Bobroknya Keuangan Pemerintah Daerah

Edisi 13 | oKToBEr 2011 | TaHun 2 Harga : rp. o,-

PROFIL HAL. 63

KILAS KABAR HAL. 44-62 Ilustrasi : Adri dan Ertina

GRATIS64 HALAMAN

LIPUTAN KHUSUS HAL. 40-45

BOBROKNYA KEUANGANPEMERINTAH DAERAHBOBROKNYA KEUANGANPEMERINTAH DAERAH

buLan Syawal telah berlalu, suasana

Lebaran pun sudah betul-betul hilang.

Hiruk pikuk perbedaan hari lebaran-pun

sudah sirna ditelan waktu. Saat ini yang

terasa adalah awal-awal dijelangnya Iedul

Adha, atau juga yang popular dengan se -

butan Lebaran Haji. Akankah terjadi kem-

bali perbedaan hari tersebut? Alangkah

naïf-nya, jika telah Wukuf di Arafah, tetapi

Iedul Adha belum terjadi di Bogor. Bukan -

kah Haji adalah Wukuf? Negeri ini me-

mang penuh ketidakpastian, dan ke pas-

tian yang ada hanyalah ketidakpastian.

Tapi, apakah kita hanya berdiam diri, ber -

pangku tangan, atau bahkan tidur dan

tidak mau tahu ketidakstabilan sosial yang

terjadi akibat ketidakpastian tersebut ?

Seharusnya tidak, karena Tuhan telah me -

merintahkan kita untuk selalu ber usaha-

bekerja-berupaya yang diiring do’a, wa -

lau pun badai menerpa, walaupun ada

ke gagalan, walaupun tidak didengar, wa -

laupun beresiko, walupun dimusuhi, se -

panjang kita benar [Di Mata Tuhan Benar],

kita tidak boleh berhenti, karena Tuhan

Tidak Tidur. Tuhan tidak pernah meme -

rintahkan kita untuk berhasil, dan Tuhan

tidak pernah memerintahkan kita untuk

pu tus asa dan menyerah [tanpa perla wa -

nan].

Bogor+ edisi 13, masih bermaterikan

sekitar Laporan Hasil Pemeriksaan Badan

Pemeriksa Keuangan [BPK] RI terhadap

Pe merintah Kota Bogor, terutama segi ke -

patuhan terhadap perundang-undangan.

Sekali lagi, Kota Bogor masih sering men-

dapat predikat Wajar Dengan Penge -

cualian dari Laporan dimaksud, Padahal,

me nurut BPK RI sendiri, dalam siaran pers-

nya, Wajar Tanpa Pengecualian saja tidak

berarti bebas korupsi. Ulangi, tidak ber -arti bebas koruPsi !!! Dalam te muan-

temuan Bogor+, banyak terlihat bahwa

ada ketidakpatuhan-ketidakpatu han dari

pelaksanaan penggunaan uang-uang

rakyat, walaupun sebagian besar secara

administratif ataupun akuntansi, telah di -

se lesaikan melalui rekomendasi atau te -

guran. Sepertinya tidak ada ma salah pi-

da na dengan “kesalah-penggunaan” uang

rakyat itu. Malah-malah, untuk memas-

tikan adanya kerugian Negara/Daerah [di-

makannya uang rakyat], dalam proses

penyelidikan/penyidikan, Laporan hasil

Audit yang merupakan produk dari Lem-

baga Tinggi Negara [BPK], walaupun apa-

bila sudah dinyatakan ada kerugian Ne ga -

ra/ Daerah, tetap harus diperiksa kembali

oleh BPKP [Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan, sebuah lembaga “Au-

ditor Presiden”] yang derajat ketata nega -

raannya serta independensi kelem ba-

gaannya masih jauh di bawah BPK RI.

Tanpa bermaksud mendeskriditkan pe -

ran-peran lembaga yang ada, jelasnya

biro krasi penghitungan kerugian terse-

but, sangat jelas dan gamblang merupa -

kan salah satu hambatan terbesar pem -

berantasan korupsi [q.q pembersihan

Kota Bogor].

Dalam edisi ke 13 ini juga, kembali lagi

Bogor+ memperdalam investigasi dan

pengkajian jurnalistik-nya mengenai

skan dal “TPPAS Kayumanis”. Beberapa

“surat” Bogor+, sebagai media kontrol

sosial, tentang upaya “pelurusan” skandal

tata ruang untuk “TPPAS Kayumanis”, ter-

abaikan begitu saja oleh para pejabat

yang ber kompeten. Pemikiran Bogor+ di-

terima bagai kan “anjing menggonggong,

kafilah-pun berlalu”. Sungguh miris, ketika

media sebagai pilar demokrasi keempat,

memberikan bukti dan kajian yang akurat,

tetap tidak dapat menghentikan keke-

liruan dan penyimpangan skandal tata

ruang tersebut. Selain itu, faktanya, upaya-

upaya pe nolakan “TPPAS Kayumanis” me -

lalui unjuk rasa, juga tidak didengar, ma -

syarakat terabaikan begitu saja. Apa lagi

proses pe nyidikannya, sudah di depan

mata, ber potensi kuat akan terhambat

oleh penentuan kerugian negara/daerah,

yang seharusnya cukup dengan adanya

potensi, tidak perlu harus nyata rugi. Be -

lum lagi, pernyataan optimis Sekda Kota

Bogor, yang menegaskan bahwa di Kota

Bogor Tidak Ada Korupsi, seolah memas-

tikan, setidaknya perkara Korupsi apapun

dari Kota Bogor, di Pengadilan Tipikor nan -

ti, kemungkinan besar tidak akan terbukti.

Hal yang membuat parah [bagi mereka

yang memahami], beberapa oknum yang

ber masalah baik di Laporan BPK, maupun

di “TPPAS” Kayumanis, justru saat ini men-

jabat posisi tertentu pada saat reshuffle di

Pemkot Bogor, terkecuali yang pensiun.

Keadaan ini, mencerminkan pe ngua- sa

yang berkuasa, rakyat hanya jelata, dan

Bogor+ adalah kampret ! Apakah keadilan

dan kepekaan telah mati, hati nurani su -

dah menjadi tuli ? Untuk itulah jangan

muluk bebersih Indonesia, bersihkan dulu

saja Kota Bogor. Pemberantasan Korupsi

di Kota Bogor, jauh api dari panggang.

Seluruh kesedihan dalam Bogor+ edisi

13, seperti yang dipaparkan sebelum pa -

ragraf ini, sedikit terobati dengan adanya

Program Polisi Peduli Sekolah, yang dirin-

tis oleh Polres Bogor Kota, sebuah wujud

nyata program kemitraan, dengan mem-

bangkitkan partisipasi masyarakat melalui

Corporate Social Responsibility pelaku

usaha [yang peduli] di Kota Bogor. Selain

itu yang juga cukup menyejukan, ternyata

beberapa kelompok masyarakat dan guru,

lebih memperdalam lagi siswa-siswa me -

reka yang berkategori Cerdas Istimewa +

Berbakat Istimewa [CI+BI], yang dipelo-

pori diantaranya oleh SD Bina Insani.

semoga editorial ini dapat mengetukhati pembaca, untuk melawan denganmi litan, berkesinambungan, bahu-memba hu, menjadi “abraham vanhelsing” me nyelamatkan kota bogor,dan me nying kirkan koruptor - sang“dracula” beserta “Vampire”-nya,peng hisap uang rakyat !

selamat menikmati bogor+

salam damai & merdeka !!!

andrea hapePimpinan redaksi

Van heLsing vs Count draCuLa : kaLa hati tak Lagi mendengar

Editorial

Lensa Warga

Beranda 2

Redaksi Bogor +

Penerbit: PT. Kreatif Sembilan Belas, PimPinan Perusahaan: Muhammad Jusril, SH., PimPinan redaksi: Andrea Hape, redaktur : Egi G, Arief Rachman, SH, M.Hum, Imam Muhazir, researChdesk: Ricky Ismail WR, SH., Melani Yusuf, SH., Rosiana Sinurat, SH., Muhammad Hidayat, SH., sekretaris redaksi: Amalia Sagita, editor: Amalia Sagita, Faisal Abduh sPi : Dian Danurwenda, SH,Rachmat, rePorter: Amir Syahrudin (kor.Lip), Bima Chakti, S.Sos, Sugeng Waluyo, Irnanda Ulfa , Wina Febrian, Wina Ayuningtyas, Kurniadi, Dani Ramdani, Wawan Supriatna kontributor: Bagja SAlam, Sofie Trimeita, Nadya Pramudita, Ertina RP, Idha, Faisal Abduh, Agung S, Angga Purnama, Boby Satriya, Doni Eka, Herlambang, Imron D, Rudi AA Wijaya, magang: Devita RS, Jonathan M, Rendi AFPhotograPher: Amir Syahrudin, Muhammad Faisal, Fahmi H, desain: Fahmi H, Riza Nugraha, Muhammad Adri, Ertina RP, tata Letak: Imam Muhazir distribusi : Dede K, Agus Jaelani, Haris,Radian manajer marketing dan hubungan instansi : Gunawan Zul karnaen, tim marketing dan Promosi : Firmansyah, Neysa, Dede K, Agus Jaelani, Haris, it & Web : Bimandika Hasanah(spv), Muhammad Adri, manajer keua ngan, umum dan Pajak : Rositawati, SE, Pajak : Risa Trisna, SE., bagian umum dan administrasi: Rahmat (spv), Supriadi, Johan, Agus, Kusman,Esya, Sholeh bagian hukum : Mulyadi M Phillian, BIL., SH., MSi., M. Iqbal, SH., aLamat Perusahaan / redaksi: Jl. Ciparahiang No. 1 Cidangiang Kel. Tegallega - Kec. Bogor Tengah - Bogor 16124,Phone: (+62.251) 8317258, 8327108, Fax: (+62.251) 8355433, Website : www.bogorplus.com, Email : [email protected], Follow Us on Twitter: bogorplus, PO.Box: 200 BOO 16002 Bogor, Per Cetakan:PT. Aliansi Temprina Nyata Grafika, isi diLuar tanggung jaWab PerCetakan

Warga Kelurahan Menteng menggelar pemilihan untuk Ketua RT1,2,

3 dan RW 2. Dengan kandidat sebanyak 9 orang yang terbagi menjadi

RT1, dua orang; RT 2, tiga orang; RT 3, dua orang sedangkan untuk ketua

RW ada dua orang.

Pemilihan ini digelar di halaman sebuah Toko di jalan DR Semeru den-

gan system satu kali putaran, dan jika tidak ada yang mencapai 50 %,

panitia akan menjempit bola. Karena tidak ada putran kedua. Pelak-

sanaan pemilihan RT dan RW ini didakan pada Minggu, 9 Aktober 2011.

Nurlan, Panitia Pemilihan RT dan RW, Kelurahan Menteng, Bogor Barat

Pemilihan RT Dan RW Kel. Menteng Kec. Bogor Barat

Liputan Utama3

Pemerintah termasuk diantaranya ke pala pemerintah daerah beserta kepala sa tuan kerja

pengelola keuangan daerah se laku pejabat pengelola APBD dan seluruh kepala satuan kerja

perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/ barang daerah terkait, berkewajiban

untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perun-

dang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa kead-

ilan dan kepatutan. Kewajiban ter sebut merupakan suatu konsekuensi logis yuridis yang

sudah harus dipahami oleh siapapun yang be r mak sud menjabat atau menerima suatu jabatan

sebagai abdi masyarakat atau pe la yan-pelayan yang terlibat dan atau melibatkan diri dalam

pengelolaan keuangan Negara/ Daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pen-

gawasan, dan pertanggungjawaban,

Mereka bukan saja hanya perlu mengetahui bagaimana dengan benar melakukan pen-

gelolaan keuangan Negara/Daerah namun lebih dari pada itu merekapun harus benar-benar

memahami dengan akal sehat dan hati yang bersih bahwa sesungguhnya dengan mereka

mendapatkan dan menikmati uang gaji dari APBN/APBD saja, mereka itu telah lebih berun-

tung dari pada para tuannya/rakyatnya yang harus dengan bersusah payah mengais rezeki

berjuang untuk memenuhi kebutuhannya untuk hidup.

Namun faktanya berbicara lain, menyadari dan merasakan bahwa sebenarnya mereka itu

lebih beruntung sepertinya tidak ada pada hati dan pikiran mereka. Begitu juga dengan akal

sehat dan hati bersih dalam mengemban tanggung jawab sebagai seorang pelayan yang

diberi tugas untuk mengelola keuangan Negara/daearah, hampir pasti dapat dikatakan tidak

tercermin dalam sikap perilaku mereka. Ketika dimintakan suatu pertanggung-jawaban

keuangan dari suatu realisasi kegiatan yang menggunakan sumber dana APBD, seringkali

mereka dengan mudah beralasan bahwa saya tidak tahu-menahu, atau saya hanya diper-

intahkan oleh atasan saya atau saya belum menjabat sehingga saya tidak mengetahuinya

atau saya hanya sekedar pelaksana anggaran, bahkan terindikasi lebih buruk laporan per-

tanggung-jawabannya itu dibuat seolah-olah benar, diperiksa oleh BPK RI dan parahnya

lagi diterima oleh DPRD yang mengamini tanpa memverifikasi terlebih dahulu kebenaran

data pendukung dari laporan pertanggung-jawaban tersebut. Kemungkinan hanya dua,

yang pertama mereka tahu tapi lalai/sengaja dan yang kedua mereka tidak fit dan proper

untuk menempati posisi-posisi selaku pengelola pengguna keuangan daerah, selaku pe-

meriksa keuangan dan selaku pengawas pelaksanaan anggaran.

Terlepas dari kedua kemungkinan tersebut, dengan berpikiran positif guna

berperan serta menginformasikan kepada khalayak umum mengenai bagai mana

seharusnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, suatu keuangan

Daerah itu harus dikelola dengan baik dan benar, maka berikut ini disajikan hal

ihwal pengelolaan keuangan Daerah mulai dari tahapan perencanaan sampai

dengan pertanggung-jawabannya.

Penyusunan, PengeLoLaan/PeLaksanaan dan PertanggungjaWaban keuangan

adanya hubungan erat yang terjalin antara proses pe rencanaan aktifitas (strate-

gis) dengan perencanaan ke uangan (peng ang ga ran) sebagai landasan dalam pe -

ngelolaan Anggaran Pendapatan dan B e lan ja Daerah (APBD). Hal tersebut terdapat

dalam Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangu-

nan Nasional. Suatu perencanaan strategis harus dijabarkan dalam suatu peng -

anggaran yang membutuhkan suatu ke r angka berupa rencana strategis yang

dikristalisasi dalam suatu prioritas-prioritas anggaran.

Jika tahap perencanaan daerah telah be nar-be nar me nyatu dengan tahap pen-

ganggaran daerah maka produk APBD dapat be nar-benar mencerminkan kehendak

dan tujuan-tujuan yang diinginkan dalam rencana stra tegis dae rah. Penganggaran

dae rah ter sebut meliputi siklus antara lain ta hapan penyusunan, pelaksanaan,

penata usahaan, dan pertanggungjawaban APBD.

Tahapan penyusunan APBD adalah tahap perencanaan rencana kerja dan anggaran

yang akan merujuk kepada rencana pembangunan berjangka hingga tersusun ran-

cangan untuk APBD tersebut. Pelaksanaan APBD ialah realisasikan APBD dengan atas

apa yang telah disusun agar mendapatkan realisasi keuangan dan capaian kinerja se-

maksimal mungkin.

Penatausahaan berarti kegiatan pencatatan administrasi dan ke uangan dalam

pelaksanaan APBD sesuai de ngan prosedur yang berlaku. Pertanggung jawaban APBD

adalah laporan yang disusun berdasarkan hasil dari pro ses akuntansi yang wajib di-

laksanakan oleh setiap pengguna ang garan, kuasa pengguna dan pengelola BUD.

Penyusunan aPbdPenyusunan APBD merupakan tahap pe rencanaan rencana kerja dan anggaran

yang akan merujuk kepada rencana pembangunan berjangka hingga tersusun ran-

cangan untuk APBD tersebut. Proses pe nyusunannya dimulai dari rancangan pem-

bangunan jangka panjang yang merupakan landa san untuk penyusunan APBD.

Setelah rencana kerja pe merintah daerah telah dirampung, pemerintah daerah

menyusun anggaran untuk pendapatan dan belanja satu tahun ke depan yang dis-

ahkan dalam APBD.

Liputan Utama 4

Berdasarkan UU No. 25/2004 Pasal 5 ayat

(1), (2), dan (3), adapun pihak-pihak dan do -

kumen yang terkait dengan perencanaan

pembangunan daerah, yakni Rencana Pem-

bangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD)

renCana Pembangunanjangka Panjang daerah(rPjPd)

Merupakan dokumen perencanaan pem-

bangunan daerah untuk periode 20 tahun

yang memuat visi, misi, dan arah pembangu-

nan daerah yang mengacu pada rencana

pembangunan jangka panjang nasional.

Badan Perencanaan Pembanguna Daerah

(Bappeda) menyiapkan rancangan awal

RPJPD sebagai bahan pembahasan dalam

musyawarah perencanaan pembangunan

(Musrenbang) yang diikuti oleh unsur-unsur

penyelenggara negara dengan mengikutser-

takan masyarakat (antara LSM, asosiasi pro-

fesi, pemuka agama, pemuka adat, dan

perguruan tinggi, serta kalangan dunia

usaha) guna menyerap keinginan, harapan,

dan aspirasi masyarakat.

renCana Pembangunanjangka menengah daerah(rPjmd)

Merupakan penjabaran dari visi, misi, dan

pro gram kepala daerah yang penyusu nan -

nya berpedoman pada RPJDP dan me mer -

hatikan RPJM Nasional, memuat arah ke bi-

jakan keuangan daerah, strategis pemba -

ngunan daerah, kebijakan umum, dan pro-

gram satuan kerja perangkat daerah, lintas

satuan kerja perangkat daerah, dan program

kewilayahan disertai rencana-rencana kerja

dalam rangka regulasi dan kerangka pen-

danaan yang bersifat indikatif. Yang dimak-

sud dengan “bersifat indikatif” adalah bahwa

informasi, baik tentang sumber daya yang

diperlukan maupun keluaran dan dampak

yang tercantum didalam dokumen rencana

ini, hanya merupakan indikasi yang hendak

dicapai dan bersifat tidak kaku. Dengan kata

lain, RPJMD merupakan rencana strategis

daerah (renstrada).

Penyusunan RPJMD dapat dilakukan den-

gan menyiapkan rancangan awal rencana

pembangunan, rancangan rencana kerja,

musyawarah perencanaan pembangunan

dan penyusunan rancangan akhir rencana

pembangunan.

renCana kerja Pemerintahdaerah (rkPd)

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah,

selanjutnya disebut rencana kerja pemerin-

tah daerah (RKPD) adalah dokumen peren-

canaan untuk periode satu tahun. RKPD

me rupakan penjabaran dari RJPMD dan me -

ngacu pada RKP, memuat rancangan ke -

rangka ekonomi daerah, prioritas pem ba-

ngunan daerah, rencana kerja dan penda na -

an nya, baik yang dilaksanakan lang sung oleh

pemerintah daerah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam PP

No. 58/2005 Pasal 3 Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, tahapan penyusunan

APBD dilanjutkan dengan penyusunan Kebi-

jakan Umum APBD (KUA) dan Plafon Ang -

garan Sementara (PPAS), penyusunan RKA-

SKPD, penyusunan RAPBD serta pemba ha -

san dan penetapan APBD. Tahapan penyu -

sunan APBD tersebut juga merujuk pada UU

Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan

Ne gara, UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang

Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 33

Tentang Perimbangan Keuangan antara Pe-

merintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penyusunan kua dan PPasProses Penyusunan APBD dimulai dengan

penyusunan KUA dan PPAS. KUA merupa kan

dokumen yang memuat kebijakan bi dang

pendapatan, belanja dan pembiaya an serta

asumsi yang mendasarinya untuk periode

satu tahun. Sedangkan PPAS meru pak an ran-

cangan program prioritas dan pa tokan batas

maksimal anggaran yang diberikan kepada

SKPD untuk setiap program sebagai acuan

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

SKPD (RKA-SKPD) sebelum disepakati de -

ngan DPRD.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Liputan Utama5

aLur Proses Penyusunan rka-skPd tersebut daPat diLihat daLam skema di baWah ini:

menyusun rancangan awal KUA yang terdiri

dari pokok-pokok kebijakan yang memuat

sinkronisasi kebijakan pusat daerah, prinsip

dan kebijakan penyusunan APBD, teknik

penyusunan APBD dan hal-hal khusus lain-

nya. Setelah itu, rancangan awal KUA ini di -

sampaikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda).

Rancangan awal KUA ini kemudian disetujui

oleh Sekda dan rancangan tersebut disam-

paikan kepada Kepala Daerah dan DPRD

untuk dibahas bersama sehingga mengha sil -

kan KUA dan Nota kesepakatan KUA.

KUA dan Nota Kesepakatan KUA yang te -

lah dihasilkan, TAPD menyusun rancangan

awal PPAS yang terdiri dari beberapa taha-

pan, yaitu menentukan skala prioritas, me -

nentukan urutan program tiap urusan, dan

menyusun plafon anggaran sementara tiap

program.

Rancangan awal PPAS ini disampaikan

kepada Sekda. Setelah disetujui oleh Sekda,

rancangan tersebut disampai kan ke pada

Kepala Daerah dan DPRD un tuk dibahas

bersama sehingga meng hasilkan Prio ri -

tas Plafon Anggaran (PPA) dan Nota kesepa -

katan PPA.

Penyusunan rka-skPdBerdasarkan Nota Kesepakatan KUA dan

PPA tersebut, kepala daerah menyampaikan

Surat Edaran (SE) tentang Pedoman Penyu -

sunan RKA-SKPD yang mencakup PPA un tuk

setiap program SKPD dan rencana pendap-

atan dan pembiayaan, sinkronisasi program

dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja

SKPD sesuai dengan SPM, batas waktu pe -

nyampaian RKA-SKPD kepada PPKD, hal-hal

lain yang mendapatkan perhatian dari SK PD,

serta lampiran berupa KUA, PPA, kode re -

kening APBD, format RKA-SKPD, analisis stan-

dar belanja, dan standar satuan harga. Surat

tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh

semua SKPD dengan melakukan pe nyusu -

nan RKA-SKPD.

TAPD menyerahkan seluruh dokumen ter -

kait kepada Sekda untuk dipertimbang kan

kesesuaiannya dan apabila telah disetujui

oleh Sekda, lampiran tersebut diserahkan ke -

pada kepala daerah untuk diotorisasi. Se telah

otorisasi selesai, kepala daerah memberikan-

nya kepada Sekda kembali untuk me nyusun

RKA-SKPD oleh tiap SKPD sehingga meng-

hasilkan RKA-SKPD.

raPbdPejabat Pengelola Keuangan Daerah

(PPKD) menggabungkan RKA-SKPD men-

jadi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)

APBD untuk dibahas dan memperoleh per-

setujuan bersama dengan DPRD sebelum

diajukan dalam proses evaluasi. Proses pe -

netapan Perda APBD baru dapat dilakukan

jika Mendagri/Gubernur menyatakan bah -

wa Perda APBD tidak bertentangan dengan

kepentingan umum dan peraturan perun-

dangan yang lebih tinggi. Dalam kasus ter-

tentu dimana DPRD tidak mengambil ke pu-

tusan bersama, kepala daerah dapat me -

nyu sun Peraturan Kepala Daerah tentang

APBD.

Dengan demikian, penyusunan APBD me -

rupakan tahap awal dari keseluruhan siklus

pengelolaan APBD dengan output be ru pa

APBD yang secara materiil dan formil siap

di gunakan atau direalisasikan sebagai salah

satu komponen utama dalam pengelolaan

keuangan daerah. Agar kualitas APBD me -

menuhi kriteria yang diinginkan, ada berba-

gai syarat dan prosedur penyusunan yang

ha rus dipenuhi, yaitu formulasi kebijakan

ang garan dan perencanaan operasional

ang garan yang mengacu pada formulasi ke-

bijakan.

PeLaksanaan aPbd

Pelaksanaan APBD merupakan proses pe -

ngelolaan APBD setelah penyusunan ang -

garan. Pada tahap pelaksanaan APBD,

inti nya adalah bagaimana merealisasikan

APBD dengan sebaik-baknya atas apa yang

telah disusun agar mendapatkan realisasi

ke uangan dan capaian kinerja semaksimal

mungkin.

Pelaksanaan APBD diawali dengan pe -

nun jukkan pejabat pengelola keuangan

dae rah oleh kepala daerah, yang terdiri atas

beberapa unsur terkait berikut:

1) PPkd selaku bendahara umumdaerah (bud), yaitu kepala satuan kerjapengelola keuangan daerah yang selan-jutnya disebut PPkd yang mempunyaitugas melaksana kan pengelolaan aPbddan bertindak sebagai bud.

2) kuasa bendahara umum daerah(kuasa bud) adalah pejabat yang diberikuasa untuk melaksanakan sebagiantugas bud.

3) Pembantu bendahara umum daerahmerupakan PPkd yang bertindak dalamkapasitas sebagai pembantu bendaharaumum daerah.

4) Pengguna anggaran (Pa) adalah pe-

jabat pemegang kewenangan penggu-naan anggaran untuk melaksanakantugas pokok dan fungsi skPd yang dip-impinnya.

5) kuasa Pengguna anggaran (kPa),yaitu pejabat yang diberi kuasa untukmelaksa nakan sebagian kewenanganpengguna anggaran dalam melak-sanakan sebagian tugas dan fungsiskPd.

6) Pejabat Pelaksana teknis kegiatan(PPtk) adalah pejabat pada unit kerjaskPd yang melaksanakan satu atau be -berapa kegiatan dari suatu programsesuai bidang tugasnya.

7) Pejabat Penatausahaan keuangansatuan kerja Perangkat daerah (PPk-skPd) adalah pejabat yang melak-sanakan fungsi tata usaha keuanganpada skPd.

8) bendahara Penerimaan, yaitu pejabatfungsional yang ditunjuk untuk mene -rima, menyimpan, menyetorkan,menatausaha kan dan mempertang-gungjawabkan uang pendapatandaerah dalam rangka pelaksanaanaPbd pada skPd.

9) bendahara Penerimaan Pembantuadalah pejabat yang ditunjuk untukmembantu bendahara penerimaandalam me nerima, menyimpan,menyetorkan, me natausahakan danmempertanggungjawabkan uang pen-dapatan daerah dalam rangka pelak-sanaan aPbd dan skPd.

10) bendahara Pengeluaran, yaitu peja-bat fungsional yang ditunjuk untukmenerima, menyimpan, membayarkan,menata usahakan dan mempertang-gungjawabkan uang pendapatandaerah dalam rangka pelaksanaanaPbd dan skPd.

11) bendahara Pengeluaran Pembantuadalah pejabat yang ditunjuk untukmembantu bendahara pengeluarandalam menerima, menyimpan, memba-yarkan, menata usahakan dan memper-tanggungjawabkan uang untukkeperluan belanja daerah dalam rangkapelaksanaan aPbd dan skPd.

12) badan, Lembaga keuangan ataukantor pos yang ditunjuk oleh pemerin-tah dae rah dalam hubungannya denganperan mereka dalam pengelolaan aPbd.

Liputan Utama 6

Selanjutnya, pejabat pengelola keuangan

daerah tersebut dalam pelaksanaan APBD

terbagi dalam dua fungsi, yaitu Satuan Kerja

Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan

SKPD. SKPKD terdiri atas PPKD selaku BUD/ -

kuasa BUD yang memiliki tugas untuk me -

nyusun draf Surat Penyediaan Dana (SPD)

untuk kemudian diterbitkan dalam suatu

SPD, melakukan verifikasi dokumen Surat

Perintah Membayar Langsung/Uang Perse-

diaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan

Uang Persediaan (SPM-LS/UP/GU/TU), me -

ner bitkan Surat Perintah Pencairan Dana

(SP2D) dan menerbitkan surat ketetapan

pajak daerah.

Sementara itu, pada tingkat SKPD, terda-

pat pejabat-pejabat pelaksana APBD yang

terdiri atas pejabat pengguna angga ran/ -

barang yang bertugas untuk me nerbi t kan

surat ketetapan retribusi ber da sar kan SPD,

pejabat penatausahaan keuangan SKPD

yang bertugas untuk memverif i kasi doku-

men Surat Permintaan Pembayaran Lang -

sung/Uang Persediaan/Ganti Uang Per se-

dia an/ Tambahan Uang Persediaan (SPP

LS/UP/GU/TU) berdasarkan SPD dan me -

nerbitkan SPM yang ditanda tangani oleh

Prioritas dan Plafon Anggaran SKPD (PPA-

SKPD) untuk kemudian diverifikasi oleh

PPKD selaku BUD/kuasa BUD, bendahara

pengeluaran yang bertugas untuk mener-

bitkan SPP UP/GU/TU, bendahara peneri-

maan yang bertugas membuat Surat Tanda

Setoran (STS) dan bukti penerimaan lainnya,

serta PPTK yang bertugas membuat SPP-LS.

Setiap SKPD yang mempunyai tugas memu-

ngut dan menerima pendapatan dae rah

wa jib melaksanakan pemungutan dan pe -

nerimaan berdasarkan ketentuan yang dite-

tapkan dalam peraturan per undang-un da-

ngan. Hasil yang diterima SKPD tidak boleh

digunakan langsung untuk membiayai pen-

geluaran, kecuali sesuai atau ditentukan

per aturan perundang-unda ngan. Pe ne ri ma -

an SKPD berupa uang atau cek harus dise-

torkan ke rekening kas umum daerah paling

lambat satu hari kerja.

Setiap SKPD dilarang melakukan pe nge -

luaran atas beban anggaran daerah untuk

tujuan lain dari yang telah ditetapkan APBD

dan berlandaskan pada prinsip he mat, tidak

mewah, efektif, efisien dan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan. Pengelua -

ran tidak dapat dibebankan pada angga ran

belanja jika dananya tidak cukup tersedia

dalam APBD. Pengeluaran dapat dilakukan

jika dalam keadaan darurat yang sela njut -

nya diusulkan dalam rancangan pe ru bahan

APBD dan disampaikan dalam laporan rea -

lisasi anggaran.

Dalam persiapan dokumen anggaran,

PPKD memberitahukan kepada semua ke -

pala SKPD agar menyusun rancangan Doku-

men Pelaksanaan Perubahan Anggaran

SKPD (DPA- SKPD) dengan jatuh tempo tiga

hari hari kerja setelah peraturan daerah ten-

tang APBD ditetapkan. Rancangan DPA-

SKPD tersebut merinci sasaran yang hendak

dicapai, program, kegiatan, anggaran yang

disediakan untuk mencapai sasaran terse-

but dan rencana penarikan dana setiap

SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.

Proses kerja PeLaksanaan aPbd daPat diLihat daLam bagan di baWah ini:

Liputan Utama7

Penyusunan dokumenPeLaksanaan anggaranskPd (dPa-skPd)

DPA-SKPD merupakan dokumen yang

me muat pendapatan, belanja dan pembia -

yaan yang digunakan sebagai dasar pelak -

sa naan anggaran oleh pengguna ang ga -

ran/pengguna barang. Suatu dokumen pe -

lak sanaan pendapatan memuat informasi

tentang kelompok, jenis, objek dan rincian

objek pendapatan daerah yang dipungut

/dikelola/diterima SKPD sesuai dengan tu -

gas pokok dan fungsinya yang ditetapkan

berdasarkan peraturan perundang-unda -

ngan. Dokumen pelaksanaan belanja me -

muat informasi tentang kelompok belanja

tidak langsung dan kelompok belanja lang-

sung yang masing-masing diuraikan menu-

rut jenis, objek dan rincian objek belanja.

Sementara itu, dokumen pelaksanaan yang

terkait dengan pembiayaan memuat infor-

masi tentang kelompok penerimaan pem-

biayaan yang dapat digunakan untuk me-

nutup defisit APBD dan pengeluaran pem-

biayaan yang digunakan untuk memanfaat -

kan surplus APBD yang diuraikan menurut

jenis, objek dan rincian objek pembiayaan.

Penyusunan DPA-SKPD diperlukan infor-

masi secara akurat dan sinkron terkait de -

ngan belanja berdasarkan urusan pemerin-

tahan, organisasi, serta prestasi kerja yang

dicapai oleh suatu program. Informasi be-

lanja berdasar urusan pemerintah daerah

memuat bidang urusan pemerintah daerah

yang dikelola sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi organisasi. Terkait dengan organ-

isasi, informasi yang dibutuhkan memuat

nama organisasi atau SKPD selaku peng-

guna anggaran/pengguna barang. Selanjut-

nya, informasi prestasi kerja yang hendak di -

capai terdiri dari indikator, tolak ukur kerja,

dan target kinerja.

Informasi yang berkaitan dengan belanja

langsung memuat belanja pegawai, belanja

barang dan jasa serta belanja modal yang

ter cantum di DPA-SKPD pada masing-ma -

sing SKPD. Sedangkan untuk belanja bunga,

belanja subsidi, belanja hibah, belanja ban-

tuan sosial, belanja bagi hasil, belanja ban-

tuan keuangan dan belanja tak terduga

yang dicantumkan dalam DPA-SKPD hanya

ada pada SKPKD.

Penyusunan DPA-SKPD juga menekankan

informasi mengenai rencana penarikan da -

na untuk pengeluaran-pengeluaran yang

dibutuhkan setiap SKPD dan pendapatan

yang telah dianggarkan.

Sebagaimana alur dokumen pada RKA-

SKPD, formulir DPA-SKPD (ringkasan ang ga -

ran pendapatan, belanja dan pembiayaan

sa tuan kerja perangkat daerah) terdiri atas:

1. PendaPatanDPA-SKPD (rincian anggaran penda patan

satuan kerja perangkat daerah).

2. beLanja2.1. DPA-SKPD(rincian anggaran belanja

tidak langsung satuan kerja perangkat

daerah).

2.2. DPA-SKPD(rekapitulasi rincian ang ga -

ran belanja langsung menurut program

dan kegiatan satuan kerja perangkat dae -

rah).

2.3. DPA-SKPD(rincian anggaran belanja

langsung menurut program dan per

kegiatan satuan kerja perangkat daerah).

3. Pembiayaan3.1. DPA-SKPD (rincian penerimaan pem-

biayaan daerah).

3.2. RKA SKPD (rincian pengeluaran pem -

biayaan daerah).

Penyusunan rancangan DPA-SKPD sangat

diperlukan dalam rangka memberikan pan-

duan bagi SKPD untuk memahami tata cara

pengerjaan penyusunan dokumen DPA-

SKPD. Sebagai acuan bagi setiap SKPD, me -

kanisme penyusunan DPA-SKPD meliputi

beberapa komponen berikut:

1) PPkd, paling lambat tiga hari kerjasetelah pearaturan daerah tentangaPbd ditetapkan, memberitahukankepada semua kepala skPd agarmenyusun rancangan dPa-skPd.

2) kepala skPd menyerahkan ranca -ngan dPa-skPd kepada Pkd palinglambat enam hari terhitung sejak tang-gal pemberitahuan yang disampaikanoleh PPkd.

3) taPd melakukan verifikasi terhadaprancangan dPa-skPd bersama-samadengan kepala skPd paling lambat limabelas hari kerja terhitung sejak ditetap-kannya peraturan kepala daerah ten-tang penjabaran aPbd.

4) berdasarkan hasil verifikasi tersebut,

PPkd mengesahkan rancangan dPa-skPd dengan persetujuan sekretarisdaerah.

5) dPa-skPd yang telah disahkandisam paikan kepada kepala skPd, sa -tuan kerja pengawasan daerah dan bPkpaling lama tujuh hari sejak tanggal di -sahkan.

6) dPa-skPd yang telah disahkan digu-nakan sebagai dasar pelaksanaananggaran oleh kepala skPd.

surat Penyediaan dana(sPd)

Penyediaan dana yang dimaksud yakni

dana yang akan dipergunakan untuk mem-

biayai belanja dari pemerintah. Pelaksana

penyediaan dana dalam penatausahaan be-

lanja adalah pengguna anggaran, kuasa

pengguna anggaran, kuasa bendahara

umum daerah, dan PPKD. Adapun kegiatan

untuk penyediaan dana tersebut adalah se-

bagai berikut:

a. PPkd menyerahkan dokumen ang ga -ran kas pemerintah daerah dan dPa-skPd kepada kuasa bud

b. berdasarkan dua dokumen tersebut,kuasa bud menyiapkan sPd

c. kuasa bud menyerahkan sPd kepadaPPkd

d. PPkd mengotorisasi sPd dan me -nyerahkan sPd kepada penggunaanggaran kuasa pengguna anggaran.

bagan PeLaksanaan Penyediaan dana berdasarkan bagan aLir sikLusPengeLoLaan keuangan daerah tahun 2006 sebagai berikut:

anggarankas Pemda

dPa-skPd sPdranCangan sPd

surat Permintaan Pembayaran (sPP)

Surat permintaan pembayaran (yang se-

lanjutnya disingkat SPP) merupakan doku-

men yang diterbitkan oleh pejabat yang

ber tanggung jawab atas pelaksanaan ke -

giatan/bendahara pengeluaran untuk me -

ngajukan permintaan pembayaran. SPP

ter bagi atas empat bagian tergantung ke-

butuhannya yakni Uang Persediaan (UP),

Tambah Uang (TU), Ganti Uang (GU), dan

Langsung (LS). Jika dokumen-dokumen

yang dibutuhkan dalam masing-masing SPP

lengkap, BUD akan menerbitkan Surat Pe -

rintah Membayar (SPM). Sebaliknya, jika

dokumen-dokumen tersebut tidak lengkap,

maka BUD tidak akan menerbitkan SPM.

1. surat Permintaan Pembayaran uang

Persediaan (sPP-uP)Uang persediaan merupakan sejumlah

uang tunai yang disediakan untuk satuan

kerja dalam melaksanakan kegiatan opera-

sional sehari-hari. SPP-UP ialah dokumen

yang diajukan oleh bendahara pengeluaran

untuk permintaan pengganti uang perse -

diaan yang tidak dapat dilakukan dengan

pembayaran langsung. Pengajuan SPP-UP

dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran,

PPK-SKPD, dan pengguna anggaran/kuasa

pengguna anggaran. SPP-UP diajukan pa -

ling tinggi sebesar jumlah pagu UP untuk

setiap SKPD yang tercantum dalam APBD.

SPP-UP diajukan dilakukan sekali dalam

setahun, dalam jumlah global meliputi SPP-

1 berupa surat pengantar SPP-UP, SPP-2 be -

rupa ringkasan SPP-UP dan SPP-3 berupa

rincian rencana penggunaan dana tanpa

membebani kode rekening anggaran be-

lanja, yang dilampiri dengan:

a. salinan sPd;b. surat pernyataan untuk ditanda ta -ngani oleh Pengguna anggaran yangme nyatakan bahwa uang yang dimintatidak dipergunakan untuk keperluan se-lain uang perse diaan.

2. surat Permintaan Pembayaran tam-bah uang (sPP-tu)

SPP-TU merupakan dokumen yang dia-

jukan oleh bendahara pengeluaran untuk

permintaan tambahan uang persediaan

guna melaksanakan kegiatan SKPD yang

mendesak dan tidak dapat digunakan untuk

pembayaran langsung dan uang persedi-

aan. Pelaksana pengajuan SPP-TU terdiri

atas bendahara pengeluaran, PPK-SKPD,

dan pengguna anggaran/kuasa pengguna

anggaran.

Dokumen dalam pengajuan SPP-TU meli -

pu ti SPP-1 berupa surat pengantar SPP-TU,

SPP-2 berupa ringkasan pengajuan dana se-

belumnya dan SPP-3 berupa rincian rencana

penggunaan dana TU dengan mencantum -

kan nama dan kode kegiatan beserta nilai

nominal rincian obyek belanja yang dia-

jukan.

Lampiran kelengkapan dokumen sPP-tu, meliputi:

a. Salinan SPD;

b. Rincian realisasi belanja per kegiatan

untuk Kelompok Belanja Langsung, atau rin-

cian realisasi belanja untuk Kelompok Be-

lanja Tidak Langsung selain gaji dan tun -

jangan keadaan terakhir;

Liputan Utama 8

c. Surat keterangan yang memuat penje-

lasan keperluan pengisian tambahan uang

persediaan;

d. Surat pernyataan untuk ditandatangani

oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran yang menyatakan bahwa uang

yang diminta tidak dapat dibayarkan me -

lalui mekanisme penerbitan SPP-LS;

e. Surat permohonan untuk ditandatan-

gani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran ditujukan kepada PPKD selaku

BUD, apabila pengajuan TU nilainya di atas

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

atau penggunaannya diperkirakan melebihi

30 (tiga puluh) hari yang dilengkapi dengan

jadwal pelaksanaan kegiatan berkenaan;

f. Rincian Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan

yang hendak dilaksanakan oleh PPTK.

3. surat Permintaan Pembayaran gantiuang (sPP-gu)

SPP-GU merupakan dokumen yang diter-

bitkan oleh pejabat yang bertanggung ja -

wab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara

pengeluaran untuk mengajukan perminta -

an pembayaran ganti uang perse dia an yang

dananya dipergunakan untuk mengganti

uang persediaan yang telah dibelanjakan.

Pelaksana pengajuan SPP-GU terdiri atas

ben dahara pengeluaran, PPK-SKPD, dan

peng guna anggaran/kuasa pengguna ang-

ga ran.

Pengajuan SPP-GU meliputi dokumen

SPP-1 berupa surat pengantar SPP-GU, SPP-

2 berupa ringkasan pengajuan dana sebe -

lumnya dan SPP-3 berupa rincian penggu-

naan dana GU sebelumnya dengan men -

can tumkan nilai nominal rincian obyek be-

lanja beserta nama kegiatan untuk Ke lom-

pok Belanja Langsung atau rincian obyek

belanja tertentu pada Kelompok Belanja

Tidak Langsung.

Lampiran kelengkapan dokumen sPP-gu, meliputi :

a. Salinan SPD;

b. Surat pernyataan untuk ditandatangani

oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran yang menyatakan bahwa uang

yang diminta tidak dipergunakan untuk

keperluan selain uang persediaan;

c. Rincian realisasi belanja per kegiatan

untuk Kelompok Belanja Langsung, atau rin-

cian realisasi belanja untuk Kelompok Be-

lanja Tidak Langsung selain gaji dan tun -

ja ngan keadaan terakhir;

d. Rekapitulasi pemungutan dan penye -

to ran pajak disertai dengan bukti setoran

pa jak (SSP);

e. Rekap bukti per rincian obyek belanja

atas penggunaan uang persediaan berkena -

an disertai dengan kelengkapan bukti tran -

saksi yang sah, yang disusun secara urut;

4. surat Permintaan Pembayaran Lang-sung (sPP-Ls)

SPP-LS merupakan dokumen yang diter-

bitkan oleh pejabat yang bertanggung ja -

wab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara

pengeluaran untuk mengajukan perminta -

an pembayaran langsung kepada pihak ke -

tiga dengan jumlah tagihan yang telah dite -

tapkan. SPP-LS dapat dikelompokkan men-

jadi 4, meliputi :

a. SPP-LS Gaji dan Tunjangan

b. SPP-LS Non Gaji dan Tunjangan

c. SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa

d. SPP-LS Belanja SKPKD

Pengajuan sPP-Ls dilakukan dalamrangka pembayaran, meliputi :a. SPP-LS Gaji dan Tunjangan, untuk pemba-

yaran kepada pihak yang berhak atas gaji/

tunjangan atau dengan sebutan lainnya

sesuai peraturan perundang-undangan me -

lalui Bendahara Pengeluaran seperti gaji in -

duk, gaji susulan, gaji terusan, uang duka

wa fat/tewas dan pembayaran gaji/tunja -

ngan lainnya.

b. SPP-LS Non Gaji dan Tunjangan, untuk

pem bayaran kepada pihak yang berhak se-

lain gaji dan tunjangan, meliputi :

1) Kelompok belanja tidak langsung be -

rupa tambahan penghasilan berdasarkan

be ban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, ke-

langkaan profesi, tempat bertugas, uang

ma kan (uang lauk pauk) dan tambahan

peng hasilan lainnya berdasarkan pertim-

bangan obyektif.

2) Kelompok belanja langsung berupa ho -

norarium dan pengeluaran belanja pega wai

lainnya untuk nilai di atas Rp15.000.000,-.

c. SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa, untuk

pembayaran kepada pihak ketiga atau re ka -

nan/penyedia barang dan jasa atas pe lak -

sanaan pengadaan barang/jasa berda sar -

kan kontrak kerja atau dengan sebutan lain-

nya sesuai peraturan perundang-undangan.

d. SPP-LS Belanja SKPKD, untuk pembayaran

kepada pihak ketiga atas beban Belanja

Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan So -

sial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja

Tak Terduga serta Pengeluaran Pembiayaan

yang tercantum dalam DPA-PPKD.

Pembayaran kepada pihak ketiga ataurekanan/penyedia barang dan jasa ataspelaksanaan pengadaan barang/jasa di-lakukan untuk keperluan :

a. Pelaksanaan kegiatan non fisik atau pe -

kerjaan fisik oleh pihak ketiga/rekanan ber -

dasarkan naskah kerja sama atau kontrak

kerja atau surat perintah kerja atau dengan

sebutan lainnya;

b. Pembelian barang/jasa yang nilainya di

atas Rp15.000.000,00 (lima belas juta ru-

piah) pada 1 (satu) penyedia barang/jasa

ber dasarkan kontrak kerja atau surat perin-

tah kerja atau dengan sebutan lainnya; dan

c. Pembelian barang dan atau bahan un -

tuk pekerjaan yang dilaksanakan sen diri/

swakelola pada penyedia barang/bahan

yang berbadan hukum yang nilainya di atas

Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada

1 (satu) penyedia barang/bahan berdasar -

kan kontrak kerja atau surat perintah kerja

atau dengan sebutan lainnya.

Dapat dikecualikan dari ketentuan seba-

gaimana dimaksud pada Pembayaran ke -

pada pihak ketiga atau rekanan/penyedia

barang dan jasa adalah bentuk pembayaran

tertentu yang nilainya kecil dan atau dalam

pelaksanaannya belum dapat dilakukan me -

lalui mekanisme SPP-LS, meliputi pemba-

yaran :

a. Tagihan atas pembelian barang/jasa se-

cara berlangganan seperti penggunaan

daya/jasa listrik, telpon atau jasa telekomu-

nikasi lainnya, air, bahan bakar minyak un -

tuk operasional kendaraan sehari-hari dan

tagihan sejenis lainnya;

b. Pengadaan tanah untuk kepentingan

umum dalam jumlah dan nilai tertentu atau

menurut keadaan tertentu yang tidak me -

mungkinkan dilaksanakan melalui me ka nis -

me SPP-LS.

Dapat dikecualikan dari ketentuan seba-

gaimana dimaksud pada SPP-LS Pengadaan

Barang dan Jasa, untuk pembayaran kepada

pihak ketiga atau rekanan/penyedia barang

dan jasa atas pelaksanaan pengadaan ba -

rang/jasa berdasarkan kontrak kerja atau

dengan sebutan lainnya sesuai peraturan

perundang-undangan adalah untuk kode

rekening belanja bantuan sosial kepada or-

ganisasi kemasyarakatan yang nilainya di

bawah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

atau bantuan sosial kepada masyarakat per-

orangan.

Pengajuan sPP-Ls dilampiri dengankelengkapan dokumen sah berdasarkanketentuan yang berlaku, meliputi:

a. sPP-Ls gaji & tunjangan, antara lain:1) Daftar gaji berdasarkan perhitungan se -

suai Surat Keputusan Kepegawaian dan

atau dokumen terkait lainnya yang diterbit -

kan oleh pejabat berwenang, dalam rang ka

pembayaran gaji induk, gaji susulan, keku-

rangan gaji, gaji terusan, uang duka wa -

fat/tewas dan pembayaran lainnya ter kait

gaji dan tunjangan.

2) Surat Keputusan Kepegawaian meliputi

SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat, SK

Jabatan, Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji

Berkala, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat

Pernyataan Masih Menduduki Jabatan yang

diterbitkan setiap awal tahun anggaran, Su -

rat Pernyataan Melaksanakan Tugas, dan

Surat Keputusan Kepegawaian lainnya.

3) Daftar Keluarga (KP4).

4) Fotokopi Surat Nikah.

5) Fotokopi Akte Kelahiran.

6) Surat Keterangan Pemberhentian Pemba-

yaran (SKPP) Gaji.

7) Daftar Potongan Sewa Rumah Dinas.

8) Surat Keterangan Masih Sekolah/Kuliah.

9) Surat Pindah.

10) Surat Kematian.

11) Surat pernyataan Bendahara Penge -

luaran diketahui Pengguna Anggaran yang

menyatakan bahwa angka yang tercantum

dalam gaji adalah berdasarkan perhitungan

atas dokumen kepegawaian sesuai keten-

tuan gaji yang berlaku.

12) Dokumen terkait lainnya sesuai peratu-

ran perundang-undangan mengenai peng-

hasilan pimpinan dan anggota DPRD serta

gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati.

b. sPP-Ls Pengadaan barang dan jasa,antara lain :1) Salinan surat rekomendasi dari SKPD tek-

nis terkait.

2) SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh)

yang telah ditandatangani wajib pajak dan

wajib pungut.

3) Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara

pengguna anggaran/kuasa pengguna ang -

garan dengan pihak ketiga serta mencan-

tumkan nomor rekening bank pihak ketiga.

4) Berita acara penyelesaian pekerjaan.

5) Berita acara serah terima barang dan jasa;

6) Berita acara pembayaran;

7) Kwitansi bermaterai, nota/faktur yang di-

tandatangani pihak ketiga dan PPTK sertai

disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa

pengguna anggaran;

8) Surat jaminan bank atau yang dipersa -

makan yang dikeluarkan oleh bank atau

lem baga keuangan non bank;

9) Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk

kontrak-kontrak yang dananya sebagian

atau seluruhnya bersumber dari penerusan

pinjaman/hibah luar negeri;

10) Berita acara pemeriksaan yang ditan-

datangani oleh pihak ketiga/rekanan serta

unsur panitia pemeriksaan barang berikut

lampiran daftar barang yang diperiksa;

11) Surat angkutan atau konosemen apabila

pengadaan barang dilaksanakan di luar

wilayah kerja;

12) Surat pemberitahuan potongan denda

keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila

pekerjaan mengalami keterlambatan;

13) Foto/buku/dokumentasi tingkat kema-

juan/ penyelesaian pekerjaan;

14) Potongan jamsostek (potongan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku/surat pem-

beritahuan jamsostek); dan

15) Khusus untuk pekerjaan konsultan yang

perhitungan harganya menggunakan biaya

personil (billing rate), berita acara prestasi

kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti

kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pen-

tahapan waktu pekerjaan dan bukti penye-

waan/pembelian alat penunjang serta bukti

pengeluaran lainnya berdasarkan rincian

dalam surat penawaran.

16) Dalam hal pengadaan Belanja Modal

Tanah dilakukan melalui mekanisme LS, di

samping dokumen-dokumen yang terkait

seperti tersebut di atas, juga dilengkapi de -

ngan dokumen-dokumen lain yakni Berita

acara rapat panitia, Surat Penawaran Harga,

Berita Acara Negosiasi, Berita Acara Kesepa-

katan Harga Ganti Rugi (Belanja Modal Ta -

nah Massal, Daftar Nominatif (Belanja Modal

Tanah Massal), Telaahan Staf/Laporan Pani-

tia, Nomor Rekening Bank Pemilik Tanah.

c. sPP-Ls non gaji dan tunjangan, an-tara lain :1) Daftar perhitungan pembayaran dileng -

kapi dengan daftar rekapitulasi kehadiran

untuk pembayaran tambahan penghasilan.

2) SSP PPh Pasal 21 yang telah ditanda t a -

nga ni bendahara pengeluaran.

Liputan Utama9

3) Surat Keputusan Pejabat yang berwe-

nang.

4) dokumen lain yang dipersyaratkan menu-

rut ketentuan yang berlaku.

d. sPP-Ls belanja skPkd, antara lain :1). Salinan surat rekomendasi dari SKPD tek-

nis terkait.

2). Proposal/permohonan yang disetujui

oleh Bupati/Wakil Bupati.

3). Photocopy buku tabungan atau rekening

giro.

4). Kwitansi bermeterai Rp6000,-.

5). Surat Keputusan Pejabat Yang Berwe-

nang.

6). Dokumen lain yang dipersyaratkan me -

nu rut ketentuan yang berlaku.

surat Perintah membayar(sPm)

Substansi SPM adalah dokumen yang di-

gunakan untuk diterbitkan oleh pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk

menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran

DPA-SKPD. PPK-SKPD mewakili pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran me -

ne rima SPP-UP/GU/TU/LS yang diajukan

oleh bendahara untuk meneliti kelengka-

pan dokumen SPP tersebut. Selanjutnya,

pejabat penatausahaan keuangan SKPD

men catat SPP-UP/GU/TU/LS yang diterima

ke dalam register SPP-UP/GU/TU/LS sebagai

alat pengendali. Pengguna anggaran/kuasa

pengguna anggaran dapat menerbitkan

SPM jika kelengkapan dokumen SPP-UP/ -

GU/TU/LS dinyatakan lengkap dan sah. Se-

baliknya, jika kelengkapan dokumen SPP-

UP/ GU/TU/LS tidak lengkap dan atau tidak

sah maka pengguna anggaran/kuasa peng-

guna anggaran menolak untuk menerbit -

kan SPM tersebut dan mengembalikan SPP-

UP/GU/TU/LS kepada bendahara pengelu-

aran untuk dilengkapi dan diperbaiki paling

lambat satu hari kerja terhitung sejak dite -

rimanya pengajuan.

SPP-UP/GU/TU/LS yang dinyatakan sah,

se lanjutnya pengguna anggaran/kuasa

peng guna anggaran menerbitkan SPM-

UP/GU/TU/LS yang dilakukan paling lambat

dua hari kerja terhitung sejak diterimanya

pengajuan SPP tersebut. SPM-UP/GU/TU/LS

yang telah diterbitkan oleh PPK-SKPD di-

catat ke dalam register penerbitan SPM.

Penerbitan surat PerintahPenCairan dana (sP2d)

SP2D merupakan dokumen yang digu-

nakan sebagai dasar pencairan dana yang

diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Dalam hal ini, kuasa BUD meneliti kelengka-

pan dokumen SPM yang diajukan agar pen-

geluaran yang tertera dalam SPM tersebut

tidak melampaui pagu dan sesuai dengan

peraturan perundang undangan yang telah

ditetapkan.

Lampiran penerbitan SP2D yang diper-

lukan berbeda untuk masing-masing kebu-

tuhan. Dalam penerbitan SP2D-UP di per lu-

kan surat pernyataan tanggung jawab dari

pengguna anggaran/kuasa pengguna ang -

garan sebagai kelengkapan dari dokumen

SPM-UP. Untuk penerbitan SP2D-GU diper-

lukan surat pernyataan tanggung jawab

dari pengguna angaran/kuasa pengguna

anggaran, surat pengesahan pertanggung-

jawaban bendahara pengeluaran periode

sebelumnya, ringkasan pengeluaran per rin-

cian objek yang disertai bukti-bukti penge -

luaran yang sah dan lengkap, serta adanya

bukti atas penyetoran PPN/PPh sebagai ke-

lengkapan dokumen dari SPM-GU.

Sementara itu, untuk kelengkapan doku-

men SPM-TU dari penerbitan SP2D-TU cu -

kup tersedianya surat penyataan tanggung

ja wab dari pengguna anggaran/kuasa

peng guna angaran. Sebagai kelengkapan

doku men SPM-LS untuk penerbitan SP2D-

LS di perlukan surat pernyataan tangggung

ja wab dari pengguna anggaran/kuasa

peng guna anggaran dan tersedianya bukti-

bukti pengeluaran yang sah dan lengkap

sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan.

Apabila dokumen SPM-UP/GU/TU/LS su -

dah lengkap, sah, dan sesuai pagu ang ga -

ran, maka kuasa BUD dapat menerbitkan

SP2D-UP/GU/TU/LS sebagai dokumen pen-

cairan dana bagi pengguna anggaran/kuasa

pengguna anggaran. Namun sebaliknya,

kuasa BUD bisa menolak penerbitan SP2D-

UP/GU/TU/LS apabila kelengkapan doku-

men SPM-UP/GU/TU/LS tersebut belum

leng kap/tidak sah dan/atau pengeluaran

yang diajukan melebihi pagu anggaran dan

selanjutnya mengembalikan SPM-UP/GU/ -

TU/LS tersebut kepada pengguna anggaran

atau kuasa pengguna anggaran untuk se -

gera dilengkapi dan diperbaiki.

Dalam penerbitan SP2D-UP/GU/TU/LS,

kuasa BUD dapat menerbitkannya dalam

waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhi-

tung sejak diterimanya pengajuan SPM-

UP/GU/TU/LS yang dinyatakan lengkap, sah

dan sesuai pagu anggaran. Sementara itu,

dalam penolakan penerbitan SP2D-UP/GU/ -

TU/LS, kuasa BUD memberikan waktu pa -

ling lama satu hari kerja terhitung sejak

diterimanya pengajuan SPM-UP/GU/TU/LS

yang dinyatakan tidak lengkap, sah dan

tidak sesuai pagu anggaran.

Proses penandatanganan SP2D-UP/GU/ -

TU/ LS dilakukan oleh kuasa BUD, apabila

berhalangan maka yang bersangkutan da -

pat menunjuk pejabat yang diberi wewe-

nang untuk menandatangani SP2D ter se-

but. SP2D yang telah diterbitkan untuk

ke perluan uang persediaan/tambahan uang

persediaan diserahkan kuasa BUD kepada

pengguna anggaran atau kuasa pengguna

anggaran, sedangkan SP2D yang diterbit -

kan untuk keperluan pembayaran langsung

diserahkan pada pihak ketiga.

PertanggungjaWabankeuangan aPbd

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) APBD

adalah dokumen yang disusun berdasarkan

hasil dari proses akuntansi yang wajib dilak-

sanakan oleh setiap pengguna anggaran,

kuasa pengguna dan pengelola BUD. Sesuai

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) PP

Nomor 24 Tahun 2005, laporan pokok akun-

tansi pemerintah daerah terdiri atas laporan

skema PertanggungjaWaban keuangan aPbd

Liputan Utama 10

realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas,

dan catatan atas laporan keuangan. Lapo-

ran-laporan tersebut dimaksudkan untuk

meningkatkan fungsi informasi keuangan

dan aspek akuntabilitas.

SPJ dapat dibagi dalam dua bentuk sesuai

dengan peruntukannya, yakni SPJ untuk

uang persediaan (UP), tambahan uang (TU),

ganti uang (GU) dan SPJ langsung (LS). SPJ-

LS dipisah penyusunan laporannya karena

diperuntukkan ke pihak ketiga. Sedangkan

SPJ-UP/TU/GU diperuntukkan ke intern pe-

merintah.

sPj-uP/tu/guProses pertanggungjawaban keuangan

dalam APBD dimulai dengan pengajuan

SPP kepada bendahara pengeluaran hingga

pe nerbitan pencairan dana oleh bank dae -

rah. Bendahara pengeluaran mencatat bukti

pembayaran ke dalam pembukuan SPJ yang

akan diserahkan kepada PPK-SKPD. Kemu-

dian pengajuan tersebut diserahkan kepada

PPK-SKPD untuk diverifikasi dokumen-do -

kumennya.

Proses verifikasi akan mengha silkan pe -

nerbitan SPM jika persyaratannya telah di -

lengkapi dan dicatat dalam register pe ne ri-

maan SPJ. Jika persyaratannya tidak leng -

kap, akan diterbitkan surat penolakan SPJ

dan dicatat dalam register penolakan SPJ.

SPJ pengeluaran diserahkan kepada Pejabat

Pengguna Anggaran (PPA) untuk me laku -

kan pengesahan SPJ dan dicatat dalam re -

gister pengesahan SPJ.

Dalam hal ini, do ku - men SPJ berupa buku

kas umum, ring kasan pengeluaran, perin-

cian obyek disertai bukti-bukti yang sah,

bukti atas penyetoran PPN/ PPH dan register

penutupan kas. Pe nge sahan tersebut men-

jadi dasar Kuasa BUD un tuk menerbitkan

SP2D yang se lan jut nya penggunaannya di-

lakukan untuk mencair kan dana ke bank

daerah. Dana yang dicairkan akan dipergu-

nakan oleh pengguna anggaran untuk ke -

giatannya. Jika persya ra tan dalam SP2D

ti dak lengkap, akan diterbitkan surat pe no-

lakan yang dicatat dalam register penolakan

SPJ. Nota debet yang dikeluarkan oleh bank

akan diserahkan ke pada bendahara pe -

ngeluaran untuk dicatat kembali dalam re -

gister SPJ.

sPj-LsProses pertanggungjawaban keuangan

dalam APBD dimulai dengan laporan dari

PPTK atas kegiatannya dan melaporkan ke

bendahara pengeluaran untuk pengajuan

SPP. Bendahara pengeluaran mencatat buk -

ti pembayaran ke dalam pembukuan SPJ

yang akan diserahkan kepada PPK-SKPD.

Kemudian pengajuan tersebut diserahkan

kepada PPK-SKPD untuk diverifikasi doku-

men-do kumennya.

Proses verifikasi tersebut akan mengha sil -

kan penerbitan SPM jika persya ratannya

telah dilengkapi dan dicatat dalam register

penerimaan SPJ. Jika persyaratannya tidak

lengkap, akan diterbitkan surat penolakan

SPJ dan dicatat dalam register penolakan

SPJ. SPJ pengeluaran diserahkan kepada Pe-

jabat Pengguna Anggaran (PPA) untuk m e -

la kukan pengesahan SPJ dan dicatat dalam

register pengesahan SPJ.

Dalam hal ini, do kumen SPJ berupa buku

kas umum, ring kasan pengeluaran, perin-

cian obyek disertai bukti-bukti yang sah,

bukti atas penyetoran PPN/PPH dan register

penutupan kas. Pe ngesahan tersebut men-

jadi dasar Kuasa BUD untuk menerbitkan

SP2D yang selanjutnya penggunaannya di-

lakukan untuk mencairkan dana ke bank

daerah. Dana yang cair tersebut digunakan

untuk melakukan pembayaran atas penag-

ihan dari pihak ketiga. Bukti pencairan dan

laporan keuangan dari pihak ketiga untuk

dicatat ke dalam register SPJ.

Selanjutnya, masing-masing SKPD me -

nyerahkan SPJ tersebut kepada kepala dae -

rah melalui Sekda. Menurut UU Nomor 17

Ta hun 2003 Pasal 31 ayat (1) dan (2) tentang

laporan tersebut diserahkan kepada kepala

daerah melalui sekretaris daerah.

Kemudian kepala daerah menyampaikan

rancangan peraturan daerah tentang per -

tang gungja waban pelaksanaan APBD ke -

pada DPRD berupa laporan keuangan yang

telah di pe riksa oleh Badan Pemeriksa Ke -

uangan, selambat-lambatnya enam bulan

se telah ta hun anggaran berakhir.

Laporan keuang an tersebut meliputi La-

poran Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus

Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan,

yang dilampiri dengan laporan perusahaan

daerah.

= SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) : PerangkatDaerah pada Pemda selaku pengguna anggaran dan penggunabarang.=SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah):Perangkat Daerah pada Pemda selaku pengguna anggaranatau pengguna barang yang melaksanakan keuangan daerah.=PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah): SatuanKerja Keuangan Daerah yang disebut sebagai Kepala SKPKD.Tugasnya melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak se-bagai bendahara umum daerah.=BUD (Bendahara Umum Daerah): PPKD yang bertindakdalam kapasistas BUD.=PPK-SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD):Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan padaSKPD.=PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan): Pejabatpada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapakegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.=RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah): Dokumen Perencanaan untuk periode 5 tahun.=RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah): Dokumenperencanaan daerah untuk periode 1 tahun.=TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah): Tim yangdibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin olehSekda yang mempunyai tugas menyiapkan serta melak-sanakan kebijakan kepala daerah dalam penyusunan APBDyang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD,dan Pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.=KUA (Kebijakan Umum APBD): Dokumen yang memuatKebiajakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan sertaasumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun.=PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara):Rancangan program proritas dan patokan batas maksimalanggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap programsebagai acuan penyusunan RKA-SKPD sebeleum disepakatidengan DPRD.=RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran SKPD): Doku-men perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pen-dapatan, rencana belanja program, dan kegiatan SKPD sertarencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.=DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaram SKPD):Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaanyang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran olehpengguna anggaran.=DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran SKPD): Dokumen yang memuat perubahan penda-

patan belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasarpelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.=SPD (Surat Penyediaan Dana): Dokumen yang me -nyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan se-bagai dasar penerbitan SPP.=SPP (Surat Permintaan Pembayaran): Dokumen yangditerbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelak-sanaan kegiatan / bendahara pengeluaran untuk mengajukanpermintaan pembayaran.=SPP-UP (SPP Uang Persediaan): Dokumen yang diajukanoleh bendahara pengeluaran untuk permintaan penggati uangpersediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaranlangsung.=SPP-TU (SPP Tambahan Uang Persediaan): Dokumenyang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaantambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPDyang mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaranlangsung dan uang persediaan.=SPP-LS (SPP Langsung): Dokumen yang diajukan olehbendahara pengluaran untuk permintaan pembayaran lang-sung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerjaatau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji denganjumlah penerima peruntukan dan waktu pembayaran tertentuyang dokumennya disiapkan oleh PPTK.=SPM (Surat Perintah Membayar): Dokumen yang digu-nakan atau diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa peng-guna anggaran untuk penerbitan SP2D atas bebanpengeluaran DPA-SKPD.=SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana): Dokumen yangdigunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan olehBUD berdasarkan SPM.=SPMGU (Surat Perintah Membayar Ganti Uang Perse-diaan): Dokumen yang diterbitkan oleh penggunaanggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2Datas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergu-nakan untuk menggati uang persediaan yang telah dibelan-jakan.=SPM-TU (Surat Perintah Membayar Tambahan UangPersediaan): Dokumen yang diterbitkan oleh penggunaanggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2Datas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananyamelebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telahditetapkan sesuai dengan ketentuan.=SPM-LS (Surat Perintah Membayar Langsung): Doku-men yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa peng-guna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban

pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.=BLUD (Badan Layanan Umum Daerah): SKPD/unit kerjapada SKPD dilingkungan Pemda yang dibentuk untuk mem-berikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaanbarang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencarikeuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkanpada prinsip efisiensi dan produktivitas.=RKA-PPKD (Rencana Kerja dan Anggaran PPKD): Ren-cana Kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagiankeuangan selaku bendahara umum daerah.=Hibah: Pemberian uang, barang atau jasa dari Pemdakepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusa-haan daerah, masyarakat dan organisasi kemsyarakatan yangspesifik sudah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajibdan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yangbertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemda.=Bantuan Sosial : adalah pemberian bantuan berupa uangatau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, kelu-arga, kelompok, dan masyarakat yang sifatnya tidak terusmenerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi darikemungkinan terjadinya resiko sosial.=NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah): Naskah per-janjian hibah yang bersumber dari anggaran pendapatan danbelanja daerah antara pemerintah daerah dengan penerimahibah.=Organiasasi Kemasyarakatan : Organisasi yang di ben-tuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesiasecara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi,agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangkamencapai tujuan nasional dalam wadah NKRI yangberdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahanyang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perun-dang-undangan.=TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan)

DAFTAR SINGKATAN1. INSTANSIBank Kasda : Bank Kas DaerahBPK : Badan Pemeriksa KeuanganBUD : Bendahara Umum DaerahDPRD : Dewan perwakilan Rakyat DaerahKDH : Kepala DaerahPPKD : Pejabat Pengelila Keuangan DaerahPA : Pengguna AnggaranPNS Daerah : Pegawai Negeri Sipil Daerah

PPK : Pejabat Penatausahaan KeuanganPPTK : Panitia Pelaksana Teknis KegiatanSEKDA : Sekretaris DaerahSKPD : Satuan Kerja Perangkat DaerahSKPKD : Satuan Kerja Pengelola Keuangan

DaerahTAPD : Tim Anggaran Pemerintah Daerah

2. DOKUMENBKU : Buku Kas UmumCALK : Catatan Atas Laporan KeuanganDIPA : Daftar Isian Pelaksanaan AnggaranDPA SKPD : Dokumen Pelaksana Anggaran SKPDDPPA SKPD : Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Anggaran SKPDKUA : Kebijakan Umum APBDLK : Laporan KeuanganLAK : Laporan Arus KasLRA : Laporan Realisasi AnggaranPerda : Peraturan DaerahPer KDH : Peraturan Kepala DaerahPPA : Prioritas dan Plafon AnggaranPPAS : Prioritas dan Plafon Anggaran

SementaraRaperda : Rancangan Peraturan DaerahRaper KDH : Rancangan Peraturan Kepala DaerahRKA SKPD : Rencana Kerja dan AnggaranRKPD : Rencana Kerja Pemerintah DaerahSE : Surat EdaranSK : Surat KeputusanSPD : Surat Penyediaan DanaSPJ : Surat Pertanggungjawaban SKP Daerah : Surat Ketetapan Pajak DaerahSKR : Surat Ketetapan RetribusiSPM : Surat Perintah MembayarSTS : Surat Tanda SetoranSPP GU : Surat Permintaan Pembayaran

Ganti Uang PersediaanSPP LS : Surat Permintaan Pembayaran

LangsungSPP TU : Surat Permintaan Pembayaran

Tambahan Uang PersediaanSPP UP : Surat Permintaan Pembayaran

Uang PersediaanSPPD : Surat Perintah Perjalanan DinasSP2D : Surat Perintah Pencairan Dana

DAFTAR ISTILAH DAN PENGERTIANNYA DALAM PENYUSUNAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

*Sumber:

Liputan Utama11

daLam laporan Badan Pemeriksa Ke -

uang an (BPK) RI atas Kepatuhan terhadap

peraturan Perundang-undangan dalam ke -

rangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pe-

merintah Kota Bogor Tahun Anggaran (TA)

2009, dipaparkan pokok-pokok temuan ke -

tidakpatuhan terhadap peraturan pe r un -

dang-undangan dalam pelaporan ke uang -

an yang ditemukan BPK yang semuanya

per nah disajikan Bogor + pada Edisi 12 yang

terbit pada bulan Agustus 2011.

Dalam data BPK 2010 yang diterima

Bogor +. Pada Edisi kali ini, ada beberapa

yang memang telah diselesaikan dengan

baik, berupa surat teguran dan juga dengan

bukti surat Tanda Setoran (STS). Pokok-

pokok temuan dalam TA 2009 itu adalah se-

bagai berikut berikut :

1. Piutang Pajak Restoran Sebesar Rp344.

289.783,80 Berpotensi Tidak Tertagih;

2. PT. Bogor Internusa Plaza Belum Mem -

bayar Kewajiban Kontribusi Sebesar

Rp612.000.000,00, Belum Menye rahkan 1

(Satu) Unit Arm Roll Truck Dan 3 (Tiga) Unit

Kontainer dan Belum Membayar PBB Atas

Obyek Kerja Sama yang Dikuasainya Sebe-

sar Rp2.265.926.236,00;

3. Pemerintah Kota Bogor Belum Mene -

rima Kontribusi dari Hasil Pengelolaan

Taman Ade Irma Suryani Suryani Tidak

Sesuai Dengan Ketentuan;

4. Realisasi 4 (Empat) Kegiatan Pada Bagian

Keuangan Sekretariat Daerah dan DPPKAD

Sebesar Rp19.650.266.360,00 Tidak Dileng -

kapi Dengan Bukti Pertanggungjawaban

yang Lengkap dan Sah;

5. Penerima Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial,

dan Bantuan Keuangan Belum Menyerah -

kan Laporan Pertanggungjawaban Peng-

gunaan Dana Sebesar

Rp56.177.180.995,00;

6. Pengadaan Obat Obatan Dinas Kese-

hatan Terlambat Sehingga Harus Dike-

nakan Denda Sebesar Rp8.283.000,00;

7. Dana Bergulir Sebesar Rp127.096.507,00

Tersimpan Dalam Rekening Pengelola dan

Tidak Digulirkan Lagi;

8. Kekurangan Volume Pekerjaan pada

Kegiatan Optimalisasi Terminal Bara nang -

siang (Luncuran) dan Kegiatan Re vital isasi

Mesjid Raya Bogor (Lanjutan) Sebesar

Rp84.521.511,94;

9. Kekurangan Volume Pekerjaan Atas 9

(Sembilan) Ruas Jalan Dinas Binamarga

dan Pengairan dan 6 (Enam) Ruas Jalan

Lingkungan Dinas Ciptakarya dan Tata

Ruang Sebesar Rp106.639.738,30;


(Empat) Kegiatan Pengelolaan Sumber

Daya Air dan Irigasi Dinas Bina Marga Dan

Pengairan dan 2 (Dua) Kegiatan Pemban-

gunan Talud/Keermer Dinas Cipta Karya

dan Tata Ruang Sebesar Rp103.244.715,80;

11. Kekurangan Volume Pekerjaan pada

Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih

Non PDAM Kelurahan Margajaya Sebesar

Rp8.461.683,20;

12. Tindak Lanjut Pemerintah Kota Bogor

atas Hasil Pemeriksaan BPK Belum Optimal.

Pada edisi 12 terkait tabloid bogor +(agustus 2011) yang memuat tentangtemuan bPk ri, reporter bogor+ pernahmelakukan konfirmasi terkait temuanbkP tahun 2009 yaitu perihal :

1. Pt bogor internusa Plaza belummembayar kewajiban kontribusi sebe-sar rp612.000.000,00, belum menyer-ahkan 1 (satu) unit arm roll truck dan 3(tiga) unit kontainer dan belum mem-bayar Pbb atas obyek kerja sama yangdikuasainya sebesarrp2.265.926.236,00;

2. realisasi 4 (empat) kegiatan Padabagian keuangan sekretariat daerahdan dPPkad sebesar rp19.650.266. -360,00 tidak dilengkapi dengan buktiPertanggungjawaban yang Lengkapdan sah;

3. Penerima subsidi, hibah, bantuansosial, dan bantuan keuangan belummenyerahkan Laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan dana sebesarrp56.177.180.995,00;

4. dana bergulir sebesar rp127.096. -507,00 tersimpan dalam rekening Pen-gelola dan tidak digulirkan Lagi.

Bahkan dalam konfirmasi ini, Bogor + me -

ngirimkan surat awal, berupa permohonan

data yang ditujukan kepada Bambang Gu-

nawan, Sekretaris Daerah kota (Sekdakot)

Bogor dengan nomor surat : 038/RED/VII/

2011, tertanggal 18 Juli 20121, tetapi sam-

pai dengan edisi 12 diterbitkan belum ada

satupun jawaban yang diberikan oleh Pe-

merintah kota (pemkot), dalam hal ini ada -

lah Sekda.

Mengingat surat yang dilayangkan tidak

mendapat balasan, padahal dokumen yang

diminta adalah bersifat informasi publik,

yang tidak memerlukan persetujuan apa -

pun dari atasan manapun untuk dapat dibe -

rikan, kepada siapapun termasuk kami.

Bah kan dokumen yang kami minta tidak

ter - masuk informasi publik yang dikecua-

likan, bahkan, bukan informasi yang dapat

membahayakan Negara.

Karena tidak mendapatkan jawaban atas

surat yang dilayangkan oleh Jurnalis Bogor+,

maka kami mengirim kembali surat kedua

yang ditujukan kepada penerima yang sa -

ma, yaitu Bambang Gunawan selaku Sekda -

kot Bogor, yaitu surat bernomor : 073/Rep/

B+ /2011, tertanggal 25 Agustus 2011.

Dalam isi surat inipun kami meminta do -

ku men yang sama dengan di atas, hingga

tu lisan ini diturunkan masih belum ada ja -

wa ban balasan/ataupun itikad baik dari

Pem kot Bogor untuk merespon surat kiri-

man kami. Padahal pada laporan BPK 2010,

telah banyak yang dilakukan, entah kenapa

konfirmasi yang kami lakukan melalui surat

tidak ditanggapi…?

Adapun rincian permasalahannya yang

tertuang adalah sebagai berikut :

Pt bogor internusa PLaza beLummem ba yar keWajiban kontribusise besar rP 612. 000.000,00., beLum menyerahkan 1 (satu) unit armroLL truCk dan 3 (tiga) unit kon -tai ner, serta beLum membayar Pbbatas obyek kerjasama yang di kua -sai nya sebesar rP2.265.926.236,00.

Neraca Pemerintah Kota Bogor per 31 De -

sember 2009 menyajikan akun Aset Lain nya

-Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BOT) sebe-

sar Rp48.785.127.000,00.

Pemeriksaan lebih lanjut terhadap daftar

rincian Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pi -

hak Ketiga (BOT) pada Bidang Pengelolaan

Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pen-

gelolaan euangan dan Aset Daerah (DPPKA)

Kota Bogor, menunjukan antara lain, adanya

aset tanah Sertifikat Hak Pe ngelolaan (HPL)

Nomor 53, dengan sertifikat Nomor 10. 09. -

03.02.5.00053 tanggal 23 Mei 2003 seluas

12.015 m2 yang terletak di Kelurahan Ba -

bakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bo -

gor yang dikerjasamakan dengan PT Bogor

Internusa Plaza secara Build, Operate, and

Transfer (BOT).

Pemanfaatan tanah tersebut, didasarkan

adanya Perjanjian Kerjasama antara Peme -

rin tah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor

dengan PT Bogor Internusa Hotel tentang

TEMUAN BPK TERHADAP PEMKOT BOGOR TA 2009

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2009, 2008, 2007, 2006 DAN 2005

Ilustrasi. PT Bogor Internusa Plaza

bobroknyakeuanganPemkot bogor

bobroknyakeuanganPemkot bogor

Liputan Utama 12

Pembangunan serta Pengelolaan Bogor In-

ternusa Hotel Nomor 23/SPB/IV/83 tanggal

4 April 1983, yang kemudian telah diubah

(addendum) menjadi Perjanjian Kerjasama

antara Pemerintah Kota Bogor dengan PT

Bo gor Internusa Plaza tentang Pembangu -

nan Kembali/Renovasi dan Pengelolaan Ba -

ngunan Gedung Bogor Internusa Plaza (BIP)

Nomor511.21/Perj.01-Huk/2003 tanggal 19

Februari 2003, setelah sebelumnya me n -

dapatkan persetujuan Dewan Perwakilan

Rak yat Daerah (DPRD), berdasarkan Surat

Ke putusan Pimpinan Dewan Perwakilan

Rak yat Daerah Kota Bogor Nomor 110/Kep. -

Pimp.DPRD/2003 tanggal 11 Pebruari 2003

tentang Persetujuan DPRD terhadap Peru -

bahan (Addendum) Perjanjian Kerjasama

Pemerintah Kota Bogor dengan PT Bogor In-

ternusa Plaza.

Perjanjian Nomor 511.21/Perj.01-Huk/2003

diantaranya mengatur jangka waktu perjan-

jian, yaitu sesuai de ngan diberikannya HGB

baru selama 30 ta hun, sehingga jangka

wak tu perjanjian yang semula berakhir pa -

da 4 April 1983 menjadi berakhir pada 4

April 2033 dan mengatur adanya kewajiban

PT Bogor Internusa Plaza kepada Pemerin-

tah Kota Bogor selaku Pi hak Pertama seba-

gai pemilik tanah yang diperjanjikan, se ba-

gai mana tercantum da lam pasal 5 perjan-

jian kerjasama.

Atas permasalahan tersebut, Kepala DPP-

KAD menyatakan, bahwa atas kontribusi

dan PBB yang menjadi kewajiban PT BIP. Pe-

merintah Kota Bogor telah beberapa kali

melayangkan surat tagihan/teguran, namun

sampai saat ini belum ditindaklanjuti oleh

PT BIP. Begitu pula pembahasan atas status

BOT PT BIP, sudah beberapa kali dilaksana -

kan bersama pihak-pihak yang berkepenti -

ngan, namun tidak menemukan solusi.

Lang kah-langkah untuk menyelesaikan

permasalahan tersebut masih terus diupa -

ya kan. Seperti yang diberitakan pada edisi

12, BPK merekomendasikan Walikota Bogor

agar memerintahkan Sekretaris Daerah un -

tuk segera memberikan surat peringatan

ketiga yang menyatakan, supaya PT BIP me -

laksanakan kewajiban sesuai dengan per-

janjian dan apabila setelah diberikan surat

peringatan ketiga tersebut, PT BIP tetap ti -

dak memenuhi kewajibannya, Pemerintah

Kota Bogor selaku pemilik tanah yang men-

jadi obyek perjanjian, agar segera meninjau

ulang perjanjian kerjasama dengan PT BIP

tersebut. Pemkot menkonfirmasi kepada

Bogor + melalui surat bernomor 480/924,

pa da tanggal 29 Juli 2011 yang ditandada -

tangai PLT Dispenda, yaitu Drs.Arif Mustofa

Budiyanto, yang menyatakan bahwa Pem -

kot telah mengirim surat peringatan ke-III.

Hal ini persis dengan matrik pemantauan

tindak lanjut hasil pemeriksaan Atas LKPD

TA 2009 pemerintah Kota Bogor.

reaLisasi (emPat) kegiatan Pada ba -gian keuangan sekretariat dae -rah dan dPPkad se besar rP19. 650.- 266.360,00 tidak diLeng kaPi denganbukti Per tang gung ja Waban yangLengkaP dan sah

Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dan

DPPKAD masing masing mengadakan tiga

kegiatan dan satu kegiatan dengan total

nilai anggaran sebesar Rp20.541.360.000,00

dan telah terealisasi sebesar p20.475.266.

360,00 atau 99,68% dari nilai anggaran de -

ngan rincian sebagai berikut :

Keempat kegiatan tersebut dianggarkan

dalam belanja barang dan jasa dengan

menerbitkan 873 Surat Perintah Pencairan

Dana dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00

dan Rp25.000.000,00. Berdasarkan penel u -

su ran lebih lanjut terhadap bukti pertang-

gungjawaban, diketahui bahwa realisasi

ke gia tan tersebut tidak dilengkapi de ngan

bukti pertanggungjawaban yang lengkap

dan sah, yaitu hanya berupa Nota Dinas per-

mohonan bantuan biaya yang ditandata -

ngani oleh Pejabat Eselon II di lingkungan

Sekretariat Daerah dan DPPKAD yang telah

disetujui oleh Walikota Bogor dan selembar

kuintansi pembayaran yang ditandatangani

oleh Bendahara Pengeluaran dan PPTK ma -

sing-masing kegiatan. Namun demikian ter-

dapat 33 SP2D dengan nilai sebesar Rp825.

000.000,00 yang telah dilengkapi de ngan

bukti pertanggungjawaban sedang kan sisa -

nya sebesar Rp19.650.266.360,00 ti dak di -

leng kapi dengan bukti pertang gung jawa-

ban yang lengkap dan sah de ngan rincian

sebagai berikut :

a. Kegiatan Belanja Fasilitasi dan Koordi-

nasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

dengan menerbitkan 518 SP2D. Pemerik-

saan lebih lanjut terhadap bukti pertang-

gungjawaban diketahui bahwa hanya ter -

dapat 30 SP2D yang dilengkapi dengan


sebesar Rp750.000.00,00 sedangkan sisanya

sebanyak 488 SP2D tidak dilengkapi dengan


sebesar Rp11.738.506.360.

b. Kegiatan Belanja Pengelolaan Adminis-

trasi Keuangan Sekretariat Daerah dengan

menerbitkan 75 SP2D. Pemeriksaan lebih

lanjut terhadap bukti pertanggungjawaban

diketahui bahwa 75 SP2D tidak dilengkapi

dengan bukti pertanggungjawaban yang

lengkap sebesar Rp1.746.080.000,00;

c. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Tata

Kelola Pemerintah Kota menerbitkan 113

SP2D. Pemeriksaan lebih lanjut terhadap

buk ti pertanggungjawaban diketahui, bah -

wa terdapat 3 SP2D yang dilengkapi de ngan

bukti pertanggungjawaban yang leng kap

sebesar Rp75.000.000,00 sedang kan sisanya

sebanyak 110 SP2D tidak di leng kapi dengan

bukti per tang gung ja waban yang lengkap

sebesar Rp2.424.500.000,00;

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan dengan menerbitkan 167 SP2D.

Pemeriksaan lebih lanjut terhadap bukti

pertanggungjawaban, diketahui bahwa 167

SP2D tidak dilengkapi dengan bukti per-

tanggungjawaban yang lengkap sebesar

Rp3.726.360.000,00;

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peratu-

ran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Ke -

uangan Daerah.

a. Pasal 132 Ayat (1) yang menyatakan

setiap pengeluaran belanja atas beban AP -

BD harus didukung dengan bukti yang leng -

kap dan sah.

b. Pasal 41). Ayat (1) yang menyatakan bahwa Keua -

ngan Daerah dikelola secara tertib, taat pa -

da Peraturan Perundang-undangan, efektif,

efi sien, ekonomis, transparan, bertang -

gung jawab dengan memperhatikan azas

ke adi lan kepatutan dan manfaat untuk ma -

sya ra kat

2). Ayat (2) secara tertib sebagaimana di-

maksud pada ayat (1) adalah bahwa ke ua -

ngan daerah dikelola secara tepat waktu

te pat guna yang didukung dengan bukti-

bukti administrasi yang dapat dipertang-

gung jawabkan.

c. Pasal 521). Ayat (1) Belanja barang dan jasa seba-

gaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b

digunakan untuk pengeluaran pembelian/

pengadaan barang yang nilai manfaatnya

kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau

pemakaian jasa dalam melaksanakan pro-

gram dan kegiatan pemerintahan daerah.

2). Ayat (2) Pembelian/pengadaan barang

dan/atau pemakaian jasa sebagaimana di -

mak sud pada ayat (1) mencakup belanja ba -

rang pakai habis, bahan/material, jasa kan tor,

premi asuransi, perawatan kenda raan ber -

motor, cetak/penggandaan, sewa rumah/

gedung/gudang /parkir, sewa sara na mobi -

litas, sewa alat berat, sewa perlengkapan

dan peralatan kantor, makanan dan mi nu -

man, pakaian dinas dan atributnya, pa kai -

an kerja, pakaian khusus dan hari-hari ter -

tentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas

pin dah tugas dan pemulangan pegawai.

Hal tersebut mengakibatkan ketidak je la -

san dalam mempergunakan belanja ke gia -

tan tersebut sehingga bilamana tidak di per-

tanggungjawabkan akan menjadi ke ru gian

Pemerintah Daerah Kota Bogor sebesar

Rp19.650.266.360,00.

bPk merekomendasikan kepada Wa-

likota bogor agar: a. Memberikan sanksi sesuai dengan ke-

tentuan Kepada Sekretaris Daerah dan Ke -

pala DPPKAD untuk melakukan penga wa -

san atas kegiatan yang menjadi tanggung-

jawabnya;

b. Memerintahkan Sekretaris daerah dan

kepala DPPKAD untuk memberikan sanksi

sesuai dengan ketentuan kepada Kuasa BUD

agar lebih berhati hati dalam mengeluarkan

SP2D yang menjadi tanggung jawabnya;

c. Memerintahkan Sekretaris daerah dan

ke pala DPPKAD untuk memberikan sanksi

sesuai dengan ketentuan kepada Benda-

hara Pengeluaran dan Bendahara Penge -

luaran Pembantu untuk lebih memahami

ke tentuan yang berlaku;

d. Memerintahkan Sekteraris Daerah dan

Kepala DPPKAD untuk melengkapi pertang-

gungjawaban dengan bukti bukti yang

leng kap dan sah.

Dalam matrik pemantauan tindak lanjut

hasil pemeriksaan Atas LKPD TA 2009 peme -

rintah Kota Bogor. Pemkot telah melakukan:

a. Surat teguran tertulis walikota Bogor

kepada Sekda Kota Bogor No.700/2159-In-

spektorat dan Kepala DPPKAD No 700/2160-

Inspektorat pada tanggal 22 Oktober 2010.

b. Surat Teguran tertulis kepala DPPKAD

kepada Kabid Pengelolaan Keuangan DP-

PAKAD/Kuasa BUD No 700/2133-Sekr, tgl 22

Oktober 2010.

c. = Surat Tertulis kepada DPPKAD ke -

pada Kabid Pengelolaan Keuangan DPP-

KAD/Kuasa BUD No.700/2133-Sekr, tgl 22

Oktober 2010.

= Surat Teguran kepala DPPKAD benda-

hara pengeluaran DPPKAD No.900/2469-

PPKA, tgl 3 Desember 2010, surat teguran

Kabag Keuangan Sekda kepada Bendahara

pengeluaran Bag Keuangan Sekda No.900/

110b-keu tanggal 22 Desember 2010.

Penerima subsidi, hibah, bantuanso siaL, dan bantuan keuangan be -Lum me nye rah kan LaPoran Per -tanggungjaWa ban Penggu naandana sebesar rP56. 177.180.995,-

Pemerintah Kota Bogor pada Tahun Ang -

garan 2009 telah menganggarkan Belanja

Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Ke uang -

an sebesar Rp108.011.301.059,00 dan telah

terealisasi sebesar Rp92.005. 594. 705, 00,- de -

ngan rincian sebagai berikut: (Lihat tabel 2).Berdasarkan pemeriksaan bukti pertang-

gungjawaban dari para Penerima Sub sidi,

Hibah, Bantuan Sosial, Dan Bantuan Ke -

uang an sampai dengan pemeriksaan ber -

akhir tanggal 2 Agustus 2010 baru me -

nyam paikan laporan pertanggungja waban

sebesar Rp Rp35.828.413.710,00 sedangkan

sisanya sebesar Rp56.177.180.995,00 belum

dilengkapi dengan bukti pertanggungjawa-

ban. Penerima Dana hibah tersebut melalui

Daud Nedo Darenoh dan Dendi Utama, dan

bukan orang yang tepat. Dimana seharus-

nya Hibah itu diberikan kepada sasaran

yang tepat. Seperti organisasi kemasya raka -

tan (ormas) yang memiliki sekretariat tetap.

Sedangkan hibah kepada masyarakat ada -

lah kelompok orang yang memiliki kegiatan

NO NAMA KEGIATAN SKPD NILAI ANGGARAN (RP) REALISASI (RP)

1. Belanja Fasilitasi dan Koordinasi Sekretariat Daerah 12.488.600.000,00 12.488.506.360,00Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

2. Belanja Pengelolaan Administrasi Sekretariat Daerah 1.746.580.000,00 1.746.080.000,00Keuangan Setda

3. Peningkatan Pelayanan Tata Kelola Sekretariat Daerah 2.500.000.000,00 2.499.500.000,00Pemerintah Kota

4. Penyediaan Jasa Administrasi DPPKAD 3.791.360.000,00 3.726.360.000,00Keuangan

TOTAL 20.541.360.000,00 20.475.266.360,00

Liputan Utama13

tertentu dalam bidang perekonomian, pen-

didikan, kesehatan, keagamaan, kesenian,

adat istiadat dan keolahragaan non profe-

sional.

Berdasarkan pemeriksaan bukti pertang-

gungjawaban dari para Penerima Subsidi,

Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuan-

gan, sampai dengan pemeriksaan berakhir

tanggal 2 Agustus 2010, Daud Nedo Dare -

noh selaku Kabag. Umum Setdakot Bogor

yang telah menerima dana sebesar Rp1.796.

515.000,00 dengan rincian dari lampiran 3

Buku III BPK RI PERWAKILAN Jawa Barat TA

2009, belum dilengkapi laporan pertang-

gungjawaban.

Berdasarkan pemeriksaan bukti pertang-

gungjawaban dari para Penerima Subsidi,

Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Ke uang -

an sampai dengan pemeriksaan berakhir

tanggal 2 Agustus 2010, Dendi Utama se-

laku Bendaharawan Bantuan Sosial & Ke-

masyarakatan yang telah menerima dana

sebesar Rp. 5,621,566,957,00 dengan rincian

dari lampiran 3 belum dilengkapi laporan

pertanggungjawaban.

Seharusnya penerima hibah bertanggung

jawab secara formal dan material atas peng-

gunaan hibah yang diterimanya. Pertang-

gungjawaban hibah itu harus mengandung

unsur aporan pertanggung jawaban hibah,

surat pernyataan tanggung jawab bahwa

hibah yang di gunakan telah sesuai dengan

NPHD. Serta bukti-bukti pengeluaran yang

lengkap dan sah yang sesuai dengan perun-

dang-undangan bagi penerima hibah be -

rupa uang atau salinan bukti serah terima

barang/bagi penerima hibah berupa ba -

rang/jasa.

Tetapi yang tercantum dalam LH BPK di

Kota Bogor adalah tidak sesuai dengan Per-

aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Ta -

hun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah :

a. Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan

bahwa setiap pengeluaran belanja atas be -

ban APBD harus didukung dengan bukti

yang lengkap dan sah;

b. Pasal 133 ayat (2) yang menyatakan

bahwa penerima subsidi, hibah, bantuan

sosial, dan bantuan keuangan bertanggung

jawab atas penggunaan uang/barang dan/

atau jasa yang diterimanya dan wajib me -

nyampaikan laporan pertanggungjawaban

penggunaannya kepada kepala daerah”.

Hal ini pun sebetulnya sudah diatur da lam

Surat Permintaan Pembayaran Langsung

(SPP-LS) dimana SPP-LS merupakan do ku -

men yang diterbitkan oleh pejabat yang

ber tanggung jawab atas pelaksanaan kegia -

tan/bendahara pengeluaran untuk me nga -

jukan permintaan pembayaran lang sung

ke pada pihak ketiga denga jumlah ta gihan

yang telah ditetapkan. SPP-LS dapat dike -

lom pok kan menjadi 4, meliputi :

a. SPP-LS Gaji dan Tunjangan.

b. SPP-LS Non Gaji dan Tunjangan.

c. SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa.

d. SPP-LS Belanja SKPKD.

Hibah sendiri terkait dengan SPP_LS Be-

lanja SKPKA. Dimana SPP-LS Belanja SKPKD,

untuk pembayaran kepada pihak ketiga atas

be ban Belanja Bunga, Belanja Hibah, Be-

lanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Ke -

uangan dan Belanja Tak Terduga serta

Pe ngeluaran Pembiayaan yang tercantum

dalam DPA-PPKD.

SPP-LS Belanja SKPKD harus memiliki do -

kumen, antara lain :

1). Salinan surat rekomendasi dari SKPD tek-

nis terkait.

2). Proposal/permohonan yang disetujui

oleh Bupati/Wakil Bupati.

3). Photocopy buku tabungan atau rekening

giro.

4). Kwitansi bermeterai Rp6000,-.

5). Surat Keputusan Pejabat Yang Berwenang.

6). Dokumen lain yang dipersyaratkan me -

nu rut ketentuan yang berlaku.

BPK sendiri menilai pengeluaran daerah

atas Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja

Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Ke -

uang an sebesar Rp56.177.180.995,00 belum

dapat dinilai efektifitas penggunaannya.

Masalah ini terjadi karena penerima sub -

sidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan ke -

uangan tidak mematuhi kewajiban sesuai

yang diatur dalam perjanjian pemberian

subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan

keuangan antara Pemerintah Kota Bogor

dan penerima dana. Bahkan menurut BPK

Ke pala DPPKAD Kota Bogor tidak memberi -

kan penjelasan.

BPK merekomendasikan kepada Wali kota

Bogor agar memerintahkan Sekretaris

Daerah untuk memberikan sanksi sesuai

dengan ketentuan kepada para penerima

ban tuan supaya segera mempertanggung-

jawabkan penggunaan dana bantuan sub-

sidi, bantuan hibah, bantuan sosial, dan

ban tuan keuangan kepada pemerintah de -

sa. Pada matrik pemantauan tindak lanjut

hasil pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2009

pemerintah kota Bogor tertulis tindak lanjut

entitas yang diperiksa adalah surat teguran

walikota kepada Sekda Bogor No.700/2161-

Inspektorat tgl 22 Oktober 2010.

dana berguLir sebesar rP127.096. -507,00 tersimPan daLam rekeningPe ngeLoLa dan tidak diguLirkanLagi

Neraca Pemerintah Kota Bogor per 31 De -

sember 2009 menyajikan saldo dana ber -

gulir sebesar Rp190.838.607,00, jumlah ter-

sebut merupakan nilai bersih dana ber gulir

yang dapat direalisasikan. Dana ber gulir

tersebut berasal dari program dana ber gulir

Skim Kredit Garda Emas (Gerakan Pember-

dayaan Ekonomi Masyarakat). Awalnya da -

na bergulir untuk disalurkan ke ma sya rakat

adalah berjumlah Rp1.735.000. 000,00 yang

merupakan akumulasi realisasi pencairan

SPMU sejak tahun 2000 s.d. 2003 de ngan

rincian sebagai berikut :

= Tahun 2000 Rp 300.000.000,00

Dikurangi seremonial Pencairan Garda Emas

oleh Pemda (Rp 15.000.000,00)

=Tahun 2001 Rp 300.000.000,00

=Tahun 2002 Rp 550.000.000,00

=Tahun 2003 Rp 600.000.000,00

jumlah yang disalurkan:Rp 1.735.000.000,00

Dari jumlah sebesar Rp1.735.000.000,00

digulirkan kepada penerima Skim Kredit

Gar da Emas sebanyak 1.799 orang dan

3.625 orang penerima Prosus Taskin Garda

Emas. Selama periode tahun 2000 sampai

dengan tahun 2007 terdapat pengemba lian

yang digulirkan kembali sebesar Rp2.533. -

343.079,00 kepada 2.933 orang pene rima.

Skim Kredit Garda Emas adalah bantuan

berupa uang yang disertai dengan akad

kredit antara pemberi dan penerima ban-

tuan. Ini adalah program dana bergulir

garda emas yang dilaksanakan oleh tim

kerja Garda Emas yang dibentuk dengan SK

Walikota Bogor yang terdiri atas LSM Pinbuk

(Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) dan Pem -

da serta Bank Pasar yang berfungsi sebagai

lembaga penyalur dana dan penampung

angsuran/pelunasan.

Pelaksana tim teknis diketuai oleh di -

rektur LSM PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis

Usaha Kecil) selain itu PINBUK ditunjuk se-

bagai kon sultan pelaksana program Garda

Emas. Pemda sebagai leading sector dana

ber gulir dari tahun ke tahun mengalami pe-

rubahan-perubahan. Selama tahun 1999 s.d.

2005 pihak pemda yang mewakili dalam tim

kerja Garda Emas adalah Bagian Perekono-

mian Setda, kemudian dilanjutkan pada era

2006 dan 2007 yang dipegang oleh Dinas

Per industrian, Perdagangan dan Koperasi.

Se lanjutnya dalam periode setelah itu, yaitu

se la ma tahun 2008 dan 2009 tidak ada dari

pihak pemda yang mewakili sebagai leading

sector dalam tim kerja Garda Emas.

Sejarah LSM Pinbuk didirikan atas pra -

karsa Bank Muamat, ICMI dan MUI. Keterli-

batan LSM Pinbuk dalam Skim Kredit Gar da

Emas adalah sebagai konsul tan/penge lola

dalam Tim Garda Emas, namun pada tahun

2007 adanya ketidaksepahaman dengan

Le gislatif membuat LSM Pinbuk pada tahun

2008 berhenti beraktifitas dalam pengelo-

laan dana ber gulir selain itu dikarenakan

tidak adanya biaya operasional dari pemda.

Perbedaan pandangan tersebut berupa pi -

hak legislatif menginginkan dana bergulir

di salurkan ke pada usaha kecil yang telah

mapan sehingga kecil kemungkinan terjadi

kredit ma cet, sedangkan LSM Pinbuk ber -

pendapat bahwa dengan disalurkan kepada

pengu saha yang telah mapan membuat

pro gram ini tidak tepat sasaran. Sejak ber -

henti beraktifitas mengelola dana bergulir,

tidak ada lagi perguliran dana Skim Kredit

Garda Emas serta PINBUK tidak membuat la-

poran lagi mengenai perguliran Skim Kredit

Garda Emas.

Penyaluran dana kredit garda emas dilak-

sanakan oleh Lembaga Channeling, yang

an tara lain berupa Koperasi Pembiayaan

Ekonomi Kelurahan (KPEK), Baitul Mall Wat

Tamwil (BMT), Koperasi Serba Usaha (KSU),

Kelompok Usaha/Tani. Mekanisme pelak-

sanaan kredit garda emas diawali oleh Lem-

baga Channeling mengajukan daftar nama-

nama yang akan diberikan bantuan kepada

tim kerja garda emas. Atas dasar ajuan yang

diberikan oleh Lembaga Channeling, tim

kerja garda emas akan melakukan survei

kepada para calon penerima bantuan, jika

nama-nama tersebut disetujui maka akan

disahkan sebagai nama-nama yang dipan-

dang layak untuk menerima bantuan, dan

atas dasar itu Lembaga Channeling akan

menyalurkan Skim Kredit Garda Emas ke -

pada penerima bantuan.

Sampai dengan akhir tahun 2009 nilai

Dana Bergulir yang tercatat di Neraca ada -

lah sebesar Rp190.838.607,00 dan dari jum-

lah ini sisa yang masih dapat ditagih adalah

sebesar 63.742.100,00 sedangkan sisa nya

sebesar Rp127.096.507,00 merupakan saldo

kas yang tidak digulirkan dan sampai saat

pemeriksaan masih tersimpan dalam reke -

ning “Skim Kredit Garda Emas” pada Bank

Pasar Kota Bogor. Pada tahun 2010 terdapat

wacana untuk memutihkan dana bergulir

yang beredar ke masyarakat yang sampai

saat ini susah tertagih.

Dari kondisi diatas dapat disimpulkan

bah wa jumlah sebesar Rp127.096.507,00

yang tersimpan di rekening Bank Pasar tidak

tepat disebut sebagai dana bergulir karena

uang tersebut selama tahun 2009 hanya

me nampung pengembalian dan tidak di gu -

lirkan kembali ke masyarakat.

Keadaan diatas tidak sesuai dengan Bu letin

Teknis Nomor 02 Tahun 2005 tentang 14

Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Dae -

rah, BAB V SubBab B. 1. 1. yang berbunyi

“Dana bergulir adalah dana yang dipinjam -

kan kepada sekelompok masyarakat, unit

usa ha kecil dan menengah, perusahaan dae -

rah, untuk ditarik kembali setelah jang ka

wak tu tertentu, dan kemudian di salurkan

kembali”. Hal tersebut mengakibatkan tujuan

dana bergulir sebesar Rp127. 096. 507, tidak

tercapai. Hal tersebut dise babkan pe ngelola

dana bergulir telah ber henti beraktifitas.

Atas permasalahan tersebut Kepala DPP-

KAD menyatakan, bahwa dana bergulir me-

mang berhenti aktivitasnya tetapi bukan

berarti dihentikan aktifitasnya, akan tetapi

jika ada keputusan menghentikan aktifitas

dana bergulir maka saldo kas tersebut tidak

akan disajikan sebagai dana bergulir dan

akan disetorkan ke Kas Daerah.

BPK merekomendasikan kepada Walikota

Bogor agar memerintahkan sekretaris dae -

rah untuk menarik dana bergulir yang su -

dah tidak digulirkan lagi sebesar Rp 127. 096.

507,00.

Tindakan yang dilakukan Pemkot saat ini

NO KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI (RP)

1. 1.20.06.00.00.5.1.4 Belanja Hibah 19.284.800.000,00 18.971.000.000,00

2. 1.20.06.00.00.5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 75.494.001.059,00 59.802.094.705,00,

3. 1.20.06.00.00.5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 13.232.500.000,00 13.232.500.000,00

Total 108.011.301.059,00 92.005.594.705,00

TABEL 2

Liputan Utama 14

seperti yang tercantum dalam matrik pe-

mantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan

Atas LKPD TA 2009 pemerintah Kota Bogor.

Pemkot adalah :

Surat teguran Tertulis Walikota Bogor No.

700/2163-Inspektorat kepada Sekda Bogor,

tgl 22 Oktober 2010, telah ditarik dan dise-

tor sebesar Rp 131.779.51.00 tgL 27 Desem-

ber 2010.

dinas kesehatan PaLing kooPeratif

Dalam hal keterbukaan informasi publik,

Dinas Kesehatan Kota Bogor jauh lebih baik

dibanding SKPD lainnya, seharusnya Dinas

lain pun mencontoh seperti yang dilakukan

oleh Dinas yang beralamat di Jl. Kesehatan

ini. Tanpa ragu saat reporter Bogor + me -

nyam bangi untuk kelarifikasi dan konfirmasi

tekait laporan BPK 2009 dimana Dins kese-

hatan TA 2009 melaksanakan kegiatan pe -

nga daan obat-obatan yang sebesar Rp2.

761. 000.000.00 dilaksanakan oleh PT KF TD

Bandung, berdasarkan Kontrak No.14/obat/

APBD/2009 dan Adendum perubahan pe -

kerjaan No 18.ADD/Obat/APBD/2009 tang-

gal 6 November 2009. Jangka waktu pe lak-

sanaan pekerjaan selama 90 hari kalender

sampai dengan tanggal 20 November dan

telah dibayar lunas sesuai dengan SP2D

No.391/003698/LS/2009 tanggal 28 Desem-

ber 2009 sebesar 2.761.000.000; hal tersebut

tidak tepat, karena 90 hari kalander dari

tanggal 19 Agustus 2009 adalah tanggal 17

November 2009 bukan 20 tanggal 2009.

Hal tersebut mengakibatkan obat-obatan

tidak dapat dimanfaatkan segera. Dan ke -

pada rekanan yang bersangkutan harus di

kenakan denda keterlambatan sebesar Rp8.

283.000.00 (3 per 1000 x 2.761.000.000.00).

Sekretaris Dinas Kesehatan pun membe -

rikan konfirmasi kepada Bogor + dengan

mem berikan bukti berupa fotocopy STS

No.08748 tanggal 6 September 2010 sebe-

sar Rp 8.283.000.00. Kenapa tidak semua

Dinas bisa melakukan apa yang dilakukan

oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor, yaitu

mem permudah akses informasi serta tanpa

takut dan ragu memberikan bukti jika me-

mang tidak ada yang di sembunyikan.

Selain Dinas Kesehatan Dinas Penga wa -

san Pembangunan dan Pemukiman serta

Dinas Pendapat Daerah (Dispenda) terma-

suk dalam katagori memberikan akses wa -

lau pun jawaban yang kami terima tidak

se suai dengan apa yang kami harapkan.

masih saja suLitmendaPatkan aksesinformasi…

Seharusnya sudah tidak ada lagi warga

kota Bogor yang kesulitan mencari infor-

masi di Pemerintahan Kota Bogor, terlebih-

lebih bagi para pewarta baik itu cetak mau -

pun elektronik. Selain diatur oleh Undang-

undang Keterbukaan Publik, sejak 23 Mei

2011, Walikota Bogor telah menetapkan

Keputusan Walikota Nomor 487.45-215 ta -

hun 2011, tentang penunjukan Pejabat Pe -

nge lola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

di lingkungan pemerintah Kota Bo gor.

Dalam keputusan tersebut, dinyatakan

bah wa hak untuk memperoleh informasi

me rupakan hak asasi manusia dan keterbu -

kaan publik merupakan sarana untuk meng -

optimalkan pengawasan publik terhadap

pe nyelenggaraan negera dan badan publik

lainnya sebagai pertimbangan keluarnya

keputusan ini.

Tapi mengapa ada saja halangan untuk

mendapatkan informasi di SKPD di lingku -

ngan Pemerintah Kota Bogor, seperti yang

dialami oleh reporter Bogor + beberapa

wak tu lalu. Dimana untuk mengirimkan su -

rat saja harus dialamatkan kepada Walikota.

Apakah keberadaan Kepwali Nomor 487. -

45-124 tahun 2011 ini belum menyentuh ke

pelaksana di dalam SKPD itu sendiri? Se-

hingga hal seperti ini masih terjadi pada

SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Bukankah PPID yang ditunjuk oleh Wa-

likota itu memiliki tugas yang salah satunya

adalah menyediakan, menyimpan, mendo -

kumentasikan dan mengamankan informa -

si, serta memberikan pelayanan infor masi

sesuai dengan ketentuan peraturan perun-

dang-undangan. Lalu dimana yang salah

dengan Kepwali Nomor 487.45-124 tahun

2011, sehingga masih ada saja kesulitan un -

tuk mendapatkan informasi publik di ling -

kungan pemerintah Kota Bogor.

Hal ini dialami Reporter Bogorplus saat

akan mengkonfirmasi terkait Laporan Hasil

Pemeriksaan Atas Kepatuhan terhadap pe-

rundangan-undangan dalam kerangka pe-

meriksaan laporan keuangan pemerintah

Kota Bogor Tahun Anggaran (TA) 2009. Bah -

kan aksi ketidaktahuan atau masa bodoh-

pun kerap diterima dilakukan oleh SKPD di

jajaran pemkot Kota Bogor.

Entahlan apakah jajaran-jajaran SKPD ini

me nerima pelatihan bagaimana cara mem-

berikan informasi publik, sehingga mereka

tahu bagaimana beretika saat ada lembaga

atau siapapun meminta satu informasi itu

tidak menemui hambatan, minimal surat

diba las surat, bukan dengan surat dibalas

de ngan masa bodoh ataupun acuh tak

acuh. Lalu siapakah yang dilayani oleh Abdi

Negara ini?. Apakah Abdi Negara hanya

melayani pejabat negara, jika iya, lalu ma -

sya ra kat itu dilayani siapa?. Tetapi jika tidak,

kenapa masyarakat seperti tidak mendapat

pelayanan yang baik.

Ini hanya beberapa contoh kasus yang di

terima oleh Reporter Bogor + saat meng -

konfirmasi terbitan edisi 12 terkait temuan

Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya

(DLLAJ) kota Bogor, Reporter mengirimkan

surat permohonan konfirmasi terkait keku-

rangan pekerjaan pada optimalisasi termi-

nal Baranangsiang (luncuran) dan kegiatan

revitalisasi Masjid Raya Bogor (Lanjutan se -

besar Rp84.521.511,94;

Dalam temuan BPK tertulis Kegiatan Opti -

malisasi Terminal Baranangsiang de ngan

ni lai pekerjaan sebesar Rp806.619.110,00

di laksanakan oleh PT BPAP sesuai kontrak

No.520.2/12-TSP/K.OTB.L/V/2009 tanggal 25

Mei 2009 dan addendum perubahan pe -

kerjaan No.520.2/18-TSP/K.OTB.L/VII/2009

tanggal 21 Juli. Jangka waktu pelaksana an

pekerjaan selama 120 hari kalender sejak

mulai diterbitkannya SPMK sampai dengan

tanggal 24 September 2009. Pekerjaan telah

diserahterimakan sesuai dengan Berita Aca -

ra Serah Terima Pekerjaan No.020/ BA.20-

TST/K.OTD.L/VIII/2009 Tanggal 5 Agustus

2009 dan telah dibayar lunas(95%) sesuai

dengan SP2D terakhir No.931/002002/LS/ -

2009 tanggal 20 Agustus 2009 sebesar Rp

282.316.689,00. Berdasarkan pemeriksaan

fisik dilapangan terdapat kekurangan vo -

lume pekerjaan sebesar Rp60.549.161,94.

Kami mengirimkan surat permintaan in-

formasi dan data dengan No.039/Rep/B+/ -

VII/2009, hingga Bogor + Edisi 12 terbit,

surat inipun tidak mendapat respon apa-

apa, jangan kan untuk informasi dan data,

surat saja tidak dibalas.

Hal seperti inipun terjadi pada Dinas Bina

Marga dan pengairan tidak ada satu surat-

pun yang dib alas. Surat kami adalah terkait

dengan, Kekurangan Volume Pekerjaan

Atas 9 (Sembilan) Ruas Jalan Dinas Bina-

marga dan Pengairan dan 6 (Enam) Ruas

Jalan Lingkungan Dinas Ciptakarya dan Tata

Ruang Sebesar Rp106.639.738,30; Kekura -

ngan Volume Pekerjaan Atas 4 (Empat) Ke -

giatan Pengelolaan Sumber Daya Air dan

Irigasi Dinas Bina Marga Dan Pengairan

dan 2 (Dua) Kegiatan Pembangunan Talud/

Keermer Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Sebesar Rp103.244.715,80; Kekurangan Vol-

ume Pekerjaan pada Kegiatan Pembangu-

nan .Sarana Air Bersih Non PDAM Kelurahan

Margajaya Sebesar Rp8.461.683,20;

Harapan terakhir kami untuk menda pat -

kan informasi serta komfirmasi Adalah In-

spektorat, sebagai Dinas yang mengawasi

jalannya Roda Pemerintahan ini. “Inspektur

sedang ke Balaikota, kalau mau ketemu,

enaknya bikin janji atau kirim surat dulu, “

urai Hidayat salah satu staf Inspektorat Pe-

merintah Kota Bogor, saat Bogor + ber tan -

dang untuk konfirmasi tentang hasil-hasil

yang telah di lakukan terkait dengan Lapo-

ran Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Ke -

uangan (BPK) Republik Indonesia.

Kedatangan Bogor + ke Inspektorat sen -

diri berdasarkan dari petunjuk dari bebe -

rapa dinas yang dikonfirmasi sebelumnya.

Beberapa Dinas yang salah satunya Bina

Marga dan Sumber Daya Air mengatakan,

bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan atas ke -

patuhan Terhadap Peraturan Perundang-

undangan Dalam Kerangka Pemeriksaan

Laporan Keuangan Kota Bogor Tahun Ang -

garan (TA) 2009 di Bogor, Hasil Pemeriksaan

Semester I TA 2009, bisa ditanyakan di Ins -

pektorat yang beralamat di Jl. Pahlawan

Foto: Dok.Bogor+

Liputan Utama15

Blok.144, Bogor.

Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan ter-

hadap peraturan perundang-undangan da -

lam pelaporan keuangan yang ditemukan

BPK adalah sebagai berikut :

1. Piutang Pajak Restoran Sebesar Rp344.

289.783,80 Berpotensi Tidak Tertagih;

2. PT Bogor Internusa Plaza Belum Memba-

yar Kewajiban Kontribusi Sebesar Rp612. -

000.000,00, Belum Menyerahkan 1 (Satu)

Unit Arm Roll Truck Dan 3 (Tiga) Unit Kon-

tainer dan Belum Membayar PBB Atas Ob -

yek Kerja Sama yang Dikuasainya Sebesar

Rp2.265.926.236,00;

3. Pemerintah Kota Bogor Belum Mene rima

Kontribusi dari Hasil Pengelolaan Ta man

Ade Irma Suryani Sebesar Rp363. 088. 926,-

dan Pengelolaan Perparkiran pada Plaza

Kap ten Muslihat dan Taman Ade Irma Sur -

yani Tidak Sesuai Dengan Ketentuan;

4. Realisasi 4 (Empat) Kegiatan Pada Ba gian

Keuangan Sekretariat Daerah dan DPPKAD

Sebesar Rp19.650.266.360,00 Tidak Dileng -

kapi Dengan Bukti Pertanggungjawaban

yang Lengkap dan Sah;

5. Penerima Subsidi, Hibah, Bantuan So sial,

dan Bantuan Keuangan Belum Menyerah -

kan Laporan Pertanggungjawaban Peng -

gu naan Dana Sebesar Rp 56.177.180.995,00;

6. Kegiatan Pengadaan Obat Obatan Dinas

Kesehatan Terlambat Sehingga Harus Dike-

nakan Denda Sebesar Rp8.283.000,00;

7. Dana Bergulir Sebesar Rp127.096. 507,00

Tersimpan Dalam Rekening Pe ngelola dan

Tidak Digulirkan Lagi;

8. Kekurangan Volume Pekerjaan pada Ke -

gia tan Optimalisasi Terminal Baranang siang

(Luncuran) dan Kegiatan Revitalisasi Masjid

Raya Bogor (Lanjutan) Sebesar Rp84. 521. -

511,94;


(Sembilan) Ruas Jalan Dinas Binamarga dan

Pengairan dan 6 (Enam) Ruas Jalan Lingkun-

gan Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Sebe-

sar Rp106.639.738,30;


(Empat) Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya

Air dan Irigasi Dinas Bina Marga Dan Pe -

ngairan dan 2 (Dua) Kegiatan Pemba ngu -

nanTalud/Keermer Dinas Cipta Karya dan

Tata Ruang Sebesar Rp103.244.715,80;

11. Kekurangan Volume Pekerjaan pada Ke -

giatan Pembangunan Sarana Air Bersih Non

PDAM Kelurahan Margajaya Sebesar Rp8.

461.683,20.

Surat pun kami layangkan ke Inspektorat

dengan No.042/REP/B+/VII/2011. Kami men -

dapatkan balasan surat bernomor 700/359-

Inspektorat, 28 Juli 2011, yang ditanda ta -

ngani oleh Inspektur Hj. Saryati Kosasih.SH ,

yang menyatakan bahwa Pemeriksaan Atas

Kepatuhan Terhadap Per aturan Perundang-

undangan terhadap La po ran Keuangan Pe-

merintah Kota Bogor Tahun Anggaran (TA)

2009 dilakukan oleh Badan Pemeriksa Ke -

uang an Republik Indonesia (BPK RI), oleh

Ka rena itu yang mempunyai kewenangan

untuk data tersebut adalah Badan Peme rik -

sa Keuangan Republik Indonesia sebagai

yang melaksanakan pemeriksaan.

Lagi-lagi kami harus menelan pil pahit su -

lit nya men da patkan Informasi serta data

yang kami butuhkan. Padahal tujuan untuk

komfirmasi ini adalah kami memberitakan

sesuatu yang benar (Jika Benar), Bagaimana

masyarakat bisa memperoleh Informasi

yang benar?, jika ak ses untuk informasi itu

sendiri tertutup gerbang dengan gembok

yang selalu ter kunci. *amir syahrudin

berdasarkan Undang-Undang nomor

15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pe -

ngelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara dan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Ke -

uang an, Badan Pemeriksaan Keuangan Re-

publik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa

laporan keuangan pemerintah Kota Bogor

Tahun Anggaran 2008 yang terdiri dari ne -

raca per 31 Desember 2008, Laporan Rea -

lisasi Ang ga ran, Laporan Arus Kas dan

Ca ta tan atas La poran keuangan untuk ta -

hun yang ber akhir pada tanggal tersebut.

Pada Edisi 12, permasalahan dalam lapo-

ran hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Ke -

uangan (BPK) Tahun Anggaran (TA) 2008

be lum dibahas. Namun, pada edisi kali ini

kami sajikan pokok-pokok temuan ketidak-

patuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dalam laporan keuangan yang

ditemukan BPK RI TA 2008 yang belum per-

nah kami sajikan di edisi sebelumnya adalah

diantaranya :

1. jaminan pelaksanaan atas pemutu-san kontrak pekerjaan optimalisasi ter-minal baranangsiang sebesarrp.87. 776. 500,00 belum dicairkan olehPejabat Pembuat komitmen dan keku-rangan volume pe kerjaan hotmix sebe-sar rp.6.853.662,48;

2. denda keterlambatan atas pekerjaanPemasangan Penerangan jalan umum(Pju) sebesar rp.18.452,00 belumdipungut.;

3. terdapat kemahalan harga sebesarrp.9.675.797,00 dan kekurangan vo -lume pekerjaan pada beberapa ke -giatan dinas bina marga dan Pengairansebesar rp.170.477.095,78.;

4. realisasi belanja tidak terduga belumdidukung bukti yang lengkap sebesarrp.1.914.057.064,00 dan melampauianggaran sebesar rp.16.207.064,00.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut,

BPK RI menyarankan walikota Bogor untuk

memberikan teguran tertulis dan pem -

berian sanksi sesuai ketentuan peraturan

perundang yang berlaku di bidang ke pe -

gawaian kepada pelaksana kegiatan dan

pengguna anggaran yang lalai dalam me -

laksanakan tugas dan fungsinya, menagih

kelebihan pembayaran maupun denda ke -

terlambatan kepada rekanan dan me nye tor -

kan ke kas daerah serta memerintahkan

kepada penanggung jawab kegiatan untuk

melengkapi bukti pertanggungjawaban

penggunaan dana belanja tidak terduga.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan

BPK RI atas Kepatuhan Perundang unda -

ngan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan

Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun

Anggaran (TA) 2008. Terdapat 4 temuan BPK

atas ketidakpatuhan terhadap peraturan

perundang undangan yang ditemukan BPK

RI Pada Tahun Anggaran 2008.

Berikut ini kami sampaikan hasil temuan

BPK TA 2008 secara lengkap sesuai sesuai

data yang kami terima dari BPK di bawah ini:

jaminan PeLaksanaan atas Pemu-tusan kontrak Pekerjaan oPti ma -Lisasi terminaL baranangsiangse besar rP87.776.500,00 beLum di-Cairkan oLeh Pejabat Pembuat ko -mitmen dan kekurangan Vo LumePe kerjaaan hotmix sebesar rP6. -853.662,48

Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Peme -

rintah Kota Bogor telah melaksanakan ke -

giatan Optimalisasi Terminal Baranangsiang

yang pembiayaannya bersumber dari APBD

Pemerintah Kota Bogor, dengan pagu ang -

garan sebesar Rp1.931.602.000,00. Peneta-

pan pelaksana pekerjaan dilakukan melalui

proses pelelangan dengan tahapan sebagai

berikut :

a. Tahap pengumuman lelang dilaksa na -

kan pada tanggal 16 April s/d tanggal 23

April 2008 yang diikuti oleh 13 peserta pe -

nye dia barang/jasa dan dilanjutkan pada

tanggal 6 Mei 2008 dilakukan pembukaan

penawaran terhadap 13 peserta penyedia

ba rang/jasa yang mengajukan penawaran

harga.

b. Hasil evaluasi dokumen penawaran

yang dilaksanakan melalui sistem gugur Pa -

nitia Pengadaan Barang/Jasa mengusul kan

dua perusahaan rekanan sebagai calon pe-

menang, yaitu calon pemenang pertama PT

Trijaya Cipta dan calon pemenang kedua PT

Uniteknindo sesuai Berita Acara Hasil Pele-

langan Nomor 020/BA.08-TSP/OTB/V/ 2008

tanggal 16 Mei 2008.


Terminal Baranangsiang Foto: Amir Syahrudin

Liputan Utama 16

c. Usulan pemenang tersebut selanjutnya

ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komit-

men sebagai pemenang ke I dan ke II de -

ngan Surat Penetapan Nomor 510.2/10-TSP/

OTB/V/2008 tanggal 19 Mei 2008.

d. Pengumuman pemenang pelelangan

oleh Pengguna Anggaran selaku Pejabat

Pem buat Komitmen (PPK) Nomor 510.2/1-

TSP/OTB/V/2008 tanggal 21 Mei 2008 me -

netapkan PT TRIJAYA CIPTA dengan harga

penawaran terkoreksi sebesar Rp1.755. 529. -

891,00 sebagai pelaksana pekerjaan Opti-

malisasi Terminal Baranangsiang. Sesuai

de ngan dokumen pelelangan yang di te ri -

ma, BPK RI menyatakan bahwa pe lak sa naan

pelelangan tersebut telah sesuai de ngan ke-

tentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud

telah ditandatangani dengan Surat Per -

janjian Kontrak Kerja Nomor 520.2/15-TSP/

OTB/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 dengan

lingkup pekerjaan optimalisasi terminal Ba -

ranangsiang senilai Rp1.755.529.891,00 dan

jangka waktu pelaksanaan pekerjaan se -

lama 180 hari kalender terhitung sejak di -

tan datanganinya SPK atau sejak tanggal 16

Ju ni s/d 12 Desember 2008. Dalam pelaksa -

naan pekerjaan Optimalisasi Terminal Bara -

nang siang PT Trijaya Cipta tidak dapat me -

nyele saikan pekerjaan dan dilakukan pe mu -

tusan kontrak oleh Pejabat Pembuat Ko mit -

men dengan kronologis sebagai beri kut :

a. PT Trijaya Cipta dengan Surat Nomor

1653/Per-Optimasi /TJC/X/2008 tanggal 14

Oktober 2008 mengajukan Optimasi Ang -

ga ran Biaya kepada Pejabat Pembuat Ko -

mitmen dengan alasan telah terjadi ke nai -

kan harga BBM yang ditetapkan Pemerintah

pa da tanggal 23 Mei 2008.

b. Menanggapi surat PT Trijaya Cipta di-

maksud, Pejabat Pembuat Komitmen meny-

atakan dalam surat No. Nomor 910/27-TSP/

DLLAJ/XI/2008 tanggal 7 Nopember 2008

bahwa kenaikan harga BBM tersebut tidak

dapat digunakan sebagai bahan pengajuan

optimasi anggaran biaya karena terjadi se-

belum pelaksanaan proses pelelangan.

c. Dengan kondisi tersebut pihak kontrak-

tor sempat menghentikan pekerjaannya se-

hingga Pejabat Pembuat Komitmen mem -

buat teguran sebanyak tiga kali, sehubu -

ngan sisa waktu pekerjaan semakin sempit

maka pihak kontraktor diminta segera me -

nyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Time

Schedule yang telah direncanakan.

d. PT Trijaya Cipta melalui surat Nomor

023/Perm.PP-TC/DLLAJ/VII tanggal 8 De-

sember 2008 menyampaikan permohonan

ijin untuk tidak melanjutkan pekerjaan.

e. Selanjutnya pada tanggal 11 Desember

2008 PPTK, Konsultan Perencana, dan Kon-

sultan Pengawas serta Bantuan Teknis dari

Bina Marga melakukan opname atas peker-

jaan yang telah diselesaikan oleh PT Trijaya

Cipta dan diperoleh hasil prestasi pekerjaan

sebesar 67,09% dengan harga borongan

mencapai Rp1.177.796.000,00.

f. Atas penyelesaian pekerjaan sebesar

67,09% tersebut telah dilakukan pembaya -

ran terakhir sebesar Rp124.478.066,00 se -

suai dengan SP2D Nomor: 931/003458/ LS/

2008 tanggal 24 Desember 2008 total

Rp1.177.796.000,00.

g. Pada tanggal 12 Desember 2008 Peja-

bat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat

Keputusan Nomor 510.2/30-TSP/OTB/XII/

2008 tentang Pemutusan Kontrak Kerja

Pemborongan Kegiatan Optimasi Terminal

Baranangsiang kepada PT Trijaya Cipta.

Dengan pemutusan kontrak atas peker-

jaan tersebut, seharusnya Pejabat Pembuat

Komitmen segera mencairkan jaminan pe -

laksanaan pekerjaan PT Trijaya Cipta senilai

Rp87.776.500,00 pada PT Bank Jabar Ban-

ten. Namun sampai dengan pemeriksaan

tanggal 28 April 2008 jaminan pelaksanaan

tersebut belum dicairkan. Berdasarkan hasil

cek fisik pada tanggal 28 April 2008 ter -

hadap pekerjaan yang telah diselesaikan

ber sa ma PPTK, Konsultan Pengawas dan

Kon traktor pelaksana dengan melakukan

core drill terhadap pekerjaan hotmix de ngan

ketebalan 2 cm, hasil core drill menunjukan

ketebalan rata-rata 1,78 cm, atau ter dapat

selisih kurang dengan ketebalan 0,28 cm

(menurut RAB = 2,00 - 1,78). Dengan de -

mikian telah terjadi kelebihan pembayaran

kepada rekanan sebesar Rp6.853.662,48

(0,28/2,00 x 1.258,80 x Rp38.890,00).

keadaan di atas tidak sesuai dengan :

a. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun

2003 yang telah diubah dengan Peraturan

Pre siden Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pedo man Pelaksanaan Pengadaan Ba rang/ -

Jasa Pemerintah, Bagian Kelima Pasal 5 hu -

ruf f yang menyatakan bahwa Pengguna

ba rang/jasa, penyedia barang/jasa dan para

pihak yang terkait dalam pelaksanaan pe -

ngadaan barang/jasa harus mematuhi etika

antara lain menghindari dan mencegah ter-

jadinya pemborosan dan kebocoran ke uang -

an Negara dalam pengadaan ba r ang/ jasa.

b. Pasal 35 ayat 3 yang menyatakan, bah -

wa Pemutusan kontrak yang disebabkan

oleh kelalaian penyedia barang/jasa dike-

nakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam

kontrak berupa :

1) ayat a) Jaminan Pelaksanaan menjadi mi -

lik Negara;

2) dan ayat b) Pengenaan daftar hitam un -

tuk jangka waktu tertentu.

c. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 520.2/

15-TSP/OTB/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008

tentang kegiatan optimalisasi terminal Ba -

ranangsiang Pasal 8 butir c menyatakan

bahwa dalam Surat Jaminan Pelaksanaan

dalam huruf a ayat 1 menjadi milik Negara

dan dapat dicairkan oleh Pihak Pertama tan -

pa persetujuan Pihak Kedua, bilamana ter-

jadi pemutusan perjanjian dengan mem-

perhitungkan prestasi kegiatan yang telah

dilaksanakan oleh Pihak Kedua; dan pada

huruf c menyatakan bahwa Jika Pihak Kedua

mengundurkan diri setelah menandatan-

gani kontrak (Surat Perjanjian) ini, maka ja -

minan pelaksanaan menjadi milik Negara.

haL tersebut mengakibatkan :a. Jaminan Pelaksanaan dari rekanan se-

nilai Rp87.776.500,00 yang menjadi hak Pe-

merintah Kota Bogor belum diterima Kas

Daerah.

b. Kelebihan pembayaran kepada reka nan

sebesar Rp6.853.662,48 atas kekurang an vo -

lume pekerjaan penghamparan hot mix.

haL tersebut terjadi karena :a. Pejabat Pembuat Komitmen lalai tidak

segera mencairkan jaminan pelaksanaan se-

bagai tindak lanjut atas pemutusan kontrak

kepada rekanan.

b. PPTK, Konsultan Perencana, dan Kon-

sultan Pengawas serta Petugas Teknis dari

Bina Marga kurang cermat dalam mela ku -

kan opname pada tanggal 11 Desember

2008 atas penyelesaian pekerjaan oleh re -

kanan.

Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas

Lalu Lintas Angkutan Jalan Pemerintah Kota

Bogor menjelaskan bahwa jaminan pelak-

sanaan telah disetorkan ke Kas Daerah pada

tanggal 6 Mei 2009 sebesar Rp87.776.500,-.

Sedangkan untuk kekurangan volume pe -

kerjaan sebesar Rp6.853.662,48 baru disetor

ke Kas Daerah sebesar Rp3.000.000,00, pa -

da tanggal 28 Mei 2009.

bPk ri menyarankan WaLikotabogor agar:

a. Memberikan teguran secara tertulis di-

ikuti dengan pemberian sanksi sesuai keten-

tuan peraturan perundangan yang berlaku

di bidang kepegawaian kepada Pejabat

Pembuat Komitmen dan PPTK agar lebih

cermat dalam melaksanakan tugas yang

menjadi tanggung jawabnya.

b. Memerintahkan Kepala Dinas Lalu Lin-

tas Angkutan Jalan Pemerintah Kota Bogor

agar menarik kelebihan pembayaran dan

me nyetorkannya ke Kas Daerah sebesar

Rp3.853.662,58 serta bukti setornya disam-

paikan kepada BPK RI.

denda keterLambatan atas Peker-jaan Pemasangan Penerangan ja -Lan umum (Pju) sebesar rP18 .452. 200,- beLum diPungut.

Pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Tata

Kota dan Pertamanan Pemerintah Kota Bo -

gor telah melaksanakan kegiatan Pemasa -

ngan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang

pembiayaannya bersumber dari APBD Pe-

merintah Kota Bogor dengan anggaran se-

nilai Rp736.000.000,00 dan telah direalisir

senilai Rp715.492.100,00 atau 97,21%.

Lingkup pekerjaan kegiatan Pemasangan

Penerangan Jalan Umum (PJU) antara lain

meliputi pemasangan KWH Meter dan pe-

nambahan daya PJU serta pekerjaan pema -

sangan lampu PJU. Dari hasil pemeriksaan

atas pelaksanaan kegiatan dimaksud dike-

tahui terdapat keterlambatan pelaksanaan

pekerjaan pada pekerjaan pemasangan Pe -

nerangan Jalan Umum (PJU) dengan uraian

sebagai berikut:

a. Pekerjaan Pemasangan PJU di Jalan

pada 30 lokasi, yaitu Jalan Veteran, Jalan

Dadali, Jalan Jend. A Yani, Jalan Dewi Sartika,

Jalan Pahlawan, Jalan Batu Tulis dan Jalan

Pa ledang. Penetapan rekanan sebagai pe -

lak sana pekerjaan dilakukan dengan cara

pelelangan, yang diikuti oleh empat pe ser -

t a penyedia barang/jasa. Hasil pelaksa naan

evaluasi kualifikasi dan evaluasi harga pe-

nawaran oleh panitia lelang ditetapkan se-

banyak tiga peserta penyedia barang/ jasa

sebagai calon pemenang sesuai dengan Su -

rat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Nomor

605.5/SUPPP/PJU-KWH/DTKP/VII/2008 tang-

gal 20 Juli 2008. Selanjutnya Pengguna Ang -

garan selaku Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK) dengan Surat Keputusan Nomor 605.

5/SKPP/PJU-KWH/DTKP/VII/2008 tanggal 31

Juli 2008 menetapkan CV YIKA UTAMA de -

ngan harga borongan sebesar Rp240.921. -

000,- sebagai pemenang lelang. Sebagai

da s ar pelaksanaan pekerjaan telah ditan-

datangani Surat Kontrak Kerja Kons truk si

No.605.5/KKK/PJU-KWH/DTKP/VII/2008 tang-

gal 14 Agustus 2008 dengan jang ka waktu

pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari ka -

lender terhitung tanggal 14 Agustus s/d 12

November 2008. Lingkup pekerjaan me li -

puti pekerjaan persiapan dan pekerjaan pe-

masangan Penerangan Jalan Umum (PJU)

se banyak 30 titik lokasi.

Sesuai Berita Acara Serah Terima Pe kerjaan

No.640/BAPPI/KKK/01.2/PEMMESRA/ -

DTKP/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008.

dinyatakan bahwa pekerjaan telah selesai

100% dan telah dibayar terakhir dengan

SP2D No. 931/002998/LS/2008 tanggal se-

nilai Rp168.644.700,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada

tanggal 13 Mei 2009 bersama petugas pe -

ngawas dari Dinas Tata Kota dan Perta-

manan dan rekanan pelaksana, serta hasil

konfirmasi dan surat keterangan dari PT PLN

sebagai tindak lanjut Surat No. 621.92/1341-

DTKP tanggal 11 Nopember 2008 tentang

Pemasangan KWH Meter (Penambahan

daya dan penyambungan baru) diperoleh

penjelasan sebagai berikut :

1) Selama KWH Meter belum dipasang,

maka tagihan rekening listrik dihitung abo -

nemen berdasarkan daya kontrak (butir

ketiga); Pemasangan KWH Meter 3 phase

akan segera dilaksanakan sesuai perminta -

an dengan terlebih dahulu melakukan pen-

gujian titik penyambungan dan box meter

yang terpasang pada jaringan (butir keem-

pat).

2) Dari 30 titik pemasangan PJU diketahui

bahwa sebanyak 23 titik belum terpasang

KWH Meter, dengan demikian penyelesaian

pekerjaan tersebut mengalami keterlamba -

tan minimal selama 6 bulan (terhitung dari

tanggal 12 Nopember 2008 s/d 14 Mei 2009).

Atas keterlambatan tersebut kepada reka -

nan harus dikenakan denda keterlambatan

maksimal 5 % dari harga borongan yaitu se -

besar Rp12.046.050,00 (5 % x Rp240.921. -

000,00).

b. Pekerjaan pemasangan Lampu Pe ne -

rangan Jalan Umum pada Jalan Protokol

dan Jalan Penghubung melewati jadwal

wak tu yang ditetapkan pada kontrak.

Panitia Pengadaan Barang/Jasa telah me -

la kukan proses pelelangan untuk menetap-

kan rekanan sebagai pelaksana pekerjaan,

yaitu dari tahap pengumuman lelang, pem-

Liputan Utama17

bukaan penawaran yang diikuti oleh empat

peserta penyedia barang/jasa.

Berdasarkan hasil evaluasi kualifikasi dan

evaluasi harga penawaran, Panitia Penga -

daan Barang/Jasa mengajukan usulan pene -

ta pan calon pemenang sebanyak tiga pe -

serta penyedia barang/jasa dengan Surat

Nomor 605.5/SUPPP/PJU-BBLK/DTKP/VII/ -

2008 tanggal 20 Juli 2008.

Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pem-

buat Komitmen (PPK) dengan Surat Kepu -

tusan No.605.5/SKPP/PJU-BBLK/DTKP/VII/

2008 tanggal 31 Juli 2008 menetapkan CV

BINA PUTRA PUTRI PERTIWI sebagai peme-

nang lelang dengan harga borongan sebe-

sar Rp128.123.000,00.

Untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud

telah ditandatangani Surat Kontrak Kerja

Konstruksi No.605.5/KKK/06.1/PJU-KWH/

DTKP/ VII/2008 tanggal 14 Agustus 2008

dengan jangka waktu pelaksanaan pe -

kerjaan selama 90 hari kalender terhitung

tanggal 14 Agustus s/d 12 Nopember 2008.

Ling kup pekerjaan meliputi pekerjaan per-

siapan dan pekerjaan pemasangan Lampu

Penerangan Jalan Umum (PJU) untuk se-

banyak 30 titik lokasi.

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksa -

nakan 100% sesuai Berita Acara Serah

Terima Pekerjaan No. 605.5/BAPP.I/KKK/ -

06.1/ PJU-BB LK/DTKP/2008 tanggal 16 Okto-

ber 2008 dan dibayar terakhir dengan SP2D

No. 931/ 002998/LS/2008 tanggal 18 No -

pember 2008 senilai Rp89.686.100,00.

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada

pihak PT PLN untuk wilayah Bogor Kota

pada tanggal 13 Mei 2009 dan surat ke -

terangan pe masangan diperoleh bukti bah -

wa pekerjaan tersebut baru dilaksanakan

pema sa ngan pada tanggal 14 Januari 2009,

se hingga mengalami keterlambatan selama

2 bu lan (terhitung dari tanggal 12 Nopem-

ber 2008 s/d 14 Januari 2009). Atas keter-

lambatan penyelesaian pekerjaan tersebut

ke pada rekanan harus dikenakan denda ke -

terlambatan maksimal 5% dari harga bo -

rongan yaitu sebesar Rp6.406.150,00 (5 % x

Rp128.123.000,00).

keadaan di atas tidak sesuai dengan :

a. Keppres Keppres No. 80 Tahun 2003

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah dengan Pasal 37

poin (1) yang menyatakan bila terjadi keter-

lambatan penyelesaian pekerjaan akibat

dari kelalaian penyedia barang/jasa, maka

penyedia barang/jasa yang bersangkutan

dikenakan denda keterlambatan sekurang-

kurangnya 10/00 (satu perseribu) per hari

dari nilai kontrak.

b. Kontrak Kerja Konstruksi masing-ma sing

kegiatan yang menyatakan bahwa jika pihak

kedua tidak dapat menyelesaikan pe kerjaan

pemborongan sesuai dengan jang ka waktu

pelaksanaan yang tercantum dalam pasal

perjanjian ini, maka setiap hari ke ter lam ba -

tan pihak kedua wajib membayar “denda ke -

terlambatan “ sebesar 1/1000 (sa tu permil)

da ri biaya pekerjaan pemboro ngan.

Hal tersebut mengakibatkan denda keter-

lambatan penyelesaian pekerjaan sebesar

Rp18.452.200 (Rp12.046.050,- + Rp6.406. -

150,-) belum diterima Kas Daerah.

haL tersebut terjadi karena:a. Panitia Penerima Barang tidak cermat

dalam melaksanakan tugasnya;

b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK) lalai dalam melaksanakan kegiatan

yang menjadi tanggung jawabnya.

Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas

Tata Kota dan Pertamanan Pemerintah Kota

Bogor menjelaskan bahwa pihak penyedia

barang/jasa dan Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan (PPTK) telah melaksanakan kewa-

jiban sesuai dengan tanggung jawabnya,

sedangkan pemasangan KWH meter adalah

merupakan kewenangan dan kewajiban PT

PLN sebagai penyedia listrik negara. Untuk

itu Dinas Tata Kota dan Pertamanan difasili-

tasi oleh Sekretaris Daerah akan berupaya

untuk meminta pertanggungjawaban kepa -

da pihak PLN atas keterlambatan pemasa -

ngan KWH meter tersebut.

bPk ri menyarankan WaLikotabogor agar:




di bidang kepegawaian kepada Panitia Pe -

ne rima Barang dan PPTK agar lebih cermat

da lam melaksanakan tugasnya.

b.Memerintahkan Kepala Dinas Tata Kota

dan Pertamanan Pemerintah Kota Bogor

untuk menarik denda keterlambatan dan

me nyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp18. -

452.200,00 serta bukti setornya disampai -

kan kepada BPK RI.

terdaPat kemahaLan harga sebe-sar rP9.675.797,00 dan kekuranganVoLume Pekerjaan Pada beberaPakegiatan dinas bina marga danPengairan sebesar rP170.477.095,78

Dari hasil pemeriksaan beberapa kegiatan

pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Pe-

merintah Kota Bogor ditemukan beberapa

permasalahan sebagai berikut:

a. kekurangan volume pada pekerjaanpelebaran dan pembangunan jalan Wa -rung PariPamoyanan

Pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Bina

Marga dan Pengairan Pemerintah Kota

Bogor telah melaksanakan pekerjaan Pele -

b a ran dan Pembangunan Jalan Warung Pari

Pa moyanan, Desa Rangga Mekar Pamo ya -

nan (Bantuan Provinsi Jawa Barat) dengan

anggaran senilai Rp2.500.000.000,00.

Pemilihan penyedia barang/jasa pun di-

lakukan melalui proses pelelangan, yaitu

dimulai dari tahap pengumuman lelang

pada tanggal 19 Juni 2008, pembukaan pe -

na waran yang diikuti oleh 14 peserta pe -

nyedia barang/jasa, dan kemudian an z wi jing

(penjelasan).

Berdasarkan hasil evaluasi administrasi,

teknis, harga dan penilaian kualifikasi pe -

nye dia barang/jasa dengan sistem satu sam -

pul, Panitia Pengadaan Barang/Jasa de ngan

Berita Acara Hasil Pelelangan No. 602.1/ -

08/PP/Warung Pari/IX/2008 tanggal 8 Sep-

tember 2008 mengusukan tiga peserta

pe nye dia barang/jasa urutan harga teren-

dah se ba gai pemenang lelang.


buat Komitmen dengan Surat Keputusan

No. 621/07-PKK/BMA-18/XI/2008 tanggal 6

Nopember 2008 menetapkan pemenang

pelelangan PT PARAMITRA MULTI PRAKASA

dengan harga borongan sebesar Rp1.647. -

721.000,00.

Sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan

telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja

Konstruksi (Kontrak) No.621/8-PPK/BMA-

18/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2008 de -

ngan lingkup pekerjaan meliputi pekerjaan

galian tanah saluran, pasangan saluran U-

Ditch, pembuatan plat daker, galian tanah

berbatu, timbunan sirtu, cor beton B0 tebal

5 cm, bekisting untuk beton, pemasangan

tu langan dowel untuk rigid, cor beton K-350

tebal 20 cm. Jangka waktu pelaksanaan pe -


tanggal 20 Nopember 2008 s/d 18 Mei 2009

dan jangka waktu pemeliharaan adalah 180

hari kalender.

Pada tanggal 20 Maret 2009 PT PARAMI-

TRA MULTI PRAKASA mengajukan Adden-

dum kontrak kepada Pejabat Pembuat

Ko mitmen (PPK) N0.621/8-PPK/BMA-18/III/

2009 tentang penambahan pekerjaan g a -

lian tanah saluran, pasangan saluran U-Ditch

dan pengurangan pekerjaan pe ma sangan

tulangan dowel untuk rigid pa ve ment de -

ngan harga borongan tidak berubah.

Untuk Tahun Anggaran 2008 pekerjaan

tersebut telah mencapai prestasi pekerjaan

sebesar 69,070 % dan telah dibayar dengan

SP2D No.931/003173/LS/2008 tanggal 5 De-

sember 2008 senilai Rp329.544.200,00 se -

dangkan sisanya diluncurkan pada Tahun

Anggaran 2009.

Berdasarkan hasil cek fisik di lapangan

yang didampingi oleh PPTK, pengawas dan

kontraktor pelaksana pada tanggal 7 Mei

2009 dengan melakukan core drill secara

sampling sebanyak enam titik pada ruas

jalan yang dirigid (dibeton) panjang 576,00

m’ dan lebar ruas jalan 5,50 m’ dengan tebal

beton 20 cm, diperoleh hasil rata-rata kete-

balan 17,90 cm, atau terdapat kekurangan

ketebalan sebesar 2,10 cm dengan perhitu -

ngan sebagai berikut:

HASIL CEK FISIK PEK. RIGID BETON TEBAL 20 cm

NO. LOKASI TEBAL JALAN(cm) BANYAK TITIK(buah) RATA-RATA(cm)

1 Titik 0 M' 17,5

2 Titik 100 M' 17,7

3 Titik 200 M' 19,3

4 Titik 300 M' 17,7

5 Titik 400 M' 18,5

6 Titik 500 M' 16,7

JUMLAH 107,4

BANYAK TITIK 6,0

TEBAL RATA-RATA = (107,4 : 6,0) = 17,90

TEBAL MNRT RAB 20,00

SELISIH KURANG 2,10

Ilustrasi: Penerangan Jalan Umum (JPU) di Jalan Batu Tulis Foto: M Faisal

Liputan Utama 18

Dengan adanya kekurangan ketebalan

tersebut maka telah terjadi kekurangan vo -

lume pekerjaan rigid (beton) senilai Rp45. -

445. 302,00 dengan perhitungan sebagai

be rikut :

Pek. rijid beton k-350 tebaL 20 cmTebal menurut RAB : 20cm ; Tebal hasil cek

fisik : 17,90 cm ; selisih ketebalan 2,10cm

2,10/20 x 570,00 x Rp759.320,00 =

Rp45.445.302,00.

b. kekurangan volume pada pekerjaanpelebaran jalan aria surialaga


Mar ga dan Pengairan Pemerintah Kota

Bogor telah melaksanakan pekerjaan Pe -

leba ran Jln. Aria Surialaga (Simpang Pasir Ku -

da s/d Pancasan Atas)/Banteng Suroso)

(lanjutan) dari bantuan Pemerintah DKI

Jakarta de ngan anggaran senilai Rp5 Milyar.

Pemilihan penyedian barang/jasa juga di-

lakukan melalui proses pelelangan, yaitu

mu lai dari tahap pengumuman lelang pada

tanggal 3 Juni 2008, pembukaan pena -

waran yang diikuti oleh sebanyak empat

peserta penyedia barang/jasa, kemudian

anz wi jing (penjelasan).

Berdasarkan hasil evaluasi administrasi,

teknis, harga dan penilaian kualifikasi pe -

nyedia barang/jasa dengan sistem satu sam-

pul, Panitia Pengadaan Barang/Jasa melalui

Berita Acara Hasil Pelelangan No. 602.1/ -

10/PP/Aria Surialaga/VII/2008 tanggal 8 Juli

2008 mengusulkan tiga peserta penyedia

barang/jasa urutan harga terendah sebagai

calon pemenang lelang.



No. 621/07-PKK/BMA-20/VII/2008 tanggal

22 Juli 2008 menetapkan PT EBFAR TATOR

PARAHYANGAN sebagai pemenang lelang


114.000,-.

Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut


Konstruksi (Kontrak) No.621/8-PPK/BMA-

20/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008 den-

gan lingkup pekerjaan meliputi pekerjaan

pelebaran Jln. Aria Surialaga, dengan jangka

waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150

hari kalender terhitung tanggal 4 Agustus

s/d 31 Desember 2008 dan jangka waktu

pemeliharaan adalah 180 hari kalender .

Pada tanggal 20 Oktober 2008 PT EBFAR

TATOR PARAHYANGAN mengajukan Adden-

dum kontrak kepada Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) N0.621/8-PPK/BMA-20/ -

VIII/ 2008 tentang penambahan pekerjaan

buangan bekas bongkaran, plesteran, beton

non struktur, beton struktur, pita beton,

penulangan beton, urugan LPB sirtu klas C

danpengurangan pada pekerjaan galian

tanah, pasangan batu kali, pekerjaan siaran,

dan timbunan tanah, dengan harga boro -

ngan tidak berubah.

Pekerjaan tersebut telah selesai dikerja -

kan 100% dengan Berita Acara Serah Terima

Pekerjaan No. 621/BA-05/Aria Surialaga

(Lan jutan)/XII/2008 tanggal 23 Desember

2008 dan telah dibayar lunas terakhir de -

ngan SP2D No. 931/003481/LS/XII/2008

tanggal 24 Desember 2008 senilai Rp626. -

499.750,00

Berdasarkan hasil cek fisik tanggal 7 Mei

2009 tim yang didampingi oleh PPTK, pe -

nga was dan kontraktor pelaksana telah

melakukan core drill secara sampling seba -

nyak sepuluh titik pada ruas jalan yang di-

beton panjang 750 m’ dan lebar kiri dan

kanan masing-masing 1,50 m’, tebal beton

20 cm, memperoleh hasil rata-rata kete-

balan 18,45 cm atau terdapat kekurangan

ketebalan sebesar 1,55 cm, dengan perhi-

tungan sebagai berikut :




894.191,49 dengan perhitungan sebagai

berikut:

Pek. rijid beton k-350 tebaL 20 cmTebal menurut RAB : 20 cm ; Tebal hasil cek

fisik : 18,45 cm ; selisih ketebalan 1,55 cm

1,55/20 x 756,00 x Rp783.311,00 =

Rp 45.894.191,49

c. kekurangan volume pekerjaan padakegiatan Pemeliharaan berkala jalan dr.semeru


Mar ga dan Pengairan Pemerintah Kota Bo gor

telah melaksanakan pekerjaan Pemeli ha raan

Berkala Jalan DR. Semeru Kec. Bogor Barat

dengan anggaran senilai Rp1.320.000.000,-.

Panitia Pengadaan Barang/Jasa telah me -

lakukan proses pelelangan untuk me milih

rekanan pelaksana pekerjaan, yaitu mu lai

dari tahap pengumuman lelang pada tang-

gal 19 Juni 2008, pembukaan pena wa ran

yang diikuti oleh lima peserta penyedia ba -

rang/jasa, kemudian anzwijing (pen je la san),

evaluasi administrasi, teknis, harga dan pe-

nilaian kualifikasi penyedia barang/ jasa den-

gan sistem satu sampul. Panitia Pe nga daan

Barang/Jasa telah mengusulkan tiga peserta

penyedia barang/jasa dengan urutan harga

terendah sebagai ca lon pe me nang lelang

sesuai Berita Acara Ha sil Pe le langan No.

602.1/10/PP/ Semeru/VII/ 2008 tanggal 8 Juli

2008.

Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pen-

mbuat Komitmen dengan Surat Keputusan


22 Juli 2008 telah menetapkan PT SATRIA

LESTARI GRAHA sebagai pemenang lelang


638.000,-.

Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut


Konstruksi (Kontrak) No. 621/8-PPK/BMA-

15/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008, de -

ngan lingkup pekerjaan pemeliharaan ber -

kala jalan DR. Semeru, dengan jangka waktu

pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari ka -

lender terhitung dari tanggal 4 Agustus s/d

1 Desember 2008 dan jangka waktu pe me -

liharaan adalah 180 hari kalender .

Berdasarkan Berita Acara Kemajuan

Pekerjaan No. 621/BA-06/Pemel Jl. DR.

Seme ru/XII/2008 tanggal 24 Desember

2008 di ketahui bahwa pekerjaan telah men-

capai 100% dan rekanan berhak menerima

pembayaran sebesar Rp333.076.326,00

(Rp1.078. 638.000,00 - Rp745.561.674,00) =

dikurangi potongan-potongan sbb :

nilai kontrak: Rp1.078.638.000,00

dikurangiSertifikat s/d bulan lalu:

Rp505.026.000,00

Pengemb.U. Muka 20%:

Rp215.727.600,00

Denda keterlambatan 23 hari :

Rp24.808.674,00

rp1.078. 638.000,00 - rp745.561.674,00

jumlah: rp333.076.326,00

Pekerjaan tersebut telah selesai dikerja kan

dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

No.621/BA-06/Pemel-Jln.DR.Semeru/ XII/ 2008

tanggal 24 Desember 2008 dan telah diba-

yar dengan SP2D No. 931/003464/LS/2008

tanggal 24 Desember 2008 senilai Rp333. -

076.326,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tang-

gal 11 Mei 2009 tim yang didampingi oleh

PPTK, pengawas dan kontraktor pelaksana

telah melakukan core drill secara sampling

sebanyak delapan titik pada ruas jalan yang

dibeton panjang 435,50 m’ dan lebar ruas

jalan 6,50 m’ dengan tebal beton 20 cm.

Hasil core drill diperoleh rata-rata ketebalan

18,75 cm atau terdapat kekurangan keta-

balan sebesar 1,25 cm dengan perhitungan

sebagai berikut :


ter sebut maka telah terjadi kekurangan vo -



berikut :

Pek. rijid beton k-350 tebaL 20 cmTebal menurut RAB : 20 cm ; Tebal hasil cek


1,25/20 x 435,50 x Rp748.300,00 =

Rp20.367.790,63

d. kekurangan volume pekerjaan dankemahalan harga pada kegiatan Pening -katan jalan soemintadireja


Marga dan Pengairan Pemerintah Kota Bo -

gor telah melaksanakan pekerjaam Pening -

katan Jln. Soemantadireja dari APBD Peme-

rintah Kota Bogor dengan anggaran senilai

Rp750.000.000,00.

Untuk menentukan penyedia barang/jasa

Panitia Pengadaan Barang/jasa telah mela -

kukan proses pelelangan, yaitu mulai dari

ta hap pengumuman lelang pada tanggal 19

Juni 2008, pembukaan penawaran yang di-

ikuti oleh tiga peserta penyedia barang/jasa,

yang diikuti anzwijing (penjelasan).

Hasil evaluasi administrasi, teknis, harga

dan penilaian kualifikasi penyedia barang/ -

jasa dengan sistem satu sampul, Panitia Pe -

ngadaan Barang/jasa dengan Berita Acara

Hasil Pelelangan No. 602.1/08/PP/Soeman-

tadireja/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008 mene-

tapkan tiga peserta penyedia barang/jasa

No Lokasi Tebal Lajur Kiri Tebal Lajur Kanan Banyak Titik Rata-Rata(CM) (CM) (Buah)

1 Titik 0 20,0 17,0

2 Titik 100 17,0 20,0

3 Titik 200 18,0 16,0

4 Titik 300 16,5 19,0

5 Titik 400 20,0

6 Titik 700 21,0

JUMLAH 91,5 93,0

Jumlah tebal seluruhnya: (91,5 + 93,0) = 184,5 10

Tebal Rata-rata : (184,5 : 10) 18,45

Tebal menurut RAB 20,0

Selisih kurang 1,55


No Lokasi Tebal Jalan (cm) Banyak Titik (Buah) Rata-Rata (cm)

1 Titik 0 M' 13,5

2 Titik 50 M' 23,0

3 Titik 100 M' 18,0

4 Titik 150 M' 16,5

5 Titik 200 M' 20,0

6 Titik 250 M' 18,5

7 Titik 300 M' 20,0

8 Titik 350 M' 20,5

JUMLAH 150,0

Tebal Rata-rata 8 18,75


Selisih kurang 1,25


urutan harga terendah sebagai calon peme-

nang lelang.




22 Juli 2008 menetapkan CV ADI PERDANA

dengan harga borongan sebesar Rp530. -

893.000,- sebagai pemenang lelang peker-

jaan peningkatan Jalan Soemintadireja.

Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan telah

ditandatangani Surat Perjanjian Kerja Kon-

struksi (Kontrak) No.621/8-PPK/BMA-12/ -

VIII/ 2008 tanggal 4 Agustus 2008 dengan

lingkup pekerjaan meliputi pekerjaan ga lian

tanah saluran, pasangan saluran U-Ditch,

pembuat plat daker, galian tanah berbatu,

timbunan sirtu, cor beton B0 tebal 5 cm,

bekisting untuk beton, pemasangan tula -

ngan dowel untuk rigid, cor beton K-350 te -

bal 20 cm. Jangka waktu pelaksanaan pe -


tanggal 4 Agustus s/d 31 Desember 2008

dan jangka waktu pemeliharaan ada lah 180

hari kalender .

Pada tanggal 13 Nopember 2008 CV ADI

PERDANA mengajukan Addendum kontrak

kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

N0. 621/8-PPK/BMA-12/VIII/2008 tentang

pe nambahan pekerjaan galian tanah salu-

ran, pasangan saluran U-Ditch dan pengu-

rangan pekerjaan pemasangan tulangan

do wel untuk rigid pavement dengan harga

borongan tidak berubah.

Pekerjaan tersebut telah selesai dikerja -

kan dengan Berita Acara Serah Terima Pe -

kerjaan No. 621/BA-08/Pnk.Soemanta direja/

XII/2008 tanggal 23 Desember 2008 dan

telah dibayar lunas terakhir dengan SP2D

No. 931/003458/LS/XII/2008 tanggal 24 De-

sember 2008 senilai Rp231.817.250,00.


gal 7 Mei 2009 yang didampingi oleh PPTK,

pengawas dan kontraktor pelaksana de -

ngan melakukan core drill secara sampling

sebanyak lima titik pada ruas jalan yang di-

beton dengan panjang 200 m’ dan lebar

ruas jalan 5,50 m’ dengan tebal beton 20 cm,

serta pengambilan sampling dengan hasil

rata-rata ketebalan 19,60 cm, atau terdapat

selisih ketebalan sebesar 0,40 cm dengan

perhitungan sebagai berikut :





berikut :

Pek. rijid beton k-350 tebaL 20 Cmyang terPasang di LaPanganTebal menurut RAB : 20 cm ; Tebal hasil cek


0,40/20 x 225,50 x Rp604.864,93 = Rp

2.727.940,83.

Pekerjaan Pemasangan u-ditChHasil pemeriksaan terhadap Analisa Har -

ga Satuan pekerjaan pemasangan U-Ditch

di ke tahui terdapat kemahalan harga satuan

U-Dicth dibandingkan dengan hasil survey

harga satuan U-Ditch ukuran 60x40x120cm

PER m'.

Dengan kemahalan harga satuan U-Ditch

tersebut maka telah terjadi kemahalan har -

ga pekerjaan pemasangan U-Ditch sebesar

Rp193.515,94 per M’, dengan rincian perhi-

tungan sebagai berikut : (Lihat tabel ana -lisa)

Dalam Rencana Anggaran dan Biaya

(RAB) ditetapkan pekerjaan pemasangan

UDicth sepanjang 50 m’ sehingga telah ter-

jadi kemahalan harga sebesar Rp9.675.797,-

(50 m’ x Rp193.515,94).

e. kekurangan volume pekerjaan padake giatan pemeliharaan berkala jalan Ci -re mai ujung

Kegiatan pemeliharaan berkala jalan Cire-

mai Ujung dilaksanakan oleh PT Waskita

Jaya Purnama dengan nilai sebesar Rp1. -

309. 871.000,00 sesuai dengan kontrak No -

mor 621/09-PPK/BMA-17/VI/2008 tanggal

24 Juni 2008. Jangka waktu pelaksanaan pe -

kerjaan yang disepakati dalam kontrak se-

lama 120 hari kalender terhitung mulai

tang gal 24 Juni 2008 sampai dengan 21 Ok-

tober 2008. Penetapan PT Waskita Jaya Pur-

nama selaku pelaksana pekerjaan dilakukan

dengan cara pelelangan.

Pada tanggal 17 Juli 2008 dan 12 Agustus

2008 telah dilakukan kesepakatan Adden-

dum perjanjian karena adanya pekerjaan

tambah kurang tanpa merubah nilai kontrak

dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

Pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan

telah diserahterimakan sesuai dengan Berita

Acara Serah Terima Sementara/Pertama

Nomor 621/BA-12/Ciremai/IX/2008 tanggal

15 September 2008 serta telah dilakukan

pembayaran lunas kepada penyedia jasa/ -

rekanan terakhir berdasarkan Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) Nomor 931/0027 -

03/LS/2008 tanggal 20 Oktober 2008 senilai

Rp88.373.800,00.


gal 2 Mei 2009 dengan cara corring diketa -

hui bahwa ketebalan lapisan Hotmix Las ton

(AC) rata-rata hanya dikerjakan setebal

3,806 cm, sehingga terjadi kekurangan kete-

balan lapisan Hotmix Laston (AC) setebal

0,194 cm dibandingkan yang seharusnya

ber dasarkan kontrak setebal 4,000 cm. Se -

suai dengan kontrak harga bagian pe kerja -

an lapisan Hotmix Laston (AC) setebal 4,000

cm sebesar Rp573.558.786,00. De ngan de -

mi kian nilai pekerjaan yang kurang di laksa -

na kan sebesar Rp27.817.601,12 (0,194/ 4,000

x Rp573.558.786,00).

Rincian perhitungan da lam Lampiran 1

sebagai berikut :

Liputan Utama19

ANALISA HARGA SATUAN

NO KOMPONEN SATUAN KOEFISIEN HRG SATUAN JML HARGA

A TENAGA

Mandor Hari 0,0327 45.000,00 1.471,50

Tukang Hari 0,1310 30.000,00 3.930,00

Pekerja/Buruh Hari 0,1310 25.000,00 3.275,00

JUMLAH HARGA TENAGA 8.676,00

B BAHAN

Urugan pasir urug M2 0,0413 140.000,00 5.782,00

U-DITCH M' 1,0000 220.000,00 220.000,00

Beton non struktur M3 0,0140 538.000,00 7.532,00

Grounting expansion joint

JUMLAH BAHAN 233.314,00

C PERALATAN 0,00

D JUMLAH HARGA PEKERJAAN (A+B+C) 241.990,50

E OVERHEAD & PROFIT 0,75 % X D 18.149,29

HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 260.139,79

HARGA SATUAN PEKERJAAN MENURUT RAB 453.655,73

KEMAHALAN HARGA 193.515,94


No Lokasi Tebal Jalan (cm) Banyak Titik (Buah) Rata-Rata (cm)

1 Titik 0 M' 21,0

2 Titik 50 M' 19,0

3 Titik 100 M' 16,0

4 Titik 150 M' 20,0

5 Titik 200 M' 22,0

JUMLAH 98,0 5,0

Tebal Rata-rata : (98,0 : 5,0) = 19,60


Selisih kurang 0,40

Kegiatan : Pemeliharaan Berkala Jalan Ciremai UjungPelaksana : PT. Waskita Jaya PurnamaTanggal Pemeriksaan : 2 Mei 2009

NO STA PENGAMBILAN TEBAL (CM)SAMPEL 1 2 3 4 Rata-Rata

1 0+020 Ki 3,291 3,272 3,532 3,653 3,437

2 0+220 Tgh 3,723 4,122 4,127 4,080 4,013

3 0+400 Ka 3,672 3,663 3,736 3,554 3,656

4 0+600 Tgh 3,443 3,474 3,346 3,640 3,476

5 0+800 Ki 3,495 3,485 3,577 3,770 3,582

6 1+010 Ka 3,894 4,164 4,034 4,059 4,038

7 1+200 Tgh 3,823 3,516 3,399 3,761 3,625

8 1+400 Ki 4,334 4,643 4,656 4,490 4,531

9 1+600 Tgh 3,744 3,883 3,794 3,730 3,788

10 1+720 Ki 4,021 3,882 3,910 3,850 3,916

Jumlah 38,061

Rata-Rata Total 3,806

a. Tebal Menurut Kontrak (cm) : 4,000b. Tebal Hasil Corring (cm) : 3,806c. Kekurangan Ketebalan (a-b) (cm) : 0,194d. Jumlah Harga Bagian Hotmix Laston (AC) (Rp) : 573.558.786,00e. Nilai Kekurangan ((c/a)xd) (Rp) : 27.817.601,12

TABEL ANALISA

f. kekurangan volume pekerjaan padakegiatan pemeliharaan berkala jalan da -rul Qur’an

Kegiatan pemeliharaan berkala Jalan Da -

rul Qur’an dilaksanakan oleh CV Mega ta ma

Kharisma dengan nilai sebesar Rp722. 000. -

000,00 sesuai dengan kontrak Nomor 621/ -

08-PPK/BMA-13/VI/2008 tanggal 24 Juni

2008. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

yang disepakati dalam kontrak selama 45

hari kalender terhitung mulai tanggal 24 Ju -

ni 2008 sampai dengan 7 Agustus 2008. Pe -

netapan CV Megatama Kharisma selaku

pe laksana pekerjaan dilakukan dengan cara

pelelangan.

Pada tanggal 5 Agustus 2008 telah dilaku -

kan kesepakatan Addendum perjanjian ka -

re na adanya pekerjaan tambah kurang

tan pa merubah nilai kontrak dan jangka

wak tu pelaksanaan pekerjaan.



Acara Serah Terima Sementara/Pertama No -

mor 621/BA-05/Darul Qur’an-DAK/IX/2008

tanggal 16 September 2008 atau terjadi ke -

terlambatan penyelesaian pekerjaan selama

40 hari. Atas keterlambatan tersebut telah

dikenakan denda sebesar Rp28.880.000,-

(40 hari x 1/1000 x Rp722.000.000,00) de -

ngan melakukan pemotongan pada saat

pe lunasan kepada penyedia jasa/rekanan

ter akhir berdasarkan SP2D Nomor 931/ -

002913/LS/2008 tanggal 10 Nopember

2008 senilai Rp476.520.000,00.


gal 2 Mei 2009 dengan cara coring diketa hui

bahwa ketebalan lapisan Hotmix Laston

(AC) rata-rata hanya dikerjakan setebal

3,938 cm, sehingga terjadi kekurangan ke -

tebalan lapisan Hotmix Laston (AC) setebal

0,062 cm, dibandingkan yang seharusnya

berdasarkan kontrak setebal 4,000 cm. Se -

suai dengan kontrak harga bagian pekerja -

an lapisan Hotmix Laston (AC) setebal 4,000

cm sebesar Rp520.813.984,20. Dengan de -

mikian nilai pekerjaan yang kurang dilaksa -

nakan sebesar Rp8.072.616,76 (0,062/ 4,000

x Rp520.813.984,20). Rincian per hitungan

dalam Lampiran 2 sebagai be rikut :

g. kekurangan volume pekerjaan padakegiatan pemeliharaan berkala jalansurya kencana.

Kegiatan pemeliharaan berkala jalan Sur -

ya Kencana dilaksanakan oleh CV Dharma

Bakti dengan nilai sebesar Rp589.277.970,00

sesuai dengan kontrak Nomor 621/08-PPK/ -

BMA-11/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008. Jang -

ka waktu pelaksanaan pekerjaan yang di se -

pakati dalam kontrak selama 45 hari kalen-

der terhitung mulai tanggal 24 Juni 2008

sampai dengan 7 Agustus 2008. Penetapan

CV Dharma Bakti selaku pelaksana peker-

jaan dilakukan dengan cara pelelangan.

Pada tanggal 9 Juli 2008 dan telah dila -

kukan kesepakatan Addendum perjanjian

kare na adanya pekerjaan tambah kurang

tan pa merubah nilai kontrak dan jangka

wak tu pelaksanaan pekerjaan.



Acara Serah Terima Sementara/Pertama No -

mor 621/BA-02/Surken-DAK/IX/2008 tang-

gal 10 September 2008 atau terjadi keter-

lambatan penyelesaian pekerjaan selama 33

hari. Atas keterlambatan tersebut telah di -

kenakan denda sebesar Rp19.446.173,01,00

(33 hari x 1/1000 x Rp589.277.970,00) de -

ngan melakukan pemotongan pada saat

pelunasan kepada penyedia jasa/rekanan

terakhir berdasarkan SP2D Nomor 931/ -

002713/LS/2008 tanggal 21 Oktober 2008

senilai Rp363.584.507,00.


gal 4 Mei 2009 dengan cara corring di -

ketahui bahwa ketebalan lapisan Hotmix

La ta s ton (HRS) rata-rata hanya dikerjakan

setebal 2,857 cm, sehingga terjadi keku -

rangan ketebalan lapisan Hotmix Lataston

(HRS) setebal 0,143 cm, dibandingkan yang

seharusnya berdasarkan kontrak setebal

3,000 cm.

Se suai dengan kontrak harga ba gian pe -

kerjaan lapisan Hotmix Lataston (HRS) se -

tebal 3,000 cm sebesar Rp422. 761.950,00.

De ngan demikian nilai pekerjaan yang ku-

rang dilaksanakan sebesar Rp20. 151. 652,95

(0,143/3,000 x Rp422.761. 950,-). Rincian per-

hitungan dalam Lampiran 3 sebagai berikut:

(Lihat tabel di kanan atas)Keadaan di atas tidak sesuai dengan Ke -

putusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003

yang telah diubah dengan Peraturan Presi-

den Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pelaksanaan Barang/jasa Pemerintah:

a. Bagian Kelima Pasal 5 huruf f yang me -

nyatakan bahwa Penguna barang/jasa, pe -

nyedia barang/jasa dan para pihak yang

te r kait dalam pelaksanaan pengadaan ba -

rang/jasa harus memenuhi etika antara lain

menghindari dan mencegah terjadinya

pem borosan dan kebocoran keuangan Ne-

gara dalam pengadaan barang/jasa.

b. Penjelasan Pasal 33 ayat (2) yang me -

nyatakan bahwa Khusus untuk pekerjaan

kons truksi, pembayaran hanya dapat dila ku -

kan senilai pekerjaan yang telah terpa sang,

tidak termasuk bahan-bahan dan alat-alat

yang ada di lapangan.

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan

pem bayaran kepada rekanan sebesar

Rp180. 152.892,78 dengan rincian sebagai

be rikut:

a. Pt Paramitra multi Prakasa sebesarrp45.445.302,00 b. Pt ebfar tator Parahyangan sebesarrp45.894.191,49c. Pt satria Lestari graha sebesarrp20.367.790,63

d. CV adi Perdana sebesarrp12.403.737,83 (rp9.675.797,00 +rp2.727.940,83)e. Pt Waskita jaya Purnama sebesarrp27.817.601,12f. CV megatama kharisma sebesarrp8.072.616,76g. CV dharma bakti sebesarrp20.151.652,95

hal tersebut disebabkan:a. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan

Pemerintah Kota Bogor kurang optimal da -

lam melakukan pengendalian dan penga -

wa san.

b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK), Konsultan Pengawas, dan Pengawas

Lapanganpada masing-masing pekerjaan

terkait kurang cermat dalam melaksanakan

tugasnya.

Atas permasalahan tersebut Plh. Kepala

Dinas Bina Marga dan Pengairan Peme rintah

Kota Bogor menjelaskan akan segera me -

nindaklanjuti permasalahan tersebut dengan

memerintahkan kepada masing-ma sing pe -

laksana kegiatan untuk me ngemba li kan ke -

lebihan pembayaran ke Kas Dae rah.

bPk ri menyarankan Walikota bogoragar :




di bidang kepegawaian kepada Kepala Di -

nas Bina Marga dan Pengairan agar lebih

op timal dalam melakukan pengendalian

dan pengawasan.

b. Memberikan teguran secara tertulis di-



di bidang kepegawaian kepada PPTK dan

Pengawas Lapangan pada masing-masing

pekerjaan terkait agar cermat dalam melak-

sanakan tugas.

c. Memerintahkan Kepala Dinas Bina

Marga dan Pengairan Kota Bogor agar me -

narik kelebihan pembayaran kepada ma -

sing-masing penyedia jasa dan me nye tor -

kannya ke Kas Daerah sebesar Rp180. 152. -

892,78 serta bukti setornya disampaikan

kepada BPK RI.

reaLisasi beLanja tidak terdugabeLum didukung bukti yang Leng -kaP sebesar rP1.914.057.064,00 danmeLamPaui ang garan sebesarrP16. 207.064,00

Pemerintah Kota Bogor pada Tahun

Anggaran 2008 telah menganggarkan Be-

lanja Tidak Terduga sebesar Rp3 Milyar, de -

ngan realisasi sebesar Rp3.016.207.064,00

atau 100,54%.

Belanja tersebut digunakan untuk ke -

giatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak

diharapkan berulang seperti pe nangg ula -

ngan bencana alam dan bencana sosial

yang tidak diperkirakan sebelumnya. Be r da -

sarkan realisasi tersebut telah terjadi pelam-

pauan anggaran sebesar Rp16.207.064,-.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen

per tanggungjawaban Belanja Tidak Terduga

tersebut diketahui bahwa terdapat pe nge -

luaran yang belum didukung bukti pertang-

gungjawaban yang lengkap sebesar Rp1.

914.057.064,00 dengan rincian sebagai be -

rikut: (Lihat tabel di kanan atas)Pertanggungjawaban pengeluaran terse-

but hanya berupa laporan kejadian, rincian

kebutuhan dana yang diperlukan tanpa di -

dukung dengan bukti penggunaannya.

Dalam hal ini bogor + telah me ngirimkan

surat kepada H. Bambang Gunawan selaku

Sekda Kota Bogor, perihal Per mohonan

Dokumen Informasi Publik de ngan nomor

surat 072/REP/B+/VIII/2011. Sampai dengan

tanggal jatuh tempo pada 19 September

2011 Pihak terkait belum me nanggapi surat

tersebut. Sesuai dengan man dat UU no 14

tahun 2008 tentang keterbukaan informasi

publik, pada pasal 7 (1) yang menyatakan

bahwa Badan Publik wa jib menyediakan,

memberikan dan/atau me nerbitkan Infor-

masi Publik yang berada di bawah kewena -

ngannya kepada Pemohon Informasi Publik,

selain Informasi yang dikecualikan sesuai

dengan ketentuan.

Untuk memudahkan pembaca kami telah

lampirkan Penyusunan, Pengelolaan/Pe lak -

sanaan dan Pertanggungjawaban Ke uang -

an pada Halaman satu (Liptama). Tertera

Su rat Pertanggungjawaban (SPJ) yang disu -

sun berdasarkan hasil proses akun tansi

yang wajib dilaksanakan oleh setiap peng -

gu na anggaran, kuasa pengguna dan pe -

nge lola BUD. Sesuai Standar Akuntansi Pe -

Liputan Utama 20

Kegiatan : Pemeliharaan Berkala Jalan Surya KencanaPelaksana : CV. Dharma BaktiTanggal Pemeriksaan : 4 Mei 2009

NO STA PENGAMBILAN TEBAL (CM)SAMPEL 1 2 3 4 RATA-RATA

1 0+090 Ki 3,732 3,921 4,092 3,950 3,924

2 0+290 Ka 4,773 4,745 4,750 4,770 4,760

3 0+520 Ki 3,680 4,180 4,092 4,030 3,996

4 0+720 Ka 3,590 3,624 3,620 3,665 3,625

5 0+920 Ki 3,371 3,360 3,450 3,361 3,386

Jumlah 19,689


a. Tebal Menurut Kontrak (cm) : 3,000b. Tebal Hasil Corring (cm) : 2,857c. Kekurangan Ketebalan (a-b) (cm) : 0,143d. Jumlah Harga Bagian Hotmix Lataston (HRS) (Rp) : 422.761.950,00e. Nilai Kekurangan ((c/a)xd) (Rp) : 20.151.652,95

NO STA PENGAMBILAN TEBAL (CM)SAMPEL 1 2 3 4 RATA-RATA

1 0+050 Ki 3,312 3,012 3,144 2,940 3,102

2 0+200 Tgh 2,591 2,530 2,471 2,690 2,571

3 0+420 Ka 2,832 2,754 2,950 2,540 2,769

4 0+600 Ki 3,415 3,570 3,463 3,581 3,507

5 0+800 Ka 2,820 2,482 2,950 2,697 2,737

6 0+900 Tgh 2,315 2,610 2,471 2,421 2,454

Jumlah 17,140


a. Tebal Menurut Kontrak (cm) : 3,000

b. Tebal Hasil Corring (cm) : 2,857

c. Kekurangan Ketebalan (a-b) (cm) : 0,143

d. Jumlah Harga Bagian Hotmix Lataston (HRS) (Rp) : 422.761.950,00

e. Nilai Kekurangan ((c/a)xd) (Rp) : 20.151.652,95

Liputan Utama21

merintah (SAP) PP Nomor 24 Tahun 2005, la-

poran arus kas, dan catatan atas lapo ran ke -

uangan. Yang dimaksudkan ke da lam la po-

ran Pertanggungjawaban Ke uang an AP BD.

Dari hasil pemeriksaan lebih lanjut di -

ketahui bahwa seluruh realisasi Belanja

Tidak Terduga sebesar Rp3.016.207.064,00

ter sebut belum diberitahukan kepada DPRD

Ko ta Bogor setelah pengeluarannya ditetap-

kan.

Keadaan di atas tidak sesuai dengan Per-

aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan

Ke uangan Daerah :

a. Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan

daerah dikelola secara tertib, taat pada per-

aturan perundang-undangan, efektif, efi -

sien, ekonomis, transparan, dan ber tang -

gung jawab dengan memperhatikan azas

ke adilan, kepatutan, dan manfaat untuk ma -

syarakat.

b. Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara

tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ada lah bahwa keuangan daerah dikelola se-

cara tepat waktu dan tepat guna yang didu -

kung dengan bukti-bukti administrasi yang

dapat dipertanggungjawabkan.

c. Pasal 122 ayat (5) menyatakan jumlah

belanja yang dianggarkan dalam APBD me -

rupakan batas tertinggi untuk setiap pe -

ngeluaran belanja.

d. Pasal 122 ayat (6) menyatakan penge -

lua ran tidak dapat dibebankan pada ang ga -

ran belanja jika untuk pengeluaran tersebut

tidak tersedia atau tidak cukup tersedia da -

lam APBD.

e. Pasal 134 ayat (1) menyatakan dasar pe -

ngeluaran anggaran belanja tidak terduga

yang dianggarkan dalam APBD untuk men-

danai tanggap darurat, penanggulangan

bencana alam dan/atau bencana sosial, ter-

masuk pengembalian atas kelebihan pene -

rimaan daerah tahun-tahun sebelumnya

yang telah ditutup ditetapkan dengan Ke -

putusan Kepala Daerah dan diberitahukan

kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan ter -

hi tung sejak keputusan dimaksud ditetap-

kan.

Hal tersebut mengakibatkan pengeluaran

Belanja Tidak Terduga yang belum didu -

kung dengan bukti yang lengkap sebesar

Rp1.914.057.064,00 secara administrasi be -

lum dapat dipertanggungjawabkan.

hal tersebut terjadi karena:a. Bendahara Bantuan pada Sekretariat

Daerah Kota Bogor lalai dalam melaksana -

kan tanggung jawabnya.

b. Kepala Bagian Keuangan lalai melak-

sanakan tugasnya dalam pengendalian pe -

laksanaan APBD.

c. Sekretaris Daerah sebagai Pengguna

Anggaran tidak optimal dalam melakukan

pe ngendalian dan pengawasan.

Atas permasalahan tersebut Sekretaris

Daerah Pemerintah Kota Bogor menjelaskan

bahwa terjadinya pelampauan anggaran

be lanja tidak terduga dikarenakan kejadian

bencana yang sulit diprediksi. Sedangkan la-

poran ke DPRD dilakukan oleh pemerintah

Kota Bogor melalui APBD, laporan se mester

dan laporan dengar pendapat dengan ko -

misi yang membidangi bencana alam. Ada-

pun pertanggungjawaban pelaksanaan ke -

giatannya akan dikomunikasikan dengan

masing-masing SKPD terkait.

bPk ri menyarankan Walikota bogoragar :




di bidang kepegawaian kepada Bendahara

Bantuan pada Sekretariat Daerah Kota

Bogor agar tidak lalai dalam melaksanakan

tanggung jawabnya.

b. Memberikan teguran secara tertulis di-



di bidang kepegawaian kepada Kepala Ba -

gian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bo -

gor agar tidak lalai melaksanakan tugasnya

dalam pengendalian pelaksanaan APBD.

c. Memberikan teguran secara tertulis

kepada Sekretaris Daerah agar lebih optimal

dalam melakukan pengendalian dan pe -

nga wasan serta memerintahkan Sekretaris

Dae rah agar menginstruksikan kepada ma -

sing- masing Kepala SKPD untuk me nyam -

pai kan pertanggungjawaban peng gunaan

da na belanja tidak terduga. *Wina febri

No. No. Tgl SP2D Penerima Uraian Jumlah (Rp)

1 931/000240/LS Ketua KPUD Pembuatan Surat Keterangan dari 180.000.000,0027-02-08 Pengadilan untuk Petugas

Penyelenggara Pemilu/Pilkada

2 931/001265/LS Ka. DLHK Penanggulangan Bencana TPA 219.530.000,0026-06-08 Galuga

3 931/002153/LS Ka.DTKP Bencana Tanah Longsor 84.845.000,0002-09-08

4 931/002734/LS Ka.Disnakersos Pengambilan Bantuan Bencana Ke 5.000.000,0023-10-08 Dinsos Provinsi

5 931/003355/LS Ka.DLHK Dana Kerohiman dan Kompensasi 1.262.911.957,0022-12-08 Warga terkait Penutupan TPA

Galuga

6 931/003394/LS Ka.St.Meteorologi Kegiatan Stasiun Meteorologi 6.270.107,0024-12-08

7 931/003400/LS Ka.DTKP Bencana Tanah Longsor 60.000.000,0024-12-08

8 931/003486/LS Ka.DBMP Bencana Tanah Longsor Jalan 95.500.000,0030-12-08

JUMLAH 1.914.057.064,00

Pada Edisi 12 bulan lalu, tabloid Bogor +

telah mengupas habis permasalahan me -

ngenai laporan hasil pemeriksaan atas ke -

patuhan terhadap perundang-undangan

da lam kerangka pemeriksaan laporan ke -

uang an Pemerintah Kota Bogor Tahun

Anggaran (TA) 2007 yang dikeluarkan oleh

Ba dan Pemeriksa Keuangan Republik Indo -

ne sia (BPK RI) pada tanggal 30 Juni 2008.

Da lam laporan hasil pemeriksaan BPK ter -

sebut, terdapat empat temuan pokok-po -

kok ketidakpatuhan terhadap peraturan

per undang-undangan dalam pelaporan

keuang an yang ditemukan BPK RI di Peme -

rintahan Kota Bogor Tahun Anggaran 2007.

Bogor + edisi 13 ini akan menyajikan sudah

se jauh mana tindak lanjut dari Pemkot

Bogor da lam menyikapi adanya temuan dari

BPK TA 2007 tersebut. Sehingga masyarakat

me ngetahui informasi terbaru apa yang ter-

jadi dalam dua bulan terakhir.

Pembahasan tiap masalah dalam edisi 13

ini tentunya mangacu pada tahapan pe -

nyusunan, pelaksanaan dan pertanggung-

jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) yang telah dijelaskan pada

rubrik awal. Untuk itu berdasarkan laporan

BPK RI TA 2007, pada edisi ini juga akan

men jelaskan gambaran umum sistem pe -

ngendalian intern pada sistem akuntansi

dan pelaporan keuangan Pemerintah Kota

Bo gor TA 2007. Ini bertujuan agar diharap-

kan masyarakat dapat memahami berbagai

permasalahan pada TA 2007. Terkait per-

masalahan tersebut, pada edisi 13 juga akan

me ngangkat bagaimana tanggapan Inspek-

torat kota Bogor dalam menindaklanjuti

temuan BPK RI tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelo-

laan dan Tanggung jawab Keuangan Negara

dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006

tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

(BPK RI) telah memeriksa Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran

2007 yang terdiri dari Neraca per 31 Desem-

ber 2007, Laporan Realisasi Anggaran, La -

poran Arus Kas dan Catatan atas Laporan

Ke uangan untuk tahun yang berakhir pada

tanggal tersebut.

Untuk memperoleh keyakinan memadai,

apa kah laporan keuangan bebas dari salah

saji material, Standar Pemeriksaan Ke uang -

an Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK

RI mengharuskan BPK RI melaksanakan pe -

ngujian atas kepatuhan Pemerintah Kota

Bogor terhadap peraturan perundang-un-

dangan. Kepatuhan terhadap peraturan pe-

rundang-undangan merupakan tanggung

jawab Pemerintah Kota Bogor.

Selain itu, peraturan perundang-unda -

ngan dan SPKN yang ditetapkan oleh BPK RI

mengharuskan BPK RI untuk melaporkan

ke pada pihak berwenang, apabila dalam

me lakukan pemeriksaan atas laporan ke -

uangan ditemukan kecurangan dan pe -

nyim pangan dari ketentuan peraturan per -

undangundangan yang berindikasi un sur

tindak pidana.

dana Penunjang kegiatan retri -busi Pe La yanan kebersihan diberi -kan kePada yang tidak berhakse besar rP111.000.000,-

Dana Penunjang Kegiatan Retribusi Pe -

laya nan Kebersihan Diberikan kepada yang

Tidak Berhak sebesar Rp111.000.000,00.

Pada rekening Belanja Jasa Pihak Ketiga ter-

dapat anggaran dana penunjang kegiatan

yang berkaitan dengan restribusi pelayanan

persampahan/kebersihan dengan pem b a -

gi an fee/insentif berdasarkan pada Nota Ke-

sepakatan Bersama antara PDAM Tirta

Pa kuan, DLHK, dan Dispenda.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas do -

kumen realisasi dana penunjang kegiatan

yang berkaitan dengan restribusi pelayanan

persampahan/ kebersihan diketahui bahwa

pemberian fee/ insentif untuk DLHK dan Dis-

penda yang tidak sejalan dengan Surat

Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/ -

2429/SJ tentang Pedoman Penyusunan

APBD.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan ter -

se but BPK RI menyarankan Walikota Bogor

agar memberikan teguran tertulis kepada

Kepala Dispenda dan Kepala DLHK untuk

mengikuti ketentuan yang berlaku dan me -

nyetorkan kembali dana penunjang ke gia -

tan yang telah diterima oleh DLHK dan

Dis penda sebesar Rp111.000.000,00 ke Kas

Daerah serta menyampaikan bukti setor ke -

pada BPK RI.

Sementara itu, dalam surat balasan dari

Dispenda Kota Bogor dengan nomor surat

480/925-Penetapan tanggal 25 Juli 2001,

perihal tanggapan atas permintaan data/ -

dokumen informasi publik yang ditandata -

ngani oleh Plt. Kepala Dispenda, Drs. Arif

Mustofa Budiyanto. Dalam balasan suratnya,

Dis penda hanya bisa memberikan tiga

data/ dokumen informasi publik dari 4 data/

dokumen informasi publik yang di minta

me lalui surat yang dilayangkan bogorplus

dengan nomor surat 004/REP/B+/VII/2011


Liputan Utama 22

pada tanggal 7 Juli 2011. Tiga dokumen

tersebut adalah addendum kesepakatan

ber sama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor,

Dispenda dan DLHK tentang pengaturan

dana penunjang kegiatan yang berkaitan

de ngan penerimaan retribusi pelayanan

sampah.

Kemudian Dokumen Kesepakatan Ber -

sama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, Dis-

penda dan DLHK tentang pengaturan dana

penunjang kegiatan yang berkaitan de ngan

penerimaan retribusi pelayanan sampah.

Serta surat teguran tertulis Wali kota kepada

Dispenda dan DLHk kota Bo gor. Sedangkan

pada poin ke empat yaitu bukti tanda setor

pengembalian dana penunjang kegiatan

retribusi pelayanan kebersihan tidak dilam-

pirkan pada surat ba lasan.

Sedangkan pada surat balasan Dinas Ke-

bersihan dan Pertamanan dengan nomor

surat 485/1828-Humas tanggal 3 Juli 2011

bahkan hanya bisa memberikan satu data/ -

dokumen saja yaitu Dokumen Kesepakatan

Bersama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor,

Dispenda dan DLHK tentang pengaturan

dana penunjang kegiatan yang berkaitan

dengan penerimaan retribusi pelayanan

sampah. Dalam suratnya pada poin tiga DKP

berjanji akan memberikan data yang di min -

takan bogor + pada surat yang dila yang kan

dengan no. 005/REP/B+/VII/ 2011 tanggal

13 Juli 2011. Namun hingga diterbitkannya

edisi 13 ini, data tersebut belum diberikan.

reaLisasi biaya oPerasionaL uPtdterminaL Lebih tinggi sebesarrP20.357.900,-

Pada Tahun Anggaran (TA) 2007, Dinas

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota

Bogor merealisasikan Biaya Operasional

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Ter -

minal, sebesar Rp1.148.354.804,- atau 97,73%

dari anggaran sebesar Rp1.175.000.000,-. Se-

mentara itu Honorarium PNS dan Non PNS

diberikan kepada pegawai UPTD Ter minal

baik yang PNS maupun Tenaga Kerja Kon-

trak (TKK) selama 30 hari setiap bulannya

sebesar Rp23.000,00/hari untuk Petugas

Pengawas Retribusi, Rp20.000,00/hari untuk

Petugas Pengaturan Lalu Lintas dan Rp20. -

000,00 untuk Petugas Retribusi dan Petugas

Kebersihan. Hal tersebut dimaksudkan un tuk

mempermudah perhitungan pembaya ran

honorarium kepada pegawai. Reali s asi se-

lama TA 2007 untuk pembayaran honora rium

PNS adalah sebesar Rp300.700.500,00 dan

honorarium TKK sebesar Rp700.200.450,.

Hasil pemeriksaan terhadap daftar absen

pegawai UPTD Terminal diketahui bahwa

tidak semua pegawai masuk kerja selama 30

hari setiap bulannya, hal ini disebabkan ka -

rena beberapa pegawai tidak bekerja pada

hari libur, ijin atau sakit dan juga karena le -

pas piket. Namun mereka tetap menda pat -

kan honorarium secara penuh selama 30

hari setiap bulannya.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peratu-

ran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten-

tang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4

ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan

daerah dikelola secara tertib, taat pada per-

aturan perundang-undangan, efisien, eko -

no mis, efektif, transparan, dan bertanggung

ja wab dengan memperhatikan asas ke -

adilan, kepatutan dan manfaat untuk ma -

sya rakat.

Dan Pasal 61 ayat (1) yang me nya ta kan,

bahwa setiap pengeluaran harus di du kung

oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai

hak yang diperoleh oleh pihak yang me -

nagih. Hal tersebut mengakibatkan kelebi -

han pembayaran honorarium Kegia tan

Bia ya Ope rasional UPTD Terminal sebesar

Rp20.357.900,-.

Atas temuan kelebihan pembayaran ter -

sebut, DLLAJ telah menyetorkan ke Kas Dae -

rah pada tanggal 24 Juni 2008 berdasarkan

Surat Tanda Setoran senilai Rp20.357. 900,-.

BPK RI menyarankan Walikota Bogor agar

memberikan teguran tertulis kepada Kepala

DLLAJ untuk lebih optimal dalam mela -

kukan pengawasan. Serta memerintahkan

Ke pa la DLLAJ untuk menegur secara tertulis

ke pada Kepala UPTD Terminal selaku PPTK,

agar cermat dalam melaksanakan tugasnya.

Oleh karena itu, Bogor + sudah mela yang -

kan Surat permintaan data/dokumen infor-

masi publik dengan nomor surat 024/ REP/

B+/VII/2011 kepada Kepala DLLAJ Kota Bo gor

sebagai konfirmasi tertulis, namun hing ga

saat ini belum ada tanggapan ter tulis me nge -

nai penyelesaian permasalahan ter se but.

terdaPat kekurangan VoLume Pe -kerjaan Pada dua kegiatan Pe -ning katan jaLan Pada dinas binamarga dan Pengairan sebesarrP82.143.905,29

Terdapat Kekurangan Volume Pekerjaan

pada Dua Kegiatan Peningkatan Jalan pada

Dinas Bina Marga Dan Pengairan Sebesar

Rp82.143.905,29. Dinas Bina Marga dan Pe -

ngairan Kota Bogor pada Tahun Anggaran

(TA) 2007 melaksanakan kegiatan-kegiatan

antara lain Kegiatan Peningkatan Jalan KH

Abdullah Bin Nuh (Bantuan Provinsi).

Kegiatan ini dilaksanakan oleh PT Satria

Lestari Graha berdasarkan Surat Perjanjian

Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 621/05/ABD

BIN NUH/VII/2007 tanggal 20 Juli 2007 seni-

lai Rp1.698.690.445,00 dan Surat Perintah

Mu lai Kerja (SPMK) Nomor 621/07/ABD BIN

NUH/VII/2007 tanggal 23 Juli 2007 dengan

jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari

se jak tanggal 23 Juli s.d. 19 Desember 2007.

Pada tanggal 9 Oktober 2007 ditan da -

tangani Berita Acara Pekerjaan Tambah Ku-

rang karena adanya perubahan volume

pe kerjaan dengan tidak merubah nilai kon-

trak. Kegiatan ini telah dinyatakan selesai

100% ber dasarkan Berita Acara Serah Te -

rima Pe kerjaan Tahap Pertama Nomor

621/BA.05/ Pnk.Jln.Abd/12/2007 tanggal 19

De sem ber 2007 dan telah dibayar lunas ter-

akhir de ngan menggunakan Surat Perintah

Pencai ran Dana (SP2D) Nomor 931/ -

003316/ LS/ 2007 tanggal 27 Desember 2007

senilai Rp84.934.521,00.

Kegiatan Peningkatan Jalan Johar di Ci -

manggu Taman (Bantuan Provinsi). Kegia tan

ini dilaksanakan oleh PT Intan Karya Ber -

sama berdasarkan Surat Perjanjian Pelak sa -

naan Pekerjaan Nomor 621/05/JOHAR/ VII/

2007 tanggal 24 Juli 2007 senilai Rp778. -

710.499,00 dan Surat Perintah Mulai Kerja

(SPMK) Nomor 621/07/JOHAR/VII/ 2007

tang gal 26 Juli 2007 dengan jangka waktu

pe laksanaan selama 120 hari sejak tanggal

26 Juli s.d. 22 November 2007.

Pada tanggal 17 September 2007 ditan-

datangani Berita Acara Pekerjaan Tambah

Kurang karena adanya perubahan volume

pekerjaan dengan tidak merubah nilai kon-

trak. Kegiatan ini telah dinyatakan selesai

100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima

Pekerjaan Tahap Pertama Nomor 621/BA.05 -

/Pnk.Jln.Johar/IX/2007 tanggal 26 Septem-

ber 2007 dan telah dibayar lunas terakhir

de ngan menggunakan Surat Perintah Pen-

cairan Dana (SP2D) Nomor 931/002491/ -

LS/2007 tanggal 9 Nopembar 2007 senilai

Rp38.935.524,00.

Hasil pemeriksaan lapangan pada Kegia -

tan Peningkatan Jalan Johar di Cimanggu

Taman (Bantuan Provinsi) terdapat kekura -

ngan pekerjaan yaitu tebal rata-rata ham-

paran AC adalah 3,3416 cm sedangkan

me nurut RAB adalah 4,7 cm (3,995 cm sete-

lah dikurangi toleransi aus 15%) sehingga

terdapat selisih sebesar 0,6534 cm (3,995 cm

- 3,3416 cm). Dengan demikian terdapat ke -

kurangan pekerjaan senilai Rp51.176.531,78

(0,6534 cm / 4,7 cm x Rp368.120.139,80).

Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputu-

san Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pe-

doman Pelaksanaan Pengadaan Barang/

Ja sa Pemerintah Penjelasan Pasal 33 ayat (2)

yang menyatakan bahwa Khusus untuk pe -

kerjaan konstruksi, pembayaran hanya da -

pat dilakukan senilai pekerjaan yang telah

terpasang, tidak termasuk bahan-bahan,

alat-alat yang ada di lapangan.

Pada Tabloid Bogor + edisi 12, Kadis Bina

Marga dan Sumber Daya Air Kota Bo gor,

Her mansyah, K menyatakan bahwa diri nya

belum bisa mengkonfirmasi mengenai per-

masalahan tersebut. Dan untuk permoho-

nan permintaan data harus melalui surat.

Akhirnya surat tertulis perihal permintaan

datapun dilayangkan bogorplus melalui no -

mor surat 010/REP/B+/VII/2011 pada tang-

gal 12 Juli 2011. Namun Sampai saat ini

pi hak dari Dinas Binarga dan Sumber Daya

Air Kota Bogor tidak pernah membalas surat

yang dilayangkan Bogor +.

beberaPa Pekerjaan Pada dinastata kota dan Pertamanan kotabogor ta 2007 kurang diLaksana -kan sebesar rP267.934.590,32.

Serta temuan yang terakhir yaitu Bebe -

rapa Pekerjaan Pada Dinas Tata Kota dan

Pertamanan Kota Bogor TA 2007 Kurang Di-

Jalan KH Abdullah Bin Nuh, salah satu kegiatan peningkatan jalan dan terdapat kekurangan volume pekerjaan berdasarkan BPK TA 2007

Foto: Amir Syahrudin

Liputan Utama23

laksanakan Sebesar Rp267.934.590,32. Di -

nas Tata Kota dan Pertamanan Pemerintah

Kota Bogor pada TA 2007 telah mengalo ka -

sikan anggaran belanja modal pada bebe -

rapa kegiatan infrastruktur fisik.

Hasil Pe me riksaan secara uji petik ter -

hadap ke gia tan-kegiatan yang telah di lak -

sa na kan me ng ung kapkan hal-hal seba gai

be ri kut: Ke giatan Pembangunan Rumah

Pemoto ngan He wan Bubulak Tahap II, Ke -

giatan Pemba ngunan Talud Kelurahan Ke -

bon Pe des RW 11, Kegiatan Pembangunan

Talud Kelurahan Kencana, Kegiatan Pem-

bangunan Ta lud Ke lurahan Bondongan RW

16, Ke giatan Pem bangunan Talud Curug

Me k ar RW 08.

Masalah ini mengakibatkan kelebihan

pem bayaran kepada rekanan sebesar Rp -

267. 934.590,32 (Rp182.677.457,00 + Rp32. -

508 .637,80 + Rp25.010.542,72 + Rp5.181.

141,17 + Rp22.556.811,63).

Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh

Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Pe-

merintah Kota Bogor kurang cermat dalam

melakukan pengendalian dan pengawasan.

PPTK dan Pengawas Lapangan kurang cer-

mat dalam melakukan evaluasi pekerjaan

yang dilakukan oleh pihak rekanan.

Atas permasalah tersebut Kepala Dinas

Tata Kota dan Pertamanan menyatakan,

bah wa untuk kegiatan yang akan datang,

pengawasan yang dilaksanakan oleh Peng-

guna Anggaran, PPTK dan Pengawas Lapan-

gan akan lebih dioptimalkan lagi dan segera

menyetorkan kelebihan pembayaran ke Kas

Daerah.

BPK RI menyarankan Walikota Bogor agar

memberikan teguran tertulis kepada Kepala

Dinas Tata Kota dan Pertamanan untuk lebih

optimal dan cermat dalam melakukan pe -

ng a wasan. Memerintahkan Kepala Dinas

Tata Kota dan Pertamanan untuk mem beri -

kan teguran tertulis kepada Pejabat Pe -

laksana Teknis Kegiatan dan Pengawas

La pa ngan agar cermat dalam melaksanakan

tu gas nya.

Sementara itu pada Tabloid Bogor + Edisi

12, tanggapan dari Dinas Tata Kota dan Per -

tmanan yang sekarang berubah nama men-

jadi Pengawasan Bangunan dan Pe mu ki -

man (Wasbangkim) Kota Bogor menya ta kan

bahwa sudah menyelesaikan per masa lahan

tersebut. Dengan surat ba lasan de ngan no -

mor surat 480/741-sekr tang gal 29 Juli 2011.

Namun demikian, pernyataan ter sebut tidak

didukung dengan bukti-bukti bahwa per-

masalahan tersebut sudah diselesaikan. Un -

tuk itu bogor + kembali mela yangkan surat

kedua perihal permintaan data/dokumen in-

formasi publik dengan no mor surat 071/REP/

B+/VIII/2011, namun hingga kini belum men-

dapat balasan dari Di nas Wasbangkim.

gambaran umum sistemPengendaLian intern Padasistem akuntansi dan PeLaPoran keuangan Pe merintah kota bogor ta 2007

Gambaran umum sistem pengendalian

intern pada sistem akuntansi dan pelaporan

keuangan Pemerintah Kota Bogor TA 2007

pada Buku II yang dikeluarkan BPK RI tang-

gal 30 Juni 2008 terbagi menjadi tiga bagian

utama, yaitu Struktur Organisasi, Kebijakan

serta Sistem dan prosedur. Dalam gamba -

ran umum ini akan dijelaskan pula bagai m -

ana mekanisme mengenai Sistem Pe ren ca-

naan dan Penganggaran, Sistem Pelak sa na -

an, Sistem Penatausahaan Kas, Sistem Pem -

bukuan dan Penyusunan Laporan Ke uang -

an Dae rah, Sistem Pertang gung ja wa ban Sis-

tem Pe ngawasan Pemerintah kota Bogor TA

2007.

struktur organisasiOrganisasi Pemerintah Kota Bogor selama

TA 2007 dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2004 ten-

tang Organisasi Perangkat Daerah dengan

susunan sebagai berikut:

a. sekretaris daerahb. asisten tata Praja, yang meliputi:1). Bagian Pemerintahan, yang membawahi

tiga Sub Bagian;

2). Bagian Hukum, yang membawahi tiga

Sub Bagian;

3). Bagian Organisasi, yang membawahi tiga

Sub Bagian;

4). Bagian Pengelolaan Aset, yang mem-

bawahi tiga Sub Bagian.

c. asisten sosial dan ekonomi, yang me -liputi:1). Bagian Sosial, yang membawahi tiga Sub

Bagian;

2). Bagian Penyusunan Program, yang mem-

bawahi dua Sub Bagian;

3). Bagian Perekonomian, yang membawahi

tiga Sub Bagian;

d. asisten umum, yang meliputi:1). Bagian Perlengkapan, yang membawahi

tiga Sub Bagian;

2). Bagian Kepegawaian, yang membawahi

tiga Sub Bagian;

3). Bagian Keuangan, yang membawahi tiga

Sub Bagian;

4). Bagian Rumah Tangga, yang memba wahi

tiga Sub Bagian.

Unsur Organisasi Pemerintahan Kota Bo -

gor pada TA 2007 terdiri dari 26 (dua puluh

enam) SKPD yang terdiri dari Sekretariat

Daerah, Sekretariat DPRD, 11 (sebelas) Di -

nas, 3 (tiga) Badan, 3 (tiga) Kantor, 1 (satu)

Sa tuan Polisi Pamong Praja, dan 6 (enam)

ke camatan. Kekuasaan pengelolaan ke -

uang an daerah pada Pemerintah Kota Bo -

gor dilakukan oleh Bagian Keuangan Se kre-

tariat Daerah Kota Bogor yang terdiri dari:

a. bidang anggaran;b. bidang Perbendaharaan;c. bidang akuntansi.

Ditinjau dari SPI, susunan organisasi telah

memisahkan fungsi pencatatan, fungsi

pem bayaran dan fungsi pelaksanaan serta

tidak terdapat perangkapan jabatan yang

melemahkan pengendalian.

kebijakanDalam menyusun Laporan Keuangan Pe-

merintah Daerah Tahun Anggaran 2007, Pe-

merintah Kota Bogor mengacu pada

Pe r aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13


Keuangan Daerah. Laporan Keuangan Pe -

merintah Kota Bogor TA 2007 terdiri dari La-

poran Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan

Arus Kas dan Catatan atas Laporan Ke -

uangan yang dilampiri dengan Laporan

Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Basis Akuntansi yang digunakan dalam

Laporan Keuangan Pemerintah adalah basis

kas (cash basis) untuk pengakuan pendap-

atan, belanja dan pembiayaan dalam Lapo-

ran Realisasi Anggaran, dan basis kas yang

di modifikasi/akrual yang dimodifikasi (mo -

dified cash basis/modified accrual basis) un -

tuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas

dalam Neraca.

Pemerintah Kota Bogor telah menyusun

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 18

Tahun 2002 tentang Pokok–pokok Pengelo-

laan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Daerah yang telah dirubah dengan Per atu -

ran Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tanggal

28 Desember 2007 tentang Po kok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah, namun

demikian pada tahun 2007 Kota Bogor be -

lum memiliki Keputusan/Peraturan Walikota

yang mengatur Sistem dan Prosedur Pe -

ngelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 58 Tahun 2005 pasal 151 ayat (1) dan

ayat (2) yang menyebutkan bahwa Keten-

tuan tentang pokok-pokok pengelolaan

keuangan daerah diatur dengan peraturan

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan selanjutnya ber -

dasarkan peraturan daerah tersebut, kepala

daerah menetapkan peraturan kepala dae -

rah tentang sistem dan prosedur pengelo-

laan keuangan daerah.

sistem dan ProsedurPemerintah Kota Bogor pada tahun 2007

belum memiliki Peraturan Walikota yang

mengatur tentang Sistem dan Prosedur Pe -

ngelolaan Keuangan Daerah. Karena Perat-

uran Walikota tentang Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah belum ada,

maka Pemerintah Kota Bogor mengacu pa -

da Peraturan Menteri Dalam Negeri No mor

13 Tahun 2006 sebagai Sistem dan Pro sedur

dengan gambaran sebagai berikut :

a. sistem PerenCanaan dan Peng anggaran

Penyusunan APBD dimulai dengan pe -

nyusunan RPJMD untuk jangka waktu 5 lima

tahun yang merupakan penjabaran dari Visi,

Misi dan Program Walikota yang berpedo-

man pada RPJP Daerah dengan memperha -

tikan RPJM Nasional dan Standar Pelayanan

Minimal yang ditetapkan Pemerintah. Se-

lanjutnya SKPD menyusun Rencana Strate-

gis berupa Renstra-SKPD yang memuat visi,

misi, tujuan, strategi, kebijakan, program

dan kegiatan pembangunan. Pemerintah

Daerah selanjutnya menyusun RKPD yang

Rumah Potong Hewan (RPH) di Bubulak, salah satu dari beberapa Pekerjaan Pada Dinsa Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor TA 2007


Liputan Utama 24

Ilustrasi : Pmerintahan Kota Bogor

ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Berdasarkan RKPD, Walikota menyusun

Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA)

yang berpedoman pada Pedoman Penyu -

sunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri

Dalam Negeri setiap Tahun.

Kebijakan Umum APBD (KUA) dibahas

oleh Walikota dan DPRD. Selanjutnya Peme -

rintah Daerah dan DPRD membahas ranca -

ngan Prioritas dan Plafon Anggaran Se men -

tara (PPAS), setelah disepakati oleh Wali kota

dan DPRD maka KUA dan PPAS dituangkan

dalam Nota Kesepakatan yang ditanda -

tangani bersama oleh Walikota dan Pim -

pinan DPRD.

KUA dan PPAS selanjutnya menjadi dasar

penyu su nan Rencana Kerja Anggaran SKPD

(RKA-SKPD). RKA-SKPD selanjutnya diguna -

kan untuk menjadi dasar menyusun Ran-

cangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang

APBD. Raperda APBD yang telah disetujui

DPRD dan Rancangan Peraturan Walikota

tentang Penjabaran APBD disampaikan ke -

pada Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi

dan selanjutnya ditetapkan sebagai Peratu-

ran Dae rah tentang APBD dan Peraturan

Wali kota tentang Penjabaran APBD.

b. sistem PeLaksanaanPeraturan Daerah tentang APBD dan Per-

aturan Walikota tentang Penjabaran APBD

diberitahukan kepada semua Kepala SKPD

agar menyusun dan menyampaikan Ran-

cangan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan

Ang garan-SKPD). Rancangan DPA-SKPD

yang telah disusun oleh Kepala SKPD selan-

jutnya diserahkan kepada PPKD. DPA-SKPD

tersebut diverifikasi oleh Tim Anggaran Pe-

merintah Daerah bersama Kepala SKPD.

Hasil Verifikasi tersebut disahkan oleh PPKD

dengan persetujuan Sekretaris Daerah. DPA-

SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan

anggaran oleh Kepala SKPD selaku peng-

guna anggaran/barang.

Pembayaran atas beban APBD dilakukan

berdasarkan SPD atau DPA-SKPD. Pelaksa -

naan pembayaran atas beban APBD dila ku -

kan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Ang -

ga ran dan selanjutnya diterbitkan SP2D

oleh Kuasa BUD.

Penanggungjawab penge lolaan ang ga -

ran satuan kerja adalah Pe mim pin Satuan

Kerja yang bertindak se ba gai pengguna

ang garan. Pengelola ke gia tan atas peng -

gunaan Belanja Daerah di lingku ngan Pe -

me rintah Kota Bogor adalah Pe nang gung-

ja wab kegiatan dan Pemimpin Pelaksana

Kegiatan yang ditunjuk ber da sarkan Surat

Perintah Walikota. Sedangkan Satuan Pe-

megang Kas (SPK) dan atasan langs ung SPK

di setiap perangkat daerah ditetapkan me -

lalui Surat Keputusan Kepala SKPD terkait.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

belum sepenuhnya sesuai dengan keten-

tuan yang berlaku, antara lain berdasarkan

hasil pemeriksaan fisik secara uji petik atas

kegiatan pengadaan barang/jasa pada Di -

nas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Pen di -

dikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan,

dan Dinas Tata Kota dan Pertamanan me-

nunjukkan terdapat beberapa pelaksa naan

pekerjaan yang tidak sesuai kontrak. Hal ter -

sebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pe -

ngawasan atas pekerjaan fisik di lapa ngan

masih lemah sehingga hasil pekerjaannya

kurang dapat dipertanggungjawabkan.

C. sistem Penatausahaan kas

Penatausahaan penggunaan anggaran

SKPD dilakukan oleh Bendahara Penerima

dan Bendahara Pengeluaran masing-ma -

sing SKPD. Bendahara Penerima pada SKPD

menyelenggarakan pembukuan terhadap

seluruh Penerimaan dan Penyetoran atas

penerimaan yang menjadi tanggung jawab-

nya. Bendahara Pengeluaran menyeleng -

gar akan pembukuan atas uang yang di te -

ri ma dari pencairan SP2D

(LS/UP/GU/TU), dan Pembayaran yang di-

lakukannya. Selanjutnya Bendahara Pene -

rima dan Bendahara Pengeluaran menyam -

paikan Laporan pertanggungjawaban ke -

pada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan

berikutnya.

d. sistem Pembukuan danPenyusunan LaPoran keuangandaerah

Pembukuan dan penyusunan Laporan Ke -

uangan Kota Bogor TA 2007 diseleng ga -

rakan dengan menggunakan sistem pem -

bu kuan ganda (double entry) dan susunan

Laporan Keuangannya terdiri dari Laporan

Realisasi Anggaran TA 2007, Neraca per 31

De sember 2007, Laporan Arus Kas TA 2007

dan Catatan atas Laporan Keuangan TA

2007 disajikan sesuai dengan Peraturan

Men teri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Ke -

uangan Daerah dan Standar Akuntansi Pe-

merintahan (SAP).

Sistem Penatausahaan Aset Daerah masih

belum optimal. Pengelolaan dan pemeliha -

raan aset tetap dilakukan oleh Bagian Pe -

ngelolaan Aset Sekretariat Daerah dan oleh

SKPD masing-masing. Sal do awal aset tetap

Tahun 2007 pada ma sing-masing SKPD di-

catat berdasarkan data yang diperoleh dari

Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.

Selanjutnya setiap terjadi penambahan

atau pe ngurangan, Pengurus Barang pada

masing -masing SKPD melakukan penye -

suaian pencatatan. Penambahan Aset Tetap

pada masingmasing SKPD dapat terjadi dari

pengadaan oleh SKPD sendiri dan oleh Se -

kretariat Daerah, serta pemberian/hibah

dari pihak lain. Aset tetap yang diterima

oleh SKPD dari Sekretariat Daerah dicatat

sesuai dengan Berita Acara Serah Terima

(BAST). Namun masih terdapat perbedaan

pengakuan nilai perolehan aset tetap antara

BAST yang diterima SKPD dengan yang ter-

catat di Bagian Pe ngelolaan Aset. Pengguna

Barang SKPD be lum membuat laporan ba -

rang secara pe r io dik sebagai dasar pe nyu -

sunan Neraca Daerah sehingga Bagian

Ke uangan baru melakukan penyesuaian se -

telah ada pemeriksaan.

Hasil rekapitulasi jumlah aset tetap di

Bagian Pengelolaan Aset, Laporan Ke uang -

an SKPD dan Bagian Keuangan menunjuk -

kan bahwa terdapat ketidakcocokan jumlah

penambahan aset tetap. Hal tersebut tidak

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No -

mor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Ke -

uangan Daerah Pasal 10 huruf i yang me -

nyatakan, bahwa Pejabat pengguna ang -

garan/pengguna barang daerah mempun-

yai tugas dan wewenang mengelola barang

milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi

tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya,

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006

tentang Pengelolaan Barang Milik Dae rah/ -

Negara Pasal 8 ayat (2) huruf c yang me -

nyatakan bahwa Kepala satuan perangkat

dae rah berwenang dan bertanggung jawab

Foto: Dok.Bogorplus

Liputan Utama25

melakukan pencatatan dan inventarisasi

barang milik daerah yang berada dalam pe -

nguasaannya, Pasal 75 ayat (1) yang menya -

takan, bahwa pengguna barang melakukan

pemantauan dan penertiban terhadap

peng gunaan, pemanfaatan, pemindah ta -

nganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan

pengamanan barang milik negara/daerah

yang berada di bawah penguasaannya, Pe -

raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13


Keuangan Daerah Pasal 10 ayat (j) yang me -

nyatakan bahwa Kepala SKPD selaku peja-

bat pengguna anggaran/pengguna ba rang

mempunyai tugas mengelola barang milik

daerah/kekayaan daerah yang menjadi

tang gung jawab SKPD yang dipimpinnya,

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 17 Tahun 2007 tentang Inventarisasi

Ba rang yang menyatakan bahwa (1) Buku

Inventaris memuat data meliputi lokasi, je -

nis/merk type, jumlah, ukuran, harga, ta hun

pembelian, asal barang, keadaan ba rang

dan sebagainya; (2) Agar buku in ven taris di-

maksud dapat digunakan sesuai fungsi dan

peranannya, maka pelaksanaannya harus

tertib, teratur dan berkelanjutan, berda sar -

k an data yang benar, lengkap dan akurat se-

hingga dapat memberikan informasi yang

tepat, Peraturan Menteri Dalam Negeri No -

mor 17 Tahun 2007 tentang Inventarisasi Ba -

rang Pasal 30 yang menyatakan bahwa

untuk memudahkan pendaftaran dan pen-

catatan serta pelaporan barang milik daerah

secara akurat dan cepat dapat digunakan

aplikasi Sistem Informasi Manajemen Ba -

rang Daerah.

Pajak daerah tidak ditetapkan dengan

surat ketetapan pajak daerah. Terdapat be-

berapa jenis pajak daerah seperti pajak ho -

tel, pajak restoran dan pajak hiburan yang

dikelola Dinas Pendapatan Daerah serta

pajak parkir yang dikelola Dinas Angkutan

Lalu Lintas dan Jalan Raya yang dihitung se-

cara self assesment tidak ditetapkan dengan

surat ketetapan pajak daerah. Hal tersebut

tidak sesuai dengan Peraturan Daerah No -

mor 15 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel

Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini,

Walikota menetapkan pajak terhutang den-

gan menerbitkan SKPD; Peraturan Daerah

Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pajak Resto -

ran Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bah -

wa Berdasarkan SPTPD sebagaimana di mak -

sud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Dae -

rah ini, Walikota menetapkan pajak terhu -

tang dengan menerbitkan SKPD; Pera tu ran

Daerah No mor 3 Tahun 2007 tentang Pajak

Hiburan Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan

bahwa Berdasarkan SPTPD sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 12 ayat (1), Walikota

menetapkan pajak terhutang dengan me -

nerbitkan SKPD; dan Peraturan Daerah No -

mor 7 Tahun 2004 tentang Pajak Parkir Pasal

13 ayat (1) yang menyatakan bahwa Ber da -

sarkan SPTPD sebagaimana dimaksud da -

lam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini,

Wa likota menetapkan pajak terhutang de -

ngan menerbitkan SKPD.

e. sistem PertanggungjaWabanPertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Kota Bogor TA 2007 yang disusun oleh Pe-

merintah Kota Bogor dan disampaikan ke -

pada BPK RI terdiri dari empat jenis laporan

keuangan sebagai berikut:

a. Laporan realisasi anggaran ta 2007;b. neraca per 31 desember 2007;c. Laporan arus kas ta 2007;d. Catatan atas Laporan keuangan ta2007.

Bentuk dan Format Laporan Realisasi Ang -

garan TA 2007 Neraca per 31 Desember 2007

dan Laporan Arus Kas TA 2007 disaji kan

sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah dan Standar Akuntansi Peme rinta -

han (SAP).

Dalam Rangka Pertang gung ja waban pe -

laksanaan APBD seluruh Satuan Kerja Per -

angkat Daerah (SKPD) diamanatkan untuk

membuat Laporan Ke uangan yang terdiri

dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan

Catatan atas Laporan Keuangan.

Kewajiban Satuan Kerja Perangkat Daerah

(entitas akuntansi) untuk membuat laporan

atas penggunaan anggaran/penggunaan

barang selanjutnya digabungkan menjadi

La poran Keuangan Pemerintah Kota Bogor

yang dibuat oleh Satuan Kerja Pengelola

Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini Sub

Bagian Akuntansi pada Bagian Keuangan

Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut

entitas pelaporan, namun demikian pada

ke nyataannya Sub Bagian Akuntansi me -

nyu sun Laporan Realisasi Anggaran berda -

sa rkan SP2D yang dicairkan, serta surat

per tanggungjawaban yang sudah masuk ke

Bagian Keuangan, sehingga setelah dilaku -

kan pencocokan dengan lembar pengesa-

han SPJ dari tiap SKPD tidak ada kecocokan.

Dalam hal penyusunan Neraca, pihak Sub

Bagian Akuntansi melakukan konfirmasi ter-

hadap masing-masing SKPD namun tetap

saja pada saat pemeriksaan terdapat keti-

dakcocokan jumlah.

Tata Cara Pemberian dan Pertanggung-

jawaban Belanja Tidak Terduga Sebesar

Rp700.000.000,00 tidak sesuai ketentuan ka -

rena digunakan sebagai dana talangan un -

tuk melakukan penyertaan modal. Hal ini

ti dak sesuai dengan Peraturan Menteri Da -

lam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal

15 Mei 2006 tentang Keuangan Daerah Pa -

sal 134 ayat (1) Dasar pengeluaran ang garan

belanja tidak terduga yang dianggar kan

dalam APBD untuk mendanai tang gap da -

rurat, penanggulangan bencana alam dan/ -

atau bencana sosial, termasuk peng em -

ba lian atas kelebihan penerimaan dae rah

ta hun sebelumnya yang telah ditutup di te -

tapkan dengan keputusan kepala dae rah

dan diberitahukan kepada DPRD pa ling

lama 1 (satu) bulan terhitung sejak ke putu -

san dimaksud ditetapkan ayat (4) Tata cara

pemberian dan pertanggungjawaban be-

lanja tidak terduga untuk tanggap darurat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dite-

tapkan dalam peraturan kepala dae rah.

f. sistem PengaWasanPengawasan secara internal di masing-

masing SKPD dilakukan oleh Kepala SKPD

terkait dan oleh Badan Pengawas Daerah

Kota Bogor dengan melakukan pemeriksa -

an reguler. Hasil penelaahan atas sistem

pembukuan dan penyusunan Laporan Ke -

uangan serta pelaksanaannya oleh Pe me rin -

tah Kota Bo gor ternyata belum se pe n uh-

nya me ngi kuti ketentuan-ketentuan yang

ber laku, sehing ga masih terdapat kelema-

han-kelemahan yang tercermin dalam te -

muan pemeriksaan. *bima Cf

TEMUAN BPK TERHADAP PEMKOT BOGOR TA 2006LaPoran hasil keuangan Pemerintah

Kota Bogor untuk Tahun Anggaran (TA)

2006 yang dikeluarkan oleh Badan Peme -

riksa Keuangan (BPK) pada tanggal 4 Juni

2007 menemukan ada sembilan permasala-

han yang tidak sesuai dengan aturan. Lima

permasalahannya telah dibahas dalam Ta -

bloid edisi 12, empat sisanya akan dibahas

dalam edisi 13 ini. Selain itu, perkembangan

atas permasalahan yang telah dibahas di

edisi se belumnya, seyogyanya dipaparkan

dalam bahasan kali ini sehingga masyarakat

mengetahui apa yang terjadi dalam dua

bulan terakhir dan bagaimana tindak lanjut

yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor

menyikapi temuan BPK tersebut.

Permasalahan pada TA 2006 yang dibahas

dalam edisi ini berhubungan dengan in -

ternal Pemerintah Kota Bogor meliputi Se -

kretaris Daerah, Bagian Keuangan dan Sub

Bagian Perlengkapan, dan Sub Bagian Uru-

san Dalam. Berikut uraian temuan BPK atas

laporan hasil keuangan Pemerintah Kota

Bogor TA 2006. Pembahasan tiap masalah

dalam edisi ini tentunya merujuk pada taha-

pan penyusunan, pelaksanaan dan pertang-

gungjawaban Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) yang telah dijelaskan

pada rubrik awal dan diharapkan masya -

rakat dapat memahami berbagai permasa -

la han pada TA 2006.

beLanja kegiatan 27 skPd meLebihianggaran yang teLah ditetaPkan

Pemerintah Kota Bogor tidak mengawasi

dengan baik keuangan daerahnya. Pasalnya,

berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen

dan Laporan Anggaran Realisasi dalam La-

poran hasil keuangan Badan Pemeriksa Ke -

uangan (BPK) Tahun Anggaran (TA) 2006

ditemukan 228 kode rekening anggaran

pada 27 Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) yang melebihi anggaran sebesar Rp

6.305.224.237,00. Meski realisasi anggaran

program atau SKPD yang bersangkutan

tidak melebihi plafon yang telah ditetapkan,

tetapi mengakibatkan realisasi belanja Pe-

merintah Kota Bogor belum dapat diper-

tanggungjawabkan sesuai ketentuan.

Hal ini disebabkan oleh Bagian Keuangan

yang berperan sebagai Bendahara Umum

Daerah (BUD) tidak mengelola keuangan se-

cara tertib dengan memperhatikan alokasi

anggaran. Kepala SKPD juga kurang mem-

perhatikan kebutuhan anggaran dan Se -

kretaris Daerah pun tidak mengendalikan

ang garan sesuai kewenangannya.

Pengelolaan keuangan yang dilakukan

tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah

(PP) No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah Pasal 54 ayat (1) yang me -

nyebutkan SKPD dilarang melakukan pe -

ngeluaran atas beban anggaran belanja

dae rah untuk tujuan yang tidak tersedia

ang garannya dan/atau yang tidak cukup

tersedia anggarannya dalam APBD.

Dalam penyusunan Anggaran Penda pa -

tan dan Belanja Daerah (APBD), masing-ma -

sing SKPD telah memberikan rencana kerja

dan anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang berisi

rencana pendapatan, belanja program, ke -

giatan SKPD dan rencana pem biayaan.

Se suai RKA-SKPD tersebut, SKPD dapat

me minta penyediaan dana terhadap pro-

gram yang telah ditetapkan dalam APBD.

Dana dapat dikeluarkan jika surat perintah

pencairan dana (SP2D) lengkap diberikan

kepada kas daerah yang ditunjuk yakni Bank

Jabar. Namun dalam PP No. 58/2005 Pasal

94, kuasa BUD berhak menolak permintaan

pembayaran yang diajukan pengguna ang -

garan jika pengeluaran tersebut melebihi

pagu dan/atau tidak didukung oleh keleng -

kapan dokumen sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

Atas permasalahan tersebut, BPK me nya -

rankan agar Walikota Bogor menegur secara

tertulis Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian

Keuangan untuk tidak melakukan pe ng e -

luaran yang melebihi anggaran dan mem -

per hatikan kebutuhan anggaran yang se -

be narnya serta melaporkan secara terpisah

kepada DPRD Kota Bogor atas perubahan

realisasi anggaran tersebut. Akan tetapi,

pihak-pihak yang bersangkut tidak bersedia

memberikan keterangan dan bukti laporan

realisasi anggaran yang secara terpisah di-

laporkan kepada DPRD Kota Bogor perihal

masalah tersebut.

PengeLuaran beLanja tidak ter-sangka tidak sesuai ketentuan

Pengeluaran anggaran Belanja Tidak Ter-

sangka Tahun Anggaran (TA) 2006 beralih

fungsi sebagai anggaran untuk menam-

pung pembayaran atas penyelenggaraan

kegiatan-kegiatan Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) yang belum dianggarkan

26Liputan Utama

dalam APBD. Hasil pemeriksaan dokumen

Laporan Realisasi Anggaran dan bukti per-

tanggungjawaban dalam laporan hasil ke -

uangan untuk Pemerintah Kota Bogor TA

2006 menunjukkan pengeluaran Belanja

Tidak Tersangka sebesar Rp 211.564.000,-

tidak sepenuhnya digunakan untuk ke -

perluan penanganan bencana alam, ben -

cana sosial dan pengeluaran tidak tersangka

lainnya yang sangat diperlukan dalam pe -

nye lenggaraan kewenangan Pemerintah

Dae rah.

Pemerintah Kota Bogor menganggarkan

Belanja Tidak Tersangka sebesar Rp 7.160. -

451.280,00 dan direalisasikan sebesar Rp

2.153.229.000,00 atau 30,07 %. Dari realisasi

tersebut sebesar Rp 211.564.000,00 per -

untukkannya tidak didasarkan kepada SK

Walikota maupun persetujuan DPRD Kota

Bo gor, hanya berdasarkan memo dari Wa-

likota Bogor.

Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Ke -

putusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29

Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan

Pertanggungjawaban dan Pengawasan Ke -

uangan Daerah serta Tata Cara Penyu sunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah

dan Penyusunan Perhitungan Anggaran

Pen dapatan dan Belanja Daerah, yaitu Pasal

7 yang menyatakan bahwa belanja tidak ter-

sangka dianggarkan untuk pengeluaran-pe -

ngeluaran penanganan bencana alam, ben-

ca na sosial atau pengeluaran lainnya yang

sangat diperlukan dalam rangka pe nye leng -

garaan kewenangan pemerintah daerah.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah, sebagai

orang yang memberikan persetujuan se-

harusnya memperhatikan permintaan pen-

geluaran dari SKPD sesuai peruntukan dan

APBD yang telah ditetapkan. Kepala Bagian

Keuangan juga seharusnya memperhatikan

kelengkapan dokumen yang dibutuhkan

da lam pengeluaran keuangan, tidak ber -

dasar kan atas memo dari Walikota Bogor se-

mata. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan

yang dibayarkan ke SKPD tidak dapat diper-

tanggungjawabkan dari aspek kepatuhan

terhadap perundangan-undangan yang

ber laku.

Atas permasalahan ini, Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) menyarankan kepada Wali -

kota Bogor untuk memberikan teguran ter-

tulis kepada Sekretaris Daerah dan Ke pala

Bagian Keuangan agar lebih selektif dan se-

lalu berpedoman pada ketentuan yang ber -

laku dalam menyetujui pengeluaran atas

be ban biaya tak tersangka.

Sementara itu, dalam surat balasan No.

900-04/1877-BPKAD tanggal 8 Agustus

2011 perihal tanggapan atas permintaan

data/ dokumen informasi publik yang di -

tandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota

Bogor, Bambang Gunawan menyatakan,

bah wa yang mempunyai kewenangan un -

tuk data tersebut adalah Badan Pemeriksa

Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Per-

wakilan Jawa Barat sebagai pihak yang me -

lak sanakan pemeriksaan. Sekretaris Dae rah

dalam surat tersebut menjelaskan telah me -

nindaklanjuti saran BPK berdasarkan lapo-

ran hasil pemeriksaan BPK RI atas kajian

keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor

Tahun 2010 Tanggal 15 Juli 2011.

Pemkot boroskan dana Perbaikan dan Penyediaan sukuCadang kendaraan dinas

Pemerintah Kota Bogor habiskan dana ra-

tusan juta rupiah untuk pekerjaan perbai -

kan/service dan penyediaan suku cadang

kendaraan dinas roda empat dan roda dua.

Hal ini mengakibatkan kerugian keuangan

daerah dengan penambahan pengeluaran

belanja sebesar Rp 314.193.150,00 pada

Tahun Anggaran (TA) 2006.

Sesuai Keputusan Walikota Bogor No.

900.45-240 Tahun 2005 tanggal 26 Oktober

2005 Tentang Penetapan Standar Biaya Pe -

ngelolaan Kegiatan di Lingkungan Pemerin-

tah Kota Bogor mengenai Biaya Eksploitasi

dan Pemeliharaan Kendaraan dalam 1 (satu)

tahun yakni Rp 4.000.000,00 untuk mini bus

kendaraan roda empat dan Rp 1.200.000,00

untuk kendaraan motor roda dua.

Hasil pemeriksaan dokumen pertang-

gungjawaban pada Sekretariat Kota Bogor

TA 2006 diketahui bahwa pekerjaan perbai -

kan/service dan penyediaan suku ca dang

kendaraan dinas roda empat dan roda dua

melebihi ketentuan yang telah ditetapkan

berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bo -

gor dengan selisih Rp 314.193.150,00, rin-

cian tiap kendaraan sebagai berikut:

Kepala Bagian Pengelolaan Aset menje-

laskan dalam hasil laporan pemeriksaan ter -

sebut bahwa biaya yang dikeluarkan untuk

pemeliharaan kendaraan dinas merupakan

investasi agar kendaraan tersebut laik jalan,

aman dikendarai serta menambah umur

teknis kendaraan sehingga pelaksanaan

tugas dari para pejabat di lingkungan Kota

Ilustrasi : Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemkot Bogor

No No.Pol Kend Realisasi(Rp) Standar biaya (Rp) Selisih (Rp)1 2 3 4 5=3-4

1 F 2808 B 3.925.000,- 1.200.000,00 2.725.000,00

2 F 2809 B 3.925.000,- 1.200.000,00 2.725.000,00

3 F 7081 A 20.086.700,00 4.000.000,00 16.086.700,00

4 F 1247 A 6.024.600,00 4.000.000,00 2.024.600,00

5 F 1097 A 8.912.000,00 4.000.000,00 4.912.000,00

6 F 7119 A 19.158.900,00 4.000.000,00 15.158.900,00

7 F 1294 A 4.185.000,00 4.000.000,00 185.000,00

8 F 1250 A 8.887.900,00 4.000.000,00 4.887.900,00

9 F 8104 A 8.423.800,00 4.000.000,00 4.423.800,00

10 F 785 A 7.676.200,00 4.000.000,00 3.676.200,00

11 F 11 A 23.569.100,00 4.000.000,00 19.569.100,00

12 F 1317 A 21.276.400,00 4.000.000,00 21.276.400,00

13 F 1244 A 13.130.050,00 4.000.000,00 9.130.050,00

14 F 1294 A 35.578.550,00 4.000.000,00 31.578.550,00

15 F 8203 A 4.856.500,00 4.000.000,00 856.500,00

16 F 8310 A 4.774.000,00 4.000.000,00 774.000,00

17 F 1253 A 9.888.200,00 4.000.000,00 5.888.200,00

18 F 1251 A 4.898.050,00 4.000.000,00 898,050,00

19 F 785 A 5.141.250,00 4.000.000,00 1.141.250,00

20 F 1260 A 4.493.500,00 4.000.000,00 493.500,00

21 F 8309 A 4.898.700,00 4.000.000,00 898.700,00

22 F 1208 A 4.972.000,00 4.000.000,00 972.000,00

23 F 8185 A 14.283.500,00 4.000.000,00 10.283.500,00

24 F 8264 A 27.247.000,00 4.000.000,00 23.247.000,00

25 F 10 A 17.061.100,00 4.000.000,00 13.061.100,00

26 F 785 A 5.302.500,00 4.000.000,00 1.302.500,00

27 F 7119 A 6.765.000,00 4.000.000,00 2.765.000,00

28 F 1297 A 28.735.650,00 4.000.000,00 24.735.650,00

29 F 12 65 A 17.464.650,00 4.000.000,00 13.464.650,00

30 F 1259 A 18.045.550,00 4.000.000,00 14.045.550,00

31 F 1264 A 14.033.100,00 4.000.000,00 10.033.100,00

32 F 8107 A 9.136.700,00 4.000.000,00 5.136.700,00

33 F 1236 A 5.799.500,00 4.000.000,00 1.799.500,00

34 F 8025 A 4.906.000,00 4.000.000,00 906.000,00

35 F 1242 A 9.729.500,00 4.000.000,00 5.729.500,00

36 F 1254 A 19.144.950,00 4.000.000,00 15.144.950,00

37 F 1252 A 8.986.700,00 4.000.000,00 4.986.700,00

38 F 8104 A 12.607.950,00 4.000.000,00 8.607.950,00

39 F 1234 A 12.541.400,00 4.000.000,00 8.541.400,00

40 F 9 A 8.126.000,00 4.000.000,00 4.126.000,00

Jumlah 314.193.150,00


Liputan Utama27

Bogor dapat berjalan dengan baik, hal ini

disebabkan pada Tahun Anggaran 2006

tidak ada anggaran untuk pengadaan ken -

daraan operasional pengganti kendaraan

lama, bahkan menambah umur teknis dari

kendaraan tersebut.

Atas permasalahan tersebut, Badan Pe -

me riksa Keuangan (BPK) mnyarankan Wa li -

kota Bogor agar memberikan peringatan

ter tulis kepada pimpinan kegiatan dan

atasan langsungnya sehingga dalam pe me -

li haraan dan perawatan kendaraan berpe -

doman pada ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, Bogorplus mencoba kon-

firmasi mengenai masalah ini kepada Ke -

pala Bagian Sub Bagian (Kasubag) Urusan

Dalam yang memiliki berwenang dalam

kegiatan tersebut, tetapi yang bersangku-

tan sedang keluar kota. Surat permintaan

data/dokumen informasi publik pun dila -

yang kan kepada Kasubag Urusan Dalam se-

bagai konfirmasi tertulis, namun tidak ada

tanggapan hingga saat ini.

Perubahan aset tetaP tidakdidukung bukti yang sah

Pemerintah Kota Bogor menganggarkan

kegiatan koreksi neraca awal sebesar Rp.

200.000.000,00 dan telah direaliasikan sebe-

sar Rp200.000.000,00 atau 100% untuk Tan-

hun Anggaran (TA) 2006. Kegiatan tersebut

bertujuan untuk mendata dan menilai ke-

wajaran aset TA 2005 sehingga telah terjadi

penambahan nilai aset tetap sebesar Rp

1.718.732.980.182,00.

Hasil pemeriksaan dokumen dan laporan

keuangan diketahui laporan keuangan pada

neraca per 31 Desember 2005 menunjuk kan

adanya perubahan nilai aset tetap sebagai

koreksi atas Neraca per 31 Desember 2005.

Perubahan tersebut adalah adanya proses

revaluasi aset tetap sebesar Rp 1.724.850. -

307.748,00 serta pengurangan nilai aset

per alatan dan mesin senilai Rp 5.612.891. -

450,-. Perubahan-perubahan tersebut tidak

didukung dengan bukti-bukti transaksi

yang mendasari pencatatannya. Selain itu,

terdapat juga mutasi tambah dan kurang

aset tetap seluruhnya sebesar Rp 45.414. -

558. 549,00 yang belum diketahui transaksi

yang mendasarinya.

Hal tersebut tidak sesuai dengan penje-

lasan atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 58

Tahun 2005 mengenai pertanggungjawa-

ban keuangan daerah yang menyebutkan

pe ngaturan bidang akuntansi dan pela -

poran dilakukan dalam rangka untuk me -

nguat kan pilar akuntabilitas dan trans -

pa ran si Pemda wajib menyampaikan per-

tanggung jawaban berupa laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan

Catatan atas Laporan Keuangan disusun

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerin-

tahan. Selanjutnya, PP No. 58 Tahun 2005

tentang Penge lolaan Keuangan Daerah Pa -

sal 7 tentang pe ja bat pengelola keuangan

daerah dalam rangka pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD, huruf p yaitu melak-

sanakan sistem akuntansi dan pelaporan

ke uangan daerah serta huruf q yakni me -

nyajikan informasi keuangan daerah. Pera -

tu ran Pemerintah No. 24 Tahun 2005 ten -

tang Standar Akuntansi Pemerintah Pa sal 4

yang menyebutkan Pe ngantar Standar

Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.1 ten-

tang penyajian laporan ke uangan.

Perubahan-perubahan tersebut meng -

akibatkan nilai aset yang disajikan dalam

Neraca per 31 Desember 2006 belum dapat

menunjukkan angka yang seharusnya ter-

jadi karena Kepala Bagian Keuangan beserta

staf kurang memahami proses pencatatan

dan pengendalian aset sesuai prinsip-prin-

sip Akuntansi dengan pengelolaan keuan-

gan daerah yang baik.

Bagian Keuangan menjelaskan dalam ha -

sil laporan keuangan tersebut akan me nga -

da kan pembinaan yang lebih intensif me -

nge nai tata cara penatausahaan ke uangan

sesuai dengan peraturan yang ber laku se-

hingga dapat menghindari ke sa lahan yang

sama.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah (BPKAD), Sudradji mengatakan

pihaknya telah menindaklanjuti laporan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas lapo-

ran hasil pemeriksaan keuangan untuk TA

2006. Namun ia tidak memberikan bukti-

bukti atas tindak lanjut tersebut. Sementara

itu, Sekretaris Daerah, Bambang Gunawan

menanggapi permintaan bukti tersebut

melalui surat tanggapan No. 900-04/1877-

BPKAD Tanggal 8 Agustus 2011. Ia menje-

laskan BPK Perwakilan Jawa Barat yang

mem punyai kewenangan untuk mem beri -

kan data tersebut sebagai pihak yang me -

laksanakan pemeriksaan.

resume LaPoran atas PengendaLian internLaPoran keuangan Pemerintah kota bogortahun anggaran 2006

Masih ingatkah Anda berita-berita me -

nge nai hasil laporan keuangan Badan Pe-

meriksa Keuangan (BPK) terhadap Peme rin-

tah Kota Bogor Tahun Anggaran (TA) 2006

di Bogor + Edisi 12? Bagaimana tindak lanjut

Pemerintah Kota atas masing-masing per -

ma salahan yang dibahas dalam berita-be -

rita sebelumnya?.

Adapun lima berita yang membahas ten-

tang hasil laporan keuangan BPK terhadap

Pemerintah Kota Bogor TA 2006 antara lain

Pertanggungjawaban Keuangan SKPD Am-

buradul BPKAD Enggan Berikan Bukti Ter-

tulis, Belanja Sekretariat Daerah dan DPRD

Kota Bogor Belum Didukung Bukti Sah dan

Lengkap, Pengadaan Aspal Belum Diman-

faatkan Secara Optimal Untuk Kepentingan

Umum, DPRD Kota Bogor Boroskan Dana

BBM dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas,

serta Pengadaan Bahan pakaian Dinas Har-

ian (PDH) Pegawai Sekretariat Kota Bogor

Belum Bermanfaat Secara Maksimal.

sekretaris daerah menanggaPiPer mintaan data informasi PubLik

Beberapa permasalahan dalam laporan

hasil pemeriksaan keuangan BPK ternyata

ditanggapi oleh Sekretaris Daerah (Sekda),

Bambang Gunawan melalui surat nomor

No. 900-04/1877-BPKAD tanggal 8 Agustus

2011. Permasalahan tersebut terdapat da -

lam berita yang berjudul “Pertanggungja -

waban Keuangan SKPD Amburadul BPKAD

Enggan Berikan Bukti Tertulis” dan “Belanja

Sekretariat Daerah dan DPRD Kota Bogor

Belum Didukung Bukti Sah dan Lengkap”.

Permasalahan pertama, mengenai per-

tanggungjawaban keuangan SKPD yang

am buradul. Surat Pertanggungjawaban

(SPJ) Satuan Kerja Pemerintah Daerah

(SKPD) masih dipertanyakan penyalurannya.

Pasalnya, terjadi selisih dana sebesar

Rp.53.082. 597.748,00 dalam laporan hasil

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) Tahun Ang garan (TA) 2006.

Berdasarkan laporan tersebut, Pemerin-

tah Kota Bogor telah mencairkan dana Be-

lanja sebesar Rp.558,083,246,019.00 dengan

dikeluarkannya Surat Perintah Membayar

untuk Pemegang Kas (SPM-PK) sebesar

Rp.162.261.063.381.00 dan Surat Perintah

Membayar Beban Tetap (SPM-BT) sebesar

Rp.395.822.182.638.00 dari anggaran sebe-

sar Rp.567.105.565.536.00 atau 98% untuk

kepentingan tiap SKPD. Perhitungan total

SPM-PK yang dikeluarkan dari 27 SKPD se -

be sar Rp 162.261.063.381,00, yang dicatat di

Register SPJ sebesar Rp.109.178.465.633,00.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Ba -

dan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

(BPKAD), Sudradji mengaku pihaknya telah

menindaklanjuti laporan BPK atas laporan

hasil pemeriksaan keuangan TA 2006. Na -

mun, ia tidak bersedia memberikan bukti

tertulis terkait tindak lanjut yang dilakukan.

Menurutnya, pemberian bukti harus seijin

dari Walikota Bogor, Diani Budianto.

Sedangkan permasalahan lainnya me -

ngenai belanja sekretariat daerah dan DPRD

Kota Bogor yang belum didukung bukti

yang sah dan lengkap. Sekretariat Daerah

dan Sekretariat DPRD habiskan belanja un -

tuk Tahun Anggaran (TA) 2006 masing-ma -

sing sebesar Rp 972.786.000,00 dan Rp

3.180. 000.000,00. Dalam laporan hasil pe-

meriksaan keuangan Badan Pemeriksa Ke -

uangan (BPK) pada TA 2006 menunjukkan

bukti pertanggungjawabannya hanya be -

rupa kuitansi tanda terima. BPK berpenda-

pat adanya kecurangan atas realisasi belanja

tersebut. Sementara itu, Laporan Keuangan

disusun berdasarkan Kepmendagri No. 29

TA 2002 tentang Pedoman Penyusunan,

Pertanggungjawaban dan Pengawasan Ke -

uangan serta Tata Cara Penyusunan APBD,

Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah

dan Penyusunan Perhitungan APBD, yang

merupakan prinsip akuntansi yang berlaku

umum di Indonesia.

Hal ini disebabkan Kepala Bagian Ke -

uangan lalai dalam mengendalikan realisasi

Belanja sesuai dengan ketentuan dan

Atasan Langsung Pemegang Kas dan Pe-

megang Kas Sekretariat Daerah, dan Se -

kretariat DPRD kurang memperhatikan

ke tentuan yang ber la ku dalam memper -

tang gungja wab kan pe ngeluaran sebesar

Rp 4.152.786. 000,00.

Berdasarkan kedua permasalahan terse-

Ilustrasi : Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemkot Bogor Foto: Amir Syahrudin

Liputan Utama 28

but, redaksi mengirimkan surat permintaan

data/dokumen informasi publik yang ditu-

jukan kepada Kepala BPKAD masing-masing

dengan Nomor 012/REP/VII/2011 dan 027/ -

REP /B+/VII/2011. Surat tersebut ditanggapi

oleh Sekda. Dalam suratnya, Sekda menje-

laskan telah menindaklanjuti saran BPK

berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK

RI atas kajian keuangan Pemerintah Daerah

Kota Bogor Tahun 2010 Tanggal 15 Juli 2011.

Sekda juga melampirkan rekap permintaan

data informasi publik untuk tiap-tiap surat.

Namun, lampiran tersebut tidak menjawab

apa yang dimintakan yakni berupa doku-

men atau bukti-bukti tindak lanjut.

enggan berikan bukti tertuLis Terkait permasalahan lainnya dengan

judul “Pengadaan Aspal Belum Dimanfaat -

kan Secara Optimal Untuk Kepentingan

Umum”, “DPRD Kota Bogor Boroskan Dana

BBM dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas”,

serta “Pengadaan Bahan pakaian Dinas Ha -

rian (PDH) Pegawai Sekretariat Kota Bogor

Belum Bermanfaat Secara Maksimal”, ada

pihak-pihak yang bersedia memberikan

tanggapan berupa konfirmasi langsung ke -

pada narasumber tetapi tetap tidak berse-

dia melampirkan data/dokumen informasi

publik terkait masing-masing permasala-

han.

Kepala Sub Bagian (Kasubag) Perlengka-

pan, Rudiyana, mengakui adanya 155 drum

sisa aspal senilai Rp 161.293.000,00 dalam

pengadaan aspal yang dilaksanakan oleh

CV Puspa Calliandra berdasarkan kontrak

No. 510.2/4.ASP/XI/2006 tanggal 8 Novem-

ber 2006.

Dari sisa aspal tersebut, ternyata sebanyak

50 drum dipinjamkan pada PU Dinas Bina

Marga sesuai dengan surat perjanjian pem-

injaman aspal tanggal 1 Februari 2007 an-

tara Bagian Perlengkapan dan Dinas Bina

Marga, periode peminjaman tersebut se-

lama tiga bulan terhitung ditandatangani

perjanjian dan akan berakhir tanggal 30

April 2007. Peminjaman tersebut dikarena -

kan kondisi fisik jaringan jalan di Kota Bogor

yang intensitas kerusakannya me ning kat -

kan akibat cuaca yang tidak baik. Oleh ka -

rena masih ada sisa stok aspal pada Bagian

Perlengkapan dan belum ada anggaran

Dinas Bina Marga. Namun sampai berakhir

pemeriksaan, ternyata aspal belum dikem-

balikan.

Ternyata sebelum tanggal perjanjian be-

rakhir, Dinas Bina Marga belum dapat me -

ngembalikan aspal disebabkan oleh belum

disetujuinya anggaran. Maka Bagian Per-

lengkapan membuat dokumen perpanjan-

gan pengembalian aspal pada 1 Mei 2007,

dengan periode peminjaman selama tiga

bulan hingga 31 Juli 2007. Dinas Bina Marga

telah mengembalikan sebanyak 50 drum

aspal kapada Bagian Perlengkapan pada 12

Juli 2007.

Redaksi kembali mengirimkan surat per-

mintaan data/dokumen informasi publik di-

tujukan kepada Kasubag Perlengkapan,

Rudiyana melalui surat nomor 002/REP/B+/ -

VII/2011 tetapi tidak diterima oleh pihak

terkait dikarenakan Sub Bagian Perlengka-

pan di bawah naungan Bagian Umum se -

hing ga surat ditujukan kepada Kepala

Ba gian (Kabag) Umum dengan Nomor 007/

REP/ B+/VII/2011. Surat tersebut awalnya di-

terima oleh staf bagian umum atas re ko -

men dasi Kasubag Perlengkapan. Namun,

se telah Walikota Bogor mengadakan koor-

dinasi dengan Humas Pemerintah Kota agar

semua surat ditujukan kepada Walikota

Bogor, Diani Budianto. Oleh karena itu,

Rudiyana menjelaskan bahwa surat yang di-

tujukan sebelumnya kepada Kabag Umum

tidak dapat dibalas. Akan tetapi, alasan ter -

sebut tidak disampaikan melalui surat ba -

lasan tertulis.

Hal senada juga terjadi terhadap Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bo -

gor yang menghabiskan dana ratusan juta

rupiah untuk belanja bantuan BBM dan pe -

meliharaan kendaraan dinas dan meng -

akibatkan kerugian keuangan daerah de -

ngan penambahan pengeluaran belanja Ta -

hun Anggaran (TA) 2006. Sesuai dengan

Keputusan Walikota Bogor No. 900.45-240

Tahun 2005 tanggal 26 Oktober 2005 ten-

tang Penetapan Standar Biaya Pengelolaan

Kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota

Bogor Tahun 2006 mengenai Kegiatan Ope -

rasional Pemeliharaan untuk BBM dalam 1

(satu) Tahun yakni 12 x 270.000=Rp. 3.240. -

000,00 dan Pemeliharan Roda 4 Per tahun

yakni Rp 4.000,00,00.

Hasil Pemeriksaan Surat Pertang gung -

jawa ban Pengeluaran Belanja Kegiatan Se -

kretariat DPRD Tahun Anggaran 2006 di ke -

tahui bahwa pengeluaran Belanja Bantuan

BBM dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas

yang diberikan bantuan, melebihi keten-

tuan yang telah ditetapkan berdasarkan

Surat Keputusan Walikota Bogor dengan

selisih lebih sebesar Rp. 186.448.300,00 (Rp.

81.902.500,00 + Rp. 104.545.800,00).

Dalam hasil laporan pemeriksaan terse-

but, Sekretaris DPRD Kota Bogor, Edang

menjelaskan pengeluaran BBM dan Pemeli-

haraan Kendaraan dikarenakan tingginya

aktivitas kerja pimpinan dan anggota DPRD

Kota Bogor sehingga perlu ditunjang BBM

yang memadai. Menurutnya, hasil laporan

tersebut telah ditindak lanjuti oleh pihak -

nya. Namun Edang enggan memberi kan

bukti tertulis berupa teguran dari Wa li kota

Bogor sesuai saran dari BPK. Ia melanjutkan

bahwa butuh waktu lama untuk mencari

bukti tindak lanjut tersebut disebabkan TA

2006 sudah lima tahun ke belakang dan

permohonan permintaan data ditujukan

kepada Walikota.

Surat permintaan data dikirimkan kepada

Sekretaris Dewan tetapi sampai tulisan ini

dibuat, tidak ada tanggapan berupa apapun

dari pihak terkait mengenai permasalahan

tersebut. DPRD sebagai pengawas atau kon-

trol pemerintahan termasuk kebijakan Wa-

likota yang ditunjuk rakyat seharusnya lebih

mementingkan kepentingan rakyat dari-

pada kepentingan penguasa. Tidak ada ala -

san bagi wakil rakyat untuk menutupi data

apalagi untuk kepentingan masyarakat Kota

Bogor.

Permasalahan lainnya yang pernah di-

angkat dalam Tabloid Bogor + Edisi 12 yakni,

Pengadaan Bahan pakaian Dinas Harian

(PDH) Pegawai Sekretariat Kota Bogor Be -

lum Bermanfaat Secara Maksimal. Sekre -

tariat Daerah Kota Bogor mendapatkan

alo kasi anggaran untuk pengadaan Bahan

Pa kaian Dinas Harian (PDH) sebesar Rp 969. -

000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 994. -

500.000,00. Pekerjaan yang dilaksanakan

oleh CV Kencana Wangi adalah menyedi-

akan bahan PDH sebanhyak 25.500 M de -

ngan Merk Kain Jazz High Twisted dengan

warna Coklat Khaki harga per meter Rp

38.000,00. Bahan PDH tersebut telah selu-

ruhnya didistribusikan kepada Pegawai Se -

kretariat Daerah, SKPD dan Kecamatan yang

ada di lingkungan Kota Bogor.

Hasil konfirmasi dengan bendaharawan

barang diketahui bahwa untuk pengadaan

bahan PDH untuk tahun 2006 masih tersisa

sebanyak 554 stel bahan, 601 buah badge

Kota Bogor dan 613 buah embilium lencan

KORPRI. Hal tersebut mengakibatkan be-

lanja sebesar Rp 75.204.800,00 tidak ber -

manfaat secara maksimal.

Atas permasalahan tersebut, Kasubag

Per le ngkapan, Rudiyana, mengakui adanya

sisa stok pada pengadaan PDH pegawai

pada Sekretariat Daerah kota Bogor TA

2006. Sisa stok tersebut disebabkan adanya

pengurangan pegawai yang pension, mu-

tasi, dan berhenti kerja. Meski ada penam-

bahan pegawai baru, tetapi jumlahnya tidak

lebih banyak dari pengurangan tersebut.

Menurutnya, sisa stok akan dipergunakan

kembali untuk TA 2007.

Redaksi Bogor+ meminta permintaan da -

ta/ dokumen atas permasalahan tersebut

melalui surat Nomor 025/REP/B+/VII/2011

yang ditujukan kepada Kasub Perlengka-

pan. Dokumen tersebut tidak termasuk in-

formasi publik yang dikecualikan dan mem -

bahayakan negara. Namun, hingga saat

berita ini dibuat tidak ada balasan atas surat

tersebut.

Atas tanggapan dan saran dari Kepala

Bidang Keuangan (Kabid) DPRD Kota Bogor

yang mengatakan dokumen lima tahun se-

belumnya terdapat di kantor Inspektorat

Kota Bogor, Jalan Pahlawan Blk. 44 Bogor. Ia

menambahkan, semua temuan BPK telah

ditindaklanjuti dan dokumennya diserah -

kan kepada Inspektorat dikarenakan fungsi

salah satu Inspektorat yaitu pemeriksaan,

pengusutan kebenaran laporan/pengaduan

terhadap penyimpangan/penyalahgunaan,

pengujian, dan penilaian dalam tugas pen-

gawasan dan urusan lainnya yang menjadi

kewenangan dan petunjuk walikota.

Oleh karena itu, redaksi mengirimkan su -

rat permintaan data/dokumen informasi

publik terkait pokok-pokok permasalahan

pada hasil laporan pemeriksaan BPK TA

2006 yakni Pertanggungjawaban Dari Tiap

SKPD Belum Dicatat Dalam Diversifikasi

Sebesar Rp 53.082.597.748,00, Belanja pada

Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

Kota Bogor Belum Didukung Bukti Sah dan

Lengkap Sebesar Rp 4.152.786.000,00, Pen-

geluaran belanja Kegiatan TA 2006 pada 27

SKPD Melebihi Anggaran Yang Telah Dite-

tapkan, Revaluasi Aset Tetap Sebesar Rp

1.724.850.307.748,00 Pengurangan Aset

Per alatan dan Mesin Sebesar Rp 5.612.891. -

450,00 dan Mutasi Aset Sebesar Rp 45.414. -

558.549,00 Tidak Didukung Dengan Bukti

Transaksi Secara Memadai, Kegiatan Pen-

gadaan Aspal pada Bagian Perlengkapan

Kota bogor TA 2006 Belum Dimanfaatkan

Secara Optimal untuk Kepentingan Umum

Se besar Rp 161.293.000,00, serta Terjadi Pin-

jaman Stok Aspal yang belum Dikembalikan

oleh SKPD Sebanyak 50 Drum Senilai Rp

52.030.000,00, Pembayaran Pengeluaran

Belanja Bantuan BBM dan Pemeliharaan

Kendaraan Dinas Sekretariat DPRD Sebesar

Rp 186.448.300,00 Melebihi Biaya Standar

Surat Keputusan Walikota Bogor, Penge -

luaran Belanja Tidak Tersangka Sebesar Rp

211.564.000,00 Peruntukannya Tidak Sesuai

Dengan Ketentuan Yang Berlaku, Pengelu-

aran Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda

Empat dan Roda Dua pada Sekretariat Dae -

rah Kota Bogor Tidak Sesuai dengan Standar

Biaya SK Walikota Sebesar Rp 314.193. -

150,00, Pengadaan Bahan Pakaian Dinas

Harian (PDH) Pegawai Pada Sekretariat Kota

Bogor TA 2006 Melebihi kebutuhan Sebesar

Rp 75.204.800,00.

Inspektorat dalam hal ini membalas surat

tersebut dengan Nomor surat 700/361-in-

spektorat Tanggal 28 Juli 2011 yang dit -

anda tangani oleh Inspektur, Hj. Saryati

Ko sa sih, SH. Surat tersebut menjelaskan,

bah wa Inspektorat Kota Bogor sebagai

Badan Publik yang independen adalah me -

rupakan informasi publik yang bukan dalam

penguasaan Inspektorat Kota Bogor.

berikut kutiPan daLam surat, an-tara Lain:

Terkait Inspektorat Kota Bogor sebagai

Badan Publik yang independen dan sesuai de -

ngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

23 Tahun 2007 tentang pedoman Tata Cara

Pengawasan Atas Penyelengga raan Pemerin-

tah Daerah sebagaimana telah dirubah den-

gan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

8 tahun 2009 Tentang Peru bahan Atas Perat-

uran Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun

2007 Tentang Pedoman Tata Cara Penga wa -

san Atas Penyelengga raan Pemerintah Da e -

rah Pada Pasal 16 ayat (3) yaitu laporan hasil

monitoring dan evaluasi pejabat pengawas

pemerintah inspektorat Kabupaten/ Kota dis-

ampaikan kepada Bupati/Walikota dan tem-

busan kepada Gubernur, adapun peme rik-

saan atas laporan kkeuangan pemerintah

Kota Bogor Tahun Anggaran (TA) 2006 di-

lakukan oleh badan pemeriksa keuangan Re-

publik Indonesia (BPK RI), oleh karena itu yang

mempunyai kewenangan untuk data tersebut

adalah badan pemeriksa keuangan Republik

Indonesia (BPK RI) sebagai pihak yang melak-

sanakan pemeriksaan.

Penjelasan di atas tentunya tidak sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat

yang tercantum dalam situs resmi Pemerin-

tah Kota Bogor http://kotabogor.go.id/ yang

telah disebutkan sebelumnya. *irnanda ulfa

Liputan Utama29

berdasarkan Kepmendagri No. 900/ -

009 Tahun 1980, sebagaimana telah ditam-

bah dan diubah, terakhir dengan Kep men-

dagri No. 3 Tahun 1999, PP No. 105 Tahun

2000, Kepmendagri No.29 Tahun 2002 dan

berdasarkan pasal 31 ayat 2 UU No. 17 Ta -

hun 2003 tentang keuangan negara, Peme -

rintah Kota Bogor berkewajiban menyusun

laporan keuangan daerah yang terdiri dari

laporan realisasi anggaran, laporan arus kas,

neraca dan catatan atas laporan keuangan

daerah. Pada tahun anggaran 2005, Peme -

rintah Kota Bogor telah menyusun laporan

keuangan per 31 Desember 2005 yang be -

rupa laporan realisasi APBD , laporan arus

kas, neraca dan catatan atas laporan ke -

uang an sesuai dengan surat Representasi

Pemda.

Pembukuan dan penyusunan laporan

keuangan Kota Bogor yang dilakukan oleh

bagian keuangan untuk tahun anggaran

2005 telah diselenggarakan dengan sistem

pembukuan ganda (double entry). Pembu -

kuan ganda ini didasarkan pada Peraturan

Pemerintah (PP) No.105 Tahun 2000 ten tang

pengelolaan dan pertanggungja waban ke -

uangan daerah. Selain PP No. 105 Tahun

2000, penggunaan sistem pembukuan gan -

da ini juga berdasarkan pada Kepmendagri

No.29 Tahun 2002 tentang pe doman pe -

ngurusan, pertanggungjawaban dan pe -

ngawasan keuangan daerah serta tata cara

penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha

keuangan daerah dan pe nyu su nan perhi-

tungan APBD.

Data yang terdapat dalam edisi 13 meru-

pakan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI ter-

hadap Pemerintah Kota Bogor pada Tahun

anggaran (TA) 2005. Laporan hasil pemerik-

saan BPK-RI ini membahas tentang laporan

keuangan pertanggungjawaban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah atas reali -

sasinya yang tidak sesuai ketentuan. Dalam

laporan tersebut dipaparkan sebanyak se-

belas catatan pemeriksaan BPK-RI terhadap

Pemerintah Kota Bogor dan beberapa ins -

tansi seperti Dinas Perindustrian, Perdaga -

ngan dan Koperasi, serta Dinas Bina Marga.

Pada edisi kali ini, ada enam catatan peme -

riksaan BPK-RI yang akan dibahas dan ula -

san resume dari lima catatan pemeriksaan

yang sudah dibahas pada edisi sebelumnya.

Berikut ini adalah lanjutan hasil pemerik-

saan BPK-RI yang ada pada tubuh Peme -

rintah Kota Bogor dan beberapa instansi

ter kaitnya TA 2005.

bantuan biaya ke Luarnegeri tidak sesuai ketentuan

Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia (BPK-RI) terkait pembe -

rian bantuan biaya ke luar negeri, ternyata

melebihi standar biaya (SB) yang ditetapkan

sendiri oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bo -

gor. Standar biaya ini merupakan biaya ako-

modasi atau penginapan selama di New

York dan St. Louis dimana terdapat penge -

luaran yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor

meng anggarkan biaya pengembangan SDM

da lam belanja administrasi umum se besar

Rp 3.185. 000. 000,00 pada tahun ang garan

2005. Realisasi dari anggaran ter s ebut ada -

lah sebesar Rp 3.037.898.600,00 atau sekitar

95,38 persen yang anatara lain digunakan

untuk kegiatan penandatanganan Memo-

randum of Understanding (MoU) ke St. Louis,

Amerika Serikat sebesar Rp 160.000.000,00.

Yang diselenggarakan pada 12 September

2005. Kegiatan penandatanganan MoU juga

diselenggarakan di Shenzen, Cina, dengan

anggaran sebesar Rp 185.179.000,00 yang

diselenggarakan pada 21 sampai 27 Fe brua -

ri 2005 serta pada 18 sampai 22 September

2005.

Hasil pemeriksaan BPK-RI merujuk pada

dokumen pertanggungjawaban keuangan

(SPJ) pemegang kas cabang. Melalui hasil

pemeriksaan tersebut diketahui terdapat

pengeluaran biaya yang tidak sesuai de -

ngan ketentuan, yaitu bantuan biaya ke

kota St. Louis Country Missouri, Amerika Se -

rikat sebesar Rp 29.960.000,00 dan bantuan

biaya penandatanganan MoU Sister City Bo -

gor Shenzen sebesar Rp 52.807.200,00.

Dalam bantuan biaya yang diperuntuk -

kan bagi Kota St. Louis Country Missouri,

Amerika Serikat, jangka waktu pelaksanaan

kunjungannya terhitung dari 10 sampai 14

September 2005 (lima hari) sesuai dengan

surat persetujuan penugasan ke luar negeri

dari Sekretariat Negara RI (No. KL.0703/ -

UMPL/4158 tanggal 9 September 2005 un -

tuk Walikota Bogor dan Surat No. KL.0703/

UMPL/4100 tanggal 7 September 2005

un tuk Kabag TU Bappeda). Hal ini juga di -

dukung dengan agenda kegiatan yang di -

susun Komite Sister City di St Louis yang

hanya diselenggarakan dari 11 sampai 12

Sep tember 2005.

Hasil pemeriksaan BPK-RI mengungkap-

kan bahwa sebesar Rp 160.000.000 biaya

yang dikeluarkan adalah biaya perjalanan

untuk sembilan hari terhitung dari 10 sam-

pai 17 September 2005 bukan biaya perja -

lanan untuk lima hari. Berdasarkan surat

perintah penugasan dari Walikota Bogor No.

090/Sprint.676-Kepeg tanggal 10 Septem-

ber 2005 selama sembilan hari. Dengan de -

mikian, terdapat selisih hari perjalanan

se banyak empat hari.

Selanjutnya, hasil pemeriksaan BPK-RI

me ngarah pada pemberian bantuan yang

melebihi SB Pemkot Bogor. Standar biaya

yang ditetapkan Pemkot Bogor yaitu biaya

akomodasi selama di New York sebesar Rp

1.940.000,00 per hari dan di St. Louis sebesar

Rp 2.700.000,00 per hari. Sedangkan, stan-

dar biaya menetapkan bahwa biaya ako-

modasi perjalanan luar negeri yang tidak

disediakan oleh panitia penyelenggara per

hari diberikan bantuan Rp 1.000.000,00.

Dengan demikian terdapat pengeluaran

yang tidak sesuai dengan ketentuan adalah

sebesar Rp 29.960.000,00. Rincian pengelua -

ran tersebut, yaitu:

Hasil pemeriksaan BPK-RI juga mengarah

pada bantuan biaya penandatanganan MoU

Sister City Bogor Shenzen. Kunjungan ke

Shenzen dilaksanakan dua kali, yaitu pada

21 sampai 27 Februari 2005 dengan ban-

tuan biaya sebesar Rp 23.400.000,00 dan

pada 18 sampai 22 September 2005 dengan

bantuan biaya sebesar Rp 161.779.000,00.

BPK-RI melakukan pemeriksaan atas doku-

men pertanggungjawaban keuangan (SPJ)

pemegang kas cabang. Dalam pemeriksaan

tersebut ditemukan bahwa kunjungan pada

21 sampai 27 Februari 2005 dilakukan da -

lam rangka studi banding ke Cina dan India.

Namun dalam pelaksanaannya, studi band-

ing hanya dilakukan ke Shenzen, Cina, dari

tanggal 21 sampai 27 Februari 2005. Selain

itu, perjalanan studi banding tidak didu -

kung dengan surat persetujuan untuk mela -

ku kan perjalanan ke luar negeri dari Se kre-

tariat Negara RI.

Kemudian, kunjungan ke Shenzen pada

18 sampai dengan 22 September 2005 di-

ikuti enam peserta. Berdasarkan hasil wa -

wan cara dengan Kepala Dinas Informasi,

Kepariwisataan dan Kebudayaan diketahui

bahwa kunjungan ini mengikutsertakan pe-

serta non pegawai sebanyak dua orang. Per -

nyataan serupa juga didukung dengan surat

Sekda mengenai jadwal kunjungan delegasi

Kota Bogor No. 099/2829- Disparbud pada

September 2005. Dengan demi kian, dite-

mukan pembayaran yang tidak se suai den-

gan ketentuan sebesar Rp

52.807.200,00.

Total keseluruhan pe -

ngeluaran biaya bantuan

biaya kegiatan luar negeri

yang tidak sesuai dengan

ketentuan adalah sebesar Rp 82.767.200,00

(Rp 29.960.000 + Rp 52.807. 200,00).


NO RINCIAN PROPOSAL STANDAR BIAYA SELISIH(1) (2) (1)- (2)

1. Penginapan 37.960.000,00 10.000.000,00 27.960.000,00

2. Uang Saku 4.500.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00

Jumlah 29.960.000,00

Ilustrasi: St. Louis County Missouri, Amerika Se rikat, salah satu kota yang dikunjungi oleh Pemkot Bogor Foto: Net.

Liputan Utama 30

Pe ngeluaran tersebut tidak sesuai dengan

standar biaya pengelolaan kegiatan di ling -

ku ngan Pemkot Bogor No. 900.45-230 yang

me nyatakan bantuan ke luar negeri diberi -

k an berupa uang saku, biaya transportasi,

biaya administrasi, biaya akomodasi dan

biaya kesehatan.

Sedangkan, bantuan akomodasi yang

tidak disediakan oleh pa nitia penyelenggara

diberikan sebesar Rp 1.000.000,00 per hari.

Kemudian, pengelua ran ini juga tidak sesuai

dengan Surat Eda ran (SE) Menteri Dalam

Negeri RI No. 009/ 1785/sj tanggal 15 Agus-

tus 2002 mengenai petunjuk perja lanan

dinas luar negeri, huruf III, point (3) yang

menyatakan bahwa pejabat/pegawai yang

akan melakukan perjalanan dinas luar ne -

geri terlebih dahulu mendapat izin dari Pre -

siden RI. Untuk Bupati, Walikota, Ketua

DPRD Kabupaten/Kota, Wakil DPRD Kabu-

paten/Kota dan Peja bat/Pegawai lainnya,

izin berasal dari Sekretaris Negara.

Hal yang menyebabkan keuangan daerah

mengalami kerugian sebesar Rp82.767.200,-

ada lah pengguna anggaran yang tidak me -

matuhi ketentuan yang berlaku dan Kepala

Bagian Keuangan Setda Kota Bogor dan

atasan langsungnya menyetujui pemberian

bantuan biaya tersebut. Atas permasalahan

tersebut, Kepala Bagian Kepegawaian Se -

kre taris Daerah Kota Bogor menjelaskan

stan dar biaya untuk ako modasi sebesar

Rp1.000.000,- sudah tidak memadai sehing -

ga terjadi penambahan biaya. Untuk ke de -

pan, akan ditinjau kembali standar biaya

untuk perjalanan dinas ke luar negeri.

Terkait dengan permasalahan di atas,

BPK-RI menyarankan kepada Walikota Bo -

gor, Kepala TU Bapeda dan dua personil non

pegawai Pemerintah Daerah agar memper-

tanggungjawabkan kerugian daerah se be -

sar Rp82.767.200,00 dengan menye torkan

ke kas daerah dan menyampaikan bukti se -

tor tersebut ke BPK-RI.

Berdasarkan permasalahan yang telah di-

paparkan di atas, pihak Bogor + telah me -

ngirimkan surat kepada Walikota Bogor

yang bernomor 015/REP/B+/VII/2011 ter-

tanggal 18 Juli 2011 dengan perihal per-

mintaan dokumen informasi publik yang

be rupa copy bukti surat persetujuan penu-

gasan ke luar negeri dari Sekretariat Negara

RI, dokumentasi agenda kegiatan yang di -

susun Komite Sister di St. Louis, bukti surat

penugasan dari Walikota Bogor, bukti pem-

bayaran akomodasi perjalanan luar negeri,

proposal kegiatan kunjungan ke New York

dan St. Lous, dokumen pertanggungjawa-

ban keuangan (SPJ) pemegang kas cabang

dan bukti setor telah mempertanggung-

jawabkan kerugian keuangan daerah sebe-

sar Rp82.767.200,00. Namun, hingga seka -

rang, Walikota Bogor belum memberikan

jawaban atas surat yang telah dikirimkan

tersebut.

ganti rugi PembebasanLahan sebesar rP 422.333.750 tidak sesuai ketentuan

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor men g -

anggarkan pengadaan tanah untuk pemba -

ngunan jalan sebesar Rp 38.927.750.000,00

dengan realisasi sebesar Rp 20.757.195.220

atau sekitar 53,32 persen. Berdasarkan Surat

Keputusan (SK) Walikota Bogor No. 593.45-

16 Tahun 2005, Walikota Bogor membentuk

Panitia Pengadaan tanah (P2T) bagi pelaksa -

naan pembangunan dan melaksanakan

kegiatan pembebasan lahan.

Salah satu tugas P2T adalah mengadakan

mu syahwarah dan membahas besarnya

gan ti rugi dengan para pemegang hak atas

tan ah dan instansi pemerintah yang me -

mer lukan tanah. Hasil tanah yang sudah

bersertifikat diberikan ganti rugi sebesar 10

persen, sedangkan yang belum bersertifikat

sebesar 90 persen.

Sebagai wujud realisasi atas ganti rugi,

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indo -

nesia (BPK-RI) ingin mengetahui perkem-

bangan realisasi ganti rugi tersebut dengan

melakuka pemeriksaan atas bukti hak tanah.

Setelah dilakukan pemeriksaan, BPK-RI me -

nemukan bahwa bukti pembayaran ganti

rugi tanah yang belum bersertifikat lebih

tinggi atau sama dengan tanah yang sudah

bersertifikat sehingga timbul kelebihan

pembayaran sebesar Rp 422.333.750.

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan

Menteri Negara Agraria dan Kepala Badan

Pertahanan Nasional No. 1 Tahun 1994 ten-

tang ketentuan pelaksanaan pengadaan ta -

nah bagi pelaksanaan pembangunan untuk

kepentingan umum. Dalam Pasal 17 ayat 1

ini dinyatakan bahwa taksiran nilai tanah

menurut jenis hak atas tanah dan status pe -

nguasaan tanah untuk hak milik yaitu untuk

yang bersertifikat dinilai 100 persen dan

yang belum bersertifikat dinilai 90 persen.

Kelebihan pembayaran ganti rugi ini telah

menyebabkan kerugian keuangan daerah

sebesar Rp 422.333.750,00.

Atas permasalahan tersebut, Plh. Kepala

Bagian Pengelolaan Aset menjelaskan, bah -

wa pemberian ganti rugi merupakan hasil

musyawarah dengan masyarakat dan tidak

melampaui pagu Dokumen Anggaran Sat-

uan Kerja (DASK). Selain itu, dalam pembe-

basan tanah ada beberapa bangunan yang

terkena pembebasan termasuk pagar dan

makam sehingga ada beberapa pembaya -

ran ganti rugi yang tidak mengacu pada Per-

aturan Pemerintah tersebut.

Pihak Bogorplus telah mengirim surat

kepada Sekretaris Daerah Kota Bogor, Bam-

bang Gunawan yang bernomor 011/RED/ -

VII/2011 tertanggal 13 Juli 2011 dengan pe -

rihal permintaan dokumen informasi pu blik

berupa teguran tertulis Walikota Bogor

kepada P2T sesuai rekomendasi BPK-RI

kepada Walikota Bogor untuk memberikan

teguran tertulis kepada P2T untuk mem -

pertang gungjawabkan kerugian dae rah

se besar Rp 422.333.750,00.

Paket PeLebaran jaLantidak sesuai dengan kontrak

Perseroan Terbatas (PT) Karadenan me lak -

sanakan pelebaran Jalan Soleh Iskandar

(jalur lambat sebelah kiri) yang terdapat

pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota

Bogor. Pelaksanaan pelebaran jalan ini dida -

sarkan pada kontrak No. 621/19-Plb. Jln/ VIII/ -

2005 tertanggal 10 Agustus 2005 se har ga

Rp 2.152.125.000,-. Pekerjaan tersebut telah

dinyatakan selesai sesuai dengan berita

acara serah terima pekerjaan No. 621/ BA-

06/Plb.Jln/2005 tanggal 7 Desember 2005

dan kepada PT. Karadenan telah dibayarkan

lunas dengan SPM No. 931/ 00385/BT/05

tanggal 26 Desember 2005.

Namun, dalam pelaksanaannya Pemkot

Bogor mengalami kerugian sebesar Rp78. -

728.896,63 yang disebabkan oleh pim pinan

kegiatan yang kurang aktif dalam mela -

kukan pengawasan pekerjaan di lapa ngan,

kon sultan pengawas belum sepe nuhnya

menjalankan tugas dan fungsinya se cara

optimal dan pelaksana pekerjaan tidak me -

laksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi

yang telah ditentukan.

Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan

Kota Bogor menyatakan bahwa kekurangan

pekerjaan tersebut bukan sesuatu yang di -

se ngaja untuk kepentingan dinas tetapi

murni merupakan human error dan akan

Jl. Sholeh Iskandar, Kota Bogor Foto: Amir Syahrudin

Liputan Utama31

mengembalikan kerugian tersebut ke kas

daerah yang menjadi tanggung jawab PT.

Karadenan Jaya.

Berkaitan dengan ketidaksesuaian kon-

trak, pihak Bogor + telah mengirimkan surat

kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Pen-

gairan Kota Bogor yang bernomor 009/ -

RED/VII/2011 tertanggal 13 Juli 2011

de ngan perihal permintaan dokumen in for -

masi publik berupa isi kontrak No. 621/19-

Plb.Jln/VIII/2005 tertanggal 10 Agustus 2005

dan bukti pengembalian kerugian tersebut

ke kas daerah. Sampai saat ini, surat tersebut

belum mendapat balsan beserta bukti-bukti

yang terkait dari Kepala Dinas Bina Marga

dan Pengairan Kota Bogor.

Pemkot bogor Lebih Pungut Pajak Pengadaan tanah

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meng -

anggarkan pengadaan tanah untuk pem-

bangunan jalan sebesar Rp 38.927.750.000,-

dengan realisasi sebesar Rp 20.757. 195.220,-

atau sekitar 53,32 persen yang mencakup

kegiatan pembebasan lahan di 10 lokasi.

Pimpinan kegiatan pengadaan tanah te -

lah memungut pajak penghasilan atas pe -

ngalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

sebesar lima persen atau sekitar Rp732. -

536.443,-. Pajak tersebut terdiri dari pajak

penghasilan atas pengadaan tanah untuk

jalan umum sebesar Rp 559.099.698,-.

Ber dasarkan Peraturan Pemerintah RI No.

79 Tahun 1999 tentang pembayaran pajak

peng hasilan atas penghasilan dari pe ng -

alihan hak atas tanah dan/atau bangunan,

me netapkan orang pribadi yang menerima

penghasilan dari pengalihan hak atas tanah

dan/atau bangunan kepada pemerintah

yang akan digunakan untuk kepentingan

umum dikecualikan dari kewajiban pe mim -

pin kegiatan kelebihan melakukan pe mu -

ngutan pajak atas pengalihan pembayaran

pajak. Dengan demikian, pemimpin kegia -

tan kelebihan melakukan pemungutan pa -

jak atas pengalihan hak atas tanah dan/atau

bangunan selama tahun anggaran 2005 se -

besar Rp 559.099.698,-.

Pemungutan pajak yang berlebih ini me -

ngakibatkan warga yang terkena pembe -

basan dirugikan sebesar Rp 559.099.698,-.

Per masalahan ini terjadi, karena pimpinan

kegiatan pengadaan tanah tidak mema-

hami ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan permasalahan di atas Plh.

Kepala Bagian Pengelolaan Aset Kota Bogor

menjelaskan kelebihan pemungutan pajak

final atas pembebasan tanah sebesar Rp

559.099.698,00 sudah disetorkan dan akan

direstitusi kepada kantor pelayanan pajak.

Terkait dengan permasalahan tersebut,

pihak Bogorplus telah mengirimkan surat

pada tanggal 13 Juli 2011 dengan nomor

011/RED/VII/2011 dengan perihal permin -

taan dokumen informasi publik berupa

copy bukti/surat instruksi Walikota Bogor

kepada pimpinan kegiatan pengadaan ta -

nah di 10 lokasi untuk pembangunan jalan.

Sampai saat ini, surat tersebut belum men-

dapat tanggapan dari Sekda Kota Bogor,

Bambang Gunawan sehingga bukti tersebut

belum transparan. Di samping itu, pihak

BPK-RI menyarankan agar Walikota Bogor

menginstruksikan kepada pimpinan ke gia -

tan untuk mengajukan restitusi atau pe -

ngembalian kelebihan penyetoran pajak

se besar Rp 559.099.698,00.

Pengadaan tanah tidaksesuai ketentuan, keuangan daerah rugi rP 13 juta

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) me -

nemukan temuan berupa pengadaan tanah

yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini

mengakibatkan keuangan daerah me ng -

alami kerugian sebesar Rp 13.150.000,00 di-

mana panitia pengadaan tanah dan tim

pe nyusunan Dokumen Anggaran Satuan

Kerja (DASK) tidak memahami ketentuan

yang telah ditetapkan dalam Keputusan

Presiden (Keppres) No. 15 Tahun 1993.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah

menganggarkan biaya operasional, hono-

rarium dan administrasi pengadaan tanah

untuk pembangunan jalan sebesar Rp433. -

075.250,00 dengan realisasi sebesar Rp 387. -

773.865,00 atau sekitar 89,54 persen dan

kegiatan pengadaan tanah untuk lahan Ru -

mah Potong Hewan (RPH) Bubulak sebesar

Rp 47.000.000.000,00 dengan realisasi sebe-

sar Rp 42.423.898,00 atau sekitar 90,26

persen.

Hasil pemeriksaan BPK-RI menunjukkan

bahwa panitia pengadaan tanah yang dipe-

runtukkan untuk kepentingan umum ber -

jumlah 12 orang. Hal ini bertentangan

de ngan Keppres RI No. 55 Tahun 1993 ten-

tang pengadaan tanah bagi pelaksanaan

pembangunan untuk kepentingan umum.

Dalam Keppres tersebut ditetapkan bahwa

susunan panitia pengadaan tanah hanya

terdiri atas sembilan orang sehingga terda-

pat kelebihan pembayaran honor terhadap

tiga orang sebesar Rp 8.100.000,00. Kemu-

dian, kegiatan peninjauan lapangan dan pe-

matokan pada pengadaan tanah untuk

pembangunan jalan yang dilaksanakan

pada empat lokasi juga tidak sesuai dengan

ketentuan, seperti di Kecamatan Tanah

Sareal dilaksanakan oleh 25 orang, Keca-

matan Bogor Barat dilaksanakan oleh 31

orang, Kecamatan Bogor Selatan dilaksa -

nakan oleh 23 orang dan Kecamatan Bogor

Utara dilaksanakan 34 orang.

Sedangkan, dalam standar biaya pengelo-

laan kegiatan di Lingkungan Pemkot Bogor

No. 900.45-230 Tanggal 25 Oktober 2004

dinyatakan bahwa anggota dalam kegiatan

maksimal terdiri dari tujuh orang. Dalam

per masalahan ini terjadi kelebihan pemba-

yaran honor sebesar Rp 4.200.000,00.

Pemeriksaan BPK-RI juga merambah da -

lam kegiatan sosialisasi dan inventarisasi

pengadaan lahan RPH. Kegiatan sosialisasi

dan inventarisasi ini dilakukan oleh 17

orang, padahal standar biaya pengelolaan

kegiatan di Lingkungan Pemkot Bogor No.

900.45-230 Tanggal 25 Oktober 2004 me -

netapkan bahwa pelaksana kegiatan mak -

simal hanya tujuh orang. Dalam per ma sa -

lahan ini BPK-RI menemukan kelebihan

pembayaran honor sebesar Rp 850.000,00.

Selain melakukan pemeriksaan, BPK-RI

juga menyarankan atas permasalahan ter -

sebut, Plh. Kepala Bagian Pengelolaan Aset

Sekretaris Daerah Kota Bogor menjelaskan

bahwa pembayaran honor panitia tersebut

disesuaikan dengan kebutuhan kerja di la-

pangan dan berpedoman pada Surat Kepu-

tusan (SK) Walikota Bogor terkait pem ben-

tukan panitia pengadaan tanah.

Dalam hal ini, BPK-RI menyarankan agar

Walikota Bogor memberikan teguran ter-

tulis kepada Panitia Pengadaan Tanah (P2T)

agar mempertanggungjawabkan kerugian

daerah sebesar Rp 13.150.000,00 dan me -

nyetorkan ke kas daerah serta menyampai -

kan bukti setor tersebut kepada BPK-RI.

Berkaitan dengan hal tersebut, Bogorplus

mengirimkan surat yang bernomor 011/ -

RED/ VII/2011 tertanggal 13 Juli 2011 de -

ngan perihal permintaan dokumen in for-

masi publik. Dalam surat ini, pihak Bogor +

meminta copy teguran Walikota Bogor ke -

pada Panitia Pengadaan Tanah (P2T) serta

bukti setor P2T ke kas daerah atas pertang-

gungjawaban kerugian keuangan daerah

sebesar Rp 13.150.000,00. Namun, surat ini

tidak mendapat balasan dari pihak Sekda

Kota Bogor.

PertanggungjaWaban PengeLuaran sebesar rP754.275.000 tidak sesuai ketentuan

Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bogor

pada tahun anggaran 2005 menganggar -

kan biaya penunjang peningkatan kegiatan

sebesar Rp 11.147.298.746,00 dengan rea -

lisasi sebesar Rp 11.145.111.595,00 atau se -

kitar 99,98 persen. Hasil pemeriksaan BPK-RI

menemukan bahwa surat pertanggung-

jawaban ternyata dari realisasi biaya sebesar

Rp 754.525.000,00 merupakan realisasi pe -

ngeluaran tahun anggaran 2004, dimana

terdapat 17 kegiatan wilayah dengan rea -

lisa si anggaran sebesar Rp 486.775.000 dan

15 kegiatan Setda dengan realisasi ang ga -

ran Rp 267.500.000,00. Total keseluruhan

ketidaksesuaian biaya penunjang pening -

katan kegiatan adalah Rp 754.275.000.

Permasalahan ini tidak sesuai dengan

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29

Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan,

pertanggungjawaban dan pengawasan ke -

uangan daerah serta tata cara penyu su nan

APBD. Pelaksanaan tata usaha keuangan

daerah dan penyusunan perhitungan APBD,

Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan belanja

daerah meliputi semua pengeluaran yang

merupakan kewajiban daerah dalam satu

tahun anggaran yang akan menjadi pen-

geluaran kas daerah. Ini jelas menimbulkan

indikasi bahwa pertanggungjawaban pen-

geluaran sebesar Rp 754.275.000,00 kurang

diyakini kebenarannya karena tidak adanya

bukti yang mendukung yang menjelaskan

anggaran ini.

Atas permasalahan tersebut, BPK-RI mem-

berikan saran agar Walikota Bogor agar

mem berikan teguran tertulis kepada Kepala

Bagian Keuangan untuk mempertang gung -

ja wabkan anggaran sebesar Rp 754.275.000,.

biaya Penunjang Peningkatan kegiatan seniLai rP 6.775.023.495,00beLum sah

Realisasi biaya penunjang peningkatan

kegiatan tahun anggaran 2005 sebesar Rp

11.145.111.595,- yang dilakukan oleh Se -

kretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor terdapat

ketidakjelasan penggunaan. Hal ini se suai

dengan temuan Badan Pemeriksa Ke uang -

an Republik Indonesia (BPK-RI), bah wa ter-

dapat biaya sebesar Rp6.775. 023. 495,- di si -

nyalir tidak jelas peruntukan nya dan tidak

didukung dengan bukti-bukti sah.

Realisasi biaya ini terbagi atas dua ke gia -

tan, yaitu biaya penunjang kegiatan Se kre -

tariat Daerah (Setda) sebesar Rp6. 329. -

591.595,- dan biaya penunjang kegiatan

wi la yah sebesar Rp 4.815. 520.000,. Dari ke -

dua kegiatan tersebut terdapat biaya sebe-

sar Rp 6.775.023.495,00 yang dinilai tidak

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.

109 Tahun 2000 yang membahas tentang

pengelolaan dan pertanggung jawaban ke -

uangan daerah.

Pada pasal 27 dalam Peraturan Pemerin-

tah No 109 Tahun 2000 menjelaskan bahwa

setiap pembebanan APBD harus didukung

oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah me -

ngenai hak yang diperoleh oleh pihak yang

menagih. Peraturan yang jelas telah berlaku

pada proses pertanggung jawaban biaya

penunjang peningkatan kegiatan ini tidak

diperhatikan oleh Walikota, Bagian Ke -

uangan dan para pengguna anggaran pada

Pemerintah Kota Bogor.

Namun, Sekda menjelaskan bahwa Pe-

merintah Kota Bogor tidak bisa menghin-

dari hal-hal yang sifatnya mendadak dan

belum teranggarkan sebelumnya dimana

hal tersebut membawa konsekuensi ter-

jadinya pengeluaran, sehingga atas penge -

luaran tersebut dibebankan kepada biaya

penunjang kegiatan yang pengeluarannya

sepengetahuan Walikota.

Berkaitan dengan hal ini, Sekda dinilai

belum memenuhi keterbukaan informasi

publik yang berupa seluruh bukti dan doku-

men bahwa telah selesainya pertanggung

jawaban biaya penunjang peningkatan ke -

giatan tahun anggaran 2005 sebesar Rp6. -

775.023.495 dengan perincian biaya pe nun -

jang kegiatan Setda tahun anggaran 2005

sebesar Rp4.244.759.495 dan biaya penun-

jang kegiatan wilayah tahun ang garan 2005

sebesar Rp2.530.264.000.

Hasil temuan BPK-RI mengenai biaya pe-

nunjang peningkatan kegiatan dibagi da -

lam dua kegiatan yang masing-masingnya

memiliki anggaran yang berbeda setiap bu-

lannya dalam satu tahun. Perincian perta -

ma, terdapat dalam kegiatan Setda tahun

anggaran 2005. Kegiatan ini dimulai dari 18

Januari sampai 24 Maret 2005 dengan

meng habiskan biaya penunjang sebesar

Rp779.180.500,-.

Kemudian kegiatan Setda pada 30 Maret

sampai 30 Mei 2005 menghabiskan biaya

Liputan Utama 32

penunjang sebesar Rp1. 057. 245.000. Pada

Juni 2005, kegiatan Setda terdiri dari 39

kegiatan yang menghabiskan biaya penun-

jang sebesar Rp 396.380.000. Pada Juli 2005,

kegiatan Setda terdiri dari 56 kegiatan den-

gan meng ha biskan biaya penunjang sebe-

sar Rp662.650.000. Kemudian pada Agustus

2005 ditemukan sebanyak 74 kegiatan

meng habiskan biaya penunjang sebesar

Rp667.155.000. Pada September 2005, biaya

penunjang sebesar Rp216.910. 895 telah di-

habiskan untuk melaksanakan kegiatan Set -

da sebanyak 26 kegiatan.

Pada Oktober, 2005 biaya penunjang se -

be sar Rp 465.238.100 dihabiskan untuk me -

laksana kan 43 kegiatan Setda. Jika biaya

pe nunjang peningkatan kegiatan Setda ter -

sebut dijumlahkan, total keseluruhan dari

biaya penunjang peningkatan kegiatan

yang dihabiskan pada tahun anggaran 2005

adalah sebesar Rp4.244.759.495.

Sedangkan, perincian biaya penunjang

kegiatan wilayah tahun anggaran 2005 di -

mulai dari kegiatan wilayah yang dilaksa -

nakan dalam bulan Januari sampai Maret

se banyak 14 kegiatan dan menghabiskan

dana sebesar Rp 350.186.000. Kemudian, se-

banyak 26 kegiatan wilayah dilaksanakan

pada Mei 2005 dengan menghabiskan biaya

penunjang sebesar Rp469.963.000.

Pada Bulan Juni 2005, kegiatan wilayah

yang dilaksa nakan yaitu sebanyak 13 kegia -

tan dengan menghabiskan biaya pe nun -

jang Rp262. 395. 000. Pada Juli 2005, se ba -

nyak 19 ke giatan wilayah dilaksanakan dan

meng habiskan biaya penunjang Rp267. -

500.000. Kemudian, sebanyak 16 kegia tan

juga dilaksanakan pada bulan Agustus 2005

yang menghabiskan biaya penunjang sebe-

sar Rp203.245.000. Pada September 2005,

biaya penunjang sebesar Rp177. 575.000 di-

habiskan untuk melaksanakan 12 kegiatan

wilayah. Pada Oktober 2005 terdapat 25

kegiatan wilayah yang dilaksanakan dengan

biaya penunjang Rp259.150.000. Kemudian,

November 2005, biaya penunjang sebesar

Rp202.500.000 digunakan untuk melak-

sanakan delapan kegiatan wila yah. Pada De-

sember 2005, biaya penunjang kegiatan

sebesar Rp 337.750.000 dihabiskan untuk

melaksanakan 18 kegiatan wilayah. Bila di-

total secara keseluruhan, biaya pe nun jang

peningkatan kegiatan wilayah yang telah di-

habiskan sebesar Rp2.530.264.000.

Berdasarkan temuan BPK-RI yang telah di-

paparkan tersebut, ditemukan bahwa Peng-

gunaan biaya tersebut hanya didasarkan

pada bukti memo dari Walikota Bogor dan

kuitansi pembayaran. Pemerintah Kota

(Pemkot) Bogor tidak memberikan bukti pe -

laksanaan dan pertanggungjawabannya se-

cara sah atas penggunaan biaya sebesar Rp

6.775.023.495,00 tersebut. Atas temuan itu-

lah BPK-RI menyarankan kepada Walikota

Bogor untuk lebih disiplin dalam melakukan

pengeluaran atas beban Anggaran Pendap-

atan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai den-

gan ketentuan yang berlaku dan melakukan

teguran tertulis kepada pengguna ang ga -

ran agar mempertanggungjawabkan pe -

nge luaran tersebut dengan melengkapi

buk ti-bukti yang sah.

Hal tersebut diperkuat dengan bukti bal-

asan surat dari pihak Sekda Kota Bogor,

Bambang Gunawan pada 8 Agustus 2011

dengan nomor surat 900-04/1877-BPKAD

yang merupakan jawaban atas surat dari

pihak Bogorplus pada 8 Juli 2011 dengan

nomor 012/RED/VII/2011. Dalam balasan

surat tersebut, Sekda menyatakan bahwa

telah selesainya pertanggung jawaban dan

adanya bukti-bukti yang sah atas pertang-

gung jawaban biaya penunjang pening -

katan kegiatan tahun anggaran 2005.

Na mun, balasan surat tersebut tidak sama

sekali didukung bukti laporan pelaksanaan

dan pertanggungjawaban atas biaya pe-

nunjang peningkatan kegiatan tahun ang -

garan 2005 dari Sekda Kota Bogor.

Bambang memberikan pernyataan dalam

surat balasannya tersebut bahwa yang

memiliki kewenangan atas dokumen ter-

hadap tindak lanjut atas temuan BPK-RI

pada tahun anggaran 2005 adalah BPK-RI

Per wa ki lan Jawa Barat sebagai pihak yang

me lak sanakan pemeriksaan.

Pihak Bogorplus telah mengirim kembali

surat nomor 070/REP/B+/VIII/2011 yang

ber kenaan dengan somasi dan permoho-

nan kembali dokumen informasi publik ke -

pada Sekda terhitung tanggal 25 Agustus

2011 dengan jatuh tempo pada 14 Septem-

ber 2011. Surat ini diberikan untuk mem -

beri kan keterbukaan informasi terhadap

pu blik berupa bukti laporan pelaksanaan

dan pertanggungjawaban atas biaya pe-

nunjang peningkatan kegiatan. Namun,

hingga se karang, Bambang belum memba -

las surat tersebut.

sekda Langgar ketentuanbeLanja bantuan keuangan tahun 2005

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor me -

langgar ketentuan yang berlaku dalam

penggunaan anggaran belanja bantuan

keuangan sebesar Rp 375.998,000,00. Pe-

merintah Kota (Pemkot) Bogor pada tahun

anggaran 2005 mengalokasikan anggaran

belanja bagi hasil dan bantuan keuangan

kepada organisasi profesi kemasyarakatan

sebesar Rp 12.786.195.537,80 dan telah di-

realisasikan sebesar Rp 11.640.728.000,00

atau sekitar 91,04 persen.

Hasil pemeriksaan BPK-RI menunjukkan

bahwa bantuan keuangan sebesar Rp 115. -

324.000,00 ternyata tidak digunakan se -

bagaimana mestinya. Anggaran tersebut

d i gu nakan untuk membiayai kegiatan ope -

ra sio nal dan pengadaan sarana prasarana

dinas/satker/kantor di lingkungan Pemkot

Bogor yang sudah mempunyai mata ang -

garan tersendiri dalam Anggaran Pendap-

atan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp

115.324.000,-.

Anggaran yang digunakan untuk membi-

ayai lima kegiatan operasional dan penga -

daan sarana prasarana di lingkungan Pem -

kot Bogor tersebut memiliki perincian, yaitu

honor notaris tanah RPH sebesar Rp75 juta,

pelunasan cicilan tanah SDN Kelurahan Ke-

dung Jaya sebesar Rp5.250.000,00, Komisi A

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ke

Cina dan India sebesar Rp15.000.000,00,

Kantor Kesbang untuk seminar sebesar

Rp2.500.000,00 dan Kabag Sosial serta penil

evaluasi kinerja kelurahan sebesar Rp17. -

574. 000,00. Total semua anggaran yang ti -

dak sesuai dengan ketentuan ini yaitu

se besar Rp115.324.000,00.

Selain anggaran belanja bagi hasil dan

bantuan keuangan yang digunakan untuk

pelaksanaan kegiatan tersebut, ketidakse -

suaian anggaran juga terdapat dalam real-

isasi bantuan kepada instansi lain. Reali sasi

bantuan kepada instansi lain yaitu sebesar

Rp 885.734.750,00 yang juga merupakan

bagian dari belanja bantuan keuangan.

Dari realisasi tersebut ditemukan sebesar

Rp260. 674.000,00 ternyata digunakan un -

tuk membiayai dinas-dinas di lingkungan

Pem kot Bogor dengan tiga penerima, yaitu

Kantor arsip (pindah kantor) sebesar Rp7. -

750. 000,-, Kantor arsip (penilaian angka

kredit jabatan fungsional) sebesar Rp2.924. -

000,00 dan Dinas Bina Marga (pembuatan

pintu perlintasan rel kereta api) se besar

Rp250. 000.000,-.

Berdasarkan pe rincian yang telah dipa-

parkan, jumlah pengeluaran belanja ban-

tuan keuangan yang tidak sesuai dengan

ketentuan adalah sebesar Rp 375.998. 000,-.

Angka anggaran yang tidak sesuai ini di -

lengkapi dengan pembuktian penjumlahan,

yaitu Rp115.324.000,- + Rp 260.674. 000,-.

Akibat dari pengeluaran-pengeluaran terse-

but, kemampuan Pemerintah Daerah (Pem -

da) Kota Bogor menjadi terbatas dalam

mem biayai berbagai kegiatan pembangu-

nan untuk kepentingan publik.

Semua perealisasian belanja bantuan

keuangan tahun anggaran 2005 tidak sesuai

dengan Lampiran Keputusan Menteri Da -

lam Negeri No. 29 Tahun 2002 yang menya -

takan bahwa belanja bagi hasil dan bantuan

keuangan dimaksudkan untuk keperluan

belanja bantuan keuangan kepada pemer-

intah desa atau kelurahan, bantuan keuan-

gan kepada organisasi kemasyarakatan dan

belanja bantuan keuangan kepada orga -

nisasi profesi.

Hal tersebut terjadi karena kebijaksanaan

Sekda Kota Bogor melanggar ketentuan

yang berlaku. Sekda menanggapi bahwa

dalam Surat Edaran (SE) Mendagri yang ti -

dak secara tegas melarang pemeberian ban-

tuan kepada instansi vertikal. Maka atas

dasar itulah Pemkot Bogor masih membe -

rikan bantuan dana kepada instansi vertikal

sesuai permohonan dana yang disampaikan

kepada Pemkot Bogor. Namun mulai tahun

anggaran 2006, Pemkot Bogor tidak menga-

lokasikan bantuan keuangan kepada in-

stansi vertikal dan menguapayakan tidak

memberikan bantuan keuangan kepada

dinas atau satker di lingkungan Kota Bogor.

Pihak Bogorplus sempat mengirimkan

surat yang bernomor 011/RED/VII/2011 ter-

tanggal 13 Juli 2011 dengan perihal permin -

taan data atau dokumen informasi pu blik

kepada Bambang Gunawan. Dokumen-

dokumen yang diminta yaitu berupa Surat

teguran Walikota Bogor kepada Sekda Kota

Bogor dan bukti pertanggungjawaban Sek -

da atas tindak kelalaian dan pelanggaran

terkait memberikan bantuan dana kepada

instansi vertikal dan kepada dinas/satker di

lingkungan Kota Bogor tahun 2005. Namun,

surat tersebut tidak mendapat tanggapan

dari pihak yang terkait.

Pihak Bogor + kemudian melakukan kon-

firmasi tentang tindak lanjut yang dilakukan

Pemkot Bogor terhadap hasil temuan BPK-

RI kepada Sudraji selaku Kepala Badan Pe -

ngelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(BPKAD) Kota Bogor, mengatakan temuan

BPK-RI pada tahun 2005 sudah lewat dan

ditindaklanjuti.

“Jadi temuan BPK itu kalau sudah lewat

dari temuan saat itu kemudian ditindaklan-

jut dan selesai, sudah ada tindak lanjutnya

sesuai dengan arahan BPK, makanya tidak

lagi diteruskan. Kalau ini ditindaklanjuti, kita

pasti diperiksa terus dan BPK tidak pernah

menunda. Mereka akan terus mengawasi,”

jelas Sudraji kepada Bogorplus.

Sudraji juga mengungkapkan bahwa hasil

temuan BPK-RI tersebut telah diselesaikan.

Akan tetapi, ketika pihak Bogorplus mem-

inta data laporan yang mendukung atas tin-

dak lanjut dari laporan BPK-RI, Sudraji

me ng atakan data tersebut ada di BPK-RI.

“Sudah selesai, tapi datanya ada di BPK

dan saya tidak pegang. Kalau pun ada, harus

cari arsip lama. Tetapi yang jelas kalau BPK

itu begitu selesai pemeriksaan ada jangka

waktu untuk tindak lanjut, kemudian di -

periksa lagi ya sudah stop. Kalau masalah-

nya belum selesai ya pasti dikejar terus,” jelas

Sudraji bernada deras.

Sudraji mengatakan, semua arsip hasil tin-

dak lanjut dari temuan BPK tersebut ada,

tetapi kewenangan untuk mengeluarkan

data tersebut ada pada Sekda atau Walikota.

“Semua ada arsipnya, tetapi untuk menge -

luarkannya itu bukan kewenangan saya. Saya

harus lapor ke pimpinan dulu,” pung kasnya.

LaPoran hasiL temuan bPk-ri terkait dengan Penge -Luaran yang meLanggaraturan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mene-

mukan anggaran penunjang peningkatan

kegiatan yang dikeluarkan Sekretariat Dae -

rah, tahun anggaran 2005 sebesar Rp6. 775. -

023.495,00 yang tidak jelas per untu kan-

nya. Selain itu, anggaran yang dikeluar kan

tidak didukung dengan bukti-bukti yang

sah serta bukti hanya berupa memo dari

Wa likota Bogor dan kuitansi pembayaran.

Atas kelalaian dan pelanggaran tersebut

mengakibatkan pertanggungjawaban atas

biaya penunjang peningkatan kegiatan

pada tahun anggaran 2005 sebesar

Rp6.775.023.495,00 belum sah.

Realisasi biaya ini terbagi atas dua ke -

giatan, yaitu biaya penunjang kegiatan Se -

kre tariat Daerah (Setda) sebesar Rp6. 329. -

591.595,- dan biaya penunjang kegiatan

wilayah sebesar Rp 4.815.520.000,00. Dari

kedua kegiatan tersebut terdapat biaya

sebesar Rp 6.775.023.495,00 yang dinilai

tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Liputan Utama33

No. 109 Tahun 2000 yang membahas ten-

tang pengelolaan dan pertanggung jawa-

ban keuangan daerah.

Pada pasal 27 dalam Peraturan Pemerin-

tah No 109 Tahun 2000 tentang pengelo-

laan dan pertanggungjawaban keuangan

daerah, menjelaskan bahwa setiap pembe-

banan APBD harus didukung oleh bukti-

bukti yang lengkap dan sah mengenai hak

yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Peraturan yang jelas telah berlaku pada

proses pertanggung jawaban biaya penun-

jang peningkatan kegiatan ini tidak diper-

hatikan oleh Walikota, Bagian Keuangan

dan para pengguna anggaran pada Pe me -

rintah Kota Bogor.

Merujuk dari hasil laporan BPK, atas per-

masalahan tersebut menyarankan, agar

Sekretaris Daerah Kota Bogor menjelaskan

bahwa Pemerintah Kota Bogor tidak bisa

menghindari hal-hal yang sifatnya menda -

dak dan belum teranggarkan sebelumnya

dimana hal tersebut membawa kon sek uensi

te rjadinya pengeluaran, sehingga atas pen-

geluaran tersebut dibebankan kepada biaya

penunjang kegiatan yang pengeluaran den-

gan sepengetahuan Walikota.

Berikutnya, temuan BPK mengarah pada

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ko -

perasi yang menganggarkan kegiatan ren-

cana teknis penataan pedagang kaki lima

(PKL) sebesar Rp 250.000.000,00 pada tahun

anggaran 2005 dan telah direalisasikan se -

besar Rp 250.000.000,00 atau 100 persen

dari anggaran.

Akan tetapi, meski realisasi anggaran

men capai 100 persen berdasarkan hasil pe-

meriksaan BPK atas dokumen pertanggung-

jawaban tersebut, ditemukan adanya ke le-

bihan pembayaran sebesar Rp 15.825.000,-

dan PPh Pasal 21 yang belum dipungut

sebesar Rp 3.225.000,00.

Total keseluruhan kelebihan bayar terse-

but rincian kelebihannya seperti honor

narasumber kegiatan seminar untuk tiga

orang yang seharusnya Rp750.000 dibayar -

kan Rp1.500.000,00, kemudian honor n a -

rasumber kegiatan sosialisasi untuk tiga

orang dibayarkan Rp1.050.000,- seharusnya

Rp900.000,-, lalu biaya untuk kegiatan se -

minar dibayarkan Rp 30.000.000.000,00 se-

harusnya Rp 16.275.000,00 dan terakhir

transport narasumber kegiatan seminar dan

sosialisasi untuk enam orang dibayarkan Rp

1.200.000,00 dimana seharusnya tidak ada

pembayaran uang transport.

Pelanggaran tersebut mengakibatkan ke -

rugian daerah sebesar Rp 15.825.000,00 dan

penerimaan negara berupa pajak penghasi-

lan kurang diterima sebesar Rp 3.225.000,-.

Hal tersebut disebabkan kelalaian pemim -

pin kegiatan dan pembantu pemegang kas

pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi tidak mematuhi ketentuan dan ku-

rangnya pengawasan dari penanggung-

jawab kegiatan pada Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi dalam melak-

sanakan tugasnya.

Menilik dari saran BPK atau tindak lanjut

yang harus diupayakan atas permasalahan

tersebut, Kepala Dinas Perindustrian, Perda-

gangan dan Koperasi yang menyatakan

bah wa pembayaran diatas telah sesuai de -

ngan DASK. Selain itu, pajak yang belum di -

pungut akan ditagih dan disetorkan ke kas

negara.

Selain itu, untuk pungutan PPh telah di -

atur dan jelas dipaparkan pada UU No. 7

tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan seba-

gaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan UU no. 17 Tahun 2000 Pasal 21 ayat

(1) Huruf B dan ayat (5) yang menyebutkan

bahwa pemotongan, penyetoran dan pela-

poran pajak atas penghasilan sehubungan

dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan de -

ngan nama atau bentuk apapun yang dite -

rima atau diperoleh wajib pajak orang

pri badi dalam negeri, wajib dilakukan oleh

bendaharawan pemerintah yang membayar

gaji, upah, honorarium, tunja ngan dan pem-

bayaran lain sehubungan dengan pekerjaan

jasa atau kegiatan dan tarif pemotongan

pajak atas gaji, upah, honorarium dan pem-

bayaran lainnya adalah sebesar 15 persen.

Kembali menilik laporan hasil pemerik-

saan BPK, diamanatkan kepada Kepala

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ko -

perasi agar menegur pemimpin kegiatan

dan pembantu pemegang kas agar me ma -

tuhi ketentuan yang berlaku dan memper-

tanggungjawabkan kerugian daerah se be -

sar Rp 15.825.000,00 dan pajak penghasilan

sebesar Rp 3.225.000,00 dengan menye -

torkan ke kas daerah dan bukti setor disam-

paikan ke BPK-RI.

Temuan BPK-RI lainnya yaitu mengenai

permasalahan pembayaran tunjangan kese-

hatan tidak dipungut pajak penghasilan.

Me rujuk dari SK Walikota Bogor No.840. 1.45-

08 tanggal 15 Januari 2004 menetapkan

bah wa para pegawai golongan III dan IV di

lingkungan Pemerintah Kota Bogor dibe ri -

kan tunjangan kesehatan sebesar Rp30.000,-

per bulan.

Berdasarkan realisasi pembayaran tunja -

ngan kesehatan TA 2005 total biaya sebesar

Rp 554.633.333,33, dan berdasarkan hasil

pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuan-

gan) menunjukkan bahwa pembayaran tun-

jangan kesehatan tersebut tidak dikenakan

PPh Pasal 21 sebesar Rp83.195.000,00.

Sedikitnya 26 Unit kerja yang berada di

pemerintah Kota Bogor mendapatkan tun-

jangan kesehatan tanpa dikenakan pung-

utan Pph, hal tersebut tidak sesuai dengan

UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Peng-

hasilan sebagaimana telah beberapa kali di-

ubah terakhir dengan UU No. 17 tahun Pasal

21 ayat (1) Huruf B dan ayat (5).

Pasal tersebut menerangkan bahwa pe-

motongan, penyetoran dan pelaporan pajak

atas penghasilan sehubungan dengan pe -

kerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama

atau bentuk apapun yang diterima atau

diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam

negeri, wajib dilakukan oleh bendaharawan

pemerintah yang membayar gaji, upah, ho -

norarium, tunjangan dan pembayaran lain

sehubungan dengan pekerjaan jasa atau

kegiatan dan tarif pemotongan pajak atas

gaji, upah, honorarium dan pembayaran

lainnya adalah sebesar 15 %.

Dari kelalaian tersebut berdampak pada

penerimaan Negara dari Pajak Penghasilan

kurang diterima sebesar Rp83.195.000,00

yang disebabkan Kepala Bagian Keuangan

Setda Kota Bogor lalai dalam melakukan ke-

wajibannya sebagai Wajib Pungut Pajak.

Menilik dari data laporan BPK TA 2005 ter -

kait kelalaian yang dilakukan Kepala Bagian

Keuangan Setda Kota Bogor atas permasala-

han tersebut, Kepala Bagian Keuangan Kota

Bogor seharusnya menjelaskan bahwa mu -

lai bulan April 2006 atas tunjangan keseha -

tan PNS golongan III dan IV telah dipungut

PPh Pasal 21 sebesar 15%.

Bukan hanya lalai dalam menjalankan tu-

gasnya, permintaan data atau dokumen

atas tindak lanjut dari kelalaian tersebut

tidak diberikan informasinya kepada publik,

padahal sesuai dengan mandat UU no 14

tahun 2008 tentang keterbukaan informasi

publik, pada Pasal 7 (1) yang menyatakan

bah wa Badan Publik wajib menyediakan,

memberikan dan/ atau menerbitkan Infor-

masi Publik yang berada dibawah kewena -

ngannya kepada Pemohon Informasi Publik,

selain informasi yang dikecualikan sesuai

dengan ketentuan.

Temuan BPK lainnya juga menyentuh

ang garan belanja tidak tersangka Kota Bo -

gor pada tahun anggaran 2005. Pada Tahun

Anggaran 2005 pemerintah kota bo gor

mengalokasikan anggaran belanja se besar

Rp 8.820.288.344,00 dan telah direa lisasikan

sebesar Rp 4.557.693.900,00 (51,67%).

Menilik dari hasil pemeriksaan BPK (Badan

Pemeriksa Keuangan) mengungkapkan,

bah wa anggaran belanja tidak tersangka

tersebut ternyata tidak sepenuhnya digu-

nakan untuk keperluan penanganan ben-

cana alam, bencana sosial dan pengeluaran

tidak tersangka lainnya, faktanya anggaran

dana tersebut beralih fungsi sebagai ang -

garan untuk menampung pembayaran ter-

hadap kegiatan-kegiatan belanja modal

yang belum dianggarkan dalam APBD mur -

ni (sebelum perubahan APBD).

Selain itu pengeluaran yang dibebankan

kepada belanja tidak tersangka tersebut

tidak didasarkan kepada SK walikota mau -

pun persetujuan dari DPRD kota bogor,

namun hanya berdasarkan memo dari Wali -

kota Bogor.

Pengeluaran tersebut adalah pengelua -

ran untuk pembayaran proyek-proyek pem -

bangunan melalui 25 SPMU (Surat Perintah

Mengeluarkan Uang) sebesar Rp 1.841.371. -

840,00 dan untuk dinas/unit kerja di ling -

kungan pemerintah Kota Bogor melalui 10

SPMU sebesar Rp1.390.687.650,00.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29

Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan

Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Ke -

uangan Daerah serta tata cara penyu sunan

anggaran pendapatan dan belanja daerah,

yakni pada pasal 7 yang menyata kan bahwa

belanja tidak tersangka diang gar kan untuk

pengeluaran - pengeluaran pe nanganan

bencana alam, bencana sosial atau pengelu-

aran lainnya yang sangat d i perlukan dalam

rangka penyelenggaraan kewenangan pe-

merintahan daerah.

Hal tersebut mengakibatkan kegiatan be -

lanja modal dan pembayaran kepada dinas-

dinas senilai Rp3.232.059.490,00, (Rp1. 841. -

371.840,00 + Rp 1.390.687.650,00) kurang

dapat dipertanggungjawabkan dari aspek

kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Kemudian, BPK juga memeriksa belanja

bantuan keuangan Kota Bogor. Pada TA

(tahun anggaran) 2005 pemerintah kota bo -

gor mengalokasikan anggaran belanja bagi

hasil dan bantuan keuangan kepada orga -

nisasi profesi kemasyarakatan sebesar Rp

12.786.195.537,80 dan telah direali sa sikan

sebesar Rp 11.640.728.000,00 (91,04%).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun

2005 menunjukkan bahwa bantuan ke uang -

an tersebut diantaranya sebesar Rp 115.324. -

000,00 ternyata digunakan untuk membiayai

kegiatan operasional dan pe ngadaan sarana

prasarana dinas/satker/kantor di lingkungan

pemerintah Kota Bogor yang sudah mem-

punyai mata anggaran ter sendiri dalam APBD

sebesar Rp115. 324.000,-.

Bantuan keuangan tersebut antara lain

honor notaris tanah RPH Rp 75.000.000,00,

pelunasan cicilan tanah SDN Kelurahan Ke-

dung Jaya Rp 5.250.000,00, DPRD komisi A

ke China dan india Rp 15.000.000,00, kantor

Kesbang untuk seminar Rp 2.500.000,00,

Kabag Sosial, penilaian evaluasi kinerja kelu-

rahan Rp 17.574.000,-.

Selain itu dari realisasi bantuan kepada in-

stansi lain sebesar Rp 885.734.750 dian ta -

ranya sebesar Rp260.674.000,00 ternyata

d i gunakan operasional untuk membiayai

dinas-dinas di lingkungan pemerintah Kota

Bogor, antara lain kantor arsip, pindah kan-

tor Rp 7.750.000,00, kantor arsip, penilaian

angka kredit jabatan fungsional Rp2.924. -

000,00, dinas bina marga, pembuatan pintu

perlintasan rel ka Rp 250.000.000,00.

Dengan demikian jumlah pengeluaran

belanja bantuan keuangan yang tidak se -

suai dengan ketentuan sebesar Rp 375. -

998.000,- (Rp115.324.000,- + Rp260. 674. 000,-)

hal ini tidak sesuai dengan lampiran kepu-

tusan menteri dalam negeri No.29 tahun

2002 menyatakan bahwa belanja bagi hasil

dan bantuan keuangan dimaksudkan untuk

keperluan belanja ban tuan keuangan ke -

pada pemerintah desa atau kelurahan, ban-

tuan keuangan kepada organisasi ke ma-

syarakatan dan belanja bantuan keuangan

kepada organisasi profesi.

Akibatnya pengeluaran tersebut mengu-

rangi kemampuan pemerintah daerah

dalam membiayai berbagai kegiatan pem-

bangunan untuk kepentingan publik. Hal

tersebut terjadi karena kebijaksanaan sekre-

taris daerah melanggar ketentuan yang

berlaku. Sekretaris daerah Kota Bogor me -

nanggapi bahwa dalam SE mendagri tidak

secara tegas melarang pemberian bantuan

kepada instansi vertikal maka pemerintah

Kota Bogor masih memberikan bantuan

dana kepada instansi vertikal sesuai permo-

honan dana yang disampaikan kepada pe-

merintah kota bogor. *Wina ayu

Liputan Khusus 34

KAYUMANIS… MEMANG HARUS BERLANJUT !!! TERINFORMASI, TERANALISIS, TERPERIKSA & TER... !!!

seTelaH dikupas, diulas, dianalisis dan diinformasikan

kepada khalayak umum oleh Bogor + pada edisi 7 terbit

Bulan maret 2011, edisi 8 terbit bulan April 2011 dan Edisi

9 terbit bulan Mei 2011, nasib Kayumanis sepanjang

berkenaan dengan pengelolaan dana cadangan Lahan

Tempat Pengolahan Akhir Sampah Kota Bogor yang ke-

semuanya bersumber dari APBD, seperti yang sudah

diprediksi oleh Bogor +, memang ternyata dan terbukti

permasalahannya harus terus bergulir dan dibuat menjadi

terang.

Untuk menyegarkan ingatan dan menginformasikan

kegagalan logika berpikir sehat dari para pelayan yang

sedang maupun telah menikmati jabatan pada SKPD-

SKPD dan Badan-Badan yang terkait dengan Pengelolaan

Dana Cadangan sebesar Rp. 32.000.000.000,- dan pene -

tapan lokasi dan pengadaan tanah Kayumanis, maka be -

rikut disajikan beberapa hipotesis hasil analisis bogorplus

yang sudah mulai bergeser mendekati suatu tesis.

TaTa ruang, Pengadaan TanaH, lingkungan HiduP,aMdal dan PersaMPaHan

MasYarakaT berhak mengetahui atas dasar apa Pani-

tia Pengadaan Tanah (P2T) melakukan pembebasan ta -

nah, karena berdasarkan peraturan yang harus dipatuhi

oleh P2T yang secara terang mengatur tentang peng -

adaan tanah yaitu diantaranya Pasal 4 Peraturan Presiden

No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelak-

sanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum seba-

gaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 5

Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelak-

sanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, telah

jelas dan tegas diatur bahwa pengadaan dan rencana pe-

menuhan kebutuhan tanah, yang diperlukan bagi pelak-

sanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya

dapat dilakukan apabila berdasarkan pada Rencana Tata

Ruang Wilayah yang telah ditetapkan lebih dahulu. Dan

bagi daerah yang belum menetapkan Rencana Tata Ruang

Wilayah, maka pengadaan tanahnya harus dilakukan ber -

dasarkan perencanaan ruang wilayah atau kota YangTelaH ada.

Bahwa penetapan lokasi dan pengadaan tanah Kayu-

manis sebagai TPPAS melalui Keputusan Walikota Bogor

No. 658.1.45-118 tahun 2010 pada tanggal 8 April 2010,

telah dilakukan tanpa berdasarkan pada Rencana Tata

Ruang Kota Bogor Yang TelaH ada yaitu Perda No. 1

Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Bogor Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor jo

Revisi Rencana Tata Ruang Kota (TDTRK) Kecamatan Tanah

Sareal t.a. 2002 yang jelas dan terang Tidak pernah mene-

tapkan lokasi Kayumanis sebagai “TPPAS”.

Perlu diingat dan direkam khususnya oleh para pelayan

yang menjabat pada SKPD-SKPD dan Badan-Badan yang

terlibat dalam penetapan lokasi dan pengadaan tanah

Kayumanis untuk “TPPAS”, bahwa Negara Republik In-

donesia adalah Negara Hukum yang menganut asas

hukum yang berlaku universal yaitu ASAS HUKUM TIDAK

BERLAKU SURUT.

Artinya kalo para pelayan itu berbicara dan atau men-

cari-cari alasan bahwa Penetapan Lokasi Kayumanis telah

diperkuat dengan Perda No. 8 Tahun 2011 Tentang Ren-

cana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 ter tanggal

28 Juni 2011, maka dapat dipastikan bahwa para pelayan

itu jelas telah dan sedang mengalami kegagalan lO -gi ka BerPikir seHaT, bahkan patut diduga mereka se -

dang berupaya untuk menutupi kesalahannya dengan

memperlihatkan dan menunjukkan keBOdOHannYa.

Sudah jelas peraturan perundangan-undangan mene -

gas kan, bah wa suatu Pengadaan Tanah itu Harus ber -

dasarkan pada suatu perencanaan ruang wilayah atau

kota Yang TelaH ada, tapi masih juga mencoba ber -

kelit.

keBOdOHan lainnya yang sangat nyata adalah justru

dengan diberlakukannya Perda No. 8 Tahun 2011 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011- 2031, yang

BARU memasukkan rencana Kayumanis sebagai “TPPAS”

dalam tahapan PerenCanaan tata ruang maka semakin

membuktikan bahwa tahapan PeManFaaTan ruang

berupa pemberian ijin pengadaan tanah/pembebasan

tanah yang dilakukan oleh Pemerintah kota Bogor, ber -

sama-sama dengan P2T dan Dinas Cipta Karya, adalah

pemberian ijin dan pengadaan tanah Yang MelawanHukuM, sebagaimana diatur dalam :

Pasal 1 undang undang no. 26 Tahun 2007 TentangPenataan ruang yang telah mengatur dan mendefi -nisikan bahwa :

= ”Perencanaan Tata Ruang” adalah suatu proses untuk

menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi

penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

=“Pemanfaatan Ruang” adalah upaya untuk mewujud-

kan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana

tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program

beserta pembiayaannya”.

= Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya

untuk mewujudkan tertib tata ruang.

Pasal 37 ayat 7 Undang Undang No. 26 Tahun 2007 Ten-

tang Penataan Ruang telah mengatur bahwa

“Setiap pejabat pemerintah yang berwenang mener-

bitkan ijin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan ijin

yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang”.

Pasal 73 (1) Undang Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang

Penataan Ruang yang mengatur bahwa

“Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang

menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7), dipidana

de ngan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan

den da paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta ru-

piah)”.

Bahwa oleh karena Perda No. 1 Tahun 2001 Tentang Ren -

cana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Bogor jo Revisi Rencana Tata Ruang

Kota (TDTRK) Kecamatan Tanah Sareal t.a. 2002 Tidak per-

nah merencanakan/menetapkan lokasi Kayumanis se -

bagai “TPPAS”, maka sangaT PaTuT diduga secara

ber sama-sama sebagaimana dimaksud Pasal 55 kuH Pi-dana, para pelayan dari warga kota Bogor tersebut, yang

memberikan ijin, yang menggunakan ijin dan me la kukan

pengadaan tanah Kayumanis dengan mencairkan akan

Dana Cadangan sebesar Rp. 32.000.000.000, telah mel a ku -

kan kejahatan tata ruang yang mengakibatkan ke rugian

bagi Negara sebagaimana diatur pasal 2 UU TiPikOr.

BaHwa Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Tanah

dan UU Tata Ruang tersebut bukan satu-satunya per atu -

ran yang diduga telah dilanggar, karena berdasarkan Pasal

9 Ayat (1) huruf d UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelo -

la an Sampah telah diatur bahwa “Pemerintah Kota me-

mang memiliki kewenangan untuk menetapkan lokasi

tempat penampungan sementara, tempat pengolahan

sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sam-

pah”, namun selanjutnya berdasarkan Pasal 9 Ayat 2 nya

ditegaskan bahwa “Penetapan lokasi tempat pe ngolahan

sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan

bagian dari rencana tata ruang wilayah ka bupaten/kota

sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Artinya

perencanaan ruangnya harus ada ter lebih dahulu se-

belum penetapan lokasi.

Selanjutnya Pasal 10 ayat 1 dan ayat 3 Peraturan Men -

teri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman

Pengelolan Sampah yang berlaku pada tanggal ditetap-

kan yaitu tanggal 30 April 2010, telah mengatur pula bah -

wa Pemerintah daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA

Pengadaan TanaH Tidak Berdasarkan TaTa ruang Yang TelaH ada

Pelanggaran TaTa ruang

Pelanggaran lingkungan HiduP, aMdal dan PersaMPaHan

Liputan Khusus35

sesuai dengan kebutuhan dan penyediaan yang ha rus se -

suai dengan rencana tata ruang wilayah kota.

Bahwa peraturan perundang-undangan lainnya yang

juga nyata-nyata patut diduga telah dilanggar adalah Pa -

sal 22 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

Per lindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Per-

aturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang telah me -

ngatur bahwa terhadap proses pengambilan keputusan

ten tang pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan

yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap

lingkungan hidup, diperlukan analisis mengenai dampak

lingkungan hidup (aMdal).

Bahwa “proses pengambilan keputusan tentang pelak-

sanaan rencana usaha”, selaras dengan UU Tata Ruang,

harus dipahami sebagai suatu tahapan dimulainya pe -

man faatan ruang yang telah direncanakan dalam Tata Ru -

ang Kota. Artinya sebelum Walikota melakukan Pe ne ta-

pan lokasi dan atau sebelum P2T melakukan pencairan

dana cadangan pengadaan lahan Kayumanis, maka de -

ngan mengingat dampak penting “TPPAS” terhadap ling -

kungan hidup dan serta guna memastikan dana yang

di cadangkan dapat efektif dan tidak sia-sia, tentunya

sudah menjadi Kewajiban berdasarkan UU bahwa wa-

likota, P2T dan SKPD terait untuk memastikan dan mem-

persiapkan terlebih dahulu AMDAL “TPPAS” Kayumanis.

Bahwa kegiatan Pengadaan Tanah/Pembebasan lahan

+/- 150.000m2 guna keperluan pembangunan Tempat Pe -

ngolahan dan Pemrosesan Sampah (TPPAS) adalah ke gia -

tan yang berdampak penting sebagaimana dimaksud

da lam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.

11 tahun 2006 Tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan

Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dam -

pak Lingkungan Hidup, yang telah mengatur dalam Lam -

pi ran I halaman 20 angka 9 bahwa jenis kegiatan Per sam-

pahan diantaranya berupa Pembangunan TPA sam pah

domestik Pembuangan dengan sistem kontrol land fill/

sanitary landfill termasuk instalasi penunjangnya de ngan

Luas kawasan TPA lebih besar dari 10ha atau ka pa sitas

total lebih besar dari 10.000 ton, dan Pembangunan In-

stalasi Pengolahan Sampah Terpadu dengan ka pa sitas

lebih besar sama dengan 500 ton/hari adalah termasuk

Jenis Kegiatan yang WAJIB dilengkapi dengan AMDAL.

Perlu masyarakat ketahui bahwa faktanya kegiatan Pe -

ngadaan Tanah/Pembebasan lahan +/- 150.000m2 se -

bagaimana dimaksud Keputusan Walikota Bogor No.

658.1.45-118 tahun 2010 tertanggal 8 April 2010 guna

keperluan pembangunan Tempat Pengolahan dan Pem-

rosesan Sampah (TPPAS) yang terletak di Kelurahan Kayu-

manis Kecamatan Tanah Sareal, hingga saat ini diketahui

telah tidak memiliki AMDAL yang seharusnya sudah ada

sebelum dimulainya atau direalisasikan pengadaan lahan

untuk keperluan TPPAS, yang sangat jelas akan ber dam -

pak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.

Tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota Bogor,

tidak ada aMdal, belum lagi berbicara mekanisme dan

prosedur pengadaan dan pencairan dana cadangan, mau

dianggap lalai atau dianggap dilakukan dengan sengaja,

yang pasti kesemuanya itu telah mengakibatkan beralih-

nya uang rakyat yang bersumber dari dana APBD dan

menguntungkan orang lain.

Berdasarkan Berita acara P2T pembayaran ganti rugi

pengadaan tanah (TPPAS) Kayumanis Nomor 04/P2T/BA. -

Pembayaran/IX/ 2010 tertanggal 07 September 2010 dan

Berita Acara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat

dan Banten (Tbk.) No. 661/ Pmsr-Bgr/2010 tertanggal 07

September 2010; Berita Acara PT. Bank Pembangunan

Daerah Jawa Barat dan Banten (Tbk.) No. 683/Pmsr-

Bgr/2010 tertanggal 16 November 2010; Berita Acara PT.

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Tbk.)

No. 720/Pmsr-Bgr/2010 tertanggal 16 Desember 2010;

Berita acara P2T pembayaran ganti rugi pe ngadaan tanah

(TPPAS) Kayumanis Nomor 01/Pem/ BA/ V/2011 tertanggal

27 Mei 2011 dan Berita Acara PT. Bank Pembangunan

Daerah Jawa Barat dan Banten (Tbk.) No. 318/Bgr-Pmsr/ -

2011 tertanggal 27 Mei 2011, paling tidak di luar honor

P2T dan biaya lain-lain, dari dana ca da ngan sebesar Rp.

32.000.000.000,- tersebut su dah da pat dipastikan telah

mencair sebesar Rp. 19.862.935.750,-

Pengelolaan Dana cadangan sebesar Rp.32.000. 000. -

000,- (tiga puluh dua miliar rupiah) yang merupakan ba -

gi an dari dana APBD Kota Bogor ini sudah sewajibnya

har us dipertanggung-jawabkan oleh Walikota beserta

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku

Pejabat Pengelola APBD dan seluruh Kepala Satuan Kerja

Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Ang ga ran

daerah terkait.

Mereka berkewajiban memberikan dan masyarakat

ber hak untuk meminta seluruh laporan realisasi anggaran

apapun yang bersumber dari APBD termasuk realisasi

Dana Cadangan 32 Milyar yang peruntukkannya untuk

pengadaan lahan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan

Akhir Sampah di Kelurahan Kayumanis. Hak masyarakat

tersebut dijamin oleh konstitusi dan undang-undang an-

tara lain Pasal 28 huruf E dan Huruf F Undang Undang

Dasar 1945; Pasal 9 dan 10 Undang-undang Republik In-

donesia No. 31 Tahun 2009 jo Undang-undang Republik

Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tin-

dak Korupsi; Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, serta ketentuan pi-

dana dari Pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia

No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Mereka semua harus secara transparan membuka se-

cara jelas dan rinci bagaimana sesungguhnya dana ca -

dangan yang dianggarkan tersebut direncanakan, di lak sa -

nakan, diawasi dan dipertanggungjawabkan pengguna -

an nya, kepada bukan saja DPRD kota Bogor namun juga

kepada rakyat Kota Bogor secara langsung.

Berkenaan dengan hak-hak masyarakat tersebut, serta

mengingat hak kami selaku insan pers untuk menyajikan

informasi terkini terkait Kayumanis yang telah kami muat

pada versi online dalam Bogorplus.com, maka pada ta -

bloid inipun kami muat beberapa hasil wawancara para

pe jabat terperiksa yang dimintakan keterangannya untuk

kasus Kayumanis sebagaimana berikut ini :

Rabu, 05 Oktober 2011

Bogorplus.com - Kepala Ba dan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah (BP KAD), Sudradji di pe rik sa petugas

Polres Bo gor Kota terkait pe nyidikan kasus dugaan ko -

rup si Panitia Pembeba san Tanah (P2T) untuk pe ngadaan

lahan pa da pro yek pembangunan Tem pat Pembuangan

Ak hir Sam pah (TPPAS) di Kelurahan Kayumanis, Keca-

matan Ta nah Sareal, Kota Bogor pada Rabu (5/10/11).

Penyidikan di lakukan oleh petugas di ruangan Reskrim

Polres Bogor Kota, Jalan Kapten Muslihat, Bogor.

Setelah menjalani pemeriksaan, Ia mengungkapkan

per tanyaan yang ditanyakan oleh penyidik mengenai

pen cairan dana untuk ganti rugi tanah. Menurutnya,

dana ter sebut telah dianggarkan oleh BPKAD. Sedan-

gkan saat di tanyakan perihal penyidikan terkait, Su-

dradji menambah kan, bahwa dirinya siap bila dipanggil

lagi jika dibutuhkan untuk melengkapi data yg kurang.

"Kita mah siap saja," ka tanya.

Dalam pemeriksaan selama kurang lebih 7 jam, Sudra -

dji mengaku, pemeriksaan dirinya adalah terkait Panitia

Pem bebasan Tanah (P2T) untuk pengadaan lahan pada

proyek pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sam-

pah (TPPAS) di Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah

Sa real, Kota Bogor.

"Saya ditanya 19 pertanyaan, kaitannya dengan ang -

ga ran yang tersedia untuk dana cadangan pembebasan

ta nah TPPAS Kayumanis. Dan kita jelaskan semua. Tugas

BP KAD cuma membayar apa yang diminta oleh SKPD.

SKPD meminta kepada kita untuk membayar pembe ba -

san tanah, kita keluarkan SP2D nya dan nanti dibayar di

Bank Jabar," urai Sudraji.

Saat ditanya keterkaitan dirinya dengan P2T, Sudraji

menegaskan, tidak ada. "Tidak, P2T membuat daftar

nominatif pembayaran, nanti diajukan daftar nominatif

kepada Dinas Cipta Karya waktu tahun 2010. Setelah itu

Dinas Cipta Karya meminta uang kepada kita untuk

dibayar, kita keluarkan surat SP2D. Dari Pak Sekda selaku

ketua P2T kepada Dinas Cipta Karya," pungkas kepala

BPKAD sambil menuju mobilnya. Oleh : ulfa, amir, Bima dan wina F

kesia-siaan PenCairan Yang Melawan HukuM

kOruPsi kaYu Manis, kePala BPkad diCeCer 19 PerTanYaan

sudradjiKepala BPKAD

Liputan Khusus 36

kOruPsi TPPas kaYu Manis, ManTan kePala BaPPeda kOTa BOgOr diPeriksa

kOruPsi kaYu Manis : giliran wasBangkiM kOTa BOgOr diPeriksa

Jum’at, 07 Oktober 2011

Bogorplus.com - Polres Bogor Kota terus melakukan pe -

nyi dikan secara intensif terhadap kasus dugaan korupsi,

pro yek pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sam-

pah (TPPAS) Kayumanis. Pemeriksaan kali ini dilakukan

terhadap mantan Kepala Badan Perencanaan Bangunan

Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Azrin.

Azrin diperiksa di ruang reskrim Mapolres Bogor Kota,

Jalan Kapten Muslihat, Kota Bogor, Jawa Barat pada Jumat

(7/10/11).

Setelah menjalani pemeriksaan selama enam jam oleh

pe tugas, kepada Bogorplus.com Azrin mengatakan, diri -

nya dipanggil terkait kasus rekomendasi perencanaan ta -

ta ruang untuk proyek TPPAS Kayumanis. Dia men je las-

kan, rekomendasi perencanaan tersebut sudah memenu -

hi standar perencanaan tata ruang Kota Bogor. "Untuk lo -

k a si, Kayumanis masih masuk," jelasnya.

Ia menambahkan, untuk lokasi TPPAS Kayumanis me -

nu rutnya sudah memenuhi syarat Undang-undang, dima -

na di dalam Undang-undang No. 18 tentang per sam - pa -

han, lokasi TPPAS sudah memenuhi syarat. Ha Ini juga di -

perkuat dengan perda No.8 Tahun 2011 mengenai ren-

cana tata ruang wilayah Kota Bogor.

Pantauan Bogorplus.com di ruang penyidik Polres Bo gor

Kota, pemeriksaan mantan Kepala Badan Perenca na an

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor tidak di - lak -

sanakan sampai selesai, dikarenakan ada kegiatan di luar

pemeriksaan dan akan dilanjutkan pada Senin, 10 Okto-

ber 2011.

Oleh : rendy ardi Firdaus dan Muhammad Faisal

Kamis, 20 September 2011

Bogorplus.com - Setelah memeriksa kepala BAPPEDA

dan BPLH Kota Bogor, terkait dugaan korupsi yang dila -

ku kan Panitia Pembebasan Tanah (P2T) untuk peng a daan

la han pada proyek pembangunan Tempat Pem buangan

Akhir Sampah (TPPAS) di Kelurahan Kayu Manis, Kecama -

tan Tanah Sareal, Selasa (20/9/11) siang, Polres Bogor Ko -

ta memeriksa M. Abdurachman, selaku PLT Pengawas Tata

Bangunan dan Pemukiman (Wasbangkim) Kota Bo gor.

"Tadi, ada 12 pertanyaan yang diajukan kepada saya.

Per tanyaannya hanya mengenai TPPAS Kayumanis saja

kok," ujar Abdurachman, ketika ditemui bogorplus.com di

Mapolres Bogor Kota.

Ia menambahkan, pe negasan per tanyaan yang di be -

rikan pihak ke polisian kepadanya, lebih mengarah ke pa -

da tata letak TPPAS Kayumanis.

"Lebih membahas tata letaknya, ka rena saya kan di

Was bangkim. Berbicara me ngenai tata letak, kita me li-

hatnya dari beberapa ka jian, kajian tata ruang dan seba-

gainya, itu saja. Lagipula saya kan baru menjabat tiga

bulan di Wasbangkim, sedangkan kasusnya, tahun 2010.

Saya menjabat 2011, jadi saya tidak tahu banyak," pung -

kas nya, seraya tersenyum.

Sementara itu, pihak DLLAJ yang seharusnya hari ini

diperiksa, tidak memenuhi panggilan Polres Bo gor Kota.

Belum ada konfirmasi dari pihak DLLAJ mengenai keti-

dakhadirannya.

Oleh: riza nugraha dan devita

Kamis, 22 September 2011

Bogorplus.com - Proses penyidikan dugaan korupsi yang

dilakukan Panitia Pembebasan Tanah (P2T) untuk pe nga -

daan lahan pada proyek pembangunan Tempat Pem -

buangan Akhir Sampah (TPPAS) di Kelurahan Kayu Ma nis,

Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor masih berlanjut.

Kali ini petugas Polres Bogor Kota memeriksa Asisten

Ta ta Praja Kota Bo gor dan Kepala Ba gian Pemerintahan

Ko ta Bogor di ruang Reskrim Polres Bogor Kota, Jl. Kap ten

Muslihat, Keca ma tan Bogor Tengah, Ko ta Bogor, Kamis

(22/ 09/ 11). Pemeriksaan pertama, dilakukan kepada Ade

Syarif Hidayat selaku Asisten Tata Praja Kota Bogor, setelah

sebelumnya menerima su rat pemanggilan kesaksian dari

Polres Bogor Kota pada Rabu (21/09/11) kemarin.

“Per tanyaan-pertanyaan dari penyidik tadi mengenai

ke napa Kayumanis ditetapkan sebagai TPPAS, me ka nis -

me pembayarannya seperti apa, bagaimana musyawarah

di lakukan?. Ya, sekitar kayumanis saja, kurang lebih ada

20 per tanyaan yang diajukan kepada saya,” ungkap Ade

saat di temui Bogorplus.com.

Ia menambahkan, dirinya sangat berterimakasih ke pa -

da Kapolres terkait pemanggilan ini. "Saya sangat mendu -

kung atas panggilan ini. Agar masyarakat tahu mengenai

Ka yumanis ini. Terima kasih kepada Kapolres Kota Bogor,"

pung kasnya yang ditemani Iwan selaku staf bagian hu -

kum.

Sementara itu, ko men tar lain disampai kan oleh Dody

Ach diat, Kepala Bagian Pemerintahan yang ikut di perik sa

pada hari yang sama, ia mengatakan, peme rik saan ter-

hadap diri nya hanya sebatas pada proses penerbitan SK

penetapan lokasi untuk pembangunan TPPAS.

"Ada sekitar 23 perta nya an yang diajukan ta di. Saya kan

dari bagian pemerintahan, jadi per ta nyaannya hanya se -

putar proses penerbitan SK penetapan lo kasi untuk pem-

bangunan TPPAS Kayu Manis," ujar Dody yang ditemani

stafnya.

Ia menambahkan, "lebih detilnya, membahas mengenai

prosedur penetapan SK tersebut, bagaimana dan seperti

apa dan Alhamdulillah, prosedurnya sudah sesuai dengan

aturan yang berlaku kok," paparnya yang diperiksa sekitar

3 jam.

Dody berpendapat, hal ini juga sebagai rangka menje-

laskan juga kepada khalayak, bahwa prosedur penetapan

tanah dan pembangunannya menjadi kebutuhan Kota

Bogor. Oleh : riza nugraha

dody achdiatKepala Bagian Pemerintahan

ade syarif HidayatAsisten Tata Praja Kota Bogor

M. abdurachmanPLT Pengawas Tata Bangunan & Pemukiman (Wasbangkim)

kOruPsi TPPas kaYu Manis: asisTen TaTa Praja dan kaBag PeMerinTaHan diPeriksa

Liputan khusus37

Senin, 19 September 2011

Bogorplus.com - Proses penyidikan dugaan korupsi yang

dilakukan Panitia Pembebasan Tanah (P2T) untuk pe -

ngadaan lahan proyek pembangunan Tempat Pembu a -

ngan Akhir Sampah (TPPAS) di Kelurahan Kayumanis,

Ke camatan Tanah Sareal, Kota Bogor terus dilakukan Pol-

res Bogor Kota.

Setelah sebelumnya memeriksa Kepala Bappeda, Hari

Sucahyo pada Jumat (16/9/11) lalu, kali ini, petugas Polres

Bogor Kota meminta keterangan saksi dari Kepala Badan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) di ruang Reskrim

Polres Bogor Kota, Jl. Kapten Muslihat, Kecamatan Bogor

Tengah, Kota Bogor, Senin (19/9/11).

Pemeriksaan terhadap Lilis Sukartini, Kepala BPLH Kota

Bogor, kurang lebih selama tiga jam, setelah sebelumnya

menerima surat pemanggilan kesaksian dari Polres Bogor

Kota pada Jumat (16/09/11) lalu.

“Saya hanya dimintai sebagai saksi dan memberikan ke -

terangan saja mengenai TPPAS” ujar Lilis ketika ditemui

Bogorplus.com.

Lilis menambahkan, pemanggilan yang dilakukan Pol-

res terhadap dirinya hanya menanyakan tentang me ka -

nis me penetapan dan penempatan lokasi TPPAS Ka yu -

manis, "Ada 10 pertanyaan yang ditanyakan penyidik Pol-

res Bogor Kota kepada saya dan itu semua tentang TPPAS

Kayu manis. Tidak ada hal-hal lain yang ditanyakan kok,"

papar Lilis yang terlihat terburu-buru.

Lilis menyambut positif. pemanggilannya ini. "Ya, Jadi

lebih akurat mengenai kewajiban-kewajiban BPLH di da -

lam hal penanganan TPPAS. Itu saja," tutup Lilis. Semen-

tara itu, dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang

seharusnya dimintai sebagai kesaksian pada hari ini, tidak

hadir untuk dimintai keterangan tanpa alasan yang jelas.

Oleh : riza nugraha & devi

kOruPsi TPPas kaYu Manis: kePala BaPPeda diPeriksa

Jum’at, 16 September 2011

Bogorplus.com - Proses penyidikan dugaan korupsi

proyek Tempat Pembuangan dan Pengolahan Akhir Sam-

pah (TPPAS) Kayu manis, di Kelurahan Kayu Manis, Keca-

matan Tanah Sareal, Kota Bogor terus dilakukan Polres

Bogor Kota.

Setelah sebelumnya memeriksa Camat Tanah Sareal

dan Lurah Kayu Manis pada Selasa (13/9/11) lalu, kini gili-

ran Kepala Bappeda Kota Bogor, Hari Sucahyo yang

diperiksa petugas di Mako Polres Bogor Kota, Jalan Kapten

Muslihat, Kota Bogor, pada Jumat(16/9/11) siang.

Hari Sucahyo diperiksa di ruangan penyidik selama tiga

jam. Ia mengaku pihaknya dipanggil terkait proyek TPPAS

Kayu Manis. "Kita hanya mengkofirmasi saja atas pemang-

gilan ini," jelasnya kepada Bogorplus.com saat ditemui

setelah pemeriksaan di ruang penyidik Polres Bogor Kota,

Jumat (16/9/11).

Menurutnya, pemanggilan yang dilakukan polres hanya

menanyakan tentang mekanisme penempatan lokasi

TPPAS Kayu Manis, "tadi sekitar 15 lebih pertanyaan yang

ditanyakan penyidik polres bogor kota kepada saya, itu

semua tentang TPPAS Kayu manis," ungkapnya kepada

Bogorplus.com.

Sucahyo menerangkan, dengan pemanggilan yang di-

lakukan Polres Bogor Kota, pihaknya harus kooperatif

dalam menjawab pertanyaan yang diajukan penyidik. Ia

juga berharap agar hal ini bisa berjalan dengan lancar dan

tidak terjadi apa, "mudah-mudahan ini tidak terjadi hal

yang tidak diinginkan," ujarnya. Oleh : Muhammad Faisal

dugaan kOruPsi TPPas kaYu Manis, CaMaT dan luraH diPeriksa POlres BOgOr kOTaSelasa, 13 September 2011

Bogorplus.com - Proses penyelidikan du ga an korupsi

yang dila kukan Panitia Pembe - ba san Tanah (P2T) untuk

pengadaan lahan pada proyek pembangunan Tempat

Pembuangan Ak hir Sampah (TPPAS) di Kelurahan Kayu

Manis, Kecamatan Tanah Sare al, Kota Bogor terus dila ku -

kan Polres Bogor Kota.

Pada Selasa (13/09/ 11), petugas Polres Bogor Kota me -

minta keterangan saksi, Camat Tanah Sareal dan Lurah

Ka yu Manis di ruang Res - krim Polres Bogor Kota, Jl.

Kapten Muslihat, Kecamatan Bogor Tengah, Kota bogor.

Pemeriksaan pertama, dilakukan kepada Loeloe Sapei

se laku Camat Tanah Sareal, setelah sebelumnya mener-

ima surat pemanggilan kesaksian dari Polres Bogor Kota

pada Jumat (10/09/11).

“Karena diminta untuk memberikan kesaksian saya

penuhi hari ini, pertanyaan-pertanyaan dari penyidik tadi

mengenai berkas-berkas atau produk hukum dari proyek

pembangunan TPPAS, Perda-perda penunjukan dan pe-

nentuan lokasi, kurang lebih konfirmasi-konfirmasi untuk

14 pertanyaan yang diajukan kepada saya,” ungkap Loe -

loe saat ditemui Bogorplus.com seusai dirinya di BAP.

Loeloe Sapei yang menjabat sebagai Camat, nyatanya

termasuk dalam anggota P2T untuk pembebasan lahan

di Kayu manis, sepak terjangnya sebagai anggota P2T

mem berikan kontribusi pada proses pembebasan lahan.

“Saya memang anggota, tapi saya berikan kesaksian

apa yang saya ketahui saja, kapasitas saya sebagai ang -

go ta saja, hanya menerangkan apa yang saya ketahui se -

la ma jadi Camat di Tanah Sareal,” singkat pria asal Suka -

bumi tersebut.

Sementara itu, komentar berbeda disampaikan oleh

Mur tlado selaku Lurah Kayu Manis yang ikut diperiksa

pada hari yang sama, ia mengatakan pemeriksaan terha -

dap dirinya hanya sebatas pada proses pembayaran pem-

bebasan lahan warga yang baru-baru ini dilakukan oleh

P2T.

“Hari ini saya datang untuk memberikan kesaksian,

enam pertanyaan tadi diajukan kepada saya, terutama

yang berhubungan mengenai proses pembayaran lahan

kepada warga oleh P2T kalau tidak salah yang ke-tiga,

saya memang hadir waktu itu tapi saya tidak mengetahui

mengenai pembagian uang,” papar Murtlado.

Ia menambahkan, penegasan pertanyaan yang di be -

rikan pihak kepolisian kepadanya, lebih mengarah ke pa -

da uang yang diduga didapat setiap pejabat setempat

ser ta persetujuan warga.

Murtado merupakan Lurah baru untuk Kelurahan Kayu

Manis dimana sebelumnya dijabat oleh Taspin yang di -

gan tikan pada bulan Januari lalu. Proses penyelidikan

yang dilakukan kepolisian rupanya tidak main-main se-

tiap pihak yang terkait dengan TPPAS Kayu Manis diminta

untuk memberikan kesaksian.

“Saya baru menjabat lima bulan juga kaget, ada apa de -

ngan pemanggilan ini, saya hanya menghadiri proses

pembayaran lahan saja kepada warga tidak lebih,” pung -

kas Murtlado bernada tegas. Oleh : Bagja s alam

lilis sukartiniKepala BPLH Kota Bogor

loeloe safeiCamat Tanah Sareal

kOruPsi TPPas kaYuManis, kePala BPlH diPeriksa

1. Surat No. 188.342/2706/Hukham tertanggal 17 Juni

2011 yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah u.b. Asisten

Pemerintahan, Hukum dan HAM perihal Penyampaian Ke -

putusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/ Kep. 834-

Hukham/2011 Tentang Evaluasi Rancangan Per - atu ran

Daerah Kota Bogor Tentang Rencana Tata Ruang wi layah

Kota Bogor 2011-2031, pada paragraf 3 yang menyatakan

“Selanjutnya Walikota Bogor untuk segera menetapkan

Rancangan Peraturan Daerah dimaksud menjadi Peraturan

Daerah Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima keputusan

termaksud, dan apabila Rancangan Peraturan Da erah ter -

sebut telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah agar dila-

p o r k a n

k e m b a l i

k e p a d a

Menteri

Peker-

j a a n

Umum Cq. Direktorat Jendral Pena taan Ruang, Menteri Da -

lam Negeri Cq. Biro Hukum di Jakarta, dan Guburner Jawa

Barat Cq. Biro Hukum dan HAM Sekterariat Daerah Propinsi

Jawa Barat.”

Adalah surat yang tidak sesuai dan tidak berpedoman

pada Pasal 20 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28

Tahun 2008 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peratu-

ran Daerah Tentang Rencana Tata Ruang, yang telah me -

ngatur bahwa

“Bupati/Walikota menindaklanjuti hasil evaluasi seba-

gaimana dimaksud pada ayat (3) dan melapor kan hasilnya

kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari

kerja terhitung sejak di terimanya

Keputusan Gubernur.”

Bahwa waktu “paling lam-

bat 7 (tujuh) hari” ter sebut

ada lah bukan wak tu yang

diberikan kepada Bupati/

Wali kota untuk me ne -

tapkan RAPERDA men-

jadi PERDA me lainkan

wak tu yang diberikan ke -

pada Bupati/Walikota un -

tuk menindaklanjuti hasil

evaluasi dan melaporkannya

kepada Gubernur.

Bahwa keberlakuan hukum Pasal 20 ayat 4 Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2008, telah sangat te -

rang adalah untuk memastikan adanya terlebih dahulu

kepatuhan Bupati/Walikota dalam mentaati seluruh hasil

evaluasi Gubernur, sebelum Bupati/Walikota bersang ku tan

menetapkan RAPERDA menjadi sebuahPERDA.

2. Bahwa Butir KEEMPAT halaman 2 Keputusan Gu ber nur

Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.834-Hukham/ 20 11 Tentang

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bo gor Tentang

Rencana Tata Ruang wilayah Kota Bogor 2011-2031, yang

menetapkan

“Gubernur menyetujui penetapan Rancangan Peraturan

Daerah Kota Bogor menjadi Peraturan Daerah Kota Bogor

setelah Walikota Bogor bersama DPRD Kota Bogor me -

la kukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap

Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor Tentang

Renca na Tata Ruang wilayah Kota Bogor 2011-2031,

ber da sar kan hasil evaluasi tersebut di atas paling

lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya

Keputusan Gubernur ini”.

Adalah isi butir yang tidak se suai dan tidak

ber pedoman pada butir KELIMA

Format hasil evaluasi

yang telah ditetap-

kan dan diatur bah -

kan di lampir kan

dalam Pera turan

Men teri Da lam

Ne geri No. 28

Tahun 2008

sebagai for-

mat baku,

s e b a -

Liputan Khusus 38

CaCaT HukuM!!!TerkaiT PrOsedural evaluasi Perda rTrw kOTa BOgOr 2011-2031

“Sekda Kota Bogor : Tidak Ada Korupsi di Kota Bogor (bogorplus.com 29/9/2011)”

Happy nih.... Aman Euy...

Perda no. 8 Tahun 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BOGOR 2011- 2031

Liputan Khusus39

gaimana berikut ini

“Bupati/walikota... bersama DPRD segera melakukan pe -

nyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Pe -

raturan Daerah Kabupaten/Kota ... tentang ..., ber da sar kan

hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari

terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.”

Bahwa kalimat sepanjang frasa “Gubernur menyetujui

penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor men -

jadi Peraturan Daerah Kota Bogor setelah…”, adalah telah

bertentangan dengan maksud dari diperlukannya suatu

evaluasi terhadap suatu RAPERDA yaitu untuk me mastikan

adanya kepatuhan dari Bupati/Walikota da lam mentaati

seluruh hasil evaluasi Gubernur.

Bahwa dengan adanya kalimat sepanjang frasa “Gubernur

menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota

Bogor menjadi Peraturan Daerah Kota Bogor setelah…”,

akan menjadikan walikota/bupati tidak perlu lagi mela-

porkan tindak lanjut atas hasil evalusi Gubernur dan hal itu

jelas melanggar Pasal 20 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam

Negeri No. 28 Tahun 2008.

Memastikan kepatuhan tindak lanjut atas hasil evaluasi

Gubernur adalah suatu keharusan yang secara langsung

dapat mengantisipasi potensi-potensi yang merugikan ma -

syarakat maupun keuangan Negara. Memang dengan ke -

wenangannya sebagai Gubernur, dapat saja membatalkan

suatu PERDA yang tidak sesuai dengan hasil evaluasi Guber-

nur, namun tentunya akan lebih baik dan ber - maslahat bila

akibat-akibat hukum terhadap masyarakat dari adanya

PERDA itu dapat terantisipasi dalam tahapan RAPERDA.

“Men cegah selalu lebih baik dari pada mengobati”.

Terkait Evaluasi Substansial Perda No. 8 Tahun 2011 Ten-

tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011- 2031

3. Bahwa PERDA RTRW Kota Bogor 2011-2031, dalam

pasal 60 ayat 2 mengatur bahwa kawasan pertanian kota

bogor kurang lebih seluas 600 hektar. Luas tersebut kontra -

diktif dan bertentangan dengan renCana sTraTegisdinas PerTanian kOTa BOgOr 2010-2014 yang telah

menetapkan bahwa

“Potensi luas lahan pertanian seluas 3.125 Ha, terdiri atas

lahan sawah seluas 750 Ha dan lahan bukan sawah seluas

2.375 Ha. Lahan bukan sawah terdiri atas tanah tegalan/ -

kebun, ladang, perkebunan, hutan rakyat, ko lam/ empang

dan lahan pekarangan yang ditanami tanaman pertanian.

Ke terbatasan lahan tersebut merupakan sumber daya po -

tensial untuk budidaya pertanian yang meliputi tanaman

pangan/hortikultura, sentra tanaman hias, budidaya ternak

kecil, unggas dan ikan hias/pembibitan ikan konsumsi“

Bahwa penetapan luas kawasan pertanian seluas 600 hek-

tar jelas tidak berdasar dan sangat bertentangan dengan

renCana sTraTegis dinas PerTanian kOTa BO gOr2010-2014, bahkan telah dengan terang-terangan me -

ngabaikan keberlakuan Undang No. 41 Tahun 2009 tentang

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang

sangat membatasi terjadinya alih fungsi lahan pertanian

yang menjadi ancaman terhadap pencapaian ketahanan

dan kedaulatan pangan.

4. Bahwa selain berkenaan dengan permasalahan luas

tersebut, menjadi sangat penting dan krusial bahwa PERDA

RTRW Kota Bogor 2011-2031 telah tidak mengatur lokasi

mana saja yang menjadi Kawasan/Lahan/Lahan Cadangan

Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan hal itu jelas bertentan-

gan dan mengabaikan keberlakuan Undang-Undang No. 41

Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan, Khususnya Pasal 75 ayat 1 yang mengatur

bahwa

“Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang be -

lum menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan,

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cada ngan

Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 disesuaikan paling lama dalam waktu 2 (dua)

tahun terhitung sejak Undang-Undang ini di undang kan”,

Oleh karenanya untuk kepastian hukum dan ketaatan

serta kepatuhan terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun

2009, maka evaluasi Gubernur sewajibnya menyampai kan

pula usulan saran, perubahan dan penyesuaian agar Wa-

likota Bogor dan DPRD menetapkan dalam RAPERDA nya

suatu ketentuan yang mengatur lokasi-lokasi mana saja

yang di wilayah Kota Bogor yang menjadi Kawasan/ La -

han/Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

5. Bahwa pasal 35 huruf c PERDA RTRW Kota Bo gor 2011-

2031 secara keseluruhan dan pasal 35 huruf a dan b PERDA

RTRW Kota Bogor 2011-2031 sepanjang frasa “TPA atau

TPPAS sebagaimana telah diusulkan untuk direvisi oleh

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.834-

Hukham/2011 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Kota Bogor Tentang Rencana Tata Ruang wilayah

Kota Bogor 2011-2031, adalah ber tentangan dengan Un-

dang-undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sam-

pah maupun Peraturan Men teri Dalam Negeri No. 33 Tahun

2010 Tentang Pedoman Pengelolan Sampah, karena:

a. Istilah Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sam-

pah (TPPAS) tidak dikenal dan tidak didefinisikan dalam Un-

dang-undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan

Sam pah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33

Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolan Sampah. Dalam

bidang hukum terdefinisikannya suatu istilah memberikan

kepastian hukum dan dasar/landasan hukum bagi pembuat

kebijakan untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanakan

dan penjabaran suatu perundangan yang lebih tinggi

dalam ketentuan/peraturan yang lebih konkret;

b. Undang-undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pe nge -

lolaan Sampah maupun Peraturan Menteri Dalam Ne ge ri

No. 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolan Sam pah

hanya mengenal tiga tipe tempat yang terdefinisikan dan

diberikan norma pengaturannya yaitu :

= Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tem -

pat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang,

pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

= Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah

tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemila-

han, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan,

dan pemrosesan akhir sampah.

= Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk

memroses dan mengembalikan sampah ke media lingku -

ngan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Pengaturan tiga tipe tempat terkait pengelolaan sampah

tersebut, merupakan perwujudan dari paradigma baru da -

lam bidang persampahan. Paradigma lama pengelolaan

sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-

pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang

ke tempat pemrosesan akhir sampah, sudah saatnya diting-

galkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan

sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai

sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat di-

manfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk atau -

pun untuk bahan baku industri.

c. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang 18 Tahun

2008 Tentang Pengelolaan sampah, penetapan lokasi

khusus untuk TPST dan TPA, harus merupakan ba gi an dari

rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai peratu-

ran perundang-undangan.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Presiden No. 36

Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan

Pembangunan Kepentingan Umum jo Peraturan Presiden

No. 65 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pre s -

i den Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pem ba -

ngunan Kepentingan Umum, telah sangat tegas di ten tukan

bahwa Pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan

tanah, yang diperlukan bagi pelaksanaan pem bangunan

untuk kepentingan umum hanya dapat di lakukan apabila

berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah

ditetapkan lebih dahulu. Dan bagi da erah yang belum me -

netapkan Rencana Tata Ruang Wi layah, pengadaan tanah-

nya harus dilakukan berdasarkan perencanaan ruang

wi la yah atau kota yang telah ada.

Bahwa rencana tata ruang yang telah ada dan masih ber -

laku yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor tidak pernah me -

rencanakan pembangunan TPPAS Kayumanis, bahkan telah

menetapkan terlebih dahulu dalam rencana detailnya se-

bagai TPU (tempat pemakaman umum).

Bahwa rencana dalam Perda terdahulu tersebut tidak per-

nah dibatalkan dan atau dirubah bahkan tidak sedikitpun

di bicarakan/disinggung dalam RAPERDA Kota Bogor 2011-

2031, hal ini jelas tidak saja melanggar peraturan per -

undangan, bahkan lebih dari pada itu telah menimbulkan

ke tik pastian hukum bagi masyarakat.

6. Bahwa pasal 35 huruf c PERDA RTRW Kota Bogor 2011-

2031, telah bertentangan dan melanggar Undang-Undang

No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Hidup; Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun

2007 Tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 Tentang Penyeleng-

garaan penataan Ruang

a. Bahwa rencana “pembangunan Tempat Pengolahan

dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) di Kayumanis” se-

bagaimana diatur pasal 35 huruf c PERDA RTRW Kota Bogor

2011-2031, adalah kebohongan publik, karena faktanya saat

ini dengan telah adanya realisasi pengadaan tanah yang

tidak sesuai dengan peraturan perundangan, maka sesung-

guhnya bukan lagi merupakan bagian dari suatu “peren-

canaan ruang” namun sudah menjadi “pemanfaatan ruang”

yang berdasarkan peraturan perundangan berlaku harus

sudah terlebih dahulu melalui tahapan KLHS atau paling

tidak AMDAL.

b. Bahwa rencana “pembangunan Tempat Pengolahan

dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) di Kayumanis” se-

bagaimana diatur pasal 35 huruf c RAPERDA RTRW Kota

Bogor 2011-2031, telah dilakukan TANPA melalui Kajian

Lingkungan Hidup Strategik (KLHS) dan atau AMDAL. Pe-

merintah Kota Bogor telah menetapkan terlebih dahulu

lokasi kayumanis sebelum memasukkannya sebagai bagian

PERDA RTRW Kota Bogor 2011-2031, bahkan telah mereali -

sa sikan sebagian pencairan uang pembebasan tanah yang

tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, yang tidak saja menimbulkan kerugian bagi ma sya -

rakat, namun lebih dari pada itu patut diduga telah menim-

bulkan kerugian Negara yang berpotensi TIPIKOR.

c. Bahwa untuk memastikan ketidak-patuhan dan

dugaan-dugaan pelanggaran terhadap peraturan perun-

dangan sebagaimana tersebut di atas, serta mem per tim -

bangkan pembiaran suatu kesalahan adalah juga suatu

ke salahan, maka sudah sewajibnya bagi Gubernur untuk

memeriksa kembali ketidak-keberadaan dokumen-doku-

men KLHS dan atau AMDAL terkait pasal 35 huruf c PERDA

RTRW Kota Bogor 2011-2031.

d. Bahwa dengan terbuktinya pelanggaran terhadap per-

aturan perundangan yang lebih tinggi dan dengan ketidak-

beradaan dokumen-dokumen KLHS dan atau AMDAL

ter kait PERDA No. 8 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bogor

2011-2031 tertanggal 28 Juni 2011, maka sudah sewajibnya

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 Ten-

tang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengga -

raan Pemerintah Daerah, tidak melakukan tindakan agar

PERDA Kota Bogor No. 8 Tahun 2011 tersebut untuk di-

batalkan.*

Promosikan Usaha Anda di

Hubungi :

Gunawan 0821 2430 5112

Liputan Khusus 42

iMPleMenTasi pendidikan budaya dan

karakter bangsa dalam layanan siswa cerdas

istimewa dan berbakat istimewa memiliki

arti penting untuk lebih memfokuskan per-

hatian penyelenggara pendidikan terhadap

komitmen peningkatan mutu dalam pers -

pektif pendidikan global. Pendidikan ber -

budaya dan berkarakter merupakan isu

pen ting di Indonesia terutama untuk me na -

namkan daya juang pendidikan bangsa un -

tuk menjajarkan produk pendidikan yang

le bih bermutu dalam persaingan, pelayanan

pendidikan dan hasil pendidikan yang lebih

bermutu.

Pelayanan pendidikan untuk siswa isti me -

wa salah satunya yaitu program akselerasi

yang merupakan program pelayanan pen-

didikan peserta didik yang memiliki potensi

cerdas istimewa dan atau berbakat istimewa

(CI/BI).

Penyelenggaraan program akselerasi me -

ru pakan implementasi dari Undang-undang

No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pen -

didikan Nasional pasal 5 ayat 4 yaitu “Bahwa

war ga negara yang memiliki kecerdasan

dan bakat istimewa berhak memperoleh

pen didikan khusus”. Oleh karena itu, sela -

yak nya kurikulum yang diberikan, pelak sa -

naan pembelajaran yang dilakukan, pe nilai -

an yang diterapkan hingga pada kebijakan

se kolah yang menunjang pogram tersebut

ha rus istimewa.

Keistimewaan itu yang lebih penting di -

sertai dengan daya dukung pendidik untuk

menguasai keterampilan istimewa sehingga

dapat memotivasi anak-anak yang berbakat

mengoptimalkan potensi dirinya dan dapat

memicu pertumbuhan karya anak bangsa

yang lebih inovatif di masa depan.

HadirnYa karakTerisTikdan POTensi siswa YangBerBeda-Beda

Revolusi ilmu pengetahuan yang terjadi

beberapa tahun ini menyebabkan pendidi -

kan di Indonesia harus berubah. Perubahan-

perubahan tersebut tidak lain dari hadirnya

karakteristik dan potensi siswa yang ber -

beda-beda, khususnya siswa CI+BI. Hal itu

dipaparkan oleh Dr. Rahmat, Pakar Pendi -

dikan. Menurutnya dalam menggerakkan

pendidikan siswa harus diajak untuk be -

kerja. "Be lajar itu adalah learning is doing,

learning is working, jadi belajar itu adalah

bekerja oleh karena itu ukuran kehebatan

siswa bukan dari didorong untuk berusaha

mencari informasi tapi lebih kepada imple-

mentasi untuk memunculkan inovasi dan

krea tifitasnya dalam menciptakan produk

atau karya,” ujar Rahmat.

Menurutnya, dalam pemaparannya, ada

perkembangan lain yang luar biasa, karena

semula perubahan-perubahan pendidikan

itu selalu berakar dari hasil-hasil penemuan

diberbagai negara Eropa, dan Amerika, jus-

tru sekarang berbalik.

Sistem pendidikan yang telah berjalan, di

Korea, Jepang, dan Cina dengan melaksa -

nakan lesson studi, ada culture bahwa guru

itu sangat dihormati, guru itu tidak boleh di -

sa lah kan dan guru itu harus didengar, se -

hing ga perkembangan efektifitas guru tidak

di lihat dari dalam kelas, tapi dari efeknya

hasil belajar siswa.

Selain itu, dalam sistem yang mereka

jalan kan, sangat konsen pada peningkatan

ke mampuan menggunakan teknologi infor-

masi untuk alat bekerja dan menyajikan da -

ta, computer literacy, ICT literacy, In forma-

tion literacy. "Perkembangan teknologi in-

formasi serta penggunaannya akan me nen -

tu kan tingkat kemampuan bekerja se tiap

sis wa, oleh karena itu apabila kita melihat

per kembangan ini, maka puncak keberhasi-

lannya, tidak lagi pada penguasaan terha -

dap ilmu pengetahuan, tetapi output dari

pe ngem bangan potensinya, yaitu dari karya

yang tercipta,” terangnya.

Dalam program pelayanan untuk siswa-

siswi istimewa sendiri, masih mengacu ke -

pa da undang-undang system pendidikan.

Anak-anak berhak mendapat pelayanan

pendidikan dan diberikan kepada anak is-

timewa, anak standar, dan anak yang memi-

liki kehambatan belajar, “Jadi dalam ope ra-

sional pendidikan itu sudah berjalan. Kemu-

dian Disdik memiliki aturan-aturan khusus

untuk pelayanan bagi anak-anak CI+BI, pro-

duk peraturan tingkat nasional bisa diterap-

kan di daerah, tetapi kita harap peraturan

daerah akan muncul,” katanya.

Peraturan daerah sendiri dibutuhkan un -

tuk menjadi landasan berfikir dan landasan

bertindak pendidikan Kota Bogor supaya

memiliki keunggulan-keunggulan yang ber -

beda. Saat ini, sebelum adanya peraturan

da erah, keunggulan-keunggulan yang dari

Kota Bogor masih ditafsirkan oleh setiap se -

kolah, karena masih merujuk kepada atu-

ran-aturan nasional, pedoman-pedoman

ke giatan di tingkat nasional, serta pedoman

di tingkat provinsi.

Menurut prediksi teori, dari 8000 orang

anak hanya terdapat 160 orang anak yang

merupakan siswa CI+BI. Sistem pende tek -

sian atau penjaringan anak CI+BI di kota

Bogor dilakukan melalui test IQ (psikotest),

performa belajar siswa yang berada di seko-

lah, pengujian, serta performa non aka de -

mis. Selain itu, sekolah yang menye leng ga -

rakan program CI+BI harus memenuhi sya -

rat-syarat seperti memiliki sumber daya be-

lajar yang cukup, sarana belajar yang ber -

kua litas, memiliki guru yang cukup, sang-

gup menyediakan program, dan ada siswa

yang berminat, “Berdirinya sekolah CI+BI itu

harus diadakan sidang terlebih dahulu, se -

perti pengkajian apakah layak atau tidak se -

kolah menyelenggarakan program CI+BI,”

tandas Rahmat.

Di samping itu, kata dia, sekolah pun ha -

rus menanamkan karakteristik cinta tanah

air kepada siswa CI+BI pasalnya banyak anak

cerdas istimewa yang dikontrak oleh Negara

lain, “Hal itu merupakan persaingan antar

Negara, idealnya kita harus memilki dana yg

khusus untuk membiayai anak-anak CI+BI,

kalaupun harus keluar negeri mereka harus

dibiayai oleh pemerintah Negara kita, harus

disejahterakan full, Negara harus ikut ber -

tanggung jawab agar mereka menjadi anak-

anak bangsa dan pekerja bangsa. supaya

nan ti mereka tidak dimilki oleh Negara lain,”

pungkasnya.

leBiH Baik Hujan BaTu dinegeri sendiri dariPadaHujan eMas di negeriOrang

Arti dari implementasi pendidikan bu-

daya dan karakter bangsa untuk siswa CI+BI

yaitu penanaman pendidikan kultur bangsa

Indonesia untuk siswa cerdas istimewa dan

berbakat istimewa. Siswa CI+BI memiliki be-

berapa syarat kriteria dari IQ point, motivasi,

serta kreativitas, dan mempunyai standar

untuk setiap sekolah.“Mereka memiliki IQ

point diatas rata-rata yaitu 130,” tutur Dr. Ir.

Dwi Hastuti, M.Sc selaku dosen Fakultas

Ekologi Manusia IPB.

Dwi Hastuti menuturkan, bahwa pendi -

dikan karakter sebetulnya sudah ada di per-

aturan mendiknas, namun bagaimana cara -

nya sekolah dapat menerapkan peraturan

itu dari prasekolah sampai perguruan tinggi.

Siswa CI+BI sendiri adalah bagian dari sis-

tem sekolah untuk anak-anak cerdas isti -

mewa, dengan demikian karena berada di

sistem sekolah, maka sekolah harus menye-

diakan pendidikan karakter juga. Dalam pe -

nerapannya, hanya tinggal metode seperti

apa yang akan digunakan untuk siswa CI+BI

tersebut. “Negara kita menginginkan kuali-

tas SDM yang lebih bagus, bukan saja dari

karakter tapi juga dari emotional quetion-

nya, sehingga dengan pendidikan karakter

ini kita bisa bentuk anak-anak yang berkua -

litas”. Katanya kepada Bogor +.

Penanaman pendidikan budaya dan ka -

rak ter bangsa sebenarnya sudah ada dari

dahulu, seperti budi pekerti, namun sayang -

nya lebih teoritis. Maka dari itu, saat ini di -

per lukan cara penanaman pendidikan dan

karakter yang lebih memainkan feeling dan

emosi. Karakter yg akan ditanamkan adalah

karakter seperti anak-anak yang memiliki

kemampuan respect, respect kepada Tuhan

dan sesama manusia.

Nilai-nilai budaya sendiri terdapat pada

hubungan mereka dengan masyarakat, ko-

munitas, serta norma-norma yang ada. “Bu-

daya disini maksudnya bukan membuat

bu daya yang baru, namun budaya seperti

gotong royong, musyawarah dan mu fakat.

Kultur seperti itu sudah terkikis karena za -

man modernisasi yg masuk ke masyarakat

kita. Sehingga dibutuhkan cara untuk me -

na namkan kembali dari sisi yang lainnya,”

urai sekretaris departemen ilmu keluarga

dan konsumen IPB.

Penanaman pendidikan budaya dan ka -

rak ter bangsa untuk siswa CI+BI itu perlu,

ka rena mereka memiliki kelebihan yang

anak-anak standar tidak punya. Hal itu men-

jadikan mereka lebih mudah untuk dita -

nam kan kultur-kultur bangsa yang sudah

hilang, lebih mudah untuk dimotivasi, dan

terutama menanamkan ketidakegoisan me -

reka karena siswa CI+BI cenderung pintar,

“Jangan sampai kelebihan yang mereka me -

ngarah ke arah yang negatif, sombong dan

takabur,” tandasnya.

Dari keseluruhan, kekurangan pada kuri -

ku lum di sekolah hanya kurang diapli kasi -

Implementasi Pendidikan Budaya & KarakterBangsa dalam Layanan Siswa CI+BI

dr. rahmat Pakar Pendidikan

dr. ir. dwi Hastuti, M.sc Dosen Fakultas Ekologi Manusia IPB

kan, bagaimana anak-anak punya internal

dan eksternal control yang bagus, rasana-

sionalisme,yang tinggi, serta jiwa kepah -

lawanan, “Jiwa heroic itu penting, karena

menjadikan anak tidak memikirkan diri sen -

diri dan anak lebih cinta kepada tanah air.

Seperti istilah Walau hujan emas di negeri

orang, lebih baik hujan batu di negeri sen -

diri,” pungkas dosen IPB ini.

jangan Biarkan BungaelOk diTanaM di negeriOrang

Tunas bangsa yang cakap dan handal se-

jatinya dapat memberikan kontribusi besar

untuk kemajuan bangsa Indonesia. Salah

satunya anak-anak Cerdas Istimewa dan

Berbakat Istimewa (CI+BI). Mereka meru-

pakan aset berharga milik bangsa yang

sepa tut nya dijaga dan dilindungi ke se jah te -

raan nya. Prihatin melihat banyaknya tunas

bang sa yang mengabdi kepada negara

orang lain mendapat perhatian DR. Seto

Mulyadi.

Menurut Kak Seto begitu ia kerap disapa,

kunci dari mempertahankan tunas bangsa

yang berpotensi tersebut ada pada Kemen -

te rian Pendidikan Nasional yang berkewa-

jiban menjalankan amanat dari UU Per lin-

dungan Anak, juga UU Sistem Pendidikan

Nasional untuk memenuhi hak-hak para

anak CI+BI. “Jangan ada diskriminasi karena

mereka tetap harus dipenuhi hak-haknya

untuk bisa tumbuh dan berkembang sesuai

potensi yang mereka miliki,” kata Seto.

Para pemimpin pun harus lebih aware

kepada anak-anak CI+BI karena seperti yang

diketahui, anak-anak CI+BI berkembang

dengan potensi yang istimewa dan negara-

negara lain dengan mudah mengambil

sumber daya manusia berkualitas yang ada

di Indonesia, dan ironisnya anak CI+BI itu

sendiri tidak mau mengabdi kepada Ne-

garanya, “Jangan kita membiarkan bunga-

bunga elok tersebut ditanam di negeri lain,

justru kita harus memanfaatkan ini sebagai

potensi untuk kemajuan bangsa kita sendiri,

sejauh itu tidak ada political wild dari pe -

merintah, kalau para pemimpin terus hanya

sibuk dengan perebutan kekuasaan; ko-

rupsi; dan segala macam yang terjadi adalah

hal yang seperti itu tadi,” jelas Kak Seto pan-

jang lebar.

Pada umumnya anak CI+BI hanya mencari

kesejahteraan dan biasanya dia tidak men-

dapatkannya disini, maka ia akan mencari di

Negara lain. Bukan saja kesejahteraan, tapi

juga kesejahteraan bathiniah yang dimana

ia merasa lebih dihargai, merasa mendapat

kesempatan untuk bisa me ngem bangkan

potensinya melalui praktek yang nyata dan

sebagainya. “Jadi sayang se kali Indonesia

belum mempunyai kolose untuk betul-betul

memanfaatkan anak-anak unggul ini, se -

perti yang dulu pernah digagas oleh pak BJ

Habibie,” pungkas Kak Seto.

PeMerinTaH Harus leBiHjeli dengan sekOlaH Ci+Bi

Program pelayanan pendidikan pada

siswa CI+BI membantu pemerintah dalam

men jalankan program akselerasi, dimana

siswa lebih cepat menerima pelajaran di -

ban dingkan dengan teman-teman sebaya.

R. Eryanto selaku Ketua Asosiasi CI+BI Jawa

Barat menuturkan, bahwa sebenarnya pe-

merintah sendiri sudah baik dalam menja -

lankan program-program pendidikan, na -

mun masih ada keterbatasan-keterba ta san,

“Keterbatasan-keterbatasan itu yang kami

bantu semampu kami,” ujar Eryanto kepada

Bogor +.

Menurut Eryanto, untuk sekolah-sekolah

yang menyelenggarakan CI+BI sendiri ter-

dapat 52 sekolah se-Jawa Barat yang ter -

daftar dari sekolah dasar hingga SMA,

se dangkan jumlah anak-anak CI+BI sendiri

tidak bisa didata, karena ada syarat-syarat

tertentu yang harus dipenuhi misalnya dari

psi kotest, kreativitas, akademik, serta pe-

mantauan dari setiap sekolah. Menurut sta-

tistic, rata-rata siswa CI+BI ada 2% dari 8000

anak. Siswa berbakat istimewa pun harus

menyeimbangkan IQ akademik, karena ba -

kat istimewa saja tidak akan sejalan dengan

akademis.

Permasalahan yang dihadapi tentang

penyelenggaraan sekolah CI+BI ini adalah

biaya. Eryanto menyatakan bahwa jalan ke -

luar untuk sekolah yang memiliki siswa

CI+BI namun tidak dapat menyelengga ra -

kan, pemerintah harus menunjuk satu seko-

lah yang dikhususkan untuk para siswa

CI+BI. “Dari asosiasi CI+BI sendiri belum

mam pu membantu secara finansial, namun

kami menghimbau kepada masyarakat un -

tuk tidak hanya berinvestasi untuk men di -

rikan mall, coba berinvestasi ke bidang

pendidikan, karena anak-anak adalah inves-

tasi bangsa,” katanya.

Seperti yang diketahui, untuk mendirikan

sekolah CI+BI membutuhkan biaya yang ba -

nyak. Asosiasi CI+BI Jawa Barat berupaya

memberikan penyuluhan dan menghimbau

masyarakat untuk membantu di bidang

pen didikan karena pendidikan bukan hanya

dinikmati oleh sekolah-sekolah elit namun

semua golongan masyarakat dapat me nik -

mati pendidikan. “Disini adalah ranah pe -

merintah juga masyarakat, ada tidaknya

orang yang terketuk hatinya untuk mem-

bantu pen didikan orang-orang yang kurang

mam pu. Jangan sampai anak-anak hebat di-

ambil oleh negera luar, jadi habis manis

sepah di buang. Harusnya pemerintah jeli

akan hal tersebut,” tegas Eryanto.

Selain itu anak-anak CI+BI perlu pene ka -

nan tentang kesadaran berbangsa dan ber -

negara, karena banyaknya anak yang ber -

potensi direkrut oleh Negara lain, maka me -

reka perlu ditanamkan rasa cinta tanah air

se hingga mereka tidak pergi begitu saja me -

ninggalkan Indonesia, membangun di luar

ne geri selama bertahun-tahun setelah itu

di kembalikan lagi ke Indonesia, sehingga kita

hanya mendapat ampasnya, seperti ha bis

manis sepah dibuang, oleh karena itu diper-

lukan perhatian dari semua ma sya rakat.

Bina insani Terus suPPOrTPelaYanan siswa Ci+Bi

Terselenggaranya seminar sehari yang

mengusung tema Implementasi Pendidikan

Budaya dan Karakter Bangsa dalam Layanan

Siswa CI+BI menyimpan cerita tersendiri

bagi SD Bina Insani sebagai anggota seko-

lah yang tergabung dalam asosiasi CI+BI.

Subana Hazarpriadi selaku Kepala Sekolah

SD Bina Insani mengatakan, program-pro-

gram kegiatan yang dilakukan oleh asosiasi

CI+BI Jawa Barat akan terus di support dan

fasilitasi setiap anggota sekolah penyeleng-

gara pelayan siswa CI+BI.

“Ini merupakan wujud kepercayaan aso -

sia si CI+BI Jawa Barat kepada Pokja Kota

Bo gor sebagai tuan rumah dalam meng -

adakan seminar, dan kita merasa terhormat

un tuk menerima kunjungan dari perwakilan

sekolah-sekolah penyelenggara pelayanan

peserta didik CI+BI se-Jawa Barat,” urai Kep -

sek BI ini.

Dari terselenggaranya kegiatan tersebut

Bana begitu ia kerap disapa, berharap kede-

pannya anak-anak yang potensial dan isti -

mewa tersebut bisa menjadi pemimpin

yang memiliki karakter jujur, dan adil. “Wa -

lau pun mendidik siswa-siswa CI+BI bukan

hal yang instan, lima tahun atau tiga tahun

bisa jadi orang sukses atau berhasil memer-

lukan proses panjang, yang jelas dari tenaga

pendidiknya harus terus mengembangkan

diri dan terus belajar untuk mengimbangi

ke mampuan anak didik yang luar biasa ini,”

terangnya.

OrangTua BanTing sTirMenjadi TeMan

Perbedaan yang terlihat pada anak CI+BI

terlihat dari sikap, cara berpikir, serta sifat

ego yang menimbulkan kekhawatian orang -

tua akan pergaulan anak mereka yang

mung kin sulit diterima oleh teman seba ya -

nya. Itu yang dialami oleh dr. Fusia Meidi-

awaty, MH, Kes yang merupakan orangtua

dari salah satu siswa CI+BI program aksele -

rasi SMAN 3 Bogor. Fusia mengatakan, bah -

wa sebenarnya anak-anak yang masuk ke

dalam program akselerasi pada umumnya

mempunyai motivasi dari dalam diri ma -

sing-masing, “Anak saya berusia 14 tahun

su dah kelas XI SMA, dia terpilih dan pada

saat itu saya tawarkan untuk mundur, ka rena

me ngingat umurnya yang saya kha wa tir saat

dia lulus terlalu muda. Tapi dia me nikmati,

ka rena motivasi dari guru-gurunya, support

dari keluarga dan teman-temannya, sehing -

ga mereka percaya diri,” ujar Fusia

Ibu dari siswa akselerasi SMAN 3 Bogor,

Masayu Athifah, mengaku bahwa anaknya

tidak merasa terbebani karena tetap me -

nikmati setiap apapun yang dilakukan dan

te tap optimis. Penanaman karakter untuk

anak nya pun, Fusia mencoba untuk menjadi

teman bagi anaknya, “Saya banting setir

menjadi teman untuk anak saya bukan saya

jadikan “anak”. Begitu saya menjadikan te -

man untuknya, dia jadi bisa sharing, saya

bisa explore kegiatan dia dan tetap bisa me -

ngawasi anak saya,” kata Fusia.

Fusia menambahkan bahwa ia berharap

agar anaknya serta siswa-siswa CI+BI yang

lain tetap bisa setara dengan anak-anak se-

umurannya, “Dan bagi orangtua harus tetap

berkomunikasi dengan guru di sekolah agar

terus berada dalam pantauan,” tutup Fusia. *sofie Trimeita

dr. seto MulyadiAktifis Pemerhati Anak

r. eryanto Ketua Asosiasi CI+BI Jawa Barat

dr. Fusia Meidiawaty, MH, kesOrangtua Siswa CI + BI

subana Hazarpriadi Kepala Sekolah SD Bina Insani

Liputan Khusus43

Kilas Kabar 44

dalaM rangka menjalin kemitraan de -

ngan masyarakat, serta kepedulian ter ha -

dap dunia pendidikan, Polres Bogor Kota

menggelar program Polisi Peduli Pendi di -

kan. Program ini merupakan Pilot Project

yang merupakan ide Kapolda Jawa Barat,

Irjen. Pol. Drs. Pu tut Eko Bayuseno, SH.,

dalam rangka membangun kepercayaan

publik dan kepedulian terhadap dunia

pen di dikan.

Tujuan program ini adalah untuk me -

ningkatkan kualitas pendidikan di masya -

ra kat, khususnya masyarakat Kota Bogor

yang dapat me ning kat kan kesejahteraan

Kota Bogor gu na me nekan kriminalitas,

de ngan cara dianta ra nya membantu re -

ha bilitas sarana dan pra sa rana pendi di -

kan. Sasaran utama di tu jukan pada

se kolah-sekolah dasar yang kon disi b a -

ngunannya sudah tidak layak pakai untuk

kegiatan belajar mengajar.

Setelah melakukan pengecekan dan

ob ser vasi langsung ke beberapa sekolah

yang rusak dan tidak layak, sedikitnya pa -

da survey awal yang dilakukan oleh Polres

Bogor Kota melalui Bha binkamtib - mas-

nya, ada 20 bangunan gedung SD dan

satu SMP di Kota Bogor yang renca nanya

akan dibantu oleh pihak kepolisian mela -

lui Program Polisi Peduli Pendidikan. Se -

ko lah ter sebut, antara lain SDN Sartika 3,

SDN Men teng, SDN Duta Pakuan, SDN Se-

meru 4, SDN Gunung Batu 2, SDN Bulung-

bang Jaya 3, SDN Batutulis 4, SDN Kayu

Manis 2 dan SMPN 16. Survey ini juga

langsung dimonitor oleh Kapolres Bogor

Kota, AKBP Hilman, SIK, SH, MH.

Sementara itu, pada kesempatan ter pi -

sah ketika diwawancara oleh Bogorplus,

me nurut Kapolda Jabar, Irjen. Pol. Drs. Pu -

tut Eko Bayuseno, SH., Program Polisi

Peduli Pendidikan merupakan program

dalam membantu pemerintah pusat pada

bi dang pendidikan, "dalam hal ini Polri

sekarang tengah berada pada Grand

Strategi tahap kedua yaitu, Partnership

Building (mem ba ngun kemitraan) dan itu

salah satu wu jud dari Partnership Building

itu, mengajak para pengusaha dengan

CSR-nya (Corporate Social Res pon sibility),

untuk membantu membangun gedung-

gedung atau kelas-kelas yang rusak, se-

hingga anak-anak kita bisa ber sekolah

dengan baik dan belajar dengan tenang

tanpa adanya ke kha watiran ter ha dap an-

caman akan roboh dan sebagainya," jelas

Kapolda Jabar ketika se dang melakukan

kunjungan ke Bogor (17/ 9/ 11).

Menurut Kapolda, dalam Program Polisi

Peduli Pendidikan, kepolisian tidak ikut

cam pur dalam pendanaan, namun men-

jadi fasilitator dengan pihak ketiga dalam

hal ini para pengusaha. “Kepolisian di situ

ti dak ikut campur dalam pembiayaan dan

sebagainya, polisi hanya mendata, kemu-

dian memfasilitasi antara pengusaha dan

pihak sekolah, kemudian mengawasi pe -

lak sanaannya,” jelasnya.

Turut andilnya para pengusaha pada

program tersebut, merupakan realisasi

dari program Corporate Social Responsibil-

ity (CSR), yaitu program sosial kepedulian

pe ngusaha swasta kepada masyarakat.

Sementara itu, tanggapan positif da -

tang dari pihak sekolah, salah satunya

seperti yang diutarakan Ujang Sugandi,

guru SDN Menteng yang beralamat di

Jalan Ma nung gal, Kecamatan Bogor Ba -

rat, Kota Bo gor. Menurut Ujang Sugandi,

pihaknya me rasa terbantu dengan ada -

Polisi Peduli Pendidikan

sdn Batutulis 4

Kilas Kabar45

sdn duta

nya program tersebut, "sangat memban tu

dan mendu kung sekali dengan pro gram

polisi tersebut. Ternyata polisi sangat per -

hatian sekali dengan dunia pendidikan.

Yang jelas apa pun itu, untuk kemajuan pen-

didikan kita terima dengan lapang dada. Ka -

rena itu un tuk kenyama nan anak-anak

be lajar juga," ujar Ujang.

Ujang pun menambahkan, bahwa se ko -

lahnya sempat diobservasi oleh pihak kepo -

lisian pada hari Senin kemarin. "Ke betulan,

Senin kemarin sudah dilihat langsung oleh

pi hak kepolisian, arahnya memang ke ba -

ngu nan perpustakaan, karena ada ke ru sa -

kan, seperti pada atap, pintu dan kaca

jen dela. Selain itu keru sa kan juga terdapat

di kelas V serta kelas VI. Memang bangunan

ini belum pernah ada renovasi," jelasnya.

Tanggapan lain datang dari Kepala Se -

kolah SDN Sartika 3, Djuariah menga ta kan

ia sangat kagum pada polisi dan me muji

program tersebut. "Alhamdulillah, ya, saya

sangat bersyukur dari polres itu mem per -

sdn Menteng

hatikan dunia pendidikan. Saya juga me -

ngucap kan terima kasih kepada pihak Ke-

polisian dengan rencana adanya bantuan

ini dan me rasa sangat gembira dan ka -

gum pada polisi sampai bisa memban tu

sekolah kami," ujar ibu berkaca mata ini.

Menurut Djuariah rencananya bangu-

nan kelas 6 yang bersebelahan dengan

Polsek Bogor Tengah akan direhabilitasi.

Ia menga ku belum bisa memperbaiki ke -

rusakan yang ada di kelas 6 tersebut. Dan

hanya bisa mem perbaiki secara sedikit-

sedikit, tidak se luruhnya.

Untuk itu, Ia sangat mendukung sekali

de ngan adanya program polisi peduli

pen didikan ini dan berharap sekali bisa

se cepat- nya direalisasikan, "Saya mengu-

capkan teri ma kasih yang sebesar-besar -

nya kepada jajaran Polres Bogor Kota,"

tutupnya dengan tersenyum.

Hal Senada juga diutarakan Asep Hik-

mat Muslihat, Guru Bidang Kesiswaan,

SDN Duta Pakuan Bogor Timur, bahwa

program tersebut merupakan bentuk ke -

pedulian terha dap pendidikan. "Ini ada -

lah suatu ke banggaan, dimana institusi di

luar pendidikan sa ja, seperti kepolisian ini,

sudah sangat peduli seperti 'Dewa peno-

long' bagi kami. Harusnya, pihak da ri

Dinas pendidikan harus lebih bisa mem -

be rikan perhatian yang lebih," kata Asep

dengan tegas. Asep juga merasa bersyu -

kur, karena pen didikan bukan hanya

tang gungja wab pemerintah saja, Tetapi

juga tanggungjawab dari keluarga dan

masya rakat. Ia pun berharap semoga se -

mua program-program dari kepolisian

bisa sukses kedepannya.

Sejak hari Senin (12/11/11), sampai de -

ngan saat ini, Polres Bogor Kota yang di -

pim pin oleh AKBP Hilman, SIK, SH, MH,

telah hampir menyelesaikan perbaikan

se banyak 30 SD, 1 SMP, dan 1 TK di wila -

yah Kota Bogor, melalui Program Polisi

Peduli Pendidikan. *Bima CF, kurniadi & riza

sdn sartika 3

unTuk memeriahkan hari Tentara Nasional

Indonesia ke-66 dan HUT Korem 061 Surya Ken-

cana yang Ke-62, Kodim 0606 Ko ta Bogor meng -

gelar turnamen futsal di lapangan Futsal Munjul

Jaya, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Tanah

Sareal, Kota Bogor, Jumat 23 September 2011.

Komandan Kodim 0606 Kota Bogor, Let kol.

Kav.Sinyo, Sip mengatakan, turnamen fut sal

tersebut merupakan yang pertama ka li nya di-

adakan jajaran Kodim 0606 Kota Bogor. Dan

melalui pertandingan futsal ini diharapkan ada

bibit pemain futsal terbaik. Karena akhir-akhir

ini, futsal telah menjadi olahraga yang mendunia

dan war ga Kota Bogor pun tidak ketinggalan.

Dandim menambahkan, Kota Bogor ha rus

memiliki tim andalan yang bisa diandal kan di

tingkat nasional dan internasional. Ke depannya

kata Dandim, melalui pertan dingan futsal terse-

but bisa menjadi contoh bagi organisasi mau -

pun kelompok lain un tuk mengadakan tur na-

men serupa.

Sedangkan dalam turnamen kali ini, me nu -

rutnya, akan memperebutkan piala ber gi lir Dan -

dim Cup Kota Bogor.

Kedepannya kata Dandim, kompetisi futsal

bisa menjadi kegiatan rutin TNI dan mun cul

bakat-bakat pemain futsal baru. "Saya ha rapkan

ini menjadi kegiatan yang mem bu at anak muda

menjadi kreatif," kata Dan dim. *Muhammad Faisal

Kilas Kabar47

TiM futsal SMA Bina Bangsa Sejahtera

(BBS) berhasil menjadi juara di Gamagud-

abo Futsal Championship 2011 yang dilak-

sanakan di GOR Pajajaran Kota Bogor, Sabtu

(8/10/11).

Dalam pertandingan final tersebut, tim

futsal SMA BBS menggilas SMA PGRI 3 Kota

Bogor dengan Skor fantastis 8-1. Sedangkan

juara ketiga berhasil direbut oleh MAN 1 Ko -

ta Bogor yang mengalahkan SMK Me ka nika

Kota Bogor Dengan skor 10-8.

Sementara itu, di kategori SMP Putra, di-

menangkan oleh SMP Tunas Bangsa yang di

final mengalahkan SMP Budi Mulya dengan

skor 3-1. Serta juara ketiga diraih oleh SMPN

16 Kota Bogor yang mengalahkan SMPN 5

Kota Bogor dengan skor 3-2. Sedangkan un -

tuk kategori SMP dan SMA Putri keluar seba -

gai juara yaitu dari SMA 3 Cibinong yang

mem pecundangi SMP 3 Cibinong dengan

skor 9-0.

Menurut ketua panitia, Jaka M. Ichsan da -

lam Gamagudabo Futsal Championship 20 -

11, diikuti 68 tim futsal se-Bogor Raya yang

terbagi menjadi 3 kategori yaitu SMA putra

sebanyak 32 tim, SMP putra 24 tim dan SMP

dan SMA putri 12 tim.*Bima CF dan Bimandika

SMA BBS Raih Juara Gamagudabo Futsal Championship 2011

kOdiM 0606 Kota Bogor melaksanakan

program Mini Tani di Koramil 0601/Bogor

Tengah, Jalan Perwira No.2, Kelurahan Paba-

ton, Kecamatan Bogor Tengah, pada Jum'at

(07/10/11). Program tersebut merupakan

program pemanfaatan ruang yang terbatas

untuk mengembangkan pertaniaan dalam

skala mini.

Menurut Danrem Suryakencana, Kolonel.

Kav. Kustanto Widiatmoko, gagasan mini

tani perlu ditindak lanjuti dan terus dikem-

bangkan. “Kami berharap ini menjadi con-

toh untuk masyarakat,” ujar Danrem.

Danrem menambahkan, di Koramil lain-

nya perlu dikembangkan program tersebut,

karena seluruh masyarakat harus melihat

program tersebut. Agar masyarakat bisa

mencontoh dan bisa diterapkan di tiap

rumah. “Kalau buat saya pribadi, ini bisa

buat hiburan melihat tumbuh dari kecil

sampai waktunya berbuah,” kata Danrem.

Danrem berharap, program tersebut bisa

diikuti di lingkungan Korem dengan me-

manfaatkan ruang-ruang yang terbatas

untuk bertani. *kurniadi

Danrem Galakan Program Mini Tani

Turnamen Futsal Pertama Kodim 0606 Kota Bogor

Foto: Ist

Foto: Bimandika

Foto: Muhammad Faisal

Kilas Kabar 48

keMeriaHan HUT TNI ke-66 begitu te -

rasa di pelosok penjuru Negeri Indonesia,

salah satunya peringatan HUT TNI tingkat

Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang dilak-

sanakan di lapangan, depan Istana Cipanas,

Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada Rabu 5

Oktober 2011.

Guna memeriahkan HUT TNI kali ini, Yon

Armed 5/105 Tarik memboyong 10 pucuk

me riam M101 A1 kaliber 105 mm tarik yang

diletakkan mengelilingi lapangan upacara

peringatan HUT TNI, dimana setiap unsur

Muspida serta masyarakat Kabupaten Cian-

jur dapat melihatnya.

Unsur Muspida Kabupaten Cianjur yang

hadir pada saat itu Bupati H. Tjetjep Muchtar

Soleh, Dandim 0608 Letkol. Inf Andi Perdana

Kahar, Kapolres AKBP, Dadang Hartanto,

Ketua DPRD Gatot Subroto, Kajari Solichin,

Ke tua PN Endang Hipsiani, Ketua PA, serta

Danyon Armed 5/105 Tarik, Letkol. Arm Rio

Firdianto.

Upara yang dimulai pukul 07.30 WIB ter -

sebut dipimpin oleh Dandim yang bertin-

dak sebagai Inspektur Upacara, dengan

Ko mandan Upacara Kapten. Arm. Aris Sugi-

harto. Amanah Panglima TNI yang dalam ke -

giatan tersebut disampaikan dan dibacakan

oleh inspektur upacara, mengimbau, bahwa

sebagai tentara rakyat, TNI hanya bertindak

berdasarkan kepentingan rakyat dan Ne-

gara dengan tidak pernah berhenti ber ju -

ang mewujudkan cita-cita bangsa, dengan

mengutamakan kepentingan bangsa dari

pa da kepentingan daerah, suku, ras, dan go-

longan agama.

Selain itu, Panglima TNI juga berpesan

agar setiap anggota TNI memaknai amanah

da ri Jenderal Sudirman pada saat 17 Agus-

tus 1948 yang mengatakan robek-robeklah

ba danku, potong-potonglah jasadku, tetapi

jiwaku yang dilindungi benteng merah pu -

tih akan tetap hidup, akan tetap menuntut

bela, siapapun lawan yang kami hadapi, me -

nurut Panglima TNI, inilah sesungguhnya se -

mangat cinta bangsa, dan tanah air yang

sejati.

HUT TNI yang digelar dan terbuka untuk

masyarakat tersebut, menampilkan atraksi

beladiri Yong Moo Do, Kempo, dan Defile

da ri prajurit Yon Armed 5/105 Tarik, Stan Pa -

meran senjata berat seperti Meriam M101

A1 kaliber 105 mm tarik berikut optic AC

(Aiming Circle), Senapan laras panjang jenis

FNC dan P-1, serta stan pameran pertanian

dan makanan tradisional yang bisa dinik ma -

ti secara gratis oleh masyarakat.

Menurut Danyon Armed 5/105 Tarik, Let -

kol. Rio Firdianto mengatakan, konsep serta

tujuan perayaan HUT TNI kali ini tidak lain

untuk mendekatkan para pejuang rakyat

dengan rakyat dan memaknai sejarah TNI

da ri semangat para pejuang tanah air tem -

po dulu.

“Dari pelatihan prajurit kita bisa melihat

kemampuan TNI, dari peragaan atau de -

mons trasi beladiri Yong Moo Do, Kempo,

Defile, dan parade kali ini terlihat kemam-

puan prajurit semakin profesional, jadi mo -

men ini sebagai bukti TNI sebagai pejuang

rakyat yang dekat dengan rakyat,” jelas Da -

nyon yang pernah menjabat sebagai Kasiter

di Korem 061/SK.

Ditemui Bogor+ usai kegiatan, Danyon

berharap melalui HUT TNI ke-66 ini, kede-

pannya kemampuan serta profesionalisme

prajurit TNI semakin meningkat para prajurit

TNI yang dilatih harus melahirkan prajurit-

prajurit yang tangguh, profesional dan siap

membela NKRI dengan segenap jiwa dan

raga, dan semakin mencintai dan dicintai

rakyat. *Bagja s alam

Meriam Yon Armed 5/105 Tarik Meriahkan HUT TNI Ke-66

Foto: Bagja S Alam

Kilas Kabar49

uPaCara Peringatan Hari Ulang Tahun

(HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-

66 yang jatuh pada tanggal 5 Oktober 2011

dipusatkan di Lapangan Sempur, Kota Bo -

gor, Rabu 5 Oktober 2001 berlangsung hik-

mad. Bertindak sebagai Inspektur upacara,

Komandan Pusdiklat Intelstrat Kodiklat TNI,

Brigjen. TNI Herry Ramlan.

Dalam Amanat Panglima TNI, Laksamana

TNI. Agus Suhartono, SE, yang dibacakan

oleh inspektur upacara mengatakan, arti

dari tema HUT TNI ke-66 ini, yaitu dengan

keterpaduan dan profesionalisme TNI ber -

sama komponen bangsa siap menjaga dan

menegakkan kedaulatan serta keutuhan

NKRI. Tema ini merefleksikan niat, tekad dan

semangat seluruh keluarga besar TNI untuk

berbuat dan berkarya dengan lebih baik,

lebih berkualitas dan lebih berkapasitas.

Upacara memperingati HUT TNI yang ke-

66 ini dihadiri oleh Danlanud ATS, Danrem

061/SK, dan para Dandim se wilayah Koren

061/SK, serta jajaran Muspida Kota Bogor.

Acara upacara peringatan HUT TNI terse-

but dimeriahkan oleh atraksi bela diri militer

Yong Moo Do dari Batalyon Infanteri (Yonif )

315/Garuda. Sebanyak 110 orang anggota

melakukan atraksi-atraksi bela diri yang me -

madukan antara bela diri full body contact

seperti karate dan juga kuncian-kuncian

yang ada pada beladiri judo.

Selain atraksi beladiri militer Yong Moo

Do, dalam acara tersebut juga diramaikan

oleh penampilan Marching band dari Pusat

Pendidikan Zeni (Pusdikzi). Kemudian acara

ditutup dengan Pelaksanaan defile dari

seluruh peserta upacara. Diantaranya terdiri

dari Satu ssk pasukan Atang Sanjaya, Pleton

Paskas 1 & 2, Pleton Khusus 315 Garuda, Ple-

ton Rider 300/RBK, satu ssk Sat II pelopor

dan kelompok PNS, Satpol PP hingga siswa

pramuka. *Bima CF dan amier s.

HUT TNI Ke-66 Tingkat Bogor Dipusatkan di Lapangan Sempur

Pelaksanaan kuliah perdana, maha-

siswa baru Universitas Djuanda tahun aka -

de mik 2011-2012 di Gedung C, Universitas

Djuanda (Unida), Kabupaten Bogor, Jawa

Barat pada Kamis (22/9/11) sedikit berbeda

dan tidak seperti biasanya.

Pasalnya, dalam kuliah perdana yang me -

ngusung tema "Politik Perpolisian Masy a ra -

kat (Polmas) dan Perkembangannya di Kota

Bogor, Kapolres Bogor Kota AKBP Hilman,

SIK., SH., MH., menjadi pembicara kegiatan

tersebut.

Acara yang dimulai pukul 09.55 WIB terse-

but, dihadiri Rektor Unida, Dr. Martin Roes-

tamy beserta jajarannya, serta tim ahli Polres

Bogor Kota tentang konsep perpolisian Ma -

syarakat.

"Ini merupakan, salah satu upaya kita

untuk menyentuh seluruh stakeholder, ter-

masuk di dalamnya Universitas, sehingga,

melalui komunikasi kerjasama dengan kam-

pus perlu dikembangkan, dimana sebagai

komunitas yang strategis untuk mensosiali -

sasikan dan memberikan pemahaman men-

genai Polmas," ujar Kapolres Bogor Kota

kepada bogor+ usai kegiatan berlangsung.

Ia menambahkan, pemahaman mengenai

konsep kepolisian berupa perkembangan

perilaku polisi yang sudah berubah, perlu

dikomunikasikan kepada mahasiswa seba-

gai intelektual-intelektual muda calon pe -

nerus bangsa.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres mem-

berikan pemaparan materi tentang polmas

secara detail dan menyeluruh, dimulai dari

latar belakang, sejarah, perkembangan pol-

mas, dan perbandingan polmas di setiap

Negara.

Sementara itu, Rektor Unida Bogor Dr.

Martin Roestamy menyatakan, keterlibatan

kepolisian di setiap kegiatan kampus sudah

bukan hal biasa, menurutnya Unida adalah

sahabat polisi. "Banyak hal keterlibatan Uni -

da dengan pihak kepolisian, seperti dalam

penelitian SPN Lido, dan juga banyak polisi

yang menjadi mahasiswa di sini, mulai dari

kesatuan Brimob sampai Densus 88 juga

ada," ungkap Rektor. *Bagja s alam

Kuliah Perdana UNIDA Bersama Kapolresta Bogor


Foto: Bagja S Alam

Kilas Kabar 50

Bina Insani Bersama Asosiasi CI+BI Jabar Gelar Seminar

Bina Insani bersama Asosiasi Cerdas Isti -

mewa dan Berbakat Istimewa (CI+BI) Jawa Ba -

rat, menyelenggarakan seminar tentang se ko-

lah penyelenggara layanan siswa CI+BI di Bukit

Gumati, Kecamatan Bogor Selatan, Jawa Barat,

pada Rabu 14 September 2011.

Seminar tersebut mengambil tema Imple-

mentasi Pendidikan Budaya Dan Karakter

Bangsa Dalam Layanan Siswa CI+BI (Cerdas Is-

timewa dan Bakat Istimewa). Dalam kegiatan

tersebut para tamu undangan yang sebagian

besar dari sekolah penyelenggara mendapat -

kan paparan dari Kak Seto, serta penampilan

unik dari para siswa CI+BI di Kota Bogor.

Menurut Ketua Asosiasi CI+BI Jabar Drs. N.

Eriyanto, M. Mpd, seminar tersebut merupakan

seminar ke-10 yang diselenggarakan oleh Aso -

siasi CI+BI Jabar. “Dalam kegiatan ini kita akan

memberikan pemaparan kepada para orang-

tua murid, serta para tenaga pendidik yang be-

rasal dari seluruh sekolah di Jabar selaku

penyelenggara layanan siswa CI+BI,” jelasnya

kepada Bogor+ sebelum acara berlang-

sung.

Dalam kegiatan tersebut, terbagi men-

jadi dua sesi paparan mengenai CI+BI

dari narasumber yang berbeda, sesi per-

tama disampaikan oleh Dr. Rahmat, Pen-

gawas Dikmenum Disdik Kota Bogor, sesi

kedua oleh Dr. Dwi Hastuti, Dosen IPB

Fakultas Ekologi Manusia dan terakhir

adalah Dr. Seto Mulyadi bapak dari se-

muan anak bangsa yang ditunggu-tung -

gu oleh para peserta undangan.

Revolusi ilmu pengetahuan yang terjadi be-

berapa tahun ini menyebabkan pendidikan di

Indonesia harus berubah. Perubahan-peruba-

han tersebut tidak lain dari hadirnya karakter-

istik dan potensi siswa yang berbeda-beda,

khu susnya siswa CI+BI.

Berangkat dari itu, Dr. Rahmat selaku pem-

bicara pertama pada seminar memaparkan,

bahwa dalam menggerakkan pendidikan siswa

harus diajak untuk bekerja.

Kilas Kabar51

"Belajar Itu adalah learning is do -

ing, learning is working, jadi belajar

itu adalah bekerja oleh karena itu

ukuran kehebatan siswa bukan dari

didorong untuk berusaha mencari

informasi tapi lebih kepada imple-

mentasi untuk memunculkan ino-

vasi dan kreatifitasnya dalam men -

ciptakan produk atau karya," papar

pakar pendidikan di hadapan tamu

undangan.

Selain itu, sambungnya dalam sis-

tem yang mereka jalankan, sangat

konsen pada peningkatan kemam-

puan menggunakan teknologi in -

for masi untuk alat bekerja dan me -

nyajikan data, computer literacy,

ICT literacy, Information literacy.

Sementara itu, kehadiran Dr. Seto

yang ditunggu-tunggu para pe-

serta undangan, begitu piawai

memberikan pemaparan kepada

audiens di forum terseut, dalam

pemaparannya Kak Seto begitu ia

kerap disapa menjelaskan bahwa

orangtua adalah guru psikologi ter-

baik.

“Orangtua terbaik adalah orang-

tua yang perduli terhadap perma -

salahan yang dihadapi anak, jangan

lakukan kekerasan terhadap seo-

rang anak, kekerasan terbagi men-

jadi tiga yaitu, kekerasan terhadap

Media Elektronik, Orangtua, dan

Guru,” ungkap Kak Seto separuh ter -

senyum.

Ia menambahkan, kurangnya pe -

ngawasan terhadap anak meru-

pakan penyebab utama dari pe ri-

laku menyimpang seorang anak.

“Langkah tepat yang harus di be -

ri kan kepada anak CI+BI yaitu Pro-

gram Akselerasi, Pengayaan, Khu -

sus, Emosional, perlakuan biasa

yang tidak membedakan anak dari

anak biasa lainnya,” urainya bernada

Kilas Kabar 52

serius.

Selain itu, imbuhnya anak-anak CI+BI jangan

dibedakan dan jangan didiskriminasi, karena

me reka juga tetap harus dipenuhi hak-haknya

untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan

po tensi yang dimiliki, dan itu amanat dari UU.

“Jangan membiarkan bunga-bunga elok ini

untuk ditanam di Negara lain, justru harus me-

manfaatkan ini sebagai potensi untuk mema-

jukan bangsa kita sendiri, untuk betul-betul bisa

memanfaatkan dan menyalurkan potensi anak

CI+BI ini,” ungkap Chairman dari Mutiara Indone-

sia.

Sementara itu menurut Subana Hazarpriadi se-

laku Kepala Sekolah SD Bina Insani mengatakan,

program-program kegiatan yang dilakukan oleh

asosiasi CI+BI Jawa Barat akan terus di support

dan fasilitasi setiap anggota sekolah penyeleng-

gara pelayan siswa CI+BI. “Hari ini merupakan

wujud kepercayaan asosiasi CI+BI Jawa Barat

kepada Pokja Kota Bogor sebagai tuan rumah

dalam mengadakan seminar, dan kita merasa

terhormat untuk menerima kunjungan dari per-

wakilan sekolah-sekolah penyelenggara pela ya -

nan peserta didik CI+BI se-Jawa Barat,” urai

Kepsek SD Bina Insani kepada Bogorplus.com

Dari terselenggaranya kegiatan tersebut Bana

begitu ia kerap disapa, berharap kedepannya

anak-anak yang potensial dan istimewa tersebut

bisa menjadi pemimpin yang memiliki karakter

jujur, dan adil. “Walaupun mendidik siswa-siswa

CI+BI bukan hal yang instan, lima tahun atau tiga

tahun bisa jadi orang sukses atau berhasil me -

mer lukan proses panjang, yang jelas dari tenaga

pendidiknya harus terus mengembangkan diri

dan terus belajar untuk mengimbangi kemam-

puan anak didik yang luar biasa ini,” pungkasnya.*Bagja s alam & amir s

Foto: Amir S & Bagja S Alam

Kilas Kabar53

lOMBa Cipta Seni Pelajar Tingkat Na-

sional ke-enam dilaksanakan di Istana Bo -

gor pada Sabtu 17 September 2011, lomba

tersebut merupakan wadah ekspresi krea -

tifitas dan pengembangan bakat serta po -

tensi bagi generasi penerus khususnya

pe lajar dalam hal berkesenian.

Lomba Cipta Seni Pelajar Tingkat Nasio -

nal 2011 masih merupakan rangkaian HUT

RI ke-66 dengan mengusung tema, Bersatu

Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh. Lomba

ter sebut diikuti sedikitnya 188 peserta,

para peserta merupakan hasil seleksi ting -

kat provinsi yang dilaksanakan oleh di -

rektorat pendidikan dasar Kementerian

Pen di dikan Nasional.

Ke 188 peserta, terdiri dari 92 siswa SD,

dan 96 siswa SMP dari 33 provinsi di In-

donesia, dengan rincian, tingkat SD, lomba

lukis 32 anak, lomba cipta puisi 32 anak,

lomba cipta lagu 28 anak. Sedangkan

tingkat SMP, antara lain lomba lukis 25

anak, lomba cipta puisi 26 anak, lomba

cipta lagu 24 anak, serta lomba desain

motif batik 21 anak.

Menurut ketua panitia acara, Drs. Kukus

Kuswara, M.M., yang juga menjabat se -

bagai Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni

Budaya dan Film, dalam sambutannya me -

ngatakan, Keseluruhan Lomba Cipta Seni

Pelajar dilaksanakan dalam waktu 2 jam 15

menit. "Pembinaan kecintaan seni dan bu-

daya kepada anak-anak, dapat memberi

bekal kemampuan intelektual, melalui pen-

didikan logika jiwa seni dan kreativitas dan

menjadi penerus bangsa yang cerdas, san-

tun dan berkarakter,” harap Kukus.

Sementara itu, yang menjadi tim juri

pada lomba cipta karya seni tersebut an-

tara lain, Agus Dermawan sebagai juri

untuk Lomba Lukis, kemudian Suwarno. W

Buntje. H sebagai juri Lomba Puisi, lalu Putu

Wijaya, Jose Rizal Manua, Purwacaraka, dan

Diah Kemalawati untuk Lomba Cipta Lagu,

dan terakhir untuk juri pada Lomba Desain

Motif Batik yaitu Dharma Oratmangun,

Rully Chairul Azwar, Sjamsidar Isa, Indra Ri-

awan, dan Sendy Dede Yusuf.

Setelah waktu yang ditentukan telah ha -

bis, akhirnya karya seni dari para peserta

dinilai para dewan juri, yang melakukan pe-

nilaian berdasarkan kriteria, seperti meng-

haruskan setiap peserta untuk me ngeluar -

kan kemampuan estetis, sponta nitas, dan

orisinalitas, juga kreatif dan ino vatif.

Beberapa siswa akhirnya keluar sebagai

pemenang setelah para dewan juri mengu-

munkan secara langsung para pemenang

lomba, untuk lomba lukis tingkat SD dime-

nangkan oleh John Edwin dari SD Damai

Provinsi DKI Jakarta, untuk lomba puisi di-

menangkan Ade Shifa Azzahra SDN 132405

Provinsi Sumatera Utara, dan terakhir untuk

lomba cipta lagu juara 1 diraih oleh Ega In-

driyani dari SDN 56 Rante Paol 4 Propinsi

Sulawesi Selatan dengan judul lagu cip-

taannya ‘Gunakan Ilmu Padi’.

Sementara itu, untuk para juara tingkat

SMP pada lomba lukis dimenangkan oleh

Mutiara Islami N dari SMPN 01 Pelabuhan

Ratu Provinsi Jawa Barat dan untuk lomba

puisi Agis Dwi Lestari dari SMPN 1 Ternate

Provinsi Maluku Utara, sedangkan untuk

lomba desain motif batik diraih oleh Rama

Albertus Jonathan Supardi dari SMP Tunas

Bangsa Provinsi Kalimantan Barat dan ter-

akhir untuk lomba cipta lagu dimenangkan

oleh Ratih Putri Apriliani dari SMPN 22 Ban-

dung Provinsi Jawa Barat dengan judul la-

gunya ‘Untukmu Ibu’.

Kegiatan ini dihadiri oleh Presiden RI,

Susilo Bambang Yudhono, beserta Ibu Ne-

gara Ani Yudhoyono, Menteri Kebudayaan

dan Pariwisata, Jero Wacik, Menteri Pen-

didikan Nasional, Mohammad Nuh, Men teri

Pemuda dan Olahraga, Andi Mala ra ngeng,

Kapolri, Jenderal. Timur Pradopo, Wakil Gu-

bernur Jawa Barat, Dede Yusuf, serta beber-

apa Anggota Komisi 10 DPR RI.

Sebelum Presiden RI, Susilo Bambang

Yudhoyono beserta Istri, Ani Yudhoyono

menyerahkan piala dan hadiah secara lang-

sung kepada para pemenang lomba. SBY

memberikan sambutan dan mengatakan,

seni adalah salah satu jalan untuk mem-

bentuk hati manusia.

Menurut SBY, melalui pendekatan seni dan

budaya, kita bisa membangun watak dan

perilaku anak-anak Indonesia menjadi bang -

sa yang mencintai perdamaian, persau da ra -

an, kasih sayang, toleransi dan meng hormati

sesama yang menunjukan budaya dan per-

adaban yang luhur. “Indo nesia memiliki ba -

nyak keunggulan dan ke kha san yang tidak

kalah dengan bangsa lain, karena sebuah

bangsa dikenal karena kekhasan dan keung-

gulannya. Misalnya, kata SBY, jika orang ingat

Hollywood maka ingat Negara Amerika,

ingat Bollywood ingat dengan India, ingat

Toyota, Honda ingat Negara Jepang, dan

seterusnya,” jelas SBY.

Selain itu, SBY berharap dunia di masa

depan semakin mengenal Indonesia dan

Indonesia bisa mengenalkan dirinya de -

ngan keunikan dan keunggulannya. “Untuk

itu, mari mulai hari ini, kedepan kita kenal -

kan kepada dunia, bahwa negeri kita me -

miliki banyak keunggulan, antara lain, batik

yang sudah menjadi warisan dunia dan di-

gemari, tidak hanya bangsa sendiri tapi

oleh bangsa lain juga. Saya sangat yakin,

anak-anak kita akan tumbuh menjadi seni-

man dan budayawan yang unggul, yang

akan mengharumkan bangsa dan Negara

kita dan menjadi kebanggaan kita semua,”

pungkasnya. *Bagja s alam dan Bima CF

LOMBA CIPTA SENI PELAJAR TINGKAT NASIONAL KE-6 DI ISTANA BOGOR

Dihadiri SBY dan Ibu Ani

Foto: Bagja S Alam & Bima CF

Tingkat II (LT-II) Tingkat Penggalang Se-Ranting Kecamatan Tanah Sareal

Regu Putri SD Bina Insani Tampil Sebagai PemenangseBanYak 28 regu pramuka mengikuti

Lomba Tingkat II (LT-II) Tingkat Penggalang

Se-Ranting Kecamatan Tanah Sareal di lapa -

ngan Koramil depan Kantor Kelurahan Ka -

yu manis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota

Bo gor, pada Sabtu-Minggu (24-25/09/11).

Para peserta LT-II ini terdiri dari tujuh SD

dan delapan SMP dari seluruh wilayah Keca-

matan Tanah Sareal, Kota Bogor, dimana se-

tiap sekolah mengirimkan minimal dua

re gu, putra. Untuk peserta SD diantaranya

dari SDN Kedung badak 3 dan 4, SDN kayu-

manis 1, serta SD Bina Insani. Sedangkan pe-

serta SMP berasal dari SMPN 16, SMP PGRI9,

SMPN 8, dan SMPN 5, putri.

Untuk Gugus Depan (Gudep) 06086 dan

06085 SD Bina Insani sendiri mendelega si -

kan dua Tim Regu Pramuka yaitu Cobra dan

Cempaka. Tim Regu Cobra dimotori oleh

Aditya Tresnobudi sebagai Ketua regu, Yogie

Wisesa, M. Faqih Mukhlisin, Ahmad Nabil

Mau lana, Ahmad Faiz Mu'tasim, Raffa Ikh -

wan, Dhia Farhan Taufik dan Kevin Raihan -

dinda. Sedangkan Tim Regu Cempaka

dipercayakan kepada Winastari Yarhanim

sebagai ketua regu, Nisrina Ana Sofyana,

Dana Aulia Pratiwi, Wafiq Faradilla

Khasanah, Ana Salsabila, Calista Sanaa,

Dinda Halimah dan Azzahra Nurfati-

hah E.P sebagai wakil ketua regu.

Menurut Ketua panitia yang juga Ka

Kwarran Tanah Sareal, Syarifhida yat

S.E, mengatakan, kegiatan

ter sebut untuk mem -

ben tuk karakter kepe -

mimpi nan, solidaritas, ke -

jujuran dan ketang kasan

pa ra peserta. Oleh ka re na

itu, kata Syarif, LT II ter sebut

tidak hanya me ru pakan me -

ningkatkan kua litas pramu -

ka pengga lang, tetapi juga

sebagai evaluasi sejauh

mana im ple mantasi kegiatan

Kilas Kabar 54

Kilas Kabar55

pra mu ka di Gudep dan Kwartir. Rencananya

regu terbaik dalam lomba ter sebut akan di-

ikut sertakan pada lomba ting kat tiga se-

Kota Bogor.

Dalam kegiatan LT-II ini ada beberapa

kriteria penilaian yang dijadikan patokan

pa nitia, diantaranya hastakarya, pidato, pe -

ng e tahuan agama, memasak, pengetahuan

umum, paduan suara, seni sunda, dan wide

game. Ia menambahkan, penilaian tersebut

akan sepenuhnya diserahkan pada pelatih

Pembina.

Syarif berharap dengan adanya kegiatan

LT- II ini, secara umum anak-anak bisa me -

miliki kegiatan yang positif dan bisa meng-

hasilkan prestasi yang membanggakan, ser -

ta bisa menghindari dari kenakalan remaja

yang kondisinya saat ini mem prihatinkan.

Dari keseluruhan kegiatan lomba LT-II ini,

regu putri (Cempaka) SD Bina Insani tampil

sebagai pemenang pertama (Juara 1) pada

Lomba Tingkat Regu Penggalang Tingkat-II

(LT-II) untuk tingkat Kwartir Ranting Tanah

Sareal. Sedangkan regu putra (Cobra) SD

Bina Insani meraih tempat kedua, setelah

hasil perolehan medali diumumkan pada

Ming gu (25/9).

Atas kemenangan tersebut, regu putra

dan putri SD Binas Insani mewakili Kwartir

Ranting Tanah Sareal ke Lomba Tingkat

Regu Penggalang tingkat-III (LT-III) tingkat

Kotamadya.

Tampilnya putri SD Bina Insani menjadi

juara pertama, berdasarkan pengumpulan

penilaian dari berbagai materi yang dilom-

bakan, dimana mereka berhasil me ngum -

pulkan lima poin emas, dua perak dan dua

perunggu. Perolehan poin ini mengungguli,

SDN Kedung Badak 4 di urutan kedua den-

gan tiga emas, dan dua perunggu. Sedang -

kan MI Mathla’Ul Anwar di urutan ketiga

de ngan satu emas dan dua perak.

Sedangkan untuk regu putra, juara per-

tama diraih MI I’Anatusshibyan, dengan per-

olehan poin, tiga emas, dua perak dan dua

perunggu. Sedangkan SDN Bina Insani, dua

Emas, tiga perak, dua perunggu. Untuk tem-

pat ketiga, SDN Kedung Badak 3 dengan

dua emas, satu perak dan satu perunggu.

Menurut penanggung jawab kegiatan,

Umar Suman, yang juga Sekretaris Kwartir

Ranting (Kwaran) Tanah Sareal mengatakan,

juara pertama dan kedua baik putra dan

putri berhak mewakili untuk ke jenjang se-

lanjutnya yaitu LT 3.

Umar Suman menerangkan, selain men-

dapatkan Tropy, para juara pertama akan

mendapatkan tunggul bagi regu yang ber -

pretasi. “Tunggul itu ibaratnya sebuah ben-

dera kemenangan yang disimbolkan de -

ngan sebuah tunggul dan kegiatan seperti

ini adanya setiap empat tahun sekali,” ujar

Umar.

Sementara itu, untuk kelompok Sekolah

Menengah Pertama (SMP) Putri diraih oleh

SMPN 8, juara kedua SMPN 16 dan ketiga

SMPN 5. Sedangkan untuk kelompok Putra,

jura pertama SMPN 8, kedua SMP PGRI 9 dan

di urutan ketiga MTS, Al Ghazzali Islami.*amir syahrudin dan Bima Chakti

Foto: Amir S

56Kilas Kabar

BaTalYOn Artileri Medan (Yon Armed)

5/105 Tarik menggelar acara Halal Bihalal

dengan seluruh anggota dan masyarakat

sekitar di Asrama Anjawar Yon Armed, Jalan

Raya Puncak Cipanas, Kecamatan Pacet,

Kabupaten Cianjur, pada Minggu (25/9/11).

Menurut Komandan Batalyon (Danyon)

Armed 5/105, Letkol. Arm. Rio Firdianto,

Halal Bihalal tersebut dilakukan masih

dalam rangka hari raya Idul Fitri dan bertu-

juan untuk lebih mempererat tali silatu-

rahmi antara prajurit dengan keluarga

prajurit lainnya, serta masyarakat sekitar.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini men-

dapat dukungan dari Pangdam III Siliwangi

dengan memberikan sumbangan dua ekor

sapi, dimana dua ekor sapi tersebut dis-

ajikan untuk dimakan bersama-sama den-

gan seluruh anggota, anak yatim, warga

sekitar dan para pedagang.

Rio berharap acara ini bisa dirasakan

semua masyarakat, terutama masyarakat

sekitar lingkungan Batalyon dan Asrama.

Acara tersebut juga dihadiri Ketua DPRD

Cianjur dan Ketua MUI Kabupaten Cianjur.

Dalam kesempatan inipun digelar pula

acara ulang tahun bersama bagi putra-putri

anggota Armed Tarik. Dari 100 anak prajurit

yang merayakan ulang tahun, salah satunya

adalah putri ke-2 Danyon Armed 5/105

Tarik, Anindya Vira Ramadhani. Anindya Vira

Ramadhani sendiri merayakan ulang tahun-

nya yang ketiga.

Rio Firdianto mengatakan, ulang tahun

serentak dilaksanakan bagi putra-putri pra-

jurit yang berulang tahun pada bulan April

sampai dengan September 2011.

Menurutnya, acara ulang tahun bersama

ini merupakan yang kedua kalinya, dimana

sebelumnya dilakukan untuk putra-putri

prajurit berulang tahun pada bulan Novem-

ber 2010 sampai dengan Maret 2011. Bagi

yang berulang tahun, kata Rio, pihaknya

memberikan hadiah dan yang tidak beru-

lang tahun diberikan bingkisan.

Rio beryukur atas kegiatan tersebut,

karena bisa membagi kebahagian dengan

semua lapisan masyarakat. Setelah mer-

ayakan Halal Bihalal dan ulang tahun

bersama bagi putra-putri prajurit acara di-

lanjutkan dengan makan bersama.*kurniadi

Danyon Armed 5 /105 Tarik Gelar Halal Bihalal dan Ultah Bersama

korem nobar 5 elang dengan anggota PramukadalaM rangka Hut Korem 061/SK yang

ke-62, Korem 06/SK mengadakan nonton

bareng film "5 Elang" dengan anggota Pra-

muka dari seluruh wilayah Korem 061 di XXI

Botani Square, Bogor pada Sabtu 10 Sep-

tember 2011.

Turut pula hadir Ketua Kwarcab pramuka

kota Bogor, Ade Syarif Hidayat, Dandim 06 -

06 Suryakencana Letkol Kav. Sinyo. Se dang -

kan Koestanto Widiatmoko selaku Danrem

061/SK tidak hadir karena berhalangan.

Acara nobar tersebut cukup disambut an-

tusias oleh para anak-anak pramuka yang

datang. Apalagi saat sebelum film dimulai,

Kasiter Korem 061, Fajar Nugraha menyuruh

anak pramuka untuk melakukan tepuk pra-

muka sebanyak dua kali. Tak heran jika ke-

hadiran korps baju hijau ini mendapat apre -

siasi dari anak-anak pramuka.

"Salam Pramuka!" Teriak Kasiter kepada

anak pramuka sebelum acara. Me re ka pun

lantas membalas, "salam pramu ka!"

Sementara itu, ditemui usai pertunjukan,

Kasiter Korem 061, Fajar Nugraha mengaku

menyambut baik adanya nobar tersebut.

“Banyak pelajaran yang bisa kita ambil me -

lalui film ini,” ujar Fajar saat ditemui bogor+.

Ia menambahkan, melalui film ter se but pe -

mahaman masyarakat yang selama ini salah

bisa diluruskan.

Sebelumnya Korem 061 juga pernah me -

ngadakan nonton bareng 'Sang Pencerah'

bersama Tokoh-tokoh agama tahun kema -

rin. Tingginya apreasiasi yang datang dari

berbagai pihak, membuat Korem akan men-

jadikan nobar ini sebagai agenda rutin. "Ka -

mi akan sesuaikan audience dengan film -

nya, karena hari ini film 5 Elang mengenai

pra muka, maka dari itu kami mengajak

mereka" tandas Fajar. *riza nugraha

Kilas Kabar57

TOkO Buku Gramedia kembali menye-

lenggarakan kegiatan workshop, Gramedia

IT Corner Workshop yang dilaksanakan di

Gramedia Plaza Ekalokasari Bogor, Minggu

25 September 2011. Acara yang dilaksana -

kan setiap bulan tersebut bertema Social

Media dan memiliki tujuan untuk memberi

edukasi tentang IT sehat.

Yohanes H. Widianto, sales Superinten -

dent toko buku Gramedia Ekalokasari me -

ngatakan, tujuan utama dari acara tersebut

untuk mengarahkan masyarakat Bogor agar

menggunakan internet dengan optimal,

lebih positif dan berkembang.

Dalam Workshop tersebut, diisi pembica -

ra dari aktivis social media Kompasiana yaitu

Erick Ghafar dan dihadiri sekitar 20 orang

peserta dari Komunitas Bloggor atau blog-

ger dari Bogor serta para pengunjung.

Dalam diskusinya, Erick menuturkan bah -

wa menggunakan social media harus secara

positif dan sesuai kebutuhan, “saran saya

untuk menggunakan social media yaitu, eti -

ka dan mengetahui privasi sendiri untuk

menghargai privasi orang lain,”ujar Erick.

Selain mengembangkan social network

blog, Gramedia sendiri menginginkan ma -

sya rakat kota Bogor lebih cerdas untuk

meng gunakan internet, karena banyak hal

yang dapat dipelajari. Workshop yang men -

dis kusikan tentang social media seperti

Face book dan Twitter, juga membahas dam -

pak baik dan buruk para pengguna soci al

media. *sofie T dan ida destira

Warga Bogor Dituntut Gunakan Internet

HUT Lantas ke 56 di Botanijajaran Polisi Resort (Polres) Bogor

Kota merayakan Hari Ulang Tahun (HUT)

Lalu Lintas Bhayangkara yang ke-56 di lantai

2 Botani Square, Kota Bogor, Sabtu 24 Sep-

tember 2011. Ulang tahun kali ini me -

ngambil tema "Melalui Kemitraan, Kita

man tap kan Revitalisasi Guna Mewujudkan

Keselamatan Lalu Lintas Jalan".

Kapolres Bogor Kota, AKBP. Hilman me -

nga takan, HUT Lantas ke-56 merupakan se-

buah momentum, dimana kepolisian harus

tetap melakukan yang terbaik ke depan un -

tuk masyarakat, khususnya di bidang lalu

lintas. Caranya, kata Kapolres, dengan men-

ciptakan ketertiban dan kenyamanan lalu

lintas, serta mendidik masyarakat untuk disi-

plin dalam berlalu lintas. Karena hal ini me -

ru pakan tanggung jawab moril polisi un tuk

menumbuhkan kesadaran tertib berlalu lin-

tas.

Kapolres berharap dengan adanya acara

tersebut, Polantas dapat lebih mantapkan

revitalisasi dan melayani publik dengan se-

baik-baiknya.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Bogor

Kota, AKP. Lukman menuturkan, acara kali

ini merupakan salah satu revitalisasi dari Ja-

jaran Polantas untuk menyentuh langsung

lapisan masyarakat. Sebagai bentuknya di -

praktikkan secara langsung mengenai sa fety

riding dan driving.

Lukman menjelaskan, berdasarkan data

dari jajaran Polantas, sebanyak 75 persen

kecelakaan di Kota Bogor melibatkan peng -

guna sepeda motor. Dengan data, dalam se -

minggu terdapat dua sampai tiga orang

meninggal akibat kecelakaan.

Bila dihitung dalam setahun, kata Kasat,

150 orang korban dalam setahun di Kota

Bogor. Maka dari itu, pihaknya menggelar

safety riding dan driving dalam HUT kali ini,

agar masyarakat mengenal ketertiban da -

lam berkendara. Dalam acara tersebut juga

hadir para undangan dari beberapa klub

otomotif. Dalam acara ini juga digelar lomba

mewarnai gambar yang dimeriahkan oleh

Polisi Sahabat Anak (PSA). * wina a & Fahmi

Foto: Fahmi H

Foto: Ida D


Kilas Kabar 58

lomba debat Politik Pelajar se-wilayah BogorFakulTas Ilmu Sosial, Politik dan Ilmu

Komunikasi, Universitas Djuanda (UNIDA)

Bogor, menggelar lomba Debat Politik ting -

kat SMA, SMK, dan MAN se-wilayah Bogor,

di ruang 501, Gedung B, Unida Bogor, Jawa

Barat, pada Kamis 22 September 2011.

Lomba debat politik kali ini, dalam rangka

meningkatkan wawasan politik, serta pe -

mahaman politik para pelajar, dengan me -

ngu sung tema, Membangun Pemerintahan

yang Bersih dan Amanah. Kegiatan lomba

pidato, diikuti 22 tim yang terdiri dari tiga

sis wa yang berasal dari 16 sekolah SMA,

SMK, MAN Kota, Kabupaten Bogor dan Su -

kabumi.

Menurut Drs R. Akhmad Munjin, Ketua

Pelaksana kegiatan mengatakan, kegiatan

tersebut bertujuan untuk memberikan wa -

wa san politik yang positif, bukan pada poli-

tik negatif seperti yang terjadi saat ini. "Para

siswa-siswi yang sudah memiliki hak pilih,

tentunya harus memiliki pemahaman de -

ngan baik tentang politik, berikut para po -

liti kusnya, sehingga upaya-upaya money

po litik yang notabene konsentrasi pada bi -

dang ekonomi, tidak mempengaruhi me re -

ka kedepannya nanti," ujar Munjin.

Ia menambahkan, pemahaman politik

yang dimiliki sejak dini sangat dibutuhkan

para generasi penerus Negeri. Menurutnya,

terdapat beberapa point yang menjadi pa-

rameter dalam penilaian dewan juri, seperti

konsistensi pendapat, kerjasama atau ke -

kompakan setiap kelompok, korelasi antara

topik dengan argumen-argumen peserta.

"Ada 15 topik yang kita siapkan, antara

lain, Reshuffle Menteri, Mafia hukum, dan

Pilkada. Antusiasme para peserta juga cu -

kup baik, terutama saat argumen-argumen

yang mereka keluarkan yang begitu spon-

tan dan jujur," ungkapnya kepada bogor+.

Setelah berdebat dan berlomba selama

hampir enam jam, dewan juri akhirnya me -

mutuskan para pemenang untuk lomba de -

bat politik tersebut, untuk posisi juara 1,

diraih oleh peserta dari MAN 2 Kota Bogor

yang diwakili oleh Umar Mubarok, Kukuh

Na paki Mutaqin dan Hilman Saryadi, se -

dang kan untuk juara ke dua, diraih oleh

SMA Negeri 1 Ciawi, Kabupaten Bogor, dan

untuk juara 3 dimenangkan oleh SMAN 1

Cigombong. *Bagja s alam

300 pecinta burung yang tergabung d a -

lam Boys and Roots (BnR) cabang Kota Bo -

gor menggelar Latihan Bernilai (Latber) di

Balitro, Jl. Tentara Pelajar, Kota Bogor, Jawa

Barat, Kamis 22 September 2011.

Menurut Joni Nurdin, Ketua BnR Kota Bo -

gor, mengatakan, peserta yang mengi kuti

Latber kali ini terbilang cukup banyak. "Hari

ini yang ikut pesertanya kira-kira ada 300an

peserta, kalo lomba sih bisa sampe dua kali

lipat," jelasnya kepada Bogor+. Selain itu,

Joni menambahkan, bahwa BnR itu sendiri

memiliki cabang di seluruh Indonesia dan

rencananya pada bulan Oktober BnR akan

mengadakan lomba tingkat Nasional.

Menurutnya, BnR juga merupakan wadah

bagi para pecinta burung untuk berkumpul

serta mengikuti berbagai latihan dan juga

perlombaan yang diikuti se JABODETABEK.

Ada beberapa kriteria yang menjadi dasar

untuk diuji dalam setiap perlombaan, yaitu,

irama, volume dan fisik. Jenis burung yang

mengikuti pelatihan ada sekitar 15 jenis.

Dari 15 jenis tersebut, ada beberapa jenis

bu rung yang menjadi master dalam pelati-

han dan perlombaan. "Iya, yang jadi master

dalam pelatihan dan perlombaan itu, biasa -

nya sih anis merah, kenari sama murai. Bia -

sa nya itu yang jadi master," ujarnya.

Walaupun hanya Latber, masing-masing

peserta yang mengikuti Latber mendapat -

kan hadiah berupa uang tunai. Para peme-

nang merupakan burung yang memenuhi

kri teria yang telah ditentukan panitia. Pani-

tia yang turun dalam penilaian Lat ber kali ini

berjumlah 8 orang. *nadya P dan devita r (Magang)

300 Pecinta Burung ikuti latber di Balitro

Reuni Alumni SMPN 4 BogoraluMni SMPN 4 Bogor Angkatan 1992

mengadakan Halal Bihalal di Cafe Wajan Be -

kas, Jalan Sukasari 1, Nomor 31, Kota Bogor,

Minggu (18/7/2011). Halal bihalal yang dim-

ulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan

pukul 14.00 WIB, dihadiri kurang lebih 80

orang. Acara diawali dengan ramah tamah

dan sambutan dari panitia acara. Selanjut-

nya diikuti dengan acara pembagian sem-

bako untuk kaum dhuafa di sekitar Jalan Ra -

ya Padjajaran Bogor.

Menurut Heidy Livta, salah satu panitia

acara, mengungkapkan, acara tersebut ren -

ca nanya akan diadakan kembali dengan

kon sep Reuni Akbar pada Tahun 2012. Ia

me nambahkan tidak hanya kaum dhuafa

yang menerima santuan berupa sembako

dalam kegiatan ini, tetapi juga anak yatim di

daerah Ciapus. "Kita akan memberikan san-

tunan kepada anak yatim yang berada di ka -

wasan Ciapus, kurang lebih ada 70 sembako

yang akan kita bagikan," ujar Heidy, pemilik

cafe sekaligus panitia acara.

Sedangkan Prima, salah satu peserta Halal

bihalal mengaharapkan para alumni dapat

saling membantu satu sama lain agar tidak

terputus tali silaturahim. Prima mengung -

kapkan, ada alumni angkatan tersebut yang

menjadi Lurah di Mekarsari, Cileungsi, Polisi

dan wiraswasta juga. Oleh karena itu, reuni

seperti ini tetap diadakan setiap tahunnya. *w. Febrian dan irnanda ulfa

Foto: Nad

ya P

Foto: Wina F, Irnan Ulfa

Foto: Bagja S Alam

dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Madinah, Mutiara

Bogor Raya (MBR), Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor

Timur, Ko ta Bogor menggelar kegiatan sosial, be ru pa donor

darah, pada Sabtu 17 September 2011. Kegiatan tersebut

merupakan yang pertama kali dilakukan warga perumahan

Mutiara Bogor Raya.

Humas DKM-Al-Madinah, Andri Susanta mengatakan.

“Donor darah ini baru dila ku kan secara perdana. Kali ini kita

bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI). Dihara-

pkan dengan adanya donor darah ini, bisa menimbulkan

kepedulian dengan se sa ma dan mengerti pentingnya do -

nor darah, kemudian juga memahami manfaat dari donor

darah itu sendiri,” urai Andri.

Adri menyadari animo untuk donor darah kali pertama

tidak terlalu signifikan, tetapi kegiatan tersebut akan

dievalusi, sehingga ke depannya akan menjadi sesuatu yang

ru tin bagi warga perumahan Mutiara Bogor Raya. "Kita

ingin donor darah ini menjadi sebuah lifestyle, artinya bu-

daya sehat di ling ku ngan MBR, nantinya akan muncul tidak

akan sehat kalau tidak donor darah. Saat ini kegiatan donor

darah di ikuti kurang lebih 40 warga. Dan target kita adalah

satu area perumahan,” ujar Andri.

Andri menambahkan secara jumlah war ga belum me -

menuhi target yang di harapkan, dengan rasio penghuni

dan yang ikut do nor darah. "Kita ada 1200 rumah, tingkat

huniannya katakanlah ada 500, kita ambil 10% persennya

yah belum mencapai target, rumah yang tersisi diperki-

rakan 800-an,” papar Andri yang diiyakan rekan-rekan lain-

nya.

Sedangkan menurut Lurah Katulampa, H Anwar Hady

mengatakan, pihaknya merasa bangga, warganya ada yang

menggelar kegiatan sosial seperti donor darah tersebut.

“Kalau saya lihat kegiatan ini sangat ba ik, dan menjadi con-

toh yang baik dan me rupakan kepedulian. Rasa keber-

samaan dan saling menolong, sehingga kita me ra sa kan

rasa kepentingan bersama,” ungkap Lurah Katulampa ke -

pada Bogor +.

H. Anwar menambahkan, kedepannya jika kegiatan ter -

sebut kembali dilakukan MBR, pihaknya akan turut me -

nsosialisasikan kepada warga lain yang masuk dalam

k e lurahan Katulampa. "Kita akan mensupport kegiatan

seperti ini, salah satunya adalah sosialisasi, agar keber-

samaan ini bisa terus dirasakan bersama oleh warga Katu-

lampa," pungkas Lurah. *amir syahrudin

Kilas Kabar59

TingkaTkan peran organisasi keagamaan

dalam pemberdayaan umat dan juga me -

ning katkan pendidikan islam serta mening -

katkan mutu dakwah. Hal tersebut dika ta-

kan Ketua Dewan Pertimbangan Al-Ittiha -

diyah, Jendral (Purn) Wiranto, saat mem-

buka Muktamar Al-Ittihadiyah yang ke-18 di

Aula Perpustakaan Gedung C, Universitas

Djuanda, 30 September 2011, pagi.

Wiranto mengatakan, Ormas Islam seperti

Al-Ittihadiyah ini bisa memberikan manfaat

bagi umat, harus bisa mensolidkan orga -

nisasi. Agar bisa tercipta dan memberikan

man faat, maka Muktamar yang ke-18 ini

men jadi moment yang baik buat Ormas

Islam Al- Ittihadiyah untuk mensolidkan ka -

dernya dalam beroganisasi.

"Pemberdayaan umat dengan perenca -

naan yang baik, juga mengedepankan so li -

daritas organisasi." Ungkap mantan Men teri

era Pemerintahan Suharto ini.

Ia menambahkan, Muktamar kali ini juga

momentum buar ormas ini agar bisa men -

se jaterahkan umat islam yang ada di Indo -

nesia. Ia pun bangga, Ormas Islam seperti

Al-Ittihadiyah ini mampu eksis selama kurun

waktu 37 tahun. "Banyak Ormas Islam yang

sudah tidak eksis saat ini," ujarnya.

Ia berharap, agar muktamar yang ke-18

ini berlangsung dengan aman, damai, serta

sukses dan juga bisa menghasilkan suatu

rencana yang aklifatif. "Kalau kita sudah me -

naruh hati yang sejuk, mungkin muktamar

ini jadi damai," ungkapnya.

Kegiatan yang mengundang beberapa

tokoh sebagai pembicara, seperti Prof.H.

Fasli Jalal Ph.D., Wakil Menteri Pendidikan

Nasional dan juga Rektor Universitas Juanda

Martin Rustami, SH, MH nantinya akan

memilih Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

Al-Ittihadiyah yang baru, menggantikan

ketua umum saat ini KH. A Nazri Adlani. *Muhammad Faisal dan Mahardhika

wiranto Membuka Muktamar al- ittihadiyah ke-18

Warga MBR Gelar Donor Darah

BOgOr Creative Syndicate (BCS) meng -

gelar Know Your Roots di Nu Embrio, Bogor

Nirwana Resident, Minggu 25 September

20 11. Acara band yang mengambil tema

peng gabungan berbagai genre musik, se -

perti Rock Alternative atau Grunge, Punk,

dan Ska dihadiri 300 remaja berasal dari Bo -

gor, Jakarta dan Bandung.

Fanfan selaku media relation menga ta -

kan, Know Your Roots part 1 adalah salah sa -

tu acara musik yang sudah dilaksanakan

beberapa kali. Untuk Know Your Roots part

2 dan part 3 rencananya akan dilaksanakan

dari bulan Desember dan Januari.

Kemudian, kata Fanfan BCS rencananya

juga akan merealisasikan acara puncak de -

ngan menghadirkan semua band yang tam -

pil pada Know Your Roots part 1 sampai 3.

Pada Know Your Roots Part kali ini, dita-

mpilkan band-band lokal Bogor dan beber-

apa band dari luar Bogor yang bergenre

Rock Alternative/Grunge, Punk, dan Ska.

Ketiga genre ini bergabung dalam satu

panggung acara untuk menyamaratakan

perbedaan-perbedaan roots masing-ma -

sing dan membiarkan penonton untuk me -

milih ganre yang mereka suka.

Acara tesebut diisi oleh 16 band yang se-

belumnya telah diseleksi dari tiga kota, yaitu

Bogor, Jakarta dan Bandung. Sedangkan

guest star nya ada Cupumanik, Goodboy

Bad minton, Danger Ranger. *ertina raisa Pertiwi

BCS Gelar Know Your Roots #1

Foto: Fah

mi



Kilas Kabar 60

Praktisi dan Pecinta Musik Jazz Reuni di SKI Wisata Tas TajurMusik Jazz di Indonesia memasuki pe -

riode yang cukup untuk mengundang dan

menyatukan para praktisi dan pecinta musik

jazz dari beragam generasi yang berbeda

da lam sebuah wadah acara yang baik. Di

aca ra 'Bogor Jazz Reunion 2011' ini para

prak tisi jazz senior dan praktisi jazz generasi

muda tampil bersama dalam satu pang-

gung dan berinteraksi dengan seluruh jazz

lovers yang hadir pada acara ini.

Menurut Labil, ketua panitia acara terse-

but mengungkapkan, Bogor Jazz Reunion

ter sebut dipersiapkan selama kurang lebih

satu bulan setengah, yang dananya sendiri

ber asal dari sponsor Dji Sam Soe. "kami

mem persiapkan acara ini dari satu bulan

setengah yang lalu, dan diselenggarakan

pada sekarang ini, dan dananya kami dapat

dari sponsor Dji Sam Soe." Tuturnya saat di -

temui bogorplus disela-sela acara.

Acara yang digelar di SKI, Wisata Tas Tajur,

Ka tulampa, Bogor ini, berlangsung dari jam

16.00 s/d 22.00 WIB pada Sabtu 1 Oktober

2011 tersebut, dimeriahkan oleh maestro

jazz, Idang Rasjidi, Tompi, Kemala Ayu,

Mathew Sayerz, Sastrani, Azmi Hae rudin,

Shaku, Origen, Syndicate Voice, Ticco Lak-

sana, Shadu Syah, Agung Zulhen, The Cock-

tail, Soulitude dan dimeriahkan juga oleh

Musikalisasi Puisi Jazz dari Rumah Kata, dan

Teater Tubuh.

Acara ini diharapkan agar Bogor Jazz Re-

union dapat menjadi media "reuni" tahunan

para praktisi dan pecinta musik jazz dalam

sebuah penyelenggaraan acara yang me -

mo rable. *wina Febrian dan amier syahrudin

KONI Kota Bogor Nobar Film Tendangan Dari LangitkOMiTe Olahraga Nasional Indonesia

(KO NI) Kota Bogor menggelar acara Halal Bi-

halal yang disertai dengan pemberian apre-

siasi berupa ‘Uang Kadeudeuh’ kepada 28

atlet yang berprestasi. Selain itu, KONI ju ga

menggelar acara Nonton Bareng (Nobar)

dengan para atlet pada Sabtu 24 September

2011 di gedung bioskop XXI, Botani Square,

Bogor. Acara ini dihadiri langsung oleh Ke -

tua KONI Kota Bogor, H. Basuki, S.pd dan

atlet-atlet dari beberapa cabang olahraga

seperti Kem po, Panjat tebing dan Hoki.

Acara yang dimulai pukul 09.00 WIB ini

yang didahulukan dengan Halal Bihalal dan

penyerahan penghargaan serta ‘Uang Ka -

deu deuh’ kepada para atlet yang hadir, sete-

lah itu, KONI bersama para atlet menonton

film Tendangan Dari Langit.

Pemberian ‘Uang Kadeudeuh’ kepada 28

atlet disimbolisasikan oleh tiga perwakilan

cabang olahraga yang berbeda. Perwakilan

dari Kempo yaitu Munir Sofyan, Panjat Te -

bing (Widia Pujiyanti) dan Hoki (Tia Seti-

awati). ‘Uang Kadeudeuh’ ini sendiri me ru -

pa kan anggaran yang dikeluarkan KONI

khu sus untuk atlet yang berprestasi.

Menurut H. Basuki, acara ini sedikit ber be -

da dengan Halal Bihalal yang biasanya. Pa -

salnya, KONI memilih menonton bareng dan

memilih film Tendangan Dari Langit, karena

ingin menanamkan semangat dalam jiwa

para atlet, khususnya atlet-atlet di Kota Bo -

gor ini. "Acara nonton bareng ini merupakan

apre siasi dalam bentuk lain dari humas

KONI. Kami sangat setuju dengan adanya

nonton bareng. Sebenarnya acara ini adalah

Halal Bihalal, tetapi kami ingin lebih dekat

dengan para atlet, salah satunya dengan

aca ra nonton bareng ini. Tujuan kami meng -

gelar acara ini untuk memberikan refreshing

kepada atlet-atlet kami," kata Basuki.

Basuki pun berharap, para atlet dapat te -

rus me numbuhkan semangatnya untuk me -

ngukir prestasi dan mengharumkan nama

Kota Bogor dan melalui 'uang kadeudeuh'

ini diharapkan para atlet dapat menikmati

jerih payah mereka sendiri dan terus fokus

pada kejuaran mendatang. *wina ayu

Foto: Ist.

seBanYak 191 Prajurit Batalyon Infanteri

315/Garuda mendapatkan kenaikan pang -

kat. Mulai dari Tamtama, Bintara hingga per-

wira pada, Sabtu 1 Oktober 2011. Kenaikan

Pangkat ini dirayakan dalam bentuk syu ku -

ran dan panggung prajurit.

Panggung pra jurit yang di gelar pada Hari

Rabu, 5 Okto ber ini juga sekaligus untuk

mem peringati Hari Ulang Tahun (HUT) TNI

ke-66. Pangkat yang mengalami kenaikan

adalah, Prada ke Pratu, Pratu ke Praka, Praka

ke Kopda, Serda ke Sertu, Letda ke Lettu,

bahkan Komandan Batalyon pun menda -

pat kan kenaikan pang kat, yang semula Ma -

yor menjadi Letnan Kolonel. Sehingga se -

karang batalyon sudah di jabat oleh Koman-

dan berpangkat Letnan Kolonel.

Selain makan bersama dalam syukuran

kenaikan pangkat serta HUT TNI ini, parajurit

Batalion 315/Garuda di hibur oleh artis-artis

lokal Kota Bogor.

“Syukur terhadap nikmat yang telah Allah

SWT berikan kepada kita adalah satu hal

yang patut dilakukan sebagai rasa terima

ka sih. Rasa syukur ini kita wujudkan dalam

bentuk acara panggung prajurit yang di-

dalamnya ada santunan kepada anak ya tim

piatu. Hiburan ini juga diperuntukan ke pada

warga ma sya ra kat Gunung Batu dan se -

kitarnya,” pungkas Danyonif 315/Garuda

Letkol Inf Wawan Pujiatmoko. *amir s

Syukuran Kenaikan Pangkat Yonif 315/Garuda

Foto: Fah

mi

Foto: Amir S

walikOTa Bogor, Diani Budiarto me res mikan gedung

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 Bogor di Jl.

Raya Tajur, Kp. Buntar, Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan,

Kota Bogor pada Rabu (14/9/11). Pe res mian tersebut juga

dihadiri oleh perwakilan Direktorat Pembinaan SMK Kom -

diknas, Ke pala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bo gor,

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, anggota Komisi

D DPRD Kota Bogor, jajaran Muspida dan para unda -

ngan.

Peresmian tersebut dibuka dengan pembacaan ayat

suci Al-Quran oleh Miska dari Sekolah Menengah Per-

tama (SMP) 17 Bogor pada pukul 08.00 dan dilan-

jutkan dengan laporan panitia pembangunan oleh

Kepala sekolah (Kasek) SMK Negeri 4 Bogor, Drs. Chairil

Anwar, M.Pd. Selanjutnya, Subdit Sarana Prasarana Di-

rektorat Pembinaan SMK Komdiknas, Endang Sabudhy

Rahayu, MBA memberikan sambutan yang mewakili

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemen diknas). Wa-

likota Bogor pun meresmikan gedung SMK Negeri 4

Bogor dengan me nan datangani prasasti yang didampingi

oleh Subdit Sarana Prasarana, Kadisdik Kota Bogor dan

Sekda, Bambang Gunawan. Usai peresmian gedung terse-

but, Walikota di dam pingi Subdit Sarana Prasarana Direk-

torat Pembinaan SMK Komdiknas, Kadisdik, Sekda dan

Kepala SMKN 4 Bogor melihat kondisi ruangan dan perala-

tan di sekeliling sekolah.

Dalam sambutannya, Diani mengung kap kan, bahwa ge -

dung sekolah ini merupakan SMK ke empat di Kota Bogor,

sehingga perlu dikembangkan untuk warga yang membu-

tuhkan akses pendidikan. Hal senada juga disampaikan

Sub dit Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Kom -

diknas, Endang Sabudhy Rahayu, MBA bahwa siswa SMK

disiapkan sebagai tenaga terampil yang da pat langsung

bekerja atau pun melanjutkan kuliah karena memiliki soft

skill. "Prinsipnya Bekerja, Melanjutkan, Wirausaha (BMW),”

ujarnya saat memberikan sambutan.

Sementara itu Kepala SMKN 4 Bogor, Drs.

Chairil Anwar, M.Pd meng harapkan, dengan

peresmian ge dung baru ini dapat me ning -

katkan proses belajar me ngajar, ka rena awal-

nya di tahun 2008 se ko lah ini masih me-

num pang di SDN Muarasari. Meski ma sih

ada gedung yang belum se lesai, tetapi sis wa

te tap bisa belajar.

"Semoga ke depannya sekolah ini memi-

liki pagar dan akses jalan yang baik", pung -

kasnya. *irnanda ulfa dan Bima CF

Kilas Kabar61

saTuan Pelajar Mahasiswa (SAPMA) Pe-

muda Pancasila Kota Bogor menggelar lati-

han dasar kaderisasi ke-1 di Markas Batalyon

315/Garuda, Jl. Gunung Batu, Bogor Barat ,

Sabtu 17 September 2011.

Menurut ketua SAPMA, Rivaldi Surya me -

ngatakan, kegiatan Latihan Dasar Kederisasi

tersebut bertujuan untuk menyaring kader

SAPMA, agar menciptakan sumber daya ma -

nusia yang mempunyai intelektualitas ting -

gi dan loyalitas tinggi terhadap organisasi.

Menurutnya, kegiatan latihan dasar Ka de -

ri sasi tersebut dilaksanakan selama dua hari

dan diikuti 100 peserta kader SAPMA dari

ber bagai perguruan tinggi dan sekolah-

sekolah yang ada di Bogor.

“Kegiatan ini sebetulnya proses organisasi

yang wajib dilaksanakan ditingkatan ca-

bang dan wajib diikuti oleh seluruh anggota

SAPMA, untuk kedepan, output-nya adalah,

mereka bisa mengimplementasikan apa

yang mereka dapatkan disini dalam beror-

ganisasi di tingkatannya,” urai Ketua SAPMA.

Sedangkan untuk materi kedisiplinan,

diberikan para anggota Yonif 315/Garuda.

Menurut Komandan Batalyon Infanteri

(Danyonif )- 315/Garuda, Mayor Inf Wawan

Fujiatmoko, keterlibatan Yonif 315/Garuda

adalah dalam rangka pembinaan teritorial

dan juga untuk lebih meningkatkan keakra-

ban antara masyarakat dengan Yonif 315/ -

Garuda.

“Selain untuk pembinaan teritorial, ke gia -

tan seperti ini juga untuk menjalin ke akra -

ban antara kita sebagai aparat ke ama - nan

dengan masyarakat, kususnya mahasiswa

dan seluruh komponen masyarakat. Kita

kembali ke jati diri kita sebagai TNI, bahwa

kita adalah prajurit rakyat, artinya kita harus

merakyat, kita berjuang untuk kepentingan

rakyat, dan kita harus bersama-sama den-

gan rakyat. Sehingga diharapkan keakra-

ban, dukungan harmonis antara apa rat

ke ama nan khususnya TNI dengan ma sya -

rakat semakin baik,” papar Danyon.

Danyon menambahkan, pembinaan yang

dilakukan oleh para anggota Yonif 315/ Ga -

ru da adalah kegiatan dalam bentuk pembi-

naan disiplin dan mental, sehingga generasi

muda memiliki disiplin yang baik, mempun-

yai mental yang kuat dalam menghadapi

masa depan.

Danyon juga membuka lebar-lebar pintu

Markas Batalyon bagi semua lapisan ma sya -

rakat. “Kita terbuka bagi siapapun, baik itu,

masyarakat sipil. Mahasiswa, pelajar, semua

bisa bekerja sama dengan kami untuk pem-

binaan. Khususnya untuk pembinaan disi-

plin, pembinaan mental, sehingga kita ha -

rapkan para pelajar, mahasiswa dan masya-

rakat generasi muda, umumnya itu mem-

punyai jiwa semangat dan disiplin yang baik

dalam rangka untuk mendukung masa

depan mereka dan membela bangsa dan

Negara,“ pungkas Danyonif 315/Garuda. *amir syahrudin

Kaderisasi SAPMA di Batalyon 315/Garuda

Diani Resmikan Bangunan SMKN 4 BogorFoto: Ist.

Foto: Bima CF

Kilas Kabar 62

dalaM rangka Hari Ulang Tahun (HUT)

Ko rem 061/Suryakencana yang ke-62, Ko -

dim 0606 Kota Bogor menggelar bhakti so -

sial di Makodim 0606 Kota Bogor Jl. Raya

Su dir man, Kota Bogor, Senin 26 September

2011. Kegiatan melibatkan masyarakat Ko -

ta Bogor, diisi berupa kegiatan donor da rah,

pengobatan gratis, dan membersihkan sun-

gai Ciliwung.

Menurut Kepala Staf Kodim (Kasdim), Ma -

yor. Armed. Kusno, para pendonor darah

yang terlibat berasal dari 50 Anggota Ko -

dim, 25 anggota Yonif 315/Garuda, 10 ang -

gota Satpol PP, 15 anggota PPM, 15 anggota

FKPPI dan 25 pelajar SMA AL-Ghazaly serta

dari Balak Aju.

Menurut Kusno, kegiatan bhakti sosial ti -

dak hanya dilaksanakan di Makodim, pihak -

nya juga melaksanakan pengobatan massal

gratis di Kelurahan Kayu Manis, Jalan Pool

Bina Marga, Kecamatan Tanah Sareal, Kota

Bogor pada Selasa 20 September 2011. Pe -

ngo batan gratis tersebut khusus diperun-

tukan untuk warga Kelurahan Tanah Sareal.

Dalam pengobatan gratis ini, pihaknya

mem bagikan kurang lebih 500 kupon pe -

ngo batan dan jika kupon tersebut habis,

ma ka pihaknya masih menyiapkan cada -

ngan, terutama obat -obatan.

Selain itu, kata Kusno, sebagai bentuk ke -

pedulian terhadap lingkungan, Kodim 0606

Kota Bogor juga menggelar Jumat bersih,

Jumat 9 September 2011. Kali ini kegiatan

Jumat bersih dilakukan di sungai Ciliwung.

Dalam kegiatan tersebut diikuti 400 peserta

dari organisasi-organisasi kepemudaan, ser -

ta siswa-siswi SMA yang ada di Kota Bogor,

diantaranya Satpol PP, DLLAJR, PPM, FKPPI,

serta pelajar Siswa-siswi SMU.*kurniadi

Kodim 0606 Gelar Bhakti Sosial

MenTeri Pertanian (Mentan) Republik

Indonesia, Dr. Ir. Suswono, MMA membuka

Seminar Nasional yang diselenggarakan di

IPB Internasional Covention Center (IICC),

Jum at 30 September 2011. Seminar Nasio -

nal tersebut diselenggarakan atas kerja sa -

ma DPP Asosiasi Produsen Pupuk Organic

dan Hayati Indonesia (APPOHI) dengan

KTNA dan MAPORINA.

Seminar yang mengangkat tema 'Perbai -

kan Lahan Pertanian dengan Pemupukan

Sis tem Organik untuk Produktifitas yang

Ber kelanjutan dan Ramah Lingkungan' ini

dijadikan sebagai sebuah sarana untuk

men dapatkan rumusan-rumusan dengan

ma salah terkait pertanian.

Kegiatan tersebut berlangsung dari pukul

08.00-16.30 WIB, dihadiri oleh Ketua Komisi

D DPR RI, Ketua APPOHI, para produsen pu -

puk, produsen budi karya, peneliti dan pe-

merhati, pengawas, pengambil kebijakan

dalam pengembangan manufaktur pupuk

organik dan hayati di Indonesia, serta pe-

mangku kepentingan pupuk organik yang

berjumlah sekitar dua ratus orang.

Acara ini diawali dengan kata sambutan

dari Ketua APPOHI, Ir. Wahyu, M.M. dan di-

lanjutkan dengan sambutan dari Menteri

Pertanian, sekaligus membuka acara terse-

but. “Pembangunan pertanian di Indonesia

masih menghadapi berbagai macam ken da -

la. Mari kita bersama-sama membangun

untuk kesadaran dalam memperbaiki lahan

pertanian kita,” ujar Suswono.

Selanjutnya, Suswono didampingi oleh

Ketua Komisi D DPR RI dan Ketua APPOHI

mengunjungi stan pameran di ruang pam-

eran. Suswono dapat melihat secara lang-

sung produk-produk yang dihasilkan oleh

para produsen pupuk dan berdiskusi men-

genai pupuk organik tersebut.

Selain pameran stan, dilaksanakan juga

seminar dari pukul 09.30 hingga 16.00 WIB. *irnanda ulfa dan devita rahmasanti

Mentan Buka seminar nasional di iiCC

unTuk mengantisipasi aksi terorisme di

Kota Bogor, Polres Bogor Kota mengadakan

silaturahmi bersama tokoh Agama, tokoh

masyarakat dan tokoh pemuda se Kota Bo -

gor di Aula Mapolres Bogor Kota, Jalan Kap -

ten Muslihat, Kamis 29 September 2011.

Dalam acara yang mengangkat tema 'Me -

nanggulangi Tindak Kejahatan Terorisme di

Kota Bogor' dihadiri Dandim Kota Bogor,

Letkol. Sinyo, Kapolres Bogor Kota, AKBP.

Hilman, Sekda Kota Bogor, Bambang Guna -

wan dan Ketua MUI Bogor, KH. Adam Ibra -

him.

Di hadapan undangan, Kapolres Bogor

Kota, AKBP. Hilman mengajak seluruh warga

Kota Bogor untuk tetap tenang dan was-

pada terhadap kejahatan terorisme. “Kami

selaku jajaran Polres Bogor Kota melakukan

upaya pencegahan anti teror dan juga men-

gajak seluruh komponen masyarakat untuk

meningkatkan ketahanan, mulai dari ling ku -

ngan masing-masing dan memberdayakan

kembali sistem lapor 1 X 24 jam,” ucapnya.

Hilman menjelaskan, dalam mening kat -

kan keamanan, Polres Bogor Kota sudah

me laksanakan patroli terpadu sebagai wu -

jud nyata kepada masyarakat Kota Bogor.

Sementara itu, seusai menjadi pembicara

dalam silaturahmi tersebut, kepada war ta -

wan, Kapolres meminta semua elemen mu -

lai dari masyarakat, RT, RW dan Kelurahan

waspada terhadap aksi terorisme.

Pihaknya juga akan meningkatkan peran

aktif petugas kepolisian dengan melakukan

patroli rutin. *Mahardhika dan M. Faisal

Cegah Teroris, Kapolres Kumpulkan Toga, Tomas dan Tokoh Pemuda Se-Kota Bogor

Foto: Amir

Foto: Irnan

da Ulfa

Foto: M

Faisal

Profil63

“DAN Tidaklah Aku Menciptakan Jin dan Manusia Ke-cuali untuk Beribadah Kepada-Ku” (Adz Dzariyat : 56).

Hal inilah yang menjadi pedoman bagi M Romli, Guru

Sekolah Dasar (SD) Bina Insani. Dalam menjalankan pro-

fesinya sebagai guru, anak ketiga dari tujuh bersaudara,

pasangan (alm) Basaroh dan (alm) Rohana, menjadi seo-

rang pendidik adalah sarana untuk menjalankan ibadah.

Bahkan bagi ayah tiga orang anak ini, menjadi guru

bukanlah pekerjaan yang mudah, karena baginya guru itu

bukan hanya sekedar mentransfer ilmu saja, melainkan

juga contoh yang dilihat langsung. “Sebenarnya menjadi

guru itu berat. Sebab guru itu harus digugu dan ditiru.

Kita mengajar atau memberikan nasehat atau pendidikan

pada murid-murid, jangan sampai kita memberi nasehat

tetapi apa yang disampaikan, kita sendiri tidak melak-

sanakan, justru sebaiknya kita dulu yang melaksanakan,

baru sampaikan. Misalkan memberitahu ke anak-anak ja -

ngan membuang sampah sembarangan, kita contohkan

tidak membuang sampah sembarangan dulu, baru kita

sampaikan ke anak-anak,” terangnya.

Pembina Pramuka di SD Bina Insani ini menambahkan,

seorang guru harus menjadi figur yang memberikan sesu-

atu bermanfaat. Menurutnya, pemberian yang bermanfaat

tersebut harus baik untuk dirinya maupun untuk orang

lain. “Saya kira semua orang itu bisa menjadi guru, tapi di

sini ada dua model guru, yaitu ada guru yang sifatnya lahir

batin atau sifatnya lahir saja,” urai pendidik di kelas enam

ini.

Pria yang mengatarkan SD Bina Insani menjadi jura Pra-

muka LT-II Tanah Sareal ini menjabarkan, kalau guru hanya

sekedar mentrasfer ilmu dan hanya sebatas lahir, namun apa yang diajarkan harus dipertanggung jawabkan. Mis-

alkan, seorang guru mengajar Ilmu agama, dan pernah

mengajarkan kesalahan satu hurup ke anak didik maka

akan menjadi dosa besar. Jika hal tersebut dibiarkan tidak

akan ada pembenaran sampai kapanpun akan salah.

Selain itu, guru agama yang mengajarkan lahir dan

batin. Misalkan seorang Ustad memberikan pelajaran ter-

hadap anak tentang tingkatkan ketaqwaan. Kemudian

apakah yang diucapkan bisa dipertanggung jawabkan,

apakah si pengajar itu melaksanakan juga, kebanyakan

orang jika mengajar hanya lahirnya atau hanya mentrasfer

ilmu yang bermanfaat dari seseorang ke orang lain.

Romli menambahkan, seorang guru juga harus menjadi

orang tua bagi si murid, karena murid adalah sebuah

objek yang perlu kita bangun melalui proses pendidikan,

diantaranya kembangkan komunikatifnya, visikomo-

toriknya maupun sikapnya. “Murid itu kan sebetulnya

objek hidup yang perlu dikembangkan. Murid itu kan

karakternya berbeda-beda, memang tantangan guru, di

sini lah seorang guru harus memahami karakter si anak

didik. Jadi guru adalah sebagai seoarang pendidik bukan

pengajar,” terang Romli.

Menurut Romli, dalam mengajarkan ilmu terhadap

anak didik tidak boleh melihat latar belakang murid dari

mana asalnya, karena anak merupakan satu amanah yang

harus dibina secara menyeluruh dan guru di sekolah

merupakan orang tua kedua bagi murid.

Sebagai bukti menjadi orang tua kedua, Romli mener-

apkannya saat menjadi pembina Pramuka. Di dalam or-

ganisasi ke-Pramukaan Romli mengajarkan anak-anak

pramuka binaannya untuk belajar mandiri dan juga bela-

jar berbagai hal. “Dengan mereka belajar mandiri serta

kreatif ini, akan berguna sekali bagi mereka di kemudian

hari, ini yang saya rasakan dengan ikut organisasi gerakan

Pramuka,” ujar Pembina yang ikut Pramuka karena

menggemari baris-berbaris ini.

Romli mengaku, sebelum menjadi guru, awalnya ia

ingin menjadi anggota TNI. “Dulu saya ingin masuk Ten-

tara, karena basic saya menyukai baris berbaris. Mungkin

Allah telah mentakdirkan saya, bahwa saya harus terjun ke

dunia pendidikan,” kenangnya.

Romli bercerita, setelah tamat SMP, ia tidak bisa melan-

jutkan ke SMA karena tidak memiliki biaya dan memilih

tes untuk mengikuti LT - 4 di korem 061/SK. Iapun terpilih

mewakili kota Bogor untuk LT-4 dari Sanawiyah.

“Atas prestasi itu, saya dimasukan ke SPG oleh guru

Sanawiyah, waktu itu pak Suryawan sebagai Andalan

Kwarcab. Akhirnya saya masuklah ke SPG. Nah di situ lah

saya akhirnya, mau tidak mau dituntut untuk menjadi

guru, Alhamdullilah dengan menjadi guru saya bisa berib-

adah dengan memberikan pelajaran bagi anak didik baik

di lingkungan sekolah maupun di ke pramukaan,”

pungkasnya. *amir syahrudin

nama : M romliTempat, Tgl lahir : Bogor, 16 agustus 1964agama : islamalamat rumah : kp Pondok Menteng

rt 03/04-Citapen

nama istri : siti khotimah

nama anak :1. Sri Wahyuni2. M.Ba’du Sholihin3. M Ramadhan

jenjang Pendidikan :1. SD Sukasari 2, Botim thn 19792. MTsN, Botim thn 19823. SPGN, Bobar, thn 1984/9854. PGSMTP, 1990

Pengalaman Mengajar :1. SD Pertiwi, thn 986-1992 (IPS/PKN)2. MTsN, thn 1986-1982 (IPS)3. SMP PGRI Cimahpar, Thn 1990-19924. SD, Bina Insasi, thn 1992-Sekarang

kepramukaan :- KMD, thn 1990- Andalan Penggalang Kwaran Bogor Timur, thn 1991- Andalan Penggalang, Kwaran Semplak, thn 1992

guru Harus di gugu dan diTiru

Mendidik Menjadi Saranauntuk Ibadah

Foto: Amir

Bobroknya Keuangan Pemerintah Daerah

Documents