PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG - bandungkab.go.id

Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 II-1

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

RENCANA STRATEGIS

2016-2021

PERUBAHAN


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia, taufik dan hidayah-Nya

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung dapat menyusun Rencana

Strategis Perubahan Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis ini menyajikan secara garis besar rencana kerja untuk menata manajemen

Sumberdaya manusia Aparatur di Kabupaten Bandung agar dapat memberikan pelayanan kepada publik

secara profesional, dengan demikian Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten

Bandung mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan di bidang kepegawaian. Arah ini

tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas

setiap program dan kegiatan BKPPD lebih konkrit. Renstra yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa

ditindaklanjut dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan

mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan. Harapan kami RENSTRA ini dapat dijadikan acuan

pembangunan jangka panjang dan sekaligus acuan rencana kerja tahunan.

Mudah-mudahan dengan disusunnya RENSTRA ini dapat lebih memacu gerak dan langkah

Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung untuk

meningkatkan Kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Soreang, Mei 2017

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Dr. H. ERICK JURIARA, E., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640603 198603 1 010

EXECUTIVE SUMMARRY


Rencana Stratejik Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2016-2021 berisi

tentang rencana dan kebijakan strategis dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan manajemen

aparatur sipil serta negara memberikan pelayanan administrasi kepegawaian kepada seluruh perangkat

daerah Kabupaten Bandung yang di rancang untuk mencapai tujuan, sasaran dan stategis jangka

menengah lima tahun.

Visi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung adalah : “Mewujudkan

Kualitas Asn Yang Berdaya Saing, Berintegritas, Dan Melayani”. Untuk mewujudkan visi tersebut

ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Memantapkan Pembinaan Dan Pengembangan ASN

2. Memantapkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang Terintegrasi

Dengan Berbasis Teknologi Informasi

3. Memantapkan Pembinaan Dan Pengembangan ASN melalui penilaian penilaian prestasi kerja

4. Memantapkan tatakelola instansi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah

Daerah Kapupaten Bandung

Penajaman visi dan misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung

diimplementasikan dalam konsepsi yang mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang harus

tercapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan dan

cara pencapaiannya.

Rencana Stratejik merupakan manifestasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Bandung dalam merespon kondisi lingkungan internal dan eksternal yang senantiasa berubah,

diharapkan akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi organisasi,sehingga tercapai visi dan

misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung yang pada hakikatnya merupakan

cita-cita bersama dalam mengkontribusikan akselerasi pencapaian visi Kabupaten Bandung.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut di atas, ada tiga acuan yang bisa dipedomani yaitu

kebersamaan, keharmonisan dalam melaksanakan tugas, kemitraan dalam mengembangkan hubungan

interaktif dengan berbagai stakeholders, serta realistis mengukur kemampuan potensi sumber daya yang

di miliki.


DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..………..………………………………….……………………...…… i

Eksecutife Sumary…..…………………………………………………………………..ii

Daftar Isi ......................................................................................................................... iii

Bab. I Pendahuluan …………………………………………….…………………..I-1

1.1. Latar Belakang …….………………………………… ……………….....I-1

1.2. Landasan Hukum ………..……………………… ………………….….. I-3

.3. Maksud dan Tujuan ..………………………………………… ……..........I-4

1.4. Sistematika Penulisan …………….…………………………………...... I-4

Bab. II GAMBARAN UMUM BKPPD Kab.Bandung ..........................................II-1

2.1. TUPOKSI & Struktur BKPPD Kab.Bandung …………………..…….... II-1

2.2 Sumber Daya Manusia .............................................................................II-14

2.3 Kinerja Pelayanan BKPPD ……………………………………………..II-17

2.4. Tantangan dan Peluang BKPPD Kab. Bandung ………………………..II-23

Bab. III Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi……………………….....III-1

3.1. identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pelayan…………………..III-1

3.2. Telaah Visi, Misi, Tujuan dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah …………………………………………………………………. III-1

3.3. Telaah Renstra K/L …………………………………………………….III-3

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis………...………………………………….III-4

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis ……………………………………………..III-4


Bab. IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis & Kebijakan………………....IV-1

4.1. Visi & Misi BKPPD Kab. Bandung …………………………………... IV-1

4.2. Tujuan & Saran Jangka Menengah BKPPD ...................………………IV-2

4.3. Strategi Kebijakan BKPPD …..…………………………........……......IV-5

Bab. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN …………………………….. V-1

BAB VI. PENUTUP …………………………………………….…………………. VI-1

Lampiran


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga

daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun dokumen perencanaan lima tahunan

yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas fungsinya secara lebih spesifik dan terukur serta

dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai. Adapun ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rencana

Strategis SKPD telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang merupakan pedoman

pelaksanaan yang wajib diacu oleh seluruh SKPD dalam menyusun renstra. Dalam ketentuan lainnya yaitu

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan

bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab

tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Bandung

Tahun 2016-2021 merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi pembangunan

daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah terpilih dan merupakan suatu proses rumusan secara sistematis yang berkelanjutan dari serangkaian

kegiatan, berupa rencana mendasar selama kurun waktu 5 (lima) tahun menggambarkan visi, misi, tujuan

dan sasaran dengan mengenali lingkungan, melakukan berbagai analisis antisipatif dan

mengorganisir secara sistematis untuk dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja dengan berorientasi

pada pencapaian hasil. Rencana strategis PD berfungsi sebagai pedoman atau kerangka berpijak BKPPD

Kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan organisasi dengan dasar kekuatan dan kelemahan internal

serta peluang dan ancaman eksternal. Kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman

eksternal organisasi disusun dengan melibatkan stakeholder pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Bandung dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021. Selanjutnya Renstra ini merupakan dasar

penyusunan laporan akuntabilitas kinerja untuk diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan

program kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan di masa depan. Untuk itu


penyusunan Renstra BKPPD sekurang-kurangnya memperhatikan/mengacu pada perspektif keuangan,

perspektif pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, perspektif pemberdayaan organisasi dan

perspektif harapan pelanggan pengguna layanan BKPPD. Proses penyusunan Renstra BKPPD diawali

dengan tahapan persiapan penyusunan Renstra BKPPD yang meliputi penyusunan rancangan keputusan

kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra BKPPD, orientasi mengenai Renstra BKPPD,

penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra BKPPD dan penyiapan data dan informasi perencanaan

pembangunan daerah. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan Renstra BKPPD, penyusunan

rancangan akhir Renstra BKPPD dan penetapan Renstra BKPPD.

Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota

Sumber: Lampiran IV Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Adapun penyusunan Rencana Strategis BKPPD Tahun 2016-2021 ini berpedoman kepada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021. Keselarasan Renstra

BKPPD Kabupaten Bandung dengan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 terkait dalam MISI-

8 Meningkatkan reformasi birokrasi, dengan tujuan Meningkatkan Kinerja Aparatur dan Kelembagaan

Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang salah satu sasarannya adalah meningkatnya kualitas kinerja

aparatur. Selanjutnya rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui

perencanaan kinerja tahunan yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program,

kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan rencana kinerja tahunan

dilakukan setiap tahun seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. Renja BKPPD disusun


dengan berpedoman kepada RKPD Kabupaten Bandung dan Renstra BKPPD. Sejalan dengan hal tersebut

di atas, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung menyusun pedoman pelaksanaan

penyelenggaraan kegiatan lima tahunan dalam bentuk rencana strategis (Renstra) Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2011-2016:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

pemerintah daerah.

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005-2025.

5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

6. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam

Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Jawa Barat.


16. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Bandung.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung.

19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2016-2021

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra BKPPD Tahun 2016-2021 yaitu sebagai landasan

operasional BKPPD dalam mewujudkan aparatur yang profesional, amanah dan sejahtera melalui

penyelenggaraan program dan kegiatan yang berorientasi hasil yang mampu dicapai dalam kurun waktu

2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala yang ada serta mempertimbangkan isu-isu

strategis yang berkembang.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

2. Landasan Hukum

3. Maksud Dan Tujuan

4. Sistematika

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BKPPD

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2. Sumber Daya Manusia

3. Kinerja Pelayanan BKPPD

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKPPD

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota


4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

1. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Pendidikan Dan pelatihan daerah

2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

3. Strategi dan Kebijakan

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,

DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. PENUTUP


BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN BKPPD KABUPATEN BANDUNG

2.1 Tupoksi dan Struktur BKPPD

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Bandung dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun Tentang Kebijakan Transisi Dalam

Rangka Penataan Perangkat Daerah berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah.

Pembentukan BKPP mengacu kepada kebijakan Pemerintah Pusat, yaitu Undang-undang Nomor

43 Tahun 1999 Pasal 34 A ayat (1) “Untuk kelancaran pelaksanaan Manajemen Pegawai Negeri Sipil,

dibentuk Badan Kepegawaian Daerah dan yang dimaksud Pasal 34 A tersebut bahwa Badan Kepegawaian

Daerah adalah Perangkat Daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah” dan kemudian Keputusan Presiden

RI. Nomor 159 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.

Secara kelembagaan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten

Bandung mempunyai persamaan dengan BKD yang terdapat di Kabupaten/Kota lainnya, namun

mempunyai perbedaan dalam Struktur Bidang yang disebabkan oleh adanya kebutuhan organisasi

pemerintahan. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD)

Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

Gambar II.1 Struktur Organisasi BKPPD

Badan

Kepegawaian,

Pendidikan dan

Pelatihan

mempunyai tugas

pokok melaksanakan

penyusunan dan

pelaksanaan

kebijakan daerah

yang bersifat

spesifik di bidang


pelayanan kepegawaian, mutasi, pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan serta

melaksanakan ketatausahaan Badan.

Sedangkan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung adalah

:

perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup

tugasnya;

pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Bandung secara lebih rinci berdasarkan susunan organisasi adalah sebagai berikut :

I. Kepala Badan

Kepala BKPPD mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina,

mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan unsur

penunjang urusan pemerintahan meliputi Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Daerah. Dalam

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Kepala BKPPD menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. penyelenggaraan urusan penunjang urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup

tugasnya;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Kepala BKPPD membawahkan:

1. Sekretariat;

2. Bidang Formasi dan Informasi Aparatur;

3. Bidang Pengembangan Karier Aparatur;

4. Bidang Mutasi Aparatur;

5. Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur; dan

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

II. Sekretariat

A. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan

mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang


meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian

serta pengelolaan keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris

menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;

b. pengumpulan dan pengolahan usulan rencana kebutuhan program Badan;

c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;

d. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum,

kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup

tugasnya; dan

f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sekretariat.

g. Sekretaris, membawahkan :

1. Subbagian Penyusunan Program;

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

3. Subbagian Keuangan.

II.1 Subbagian Penyusunan Program

Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan

pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan. Dalam melaksanakan tugas

pokok Subbagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan

pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan;

b. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan.

pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program Badan;

c. pelaksanaan penyusunan rencana strategis Badan;

d. pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang – undangan penunjang

pelaksanaan tugas Badan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.


II.2 Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi

umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas

pokok Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum

dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;

b. pengkoordinasian penyusunan pelayanan administrasi kelembagaan dan ketatalaksanaan

pelaksanaan tugas dinas;

c. pelaksanaan operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta

administrasi kepegawaian;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

II.3 Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, Subbagian

Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan

melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan Badan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;

b. pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan dan belanja Badan;

c. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan Badan;

d. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan Badan;

e. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Keuangan.

III. Bidang Formasi dan Informasi Aparatur


Bidang Formasi dan Informasi Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Bidang Formasi dan

Informasi mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di

Bidang Formasi dan Informasi Aparatur. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Formasi dan Informasi

Aparatur menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Formasi dan Informasi

Aparatur, meliputi Formasi Aparatur, Pengadaan Aparatur serta Data dan Informasi

Aparatur;

b. penyelenggaraan rencana kerja Bidang Formasi dan Informasi Aparatur, meliputi Formasi

Aparatur, Pengadaan Aparatur serta Data dan Informasi Aparatur;

c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Formasi dan

Informasi Aparatur, meliputi Formasi Aparatur, Pengadaan Aparatur serta Data dan

Informasi Aparatur.

e. Kepala Bidang Formasi dan Informasi Aparatur, membawahkan :

1. Subbidang Formasi Aparatur ;

2. Subbidang Pengadaan Aparatur;

3. Subbidang Data dan Informasi Aparatur.

III.1 Subbidang Formasi Aparatur

Subbidang Formasi Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang; Subbidang Formasi

Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan Formasi Aparatur. Dalam melaksanakan tugas

pokok Subbidang Formasi Aparatur menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang ;

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Formasi Aparatur;

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang Formasi

Aparatur.

III.2 Subbidang Pengadaan Aparatur

Subbidang Pengadaan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang;Subbidang

Pengadaan Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan

melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan Bidang Pengadaan Aparatur. Dalam

melaksanakan tugas pokok Subbidang Pengadaan Aparatur menyelenggarakan fungsi :


a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Pengadaan

Aparatur;

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pengadaan Aparatur;


d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbidang Pengadaan

Aparatur.

III.3 Subbidang Data dan Informasi Aparatur

Subbidang Data dan Informasi Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang. Subbidang

Data dan Informasi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan

melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan Subbidang Data dan Informasi

Aparatur. Dalam melaksanakan tugas pokok Subbidang Data dan Informasi Aparatur


a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Data dan

Informasi Aparatur;

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Data dan Informasi Aparatur;


d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Data dan Informasi

Aparatur.

IV. Bidang Pengembangan Karier Aparatur

Bidang Pengembangan Karier Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Bidang

Pengembangan Karier Aparatur mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan

mengendalikan tugas – tugas di Bidang Pengembangan Karier Aparatur. Dalam melaksanakan tugas

pokok Bidang Pengembangan Karier Aparatur menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Pengembangan karier

Aparatur, meliputi Subbidang Pola Karier Jabatan Fungsional Aparatur, Subbidang Pola

Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi Aparatur serta Subbidang

Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur;

b. penyelenggaraan rencana kerja bidang Pengembangan Kareir Aparatur, meliputi

Subbidang Pola Karier Jabatan Fungsional Aparatur, Subbidang Pola Karier Jabatan

Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi Aparatur serta Subbidang Penilaian Kinerja

dan Penghargaan Aparatur;



h. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang

Pengembangan Karier Aparatur meliputi Subbidang Pola Karier Jabatan Fungsional

Aparatur, Subbidang Pola Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi

Aparatur serta Subbidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur.

i. Bidang Pengembangan Karier Aparatur, membawahkan :

1. Subbidang Pola Karier Jabatan Fungsional Aparatur;

2. Subbidang Pola Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi

Aparatur;

3. Subbidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur.

IV.1 Subbidang Pola Karier Jabatan Fungsional Aparatur

Subbidang Pola Karier Jabatan Fungsional Aparatur oleh seorang Kepala Subbidang.

Subbidang Pola Karier Jabatan Fungsional Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan

Subbidang Pola Karier Jabatan Fungsional Aparatur. Dalam melaksanakan tugas pokok Subbidang

Pola Karier Jabatan Fungsional Aparatur menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Pola Karier

Jabatan Fungsional Aparatur;

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pola Karier Jabatan Fungsional

Aparatur;

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang Pola

Karier Jabatan Fungsional Aparatur.

IV.2 Subbidang Pola Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan

Jabatan Administrasi Aparatur

Subbidang Pola Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi Aparatur dipimpin

oleh seorang Kepala Subbidang. Subbidang Pola Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan

Administrasi Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan

melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan Subbidang Pola Karier Jabatan

Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi Aparatur. Dalam melaksanakan tugas pokok Subbidang

Pola Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi Aparatur menyelenggarakan fungsi :


a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Pola Karier

Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi Aparatur;

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pola Karier Jabatan Pimpinan

Tinggi dan Jabatan Administrasi Aparatur;


dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang Pola

Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi Aparatur.

IV.3 Subbidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan

Subbidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala

Subbidang. Subbidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur mempunyai tugas pokok

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan

Subbidang pengembangan Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur. Dalam melaksanakan tugas

pokok Subbidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Penilaian Kinerja

dan Penghargaan Aparatur;

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Penilaian Kinerja dan

Penghargaan Aparatur;


dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang Penilaian

Kinerja dan Penghargaan Aparatur.

V. Bidang Mutasi Aparatur

Bidang Mutasi Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Bidang Mutasi Aparatur

mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di

Bidang Mutasi Aparatur. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Mutasi Aparatur


a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Mutasi Aparatur ,

meliputi Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur, Subbidang Kepangkatan

Aparatur dan Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur;


b. penyelenggaraan rencana kerja Bidang Mutasi Aparatur, meliputi Subbidang Pemindahan

dan Pemberhentian Aparatur, Subbidang Kepangkatan Aparatur dan Subbidang

Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur;


d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Mutasi

Aparatur, meliputi Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur, Subbidang

Kepangkatan Aparatur dan Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur.

e. Bidang Mutasi, Disiplin Dan Fasilitasi Kelembagaan Aparatur, membawahkan :

1. Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur,

2. Subbidang Kepangkatan Aparatur,

3. Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur.

V.1 Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur

Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala

Subbidang. Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur mempunyai tugas pokok

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan

pengembangan Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur. Dalam melaksanakan tugas

pokok Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Pemindahan dan

Pemberhentian Aparatur;

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pemindahan dan

Pemberhentian Aparatur;


dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang

Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur.

V.2 Subbidang Kepangkatan Aparatur

Subbidang Kepangkatan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang. Subbidang

Kepangkatan Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan

melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan Subbidang Kepangkatan Aparatur.


Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbidang Kepangkatan Aparatur menyelenggarakan

fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Kepangkatan

Aparatur;

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Kepangkatan Aparatur;


dan


Kepangkatan Aparatur.

V.3. Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur

Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang.

Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan Subbidang

Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur. Dalam melaksanakan tugas pokok Subbidang Kesejahteraan

dan Disiplin Aparatur menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Kesejahteraan

dan Disiplin Aparatur;

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin

Aparatur;


dan


Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur.

VI. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Bidang

Pendidikan dan Pelatihan Aparatur mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan

mengendalikan tugas – tugas di Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur. Dalam melaksanakan

tugas pokok Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Pendidikan dan Pelatihan

Aparatur, meliputi Subbidang Pendidikan Dan Pelatihan Struktural, Fungsional Dan


Teknis Aparatur, Subbidang Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur dan

Subbidang Pendidikan Formal Aparatur;

b. penyelenggaraan rencana kerja bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, meliputi

Subbidang Pendidikan Dan Pelatihan Struktural, Fungsional Dan Teknis Aparatur,

Subbidang Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur, Subbidang Pendidikan

Formal Aparatur;


d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Pendidikan

dan Pelatihan Aparatur, meliputi Subbidang Pendidikan Dan Pelatihan Struktural,

Fungsional Dan Teknis Aparatur, Subbidang Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan

Aparatur, Subbidang Pendidikan Formal Aparatur.

e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, membawahkan :

1. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Fungsional dan Teknis

Aparatur;

2. Subbidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

3. Subbidang Pendidikan Formal Aparatur;

VI.1 Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural,

Fungsional dan Teknis Aparatur

Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Fungsional dan Teknis Aparatur dipimpin

oleh seorang Kepala Subbidang. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Fungsional dan

Teknis Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan

melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan Subbidang Pendidikan dan Pelatihan

Struktural, Fungsional dan Teknis Aparatur. Dalam melaksanakan tugas pokok Subbidang

Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Fungsional dan Teknis Aparatur menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Pendidikan dan

Pelatihan Struktural, Teknis dan Fungsional;

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pendidikan dan Pelatihan

Struktural, Teknis dan Fungsional;


dan



Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Teknis dan Fungsional.

VI.2 Subbidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Subbidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala

Subbidang. Kepala Subbidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur mempunyai tugas

pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan

pengembangan Subbidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.Dalam melaksanakan

tugas pokok Subbidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur menyelenggarakan fungsi

:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Pengembangan

Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pengembangan Pendidikan dan

Pelatihan Aparatur;



Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.

VI.3 Subbidang Pendidikan Formal Aparatur

Subbidang Pendidikan Formal Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang. Subbidang

Pendidikan Formal Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi

dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan Pendidikan Formal Aparatur.

Dalam melaksanakan tugas pokok Subbidang Pendidikan Formal Aparatur menyelenggarakan fungsi

:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Pendidikan Formal

Aparatur;

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pendidikan Formal Aparatur;


d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang Pendidikan

Formal Aparatur.

VII. UPT Fasilitasi Kelembagaan Profesi Aparatur

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Fasilitasi Kelembagaan Profesi Aparatur adalah sebagai

berikut :


1. Tugas Pokok

UPT Fasilitasi Kelembagaan Profesi Aparatur mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,

melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsultasikan, mengendalikan, dan melaporkan

pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan sebagian fungsi Badan di bidang pelayanan

fasilitasi dan pembinaan pengelolaan teknis operasional administrasi Lembaga-lembaga Profesi

Aparatur Pemerintah Kabupaten Bandung.

2. Fungsi

Dalam Melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas, Kepala UPT Fasilitasi Kelembagaan

Profesi Aparatur, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Menetapkan program kerja, Pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan rencana

operasional pembinaan, pengembangan serta pengendalian terhadap program fasilitasi

kelembagaan profesi aparatur;

b. Melaksanakan program kerja , Pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan

rencana operasional pembinaan, pengembangan serta pengendalian terhadap program

fasilitasi kelembagaan profesi aparatur;

c. Melaksanakan koordinasi, konsultasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi ; serta

d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja dengan tugas

pokok dan fungsi.

VIII. Jabatan Fungsional

(1) Pengaturan pembentukan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati

sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

kegiatan Badan secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta

disesuaikan dengan kebutuhan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya

bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

2.2. Sumber Daya Manusia


Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPPD tidak terlepas dari faktor tersedianya Potensi Sumber

Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Anggaran .

1. Potensi Sumber Daya Manusia BKPP

Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung

berjumlah 65 (enam puluh lima) orang, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel II.1

Pegawai Berdasarkan Pangkat, Pendidikan dan Jenis Kelamin

NO. GOLONGAN JUMLAH PENDIDIKAN JUMLAH AGAMA JUMLAH JENIS

KELAMIN JUMLAH

I/A - SD - ISLAM 65 LAKI-LAKI 44

I/B - SLTP KATHOLIK - PEREMPUAN 21

I/C - SLTA 19 PROTESTAN -

I/D - DI 1 HINDU -

II/A 8 DII 0 BUDHA -

II/B 3 DIII 5

II/C 5 DIV 4

II/D 4 S1 23

III/A 8 S2 10

III/B 14 S3 3

III/C 7

III/D 5

IV/A 4

IV/B 3

IV/C 1

IV/D 3

IV/E

Tabel II. 2

Jumlah Pegawai Bedasarkan Eselon

NO. ESELON JUMLAH

I.A -

I.B -

II.A -

II.B 1


NO. ESELON JUMLAH

III.A 1

III.B 4

IV.A 11

IV.B -

V.A -

V.B -

Tabel II.3

Potensi Sarana BKPPD

NO. NAMA BIDANG BARANG JUMLAH BARANG

1 Tanah 0

Tanah 0

2 Peralatan dan Mesin 758

Alat-alat Besar 0

Kendaraan/Alat Angkutan 19

Alat Kantor dan Rumah

Tangga 707

Alat Studio dan Alat

Komunikasi 31

Alat Laboratorium 1

3 Gedung dan Bangunan 1.436

Bangunan Gedung 1.436

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 0

Jalan dan Jembatan 0

5 Asset tetap lainnya 505

Buku Perpustakaan 498

Barang bercorak kebudayaan 7

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung pada Tahun dari tahun 2011-

2015 mempunyai anggaran sebesar Rp. 174.112.131.131,- dan realisai anggaran sebesar Rp.

165.330.992.384,- dengan perincian sebagai berikut :


Tabel II. 4

Anggaran BKPP Tahun Anggaran 2011-2015

Rencana Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Rencana Anggaran (Rp.)Realisasi (Rp.) Rencana Anggaran (Rp.)Realisasi (Rp.) Rencana Anggaran (Rp.)Realisasi (Rp.) Rencana Anggaran (Rp.)Realisasi (Rp.)

Belanja Daerah 24,268,594,420.00 23,808,184,499.00 28,363,587,809.00 27,049,926,058.00 30,632,671,100.00 28,958,417,607.00 42,359,663,856.00 39,150,989,408.00 48,487,613,946.00 46,363,474,812.00 174,112,131,131.00 165,330,992,384.00 94.96

Belanja Tidak Langsung 18,802,404,620.00 18,546,238,460.00 20,846,316,309.00 20,123,905,926.00 21,209,398,160.00 20,196,779,548.00 31,288,425,870.00 30,167,839,427.00 35,932,714,427.00 35,011,276,299.00 128,079,259,386.00 124,046,039,660.00 96.85

Belanja Pegawai 18,802,404,620.00 18,546,238,460.00 20,846,316,309.00 20,123,905,926.00 21,209,398,160.00 20,196,779,548.00 31,288,425,870.00 30,167,839,427.00 35,932,714,427.00 35,011,276,299.00 128,079,259,386.00 124,046,039,660.00 96.85

Belanja Tidak Langsung 5,466,189,800.00 5,261,946,039.00 7,517,271,500.00 6,926,020,132.00 9,423,272,940.00 8,761,638,059.00 11,071,237,986.00 8,983,149,981.00 12,554,899,519.00 11,352,198,513.00 46,032,871,745.00 41,284,952,724.00 89.69

Belanja Pegawai 916,261,000.00 891,291,000.00 988,394,000.00 924,109,100.00 1,334,516,000.00 1,071,616,000.00 1,042,382,000.00 961,908,000.00 931,834,000.00 804,284,000.00 5,213,387,000.00 4,653,208,100.00 89.25

Belanja Barang Jasa 4,495,704,800.00 4,317,274,039.00 6,034,884,575.00 5,524,212,599.00 7,048,281,940.00 6,707,368,468.00 9,377,079,020.00 7,434,123,031.00 11,371,605,519.00 10,324,011,980.00 38,327,555,854.00 34,306,990,117.00 89.51

Belanja Modal 54,224,000.00 53,381,000.00 493,992,925.00 477,698,433.00 1,040,475,000.00 982,653,591.00 651,776,966.00 587,118,950.00 251,460,000.00 223,902,533.00 2,491,928,891.00 2,324,754,507.00 93.29

Total Rencana

Anggaran 2011-2015

Total Realisasi

Anggaran 2011-2015

Presentasi

(%)Uraian

2011 2012 2013 2014 2015

Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 V-27

2.3 Kinerja Pelayanan BKPPD

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran

dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan

dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang

dilakukan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Daerah Kabupaten

Bandung dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat

di pertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah

pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang di lakukan oleh Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah daerah Kabupaten Bandung akan lebih

bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai

sesuai harapan.

Hasil Telaah Indikator kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah Daerah Tahun 2016-2021 dapat uraikan sebagai berikut :

Tabel II.5 Indikator Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah Daerah Tahun 2016-2021

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Urusan Rutin

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Operasional Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang tertata selama 1 tahun

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah penyediaan listrik, air bersih, telekomunikasi dan internet

Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah petugas keberihan dan sopir

Jumlah peralatan/bahan kebersihan

Penyediaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah penyediaan barang cetakan

Jumlah penyediaan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah alat alat listrik 17 jenis

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan

Jumlah penyediaan bahan bacaan

Penyediaan makanan dan minuman Jumlah penyediaan makan minum

http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=65&skpd=29&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=9996303937&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=19877643860













Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukita negara dan luar provinsi jawa barat

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke wilayah kabupaten bandung

Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah Jumlah peran serta BKPPD dalam peringatan hari bersejarah

Penataan Penyelesaian Sistem Administrasi Kepegawaian

Jumlah kartu diselesaikan selama 1 tahun

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentasi pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah pemeliharaan kendaraan roda 4 dan roda 2

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah pemeliharaan rutin bekala perlengkapan gedung kantor

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah gedung kantor

Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor Yang Dibangun

Program peningkatan disiplin aparatur Persentase penunjang kerja aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pekaian dinas dan perlengkapannya

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Terpenuhinya pakaian olahraga, batik dan korpri bagi aparatur BKPPD

Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah pegawai yang pensiun

Pemindahan tugas PNS Jumlah dokumen Inventarisasi Data Mutasi ASN

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Jumlah Bimtek Implementasi peraturan perundangan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Pesentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi

Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen laporan akhir keuangan

Penunjang Urusan


























Penunjang Urusan

Kepegawaian

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Persentase ASN yang memenuhi Standar kompetensi

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan

Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah Jumlah PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan

Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dasn fungsi bagi PNS daerah

Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi

Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Diklat Jumlah Dokumen kebutuhan diklat

Penyelenggaraan Assesment ASN Jumlah ASN Yang Mengikuti Assesment

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Persentase ASN yang memenuhi sasaran penilaian Kinerja minimal

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Jumlah Laporan Rencana Pembinaan Karir

Pengadaan Aparatur Sipil Negara Seleksi Penerimaan Calon Pegawai PNS dan PPPK

Penempatan PNS Frekuensi Pelantikan Pejabat Struktural, fungsional dan sumpah jabatan

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Terbitnya sk kenaikan pangkat PNS

Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Jumlah Pemutahiran Data ASN

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Jumlah PNS Yang Mendapatkan Penghargaan

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Jumlah proses penanganan permasalahan kepegawaian

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Jumlah PNS yang difasilitasi untuk tugas belajar dan Ijin Belajar

Formasi Pegawai Jumlah Dokumen Formasi ASN

Pembinaan Jasmani dan Rohani bagi aparatur Frekuensi pelaksanaan senam kesegaran jasmani dan rohani

Pembinaan Organisasi Profesi ASN Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Profesi ASN

Sedangkan ketercapaian target berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan

dengan sumber dana APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2015 pada Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel II.6 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Daerah

No Nama Kegiatan/Jenis Belanja

Target Output

Realisasi % Satuan Indikator Program

BELANJA DAERAH




















I BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA PEGAWAI

Gaji dan Tunjangan

Tambahan Penghasilan PNS

II BELANJA LANGSUNG

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Bulan Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan Internet Selama 12 Bulan

Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan Internet Selama 12 Bulan

100

b Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Orang

Jenis

jumlah petugas kebersihan dan sopir

3 Orang

Jumlah

peralatan/bahan kebersihan 32 Jenis

jumlah petugas kebersihan dan

sopir 3 Orang

Jumlah

peralatan/bahan kebersihan 32

Jenis

100

100

c Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis Jumlah penyediaan alat tulis kantor 67

Jumlah penyediaan alat tulis kantor 67

100

d Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan

Jenis

Lembar

Jumlah penyediaan bahan cetakan 31

Jenis

Jumlah penyediaan

penggandaan 89.390

Lembar

Jumlah penyediaan bahan

cetakan 27 Jenis

Jumlah

penyediaan

penggandaan 89.338 Lembar

87,09

99,9

e Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Paket Jumlah alat-alat listrik dan elektronik 1 Paket

Jumlah alat-alat listrik dan elektronik 1 Paket

100

f Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Unit jumlah peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 32 Unit

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 32 Unit

100

g Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Paket Jumlah penyediaan bahan bacaan sebanyak 4 Paket

Jumlah penyediaan bahan bacaan sebanyak 4 Paket

100

i Penyediaan Makanan dan Minuman

Dus

Dus

Org/ Bulan

Jumlah penyediaan makan dan minum

rapat dan tamu sebanyak 586 dus

Jumlah penyediaan

snack yang tersedia sebanyak 300 dus

Jumlah penyediaan

makan dan minum

kegiatan Sebanyak 432 Org/ Bulan

Jumlah penyediaan

makan dan minum rapat dan

tamu sebanyak

339 dus

Jumlah penyediaan snack

yang tersedia

sebanyak 193 dus

Jumlah penyediaan

makan dan

minum kegiatan Sebanyak 432

Org/ Bulan

57,84

64,3

100


j Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

HOK Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibu kota negara dan luar provinsi jawa barat Sebanyak 402 HOK

Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibu kota negara dan luar provinsi jawa barat Sebanyak 347 HOK

86,31

k Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran

Arsip Jumlah Berkas Arsip Kepegawaian Sebanyak 152.830 Arsip

Jumlah Berkas Arsip Kepegawaian Sebanyak 152.830 Arsip

100

l rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah

HOK Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten kota Sebanyak 424 HOK

Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten kota Sebanyak 267 HOK

62,97

m Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Nasional

Kali

Stell

terlaksananya peran BKPP dalam

peringatan hari-hari

bersejarah Sebanyak 10 Kali

Tersedianya Pakaian Adat Sebanyak 60

Stel

BKPP dalam peringatan hari-

hari bersejarah

Sebanyak 5 Kali

Tersedianya Pakaian Adat

Sebanyak 60 Stel

50

100

2 Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur

a Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Paket Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor Sebanyak 2 Paket

Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor Sebanyak 2 Paket

100

b Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Jenis Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat (7 unit) dan roda (11 unit) dan biaya eksploitasi

Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat (7 unit) dan roda (11 unit) dan biaya eksploitasi

100

c Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jenis Jumlah pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor Sebanyak 192 jenis

Jumlah pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor Sebanyak 120 jenis

62,5

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Potong

stel

Jumlah penyediaan

seragam batik 60

Potong

Jumlah

penyediaan

seragam batik 60 Potong

100


Jumlah penyediaan

Training Park 60 Stell

Jumlah

penyediaan Training Park 60

Stell

100

4 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

a Pemulangan pegawai yang pensiun

Orang Jumlah pegawai yang pension Sebanyak 551 Orang

Jumlah pegawai yang pension Sebanyak 551 Orang

100

5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

a Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan

Kali Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan Sebanyak 7 Kali

Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan Sebanyak 7 Kali

100

b Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Kali Jumlah terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Sebanyak 1 Kali

Jumlah terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Sebanyak 1 Kali

100

6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuanngan

a Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Buku Jumlah dokumen

LAKIP sebanyak 1 Buku

Jumlah Laporan

Tahunan sebanyak 1 Buku

Jumlah Dokumen Renja sebanyak 1

Buku

Jumlah Dokumen Renstra sebanyak 1

Buku

Jumlah laporan

kinerja SKPD Triwulan ( I s/d IV )

sebanyak 1 Buku

Jumlah dokumen

LAKIP sebanyak 1 Buku

Jumlah Laporan

Tahunan sebanyak 1 Buku

Jumlah Dokumen Renja sebanyak 1

Buku

Jumlah Dokumen Renstra sebanyak

1 Buku

Jumlah laporan

kinerja SKPD Triwulan ( I s/d

IV ) sebanyak 1

Buku

100

b Penyusunan laporan keuangan semesteran

Buku

Dokumen

Jumlah dokumen laporan keuangan

semester I dan II sebanyak 2 Buku


bulanan Sebanyak 10

Dokumen


semester I dan II sebanyak 2 Buku


bulanan

Sebanyak 10 Dokumen

100

100


c Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Dokumen Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Sebanyak 1 Dokumen

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Sebanyak 1 Dokumen

100

7 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

a Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNSD

Orang Jumlah pegawai yang mengikuti diklat prajabatan Sebanyak 1076 Orang

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat prajabatan Sebanyak 1004 Orang

93,3

b Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS

Orang Jumlah pegawai yang mengikuti diklat kepemimpinan Sebanyak 76 Orang

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat kepemimpinan Sebanyak 76 Orang

100

c Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

Orang Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi Sebanyak 498 orang

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi Sebanyak 409 orang

83

8 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

a Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

Kali

Kali

Kegiatan

kegiatan

kali

Jumlah terlaksananya

sidang BAPERJAKAT Sebanyak 20 Kali

Jumlah terlaksananya

pembinaan terhadap tim

PAK jabatan fungsional

sebanyak 1 kali

Jumlah terlaksananya psikotes, pengambilan

data metode biometric

dan medical chek up bagi para calon pejabat

struktural di lingkungan

PEMKAB Bandung 2 kegiatan 160 Orng

Jumlah pengambilan data metode biometrik,

MCU, dan ujiu kinerja sebanyak 1 kegiatan

Jumlah workshop penyusunan standar

kompetensi jabatan

sebanyak 2 kali

Jumlah

terlaksananya sidang

BAPERJAKAT

Sebanyak 20 Kali

Jumlah

terlaksananya

pembinaan terhadap

tim PAK jabatan fungsional sebanyak

0 kali

Jumlah

terlaksananya psikotes,

pengambilan data

metode biometric dan medical chek

up bagi para calon

pejabat struktural di lingkungan

PEMKAB Bandung

2 kegiatan 153 orang

Jumlah pengambilan data

metode biometrik, MCU, dan ujiu

kinerja sebanyak 1

kegiatan

Jumlah workshop penyusunan standar

kompetensi jabatan

sebanyak 2 kali

100

100

95,65

100

100


kegiatan

kali

Jumlah seleksi calon

auditor Sebanyak 1 Kegiatan

Jumlah seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama

Sebanyak 2 Kali

Jumlah seleksi calon auditor

Sebanyak 1

Kegiatan

Jumlah seleksi

jabatan pimpinan tinggi pratama

Sebanyak 2 Kali

100

100

b Seleksi penerimaan calon PNS Orang Penyelesaian Proses Pemberkasan Cpns sebanyak 1.013 Orang

Penyelesaian Proses Pemberkasan Cpns sebanyak 944 Orang

93,18

c Penempatan PNS Kali

Frekwensi pelantikan pejabat struktural dan Fungsional sebanyak 3 kali

Frekwensi pelantikan pejabat struktural dan Fungsional sebanyak 3 kali

100

d Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Orang Jumlah PNS yang mendapatkan SK kenaikan pangkat PNS dan KGB Sebanyak 5000 Orang

Jumlah PNS yang mendapatkan SK kenaikan pangkat PNS dan KGB Sebanyak 4330 Orang

86,6

e Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Orang

Orang

Program

Buku

Orang

orang

Jumlah data PNS yang

diperbaharui sebanyak

2000 orang

Tersusunnya arsip takah PNS sebanyak 500

orang

Program aplikasi

pengembangan WebSite BKPP sebanyak 1

program

Buku profile

kepegawaian sebanyak 95 buku

Terinputnya e-

LHKASN Pejabat Struktural

dilingkungan Pemkab

Bandung sebanyak 1343 orang

Terfasilitasinya

penginputan ePUPNS Bagi PNS

Dilingkungan Pemkab

Bandung sebanyak 1390

pns

Jumlah data PNS

yang diperbaharui

sebanyak 2000 orang

Tersusunnya arsip takah PNS sebanyak

500 orang

Program aplikasi

pengembangan WebSite BKPP

sebanyak 1 program

Buku profile kepegawaian

sebanyak 95 buku

Terinputnya e-

LHKASN Pejabat

Struktural

dilingkungan

Pemkab Bandung sebanyak 1343

orang

Terfasilitasinya penginputan

ePUPNS Bagi PNS

Dilingkungan

Pemkab Bandung

sebanyak 1390 pns

100

f Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Orang Jumlah PNS yang mendapat penghargaan sebanyak 225 Orang

Jumlah PNS yang mendapat penghargaan sebanyak 225 Orang

100

g Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Kasus

Kasus

Jumlah proses

penanganan kasus-kasus pelanggaran

disipllin PNS

sebanyak 20 kasus

Jumlah proses

penanganan kasus-kasus

pelanggaran

disipllin PNS sebanyak 20 kasus

100

100


Kali

kartu

Jumlah proses

penyelesaian izin perkawinan dan

perceraian PNS

sebanyak 50 kasus

Jumlah kegiatan

pengambilan sumpah/janji PNS

sebanyak 3 kali

Jumlah penyelesaian Karpeg, karis/Karsu,

Taspen, ASKES, dan Taperum sebanyak

500 kartu

Jumlah proses

penyelesaian izin perkawinan dan

perceraian PNS

sebanyak 50 kasus

Jumlah kegiatan

pengambilan sumpah/janji PNS

sebanyak 2 kali

Jumlah penyelesaian

Karpeg, karis/Karsu,

Taspen, ASKES,

dan Taperum sebanyak

665kartu

67

133

h Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Orang Jumlah PNS yang difasilitasi untuk ijin belajar dan tugas belajar 83 (TB 15 orang, 68 orang ujian dinas)

Jumlah PNS yang difasilitasi untuk ijin belajar dan tugas belajar 80 (TB 37 orang, 43 orang ujian dinas)

97

i Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN

orang Jumlah peserta yang ikut seleksi praja IPDN sebanyak 150 Orang

Jumlah peserta yang ikut seleksi praja IPDN sebanyak 157 Orang (yang lulus sebanyak 6 orang)

105

j Formasi Pegawai Skpd

Orang

skpd

Jumlah SKPD yang menyampaikan

dokumen formasi

sebanyak 72 skpd

pegawai Jumlah Data

Profil Bakat Minat dan Potensi CPNSD

dari Tenaga Honorer K1

dan K2 sebanyak 536 Orang

Jumlah Peserta Yang

Mengikuti Bimtek Analisis

Kebutuhan Pegawai (E-

Formasi) sebanyak 72 orang

Jumlah SKPD yang menyampaikan

dokumen formasi

sebanyak 72 skpd

pegawai Jumlah

Data Profil Bakat Minat dan Potensi

CPNSD

dari Tenaga Honorer K1 dan K2

sebanyak 486 Orang

Jumlah Peserta Yang Mengikuti

Bimtek Analisis Kebutuhan Pegawai

(E-Formasi)

sebanyak 72 orang

100

90,67

100

k Pembinaan Jasmani dan Rohani bagi Aparatur

Kali Jumlah pelaksanaan

senam kesegaran jasmani sebanyak 44

kali

Jumlah pelaksanaan pembinaan mental

pegawai berupa

pembinaan mental dan

rohani sebanyak 12

kali

Jumlah pelaksanaan

senam kesegaran jasmani sebanyak

44 kali

Jumlah pelaksanaan pembinaan mental

pegawai berupa

pembinaan mental

dan rohani sebanyak

12 kali

100 100

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam pengembangan

yang diinginkan dan proyeksi yang diharapkan dimasa depan yang dimulai tahun 2016

adalah selain sumber daya manusia yang handal, sarana dan prasara yang menunjang serta

anggaran yang memadai dan peningkatan pelayanan kepada aparatur di bidang


kepegawaian yang optimal diantaranya menjalankan Renstra tahun 2016 – 2021 sebagai

berikut :

1. Memantapkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang Terintegritas

Dengan Berbasis Teknologi Informasi dengan strateginya yaitu :

a. Peningkatan Kompetensi dan Kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur dengan

memanfaatkan perkembangan Teknologi Informasi;

b. Optimalisasi Lembaga dalam Proses Reformasi Birokrasi;

c. Peningkatan hubungan Kerjasama dengan Mitra Kerja;

d. Peningkatan Kesejahtreraan Pegawai untuk menumbuhkan Disiplin dan Motivasi Kerja;

e. Peningkatan Pemahaman Aparatur terhadap ketentuan peraturan Kepegawaian.

2. Memantapkan Pembinaan dan Pengembangan ASN dengan strateginya yaitu :

a. Peningkatan Kualitas Pembinaan Pegawai Melalui Penerapan Peraturan

Kepegawaian Secara Konsisten;

b. Perumusan Pola Karir Aparatur Sipil Negara;

c. Optimalisasi Reward Dan Punishment;

d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Melalui Pengelolaan Pendidikan

Dan Pelatihan Yang Berkualitas;

e. Peningkatan Moralitas, Mentalitas Dan Etos Kerja Pegawai;

f. Peningkatan Kualitas Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Pemindahan dan

Pemberhentian Pegawai;

g. Peningkatan Kualitas Administrasi Pengadaan, Pemindahan dan Pemberhentian

Pegawai;

h. Peningkatan Kealitas Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Pemindahan dan

Pemberhentian Pegawai;

i. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Data, Sistem Informasi Dan

Dokumentasi Kepegawaian;

j. Peningkatan Sarana Dan Prasarana dalam Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan

Dokumentasi Kepegawaian;

k. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Data, Sistem

Informasi Dan Dokumentasi Kepegawaian.


2.4 Tantangan Dan Peluang BKPPD Kabupaten Bandung

Tantangan yang ada pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Bandung untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Perubahan dan perkembangan peraturan perundangan bidang kepegawaian yang harus disikapi

secara cepat dan tepat;

2. Jumlah Pegawai ASN yang memasuki batas usia pensiun untuk 5 (lima) tahun ke depan yang

perlu disiapkan penggantinya;

3. Pengisian jabatan berdasarkan Undang-undang No. 5/2014 tentang ASN;

4. Peningkatan dan pengendalian kinerja dan disiplin Pegawai ASN;

5. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai untuk peningkatan pelayanan publik;

Peluang yang dimanfaatkan untuk menghadapi tantangan kedepan adalah:

a. Adanya potensi Sumber Daya Aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan personil;

b. Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada

aparatur agar pegawai berdisiplin dan profesional;

c. Adanya kebijakan pemerintah untuk mengembangakan dan mengelola pegawai yang

profesional dalam penataan manajemen pegawai;

d. Sistem teknologi informasi komputerisasi yang mendukung pelayanan yang prima, cepat dan

tepat.

Telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra OPD Provinsi

Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah telah disinkronkan

dan sinergi dengan Renstra Badan Kepegawaian pada tingkat yang lebih Atas, sehingga program

dan kegiatan yang terlah tercantum pada Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah Kabupaten Bandung mengikuti program dan kegiatan pada pusat dan propinsi. Seperti

contoh, pada tingkat Pusat dan Provinsi, terdapat kegiatan Sistem Aplikasi Pelayanan

Kepegawaian (SAPK), maka Kabupaten/Kota di wajibkan untuk menyiapkan kegitan tersebut

sehingga pelayanan anatar pusat, provinsi dan kabupaten/kota terintegrasi.

Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bandung


Tugas pokok Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah

melaksanakan kebijakan daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan bidang kepegawaian serta

pendidikan dan pelatihan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung tidak berkaitan dengan

Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bandung.

Analisis terhadap KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

Seperti halnya dengan Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah

Kabupaten Bandung, karena tugas pokok Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Bandung tidak berkaitan langsung dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pelayanan

Dari Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung yang menjadi perhatian untuk 5 (lima) tahun ke

depan dalam pengelolaan Sumber daya Manusia Aparatur adalah:

a. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah dan komposisi pegawai sesuai dengan formasi yang

ditetapkan;

b. Tuntutan kebutuhan media dan teknologi informasi yang terus meningkat dalam rangka pelayanan

manajemen kepegawaian;

c. Belum optimalnya pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kinerja PNS;

d. Belum tertatanya personil secara berkesinambungan melalui pembinaan dan pengembangan karier

pegawai.

Faktor penentu keberhasilan

Untuk memberikan fokus dan memperkuat rencana sehingga memperjelas hubungan Visi, Misi dan

nilai Asumsi, sebagai berikut:

1. Adanya Peraturan Perundang-undangan bidang kepegawaian;

2. Adanya Manajemen kepegawaian yang memadai;

3. Dukungan anggaran pembiayaan yang dinamis;

4. Teknologi informasi yang terus berkembang;

5. Fasilitasi sarana/prasarana yang memadai;

6. Dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur

3.2 Telaahan Visi, Misi, Tujuan Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah daerah Visi Kabupaten Bandung adalah : “Memantapkan

Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan


yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan

Lingkungan” Dengan Misi :

1. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan;

2. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan;

3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu dengan tata ruang wilayah serta

memperhatikan aspek kebencanaan;

4. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;

5. Menciptakan pembangunan ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif;

6. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup;

7. Meningkatkan kemandirian desa;

8. Meningkatkan reformasi birokrasi;

9. Meingkatkan keamanan dan ketertiban wilayah.

Dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung yang berkaitan dengan pencapaian visi, misi,

program dan kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dihadapkan kepada kajian

yang menjadi bahan pertimbangan, adapun yang menjadi kajian tersebut adalah faktor pendorong

dan penghambat pada aspek reformasi birokrasi, uraian faktor-faktor yang menjadi pendorong dan

penghambat terhadap pencapaian visi, misi, program dan kegiatan kepala daerah dan wakil kepala

daerah terpilih dapat dilihat pada tabel III.1.

Tabel III.1

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Bandung

Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Bupati

dan Wakil Bupati Terpilih

Visi : “Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius,

Kultural dan Berwawasan Lingkungan”

No Misi dan Program Bupati dan wakil Bupati terpilih

Permasalahan Pelayanan PD

Faktor

Penghambat Pendorong

I. Misi 8


"Meningkatkan reformasi birokrasi".

Pelayanan di bidang Kepegawaian masih di rasa kurang maksimal

Belum memiliki sarana dan prasarana yang layak dalam menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi

Dengan kondisi yang ada, pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung dapat melaksanakan dan menyelesaikan tugas pokoknya dengan rasa tanggung jawab. rasa

1. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Anggaran untuk peninagkatan kapasitas sumber daya aparatur belum memadai sesuai ketentuan dan belum memiliki sarana dan prasarana penunjang kediklatan.

Belum memiliki sarana dan prasarana untuk kegiatan penyelenggaran peningkatan kapasitas melalui diklat yang sesuai dengan standar LAN

Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan memiliki hak untuk meningkatkan kapasitasnya dan pengetahuan lain yang lebih tinggi.

2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Belum terpenuhinya standar kompetensi jabatandalam memenuhi kebutuhan karir ASN

Belum memiliki fasilitas guna menunjang kelancaran program pembinaan dan pengembangan Aparatur.

BKPPD telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan.

3.3 Telaah Renstra K/L

Agenda pembangunan secara nasional keterkaitan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung adalah melaksanakan kegiatan


pembangunan yang mengarah pada pembangunan Manajemen Sumberdaya Aparatur Sipil Negara untuk

mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah dengan melaksanakan pembinaan

dan pengembangan aparatur yang profesional dan proporsional.

3.3 Telaah Rtrw Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penentuan Isu-Isu Strategis

Pengembangan pemanfaatan Ruang Wilayah Pemerintahan Kabupaten Bandung sangat

terkait dengan RTRW Provinsi Jawa Barat dimana Kabupaten Bandung diharapkan memiliki fungsi

utama penunjang sistem metropolitan sebagai daerah penyangga ibu kota Provinsi. Kebijakan

strategisnya adalah pengembangan sistem jaringan Prasarana Wilayah. Dari isu strategis tersebut,

sasaran yang diharapkan dalam Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Bandung ke depan adalah peningkatan kapasitasumber daya aparatur untuk menjaga

kecakapan aparatur yang mampu memberikan daya dukungnya terhadap pengembangan karier.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Bandung tahun 2016-2021 yang harus di tangani secara berkesinambungan untuk

mendukung isu strategis daerah yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

2. Peningkatan kesejahteraan pegawai.

3. Peningkatan sarana prasarana pelayanan kepegawaian.

4. Pembinaan kepegawaian secara proporsional dan berkesinambungan.


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi Dan Misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung

Guna mendukung pencapaian visi Kabupaten Bandung yaitu : “Memantapkan

Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan

yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan

Berwawasan Lingkungan” Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten

Bandung menetapkan visinya sebagai berikut :

“Mewujudkan Kualitas Aparatur Sipil Negara Yang Berdaya Saing, Berintegritas, Dan

Melayani”

Penjabaran makna dari Visi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Dalam rangka mendukung program nasional Reformasi Birokrasi , maka Badan Kapegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung dalam 5 (lima) tahun Kedepan diharuskan

dapat mewujudkan kualitas ASN yang lebih baik dan mampu bersaing dalam melaksanakan tugas.

b. Integritas yang berarti memiliki sikap yang teguh mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi dan

menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Dengan demikian dalam 5

(lima) tahun kedepan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung

turut mendukung pemberantasan korupsi dan penyakit-penyakit moral lainnya.

c. Melayani dengan artian Badan Kapegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten

Bandung merupakan pelayanan bagi seluruh masyarakat ASN di Kabupaten Bandung dalam

pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan ASN baik itu secara administrasi maupun

peningkatan kapasitas ASN .

Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan visi tersebut, maka di tetapkan misi Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung sebagai berikut :



2. Memantapkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang Terintegrasi Dengan

Berbasis Teknologi Informasi


Setelah dilakukan kajian terhadap renstra BKPPd maka misi kabupaten Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan daerah Daerah kabupaten bandung di ubah menjadi :


6. Memantapkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang Terintegrasi Dengan

Berbasis Teknologi Informasi


8. Memantapkan tatakelola instansi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah

Daerah Kapupaten Bandung

8.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah

Kabupaten Bandung

Dalam rangka menunjang visi dan misi Bupati Bandung, maka Badan Kepegawaian Pendidikan

dan Pelatihan daerah Daearah Kabupaten Bandung menentukan arah tujuan dan sasaran sesuai dengan misi

ke 8 Bupati Bandung yaitu “Meningkatkan Reformasi Birokrasi”, dimana tujuan Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan daerah Daearah Kabupaten Bandung yang tertuang dalam RPJMD periode 2016-

2021 adalah “Meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan publik’.

Setelah dilakukan kajian internal maka tujuan dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah

Daearah Kabupaten Bandung ditambah dengan “Meningkatkan Kapabilitas Internal Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah Daerah Kapupaten Bandung”.

Setelah dilaksanakan kajian internal terhadap sasaran dan indikatror Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan daerah Daearah Kabupaten Bandung, selanjutnya dari uraian misi di maksud,

maka di tetapkan sasaran dan indikator sebagai berikut :

Tabel IV.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator BKPPD 2016-2021 Setelah Kajian


Tujuan Sasaran Indikator

Sebelum

Kajian

Setelah

Kajian

Sebelum Kajian Setelah

Kajian

Sebelum

Kajian

Setelah

Kajian

Meningkatkan

kinerja

aparatur dan

kelembagaan

penyelenggara

pelayanan

publik

Meningkatkan

kinerja

aparatur dan

kelembagaan

penyelenggara

pelayanan

publik

Terwujudnya

Peningkatan

Kompetensi

Pegawai Melalui

Pendidikan dan

Pelatihan Yang

Berkualitas

Meningkatnya

kompetensi

pegawai

melalui

pendidikan

dan pelatihan

Persentase

PNS yang

memenuhi

kompetensi

jabatan

Prosentase

PNS yang

memenuhi

kompetensi

jabatan

Terwujudnya

peningkatan

pelayanan naik

pangkat,

pensiun, gaji

berkala, karpeg,

karis, karsu,

askes, taperum

dan taspen

dengan mudah

cepat dan tepat

Meningkatnya

Pelayanan

Administrasi

Kepegawaian

Yang Tepat

Waktu

Persentase

penyelesaian

administrasi

kepegawaian

Prosentase

penyelesaian

administarsi

Kepegawaian

Tepat Waktu

Terwujudnya

peningkatan

sasaran prestasi

kerja pegawai

minimal < 50%

Meningkatnya

sasaran

prestasi kerja

pegawai

minimal

Presentase

Pegawai

Yang

Menduduki

Jabatan dan

Memenuhi

Sasaran

Penilaian

Prestasi

Kerja

Minimal

(>50%)

Prosentase

Pegawai

yang

memenuhi

sasaran

penilaian

prestasi

kerja

minimal

Meningkatkan

Kapabilitas

Internal Badan

Kepegawaian

Meningkatkan

Akuntabilitas

dan

Kapabilitas

Prosentase

Peningkatan

Capaian


Tujuan Sasaran Indikator

Sebelum

Kajian

Setelah

Kajian

Sebelum Kajian Setelah

Kajian

Sebelum

Kajian

Setelah

Kajian

Pendidikan dan

Pelatihan

daerah Daerah

Kapupaten

Bandung

internal

BKPPD

Kinerja

BKPPD

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, serta Target Kinerja Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 dapat

dilihat pada tabel IV.2. di bawah ini.

Tabel IV.2. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, serta Target Kinerja Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah Daerah Tahun 2016 – 2021 Sebelum Kajian

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Meningkatk

an kinerja

aparatur dan

kelembagaan

penyelengga

ra pelayanan

publik

Meningkatnya kompetensi pegawai

melalui pendidikan dan pelatihan

Persentase PNS yang memenuhi kompetensi

jabatan

Terwujudnya Peningkatan Sasaran

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

Minimal

Presentase Pegawai Yang Menduduki Jabatan

dan Memenuhi Sasaran Penilaian Prestasi Kerja

Minimal (>50%)

Meningkatnya pelayanan naik pangkat,

pensiun, gaji berkala, karpeg, karis,

karsu, askes, dan taspen dengan

mudah, cepat dan tepat

Persentase penyelesaian administrasi

kepegawaian

Tabel IV.3. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, serta Target Kinerja Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah Daerah Tahun 2016 – 2021 Setelah Kajian


Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Meningkatkan kinerja

aparatur dan

kelembagaan

penyelenggara

pelayanan publik

Meningkatnya kualitas kinerja aparatur

pemerintah

Prosentase PNS yang memenuhi

kompetensi jabatan

Meningkatnya Pelayanan Administrasi

Kepegawaian Yang Tepat Waktu

Prosentase penyelesaian

administarsi Kepegawaian Tepat

Waktu

Meningkatnya sasaran prestasi kerja

pegawai minimal

Prosentase Pegawai yang memenuhi

sasaran penilaian prestasi kerja

minimal

Meningkatkan

Kapabilitas Internal

Badan Kepegawaian

Pendidikan dan

Pelatihan daerah

Daerah Kapupaten

Bandung

Meningkatkan Akuntabilitas dan

Kapabilitas internal BKPPD

Capaian Nilai AKIP

Prosentase Aset Dalam Kondisi Baik

Nilai Rata-rata SKP Pegawai BKPPD

8.3 Strategi Dan Kebijakan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah Daerah Kabupaten Bandung

Strategi merupakan suatu langkah dalam rangka memecahkan permasalah yang penting

dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta berpengaruh

besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran.

Kebijakan adalah pedoman pilihan yang dijadikan rumusan strategi untuk mencapai tujuan

dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun selama periode Rencana Strategis Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021. serta

kebijakan ini diarahkan kepada pilihan pilihan strategis agar selaras dengan RPJMD Kabupaten

Bandung serta peraturan perundang undangan yang berlaku.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai

bagaimana Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah Kabupaten Bandung mencapai

tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan

komprehensif, perencanaan strategis juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi,

reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan

aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan


masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki

kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan di atas,

selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan dari masing-masing misi, sebagai berikut :

Tabel IV.4. Strategi dan Arah Kebijakan Misi ke 8 Tahun 2016 – 2021

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Visi : Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata

Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan

Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan

Misi 8 : Meningkatkan reformasi birokrasi

Meningkatkan

kinerja aparatur

dan kelembagaan

penyelenggara

pelayanan publik

Meningkatnya

kualitas kinerja

aparatur

pemerintah

Penyelenggaran

manajemen

kepegawaian

daerah berbasis

kompetensi;

Meningkatkan kompetensi dan

pemahaman terhadap peraturan

dibidang kepegawaian

Meningkatkan

efisiensi

pelayanan

administrasi

publik

Penerapan

System Aplikasi

Pelayanan

Kepegawaian

secara

menyeluruh dan

bersinergi

dengan

Pemerintah,

Pemerintah

Propinsi Dan

Satuan Kerja

Perangkat

Daerah Di

Lingkungan

Pemerintah

Meningkatkan kualitas pelayanan

kepegawaian daerah yang baik

melalui pembangunan system

pelayanan kepegawaian yang berbasis

teknologi informasi.



Kabupaten

Bandung;

Meningkatkan

efisiensi

kinerja dan

fungsi

kelembagaan

Meningkatkan

kapasitas aparatur

pemerintah

.

Peningkatan penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan aparatur

pemerintah

Meningkatkan

pemanfaatan

potensi daerah

Meningkatkan

efisiensi

pelayanan

administrasi

publik

Meningkatkan

efisiensi

pelayanan

administrasi

publik

Meningkatkan

pemanfaatan

Teknologi

Informasi dan

Komunikasi

(TIK)

Meningkatnya

kapasitas dan

akuntabilitas

pengelolaan

keuangan dan

aset daerah

Terwujudnya

regulasi

penyelengaraan

pemerintahan

daerah



Memantapkan

Pembinaan Dan

Pengembangan

ASN

Terbangunnya

aparatur yang

memiliki

kemampuan,

keterampilan

dan perilaku

kerja produktif

Peningkatan

keimanan dan

ketakwaan

aparatur

pemerintah

daerah untuk

mendukung

terciptannya

masyarakat yang

Religius, Maju

dan Sejahtera

Memberikan wawasan dan

pengetahuan keagamaan sehingga

memiliki kecerdasan spiritual

Terbangunnya

aparatur

pemerintah

daerah yang

agamis sebagai

wujud jatidiri

bangsa

Indonesia

Peningkatan

kualitas

sumberdaya

aparatur

pemerintah

daerah berbasis

kompetensi;

Meningkatkan pola-pola

pengembangan karier pegawai

melalui pendidikan kedinasan,

memberikan bantuan tugas belajar

dan ijin belajar

Terbangunnya

aparatur

pemerintah

daerah yang

mempunyai

daya tanggap

terhadap

kepentingan

publik

Peningkatan

integritas, budaya

kerja dan etos

kerja aparatur

pemerintah

daerah sehingga

mempunyai daya

tanggap terhadap

kepentingan

public

Meningkatkan disiplin pegawai

dengan pemberian punish and reward


BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai

lembaga teknis daerah yang membidangi manajemen kepegawaian dan meningkatkan kwalitas sumber

daya aparatur di Pemerintah Kabupaten Bandung, maka program dan kegiatan didasarkan pada 2 (dua)

unsur yaitu unsur Internal dan Eksternal.

I. Program SKPD Terdiri Dari :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor

4 Penyediaan alat tulis kantor

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan

9 Penyediaan makanan dan minuman

10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

11 Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran

12 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

13 Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah

14 Penataan Penyelesaian Sistem Administrasi Kepegawaian

B. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

5 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor


C. Program peningkatan disiplin aparatur

1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

D. Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

1 2

Pemulangan Pegawai Yang Pensiun

Pemindahan tugas PNS

E. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

F. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2 Penyusunan laporan keuangan semesteran

3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

II. Program Urusan Wajib yang terdiri dari

G. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

1 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah

2 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

3 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

4 Pembangunan Gedung Diklat

H. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

2 Seleksi penerimaan calon PNS

3 Penempatan PNS

4 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

5 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

6 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

7 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS


8 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

9 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

10 Formasi Pegawai

11 Pembinaan Jasmani dan Rohani Bagi Aparatur

12 Pemulangan Pegawai Yang Pensiun

13 Pengelolaan Perpindahan PNS Antar Provinsi/Kab/Kota dan Lembaga

14 FasilitasiPenyelenggaraan Penerimaan Sekolah Tinggi Ikatan Dinas

15 Pembinaan Kelembagaan Profesi ASN

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan

indikatif pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun 2016-

2020 dapat dilihat pada lampiran .




BAB VI

PENUTUP


Kemandirian yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan melakukan

sumberdaya manusia dalam satu sisi tentunya memberikan kebebasan dalam melakukan pengelolaan

terhadap sumberdaya manusia yang dimilikinya, tetapi disisi lain apabila tidak dapat memanfaatkan

dengan baik kewenangan yang dimiliki akan menyebabkan penurunan kualitas profesional aparatur.

Amanat Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagai

bingkai pengelolaan manajemen sumberdaya aparatur hendaknya lebihj profesional dalam

menjalankan tugasnya baik sebagai pelaksana pembangunan pemerintahan maupun sebagai pelayan

masyarakat dan dituntut untuk netral dari kepentingan politik maupun golongan.

Hakekat otonomi Daerah memberikan ruang interaksi yang mendekatkan masyarakat dengan

pemerintah Daerah, fenomena tersebut tentunya mempunyai implikasi langsung terhadap kesiapan

sumberdaya Manusia dalam merespon dan mengantisipasi semakin cerdasnya masyarakat.

Desentralisasi manajemen kepegawaian Aparatur Sipil Negara dilaksanakan secara

profesional dalam rangka memberdayakan Pegawai ASN, sehingga mampu menyelenggarakan

Otonomi Daerah secara akuntabel dalam rangka Negara Kesatuan republik Indonesia.

Untuk memberdayakan manajemen Pegawai ASN sebagai bagian dari menejemen

kepegawaian nasional, di perlukan perumusan kebijakan manajemen kepegawaian secara

komprehensif berdasarkan:

1. Penyelenggaraan manajemen Pegawai ASN harus tetap menjamin peningkatan dan keserasian

dengan manajemen kepegawaian nasional, dengan menerapkan pronsip koordinasi, integritas,

sinkronisasi dan simplikasi.

2. Pengembangan manajemen Pegawai ASN yang rasional perlu dilakukan analisis jabatan, evaluasi

jabatan, standar kompetensi jabatan dan pola karier serta prestasi kerja.

Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun

2016-2021 sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategis

pembangunan, sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan serta memberikan arahan

mengenai kebijakan umum program pembangunan daerah ke depan. Dengan demikian Renstra

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dapat menjadi landasan maupun pedoman bagi

penyusunan Rencana kerja tahunan (RKT) dan menjadi pedoman untuk dilaksanakannya melalui

monitoring dan evaluasi kinerja serta proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

SKPD.

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG - bandungkab.go.id

Documents