Bahan Ajar PKN

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

DAFTAR ISIKATA PENGANTAR ................................................................................... iiDAFTAR ISI................................................................................................. iiiBAB I PENGANTAR A. Latar Belakang dan Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan............ 2B. Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kelompok Mata Kuliah

Pengembangan Kepribadian (MPK) ..................................................... 7C. Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi ................. 11BAB II HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

A. Warga Negara Indonesia................................................................... 14B. Karakter Bangsa ................................................................................20C. Konsep Hak dan Kewajiban dalam Sifat Hakikat Manusia .................23D. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia...................................26BAB III IDEOLOGI PANCASILAA.Pengertian Ideologi Pancasila.................................................................34

B.Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara.............................34

C.Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia.......................36

D.Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia.........................................43

BAB IV IDENTITAS NASIONAL

A. Pengertian Identitas Nasional..........................................................45B. Unsur Pembentuk Identitas Nasional.................................................47C. Perjuangan Menjadi Satu Bangsa.....................................................48D. Pemberdayaan Pancasila Menjadi Identitas Nasional ........................50E. Identitas Nasional Indonesia ............................................................52BAB V DEMOKRASI INDONESIA

A. Konsep dan Prinsip Demokrasi

....................................................53B. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia .............................................57BAB VI NEGARA DAN KONSTITUSIA. Pengertian Negara dan Konstitusi....................................................63B. Konstitusi pada Negara Republik Indonesia.....................................70BAB VII GEOPOLITIK A. Pengertian Geopolitik......................................................................75B. Implementasi Geopolitik oleh Frederich Ratzel, Rudolf Kjellen, dan Karl Haushofer.............................................................................76C. Wawasan Nusantara.............................................................................79D. Wawasan Nusantara dari aspek Kewilayahan.................................82BAB VIII GEOSTRATEGI INDONESIA A. Pengertian Geostrategi...........................................................................89 B. Ketahanan Nasional

...............................................................................89C. Komponen Pokok Konsep Ketahaanan Nasional Indonesia

(Pendekatan Asta Gatra)....................................................................93DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................102

BAB I

PENGANTAR

Di dalam kehidupannya manusia membutuhkan pendidikan yang merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, Ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang.

Pada bagian pertama ini akan dibicarakan dasar pemikiran pendidikan kewarganegaraan, pengelompokan mata kuliah dalam kurikulum perguruan tinggi, terutama kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK), yang di dalam kelompok tersebut terdapat mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kemudian akan ditinjau pula perkembangan / perubahan yang terjadi pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruaan tinggi.

Setelah mempelajari bagian pertama ini, diharapkan mahasiswa mampu :

1. Menjelaskan landasan yuridis MPK Pendidikan Kewarganegaraan2.Menjelaskan gejala fenomena patologi sosial dalam masyarakat Indonesia dewasa ini.

3.Menjelaskan pengelompokkan mata kuliah serta fungsi masing-masing kelompok dalam kurikulum perguruan tinggi, terutama fungsi mata kuliah pengembangan kepribadian.

4.Menjelaskan visi, misi, dan kompetensi pendidikan kewarganegaraan.

5.Menjelaskan perkembangan/perubahan yang terjadi pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan serta latar belakang dari perubahan itu.

Untuk membantu mahasiswa agar menguasai kemampuan di atas, dalam bagian pertama ini akan disajikan pembahasan tentang :

a. Latar belakang dan pengertian pendidikan kewarganegaraan.

b. Pendidikan kewarganegaraan dalam kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK).

c. Sejarah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi.

A. Latar Belakang dan Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan.

Perjalanan bangsa Indonesia yang dimulai sejak era sebelum dan selama penjajahan, kemudian berlanjut ke-era merebut dan mempertahankan kemerekaan, hingga era pengisian kemerdekaan, berhadapan dengan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai dengan zamannya. Kondisi dan tuntutan yang berbeda itu ditanggapi oleh bangsa Indonesia dengan kesamaan nilai-nilai perjuangan bangsa yang dilandasi oleh jiwa, tekad, dan semangat kebangsaan, yang kemudian menjadi kekuatan pendorong proses terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam wadah nusantara.

Nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia sejak perjuangan fisik merebut dan mempertahankan kemerekaan hingga mengisi kemerdekaan telah mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika kehidupan bermasyaakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu penyebab menurunnya semangat perjuangan ini adalah pengaruh globalisasi. Globalisasi ditandai oleh kuatnya pengaruh lembaga-lembaga kemasyarakatan internasional, negara-negara maju yang ikut mengatur perpolitikan, perekonomian sosial budaya dan pertahanan keamanan global. Disamping itu isu global yang meliputi demokratisasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup turut mempengaruhi keadaan nasional. Kondisi ini menumbuhkan berbagai konflik kepentingan baik antara negara maju dengan negara berkembang, antara negara berkembang dengan lembaga internasional, maupun ssama negara berkembang. Isu globalisasi yang meliputi demokratisasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup turut pula mempengaruhi keadaan nasional.

Pesatnya perkembangan ilmu pemgetahuann dan teknologi, khususnya di bidang informasi, komunikasi dan transformasi, menjadikan dunia semakin transparan tanpa batas antar negara. Kondisi ini menciptakan struktur global yang berpengaruh terhadap struktur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang akhirnya akan mempengaruhi pola pikir, sikap, tindakan, serta kondisi mental spiritual bangsa Indonesia.

Dalam menghadapi globalisasi menuju masa depan untuk mengisi kemerdekaan, kita memerlukan perjuangan non fisik sesuai dengan bidang profesi masing-masing dan perjuangan ini tetap harus dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia. Kita harus memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan prilaku yang cinta tanah air dan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkaitan dengan pemupukan nilai, sikap, dan kepribadian tersebut peran pendidikan sangat diperlukan. Pendidikan tinggi tidak dapat mengabaikan realita kehidupan global sebagai perubahan kehidupan yang penuh dengan paradoks dan ketakterdugaan. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, warga negara Kesatuan Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganaisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Mahasiswa sebagai calon cendikiawan dan generasi penerus, diharapkan akan mampu mengantisipasi hari depan mereka yang senantiasa berubah.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, disentralisasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, diantaranya pembaharuran kurikulum termasuk di dalamnya penyusunan standar kompetensi lulusan yang berlaku secara nasional dan daerah.

Munculnya gelombang reformasi pada akhir dekade 1990-an pada dasarnya membawa harapan baru bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, namun dibalik tuntutan reformasi yang begitu deras, ternyata memunculkan efek negatif berupa persoalan-persoalan patologi sosial masa transisi akibat euphoria politik. Bagi Indonesia yang sedang tumbuh menuju demokratis, peran dunia pendidikan semakin penting. Untuk menumbuhkan dan mengembangkan civic culture, dibutuhkan upaya yang sistematis dan integralistis agar generasi muda yang tumbuh dan berkembang dapat benar-benar memahami dan sadar akan nilai-nilai yang diperlukan untuk menyangga, memelihara dan melestarikan demokrasi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Pasal 3 dijelaskan Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya Pasal 37 ayat 2 menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa. Cara paling strategis untuk membangun masyarakat demokratis adalah melalui Pendidikan Kewarganegaraan yang di dalamnya terkandung makna sosialisasi, diseminasi dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya, serta praktek demokrasi yang berkeadaban.

Asykuri ibn Chamin dkk. (2000), mengemukakan 8 (delapan) gejala fenomena patologi sosial yang diharapkan dapat dieliminasi melalui upaya pendidikan kewarganegaraan, yaitu :1. Hancurnya Nilai-nilai Demokrasi dalam Masyarakat

Melemahnya kontrol negara sebagai penegak hukum dan keadilan masyarakat akhirnya semakin mengikis kepercayaan masyarakat pada penegakkan hukum di negeri ini. Hilangnya keberpihakan negara pada nilai-nilai keadilan dan pudarnya ketaatan pada hukum menjadi salah satu persoalan serius bagi keberlangsungan demokrasi di negeri ini. Rendahnya kesadaran representativeness di kalangan masyarakat dan anggota parlemen , mengakibatkan kesadaran sistemik demokratis akhirnya kurang bisa berjalan secara optimal. Kuatnya hegemoni partai politik atas anggota parlemen semakin mendistorsi makna anggota parlemen sebagai wakil rakyat. Kesadaran masyarakat untuk memilih wakil rakyat secara rasional masih rendah. Masyarakat seakan berjuang sendiri untuk memperjuangkan aspirasinya.

2.Memudarnya Kehidupan Kewargaan dan Nilai-Nilai Komunitas

Pelanggaran atas hak-hak individual, penjarahan atas hak milik orang lain dan penjarahan tanah adat secara sistematis merupakan kasus yang semakin banyak dijumpai di negeri ini. Problem mental yang sangat serius mengancam kepentingan bersama masyarakat, yaitu tanggung jawab atas pemeliharaan fasilitas-fasilitas umum. Berbagai kasus kekecewaan sosial di negeri ini sering berujung pada perusakan fasilitas-fasilitas umum, seperti anarkhisme demonstrasi dan aksi masa, pembakaran milik orang lain dan sebagainya.

3.Kemerosotan Nilai-nilai Toleransi dalam Masyarakat

Penyeragaman yang selama ini dilakukan rezim otoriter membuat akibat buruk pada harmonitas masyarakat yang plural, sehingga nilai-nilai lokal tradisional termarginalisasi secara sistematis. Pada saat kontrol negara mulai melemah maka keberagaman sosial yamg dahulu yang dimarginalisasikan akhirnya menguat secara chauvinistic, sehingga mengancam harmoni dalam pluralistik di negeri ini. Intoleransi semakin menggejala dalam konteks interaksi antar agama, antar daerah, antar etnis, antar partai politik dan lain-lain sehingga sering terjadi pertikaian. Kencenderungan untuk memaksakan kehendak suatu kelompok sosial juga semakin sering terjadi dalam transisi masyarakat menuju demokratisasi.

4.Memudarnya Nilai-nilai Kejujuran, Kesopanan, dan Rasa Tolong-menolong

Nilai-nilai kejujuran, kesopanan, sikap tenggang rasa, saling tolong-menolong, dan ketundukan pada hukum semakin menipis. Maraknya tindakan asusila, perjudian, peredaran narkotika, perkelahian pelajar, pesta sex di tempat terbuka dan sebagainya seakan menjadi fenomena keseharian yang muncul di media massa.

5.Melemahnya Nilai-nilai dalam Keluarga

Melemahnya nilai-nilai dalam keluarga merupakan akibat saling pengaruh antar faktor eksternal dan faktor internal keluarga. Kekerasan terhadap anak dan eksploitasi anak untuk bekerja mencukupi kebutuhan hidup terutama di kalangan keluarga miskin merupakan fenomena yang menggejala di perkampungan-perkampungan kumuh perkotaan akibat krisis ekonomi. Upaya pendidikan melalui keluarga juga semakin memprihatinkan, orang tua harus bekerja lebih keras dan menghabiskan waktu untuk pekerjaan guna mencukupi kebutuhan keluarga.

6.Praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat korupsi yang paling buruk di muka bumi. Akses masyarakat terhadap informasi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan banyak terhambat yang akhirnya memberikan peluang praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Penegakkan hukum terhadap penjarah uang negara dan rakyat juga sering terabaikan. Pelayanan publik seperti KTP, SIM, STNK, dan sebagainya juga sering kali masih bersifat kolusif dan tidak transparan. Kesadaran kontrol masayarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN juga belum terlalu tinggi.

7.Kerusakan Sistem dan Kehidupan Ekonomi

Kerusakan sistem ekonomi ditandai dengan merebaknya monopoli yang bersembunyi dengan istilah tata niaga, hilangnya kompetisi yang sehat dalam dunia usaha dan ketertutupan dari tuntutan pasar bebas. Rendahnya indeks kewirausahaan di kalangan masyarkat merupakan kendala pembangunan ekonomi, terutama bagi kalangan pribumi. Pola hidup konsumtif juga cukup menggejala di kalangan masyarakat.8. Pelanggaran Terhadap Nilai-nilai Kebangsaan

Fenomena gerakan separatisme di Indonesia akhir-akhir ini cukup menggejala seperti Aceh, Papua, Maluku. Banyak faktor penyebab disintegrasi bangsa ini, baik faktor ekonomi, politik, keamanan maupun budaya. Keragaman dalam satu bangsa (Bhineka Tunggal Ika) seakan mulai terkikis, solidaritas kebangsaan seakan tersumbat oleh berbagai keterbatasan dan kentalnya kepentigan untuk memisahkan diri. Oleh karenanya perlu ada upaya untuk reorientasi National Building untuk kembali merekatkan ikatan-ikatan kebangsaan yang beragam menjadi satu bangsa.

Reformasi menuju warga negara yang baik (good citizen) bagi Indonesia bukanlah hal yang mudah karena luasnya wilayah, beragamnya suku, tingkat pendidikan, kesenjangan ekonomi, serta jumlah penduduk yang sangat besar. Secara teoritis dan dan praktis, lembaga pendidikan memegang peranan penting dalam usaha mengubah masyarakat menuju good citizen. Hal ini disebabkan karena prosesnya yang sistematis, kurikulum yang terencana, tahapan proses yang jelas, serta pendidik yang terlatih. Istilah pembentukan good citizen melalui pendidikan inilah yang kemudian dikenal sebagai Pendidikan Kewarganegaraan.

Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang terus berubah.

Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 2 dan 3 menyebutkan : Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 45. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sehubungan dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional diatas maka setiap jenjang pendidikan diwajibkan memuat Pendidikan Kewarganegaraan (Pasal 37). Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Penjelasan pasal 37).

Dalam istilah civic education, Pro. Dr. Achmad Sanusi, SH. MPA. Yang dikutip C.S.T. Kansil mengatakan bahwa civic telah memilih orientasinya pada fungsi pendidikan dalam arti Usaha-usah dan proses pembinaan warga negara. Studi civic yang smula berorientsi pada ilmu politik, kemudian bergeser dan berkembang menjadi program pendidikan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan dalah untuk membentuk watak dan karakteistik warga negara yang baik yaitu warga negara yang tahu, mau dan mampu berbuat baik. Warga negara yang baik adalah warga negara yang mengetahui dan menyadari serta melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara (Winata Putra, 1978).B.Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kelompok Mata Kuliah Pengembanga Kepribadian (MPK).

Dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232 / U / 2000 ditegaskan bahwa jenis kurikulum terdiri dari : (1) Kurikulum inti; (2) Kurikulum Institusional. Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.

Kurikulum inti program sarjana dan program diploma terdiri atas :

No.Kelompok Mata KuliahDeskripsi

1.

2.

3.

4.

5.Pengembangan Kepribadian (MPK).

Keilmuan dan Keterampilan (MKK).Keahlian Berkarya (MKB).

Perilaku Berkarya (MPB).

Berkehidupan Bermasyarakat (MBB).Kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangakan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME. Dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.

Kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.

Kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkah keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.

Kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah kehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Berdasarkan pengelompokan mata kuliah dalam kurikulum inti diatas, terlihat bahwa kompetensi lulusan yang diharapkan sangat lengkap. Ia merupakan kepribadian yang utuh serta unggul yang menguasai landasan keilmuan serta kekhlian tertentu, memiliki sikap dan perilaku yang mendukung keakhlian tersebut, dan akhirnya mampu menggunakan dan memanfaatkan keahlian yang dimilikinya untuk kepentingan dirinya, masyarakat, dan bangsanya.

Pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu mata kuliah yang termasuk dalam kelompok mata kulian Pengembangan Kepribadian (MPK). Kelompok ini memiliki fungsi strategis dalam kurikulum secara keseluruhan, dengan sasaran pengembangan munusia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, mandiri, serta bertanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa. Sasaran yang lengkap tersebut merupakan kepribadian unggul yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa. Dengan memiliki kepribadian unggul tersebut akan memberi kontribusi pada pencapaian kelompok mata kuliah yang lain. Dengan kepribadian mantap dan mandiri, maka ia akan selalu berupaya untuk mengembangkan penguasaan terhadap keakhlian tertentu. Dengan iman, takwa dan ahlak mulia maka ia akan menjadi seorang profesional yaitu ahli dibidangnya, bertanggung jawab pada keakhlian yang dimilikinya, digunakan untuk kepentingan dirinya, masyarakatnya dan bangsanya serta menghindari perbuatan-perbuatan tercela, seperti menyalahgunakan keahliannya.

Sejak memasuki priode reformasi ada beberapa Surat Keputusan Direktur Jendral pendidikan Tinggi yang mengatur tentang pedoman atau rambu-rambu pelaksanaan Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), yaitu SK. Nomor 267/DIKTI/Kep/2000 , SK. Nomor 38/DIKTI/Kep/2002, dan SK. Nomor : 43 / DIKTI / Kep / 2006 yang berlaku sekarang. Dalam setiap surat keputusan tersebut terdapat perkembangan/perubahan terutama pada substansi kajian. Perubahan dan perkembangan itu dimaksudkan sebagai tanggapan terhadap perubahaan situasi dan kondisi bangsa yang begitu pesat di era repormasi ini.

Berikut ini dikutipkan SK. Dirjen Dikti Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 1. Visi kelompok MPK di Perguruan Tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna menghantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

2. Misi kelompok MPK di Perguruan Tinggi membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab.

3.Standar kompetensi kelompok MPK yang wajib dikuasai mahasiswa meliputi pengetahuan tentang nilai-nilai agama, budaya dan kewarganegaraan, serta mampu menerapkan nilai-nilai tersebut Dalam Kehidupan sehari-hari; memiliki kepribadian yang mantap; berpikir kritis, bersikap rasional, etis, estetis, dan dinamis; berpandangan luas; dan bersikap demokratis yang berkeadaban

4. Kompetensi dasar Pendidikan Kewargnegaraan adalah menjadi ilmuan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban, menjadi arga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisifasi aktip dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.

5. Substansi Kajian :

a) Filsafat Pancasila

b) Identitas Nasional

c) Hak dan Kewajiban Warga Negara

d) Negara dan Konstitusi

e) Demokrasi Indonesia

f) Hak Asasi Manusia dan Rule of Law

g) Geopolitik Indonesia

h) Geostrategi Indonesia

Mengenai substansi kajian ini, sekarang sudah ada perubahan dan penyesuaian lagi. Materi Pancasila yang semula ada yang hanya dimasukkan atau bagian dari materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, sekarang edaran Dirjen Dikti mewajibkan Pancasila diberikan dalam mata kuliah tersendiri. Kondisi masyarakat kita dewasa ini dinilai sudah melupakan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai moral Pancasila yang merupakan nilai luhur bangsa kita ada kecendrungan memudar tergusur oleh pengaruh globalisasi. 6. Metode Pembelajaran MPK

a. Proses pembelajaran diselengarakan secara interktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas dan kemandirian dengan menempatkan mahasiswa sebagai subyek pendidikan, mitra dalam proses pembelajaran, dan sebagai umat, anggota keluarga, masyarakat, dan warga negara.

b. Pembelajaran yang diselenggarakan merupakan proses yang memndidik yang didalamnya terjadi pembahasan kritis, analitis, induktif, deduktif dan reflektif melalui dialog kreatif, partisipatori untuk mencapai pemahaman tentang kebenaran substansi dasar kajian, berkarya nyata dan untuk menumbuhkan motivasi belajar sepanjang hayat

c. Bentuk aktivitas proses pembelajaran : kuliah tatap muka, ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, penugasan mandiri, tugas seminar kecil dan kegiatan kokurikuler.

d. Menumbuhkan kesadaran bahwa pembelajaran pengembangan kepribadian merupakan kebutuhan hidup untuk dapat eksis alam masyarakat global.Landasan Yuridis MPK Pendidikan Kewarganegaran

a.Pembukaan UUD 1945 alenia II dan IV, sebagai cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia.

b.Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 30 ayat (1 dan 5), Pasal 31 ayat (1 sampai 5)

c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 30 Ayat 2 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa

d.Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

g.SK Dirjen Dikti Nomor 43/Dikti/Kep/2006 tentang Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)

C. Sejarah Pendidikan Kearganegaran di Perguruan Tinggi

Menyadari pentingnya segi kualitas sumber daya manusia, upaya pembinaan harus dilakukan terus menerus dan berkesinambungan. Pembinaan sumber daya manusia ditujukan untuk membentuk kepribadian utuh yang disatu pihak harus dapat menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat dibutuhkan bagi pembangunan nasional, dilain pihak harus juga mewadahi identitas / jati diri bangsa.

Pembinaan kesadaran berbangsa, bernegara, kesadaran bela negara, pembinaan semangat juang bangsa harus terpatri di dalam sistem pembinaan sumber daya manusia. Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan jauh sebelumnya pembangunan kualitas bangsa telah menjadi pemikiran pemimpin bangsa. Disadari bahwa sarana utama membentuk dan membangun kualitas bangsa adalah melalui jalur pendidikan, oleh karena itu diusahakan agar pendidikan mampu menjangkau sasaran pokok berdimensi ganda yang mewadahi dimensi intelektual, sekaligus dimensi-dimensi yang lain secara terpadu dalam pembentukan manusia seutuhnya. Untuk dapat menghasilkan manusia unggul dengan kepribadian utuh, dunia pendidikan harus mampu mengobarkan terus semngat kebangsaan, untuk itu peran pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan tinggi sangat dibutuhkan dalam rangka pengembangan kepribadian Bangsa Indonesia.

Nama mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi baru muncul pada tahun 2000 setelah ditetapkannya keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.232/U/2000. Namun sebelum itu tidak berarti di perguruan tinggi tidak ada Pendidikan Kewarganegaraan, tetapi Pendidikan Kewarganegaraan diberi label Pendidikan Kewiraan dan nama-nama lainnya sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang dibutuhkan oleh situasi dan kondisi bangsa.

Proses perubahan dan perkembangan itu bisa dilihat pada tahapan-tahapan berikut:

Masa Perang Kemerdekaan :

Belajar sambil berjuang dan wajib latih tidak hanya bagian dari kurikulum tetapi merupakan bagian dari kehidupan pelajar dan mahasiswa.

Tahun 1952 :

Masalah pertahanan dimasukkan didalam kurikulum oleh Universitas Gadjah Mada (Dosen Mayjen TB Simatupang). Tahun 1954 :

Diperkenalkan pendidikan pendahuluan pertahanan rakyat (PPPR) dan wajib latih, menyusul diundangkannya Undang-undang No. 29 Tahun 1954 tentang pertahanan Negara Republik Indonesia.

Tahun 1961 :

Dikeluarkan surat keputusan No. NI / 0307 / 1961, tentang latihan kemiliteran di perguruan tinggi menyusul dikumandangkannya Trikora oleh Menteri Keamanan Nasional.

Tahun 1963 :

Dikeluarkan surat keputusan bersama (SKB) tentang bentuk pendidikan pertahanan

keamanan negara di lingkungan pendidikan tinggi yaitu :

1. SKB No.M/A/19/1963 tentang penyatuan mata kuliah Pertahanan Negara kedalam kurikulum perguruan tinggi.

2. SKB No.M/A/20/1963 tentang Wajib Latih Mahasiswa (WALAWA) dan pembentukan Resimen Mahasiswa (MENWA)

3. SKB No.M/A/21/1963 tentang Pendidikan Perwira Cadangan sebagai Dinas Pertama Wajib Militer.

Tahun 1973 :

Dikeluarkan keputusan bersama No. 0228/U/1973 dan Kep/B/43/XII /1973 tentang Pendidikan Kewiraan sebagai pengganti WALAWA dan Pendidikan Perwira Cadangan. Pendidikan Kewiraan bersifat wajib intra kurikuler dan tanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Tahun 1974 :

Pendidikan Kewiraan mulai dilaksanakan di tiga perguruan tinggi sebagai proyek perintis yang selanjutnya diperluas secara bertahap di lima perguruan tinggi, kemudian di delapan perguruan tinggi dan seterusnya.

Tahun 1977 :

Seluruh Perguruan Tinggi Negeri (40 PTN) telah melaksanakan Pendidikan Kewiraan, kemudian berangsur-angsur diikuti oleh PTS dan Perguruan Tinggi Kedinasan.

Tahun 1978 :

Pendidikan Kewiwaraan dilaksanakan tergabung dalam Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU). Tahun 1980 :

Pelaksanaan Sistem Kredit Semester (SKS), Pendidikan Kewarganegaraan diberi bobot 2 sks.

Tahun 2000 :

Menyusul gerakan reformasi tahun 1988, dikeluarkan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa. Dalam pasal 10 ayat 1 keputusan Menteri Pendidikan Nasional tersebut menyatakan: Kelompok MPK pada kurikulum inti yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi / kelompok program studi terdiri atas Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan demikian berarti nama mata kuliah Pendidikan Kewiraan yang digunakan sebelumnya diganti dengan nama Pendidikan Kewarganegaraan dengan substansi kajian yang tidak jauh berbeda. Dasar subtabsi kajian Pendidikan Kewarganegaraan dari tahun 2000 sampai sekarang terus mengalami perubahan / penyesuaian sebagai tanggapan kurikulum terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat, bangsa, dan negara.

TUGAS :

Untuk mengetahuai pemahaman Saudara terhadap materi BAB I ini, kerjakan latihan berikut ini. Bagilah kelas Saudara dalam kelompok kecil, masing-masing kelompok anggotanya 4 sampai 5 orang dan kerjakan tugas berikut ini :1. Diskusikan secara intensif bagaimana upaya mengatasi 8 gejala fenomena Patologi Sosial yang dikemukakan Askuri dkk.2. Jelaskan fungsi kelompok MPK dalam kurikulum Perguruan Tinggi3. Tuliskan landasan yuridis pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan

4. Prilaku apa yang seharusnya ditunjukkan sebagai tanda tercapainya kompetensi dasar Pendidikan Kewarganegaraan.

5. Simpulkan perubahan atau perkembangan materi Pendidikan Kewarganegaraan sejak masa perang kemerdekaan sampai sekarang

Sajikan hasil diskusi kelompok kecil kedalam diskusi kelas untuk mendapat tanggapan, masukan, dan koreksi dari kelompok lainBAB IIHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Secara kodrati manusia merupakan mahluk ciptaan Tuhan yang memiliki identitas sebagai mahluk individu dan mahluk sosial. Sebagai mahluk sosial manusia dihadapkan pada kenyataan yang kompleks, terutama dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini memerlukan wadah yang terwujud dalam berbagai bentuk asosiasi seperti asosiasi ekonomi, asosiasi spiritual, asosiasi pendidikan, asosiasi negara, dsb. Asosiasi negara merupakan asosiasi terpenting karena didirikan untuk mengatur berbagai sistem kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, serta ketertiban dan keamanan bersama.

Warga negara merupakan salah satu unsur pokok suatu negara, status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dengan negara. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya, sebaliknya negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

Setelah mempelajari bagian ini, diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan :

1. Menjelaskan pengertian warga negara berdasarkan Undang-undang

2. Menjelaskan konsep hak dan kewajiban sebagai sifat hakikat manusia dan sifat hakikat manusia yang lainnya.

3. Memberi contoh keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara

4. Menjelaskan hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta pengaturannya dalam undang-undang.Agar tujuan diatas dapat tewujud maka dalam bagian ini akan disajikan 4 sub materi seperti berikut :

a. Warga negara Indonesiab. Karakter Bangsa

c. Konsep hak dan kewajiban dalam sifat hakikat manusiad. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia A. Warga Negara Indonesia

Berdasarkan hubungannya dengan daerah tertentu (tempat tinggalnya), rakyat dapat dibedakan menjadi Penduduk dan Bukan Penduduk. Sedangkan berdasarkan hubungannya dengan pemerintah negara, rakyat dapat dibedakan menjadi Warga Negara dan Bukan Warga Negara.

Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara (menetap). Biasanya penduduk adalah mereka yang lahir secara turun menurun dan besar di dalam suatu negara (dapat memiliki KTP).

Bukan Penduduk adalah mereka yang berada dalam wilayah suatu negara hanya untuk sementara waktu, seperti para turis mancanegara, tamu-tamu negara atau instansi tertentu dalam suatu negara.

Warga Negara adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara.

Bukan Warga Negara (orang asing) adalah mereka yang berada pada suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan namun tunduk pada pemerintah dimana mereka berada, seperti Duta Besar, Konsuler, Kontraktor Asing dan sejenisnya.dan bukan warga negara memiliki hak dan kewajiban yang berbedaSejak Proklamasi Kemerdekaan kita sudah memiliki Undang-Undang tentang Kewarganegaraan dan Penduduk negara, dimulai dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1946 dan telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu Undang-Undang No. 6 tahun 1947, Undang-Undang No.8 Tahun 1947, Undang-Undang No. 11 Tahun 1948, Undang-Undang No. 62 Tahun 1958, dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1976. Secara sosiologis Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara dihadapan hukum serta kesetaraan dan keadilan gender. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dibentuk Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 sebagai realisasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26.Pengertian warga negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000) adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang memiliki kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu. Bagi negara Indonesia, pengertian tentang warga negara Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menyatakan : yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 ini memperhatikan asas Kewarganegaraan Universal, yaitu :

1. Asas Ius Sanguinis (Law of The Blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan merupakan negara tempat kelahiran.

2. Asas Ius Soli (Law of The Soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

3. Asas Kewarganegaraan Tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.

4. Asas Kewarganegaraan Terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.Undang-undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (Bipatride) ataupun tanpa Kewarganegaraan (Apatrde). Kewarganegaraan ganda yang diberikan pada anak dalam undang-undang ini merupakan suatu pengecualian.

Selain itu asas tersebut diatas penyusunan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 didasarkan pada asas khusus yaitu :

1. Asas Kepentingan Nasional adalah yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.

2. Asas Perlindungan Maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan yang penuh pada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.

3. Asas Persamaan di dalam Hukum dan Pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

4. Asas Kebenaran Substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai subtansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

5. Asas Non Diskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

6. Asas Pengakuan dan Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan Hak Asasi Manusia pada umumnya dan Hak Warga Negara pada khususnya.

7. Asas Keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.

8. Asas publisitas adalah asas yang menetukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan RI diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI antara lain

memuat :

1. Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Yang dimaksud dengan Bangsa Indonesia asli adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas atas kehendak sendiri.

2. Warga Negara Indonesia adalah :

a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan / atau berdasarkan perjanjian Pemerintah RI dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesiab. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesiac. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang Ayah Warga Negara Indonesia dan Ibu Warga Negara Asingd. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang Ayah Warga Negara Asing dan Ibu Warga Negara Indonesiae. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang Ibu Warga Negara Indonesia tetapi Ayahnya tidak memunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal Ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebutf. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan Ayahnya Warga Negara Indonesiag. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang Ibu Warga Negara Indonesiah. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang Ibu Warga Negara Asing yang diakui oleh seorang Ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun dan / atau belum kawini. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan Ayah dan Ibunyaj. Anak yang baru lahir yang di ketemukan di wilayah RI selama Ayah dan Ibunya tidak diketahuik. Anak yang lahir di wilayah Negara RI apabila Ayah dan Ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannyal. Anak yang lahir di luar wilayah RI dari seorang Ayah dan Ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari Negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutanm. Anak dari seorang Ayah atau Ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian Ayah atau Ibunya sebelum mengucapkan sumpah atau janji setia.3. Syarat-syarat memperoleh kewarganegaraan RI melalui pewarganegaraan :

a. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawinb. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Negara RI paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turutc. Sehat jasmani dan rohani d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD RI Tahun 1945e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebihf. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan RI tidak menjadi berkewarganegaraan ganda

g. Mempunyai pekerjaan dan / atau berpenghasilan tetap

h. Membayar uang pewarganegaraan ke kas Negara

4. Tata cara memperoleh kewarganegaraan RI :

a. Mengajukan permohonan pewarganegaraan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui Menteri

b. Menteri meneruskan permohonan tersebut disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima

c. Presiden mengabulkan atau menolak permohonan kewarganegaraan

d. Pengabulan permohonan kewarganegaraan ditetapkan dengan keputusan Presiden

e. Keputusan Presiden tentang pengabulan kewarganegaraan ditetapkan paling lambat 3 bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 hari terhitung sejak keputusan Presiden diputuskan

f. Penolakan permohonan kewarganegaraan harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri

g. Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohonan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia

h. Paling lambat 3 bulan terhitung sejak keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, pejabat memanggil kepada pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia

i. Lafal sumpah sebagai berikut :

Demi Allah / Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kepada kekuasaan asing, mengakuai, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai warga negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.

j.Lafal janji setia :

Saya berjanji melepaskan seluruh kesetian saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai warga negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.B. Karakter Bangsa

Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai Dasar Negara, ini berarti Pancasila telah menjadi pandangan hidup banga Indonesia yang memberikan pola perilaku atau karakter bangsa Indonesia. Dengan kata lain karakter bangsa Indonesia tercermin oleh karakter yang terkandung di dalam :

1) Ketuhanan Yang Maha Esa

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab

3) Persatuan Indonesia

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5) Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia

Karakter bangsa Indonesia yang diturunkan dari setiap sila Pancasila dimuat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. Karakter dari Setiap Sila Pancasila

KARAKTER

Ketuhanan

Y M EKemanusiaanPersatuan dan KesatuanKerakyataanKeadilan Sosial

1) Hormat dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan

2) Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan itu.

3) Tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain

4) Hubungan antar manusia dan dengan manusia 1) Persamaan derajat hak dan kewajiban

2) Saling mencintai

3) Tenggang rasa

4) Tidak semena-mena terhadap orang lain

5) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan

6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan

7) Berani membela kebenaran dan keadilan

8) Merasakan dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia serta mengembangkan sikap hormat menghormati

1) Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan,dan keselamatan bangsa diatas kepentingan pribadi atau golongan

2) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara

3) Bangga menjadi bangsa Indonesia yang bertanah air Indonesia serta menjunjung tinggi bahasa Indonesia

4) Memajukan persatuan dan kesatuan yang ber-Bhineka Tunggal Ika1) Mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara

2) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain

3) Mengutamakan musyawarah untuk mufakat

4) Beritikad baik dan bertanggung jawab dalam melaksanakan keputusan bersama

5) Menggunakan akal sehat dan nurani luhur dalam bermusyawarah

6) Mengambil keputusan yang secara moral dapat dipertanggung-jawabkan kepada Tuhan YME serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan1) Sikap dan suasaana kekeluargaan dan kegotong royongan

2) Sikap adil

3) Menjaga keharmonisan antara hak dan kewajiban

4) Hormat terhadap hak-hak orang lain

5) Suka menolong orang lain

6) Jauh dari sikap pemerasan

7) Tidak boros

8) Tidak bergaya hidup mewah

9) Suka bekerja keras

10) Menghargai karya orang lain

Naskah Askademik Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi

Karakter bangsa merupakan karakter yang harus ada untuk membangun hehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan dasar negara. Dari karakter bangsa ini harus dapat diturunkan untuk dapat membangun karakter individu yang diterapkan di berbagai macam komunitas masyarakat, diantaranya adalah masyarakat akademikDalam perspektif karakter individu dengan menggunakan pendekatan psikologis, karakter bangsa yang terdapat dalam setiap sila ditempatkan dalam kerangka referensi olah hati, olah pikir, olah raga, olah rasa dan karsa. Muatan dari keempat olah tersebut dijabarkan dalam kebijakan nasional Pembangunan Karakter Bangsa.

Muatan karakter yang berasal dari olah hati, olah pikir, olah raga, olah rasa dan karsa yang diturunkan dari setiap sila Pancasila, kemudian dipilih satu jenis karakter dari keempat olah tersebut. Adapun berbagai macam jenis karakter dan karakter yang dipilih adalah sebagai berikut :

1) Karakter yang bersumber dari olah hati :

Beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, tertib, taat aturan, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik.

2) Karakter yang bersumber dari olah pikir :

Cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, produktif, berorientasi ipteks, dan reflektif.

3) Karakter yang bersumber dari olah raga / kinestetika :

Bersih dan sehat, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih

4) Karakter yang bersumber dari olah rasa dan karsa :

Kemanusiaan, saling menghargai, gotong royong, kebersamaan, ramah, hormat, toleran, nasionalis, peduli, mendunia, mengutamaakan kepentingan umum, cinta tanah air, bangga menggunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis, kerja keras, dan beretos kerja.

Dari jenis-jenis karakter yang terdapat dalam ranah olah hati, olah pikir, olah raga, olah rasa dan karsa, masing-masing diambil satu karakter sebagai nilai-nilai dasar karakter yang diberlakukan di lingkungan Pendidikan Tinggi, yaitu Jujur, Cerdas, Tangguh, dan Peduli. Secara harfiah nilai-nilai dasar karakter tersebut, dimuat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. Pengertian Jujur, Cerdas, Tangguh, dan Peduli

Nilai-nilai Dasar Pendidikan KarakterDeskripsi

Jujur

Tangguh

Cerdas

PeduliLurus hati; tidak berbohong; tidak curang, tulus; ikhlas

Sukar dikalahkan; kuat; andal; kuat sekali pendiriannya; tabah dan tahan menderita.

Sempurna perkembangan akal budinya untuk berpikir, tajam pikirannya

Mengindahkan; memperhatikan; menghiraukan

Naskah Akademik Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi

Iimplementasi pendidikan karakter dalam perspektip budaya akademik, tidak ditempatkan berdiri sendiri, tetapi menggunakan pendekatan asimilatif. Artinya pendidikan karakter digabungkan dengan pendidikan akademik (keilmuan / keterampilan), sehingga lulusan perguruan tinggi yang memasuki dunia kerja nantinya kemampuan intelektualnya bertumpu pada nilai-nilai dasar karakter yaitu jujur, cerdas, tangguh, dan peduli.

Strategi implementasi pendidikan karakter di lingkungan perguruan tinggi dapat terbagi atas tiga sektor yaitu: kelembagaan, kegiatan kurikuler, dan kegiatan non kurikuler. Sektor kelembagaan mecakup Pusat pengembangan Psikologi dan Karakter Kemahasiswaan dan beasiswa. Sektor kurikuler, dengan memasukkan nilai-nilai dasar karakter (jujur, cerdas, tangguh, peduli) kedalam setiap mata kuliah, gerakan anti menyontek, anti plagiat. Sektor Non Kurikuler, memasukkan nilai-nilai dasar karakter kedalam seluruh kegiatan ekstra kurikuler dan ko-kurikuler.

C. Konsep Hak dan Kewajiban dalam Sifat Hakikat Manusia

Sebelum kita membicarakan hak dan kewajiban warga negara Indonesia menurut UUD 1945, terlebih dahulu kita bicarakan pengertian hak dan kewajiban sebagai salah satu sifat hakikat manusia. Sifat hakekat manusia menjadi bidang kajian filsafat khususnya filsafat antropolgi dan menjadi keharusan bagi dunia pendidikan terutama Pendidikan Kewarganegaraan untuk dibahas secara mendasar, karena landasan dan tujuan pendidikan itu sendiri bersifat filosofis normatif.

Sifat hakekat manusia sebagai ciri-ciri yang karakteristik membedakan manusia dari hewan. Beberapa sifat hakekat manusia yang dikemukakan oleh paham eksistensialisme yang dikutip Loman Bolam (2010) dapat dijadikan dasar dalam membenahi konsep pendidikan, khususnya Pendidikan Kewarganegaraan dalam rangka menumbuhkembangkan sifat hakekat manusia tersebut sebagai sesuatu yang bernilai luhur. Sifat hakekat manusia yang dimaksud antara lain :

a. Kewajiban dan hak

Kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul sebagai manifestasi dari manusia mahluk sosial dan mahuk individu. Kewajiban dan hak merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan, yang satu ada hanya karena ada yang lainnya. Tidak ada hak tanpa kewajiban atau sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak, dengan kata lain hak itu ada karena adanya kewajiban atau sebaliknya kewajiban itu ada karena adanya hak. Jika seseorang mempunyai hak untuk menuntut sesuatu, maka tentu ada pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut.

Dalam realitas kehidupan sehari-hari pada umumnya orang mengasosiasikan hak dengan sesuatu yang menyenangkan, sedangkan kewajiban dipandang sebagai suatu beban. Anggapan ini sebenarnya keliru jika kita kembali pada pengertian hak dan kewajiban sebagai sifat hakekat manusia bahwa kewajiban dan hak itu adalah pasangan yang tidak dapat dipisahkan, kalau hak itu menyenangkan maka kewajiban juga harus kita rasakan menyenangkan. Sebenarnya kewajiban bukanlah suatu beban melainkan suatu keniscayaan, artinya selama seseorang menyebut dirinya manusia dan mau dipandang sebagai manusia, maka wajib itu menjadi keniscayaan baginya. Jika mengelak dari kewajiban maka berarti mengingkari kemanusiaannya sebagai mahluk sosial. Makin menyatu seseorang dengan kewajiban maka nilai dan mertabat kemanusiaannya semakin tinggi dimata masyarakat. Dengan kata lain melaksanakan kewajiban itu adalah suatu keluhuran, alangkah baiknya seorang guru yang melaksanakan kewajaban sebaik-baiknya tanpa pamrih, atau seorang pejabat yang melakukan kewajiban dengan sebaik-baiknya.

Pemenuhan hak dan kewajiban bertalian erat dengan soal keadilan, keadilan bisa terwujud bila ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemampuan menghayati kewajiban sebagai keniscayaan tidaklah lahir dengan sendirinya tetapi tumbuh melalui suatu proses usaha. Usaha menumbuhkembangkan rasa wajib sehingga dihayati sebagai suatu keniscayaan dapat ditempuh melalui pendidikan disiplin, benih-benih kedisiplinan seharusnya sudah mulai ditumbuhkan sejak dini melalui latihan kebiasaan.

b. Kata Hati

Kata hati atau berbagai istilah lain seperti hati nurani, lubuk hati, suara hati, pelita hati, adalah kemampuan pada diri manusia yang memberikan penerangan tentang baik buruknya perbuatan sebagai manusia. Orang yang tidak memiliki pertimbangan dan kemampuan untuk mengambil keputusan tentang yang baik / benar dan yang buruk / salah atau kemampuan dalam mengambil keputusan hanya dari sudut pandang tertentu misalnya hanya berdasarkan kepentingan dirinya dikatakan memiliki kata hati yang tumpul.

Orang yang memiliki kecerdasan akal budi sehingga mampu menganalisis tentang baik dan buruk bagi manusia disebut tajam kata hatinya. Usaha untuk mengubah kata hati yang tumpul menjadi kata hati yang tajam disebut pendidikan kata hati yang ditempuh dengan melatih akal kecerdasan dan kepekaan emosi.c. Tanggung Jawab

Tanggung jawab diartikan kesediaan untuk menanggung segenap akibat dari perbuatan menuntut jawab. Wujud tanggung jawab bermacam-macam, ada tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada masyarakat, dan tanggung jawab kepada Tuhan. Tanggung jawab pada diri sendiri berarti menanggung tuntutan kata hati, apabila dilanggar akan berakibat sanksi berupa rasa penyesalan. Tanggung jawab kepada masyarakat berarti menanggung tuntutan norma-norma sosial, apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi masyarakat berupa cemoohan, dikucilkan atau hukuman penjara. Bertanggung jawab kepada Tuhan berarti menanggung tuntutan norma-norma agama, sanksi pelanggarannya akan menimbulkan perasaan berdosa dan terkutuk. Pada setiap warga negara seharusnya tiga macam tanggung jawab tersebut dikembangkan sejak dini dengan membiasakan berbuat hal-hal yang sesuai dengan kata hati, sesuai dengan norma sosial, dan sesuai dengan norma agama d. Rasa Kebebasan

Kebebasan diartikan tidak merasa terikat oleh sesuatu tetapi sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Dalam pengertian diatas terdapat dua hal yang saling bertentangan yaitu rasa bebas (tidak terikat sesuatu) dan harus sesuai dengan tuntutan kodrat manusia (ikatan). Dengan demikian kebebasan dalam arti yang sebenarnya berlangsung dalam keterikatan, artinya bebas berbuat sepanjang tidak bertentangan dengan tuntutan kodrat manusia. Pernyataan diatas menunjukkan bahwa merdeka tidak berarti berbuat tanpa ikatan. Perbuatan bebas membabi-buta tanpa memperhatikan petunjuk kata hati, sebenarnya hanya merupakan kebebasan semu, sebab kelihatannya bebas tetapi justru tidak bebas karena perbuatan itu segera disusul oleh sanksi-sanksi yang mengundang kegelisahan. Upaya pendidikan adalah mengusahakan agar peserta didik dibiasakan menginternalisasi nilai-nilai, aturan-aturan kedalam dirinya sehingga dirasakan sebagai miliknya. Dengan demikian aturan-aturan itu tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang merintangi gerak hidupnya.

e. Kemampuan Menyadari Diri

Kemampuan menyadari diri merupakan anugrah yang luar biasa dimana manusia bisa melihat dan menilai dirinya sendiri. Kaum rasionalis menunjuk kunci perbedaan manusia dengan hewan ada pada kemampuan menyadari diri yang dimiliki oleh manusia itu. Berkat adanya kemampuan ini maka manusia menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas atau karakteristik diri. Hal ini dapat menyebabkan manusia dapat membedakan dirinya dengan AKU-AKU yang lain disekitarnya dan kemampuan ini bisa dijadikan landasan untuk membina toleransi baik sesama manusia maupun dengan lingkungannya.

Lebih dari itu manusia dapat membuat jarak dengan lingkungan baik yang berupa pribadi maupun non-pribadi yang berupa benda. Kemampuan membuat jarak dengan lingkungan ini berarah ganda yaitu arah keluar dan arah kedalam. Dengan arah keluar, AKU memandang dan menjadikan lingkungan sebagai objek dan memanipulasinya untuk memenuhi kebutuhan AKU. Puncak aktivitas yang mengarah keluar ini dapat dipandang sebagai gejala egoisme. Dengan arah kedalam, AKU memberi status pada lingkungan sebagai subjek yang berhadapan dengan AKU sebagai objek yang isinya adalah pengabdian, pengorbanan, tenggang rasa, dsb. Dalam proses pendidikan kecenderungan dua arah tersebut perlu dikembangkan secara seimbang demi tercapainya keseimbangan antara mahluk individu dan mahluk sosial.

Yang lebih istimewa lagi dari kemampuan menyadari diri ini adalah manusia dapat membuat jarak dengan AKU-nya sendiri, ia keluar dari dirinya dengan berperan sebagai subjek kemudian memandang dirinya sebagai objek, untuk melihat kelebihan dan kekurangan pada dirinya. Implikasi faedahgogisnya adalah keharusan pendidikan untuk menumbuhkembangkan peserta didik agar mampu mendidik diri sendiri.

Demikianlah beberapa sifat hakekat manusia yang perlu dipahami dan dikembangkan dalam rangka membina manusia Indonesia yang sadar dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, memiliki nurani, bertanggung jawab, dan sadar akan arti kebebasan bagi manusia serta mandiri dan mampu bersaing.

C. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang dimuat dalam UUD Tahun 1945 adalah :Pasal 27 :(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tidak ada kecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara

Pasal 28 :Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan fikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-Undang ini memuat antara lain hal-hal seperti berikut :

1. Asas kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum :

a. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban.

b. Asas musyawarah dan mufakat.

c. Asas kepastian hukum dan keadilan.

d. Asas proporsionalitas.

e. Asas manfaat.

2. Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah :

a. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab.

b. Mewujudkan perlindungan hukum dan menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.

c. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas sebagai warga negara dalam kehidupan berdemokrasi.

d. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

3. Hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum :

a. Mengeluarkan fikiran secara bebas.

b. Memperoleh perlindungan hukum.

4. Kewajiban dan tanggung jawab warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.

b. Menghormati aturan-aturan moral yang dihormati umum.

c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum.

e. Menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.

5. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum :

a. Unjuk rasa atau demonstrasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dsb, secara demonstratif di muka umum.

b. Pawai, yaitu cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.

c. Rapat umum, yaitu pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.

d. Mimbar bebas, yaitu kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

6. Tata cara penyampaian pendapat di muka umum adalah :

a. Dilaksanakan di tempat terbuka untuk umum kecuali di lingkungan istana Kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional serta pada hari besar nasional.

b. Peserta penyampaian pendapat di muka umum dilarang membawa benda-benda dapat membahayakan keselamatan umum.

c. Penyampaian pendapat di muka umum wajib memberi tahu secara tertulis kepada Polri selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai.

d. Pemberitahuan secara tertulis yang dimaksud tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.

e. Surat pemberitahuan harus memuat :

(a) Maksud dan tujuan.

(b) Tempat, lokasi dan rute.

(c) Waktu dan lama.

(d) Bentuk.

(e) Penanggung jawab.

(f) Nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan.

(g) Alat peraga yang diperlukan.Bab XA Pasal 28 A - 28 J :

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memuat bab tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu Bab XA Pasal 28A-28J. Disamping itu kita juga sudah mempunyai undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia yaitu Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999.

Penambahan rumusan HAM ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, bukan hanya untuk mengakomodasi pandangan HAM sebagai isu global, akan tetapi juga HAM merupakan salah satu syarat negara hukum, menjadi indikator tingkat peradaban, tingkat demokrasi, dan tingkat kemajuan suatu negara.

Terkait dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang sudah kita bicarakan pada konsep Hak dan Kewajiban pada sub bagian terdahulu, hal ini terlihat pada Pasal 28J yang berbunyi :

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 29 :

(1) Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.

Pasal 30 :

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut seta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara RI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

(3) TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memlihara keutuhan dan kedaulatan negara.

(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

(5) Susunan dan kedudukan TNI, Kepolisian Negara RI dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan Undang-Undang.

Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang memuat antara lain :

1. Hakekat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang peyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

2. Tujuan pertahanan negara adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

3. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung

4. Komponen cadangan terdiri atas warga negara, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah dipersiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama.

5. Komponen pendukung terdiri atas warga negara, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

6. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui:

a. Pendidikan Kewarganegaraan

b. Pelatihan dasar Kemiliteran secara wajib

c. Pengabdian sebagai prajurit TNI

d. Pengabdian sesuai dengan profesiPasal 31 :

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam Undang-Undang

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pasal 33 :

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan

(2) Cabang-cabang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 34 :

(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak

BAB III

IDEOLOGI PANCASILA

Bangsa Indonesia sebelum mendirikan Negara Indonesia sudah memiliki nilai-nilai luhur yang diyakini sebagai suatu pandangan hidup, jiwa, dan kepribadian dalam pergaulan. Nilai-nilai luhur yang dimiliki masyarakat Indonesia terdapat dalam adat istiadat, dalam budaya, dan dalam agama-agama atau kepercayaan terhadap adanya Tuhan. Pandangan hidup yang terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur itu merupakan suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri. Pandangan hidup berfungsi sebagai kerangka acuan, baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi sesama manusia serta alam sekitarnya.

Setelah mempelajari materi bagian ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan :

a. Memahami pengertian Ideologi Pancasila

b. Memahami proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

c. Memahami fungsi Pancasila baik sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia maupun sebagai Dasar Negara Indonesia.

d. Mengidentifikasi perilaku yang bertentangan dengan nilai nilai Pancasila yang banyak terlihat dalam kehidupan sehari-hari

Kemampuan tersebut sangat penting dimiliki oleh setiap warga terutama mahasiswa dalam rangka meningkatkan perannya sebagai warga negara yang berkualitas yang mencakup : warga negara yang cerdas (civic intelligence), warga negara yang bertanggung jawab (civic responsibility), dan warga negara yang berpartisipasi (civic participation). Kesemuanya itu dilandasi oleh Ideologi Pancasila baik sebagai Pandangan Hidup Bangsa maupun sebagai Dasar Negara.

Untuk membantu Saudara menguasai kemampuan di atas, pada bagian ini disajikan uraian seperti berikut :

a. Pengertian Ideologi Pancasila

b. Proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

c. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

d. Pancasila sebagai Dasar Negara IndonesiaA. Pengertian Ideologi Pancasila

Secara etimologis kata ideologi berasal dari bahasa Yunani idea yang berarti gagasan atau cita-cita dan logos yang berarti ilmu sebagai hasil pemikiran. Berdasarkan pengertian dua kata tersebut, maka dapat dipahami bahwa ideologi adalah suatu gagasan atau cita-cita yang berdasarkan hasil pemikiran. Dengan demikian ideologi dapat diartikan sebagai keseluruhan gagasan, cita-cita, keyakinan, dan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi sebagai pedoman bagaimana manusia harus berpikir, bersikap dan bertindak.

Pancasila sebagai ideologi dapat diartikan sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, dan keyakinan bangsa Indonesia mengenai sejarah, masyarakat, hukum, dan negara Indonesia yang merupakan hasil kristalisasi nilai-nilai yang sudah ada di bumi Indonesia sejak dahulu kala yang bersumber pada adat istiadat, budaya, agama, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pancasila dirumuskan oleh para pendiri negara adalah digali, ditemukan dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat Indonesia, serta bersumber dari pandangan hidup bangsa. Dengan demikian maka ideologi Pancasila adalah milik semua rakyat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu rakyat Indonesialah yang berkewajiban untuk mewujudkan ideologi Pancasila dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila merupakan ideologi terbuka, ideologi yang dapat beradaptasi terhadap proses kehidupan baru dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain, namun tetap konsisten mempertahankan identitas dalam ikatan persatuan Indonesia.

B. Proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Secara historis, proses perumusan dasar negara Indonesia berawal dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI (Dokuritsu Junbi Choosakai) pada tanggal 29 April 1945. Badan ini dibentuk pemerintah Jepang sebagai realisasi dari janji Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan Perdana Menteri Koiso pada tanggal 7 September 1944 di hadapaan parlemen Jepang di Tokio.

BPUPKI yang dibentuk 29 April 1945, baru dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dan keesokan harinya langsung mengadakan sidang pertamanya. BPUPKI mengadakan 2 kali masa sidang yaitu pertama tanggal 29 Mei s.d. 1 Juni 1945, dan kedua 10 s.d. 17 Juli 1945. Masa sidang pertama ini adalah membicarakan dasar Indonesia Merdeka, dan muncul rumusan dasar negara dari Mr. Muhamad Yamin (29 Mei 1945), Prof. Dr. Soepomo (31 Mei 1945), dan Ir. Soekarno (1 Juni 1945) dan Ir. Soekarno menyebutkan rumusan tersebut diberi nama Pancasila.

Untuk membahas dan merumuskan usulan-usulan tersebut, dibentuk panitia kecil yang dikenal dengan Panitia Sembilan (9 orang) yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil tersebut berhasil merumuskan Piagam Jakarta yang didalamnya terdapat rumusan dan sistematika Pancasila seperti berikut :

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pada tanggal 14 Juli 1945 (masa sidang kedua 10 s.d.17 Juli 1945) BPUPKI menerima Piagam Jakarta sebagai pembukaan dari Rancangan Undang-undang Dasar yang dipersiapkan untuk negara Indonesia merdeka.

Pada tanggal 9 Agustus 1945 pemerintah Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat PPKI (Dokuritsu Junbi linkai) yang diketuai oleh Ir. Soekarno dan wakilnya Drs. Moh. Hatta. Panitia ini semula bersifat badan buatan Jepang, namun setelah Indonesia merdeka badan ini mempunya sifat sebagai Badan Nasional Indonesia yang kemudian mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting yaitu :

a. Mewakili seluruh bangsa Indonesia

b. Sebagai pembentuk negara (yang menyusun Negara Republik Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

c. Mempunyai wewenang untuk meletakkan Dasar Negara (pokok kaidah negara yang fundamental) (Udin S. Winataputra, 2002).

Pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, PPKI mensahkan rancangan UUD negara sebagai UUD yang kita kenal sekarang UUD 1945. Undang-undang Dasar yang disahkan PPKI itu terdiri dari Pembukaan dan Batang UUD yang berisi 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Pada bagian pembukaan alenia ke-4 tercantum rumusan dasar negara Pancasila yang susunannya sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

C. Pancasila sebagai Pandang Hidup Bangsa Indonesia

Setiap bangsa sangat memerlukan pandangan hidup, dengan pandangan hidup suatu bangsa akan memandang persoalan yang dihadapinya serta memecahkannya secara tepat. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan terombang ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul, baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia.

Dalam pandangan hidup bangsa terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, dasar pemikiran, dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pandangan hidup adalah kristalisasi dan institusionalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki, yang diyakini kebenarannya dan diharapkan memotivasi untuk mewujudkannya. Pancasila sebagai pandangan hidup, sering juga disebut way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Seharusnya setiap sikap dan perilaku manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup, berarti melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan menggunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari.

Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah apabila kita mempunyai sikap mental, pola pikir, dan pola tindak yang dijiwai sila-sila Pancasila secara bulat atau utuh yang bersumber pada pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Berikut ini dikutipkan makna atau nilai Pancasila yang dikemukakan oleh Kartono dkk.

1. Makna Ketuhanan Yang Maha Esa

a. Pengakuan dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa

b. Menciptakan sikap taat menjalankan menurut apa yang diperintahkan melalui ajaran-ajaran Nya

c. Mengakui dan memberikan kebebasan pada orang lain untuk memeluk agama dan mengamalkan ajaran agamanya

d. Tidak ada paksaan dan memaksakan agama kepada orang lain

e. Menciptakan pola hidup saling menghargai dan menghormati antar umat beragama

2. Makna Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

a. Kesadaran dan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan hati nurani

b. Pengakuan dan penghormatan akan hak asasi manusia

c. Mewujudkan kehidupan yang berkeadilan dan berkeadaban

d. Mengembangkan sikap yang saling mencintai atas dasar kemanusiaan

e. Memunculkan sikap tenggang rasa dan tepo slira dalam hubungan sosial

3. Makna Persatuan Indonesia

a. Mengakui dan menghormati adanya perbedaan dalam masyarakat Indonesia

b. Menjalin kerjasama yang erat dalam wujud kebersamaan dan kegotongroyongan

c. Kebulatan tekad bersama untuk mewujudkan persatuan bangsa

d. Mengutamakan kepentingan bersama diatas pribadi dan golongan

4.Makna Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan

a. Pengakuan bahwa rakyat Indonesia adalah pemegang kedaulatan

b. Mewujudkan demokrasi dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial

c. Pengambilan keputusan mengutamakan prinsip musyawarah mufakat

d. Menghormati dan menghargai keputusan yang telah dihasilkan bersama

e. Bertanggung jawab melaksanakan keputusan

5. Makna Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

a. Keadilan untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya

b. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama

c. Menyeimbangkan antara hak dan kewajiban

d. Saling bekerjasama untuk mendapatkan keadilan

Pada masa Orde Baru, upaya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat cukup inten, hal ini bisa dilihat melalui program yang sangat populer yang bernama Podoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang disingkat P-4. Program ini diharapkan menjadi penuntun bagi manusia Indonesia untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan Pancasila. Kemudian masing-masing sila Pancasila dibuatkan butir-butir wujud pengamalannya, yang berjumlah 45 butir. Setiap butir P-4 itu merupakan penuntun yang perlu dilaksanakan dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang dikembangkan pada masa Orde Baru melalui butir-butir pedoman penghayatan dan pengamalan ini menurut hemat kami cukup baik untuk menjadi pedoman, tapi sayangnya pada masa Orde Baru, butir-butir pedoman ini hanya dibicarakan, didiskusikan, dalam ruang penataran saja, orang hanya hapal Pancasila dengan butir-butir pedomannya, sementara itu kenyataannya sama sekali tidak diamalkan dalam kehidupan sehari bahkan perilakunya sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu begitu tiba masa reformasi, upaya yang populer dengan sebutan P-4 itu ditentang habis-habisan, termasuk badan pelaksananaya yang bernama BP-7 dibubarkan seolah olah menjadi barang terlarang di Indonesia.

Berikut dikutipkan 45 butir Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila :Sila Kesatu : Ketuhanan Yang Maha Esa 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa

2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa

4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakininya

6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing

7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lainSila Kedua : Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa

2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya

3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia

4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira

5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain

6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan

7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan

8. Berani membela kebenaran dan keadilan

9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia

10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lainSila Ketiga : Persatuan Indonesia1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan

2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan

3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa

4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia

5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal IkaSila Keempat : Kerakyaatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama

2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain

3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama

4. Musyawaraah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan

5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah

6. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah

7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan

8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur

9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama

10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan

Sila Kelima : Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia1. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan

2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama

3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban

4. Menghormati hak orang lain

5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri

6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain

7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah

8. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum

9. Suka bekerja keras

10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama

11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial

Untuk memperluas pemahaman Saudara tentang Pancasila sebagai Pandangan Hidup bangsa Indonesia berikut ini dikutipkan kajian Aksiologis Pancasila dari Uyoh Sadulloh (2011),bahasan Falsafah Pendidikan Pancasila dalam buku Pengantar Filsafat Pendidikan :

Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa

Moral kemanusiaan yang harus dihayati dan harus menjadi perilaku bangsa Indonesia adalah :

a. Percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

b. Saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.

c. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

d. Tidak memaksakan sesuatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

Sila Kedua : Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Moral kemanusiaan yang harus dihayati dan harus menjadi perilaku bangsa Indonesia adalaah :

a. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.

b. Saling mencintai sesama manusia.

c. Mengembangkan sikap tenggang rasa.

d. Tidak semena-mena terhadap orang lain.

e. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

f. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

g. Berani membela kebenaran dan keadilan.

h. Bangsa Indonesia merasakan dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan kerja sama dengan bangsa lain.

Sila Ketiga : Persatuan Indonesia

Moral Persatuan Indonesia yang harus dihayati dan harus menjadi perilaku bangsa Indonesia adalah :a. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

b. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara.

c. Cinta tanah air dan bangsa

d. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia

e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhineka tunggal ika

Sila Keempat : Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan

Moral kerakyatan yang harus dihayati dan harus menjadi perilaku bangsa Indonesia adalah :

a. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.

b. Tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain.

c. Mengembangkan kehidupan berdemokrasi, didahului dengan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

d. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan bersama.

e. Musyawarah dalam demokrasi dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.

f. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai-nilai kebenaran keadilan.

Sila Kelima : Keadilan Sosial

Moral keadilan sosial yang harus dihayati dan harus menjadi perilaku bangsa Indonesia adalah :

a. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan bergotong royong.

b. Bersikap realistis.

c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

d. Menghormati hak-hak orang lain.

e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.

f. Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain.

g. Tidak bersifat boros.

h. Tidak bergaya hidup mewah.

i. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.

j. Suka bekerja keras.

k. Menghargai hasil karya orang lain.

l. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Demikian beberapa kutipan tentang nilai-nilai Pancasila yang pada dasarnya ada kesamaan. Pedoman nilai ini seharusnya kita jadikan tuntunan dalam berperilaku, rumusan pedoman nilai ini harus diamalkan dalam kehidupan oleh setiap warga Indonesia, kalau kita ingin hidup aman, damai, adil, makmur, dan sejahtera di bumi Indonesia ini. Dengan mengamalkan nilai-nilai ini kita yakin akan dapat berhasil membangun negara ini menjadi negara yang maju bersing dengan negara-negara maju lainnya dan tujuan negara yang diamanatkan pembukaan UUD 1945 bisa kita capai. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari disebut juga dengan pengamalan Pancasila secara subyektif yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Selain itu juga meliputi lingkungan hidup pribadi, , hidup keluarga, dan hidup kemasyarakataan.

D. Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia

Sebagai dasar negara, maka Pancasila dijadikan landasan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sebagai landasan untuk menyelenggarakan negara, Pancasila ditafsirkan dalam bentuk aturan yaitu pasal-pasal yang tercantum dalam UUD 1945. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara, tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa ......maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ........ Dengan demikian, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara termaktub secara yuridis-kanstitusional dalam pembukaan UUD 1945, yang merupakan cita-cita hukum dan norma hukum yang menguasai hukum dasar negara Republik Indonesia dan dituangkan dalam pasal-pasal UUD 1945 dan kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan dibawahanya.

Pengamalan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif (memaksa), artinya mengikat dan memaksa semua warga negara untuk tunduk kepada Pancasila, dan siapa yang melanggar Pancasila sebagai dasar negara, ia harus ditindak menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara disertai sangsi-sangsi hukum. Berdasarkan uraian diatas maka fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara yang pada hakikatanya adalah sebagai