Blok 30 Skenario 4

Syarat dan Prosedur Tahanan Mendapatkan Rujukan Berobat ke

Luar Negeri

KELOMPOK C9

Beneficence Non-Maleficense Autonomy Justice Keadilan (justice).

Dasar Bioetika

1. Melaksanakan praktik kedokteran dengan tidak kompeten

2. Tugas dan tanggung jawab profesional pada pasien tidak dilaksanakan dengan baik

3. Berperilaku tercela yang merusak martabat dan kehormatan profesi kedokteran Sesuai UU no 29 tahun 2004

Pelanggaran Disiplin Kedokteran

UU no 29 Tahun 2004 pasal 69 ayat (3): 1. Pemberian peringatan tertulis 2. Rekomendasi pencabutan STR atau SIP.

(rekomendasi pencabutan STR atau SIP sementara selama-lamanya 1 tahun, atau rekomendasi pencabutan STR atau SIP tetap atau selama-lamanya)

3. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi. ( dapat berupa: pendidikan formal, pelatihan dalam pengetahuan dan atau ketrampilan, magang, sekurang-kurangnya 3 bulan dan paling lama 1 tahun). 

Sanksi Disiplin

I.Identitas pemeriksa II.Identitas peminta III.Identitas terperiksa Laporan hasil pemeriksaan 1.anamnesis 2.status internistik 3.status neurologik 4.status psikiatrik 5.pemeriksaan tambahan 6.diagnosis IV. Kesimpulan

Bentuk Baku Visum et Repertum Psyciatricum

Pemeriksaan yang Diperlukan

Pemeriksaan Sistem Organ Seluruhnya

Pemeriksaan Fungsi

PsikomotorAfektif

Pemeriksaan Kognitif

Pemeriksaan Tambahan

I. kelayakan/ukuran kemampuan seseorang secara medis untuk menjalani penahanan

II. Penahanan menurut KUHAP hanya dapat dikenakan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal (Pasal 21 ayat (4) KUHAP).

Definisi Fitness to be Detention

Dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan dengan memperhatikan syarat sahnya dan perlunya penahanan yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

 Syarat Penentuan Penahanan

Penahanan bersifat Mutlak & objektif artinya dapat dibaca di dalam undang-undang tentang tindak pidana yang tersangkanya dapat ditahan. Mutlak karena pasti, tidak dapat diatur-atur oleh penegak hukum.

Penahanan Bersifat Relatif karena yang menentukan kapan dipandang perlu diadakan penahanan tergantung penilaian pejabat yang akan melakukan penahanan

Sifat Penahanan

Hal penting yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP adalah unsur perlunya penahanan dilakukan atau disebut juga syarat subjektif. Syarat subjektif diletakkan pada keadaan yang menimbulkan adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

Dasar Hukum

Tata Cara Penahanan

Landasan Hukum Pasal 21 ayat 2&3

KUHAP

Penyidik/Penuntut umum Surat

Perintah Tata cara

penahanan yang dimaksud pada

Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3)

KUHAP merupakan upaya

mencegah terjadinya

penahanan yang sewenang-wenang.

Surat Perintah ditembuskan

kepada keluarga

Alasan Hukum Harus Jelas

PELAYANAN MEDIKO LEGALAdalah bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dengan menggunakan ilmu dan tehnologi kedokteran atas dasar kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan hukum dan untuk melaksanakan oeraturan yang berlaku

Aspek Medikolegal

Memperhatikan semakin banyak tersangka/terdakwa perkara pidana umum maupun khusus) yang mengajukan ijin berobat ke luar negari dengan berbagai alasan dan ternyata ijin berobat ke luar negari banyak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh tersangka/terdakwa untuk menghindari proses penyidikan, penuntutan atau eksekusi putusan Pengadilan Pasal 33 Undang-undang No.5 I Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI (Antisipasi)

Aspek Medikolegal

1. Pada prinsipnya seorang tersangka/terdakwa perkara tindak pidana (umum/ khusus) yang perkaranya sedang dalam proses penyidikan atau penuntutan tidak diijinkan untukberobat ke luar negeri

2. 2. Ijin berobat ke luar negeri bagi tersangka/terdakwa hanya dapat diberikan oleh Jaksa Agung RI, setelah memenuhi syarat-syarat tertentu.

3. 3. Ijin berobat ke luar negeri harus diajukan oleh tersangka/terdakwa atau keluarganya setelah mendapatkan rekomendasi dari Dokter sepesialis penyakit yang bersangkutan, dan dilengkapi surat keterangan resmi dari Rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk untuk dapat memberikan rujukan guna berobat ke luar negeri

4. 4. Ijin berobat ke luar negeri diajukan kepada Jaksa Agung Ri, melalui jalur berjenjang (Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Jaksa Agung Muda yang bersangkutan) dengan menjelaskan nama dan alamat lengkap rumah sakit di luar negeri yang akan merawat tersangka/terdakwa agar sewaktu-waktu dapat dihubungi.

5. Harus ada jaminan dari tersangka/terdakwa dan keluarganya bahwa tersangka/terdakwa yang bersangkutan akan segera kembali ke Indonesia setelah rumah sakit yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa tersangka/terdakwa dapat dirawat kembali di Indonesia.

Landasan HukumPasal 33 Undang-Undang No 5

6. Kejaksaan yang menangani perkara tersangka/terdakwa yang berobat ke luar negeri wajib memantau dan meminta perkembangan hasil pengobatan tersangka/terdakwa dari rumah sakit di luar negeri yang bersangkutan, sekurang kurangnya I (satu ) bulan sekali, dan meminta penjelasan masih perlu atau tidaknya tersangka/terdakwa dirawat di rumah sakit tersebut

Landasan Hukum

Sistem rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara dari satu strata sarana pelayanan kesehatan ke strata sarana pelayanan kesehatan lainnya, maupun horizontal dalam arti antara strata sarana pelayanan kesehatan yang sama

Sistem Rujukan

Rujukan upaya kesehatan perorangan dibedakan atas tiga macam :

Rujukan kasus untuk keperluan diagnostik, pengobatan, tindakan medik (missal operasi) dan lain lain.

Rujukan bahan pemeriksaan (spesimen) untuk pemeriksaan laboratorium yang lebih lengkap.

Rujukan ilmu pengetahuan antara lain mendatangkan tenaga yang lebih kompeten atau melakukan bimbingan tenaga puskesmas dan atau menyelenggarakan pelayanan medik spesialis di puskesmas.

Rujukan upaya kesehatan perorangan

Sidang yang dilaksanakan pengadilan, harus berlangsung secara tertib. orang-orang yang berada di ruang sidamg tanpa terkecuali, harus bersikap tenang dan sopan, harus mampu menaati peraturan yang berlaku. terperiksa, baik dalam kedudukan sebagai terdaka,penggugat,saksi, ataupun kedudukan yang lain harus pula mampu menaati peraturan tersebut, dalam arti di dalam siding terperiksa harus mampu untuk duduk tenang dan sopan selama waktu yang relative lama, serta harus mampu berkomunikasi secara baik wajar dan sopan.

Fitness to Stand Trial

Situasi sidang (selama atau setelah sidang) pengadilan bagi terperiksa yang sangat menekan tidak diharapkan sehingga mengakibatkan rasa tertekan terperiksa dan menjadi sakit atau penyakitnya menjadi lebih berat atau penyakitnya yang sudah sembuh timbul kembali

Fitness to Stand Trial

1. Apakah sidang dapat dilaksanakan (applicable) ? 2. Apakah siding bermanfaat ? (beneficial) ?3. Penentuan mengnai kecakapan untuk bertanya

jawab (competence to be interviewed)

Dalam sidang terperiksa harus mampu berkomunikasi dengan baik. kemampuan berkomunikasi ini dapat kita nilai dengan cara penilaian kemampuan untuk mengemukakan idea atau pendapat yang dapat dipahami oleh orang lain; serta dapat memahami idea atau pendapat orang laindengan wajar dan baik.

Syarat Mengikuti Persidangan

Mungkin seseorang dianggap tidak cakap dan tidak layak, yang dapat bersifat permanen atau temporer (sementara) maka terperiksa dapat terlebih dulu di terapi dan diajukan ke siding pengadilan setelah sembuh. sering pula terperiksa tidak menjadi sakit, tetapi di dalam siding menjadi sangat tertekan sehingga tidak dapat berkomunikasi dengan baik. dalam keadaan seperti ini terperiksa dapat didampingi oleh seseorang yang ditunjuk dan disetujui oleh hakim.

Syarat Mengikuti Sidang

Umumnya Visum et Repertum Psychiatrium dibuat setelah seorang dokter memeriksa obyek (pasien, terperiksa, orang, dan barang bukti). Pemeriksaan ini dilakukan setelah seseorang mengalami suatu peristiwa atau sengketa hukum, jadi bersifat post facto. Dari hasil pemeriksaan ini kemudian dilakukan semacam rekonstruksi ilmiah untuk mengusahakan kemungkinan korelasi antara keadaan terperiksa dengan peristiwa hukumnya.

Visum et repertum Psychiatrum.

Dasar hukumnya yang pertama adalah pasal 44(1) KUHP karena orang yang sakit tidak dapat dipidana

Aspek Medikolegal Fitness to Stand Trial

Membuat surat rujukan berobat ke luar negeri untuk tahanan harus diperhatikan surat keterangan medis, dan dilakukan pemeriksaan fisik dan penunjang yang dicatat dalam Visum et Repertum yang mempunyai dasar hukum yaitu pasal 44(1) KUHP, UU Kesehatan nomor 36 tahun 2011 pasal 150, Pasal 33 Undang-undang No.5 I Tahun 1991.

KESIMPULAN