Bencana asap Vs kebijakan indonesia

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152789973534217&set=a.10152789973479217.1073741844.603494216&type=3&theater

Bencana Asap Vs Penerapan Kebijakan di

IndonesiaOleh:Raflis

Widya Astuti

Disampaikan pada: diskusi dan konsolidasi "Gerakan Rakyat Merespon Bencana Asap Sebagai Dampak Penerapan Kebijakan Neoliberal di Indonesia"

Terbakar secara Periodik (18 tahun)

Asap, kenapa jadi bencana ?

Mineral

Gambut

Lahan

Terbakar

Musim Kering

Asap

Api padam setelah material yang terbakar habis

Api merambat dibawah permukaan

Kenapa Gambut Terbakar?

KERING

Perusahaan Pemerintah Masyarakat

Hutan Tanaman Industri

Perkebunan

Infrastuktur Kebun

Aktor

Dampak Jangka Pendek(Asap)

Dampak Jangka Panjang(Subsidence)

Kebijakan di Indonesia Tentang Lahan Gambut

Gambut > 3m

Masuk Kategori Kawasan Lindung

Kepres No 32 tahun 1990

PP 47 tahun 1997

PP 26 tahun 2008

PP 71 tahun 2014

Belum Ada PenetapanSampai Saat ini

Pemerintah Lalai

PEMBERIAN IZIN

Over EksploitasiBencana

RTRWN RTRWP

Fungsi Kawasan Hutan

GAP

Hukum Yang Tidak Konsisten pada Lahan Gambut

Kepres No 32 tahun 1990

PP 47 tahun 1997

PP 26 tahun 2008

PP 71 tahun 2014

PEMBERIAN IZIN

Over EksploitasiBencana

Fungsi Kawasan Hutan

Lindung

Budidaya

Hukum yang berbeda

pada lokasi yang sama

Tidak Dilaksana

kan

Diasumsikan Fungsi kawasan hutan

merupakan Hutan Negara

Kepastian hukum

• Diberikan pada kawasan hutan yang belum mempunyai kepastian hukum (baik berdasarkan status maupun fungsi)

• Pemerintah mengalihkan tanggungjawab kepada penerima izin untuk mengidentifikasi status kawasan hutan melalui SK perizinan.

• Perubahan fungsi kawasan hutan dilakukan sesuai dengan keinginan penerima izin

• Pada umumnya pemilik izin mengadopsi asumsi yang digunakan oleh kementrian kehutanan bahwa “ Kawasan hutan yang ditunjuk berdasarkan fungsi merupakan hutan negara” sehingga terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat .

• Kriteria kawasan yang dapat diberikan izin disesuaikan dengan kebutuhan pemilik izin.

Praktek Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan

Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. (UU 41/1999 Pasal 1 ayat 4 )

UU 41/1999 TENTANG KEHUTANAN

Hutan Negara = Hutan – Hak Atas TanahDengan kata lain: Hutan Negara adalah hutan yang belum dikelola oleh masyarakatFakta: Sampai saat ini pemerintah belum sepenuhnya mengidentifikasi hak atas tanahTerhadap tanah dalam kawasan lindung yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah, kecuali pada kawasan hutan. (Pasal 11 ayat (1) PP 16 2004 tentang Penatagunaan Tanah)

Fakta Lain: Sampai tahun 2011, Seluruh wilayah Provinsi Riau diklaim sebagai Kawasan Hutan (SK 173/1986) dan dianggap sebagai Hutan Negara

LAND GRABBINGPemerintah memberikan izin pada kawasan hutan

KESESUAIAN IZIN HTI TERHADAP KAWASAN BERGAMBUT

KESESUAIAN IZIN HTI TERHADAP KETENTUAN YANG BERLAKU

173/1986 PERDA 10Tahun 1994

GAMBUT(Litbang Pertanian)

APP APRIL APP APRIL APP APRIL0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

TIDAK SESUAI

SESUAI

LUAS

(ha)

PENERTIBAN IZIN YANG TIDAK SESUAI DENGAN RENCANA TATA RUANG NASIONAL

KONSESI LUAS YANG HARUS DITERTIBKAN (Ha)

APRIL GROUP 415.728

APP GROUP 567.284

PEMUTIHAN PELANGGARAN DALAM REVISI KAWASAN HUTAN

Kesimpulan1. Kebakaran terjadi (18 tahun secara periodik)

karena dampak dari drainase lahan gambut untuk kepentingan pembangunan (Pemerintah, koorporasi, masyarakat)

2. Dampak dari kebakaran Lahan Gambut yang dirasakan masyarakat berupa Bencana Asap (Jangka Pendek) dan Subsidence (Jangka Panjang)

3. Sudah ada pengaturan tentang lahan gambut, tetapi tidak konsisten (Kelalaian Pemerintah)• Terdapat dualisme hukum antara kawasan

hutan dan kawasan bergambut.• Izin telah diberikan pada lahan gambut pada

koorporasi

http://www.hutanriau.org

@hutanriau2016

Terima Kasih