Analisis Kebijakan Penanggulangan Bencana

8/17/2019 Analisis Kebijakan Penanggulangan Bencana

1/47

Analisis Kebijakan Penanggulangan Bencana

dalam UU No. 24/2007

Oleh : Ardian Perdana Putra

NIM : 1 2010 02 03 002

Prodi : Disaster Management for National Defense

Pendahuluan

Sebagaimana kita ketahui bersama Indonesia merupakan wilayah yang rawan bencana. Selainakibat faktor geologis – dimana terdapat dua garis pertemuan lempeng tektonik di barat dan di

timur indonesia – , faktor hidroklimatologi dan kerusakan ekosistem menjadi beberapa penyebab

umum terjadinya bencana. Dalam definisi yang mengacu pada UNISD! "International Strategyfor Disaster !eduction#, bencana didefinisikan sebagai $ gangguan serius terhadap suatu sistem,

komunitas atau masyarakat yang menyebabkan kerugian manusia, material, ekonomi atau

lingkungan yang meluas melampaui kemampuan mereka (komunitas atau masyarakat yang

terkena dampak) untuk mengatasinya dengan sumber daya mereka sendiri$.

%eski telah banyak pihak yang terlibat dalam usahausaha tersebut, namun peran &ital

pemerintah dalam penanganan bencana tidak dapat dinafikan. Selain karena bencana

berpengaruh besar terhadap kesejahteraan warga negara, dampak dari bencana juga bersifatkompleks sehingga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi, politik, sosial di negara yang

mengalaminya. %aka dari itulah 'emerintah !I merancang landasan hukum yang mengatur

mengenai penanggulangan bencana, yang telah disahkan pada () *pril (++ menjadi Undang

Undang No. (-(++ tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. UU ini diharapkandapat mendorong sinergi berbagai pihak dalam usaha penanggulangan bencana di Indonesia.

Sekilas UU No. 24/2007

Dalam UndangUndang No. (-(++ bencana didefinisikan sebagai $ peristiwa atau rangkaian

peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang

disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehinggamengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda,

dan dampak psikologis$.


2/47

Secara garis besar, UndangUndang No. (-(++ membahas mengenai penyelenggaraan

penanggulangan bencana dari landasan nilai, kelembagaan, distribusi kewenangan dan aturan

hukum. /erdasarkan fokus bahasan dari tiap pasal, maka UndangUndang No. (-(++ dapatdibagi menjadi beberapa segmen sebagai berikut0

1. 'asal 1- Definisi dan nilai dasar

'asal 1 berisi pengertian dari istilahistilah yang menjadi acuan dalam undangundang

ini. 'asalpasal selanjutnya berisi nilai dasar, prinsipprinsip dan tujuan dari penanggulangan bencana.

(. 'asal 23 Distribusi kewenangan

Segmen ini membahas mengenai pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah,serta tanggung jawab yang meliputi kewenangan tersebut.

4. 'asal 1+(2 5embaga 'emerintah dalam penanggulangan bencana

Segmen ini membahas mengenai institusi pemerintah yang secara khusus ditunjuk untuk menangani penanggulangan bencana, baik ditingkat pusat maupun daerah beserta

struktur, tugas dan fungsinya. Institusi tersebut adalah /N'/ di pusat dan /'/D di

daerah.

-. 'asal ()4+ 'eran masyarakat dan entitas non pemerintah

Segmen ini menjelaskan mengenai hak dan distribusi peran dari pihak diluar pemerintah,

yaitu masyarakat, lembaga usaha "perusahaan# serta lembaga internasional.

2. 'asal 4123 'enyelenggaraan penanggulangan bencana

Segmen ini membahas mengenai prinsip dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana

dan tahapantahapan beserta alur penyelenggaraan dari tiap tahap.


3/47

). 'asal )++ *turan pendanaan

. 'asal 14 'engawasan

6. 'asal -62 7ukum dan aturan pelengkap

Bahasan

%eski UU (-(++ ini merupakan suatu terobosan dalam penanggulangan bencana, namun

masih banyak yang menjadi persoalan dan butuh untuk dibenahi. Dalam opini penulis, ada beberapa bagian yang butuh untuk dikaji kembali0

• Dalam UndangUndang tersebut, didefinisikan 14 jenis bencana yang dapat terjadi di

wilayah Indonesia, yaitu gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan,

angin topan, tanah longsor, gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah

penyakit. Namun mengenai definisibatasan arti dari beberapa klasifikasi bencana tidak dijelaskan sama sekali, baik di badan UU maupun di bagian penjelasan. Diantara istilah

yang sama sekali tidak dijelaskan batasannya adalah 8gagal modernisasi9.• /N'/ dibentuk sebagai pusat koordinasi antara berbagai institusi dan lembaga yang

berkaitan dengan penanganan bencana. :oordinasi antar lembaga sering kali terbentur

oleh masalah birokrasi serta aturan, maka hingga saat ini sulit untuk berharap /N'/

dapat menjadi solusi menyeluruh dari semua permasalahan bencana di Indonesia. %akadari itu, fungsi /N'/ untuk mengkoordinasikan instansi pemerintah lainnya butuh secara

tegas dicantumkan dalam UU ini.


4/47

• 'erlu ada penegasan mengenai struktur komando dalam penanganan situasi darurat. ;ika

memang /N'/ menjadi pusat koordinasi, maka hal ini secara khusus butuh untuk

ditegaskan.

• UU ini sama sekali tidak menyebutkan peran penting 5S% lokal dan lembagalembaga kerelawanan.

• :asuskasus dilapangan menunjukkan seringkali N=> atau 5embaga nonpemerintah

kurang sinergis dan tidak berkoordinasi dalam penanganan bencana. %enurut opini

penulis hal ini perlu dipertegas, program dari N=> atau 5embaga nonpemerintah wajibterkoordinasi dan sinergis dengan langkah yang diambil pemerintah. 7al ini harus diatur

sedemikian rupa dapat berjalan efektif tanpa menghambat aksi N=> atau 5embaga non

pemerintah tersebut.

• 'elaporan penerimaan dan pendayagunaan sumbanganbantuan yang dikoordinir oleh

pihak non pemerintah butuh untuk diatur agar menjamin transparansi dan ketersampaian bantuan tersebut. 7arus ada kewajiban bagi pihakpihak yang melakukan penggalangan

bantuan untuk melaporkan penerimaan dan pendayagunaan bantuan bencana kepada

publik.

• ada baiknya /N'/ diberikan peran sebagai pemegang otorisasipengesahan laporan

pendayagunaan danalogistik bantuan dari pihakpihak tersebut, sebelum dilaporkan ke

publik. 5aporan yang tidak diotorisasi oleh /N'/ sebaiknya dianggap ilegal dan tidak layak dilaporkan ke publik.

• /encana merupakan masalah serius untuk pertahanan nasional, maka dari itu butuhadanya aturan mengenai pengerahan komponen cadangan dan komponen pendukung

sistem pertahanan !I.

Penutu

'otensi bencana yang dapat datang kapan saja membuat penanganannya membutuhkanketerlibatan semua pihak. *tas dasar kondisi tersebut, /N'/ dibentuk sebagai pusat koordinasi

antara berbagai institusi dan lembaga yang berkaitan dengan penanganan bencana. Namun

demikian, karena luasnya cakupan tugas yang diemban /N'/ dan koordinasi antar lembagasering kali terbentur oleh masalah birokrasi serta aturan, maka hingga saat ini sulit untuk

berharap /N'/ dapat menjadi solusi dari semua permasalahan bencana di Indonesia. :arena

itulah langkah proaktif dari elemen masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam


5/47

mengurangi dampak merugikan dari bencana diharapkan dapat membantu /N'/ dalam

memenuhi tugasnya.

Lompat ke isi

Ikuti:

RSS

Twitter

PRAJA (BESTURE VOICE)

BHIE!A ARA E!A BHA!TI

• Bera"#a• AEH$AEH AJA%

• !LIP PERJUA&A

• TETA& A!U

• BISIS

• CERPE

• !ELUAR&A

• !O'PUTER

• PERATURA

o Peratura" Pemeri"ta

o Perme"#ari

Perme"#ari Tau" *++,

Perme"#ari Tau" *++-

Perme"#ari Tau" *++.

Perme"#ari Tau" *++/

Perme"#ari Tau" *+0+

o U"#a"$u"#a"

• PERA!$PERI!

o U"1ateori2e#

http://praja1.wordpress.com/2009/10/12/uu-no-24-tahun-2007-tentang-penanggulangan-bencana/#contenthttp://praja1.wordpress.com/feed/http://twitter.com/http://praja1.wordpress.com/http://praja1.wordpress.com/http://praja1.wordpress.com/aneh-aneh-aja/http://praja1.wordpress.com/bung-tomo/http://praja1.wordpress.com/about/http://praja1.wordpress.com/category/bisnis/http://praja1.wordpress.com/category/cerpen/http://praja1.wordpress.com/category/keluarga/http://praja1.wordpress.com/category/komputer/http://praja1.wordpress.com/category/peraturan/http://praja1.wordpress.com/category/peraturan/peraturan-pemerintah/http://praja1.wordpress.com/category/peraturan/permendagri/http://praja1.wordpress.com/category/peraturan/permendagri/permendagri-tahun-2006/http://praja1.wordpress.com/category/peraturan/permendagri/permendagri-tahun-2007/http://praja1.wordpress.com/category/peraturan/permendagri/permendagri-tahun-2008/http://praja1.wordpress.com/category/peraturan/permendagri/permendagri-tahun-2009/http://praja1.wordpress.com/category/peraturan/permendagri/permendagri-tahun-2010/http://praja1.wordpress.com/category/peraturan/undang-undang/http://praja1.wordpress.com/category/pernak-pernik/http://praja1.wordpress.com/category/pernak-pernik/uncategorized/http://praja1.wordpress.com/2009/10/12/uu-no-24-tahun-2007-tentang-penanggulangan-bencana/#contenthttp://praja1.wordpress.com/feed/http://twitter.com/http://praja1.wordpress.com/http://praja1.wordpress.com/http://praja1.wordpress.com/aneh-aneh-aja/http://praja1.wordpress.com/bung-tomo/http://praja1.wordpress.com/about/http://praja1.wordpress.com/category/bisnis/http://praja1.wordpress.com/category/cerpen/http://praja1.wordpress.com/category/keluarga/http://praja1.wordpress.com/category/komputer/http://praja1.wordpress.com/category/peraturan/http://praja1.wordpress.com/category/peraturan/peraturan-pemerintah/http://praja1.wordpress.com/category/peraturan/permendagri/http://praja1.wordpress.com/category/peraturan/permendagri/permendagri-tahun-2006/http://praja1.wordpress.com/category/peraturan/permendagri/permendagri-tahun-2007/http://praja1.wordpress.com/category/peraturan/permendagri/permendagri-tahun-2008/http://praja1.wordpress.com/category/peraturan/permendagri/permendagri-tahun-2009/http://praja1.wordpress.com/category/peraturan/permendagri/permendagri-tahun-2010/http://praja1.wordpress.com/category/peraturan/undang-undang/http://praja1.wordpress.com/category/pernak-pernik/http://praja1.wordpress.com/category/pernak-pernik/uncategorized/


6/47

• POLITI!

UU. NO 24 TAHUN 2007 TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

34 ARI5 o" Okto3er 0*6 *++/

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2007

TENTANG


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesiabertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikanpelindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasukpelindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkankesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimanadiamanatkan dalam ndang!ndang "asar Negara RepublikIndonesia #ahun $%&'(

$. bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisigeogra)is, geologis, hidrologis, dan demogra)is yang memungkinkanterjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh )aktor alam, )aktor nonalam maupun )aktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban

jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampakpsikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambatpembangunan nasional(

c. bahwa ketentuan peraturan perundang!undangan mengenaipenanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikanlandasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuaidengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan

http://praja1.wordpress.com/category/politik/http://praja1.wordpress.com/category/politik/


7/47

bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya penanggulanganbencana secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu(

*. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huru) a,huru) b, dan huru) c perlu membentuk ndang!ndang tentangPenanggulangan +encana(

Mengingat : Pasal * dan Pasal *$ ndang!ndang "asar NegaraRepublik Indonesia #ahun $%&'(

Dengan Pere!"#"an Bera$a

DE%AN PER%AKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

&an

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN'

Menetapkan : UNDANG UNDANG TENTANGPENANGGULANGAN BENCANA(

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

"alam undang!undang ini yang dimaksud dengan:

$. +encana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggukehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh )aktor alamdan-atau )aktor nonalam maupun )aktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya


8/47

korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampakpsikologis.

*. +encana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaianperistiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunungmeletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.

. +encana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaianperistiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi,dan wabah penyakit.

&. +encana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaianperistiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi kon)lik sosial antarkelompok atauantarkomunitas masyarakat, dan teror.

'. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputipenetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatanpencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

/. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai

upaya untuk menghilangkan dan-atau mengurangi ancaman bencana.

0. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasibencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdayaguna.

1. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkinkepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat olehlembaga yang berwenang.

%. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melaluipembangunan )isik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapiancaman bencana.

$. #anggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segerapada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yangmeliputi kegiatan penyelamatan dan e2akuasi korban, harta benda, pemenuhankebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihanprasarana dan sarana.

$$. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik ataumasyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaranutama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dankehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

$*. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana,kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupunmasyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatanperekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnyaperan serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayahpascabencana.

$. 3ncaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkanbencana.


9/47

$&. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis,klimatologis, geogra)is, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatuwilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah,meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapidampak buruk bahaya tertentu.

$'. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat danlingkungan hidup yang terkena bencana dengan mem)ungsikan kembali kelembagaan,prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

$/. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangiatau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencanamaupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

$0. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatuwilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwaterancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dangangguan kegiatan masyarakat.

$1. +antuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhikebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.

$%. 4tatus keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan olehPemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi +adan yang diberitugas untuk menanggulangi bencana.

*. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar daritempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak burukbencana.

*$. 4etiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan-atau badan hukum.

**. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggaldunia akibat bencana.

*. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesiayang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam ndang!ndang "asar Negara Republik Indonesia #ahun $%&'.

*&. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati-walikota, atau perangkat daerah sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan daerah.

*'. 5embaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha miliknegara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang!undangan yang menjalankan jenis usaha tetap danterus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia.

*/. 5embaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasiPerserikatan +angsa!+angsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan+angsa!+angsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintahdari negara lain di luar Perserikatan +angsa!+angsa.


10/47

BAB II

LANDASAN, ASAS, DAN TU)UAN

Paa* 2

Penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan ndang!ndang "asar NegaraRepublik Indonesia #ahun $%&'.

Pasal 3

• Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal * berasaskan:

o kemanusiaan(

o keadilan(

o kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan(

keseimbangan, keselarasan, dan keserasian(

ketertiban dan kepastian hukum(

kebersamaan(

kelestarian lingkungan hidup( dan

ilmu pengetahuan dan teknologi.

o Prinsip!prinsip dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal *, yaitu:

cepat dan tepat(

prioritas(

koordinasi dan keterpaduan(

berdaya guna dan berhasil guna(

transparansi dan akuntabilitas(

kemitraan(


11/47

pemberdayaan(

nondiskriminati)( dan

nonproletisi.

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

• memberikan pelindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana(

• menyelaraskan peraturan perundang!undangan yang sudah ada(

• menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu,

terkoordinasi, dan menyeluruh(

• menghargai budaya lokal(

• membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta(

• mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan( dan

• menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III

TANGGUNG )A%AB DAN %E%ENANG

Paa* +

Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalampenyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 6

#anggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencanameliputi:


12/47

$. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana denganprogram pembangunan(

*. pelindungan masyarakat dari dampak bencana(

. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secaraadil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum(

&. pemulihan kondisi dari dampak bencana(

'. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan danbelanja negara yang memadai(

/. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai( dan

0. pemeliharaan arsip-dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Pasal 7

6$7 8ewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencanameliputi:

$. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakanpembangunan nasional(

*. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur!unsur kebijakanpenanggulangan bencana(

. penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah(

&. penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain,badan!badan, atau pihak!pihak internasional lain(

'. perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana(

/. perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yangmelebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan( dan

0. pengendalian pengumpulan uang atau barang yang bersi)at nasional.

6*7 Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimanadimaksud pada ayat 6$7 huru) c memuat indikator yang meliputi:

a. jumlah korban(

b. kerugian harta benda(

c. kerusakan prasarana dan sarana(


13/47

d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana( dan

e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

67 Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana

sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 diatur dengan peraturan presiden.

Pasal 8

#anggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencanameliputi:

a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencanasesuai dengan standar pelayanan minimum(

b. pelindungan masyarakat dari dampak bencana(

c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencanadengan program pembangunan( dan

d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatanbelanja daerah yang memadai.

Pasal 9

8ewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencanameliputi:

a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selarasdengan kebijakan pembangunan daerah(

b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur!unsur kebijakan penanggulangan bencana(

c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana denganpro2insi dan-atau kabupaten-kota lain(

d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancamanatau bahaya bencana pada wilayahnya(


14/47

e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber dayaalam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya( dan

). penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Bagan Kea!"

Ba&an Nana* Penangg"*angan Ben.ana

Paa* /0

$. Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ' membentuk +adan NasionalPenanggulangan +encana.

*. +adan Nasional Penanggulangan +encana sebagaimana dimaksud pada ayat 6$7merupakan 5embaga Pemerintah Nondepartemen setingkat menteri.

Pasal 11

+adan Nasional Penanggulangan +encana sebagaimana dimaksud dalam Pasal $ayat 6$7 terdiri atas unsur:

$. pengarah penanggulangan bencana( dan*. pelaksana penanggulangan bencana.

Pasal 12

+adan Nasional Penanggulangan +encana mempunyai tugas:

a. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulanganbencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat,rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara(


15/47

b. menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulanganbencana berdasarkan peraturan perundang!undangan(

c. menyampaikan in)ormasi kegiatan kepada masyarakat(

d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presidensetiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisidarurat bencana(

e. menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan-bantuan nasionaldan internasional(

). mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaranpendapatan dan belanja negara(

g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang!undangan(

dan

h. menyusun pedoman pembentukan badan penanggulangan bencana daerah.

Pasal 13

+adan Nasional Penanggulangan +encana mempunyai )ungsi meliputi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan

penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta e)ekti) dan e)isien(dan

b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secaraterencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pasal 14

$. nsur pengarah penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal $$huru) a mempunyai )ungsi:$. merumuskan konsep kebijakan penanggulangan bencana nasional(

*. memantau( dan

. menge2aluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

*. Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat 6$7 terdiri atas:


16/47

$. pejabat pemerintah terkait( dan

*. anggota masyarakat pro)esional.

. Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 huru) b dipilihmelalui uji kepatutan yang dilakukan oleh "ewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 15

$. Pembentukan unsur pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksuddalam Pasal $$ huru) b merupakan kewenangan Pemerintah.

*. nsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 6$7 mempunyai )ungsi koordinasi,komando, dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

. Keanggotaan unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 6$7 terdiri atas tenagapro)esional dan ahli.

Pasal 16

ntuk melaksanakan )ungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal $ huru) b, unsur pelaksana penanggulangan bencana mempunyai tugas secara terintegrasi yangmeliputi:

a. prabencana(

b. saat tanggap darurat( dan

c. pascabencana.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, )ungsi, tugas, struktur organisasi, dantata kerja +adan Nasional Penanggulangan +encana diatur dengan peraturan presiden.

Bagan Ke&"a

Ba&an Penangg"*angan Ben.ana Daera


17/47

Paa* /1

$. Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ' membentuk badan

penanggulangan bencana daerah.*. +adan penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 6$7 terdiriatas:

$. badan pada tingkat pro2insi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawahgubernur atau setingkat eselon Ib( dan

*. badan pada tingkat kabupaten-kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat dibawah bupati-walikota atau setingkat eselon IIa.

Pasal 19

$. +adan penanggulangan bencana daerah terdiri atas unsur:$. pengarah penanggulangan bencana( dan

*. pelaksana penanggulangan bencana.

*. Pembentukan badan penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud padaayat 6$7 dilaksanakan melalui koordinasi dengan +adan Nasional Penanggulangan+encana.

Pasal 20

+adan penanggulangan bencana daerah mempunyai )ungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana danpenanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, e)ekti) dan e)isien( serta

b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secaraterencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pasal 21

+adan penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas:


18/47

$. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerahdan +adan Nasional Penanggulangan +encana terhadap usaha penanggulanganbencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, sertarekonstruksi secara adil dan setara(

*. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencanaberdasarkan peraturan perundang!undangan(

. menyusun, menetapkan, dan mengin)ormasikan peta rawan bencana(

&. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana(

'. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya(

/. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiapsebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana(

0. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang(

1. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran

pendapatan belanja daerah( dan

%. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang!undangan.

Pasal 22

$. nsur pengarah penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal$% ayat 6$7 huru) a mempunyai )ungsi:

$. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah(

*. memantau( dan

. menge2aluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

*. Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat 6$7 terdiri atas:

a. pejabat pemerintah daerah terkait( dan

b. anggota masyarakat pro)esional dan ahli.

. Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 huru) b dipilihmelalui uji kepatutan yang dilakukan oleh "ewan Perwakilan Rakyat "aerah.

Pasal 23

$. Pembentukan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal $% ayat 6$7 huru) b merupakan kewenangan pemerintah daerah.


19/47

*. nsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat6$7 mempunyai )ungsi:

$. koordinasi(

*. komando( dan

. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.

. Keanggotaan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimanadimaksud pada ayat 6$7 terdiri atas tenaga pro)esional dan ahli.

Pasal 24

ntuk melaksanakan )ungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal * ayat 6*7, unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas secara terintegrasi yangmeliputi:

$. prabencana(*. saat tanggap darurat( dan

. pascabencana.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, )ungsi, tugas, struktur organisasi, dantata kerja badan penanggulangan bencana daerah diatur dengan peraturan daerah.

BAB

HAK DAN KE%A)IBAN MASYARAKAT

Bagan Kea!"

Ha3 Maara3a!

Pasal 26

6$7 4etiap orang berhak:


20/47

a. mendapatkan pelindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompokmasyarakat rentan bencana(

b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalampenyelenggaraan penanggulangan bencana.

c. mendapatkan in)ormasi secara tertulis dan-atau lisan tentang kebijakanpenanggulangan bencana.

d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaanprogram penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukunganpsikososial(

e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatanpenanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dankomunitasnya( dan

). melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur ataspelaksanaan penanggulangan bencana.

6*7 4etiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhankebutuhan dasar.

67 4etiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkenabencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Bagan Ke&"a

Ke5a#6an Maara3a!

Pasal 27

4etiap orang berkewajiban:

a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memeliharakeseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian )ungsi lingkungan hidup(

b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana( dan

c. memberikan in)ormasi yang benar kepada publik tentang penanggulanganbencana.


21/47

BAB VI

PERAN LEMBAGA USAHA

DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Bagan Kea!"

Peran Le$6aga Uaa

Paa* 21

5embaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulanganbencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Pasal 29

6$7 5embaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan

penyelenggaraan penanggulangan bencana.

6*7 5embaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemerintahdan-atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana sertamengin)ormasikannya kepada publik secara transparan.

67 5embaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalammelaksanakan )ungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Bagan Ke&"a

Peran Le$6aga In!ernana*

Pasal 30


22/47

6$7 5embaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dapat ikut sertadalam kegiatan penanggulangan bencana dan mendapat jaminan pelindungan dariPemerintah terhadap para pekerjanya.

6*7 5embaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam

melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud padaayat 6$7 dapat melakukan secara sendiri!sendiri, bersama!sama, dan-atau bersamadengan mitra kerja dari Indonesia dengan memperhatikan latar belakang sosial,budaya, dan agama masyarakat setempat.

67 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan penanggulanganbencana oleh lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN

BENCANA

Bagan Kea!"

U$"$

Pasal 31

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan & 6empat7aspek meliputi:

$. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat(*. kelestarian lingkungan hidup(

. keman)aatan dan e)ekti2itas( dan

&. lingkup luas wilayah.

Pasal 32

$. "alam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah dapat:


23/47

$. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untukpermukiman( dan-atau

*. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orangatas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang!undangan.

*. 4etiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksudpada ayat 6$7 huru) b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang!undangan.

Bagan Ke&"a

Taaan

Pasal 33

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 6tiga7 tahap meliputi:

a. prabencana(

b. saat tanggap darurat( dan

c. pascabencana.

Paragra8 Kea!"

Pra6en.ana

Paa* 94

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal huru) a meliputi:

a. dalam situasi tidak terjadi bencana( dan

b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.


24/47

Pasal 35

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencanasebagaimana dimaksud dalam Pasal & huru) a meliputi:

a. perencanaan penanggulangan bencana(

b. pengurangan risiko bencana(

c. pencegahan(

d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan(

e. persyaratan analisis risiko bencana(

). penegakan rencana tata ruang(

g. pendidikan dan pelatihan( dan

h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 36

$. Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ' huru) a

ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.*. Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat6$7 dikoordinasikan oleh +adan.

. Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 6$7dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalamwaktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatanpenanggulangan bencana.

6&7 Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat6$7 meliputi:

a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana(

b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat(

c. analisis kemungkinan dampak bencana(

d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana(


25/47

e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana(dan

). alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

6'7 Pemerintah dan pemerintah daerah dalam waktu tertentu meninjaudokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala.

&. "alam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana,Pemerintah dan pemerintah daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencanauntuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

Pasal 37

6$7 Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ' huru) bdilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutamadilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.

6*7 Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 6$7 meliputi:

$. pengenalan dan pemantauan risiko bencana(*. perencanaan partisipati) penanggulangan bencana(

. pengembangan budaya sadar bencana(

&. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana( dan

'. penerapan upaya )isik, non)isik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

Pasal 38

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ' huru) c meliputi:

a. identi)ikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atauancaman bencana(

b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secaratiba!tiba dan-atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana(

c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba!tiba dan-atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana(

d. pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup( dan


26/47

e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Pasal 39

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal ' huru) d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur!unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah.

Pasal 40

$. Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal / ayat 67ditinjau secara berkala.

*. Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 6$7dikoordinasikan oleh +adan.

. 4etiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkanbencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usahapenanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 41

$. Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ' huru) edisusun dan ditetapkan oleh +adan Nasional Penanggulangan +encana.

*. Pemenuhan syarat analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 6$7ditunjukkan dalam dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai denganperaturan perundang!undangan.

. +adan Nasional Penanggulangan +encana melakukan pemantauan dan e2aluasi ataspelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 6$7.

Pasal 42

$. Penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal ' huru) ) dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturantentang tata ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.

*. Pemerintah secara berkala melaksanakan pemantauan dan e2aluasi terhadappelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.


27/47

Pasal 43

Pendidikan, pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal ' huru) g dan h dilaksanakan dan ditetapkanoleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang!undangan.

Pasal 44

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadibencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal & huru) b meliputi:

a. kesiapsiagaan(

b. peringatan dini( dan

c. mitigasi bencana.

Pasal 45

$. Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal && huru) a dilakukan untuk

memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.*. Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat 6$7 dilakukan melalui:

a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratanbencana(

b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini(

c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhandasar(

d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanismetanggap darurat(

e. penyiapan lokasi e2akuasi(

). penyusunan data akurat, in)ormasi, dan pemutakhiran prosedur tetaptanggap darurat bencana( dan


28/47

g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untukpemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 46

$. Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal && huru) b dilakukan untukpengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencanaserta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.

*. Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat 6$7 dilakukan melalui:

$. pengamatan gejala bencana(

*. analisis hasil pengamatan gejala bencana(

. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang(

&. penyebarluasan in)ormasi tentang peringatan bencana( dan

'. pengambilan tindakan oleh masyarakat.

Pasal 47

$. Mitigasi +encana sebagaimana dimaksud dalam Pasal && huru) c dilakukan untukmengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawanbencana.

*. Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 6$7 dilakukan melalui:

$. pelaksanaan penataan tata ruang(

*. pengaturan pembangunan, pembangunan in)rastruktur, tata bangunan( dan

. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secarakon2ensional maupun modern(

Paragra8 Ke&"a

Tangga Dar"ra!

Paa* 41

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimanadimaksud dalam Pasal huru) b meliputi:


29/47

$. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya(*. penentuan status keadaan darurat bencana(

. penyelamatan dan e2akuasi masyarakat terkena bencana(

&. pemenuhan kebutuhan dasar(

'. pelindungan terhadap kelompok rentan( dan

/. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana 2ital.

Pasal 49

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal &1 huru) adilakukan untuk mengidenti)ikasi:

$. cakupan lokasi bencana(*. jumlah korban(

. kerusakan prasarana dan sarana(

&. gangguan terhadap )ungsi pelayanan umum serta pemerintahan( dan

'. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 50

6$7 "alam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, +adan NasionalPenanggulangan +encana dan badan penanggulangan bencana daerah mempunyaikemudahan akses yang meliputi:

$. pengerahan sumber daya manusia(*. pengerahan peralatan(

. pengerahan logistik(

&. imigrasi, cukai, dan karantina(

'. peri9inan(

/. pengadaan barang-jasa(

0. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan-atau barang(

1. penyelamatan( dan

%. komando untuk memerintahkan sektor-lembaga.


30/47

6*7 Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud padaayat 6$7 diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 51

$. Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skalabencana.

*. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 6$7 untuk skala nasional dilakukan olehPresiden, skala pro2insi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten-kota dilakukanoleh bupati-walikota.

Pasal 52

Penyelamatan dan e2akuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal &1 huru) cdilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencanayang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:

$. pencarian dan penyelamatan korban(*. pertolongan darurat( dan-atau

. e2akuasi korban.

Pasal 53

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal &1 huru) d meliputibantuan penyediaan:

$. kebutuhan air bersih dan sanitasi(*. pangan(

. sandang(

&. pelayanan kesehatan(

'. pelayanan psikososial( dan

/. penampungan dan tempat hunian.

Pasal 54


31/47

Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengankegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhankebutuhan dasar.

Pasal 55

$. Pelindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal &1 huru) edilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan,e2akuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

*. Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat 6$7 terdiri atas:

$. bayi, balita, dan anak!anak(

*. ibu yang sedang mengandung atau menyusui(

. penyandang cacat( dan

&. orang lanjut usia.

Pasal 56

Pemulihan )ungsi prasarana dan sarana 2ital sebagaimana dimaksud dalam Pasal &1huru) ) dilakukan dengan memperbaiki dan-atau mengganti kerusakan akibat bencana.

Paragra8 Ke!ga

Pa.a6en.ana

Pasal 57

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimanadimaksud dalam Pasal huru) c meliputi:

$. rehabilitasi( dan*. rekonstruksi.


32/47

Pasal 58

6$7 Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal '0 huru) a dilakukan melaluikegiatan:

$. perbaikan lingkungan daerah bencana(*. perbaikan prasarana dan sarana umum(

. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat(

&. pemulihan sosial psikologis(

'. pelayanan kesehatan(

/. rekonsiliasi dan resolusi kon)lik(

0. pemulihan sosial ekonomi budaya(

1. pemulihan keamanan dan ketertiban(

%. pemulihan )ungsi pemerintahan( dan

$. pemulihan )ungsi pelayanan publik.

6*7 Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 6$7diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 59

$. Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal '0 huru) b, dilakukan melaluikegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:

$. pembangunan kembali prasarana dan sarana(

*. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat(

. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat(

&. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebihbaik dan tahan bencana(

'. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, duniausaha, dan masyarakat(

/. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya(

0. peningkatan )ungsi pelayanan publik( dan

1. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.


33/47

*. Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 6$7diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB III

PENDANAAN DAN PENGELOLAAN

BANTUAN BENCANA

Bagan Kea!"

Pen&anaan

Pasal 60

$. "ana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintahdan pemerintah daerah.

*. Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalampenyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

Pasal 61

$. Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulanganbencana secara memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal / huru) e, huru) ) danPasal 1 huru) d.

*. Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimanadimaksud pada ayat 6$7 dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, badannasional penanggulangan bencana dan badan penanggulangan bencana daerah sesuaidengan tugas pokok dan )ungsinya.

Pasal 62

$. Pada saat tanggap darurat, +adan Nasional Penanggulangan +encana menggunakandana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal / huru) ).

*. "ana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat 6$7 disediakan oleh Pemerintahdalam anggaran +adan Nasional Penanggulangan +encana.


34/47

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan dana penanggulanganbencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal / sampai dengan Pasal /* diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 64

"ana untuk kepentingan penanggulangan bencana yang disebabkan oleh kegiatankeantariksaan yang menimbulkan bencana menjadi tanggung jawab negara peluncur dan-atau pemilik sesuai dengan hukum dan perjanjian internasional.

Bagan Ke&"a

Penge**aan Ban!"an Ben.ana

Pasal 65

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan,pemeliharaan, pemantauan, dan penge2aluasian terhadap barang, jasa, dan-atau uang

bantuan nasional maupun internasional.

Pasal 66

Pemerintah, pemerintah daerah, +adan Nasional Penanggulangan +encana dan badanpenanggulangan bencana daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuanbencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal /' pada semua tahap bencana sesuaidengan peraturan perundang!undangan.

Pasal 67

Pada saat tanggap darurat bencana, +adan Nasional Penanggulangan +encanamengarahkan penggunaan sumber daya bantuan bencana yang ada pada semuasektor terkait.


35/47

Pasal 68

#ata cara peman)aatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan

bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengankebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

Pasal 69

$. Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan bantuan santunan duka cita dankecacatan bagi korban bencana.

*. Korban bencana yang kehilangan mata pencaharian dapat diberi pinjaman lunak untukusaha produkti).

. +esarnya bantuan santunan duka cita dan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat6$7 dan pinjaman lunak untuk usaha produkti) sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.

&. #ata cara pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat 6$7 danayat 6*7 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

'. nsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.

Pasal 70

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal /'sampai dengan Pasal /% dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang!undangan.

BAB I:

PENGA%ASAN

Pasal 71


36/47

$. Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahappenanggulangan bencana.

*. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6$7 meliputi:

$. sumber ancaman atau bahaya bencana(

*. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana(

. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana(

&. peman)aatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancangbangun dalam negeri(

'. kegiatan konser2asi lingkungan(

/. perencanaan penataan ruang(

0. pengelolaan lingkungan hidup(

1. kegiatan reklamasi( dan

%. pengelolaan keuangan.

Pasal 72

$. "alam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan,Pemerintah dan pemerintah daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulansumbangan agar dilakukan audit.

*. +erdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 6$7 Pemerintah dan masyarakat

dapat meminta agar dilakukan audit.

. 3pabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat 6*7 ditemukan adanyapenyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulansumbangan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang!undangan.

Pasal 73

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0$ dan Pasal 0* dilaksanakan

sesuai dengan peraturan perundang!undangan.

BAB :


37/47

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 74

$. Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakanberdasarkan asas musyawarah mu)akat.

*. "alam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 6$7 tidak diperolehkesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan ataumelalui pengadilan.

BAB :I

KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

$. 4etiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan berisiko tinggi, yangtidak dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal &ayat 67 yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 6tiga7 tahun atau paling lama / 6enam7 tahun dan denda paling sedikitRp.., 6tiga ratus juta rupiah7 atau denda paling banyakRp*..., 6dua miliar rupiah7.

*. "alam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 6$7 mengakibatkantimbulnya kerugian harta benda atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjarapaling singkat / 6enam7 tahun atau paling lama 1 6delapan7 tahun dan denda palingsedikit Rp/.., 6enam ratus juta rupiah7 atau denda paling banyakRp..., 6tiga miliar rupiah7.

. "alam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 6$7 mengakibatkan matinyaorang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 6delapan7 tahun ataupaling lama $ 6sepuluh7 tahun dan denda paling sedikit Rp..., 6tiga miliar

rupiah7 atau denda paling banyak Rp/..., 6enam miliar rupiah7.

Pasal 76

$. "alam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0' ayat 6$7 dilakukankarena kesengajaan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat ' 6lima7


38/47

tahun atau paling lama 1 6delapan7 tahun dan denda paling sedikit Rp*...,6dua miliar rupiah7 atau denda paling banyak Rp&..., 6empat miliar rupiah7.

*. "alam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0' ayat 6*7 dilakukankarena kesengajaan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 6delapan7tahun atau paling lama $* 6dua belas7 tahun dan denda paling sedikitRp..., 6tiga miliar rupiah7 atau denda paling banyak Rp/...,

6enam miliar rupiah7.

. "alam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0' ayat 67 dilakukankarena kesengajaan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat $* 6duabelas7 tahun atau paling lama $' 6lima belas7 tahun dan denda paling sedikitRp/..., 6enam miliar rupiah7 atau denda paling banyakRp$*..., 6dua belas miliar rupiah7.

Pasal 77

4etiap orang yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses sebagaimanadimaksud dalam Pasal ' ayat 6$7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6tiga7 tahun atau paling lama / 6enam7 tahun dan denda paling sedikitRp*..., 6dua miliar rupiah7 atau denda paling banyak Rp&...,6empat miliar rupiah7.

Pasal 78

4etiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber dayabantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal /', dipidana dengan pidanapenjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat & 6empat7tahun atau paling lama * 6dua puluh7 tahun dan denda paling sedikitRp/..., 6enam miliar rupiah7 atau denda paling banyakRp$*..., 6dua belas miliar rupiah7.

Pasal 79

$. "alam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0' sampai dengan Pasal01 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya,pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda denganpemberatan 6tiga7 kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0'sampai dengan Pasal 01.

*. 4elain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat 6$7, korporasi dapat dijatuhipidana tambahan berupa:


39/47

$. pencabutan i9in usaha( atau

*. pencabutan status badan hukum.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Paa* 10

Pada saat berlakunya undang!undang ini semua peraturan perundang!undangan yangberkaitan dengan penanggulangan bencana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkanundang!undang ini.

Pasal 81

4emua program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan bencana yang telahditetapkan sebelum ditetapkannya undang!undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai

dengan masa berlakunya berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang!undangan.

Pasal 82

$. 4ebelum +adan Nasional Penanggulangan +encana dibentuk, +adan KoordinasiNasional Penanggulangan +encana tetap dapat melaksanakan tugasnya.

*. 4etelah +adan Nasional Penanggulangan +encana dibentuk, +adan KoordinasiNasional Penanggulangan +encana dinyatakan dibubarkan.

BAB :III


40/47

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Pada saat berlakunya undang!undang ini, paling lambat / 6enam7 bulan, +adanNasional Penanggulangan +encana sudah terbentuk dan badan penanggulanganbencana daerah paling lambat $ 6satu7 tahun sudah terbentuk.

Pasal 84

Peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan undang!undang ini harus sudah diterbitkan

paling lambat / 6enam7 bulan sejak diundangkannya undang!undang ini.

Pasal 85

ndang!ndang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

3gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ndang!ndang inidengan penempatannya dalam 5embaran Negara Republik Indonesia.

"isahkan di akarta

pada tanggal */ 3pril *0

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

!!&

DR( H( SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

"iundangkan di akarta

Pada tanggal */ 3pril *0

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA


41/47

REPUBLIK INDONESIA,

!!&

HAMID A%ALUDIN

5;M+3R3N N;


42/47

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2007

TENTANG


I( UMUM

3lenia ke I? Pembukaan ndang!ndang "asar Negara Republik Indonesia #ahun$%&' mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Republi Indonesia melindungisegenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraanumum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban duniayang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi dan keadilan sosial,

4ebagai Implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasionalyang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasamemperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warganegaranya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digariskatulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisialam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya beradadalam wilayah yang memiliki kondisi geogra)is, geologis, hidrologis, dan demogra)isyang rawan terhadap terjadinya bencana dengan )rekwensi yang cukup tinggi,sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

Potensi penyebab bencana diwilayah negara kesatuan Indonesia dapatdikelompokan dalam 6tiga7 jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam,dan bencana sosial.

+encana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi,angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan- lahan karena )aktor alam,hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadianantariksa-benda!benda angkasa.

+encana nonalam antara lain kebakaran hutan-lahan yang disebabkan olehmanusia, kecelakan transportasi, kegagalan konstruksi-teknologi, dampak industri,ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.


43/47

+encana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan kon)lik sosial dalammasyarakat yang sering terjadi.

Penanggulangan +encana merupakan salah satu bagian dari pembangunannasional yaitu serangkaian kegiatan Penanggulangan +encana sebelum, pada saat

maupun sesudah terjadinya bencana. 4elama ini masih dirasakan adanyakelemahan baik dalam pelaksanaan Penaggulangan +encana maupun yang terkaitdengan landasan hukumnya. Karena belum ada ndang!undang yang secarakhusus menangani bencana.

Mencermati hal!hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukumyang kuat bagi penyelenggaraan Penanggulangan +encana, disusunlah ndang!ndang tentang Penanggulangan +encana yang pada prinsipnya mengatur tahapanbencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Materi muatan ndang!undang ini berisikan ketentuan!ketentuan pokok sebagai

berikut:

$. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab danwewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana,terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

*. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakansepenuhnya oleh badan nasional penanggulangan bencana dan badan penanggulanganbencana daerah. +adan penanggulangan bencana tersebut terdiri dari unsur pengarahdan unsur pelaksana. +adan nasional penanggulangan bencana dan badanpenanggulangan bencana daerah mempunyai tugas dan )ungsi antara lainpengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana danterpadu sesuai dengan kewenangannya.

. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hakmasyarakat yang antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar,mendapatkan pelindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalampenyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilankeputusan.

&. Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberikan kesempatansecara luas kepada lembaga usaha dan lembaga internasional.

'. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saattanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing!masing tahapan mempunyaikarakteristik penanganan yang berbeda.

/. Pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selain didukung dana 3P+N dan 3P+" juga disediakan dana siap pakai dengan pertanggungjawaban melaluimekanisme khusus.

0. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan olehPemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana.


44/47

1. ntuk menjamin ditaatinya undang!undang ini dan sekaligus memberikan e)ek jeraterhadap para pihak, baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan sehinggamenyebabkan terjadinya bencana yang menimbulkan kerugian, baik terhadap hartabenda maupun matinya orang, menghambat kemudahan akses dalam kegiatanpenanggulangan bencana, dan penyalahgunaan pengelolaan sumber daya bantuanbencana dikenakan sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, dengan

menerapkan pidana minimum dan maksimum.

"engan materi muatan sebagaimana disebutkan diatas, ndang!ndang ini diharapkandapat dijadikan landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan penanggulanganbencana sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilaksanakansecara terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

II( PASAL DEMI PASAL

Pasal $

@ukup jelas.

Pasal *

@ukup jelas.

Pasal

3yat 6$7

>uru) a

Aang dimaksud dengan Basas kemanusiaanC termani)estasidalam penanggulangan bencana sehingga undang!undang inimemberikan pelindungan dan penghormatan hak!hak asasimanusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan pendudukIndonesia secara proporsional.

>uru) b


45/47

Aang dimaksud denganCasas keadilanC adalah bahwa setiapmateri muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harusmencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warganegara tanpa kecuali.

>uru) c

Aang dimaksud dengan Basas kesamaan kedudukan dalamhukum dan pemerintahanC adalah bahwa materi muatan ketentuandalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal!hal yangmembedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras,golongan, gender, atau status sosial.

>uru) d

Aang dimaksud dengan Basas keseimbanganC adalah bahwa

materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencanamencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Aang dimaksud dengan Basas keselarasanC adalah bahwa materimuatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkankeselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Aang dimaksud dengan Basas keserasianC adalah bahwamateri muatan ketentuan dalam penanggulangan bencanamencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosialmasyarakat.

>uru) e

Aang dimaksud dengan Basas ketertiban dan kepastian hukumCadalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulanganbencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakatmelalui jaminan adanya kepastian hukum.

>uru) )

Aang dimaksud dengan Basas kebersamaanC adalah bahwa

penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dantanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yangdilakukan secara gotong royong.

>uru) g

Aang dimaksud dengan Basas kelestarian lingkungan hidupCadalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan


46/47

bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasisekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentinganbangsa dan negara.

>uru) h

Aang dimaksud dengan Basas ilmu pengetahuan dan teknologiCadalah bahwa dalam penanggulangan bencana harusmeman)aatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimalsehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulanganbencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana,maupun pada tahap pascabencana.

3yat 6*7

>uru) a

Aang dimaksud dengan Bprinsip cepat dan tepatC adalah bahwadalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepatdan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

>uru) b

Aang dimaksud dengan Bprinsip prioritasC adalah bahwa apabilaterjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritasdan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

>uru) c

Aang dimaksud dengan Bprinsip koordinasiC adalah bahwapenanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baikdan saling mendukung.

Aang dimaksud dengan Bprinsip keterpaduanC adalah bahwapenanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secaraterpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan salingmendukung.

>uru) d

Aang dimaksud dengan Bprinsip berdaya gunaC adalah bahwadalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidakmembuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Aang dimaksud dengan Bprinsip berhasil gunaC adalah bahwakegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya


47/47

dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuangwaktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

>uru) e

Aang dimaksud dengan Bprinsip transparansiC adalah bahwapenanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapatdipertanggungjawabkan.

Aang dimaksud dengan Bprinsip akuntabilitasC adalah bahwapenanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapatdipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

>uru) )

@ukup jelas.

>uru) g

@ukup jelas.

>uru) h

Aang dimaksud dengan Bprinsip nondiskriminasiC adalah bahwanegara dalam penanggulangan bencana tidak memberikanperlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras,dan aliran politik apa pun.

>uru) i

Aang dimaksud dengan BnonproletisiC adalah bahwa dilarangmenyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan daruratbencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanandarurat bencana.

Analisis Kebijakan Penanggulangan Bencana

Documents