LAPORAN TAHUNAN BPBD 2012 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa kepala daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan oleh kepala daerah sesuai dengan dokumen perencanaan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk bahan penyusunaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bandung Tahun Anggaran 2012, diperlukan Laporan Tahunan SKPD yang merupakan visualisasi dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan tahun anggaran 2012 dan merupakan suatu kewajiban masing-masing SKPD untuk menyusun laporan tersebut dan Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) merupakan salah satu lembaga teknis yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang pembentukan organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Dengan telah berakhirnya anggaran tahun 2012, BPBD mencoba menyusun Laporan Tahunan untuk tahun periode 2012. Dimana laporan ini akan digunakan untuk menyusun LKPJ Bandung Tahun Anggaran 2013. 1.2. Dasar Hukum 1. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
50
Embed
BAB I PENDAHULUAN. Perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah. b. Pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORAN TAHUNAN BPBD 2012 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa kepala daerah berkewajiban
menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). LKPJ merupakan bentuk
pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah
dilaksanakan oleh kepala daerah sesuai dengan dokumen perencanaan
kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Untuk bahan penyusunaan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bandung Tahun Anggaran 2012,
diperlukan Laporan Tahunan SKPD yang merupakan visualisasi dari
pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan tahun anggaran 2012 dan
merupakan suatu kewajiban masing-masing SKPD untuk menyusun laporan
tersebut dan Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) merupakan
salah satu lembaga teknis yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang pembentukan organisasi Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Bandung.
Dengan telah berakhirnya anggaran tahun 2012, BPBD mencoba
menyusun Laporan Tahunan untuk tahun periode 2012. Dimana laporan ini
akan digunakan untuk menyusun LKPJ Bandung Tahun Anggaran 2013.
1.2. Dasar Hukum
1. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata
Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor
0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang
Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2010-2014.
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat
2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat
2008 – 2013;
10. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang
Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di
Kabupaten Bandung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan
Desa di Kabupaten Bandung;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 21 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Bandung.
3
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 4 Tahun 2011 tentang
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 19 tahun 2011 tentang
Perubahan APBD Kabupaten Bandung Tahun 2011;
21 Peraturan Bupati No 28 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD 2011
22. Peraturan Bupati No 65 Tahun 2011 tentang Perubahan Penjabaran
APBD 2011
23. Peraturan Bupati No 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung
24. Peraturan Bupati No 26 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2011
1.3. Gambaran Umum
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dibentuk
melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan
Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dan
Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung.
Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Terletak di
komplek Pemda Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM.17 Soreang Kabupaten
Bandung.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dipimpin
oleh seorang Kepala Badan yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan,
mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung
jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang
bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas
pokok tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung,
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Unsur Pengarah yang
mempunyai tugas pokok memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada
Kepala BPBD dalam penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan
pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi
prabencana, saat tanggapan darurat dan pasca bencana. Unsur Pengarah
menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah.
b. Pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian
penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat
tanggap darurat dan pasca bencana.
c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi
prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung, dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Unsur Pelaksana, yaitu :
a. Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana.
b. Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan
dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penanggulangan bencana secara
terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca
bencana.
c. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Pelaksana menyelenggarakan
fungsi :
1. Penetapan rumusan kebijakan rencana dan program penanggulangan
22 02.06.04.01.06 Meja Kerja Setengah Biro √ _ _ 8
23 02.06.02.01.27 Kursi Kerja √ _ _ 10
24 02.06.02.01.27 Kursi Rapat / chitoes √ _ _ 30
25 02.06.02.01.07 Zice √ _ _ 5
26 02.06.01.04.03 Rak Buku √ _ _ 7
27 02.06.02.01.02 Rak TV √ _ _ 2
28 02.06.02.01.37 Meja Komputer √ _ _ 4
29 02.06.02.01.13 Meja Telpon √ _ _ 1
30 02.06.04.02.11 Meja Tamu √ _ _ 1
31 02.06.02.06.23 Camera Digital √ _ _ 1
32 02.06.02.06.23 Camera Digital √ _ _ 1
21
33 02.06.02.06.50 Recorder (Alat Perekam) √ _ _ 2
34 02.04.03.01.71 Global Positioning System √ _ _ 2
35 02.06.02.06.39 Dispenser √ _ _ 3
36 02.06.02.06.50 Magic com √ _ _ 1
37 02.04.01.06.01 Gergaji Mesin Besar √ _ _ 1
38 02.04.01.06.01 Gergaji Mesin Sedang √ _ _ 1
39 02.03.01.01.02 Kendaraan Roda Empat √ _ _ 1
40 02.03.01.01.02 Kendaraan Roda Empat √ _ _ 1
41 02.03.01.05.01 Kendaraan Roda Dua √ _ _ 3
42 03.11.01.01.04 Pemeliharaan Peleburan
Gedung,Halaman Parkir
√ _ _
Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh faktor intern
dan ekstern, diantaranya adalah sebagai berikut :
a. Sumber dana yang diukur dalam laporan tahunan 2012 ini dari APBD Kabupaten
Bandung didukung dengan kebijakan-kebijakan atau kegiatan penanggulangan
bencana yang tidak terlepas dari adanya dukungan biaya untuk proses
mewujudkan ketangguhan masyarakat Kabupaten Bandung dalam menghadapi
Bencana secara terpadu dan berkelanjutan dengan berbasis pada penguatan
kelembagaan, budaya dan kearifan lokal yang dilaksanakan oleh stakeholder,
masyarakat dan aparat pemerintah.
b. Sarana dan Prasarana yang tersedia cukup dapat menunjang tercapainya
Program pelayanan administrasi perkantoran melalui kegiatan penyediaan jasa
komunikasi sumber daya air dan listrik, jasa kebersihan kantor, alat tulis kantor,
barang cetakan dan penggandaan, komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan, makanan dan minuman, Rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam dan luar daerah.
1.5. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan Tujuan disusunnya Laporan Tahunan ini dibuat sebagai :
1. Laporan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran.
2. Bahan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Bandung.
3. Bahan Evaluasi Kinerja BPBD dalan perencanaan kegiatan tahun yang
akan datang.
1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Menjelaskan uraian tentang dasar laporan tahunan dibuat
1.2 Dasar Hukum
Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang
digunakan dalam penyusunan Laporan Tahunan, baik yang
berskala nasional, regional maupun lokal (peraturan yang
memuat ketentuan secara langsung terkait dengan
penyusunan Laporan Tahunan).
1.3 Gambaran Umum
Menjelaskan uraian ringkas tentang tugas pokok dan fungsi
BPBD
1.4 Maksud dan Tujuan
Menjelaskan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan
penyusunan dokumen Laporan Tahunan bagi BPBD
1.5 Sistematika Penyusunan
Mengemukakan struktur penyusunan dokumen Laporan
Tahunan terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi
setiap bab di dalamnya.
BAB II PROGRAM KERJA
2.1 Visi dan Misi
2.2 Tujuan dan sasaran
2.3 Program dan kegiatan
BAB III ANGGARAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA
3.1 Pendapatan
3.2 Belanja
BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA
4.1 Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung
4.2 Sumber Dana di Luar APBD Kabupaten Bandung
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
5.2 Saran
LAMPIRAN – LAMPIRAN
23
BAB II PROGRAM KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
2.1 VISI DAN MISI
Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada
masa yang akan datang. Sebagai unsur yang bertugas membantu Sekretaris Daerah
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana
Daerah dalam menetapkan visinya harus mengacu kepada visi Sekretaris Daerah
Kabupaten Bandung dengan tetap memperhatikan fungsi dan tugas pokoknya.
Dalam melaksanakan kegiatannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengacu pada Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 2010 – 2015 dan disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi : kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.
Memperhatikan Visi Kabupaten tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan perencana pada masa yang akan datang, maka Visi BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 adalah :
”Terwujudnya Kabupaten Bandung Siaga dan Sabilulungan dalam menghadapi bencana”.
Dalam mewujudkan visi tersebut, serta mendorong upaya peningkatan
kualitas sumber daya manusia di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan
Misi BPBD Kabupaten Bandung yang di dalamnya mengandung tujuan
organisasi serta sasaran yang ingin dicapai. Selain sebagai penjabaran dari
visi, rumusan misi tersebut juga mengambarkan tugas pokok dan fungsi
BPBD
BPBD sebagai salah satu lembaga teknis daerah dari Pemerintah Kabupaten
Bandung, dalam menetapkan visinya, harus mengacu kepada Visi Kabupaten
Bandung dengan serta memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Visi Kabupaten
Bandung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 –
2015, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya
Saing, melalui Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Pemantapan Pembangunan
Perdesaan, berlandaskan Religius, Kultural dan berwawasan Lingkungan”.
Memperhatikan Visi Kabupaten tersebut, maka Visi BPBD Kabupaten Bandung yang tertuang dalam Renstra BPBD Tahun 2010 - 2015 adalah ”Terwujudnya Kabupaten Bandung Siaga dan Sabilulungan dalam menghadapi
bencana”. Penjabaran makna dari Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya adalah Rencana kegiatan yang menjadi kenyataan.
2. Siaga dan Sabilulungan dalam Menghadapi Bencana adalah mekanisme untuk
mendekatkan pelayanan dasar kesiapan menghadapi bencana dengan
melibatkan seluruh elemen masyarakat khususnya di Kabupaten Bandung.
Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong
efektivitas dan efisiensinya penanggulangan bencana yang profesional maka
rumusan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2. Mengembangkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
3. Meningkatkan profesionalitas aparatur dan masyarakat terlatih dalam
penanggulangan bencana.
4. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi
bencana.
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan saat
tidak terjadi bencana maupun saat bencana, yang disusun sesuai dengan tugas
dan fungsi BPBD serta berpedoman kepada RPJM Daerah.
25
Tabel 2.1 Keterkaitan Visi dan Misi BPBD Kabupaten Bandung dengan
Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015
Visi Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015 “Mewujudkan Kabupaten Bandung yang maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Melalui Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan Berlandaskan Religius Kultural dan Berwawasan Lingkungan”
Visi BPBD Kabupaten Bandung tahun 2010 – 2015 ”Terwujudnya Kabupaten Bandung
Siaga dan Sabilulungan dalam menghadapi bencana”
Misi Misi
1. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi.
2. Meningkatkan Kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan), memantapkan Kesalehan Sosial berlandaskan Iman dan Taqwa.
3. Memantapkan pemulihan Keseimbangan Lingkungan Pembangunan Berkelanjutan.
4. Menggali, menumbuhkembangkan dan melestarikan budaya sunda serta kearifan lokal lainnya.
5. Memantapkan Pembangunan Perdesaan.
6. Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas Infrastruktur serta Keterpaduan pemanfaatan Tata Ruang Wilayah.
7. Meningkatkan partisipasi sektor swasta, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
3. Meningkatkan profesionalitas aparatur dan masyarakat terlatih dalam penanggulangan bencana.
4. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana.
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan saat tidak terjadi bencana maupun saat bencana, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD serta berpedoman kepada RPJM Daerah.
2.2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan
Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat Tujuan Misi yang harus dicapai, yaitu :
a. Merumuskan dan melaksanakan tugas di bidang pengkoordinasian,
pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
b. Merumuskan koordinasi/kerjasama dan kemitraan unit kerja/
instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan
kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
Sasaran
Adapun sasaran dari tujuan misi yang akan dilaksanakan, yaitu :
a. Tersedianya peta, data dan informasi rawan bencana di 267 desa, 9
kelurahan dalam rangka peningkatan pengurangan bencana di Kabupaten
Bandung.
b. Meningkatkan pembinaan tehnik terhadap masyarakat dalam rangka
peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengantisipasi bencana di
setiap wilayah masing-masing.
c. Terwujudnya koordinasi di bidang tanggap darurat, pencegahan, mitigasi,
dan rekonstruksi penanggulangan bencana dengan unit kerja/
instansi/lembaga lain.
Tujuan BPBD Kabupaten Bandung merupakan sesuatu yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi dari BPBD kabupaten Bandung. Untuk mewujudkan misi BPBD Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih.
2.3. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada tahun 2012 meliputi 4 (Empat) Program Belanja Langsung SKPD dan 4 (Empat) Program untuk Belanja langsung kegiatan. Program tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2.3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD A. Program Kesekretariatan yang terdiri dari :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran antara lain :
1) Kegiatan Belanja Jasa Kantor
2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
3) Kegiatan Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor.
7) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9) Kegiatan penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10) Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
11) Kegiatan Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12) Kegiatan Rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
27
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Kegiatan Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
B. Program dan Kegiatan bidang yang terdiri dari
1. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
1) Kegiatan Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi
bencana alam
2) Kegiatan Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di
tempat penampungan sementara
2. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
- Kegiatan koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam sosial.
3. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana alam
- Kegiatan Pemetaan kawasan rawan bencana 4. Program penataan peraturan perundang-undangan
- Kegiatan Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar Peraturan Perundang-undangan Daerah.
BAB III
ANGGARAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA
3.1. PENDAPATAN
Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung bukan merupakan SKPD penghasil pendapatan.
3.2. BELANJA
Anggaran BPBD pada tahun 2012 sebelum perubahan
anggaran adalah, sebesar Rp.4.317.187.900,- (Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan setelah perubahan anggaran adalah sebesar Rp. 5.038.711.150,- (Lima Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah), terealisasi sebesar Rp.4.975.283.860,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah).
Pencapaian 98.74%, dengan belanja tidak langsung sebesar Rp.1.705.492.349,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) dan belanja langsung sebesar Rp.3.269.791.511.- (Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah) yang dijabarkan melalui 8 Program dan 23 Kegiatan yaitu sebagai berikut :
Tabel 3.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Badang Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Bandung Tahun 2012
No. Urusan Program/ Kegiatan/
Sub Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp)
Anggaran Realisasi %
1 2 3 4 5
I BELANJA TIDAK LANGSUNG SEBELUM PERUBAHAN
1,616,028,000 -
BELANJA TIDAK LANGSUNG SETELAH PERUBAHAN
1,737,551,250 1,705,492,349 98,5
A BELANJA PEGAWAI 1,737,551,250 1 ,705,492,349
98,15
1 Gaji dan Tunjangan 1,273,455,000 1 ,255,229,849 98,57
2 Tambahan Penghasilan PNS 464,096,250 450,262,500 99,52
II BELANJA LANGSUNG SEBELUM PERUBAHAN
2,701,159,000
-
29
BELANJA LANGSUNG SETELAH PERUBAHAN
3,301,159,900 3,269,791,511 99,05
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
637,771,900
631,041,761 99.94
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,800,000 1,800,000 100
1 Pelayanan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik