Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang

tidak dapat kita hindari oleh seluruh masyarakat dunia.

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia

memiliki kewajiban untuk terus-menerus berpartisipasi

dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good

Governance). World Bank dalam Mardiasmo (2004:18)

mendefinisikan Good Governance sebagai suatu

penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan

dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi

dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik

dan administratif. Kepemerintahan yang baik setidaknya

ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi,

partisipasi dan akuntabilitas.

Suksesi kepemimpinan pemerintahan dari Orde Baru

ke Orde Reformasi ditandai antara lain dengan semangat

reformasi pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan

mewujudkan administrasi negaran yang mampu mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dengan mempraktikan

prinsip-prinsip Good Governance. Masyarakat menuntut

kesungguhan pemerintah menanggulangi korupsi, kolusi,

dan nepotisme sehingga tercipta pemerintahan yang

bersih dan mampu menyediakan public goods dan public services

disebut governance (pemerintahan atau kepemerintahan)).

Penyajian Laporan Keuangan Universitas Halu Oleo 1

Praktek terbaik dari governance itu disebut Good

Governance (kepemerintahan yang baik).

Agar Good Governance menjadi kenyataan diperlukan

komitmen yang tinggi dari semua pihak, atasan dan

bawahan, pemerintah dan masyarakat, koordinasi

(alignment) yang baik, integritas, profesionalitas, dan

etos kerja serta moral yang tinggi. Hal yang paling

penting adalah harus ada keteladanan.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang ditugasi

menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan layanan

social masyarakat wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai

apakah pemerintah daerah tersebut berhasil menjalankan

tugas dengan baik atau tidak (Suprapto, 2006).

Pemerintah daerah dituntut agar pengelolaan keuangan

daerah secara baik yang harus dilakukan dalam

mewujudkan tujuan pemerintahan yang bersih (Clean

Government) dimana pengelolaan keuangan daerah yang baik

adalah kemampuan mengontrol kebijakan keuangan daerah

secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Negara

tersebut, pemerintah baik pusat maupun daerah wajib

melakukan pengelolaan keuangan yang handal, baik dan

akuntabel. Karena pada hakikatnya uang yang dikelola

oleh pemerintah itu sendiri berasal dari masyarakat,

oleh karena itu pengelolaannya harus dioptimalkan,

dapat dipertanggungjawabkan serta mendatangkan manfaat


bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapai itu

semua, dibutuhkan instrument dan tata tertib mengenai

mekanisme dan standar pengelolaan keuangan serta

pelaporan keuangan pemerintah itu sendiri.

Lahirnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

telah membuat perubahan hebat terhadap pola pengelolaan

keuangan pemerintah di Indonesia. Dengan direvisinya PP

No.24 tahun 2005 dengan PP No.71 tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintah, membawa sedikit perubahan

dalam standar dan mekanisme pengelolaan keuangan di

Pemerintahan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa

tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai

penyajian laporan keuangan pada salah satu instansi

pemerintahan yakni Universitas Halu Oleo tahun 2012.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas,

maka rumusan masalahnya adalah apakah penyajian laporan

keuangan Universitas Halu Oleo tahun 2012 telah sesuai dengan

PSAP NO.01 tentang penyajian Laporan Keuangan yang

tercantum dalam PP NO.71 tahun 2010 ?


BAB IIKAJIAN TEORI

2.1 PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan

yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna.

Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat,

termasuk lembaga legislatif, pemeriksa/pengawas,pihak

yang memberi atau berperan dalam proses donasi,

investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan

keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan

terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang

disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan

tahunan. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan

keuangan pemerintah yaitu basis akrual.

2.1.1 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang

terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-

transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan

informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran,

saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan

perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang

bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan

mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.


Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah

adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk

pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan

akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang

dipercayakan kepadanya, dengan:

a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber

daya ekonomi, kewajiban,dan ekuitas pemerintah;

b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi

sumber daya ekonomi,kewajiban, dan ekuitas

pemerintah;

c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi,

dan penggunaan sumber daya ekonomi;

d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi

terhadap anggarannya;

e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas

pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi

kebutuhan kasnya;

f) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah

untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan;

g) Menyediakan informasi yang berguna untuk

mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam

mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai

peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi

yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya

yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan,


sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang

berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang

terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi

bagi pengguna mengenai:

a) Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan

digunakan sesuai dengan anggaran; dan

b) Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan

digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas

anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan

menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam

hal:

a. aset; g. pembiayaan;

b. kewajiban; h. saldo anggaran lebih

c. ekuitas; i. pendapatan-LO;

d. pendapatan-LRA; j. beban; dan

e. belanja; k. arus kas.

f. transfer;

2.1.2 Komponen-Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set

laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan

anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial,

sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

a) Laporan Realisasi Anggaran;

b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c) Neraca;


d) Laporan Operasional;

e) Laporan Arus Kas;

f) Laporan Perubahan Ekuitas;

g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut

disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali:

(a) Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas

yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;

(b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya

disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas

pelaporan yang menyusun laporan keuangan

konsolidasiannya.

2.2 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan

keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan

ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran

menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan

sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah

pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan

Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-

unsur sebagai berikut:

a. Pendapatan-LRA;

b. belanja;

c. transfer;

d. surplus/defisit-LRA;

e. pembiayaan;


f. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan

perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam

satu periode pelaporan.

2.3 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan

secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos

berikut:

a) Saldo Anggaran Lebih awal;

b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;

c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun

berjalan;

d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;

dan

e) Lain-lain;

f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan

rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat

dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam

Catatan atas Laporan Keuangan.

2.4 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu

entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas

pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan

mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan


nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi

kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam

neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap

pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang

diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12

(dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-

jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam

waktu 12 lebih dari 12 (dua belas) bulan. Neraca

menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya

pos-pos berikut:

a) kas dan setara kas; f) aset tetap;

b) investasi jangka pendek; g) kewajiban jangka

pendek;

c) piutang pajak dan bukan pajak; h)

kewajiban jangka panjang;

d) persediaan; i) ekuitas.

e) investasi jangka panjang;

2.4.1 Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar

jika:

a) Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai,

atau dimiliki untuk 20 dijual dalam waktu 12 (dua

belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau

b) Berupa kas dan setara kas.

Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan

(b), diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.


2.4.2 Aset Nonlancar

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka

panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara

langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah

atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar

diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset

tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk

mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang

disajikan di neraca.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang

dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua

belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari

investasi nonpermanen dan investasi permanen. Investasi

nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang

dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang

dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi nonpermanen terdiri dari:

a) Investasi dalam Surat Utang Negara;

b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang

dapat dialihkan kepada fihak ketiga; dan

c) Investasi nonpermanen lainnya

Investasi permanen terdiri dari:

a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan

negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan negara,


badan hukum milik negara, badan internasional dan

badan hukum lainnya bukan milik negara.

b) Investasi permanen lainnya.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi

masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai

nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset

diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau

kepenguasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah

sebagai berikut:

a) Kas dicatat sebesar nilai nominal;

b) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai

perolehan;

c) Piutang dicatat sebesar nilai nominal;

d) Persediaan dicatat sebesar:

1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan

pembelian;

2) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi

sendiri;

3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya

seperti donasi/rampasan.

2.4.3 Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai

kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam

waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai

kewajiban jangka panjang.


2.4.4 Kewajiban Jangka Panjang

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan

kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban

tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu

12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih

dari 12 (dua belas) bulan;

b) Entitas bermaksud mendanai kembali (refinance)

kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan

c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu

perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau

adanya penjadualan kembali terhadap pembayaran,

yang diselesaikan sebelum laporan keuangan

disetujui.

2.4.5 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang

merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah

pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal

dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan

Ekuitas.

2.5 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai

sumber,penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama

satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas

pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas


diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi,

investasi, pendanaan, dan transitoris.

2.6 Laporan Operasional

Laporan finansial mencakup laporan operasional

yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;

b) Beban dari kegiatan operasional ;

c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional,

bila ada;

d) Pos luar biasa, bila ada;

e) Surplus/defisit-LO.

2.7 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-

kurangnya pos-pos:

a) Ekuitas awal

b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi

ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak

kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan

akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang

terjadi pada periode-periode sebelumnya;

Nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

d) Ekuitas akhir.

2.8 Catatan Atas Laporan Keuangan


Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami

dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas

lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan

hal-hal sebagai berikut:

a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan

Entitas Akuntansi;

b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan

ekonomi makro;

c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun

pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi

dalam pencapaian target;

d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan

keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang

dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan

kejadian-kejadian penting lainnya;

e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang

disajikan pada lembar muka laporan keuangan;

f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar

Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam

lembar muka laporan keuangan;

g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian

yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka

laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara

sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi

Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,

Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan


Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi

silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas

Laporan Keuangan.


BAB IIIPEMBAHASAN

Berdasarkan asal 55 ayat (2) Undang-Undang nomor

1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan

Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007

sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor

171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga

selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan

menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian

Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan

pada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dalam

rangka penyususnan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

(LKPP).

Pada Peraturan Pemerintah No .71 2010 dijelaskan

bahwa pelaporan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau

Daerah haruslah sesuai dengan Penyataan Standar

Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan dan Penyajian

Laporan Keuangan Universitas Halu Oleo Tahun 2012 ini

telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor

71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan

kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat


dilingkungan pemerintah (sesuai dengan PSAP No 1

Penyajian Laporan Keuangan).

Untuk lebih mengetahui apakah laporan keuangan

Universitas Halu Oleo tahun 2012 telah sesuai dengan

PSAP No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan yang

tercantum dalam PP No. 71 tahun 2010 penulis

menggunakan analisis data sebagai berikut :

a. Analisis Deskriptif, yaitu metode penganalisian

data yang telah mengumpulkan, mengklasifikasikan,

mengolah dan mengimplementasikan data yang

diperoleh sehingga memberikan gambaran menyeluruh

tentang laporan yang sedang dianalisis.

b. Analisis Komparatif, yaitu metode perbandingan

ketetapan penyajian laporan keuangan yang disajikan

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka

digunakan daftar penilaian. Daftar Penilaian ini

berisi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam

Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tabel

Tingkat Ketetapan Penyajian Laporan Keuangan sesuai

dengan SAP

NO.Interval

Presentase %

Kategori Tingkat Ketetapan

Penyajian Laporan Keuangan

sesuai dengan SAP1. 0 % - 20 % Sangat Kurang2. 20 % - 40 % Kurang3. 40 % - 60% Cukup Tepat


4. 60 % - 80 % Tepat5. 80 % - 100 % Sangat Tepat

3.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan

perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang

mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama

periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012.

Realisasi pendapatan Negara pada TA 2012 adalah

berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak Sebesar

Rp66.353.760.717,00 atau mencapai 102,62% dari estimasi

pendapatan sebesar Rp64.662.538.000,00.

Realisasi belanja Negara (UHO) pada TA 2012

adalah sebesar Rp325.422.534.807,00 atau sebesar 98,61%

dari estimasi anggaran belanja sebesar

Rp330.019.018.000,00. Dengan estimasi tersebut

menggambarkan bahwa Universitas Halu Oleo telah

menerapkan dengan Sangat Tepat Standar Akuntansi

Pemerintahan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran

Tahun 2012.

3.2 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas

mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31

Desember 2012 dan 2011.

Jumlah asset adalah sebesar Rp909.108.052.426,00

yang terdiri dari Aset Lancar sebesar


Rp13.373.715.250,00, Aset Tetap sebesar

Rp892.446.112.180,00, dan Aset Lainnya sebesar

Rp3.228.224.996,00.

Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp323.944.993,00

yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu

jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp909.108.052.426,00

yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar

Rp13.049.770.257,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar

Rp895.734.337.176,00 atau mencapai kenaikan sekitar

53,64 % dari periode sebelumnya. Dengan estimasi

tersebut menggambarkan bahwa Universitas Halu Oleo

telah menerapkan dengan Cukup Tepat Standar Akuntansi

Pemerintahan dalam penyajian Neraca Tahun 2012.

3.3 Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi

penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai

suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi

Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas

Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang

diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi

Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya

yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan

keuangan. Laporan keuangan Universitas Halu Oleo tahun

2012 juga melampirkan Catatan atas Laporan Keuangan

(CaLK) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.


BAB IVKESIMPULAN

Pada Peraturan Pemerintah No .71 2010 dijelaskan

bahwa pelaporan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau

Daerah haruslah sesuai dengan Penyataan Standar

Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan Universitas

Halu Oleo Tahun 2012 ini telah disusun dan disajikan

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dari hasil analisa yang dilakukan dengan

menggunakan tingkat ketetapan penyajian laporan

keuangan sesuai dengan SAP diperoleh tingkat presentase

ketetapan penyajian Laporan Neraca sesuai dengan SAP

sebesar 53,64% dan Realiasi Anggaran 102,62 % sehingga


penulis dapat menyimpulkan bahwa Universitas Halu Oleo

telah menerapkan SAP dengan tepat dalam Laporan Neraca

dan Realisasi Anggaran Tahun 2012.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo.,(2002), Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah,Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2002.

World Bank, (1998), Public Expenditure ManagementHandbook, Washington USA.


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungjawabKeuangan Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan KeuanganPemerintah Pusat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011tentang Perubahan atas Peraturan Menteri KeuanganNomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi danPelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentangStandar Akuntansi Pemerintahan.


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka

Documents