R 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Tahun Lalu encana Kerja BPBD Kabupaten Bandung adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bandung. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) BPBD Kabupaten Bandung ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Bandung selama tahun 2016 dan perkiraan target tahun 2017. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut : Rencana Kerja BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2018 9 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016 BAB II
39
Embed
Tahun 2017 · Web viewEvaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Tahun Lalu encana Kerja BPBD Kabupaten Bandung adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bandung.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
R2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Tahun Lalu
encana Kerja BPBD Kabupaten Bandung adalah penjabaran perencanaan
tahunan dari Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bandung. Tercapai
tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun
dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas
merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang
dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) BPBD
Kabupaten Bandung ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran
Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten
Bandung selama tahun 2016 dan perkiraan target tahun 2017. Pengukuran kinerja kegiatan
dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :
Rencana Kerja BPBD Kabupaten BandungTahun 2018
9
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016
BAB II
A. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja
Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat
(benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber
daya manusia, laporan, dokumen dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti
dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah
ditetapkan.
B. Capaian Analisis Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.
Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.
1. Evaluasi Program Tahun 2016
Anggaran BPBD pada tahun 2016 adalah sebesar
Rp.13.843.981.572,- (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus
Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu
Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah)
terealisasi sebesar Rp.12.198.992.313,- ( Dua Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh
Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah) atau
prosentase pencapaian terealisasi sebesar 88,12 %, dengan rincian belanja sebagai
berikut :
a. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.687.486.800,- ( Tiga Milyar Enam Ratus
Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus
Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 3.244.521.688,- ( Tiga Milyar Dua Ratus
Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan
Puluh Delapan Rupiah) atau prosentase pencapaian realisasi sebesar 87.99%.
b. Belanja langsung sebesar Rp. 10.156.494.772.- (Sepuluh Milyar Seratus Lima Puluh
Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh
Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 8.953.370.625,- (Delapan Milyar Sembilan
Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Dua
Puluh Lima Rupiah ) yang dijabarkan melalui 10 Program 34 Kegiatan yaitu
sebagai berikut :
Rencana Kerja BPBD Kabupaten BandungTahun 2018
10
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaiaan Kinerja dan Keuangan
140.260.000 140.260.000 130.070.000 92,73
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
72.848.000 72.848.000 62.658.000 86,01
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun
67.412.000 67.412.000 67.412.000 100
III BELANJA LANGSUNG URUSAN PROGRAM
A Program pengembangan data/informasi
299.700.000 299.700.000 290.206.500 96,83
1 Penyusunan dan Analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana
299.700.000 299.700.000 290.206.500 96,83
2 Penyusunan profile daerah 200.000.000 0.00 0.00 0.00
B Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
385.460.000 385.460.000 369.047.500 95,74
1 Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Keyamanan Lingkungan
268.225.000 268.225.000 263.825.000 98,36
2 Pengendalian keamanan lingkungan
117.235.000 117.235.000 105.222.500 89,75
C Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
47.920.000 47.920.000 0 0
1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
47.920.000 47.920.000 0 0
1 2 3 4 5 6
Rencana Kerja BPBD Kabupaten BandungTahun 2018
13
D Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
499.680.000 499.680.000 485.484.000 97,16
1 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
499.680.000 499.680.000 485.484.000 97,16
E Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
771.000.000 771.000.000 596.955.000 77,43
1 Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam/ Sosial
771.000.000 771.000.000 596.955.000 77,43
F Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
4.862.940.000 4.086.552.500 3.210.124.875 78,55
1 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
478.940.000 478.940.000 477.154.000 99,63
2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk Dari Ancaman/ Korban Bencana Alam
3.025.000.000 2.248.612.500 1.669.811.875 74,26
3 Pengadaan Logistik dan Obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan pengungsi
1.000.000.000 1.000.000.000 706.359.000 70,64
4 Penyusunan Rumusan Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah
359.000.000 359.000.000 356.800.000 99,16
2. Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2017
Pada Tahun Anggaran Berjalan / Tahun Anggaran 2017 dengan anggaran
sebesar Rp. 11.211.133.311,- dengan rincian melalui 11 program dan 39 kegiatan,
diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau diharapkan minimal sama dengan
tahun anggaran 2016.
Rencana Kerja BPBD Kabupaten BandungTahun 2018
14
Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi Kabupaten Bandung “Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan” pada dasarnya kegiatan BPBD
Kabupaten Bandung mendukung misi ketiga Kabupaten Bandung yaitu “Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu tata ruang wilayah dengan memperhatikan aspek kebencanaan”. Untuk mencapai misi ketiga tersebut, BPBD
mempunyai fungsi komando, koordinasi dan pelaksana terkait penyelenggaraan
penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung baik pra bencana, saat bencana
maupun pasca bencana.
Berdasarkan hasil evaluasi secara umum permasalahan yang dihadapi adalah
sebagai berikut :
a. Belum optimalnya kemampuan dan jumlah sumber daya aparatur dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana;
b. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik
di tingkat kewilayahan, daerah perbatasan, kabupaten, provinsi maupun tingkat pusat;
c. Belum optimalnya penyusunan dokumen peta rawan bencana di wilayah Kabupaten
Bandung sebagaimana standarisasi peta berdasarkan Peraturan Kepala BNPB No. 8
Tahun 2011 Tentang Standarisasi Kebencanaan;
d. Ada beberapa kegiatan yang anggarannya kurang sehingga harus ada pergeseran di
perubahan anggaran dan dapat mengakibatkan tidak terserapnya sebagian anggaran
karena keterbatasan waktu;
e. Pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan harus terlebih dahulu menunggu
disahkannya anggaran, sehingga kegiatan yang seharusnya telah dilaksanakan pada
awal tahun mundur pelaksanaannya sampai anggaran disahkan. Hal tersebut
mengakibatkan tenggang waktu pelaksanaan kegiatan menjadi berkurang sampai
dengan akhir tahun. Sehingga tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan secara
optimal.
Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh BPBD dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka peningkatan kinerja organisasi
melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan
secara sistematis dan terstruktur.
Rencana Kerja BPBD Kabupaten BandungTahun 2018
15
Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
berdasarkan Renstra BPBD Kabupaten Bandung tahun 2016 – 2021, maka strategi dan
kebijakan yang akan ditempuh BPBD Kabupaten Bandung pada tahun 2018 adalah
sebagai berikut :
1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas– tugasnya
dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas dan
kapasitas aparatur kebencanaan;
b. Peningkatan kemampuan teknis aparat kebencanaan;
c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya
sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal;
d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai effektivitas dan
effisiensi;
e. Optimalisasi pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik di tingkat kewilayahan,
daerah perbatasan, kabupaten, provinsi maupun tingkat pusat.
2. Strategi Mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan bertindak cepat
dalam kondisi siaga bencana dan tanggap darurat bencana dilaksanakan dengan arah
kebijakan :
a. Membangun kemampuan dan kolektifitas masyarakat melalui pelatihan dan
sosialisasi penanggulangan bencana;
b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses penanggulangan bencana;
c. Mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung
yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat dan kelembagaan non-
pemerintah.
3. Strategi Pemberdayaan seluruh sumber daya yang ada pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka mewujudkan good governance
dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Meningkatkan pelayanan kebencanaan pada saat pra bencana, tanggap darurat
bencana dan pasca bencana;
b. Optimalisasi pelaksanaan sosialisasi dan bimteks penanggulangan bencana.
Rencana Kerja BPBD Kabupaten BandungTahun 2018
16
4. Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan untuk
membuat kesepakatan terbaik bagi kepentingan penanggulangan bencana di
Kabupaten Bandung dengan arah kebijakan :
a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka
penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan publik, dan
melaksanakan langkah inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi
Pemerintah Kabupaten Bandung;
b. Melaksanakan penanggulangan bencana yang terintegrasi satu daerah dengan
yang lainnya dan antar SKPD.
2.2 Analisis kinerja Pelayanan BPBD
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dibentuk melalui
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan
Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan
Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung, Bahwa Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Dipimpin oleh seorang Ex Officio adalah Sekretaris
Daerah yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina,
mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang
penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggara tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Tugas, Pokok dan Fungsi BPBD
Sejak dibentuk pada tahun 2010 dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung
Rencana Kerja BPBD Kabupaten BandungTahun 2018
17
Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung.
Gambar 2.3.1PROFIL
DEMOGRAFI PEGAWAI BPBD TAHUN 2017
Dilihat dari Gambar 2.3.1 Profil Demografi Pegawai diatas berdasarkan tingkat
pendidikan tersebut di atas, Pegawai BPBD Kabupaten Bandung sangat menunjang di
dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya di dalam menentukan tugas-tugas
kebencanaan dan mensinergikan program/kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah,
dengan tingkat pendidikan sebagaimana di atas.
Rencana Kerja BPBD Kabupaten BandungTahun 2018
18
SD = 0
SLTP = 0
SLTA = 8
D-3 = 1
S-1 =15
S-2 = 5
PNS PHL
JABATANSTRUKTURAL
Eselon II
Eselon III
Eselon IV
1 orang
SD = 0
SLTP = 2
SLTA = 17
D-3 = 1
S-1 = 3
S-2 = 0
52 orang
Jumlah Pegawai
4 orang 9 orang
14 orang
Jumlah
Gambar 2.3.2Pegawai BPBD Kabupaten Bandung
Berdasarkan Tingkat GolonganTahun 2017
Berdasarkan Gambar 2.3.2, pegawai BPBD Kabupaten Bandung berdasarkan
golongan terdiri atas, Golongan II sebanyak 41.93 %, Golongan III sebanyak 41,93%
dan Golongan IV sebanyak 16,12%, melihat komposisi tersebut, pagawai BPBD
banyak ditempati oleh golongan II Dan III, dilain sisi BPBD memerlukan tambahan
pegawai Golongan II dan III untuk tenaga administrasi dan tenaga konseptor dalam hal
ini Jabatan Fungsional Umum (JFU).
Di samping pendidikan formal, pegawai BPBD juga telah mengikuti
pendidikan dan latihan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada gambar
berikut:
Gambar 2.3.3
Rencana Kerja BPBD Kabupaten BandungTahun 2018
19
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung, dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Unsur Pelaksana, yaitu :
a. Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana.
b. Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugas-tugas di bidang penanggulangan bencana secara terintegrasi
yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
c. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi :
1. Penetapan rumusan kebijakan rencana dan program penanggulangan bencana.