www.siemens.com/hearing Getting the better of tinnitus. Valuable information, practical solutions and helpful tips. Global Siemens Headquarters Siemens AG Wittelsbacherplatz 2 80333 Muenchen Germany The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Siemens Audiologische Technik is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. The information in this document contains general descriptions of the technical options available, which do not always have to be present in individual cases and are subject to change without prior notice. GORE and designs are trademarks of W. L. Gore & Associates. Local Contact Information Siemens contact House number and street name City and DE-postal code Country Phone: +XX-XXX-XXX-XXXX www.XXXXXXXXXXXXXXXXX Global Siemens Healthcare Headquarters Siemens AG Healthcare Sector Henkestrasse 127 91052 Erlangen Germany Phone: +49 9131 84-0 www.siemens.com/healthcare Global Business Unit Siemens Audiologische Technik GmbH Gebbertstrasse 125 DE-91058 Erlangen Germany Phone: +49 9131 308-0 Legal Manufacturer Siemens Audiologische Technik GmbH Gebbertstrasse 125 DE-91058 Erlangen Germany www.siemens.com/hearing Order No. A91SAT-02032-99C1-7600 | Printed in Germany | © 03.2013 Siemens AG
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIA
No.759, 2015 LKPP. Tata Kelola. Pengawasan. Pertemuan.Rapat. Luar Kantor. SOP. Petunjuk Teknis.
PERATURAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
TATA KELOLA DAN PENGAWASAN KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT
DI LUAR KANTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASAPEMERINTAH,
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang PedomanPembatasan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor dalamrangka peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja aparatur,dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentangPetunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP)Tata Kelola kegiatan dan Pengawasan Pembatasan KegiatanPertemuan/Rapat di Luar Kantor;
Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentangLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan
www.peraturan.go.id
2015, No.759 2
Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahanatas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5655);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6Tahun 2015 tentang Pedoman PembatasanPertemuan/Rapat Di Luar Kantor Dalam RangkaPengingkatan Efisiensi Dan Efektifitas Kerja Aparatur;
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang /Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimanadiubah beberapa kali terakhir dengan peraturanKepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang perubahankedua atas peraturan Kepala Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS DAN STANDAR OPERASIONALPROSEDUR (SOP) TATA KELOLA DAN PENGAWASANKEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTORKANTOR.
Pasal 1
Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Kelola danPengawasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor merupakan acuanbagi seluruh pegawai di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah.
www.peraturan.go.id
2015, No.7593
Pasal 2
Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Kelola danPengawasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor sebagaimanadimaksud pada Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam LampiranPeraturan Kepala ini.
Pasal 3
Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Kelola danPengawasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor sebagaimanadimaksud pada Pasal 2, meliputi:
1. Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan/Rapat di luar kantor berskalaInternasional;
2. Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan/Rapat di luar kantor berada dilokasi penyelenggaraan yang sulit dijangkau oleh peserta maupunmembutuhkan waktu perjalanan yang lama;
3. Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan/Rapat di luar kantor yang tidaktersedia sarana dan prasarana (sarpras) yang memadai di kantorsendiri maupun instansi kantor pemerintah lainnya;
4. Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan/Rapat di luar kantor yang memilikiurgensi tinggi, strategis, lintas sektoral, mendesak, dan/ataumemerlukan waktu penyelesaian di luar kantor; dan
5. Pengawasan dan evaluasi Kegiatan Pertemuan/Rapat di luar kantoroleh Inspektorat.
Pasal 4
Tata Kelola pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pertemuan/rapat diluar kantor mencakup penyusunan perencanaan, pelaksanaan, danpelaporan pelaksanaan oleh Unit Kerja Eselon II dengan menyampaikanperencanaan kegiatan dan pelaporan pelaksanaannya untuk bahanpengawasan dan evaluasi oleh Inspektorat Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah.
Pasal 5
Petunjuk Teknis Tata Kelola dan Standar Operasional Prosedur (SOP) TataKelola dan Pengawasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantorsebagaimana yang tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuanbagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
Pasal 6
Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.
www.peraturan.go.id
2015, No.759 4
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2015
KEPALA LEMBAGAKEBIJAKAN PENGADAANBARANG/JASA PEMERINTAH,
AGUS RAHARDJO
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Mei 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
www.peraturan.go.id
2015, No.7595
LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKANPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN DANSTANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)TATA KELOLA DAN PENGAWASANKEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUARKANTOR
PETUNJUK TEKNIS
TATA KELOLA DAN PENGAWASAN KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUARKANTOR
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayangunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman PembatasanPertemuan/Rapat Di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi DanEfektifitas Kerja Aparatur, serta memberikan kejelasan untuk penyamaanpersepsi mengenai batasan kegiatan konsinyering/Focus Group Discussion(FGD), dan rapat-rapat teknis lainnya di luar kantor, seperti: dihotel/villa/cottage/resort, dan sebagainya, maka Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu menerbitkan Peraturan mengenaiPetunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksud.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud dari Petunjuk Teknis ini adalah:
a. Mengatur tata kelola kegiatan pertemuan/rapat diluar kantor danruang lingkupnya;
b. Mengatur tata cara pengawasan dan evaluasi kegiatanpertemuan/rapat di luar kantor; dan
c. Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh atau StandarOperasional Prosedur (SOP) dalam proses pelaksanaan danpengawasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor.
2. Tujuan dari Petunjuk Teknis Tata kelola dan pengawasan kegiatanpertemuan/rapat di luar kantor adalah:
www.peraturan.go.id
2015, No.759 6
a. Menunjang pelaksanaan kegiatan di LKPP;b. Meningkatkan akuntabilitas kinerja di LKPP.
C. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup tata kelola dan pengawasan kegiatan pertemuan/rapat di luarkantor digunakan dalam rangka pertemuan/rapat di luar kantor yangdibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah seperti Konsinyering/Focus GroupDiscussion (FGD)/pertemuan/rapat koordinasi/rapat pimpinan/rapatkerja/rapat teknis/Workshop/seminar/simposium/sosialisasi/ bimbinganteknis/penyelenggaraan sidang/konvensi/sarasehan baik berskalainternasional maupun non internasional.
D. PENGERTIAN UMUM
Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan :1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugasmengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasasebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahsebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Pertemuan/Rapat di luar kantor adalah pertemuan/rapat yangdiselenggarakan di luar kantor dan menggunakan fasilitas yang bukanmilik pemerintah yang dibiayai oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikanpertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerjadan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatuorganisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untukmeminta keterangan atau pertanggungjawaban.
4. Kegiatan Strategis adalah kegiatan yang terdapat dalam RencanaStrategis (Renstra) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah.
5. Perencanaan adalah proses persiapan pelaksanaan kegiatan.6. Pelaksanaan adalah kegiatan melaksanakan rancangan atau rencana
yang telah ditetapkan.7. Pelaporan kegiatan adalah laporan yang disusun oleh pelaksana kegiatan
sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pendokumentasian ataspelaksanaan kegitan tersebut.
8. Lintas Sektoral adalah kegiatan yang mengundang unsur Unit KerjaEselon I lainnya di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah dan/atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi lainnya maupun dari Unsur Masyarakat.
9. Transkrip adalah tulisan berupa ringkasan komunikasi dalampertemuan/rapat tanpa memuat pendapat penulis.
www.peraturan.go.id
2015, No.7597
10. Notulensi adalah catatan hasil rapat yang memuat pendapat para pihakyang mengikuti pertemuan/rapat di luar kantor.
BAB II
PELAKSANAAN TATA KELOLA KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUARKANTOR
1. Pertemuan/Rapat di luar kantor yang dibiayai oleh Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut:
Pertemuan/rapat di luar kantor dengan menggunakan fasilitas hotel/villa/cottage/resort dan/atau fasilitas ruang gedung lainnya yang bukanmilik pemerintah dapat dilaksanakan secara selektif apabila memenuhikriteria sebagai berikut:
a. Pertemuan/rapat di luar kantor yang dibiayai dari DIPA LKPP sepertiKonsinyering/Focus Group Discussion (FGD)/pertemuan/rapatkoordinasi/rapat pimpinan/rapat kerja/rapat teknis/Workshop/seminar/simposium/sosialisasi/bimbingan teknis/penyelenggaraansidang/konvensi/sarasehan baik berskala internasional maupun noninternasional dapat dilaksanakan apabila memenuhi salah satu kriteriaberikut:
1) Kegiatan pertemuan/rapat yang memiliki urgensi tinggi terkaitdengan pembahasan materi yang bersifat strategis atau memerlukankoordinasi lintas sektoral, memerlukan penyelesaian secara cepat,mendesak, dan terus menerus (simultan), sehingga memerlukanwaktu penyelesaian di luar kantor.
2) Tidak tersedia ruang rapat kantor di Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah dan/atau instansi pemerintah di wilayahtersebut, tidak tersedia sarana dan prasarana yang memadai.
3) Lokasi tempat penyelenggaraan pertemuan sulit dijangkau olehpeserta kegiatan/rapat baik dalam hal sarana transportasi maupunwaktu perjalanan.
b. Kegiatan pertemuan/rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a di atasharus memenuhi salah satu unsur peserta sekurang-kurangnyadihadiri oleh unsur Unit Kerja Eselon I lainnya dan/atauKementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi lainnya maupunMasyarakat.
2. Untuk mewujudkan akuntabilitas kegiatan, maka ketentuan dalam kriteriadi atas:
a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pertemuan/rapatdi luar kantor harus disusun dan ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan dan salinannya disampaikan kepada Inspektorat.
b. Khusus untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf aangka 2) harus dibuktikan dengan surat pernyataan keterbatasan
www.peraturan.go.id
2015, No.759 8
sarana dan prasarana yang memadai baik milik sendiri maupun milikinstansi pemerintah lain dari penanggung jawab kegiatan.
c. Pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor harus memilikioutput/hasil yang jelas, yang dibuktikan berupa:
1) Transkrip hasil rapat;2) Notulensi rapat dan/atau laporan; dan3) Daftar hadir peserta rapat.
BAB III
PENGAWASAN DAN EVALUASI1. Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di
luar kantor dilaksanakan oleh Inspektorat Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah.
2. Hasil pengawasan dan evaluasi dari Inspektorat disampaikan secaraberkala setiap 6 bulan sekali kepada Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi c.q Deputi Bidang ReformasiBirokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan yang selanjutkandilaporkan kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
BAB IV
PENUTUP
Demikian Petunjuk Teknis Dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata KelolaDan Pengawasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor ini ditetapkanuntuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKANPENGADAAN BARANG/JASAPEMERINTAH,
AGUS RAHARDJO
www.peraturan.go.id
2015, No.7599
www.peraturan.go.id
2015, No.759 10
www.peraturan.go.id
2015, No.75911
www.peraturan.go.id
2015, No.759 12
www.peraturan.go.id
2015, No.75913
www.peraturan.go.id
Related Documents
