at cost. Disamping itu juga karena untuk realisasi belanja
perjalanan dinas Kepala BPBD ex officio didanai dari anggaran belanja pada
Bagian Umum Setda.
b. Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran realisasi target kinerja hanya
77,61%. Hal ini disebabkan biaya makan minum petugas pemadam kebakaran
dianggarkan untuk 15 orang namun karena tidak adanya tambahan SDM maka
hanya terealisasi untuk 9 orang saja.
c. Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam realisasi target kinerja hanya
15,99%. Hal ini karena sebenarnya rekening ini merupakan cadangan untuk
pembiayaan tanggap darurat jika terjadi bencana alam, namun bencana yang
terjadi selama tahun 2013 dalam skala kecil dan masih cukup didanai dari rekening
belanja tak terduga.
8
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, antara lain :a. Untuk meningkatkan target kinerja kegiatan penyediaan koordinasi dan konsultasi
keluar daerah maka perlu adanya koordinasi dengan Bagian Umum Setda dalam
rangka pembiayaan perjalanan dinas Kepala BPBD ex officio.
b. Agar target kinerja kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
dapat terpenuhi, maka pada tahun anggaran 2014 diusulkan adanya penambahan
personil PBK ( Penolong Bahaya Kebakaran ) sehingga dapat meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.
c. Dana kegiatan penanganan tanggap darurat bencana alam karena merupakan
dana siap pakai ( on call ) maka penggunaannya hanya jika terjadi bencana. Dana
ini ditujukan untuk memberikan pelayanan, pertolongan bencana secara cepat,
tepat dan terarah. Dana ini seharusnya tidak diperhitungkan dalam capaian kinerja
SKPD.
Capaian Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013
Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo
dijabarkan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana
Daerah yang rinciannya adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantorana. Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat 12 bulan
b. Terbayarnya Belanja Listrik, Telepon dan Air 12 bulan
c. Tersedianya Biaya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional 10 unit
d. Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan dan Barang 12 bulan
e. Terpenuhinya Biaya Jasa dan Peralatan Kebersihan Kantor 12 bulan
f. Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja 4 unit
g. Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor 12 bulan
h. Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Dokumen Kantor 12 bulan
i. Tersedianya Komponen Instalansi Listrik Kantor 12 bulan
j. Tersedianya Biaya Langganan Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat 12 bulan
k. Tersedianya Makanan dan Minuman untuk rapat 12 bulan untuk 430 orang
l. Tersedianya Dana Untuk Perjalanan Dinas Keluar Daerah 88 kali
m. Tersedianya Dana Untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah 54 bulan
n. Tersedianya Dana Untuk Pembayaran Tenaga Kontrak 13 bulan
o. Tersedianya Dana Untuk Pembayaran Tenaga Pengamanan Kantor 12 bulan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatura. Tersedianya Dana untuk Belanja Modal Mobil Pick Up Operasional TRC 1 unit
b. Tersedianya Dana untuk Belanja Modal Perlengkapan Kantor sebanyak 9 unit,
9
c. Tersedianya Dana untuk Belanja Modal Perlengkapan Gedung Kantor sebanyak 1
unit
d. Tersedianya Dana untuk Belanja Modal Meubeler Kantor sebanyak 50 buah
e. Tersedianya Dana untuk Belanja Modal Peralatan Komunikasi sebanyak 17 unit
f. Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 12
bulan
g. Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 3
unit
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
a. Terpenuhinya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4
buku
b. Terpenuhinya Pelaporan Keuangan 4 buku
4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPDa. Tersusunnya Rencana Kerja SKPD 6 buku
5. Program Pengawasan dan Pengendalian Programa. Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program dan Kegiatan SKPD
4 buku
6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungana. Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 12 bulan
7. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alama. Terlaksananya Pemberdayaan PUSDALOPS/PUSDATIN 12 bulan
b. Terlaksananya Sosialisasi dan Pemantauan Potensi Bencana 12 bulan
8. Program Respon Tanggap Darurata. Terlaksananya Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam 12 bulan
b. Tersedianya Sarana Prasarana Respon Tanggap Darurat Bencana dan Distribusi
Logistik12 bulan
c. Tersedianya Dana Kaji Cepat dan Verifikasi Perhitungan Kerusakan dan Kerugian
Akibat Bencana 12 bulan
9. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencanaa. Terwujudnya Fasilitasi dan Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Bencana 12 bulan
10
Rencana Tahun 2014
Capaian Kinerja yang sudah ditetapkan
Pengukuran kinerja kegiatan dihitung dengan membandingkan rencana kegiatan yang
tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan tahun 2014 dibandingkan dengan Pelaksanaan
Kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) tahun 2014.
Kegiatan Kantor Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Kulon Progo di Tahun
Anggaran 2014 dan nilai capaian kegiatannya sebagai berikut :
No KEGIATAN TARGET KINERJA
1 2 3A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Benda-Benda Pos 12 bulan
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan
3.Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
15 unit
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8 orang
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan
6, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6 unit
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan
8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan
9.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
12 bulan
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan 12 bulan
11. Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 12 bulan
13. Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 12 bulan
14. Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap 1 orang
15. Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 1 orang
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
16. Pengadaan Meubeleur 1 unit
17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 15 unit
18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3 unit
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
11
19.Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10 buku
20. Penyusunan Pelaporan Keuangan 4 buku
D Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
21 Penyusunan Renstra SKPD 1 buah
21. Penyusunan Rencana Kerja SKPD 6 buku
E Program Pengawasan dan Pengendalian Program
22.Monitoring, Evaluasi. Pengendalian dan Pelaksanaan program dan Kegiatan
12 bulan
23. Fasilitasi Unsur Pengarah 12 bulan
F Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
23. Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 12 bulan
24. Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 1 unit
G Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
25. Sosialisasi dan Pemantauan Potensi Bencana 10 kali
26. Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat 3 desa
27. Pengembangan Sistem Pengurangan Resiko Bencana 1 Kabupaten
H Program Respon Tangap Darurat
28. Penanganan Tanggap Darurat Bencana 12 bulan
29. Manajemen Distribusi Logistik dan Prasarana 12 bulan
30. Penilaian Kerusakan, Kerugian Akibat Bencana 12 bulan
31 Pemberdayaan PUSDATIN/PUSDALOPS 12 bulan
I Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana
30 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 12 bulan
2.2 Isu – Isu Penting Penyelengggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.2.1 Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD dan Hal Kritis Yang Terkait dengan Pelayanan SKPD
12
Kabupaten Kulon Progo memiliki 8 ancaman bencana berupa : longsor, banjir,
angin puting beliung, kekeringan, gempa bumi, ancaman tsunami, kebakaran, dan
banjir lahar dingin. Walaupun Kulon Progo adalah daerah yang rawan bencana, sulit
untuk mengukur kinerja pelayanan BPBD dalam penanggulangan bencana.
Karakterstik satu jenis bencana berbeda dengan bencana yang lain sehingga
penanganannya berbeda. Selain itu bencana merupakan hal yang rumit dan tidak
dapat diprediksi dengan pasti.
Salah satu kinerja yang dapat diukur pada tahun 2013 adalah
Penanggulangan Kebakaran karena tugasnya ikut dilimpahkan ke BPBD. Sejauh ini
BPBD mampu memenuhi SPM dalam Penanggulangan Kebakaran walaupun
banyak kasus kebakaran yang tidak tertangani di luar Wilayah Manajemen
Kebakaran (WMK) akibat keadaan geografis dan keterbatasan peralatan. Untuk
saat ini di Kabupaten Kulon Progo hanya memiliki 1 Wilayah Manajemen Kebakaran
saja.
Sesuai dengan Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 Tanggal 19 Desember
Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam
Negeri Kabupaten/kota dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2011
Tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Penanggulangan Bencana Kebakaran
serta menurut Kepmeneg PU Nomor 11/KPTS/2000 Tentang Ketentuan Teknis
Manajemen Kebakaran Perkotaan, maka suatu kota perlu membentuk WMK
(Wilayah Manajemen Kebakaran). Jumlah minimal WMK untuk suatu daerah
tergantung luas daerah tersebut, dengan minimal satu WMK. Daerah Layanan WMK
ditentukan oleh waktu tanggap, dengan ketentuan tidak lebih dari 15 (lima belas )
menit.Berdasar ketentuan ini Kepmeneg menetapkan bahwa daerah layanan dalam
setiap WMK tidak boleh melebihi radius 7,5 km. Di luar daerah tersebut
dikategorikan sebagai daerah tidak terlindungi. Daerah yang sudah terbangun harus
mendapat perlindungan oleh mobil pemadam kebakaran yang pos terdekatnya
berada dalam jarak 2,5 km dan berjarak 3,5 km dari sektor.
Akan tetapi dengan adanya Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang
Perubahan atas Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota terdapat perubahan
dalam menentukan WMK, dimana pembentukan per 1 (satu) WMK ditentukan
cakupan luas maximal masing-masing kawasan. Pada pemukiman perkotaan
dengan luas 100 km2 atau 10.000 ha, pemukiman pedesaan dengan luas 250 km2
atau 25.000 ha, pada lingkungan kawasan industri dan / atau pabri dengan luas 25
km2 atau 2.500 ha, pada kawasan hutan dengan luas 1000 km2 atau 100.000 ha
dan lahan dengan luas 250 km2 atau 25.000 ha, dibentuklah masing-masing 1
(satu) WMK.
Sehingga apabila tidak berbenah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kulon Progo tidak dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
13
2.2.2 Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi SKPD
Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan SKPD baru, yang baru
tiga tahun lebih menjalankan fungsi penanggulangan bencana. Bisa dikatakan
bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah memulai tugas penanggulangan
bencana bukan saja dari 0 (nol) tetapi beranjak dari – (minus). Berbagai macam
kejadian dan dampak bencana sebelum lahirnya Badan Penanggulangan Bencana
Daerah dibebankan kepada badan Penanggulangan Bencana Daerah. Belum lagi
kejadian bencana pasca lahirnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga
sudah sangat menguras berbagai sumber daya di Badan Penanggulangan Bencana
Daerah. Sebagai SKPD baru dengan tugas yang demikian berat, semaunya dijalani
dengan trial and error. Berbagai permasalahan yang masih dihadapi oeh badan
Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Kulon Progo adalah :
a. Dalam kebijakan Penanggulangan Bencana :
i. Belum adanya landasan hukum berkait penanggulangan bencana yang
komprehensif di Kabupaten Kulon Progo.
ii. Sulitnya merubah pendekatan penanggulangan bencana dari
pendekatan responsif ke pendekatan preventif.
iii. Pengurangan resiko bencana belum menjadi landasan dasar
pembangunan padahal hampir semua daerah di Kulon Progo rentan
bencana.
iv. Penanggulangan bencana masih bersifat sektoral dan kondisional, perlu
sinkronisasi program dan kegiatan berkait pengurangan resiko bencana.
v. Keberpihakan Pengurangan Resiko Bencana dalam pembangunan.
vi. Banyaknya peraturan yang saling menghambat upaya Penanggulangan
Bencana
b. Dalam aspek Kelembagaan
i. Belum lengkapnya unsur kelembagaan yaitu Unsur Pengarah. Unsur
Pengarah yang ada baru yang berasal dari PNS yang susunan
keanggotaannya sesuai dengan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor
383 Tahun 2012. Sedangkan Unsur Pengarah yang anggotanya non
PNS belum ada.
ii. Aspek-aspek penunjang kelembagaan seperti PUSDALOPS dan TRC
sudah ada , tetapi masih ada kendala berupa keterbatasan peralatan
yang dimiliki.
iii. Masih adanya program kebencanaan di SKPD lain ( overlapping ) dan
tidak sinkron.
c. Dalam aspek Ketugasan
i. Upaya Penanggulangan Bencana masih disikapi dengan cara yang
sama dengan ketugasan lain, tidak ada perkeualian.
14
ii. Bencana yang datang tidak terduga, sehingga harus melaksanakan
fungsi kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat yang mumpuni.
iii. Paradigma penanganan bencana yang masih cenderung bersifat
responsive sehingga menimbulkan dampak yang besar.
iv. Masih minimnya relawan siaga bencana
v. Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang sekiranya akan membutuhkan biaya
yang cukup besar.
vi. Belum ada dukungan sumber daya yang memadai, jumlah anggaran,
prosedur, peralatan, sarana dan prasarana, personil.
2.2.3 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD2.2.3.1 Tantangan
Semakin disadari dampak dari kejadian bencana serta
meningkatnya kwantitas kejadian bencana dari tahun ke tahun di
Kabupaten Kulon Progo membuat penanggulangan bencana menjadi
perhatian dalam Rencana Pembangunan. Oleh sebab itu Pemerintah
Kabupaten Kulon Progo membentuk Badan Penanggulangan Bencana
yang diharapkan menjadi SKPD sentral dalam upaya penanggulangan
bencana.
Selain meningkatnya kwantitas jumlah kejadian bencana,
Kabupaten Kulon Progo ke depan memiliki kompleksitas permasalahan
yang meningkat akibat pembangunan. Oleh karena itu upaya
penanggulangan bencana juga harus ditingkatkan dengan upaya
pendekatan yang strategis.
Secara umum, Badan Penanggulangan bencana Daerah dengan
segala keterbatasan yang ada (sampai saat ini) sudah bekerja secara
maksimal dalam upaya Penanggulangan bencana. Ada beberapa mimpi
dari upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Kulon Progo ke
depan.
1) Pengurangan resiko bencana menjadi salah satu acuan penting
perencanaan pembangunan.
2) Ada upaya yang terintegrasi dalam pra, saat dan pasca bencana
antara pemerintah, masyarakat dan swasta.
3) Merubah pendekatan responsive menjadi perubahan preventif untuk
mengurangi korban, dan kerugian akibat bencana.
4) Tersedianya dana siap pakai / on call di Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk penanganan
tanggap darurat.
2.2.3.2 Peluang
15
Peluang Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam
Penanggulangan bencana di Kabupaten Kulon Progo masih sangat
terbuka lebar. Banyaknya kejadian bencana sedikit banyak membuat
penanggulangan bencana menjadi bagian tidak terpisahkan dalam
pembangunan. Perubahan paradigma penannggulangan bencana dari
responsive kepada pendekatan preventif yang membuat penanggulangan
bencana bisa diupayakan/direncanakan, tidak grobyakan setelah terjadi
bencana baru bertindak. Karena hal demikianlah penanggulangan
bencana berjalan komprehensif, simultan dan handal karena banyak
aspek yang bersinggungan langsung dengan bencana.
Dampak dari perubahan paradigma tersebut membuat
penanggulangan bencana direncanakan secara baik dari tahap Pra
Bencana, Pada saat Terjadi Bencana, dan Pasca Bencana. Dalam Tahap
Pra Bencana berupa program dan kegiatan-kegiatan yang bersifat
mitigasi dan pengurangan resiko bencana, mengingat bencana tidak
dapat kita hindarkan. Pada saat Terjadi Bencana, Penanggulangan
Bencana harus memiliki kapasitas dan sistem yang sudah handal.
Kegiatan-kegiatan pada saat Terjadi Bencana berupa kegiatan yang
bersifat respon kedaruratan untuk penyelamatan korban, harta benda dan
pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. Setelah semua teratasi,
dimulailah Tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk pemulihan
penghidupan dan kehidupan masyarakat. Hal tersebut sebelumnya belum
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Peluang yang bisa
dimanfaatkan untuk menciptakan program penangulangan bencana yang
handal adalah :
1. Program Pencegahan Dini bersifat lintas SKPD dimana semua SKPD
diharapkan bisa melaksanakan program tersebut sesuai amanat
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana;
2. Program Tanggap Darurat meliputi kedaruratan dan manajemen
logistik;
3. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang lebih baik sekaligus
dalam melakukan mitigasi bencana.
2.2.4 Isu-isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Yang Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun Yang Direncanakan.
Isu-isu penting penanggulangan bencana:
1) Perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsif ke preventif,
dimana penanggulangan bencana lebih bertitik berat di dalam perencanaan.
16
Penanggulangan bencana lebih bertitik berat pada upaya-upaya pengurangan
resiko bencana, daripada merespon bencana yang terjadi.
2) Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis dan
komprehensif, dilakukan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
Penanggulangan bencana adalah tangung jawab dan kewajiban semua pihak.
Tidak semata menjadi tanggung jawab pemerintah / Badan Penanggulangan
Bencana daerah. Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis
dan terkoordinasi, sehingga upaya penanggulangan bencana tidak dilakukan
secara parsial dan terpotng-potong. Oleh sebab itu sangat mendesak untuk
diterbitkan payung hukum penanggulangan bencana di Kabupaten Kulon Progo.
3) Perlunya sistem penanggulangan bencana yang handal. Upaya
penanggulangan bencana harus didukung dengan system yang mampu
mengakomodir mulai dari pra bencana, tanggap darurat bencana, sampai tahap
rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.
4) Perlunya kapasitas penanggulangan bencana yang mumpuni. Bencana
berdampak besar di lintas sektor dan semua bidang, mengganggu kehidupan
dan penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu semua lembaga, pihak, dan
elemen yang berkait dengan upaya penanggulangan perlu meningkatkan
kapasitas dan kapabilitas dalam menghadapi bencana yang akan terjadi.
5) Terakhir dan terpenting. Penanggulangan bencana hendaknya dijadikan sebuah
dasar dalam pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Bila melihat rencana
pembangunan ke depan, bahwa pusat-pusat pembangunan berada di daerah
yang berpotensi terjadi bencana. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah
perencanaan pembangunan yang mengurangi kerentanan terhadap ancaman
bencana. Jangan sampai pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan
meningkatkan kerentanan akan bencana yang pada akhirnya ketika terjadi
bencana terjadi kemunduran pembangunan.
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 TUJUAN
17
Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah
mewujudkan Ketangguhan Kabupaten Kulon Progo dalam menghadapi bencana.
Tangguh, dimaknai sebagai kemampuan Kabupaten Kulon Progo untuk mampu melenting
dari keterpurukan akibat bencana ke arah pembangunan yang lebih baik. Tujuan tersebut
bermuara kepada upaya melindngi masyarakat dari ancaman bencana melalui
peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku saat bencana. Serta peningkatan
kapasitas dalam rangka menciptakan sistem penanggulangan bencana yang handal.
3.2 SASARAN
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai
secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran dan bulanan. Sasaran merupakan
bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Fokus utama
sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya daerah dalam kegiatan Kantor Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo.
Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat
dicapai dalam periode 1 ( satu ) tahun pada masa sekarang.
Berdasarkan pengertian tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kulon Progo menetapkan sasaran sebagai berikut:
1. Terwujudnya masyarakat yang tentram, dan tertib berdasarkan kesadaran hukum
2. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana
3. Meningkatkan kepekaan, ketangguhan, dan partisipasi mayarakat secara melembaga
dalam Penanggulangan Bencana
4. Membangun jejaring dengan lembaga yang terkait dan kompeten dalam
penanggulangan bencana, baik dari Instansi Pemerintah, Swasta, Akademisi, TNI
/POLRI , maupun NGO nasional maupun Internasional
5. Membangun sistem dan penguatan kapasitas Penanggulangan Bencana yang handal
6. Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan
menyeluruh.
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 2015
Rencana Kerja SKPD hendaknya selaras dengan isu-isu strategis dan tema
pembangunan, baik di level Kabupaten, Provinsi, maupun Pemerintah Pusat. Begitu
halnya dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo harus
menyusun Rencana Kerja untuk mengatasi berbagai masalah dan sesuai dengan tema
18
pembangunan Kabupaten Kulon Progo 2015 yang dituangkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016,
tema pembangunan Propinsi DIY, dan pemerintah pusat. Selain itu, Rencana Kerja
BPBD harus dilaksanakan sesuai Rencana Aksi Penanggulangan Bencana, baik
Nasional maupun Provinsi DIY.
Target kinerja BPBD tahun 2015 secara umum adalah berupaya Mewujudkan
Ketangguhan dan Kesiapsiagaan Kulon Progo Dalam Menghadapi Bencana. Target
tersebut selaras dengan tema pembangunan 2015 “ Peningkatan daya saing daerah
dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi dan
pengurangan kemiskinan”. Selain itu target kinerja yang nantinya berwujud rencana
kerja dan kegiatan, selaras dengan perkembangan berbagai permasalahan yang
berkembang berkait dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Kulon Progo.
Permasalahan tersebut adalah:
1) Tingginya perhatian terhadap bencana, berikut upaya penanggulangannya dalam
rangka menciptakan ketangguhan masyarakat terutama ketangguhan di sektor
ketahanan ekonomi.
2) Masih banyaknya kerusakan dan kerugian akibat bencana di tahun sebelumnya
yang belum di rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga mengganggu kehidupan dan
penghidupan.
3) Pertumbuhan Kabupaten Kulon Progo yang akan mengakibatkan tumbuhnya
pembangunan, hal tersebut harus mengindahkan upaya pengurangan resiko
bencana.
4) Semakin tingginya tuntutan masyarakat untuk dilindungi dari ancaman bencana,
ditandai dengan tingginya semangat dan partisipasi dari masyarakat untuk aktif
terlibat dalam upaya penanggulangan bencana.
5) Masih lemahnya koordinasi Pemerintah (internal Pemerintah daerah, pemerintah
provinsi, pemerintah pusat), swasta / corporasi, dan masyarakat dalam
penanggulangan bencana.
6) Kejadian bencana bisa datang setiap saat dan menimbulkan berbagai
permasalahan yang kompleks, dan dimungkinkan menguras sumber daya yang
besar.
7) BPBD selain menghadapi bencana Reguler di Kabupaten Kulon Progo (Tanah
longsor, angin puting beliung, dsb), BPBD masih memiliki Pekerjaan Rumah
tentang upaya pengurangan resiko bencana yang selama ini luput dari perhatian,
sehingga dipastikan akan banyak menguras sumber daya yang ada.
8) Keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya sarana
prasana, dan sumber daya biaya sehingga membuat tugas operasional menjadi
terhambat.
Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2015 terdiri dari :
NO KEGIATAN TARGET KINERJA
19
1 2 3A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01. Penyediaan Jasa Perkantoran 12 bulan
02. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 bulan
03. Penyediaan Rapat–rapat, Konsultasi dan Koordinasi 12 bulan
04. Fasilitasi Unsur Pengarah 12 bulan
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
01. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 9 unit
02. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 36 unit
C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
01. Pendidikan dan Pelatihan non formal 2 orang
02. Pengadaan pakaian PDH 24 orang
D Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
01. Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD 1 dokumen
02. Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD 2 dokumen
03. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 19 dokumen
E Program Tanggap Darurat Bencana
01. Penanggulangan Tanggap Darurat Bencana 100%
02. Manajemen Distribusi Logistik dan Prasarana 100%
03. Penyelenggaraan PUSDALOPS 365 hari
F Program Penanggulangan Dini Bencana
01. Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat
8 Desa Tangguh,400
orang masyarakat, 108 orang SAR dan
relawan
02 Pengembangan sistem pengurangan resiko bencana 9 unit
G Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana