BAB V KESIMPULAN - eprints.uny.ac.ideprints.uny.ac.id/53388/4/BAB V 13407144012.pdf · Petani tidak mau menyerahkan lahannya dikarenakan waktu tanam dan waktu ... Musim Tanam Tahun

92

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan dalam skripsi ini, pelaksanaan

Tebu Rakyat Intensfifikasi (TRI) di Kabupaten Kendal berdasarkan Instruksi Presiden

(Inpres) No. 9 Tahun 1975 yang menetapkan agar petani mengusahakan tanaman tebu

di atas tanahnya sendiri dan pabrik gula tidak perlu lagi menyewa tanah dari rakyat.

Melalui program TRI diharapkan agar para petani pemilik tanah mau bekerja di tanah

miliknya masing-masing, sebagaimana yang mereka lakukan pada waktu bercocok

tanam padi atau palawija.

Wilayah Kabupaten Kendal selama kurun waktu 5 tahun (1975-1980)

melaksanakan TRI JASA, hal ini dikarenakan petani belum cukup berpengalaman

dalam menangani sendiri usaha penanaman tebu. Melalui penetapan Ketua Satuan

Pembina Bimas Propinsi Daerah Tingkat I, penanaman tebu pertama dapat

diselenggarakan melalui hubungan kerjasama antara petani dengan pabrik gula. TRI

Jasa adalah bentuk peralihan menuju TRI sepenuhnya guna memantapkan

kemampuan para petani dalam melakukan dam mengorganisir penanaman tebu pada

tanahnya sendiri.

TRI diselenggarakan di wilayah kerja pabrik gula dengan pelaksanaan secara

konsisten pola tanam dan tata tanam serta dengan dukungan partisipasi aktif petani

yang diwujudkan dalam bentuk gerakan masal. Partisipasi petani didukung berbagai

kemudahan yang disediakan pemerintah seperti penyediaan kredit lunak, subsidi, dan

pembinaan serta pengaturan.

93

Produksi gula di Pabrik Gula Cepiring mengalami pasang surut, dengan

dikeluarkannya Inpres No. 9 Tahun 1975 sebagai kebijakan baru dalam bidang

industri gula yang menggantikan tatanan hubungan produksi gula tebu dari sistem

penyewaan tanah petani oleh pabrik gula menjadi sistem produksi langsung oleh

petani pemilik sawah sendiri. Secara eksplisit Inpres tersebut menetapkan dua tujuan

pokoknya, yaitu peningkatan dan pemantapan produksi gula nasional dan

meningkatkan pendapatan petani. Dengan dikeluarkannya Inpres tersebut, maka

terjadi perubahan yang fundamental dalam sistem produksi gula di Indonesia,

pengusahaan tebu dilakukan oleh petani sedangkan pabrik gula bertindak sebagai

pengolahnya. Tujuan dari Inpres No. 9 Tahun 1975 yaitu memenuhi kebutuhan gula

dalam negeri yang akan menjadikan Indonesia berswasembada gula.

Program TRI di Kabupaten Kendal sangat sulit untuk diterapkan, karena

petani tidak mau rugi dengan adanya TRI. Inpres tersebut belum berjalan lancar,

karena Inpres berjalan di daerah tertentu, seperti Kecamatan Cepiring, Kecamatan

Pegandon, Kecamatan Gemuh, dan Kecamatan Weleri sedangkan di Kecamatan

Patebon dan Kecamatan Kendal tidak berjalan lancar.

Industri gula Indonesia pada tahun 1982 sempat mengalami goncangan karena

terjadinya musim kering yang amat panjang yang mengakibatkan produksi gula

mengalami penurunan cukup tajam. Peristiwa tersebut telah menyebabkan keresahan

di kalangan petani TRI sehingga banyak yang mendatangi pabrik gula dan meminta

agar tebunya ditebang secepatnya untuk menghindari kerugian.

94

Berbagai masalah yang dihadapi selama pelaksanaan TRI di Kabupaten

Kendal adalah pertama adanya sebagian petani yang sawahnya masuk areal TRI

menolak sawahnya masuk areal dan menolak mengikuti program TRI. Padahal

pengaturan masalah glebagan TRI dan sangsi-sangsinya telah diatur oleh desa dengan

Keputusan Desa. Kedua petani-petani tersebut telah berkali-kali dikumpulkan oleh

kepala desa maupun Satpel Bimas Kecamatan dan MUSPIKA (Musyawarah

Pimpinan Kecamatan) untuk diberikan penyuluhan-penyuluhan dan lain sebagainya.

Termasuk yang menyangkut adanya Keputusan Desa yang mengatur glebagan TRI

dan sangsi-sangsinya namun mereka tetap menolak. Ketiga lahan dari petani yang

telah setuju mengikuti TRI mulai dikerjakan lahannya oleh kelompok, sedangkan

yang belum setuju mengikuti TRI kelompok tidak berani mengerjakan lahannya.

Keempat alasan penolakan yang dikemukakan petani adalah takut rugi, hanya

memiliki sawah satu-satunya dan TRI waktunya terlalu lama.

Petani tidak mau menyerahkan lahannya dikarenakan waktu tanam dan waktu

penyerahan lahan kelihatannya tidak berpengaruh banyak pada penghasilan petani.

Terlebih lagi bagi petani berlahan sempit, menanam tebu sama saja dengan

mengancam subsistensi mereka. Pabrik gula sulit mendapatkan petani berlahan

sempit yang secara sukarela bersedia mengikuti program TRI. Untuk menjamin

pasokan tebu ke pabrik gula, dalam operasionalisasinya, pemerintah terpaksa

memakai cara kekerasan agar rakyat bersedia menanam tebu. Rakyat sebenarnya

keberatan menanam tebu karena komoditi ini dinilai kurang menguntungkan

dibanding tanaman pangan (padi dan palawija).

95

Sistem yang dijalankan dalam program TRI mengindikasikan adanya

pelimpahan tanggung jawab pabrik gula, yang semula dari pabrik gula ke petani yang

belum menguasai teknologi penanaman tebu secara maksimal. Petani harus

mempersiapkan lahan, menanam bibit, memelihara, menebang, serta membawa tebu

ke pabrik. Selain itu, petani TRI harus mengajukan kredit kepada BRI untuk dapat

menjalankan usaha tani tebunya. Paket kredit yang disediakan pemerintah terdiri atas

COL (Cost of Living/Biaya Beban Hidup), biaya garap tanah, sarana produksi, serta

biaya tebang dan angkut.

Pelaksanaan program TRI juga melibatkan berbagai pihak yang menjalankan

fungsinya masing-masing dalam menyukseskan program tersebut. Satuan Pelaksana

(Satpel) Binbingan Massal (Bimas) sebagai pelaksana, BRI (Bank Rakyat Indonesia)

yang memberikan kredit, KUD (Koperasi Unit Desa) sebagai penyalur sarana

produksi, dan pabrik gula yang memberikan bimbingan saling terkait dalam

mekanisme pelaksanaan program TRI. Akan tetapi, keterlibatan berbagai pihak

seringkali menimbulkan permasalahan seperti terlambatnya pencairan dana kredit.

Selain itu, dalam hierarki program TRI, petani justru memiliki kekuasaan yang paling

lemah jika dibandingkan dengan pihak lain.

96

DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip

ANRI, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Intensifikasi Tebu Rakyat.

BPAD Jawa Tengah, Desa Gondang Ketjamatan Tjepiring Kawedanan Weleri. No:

17/5 Hal: Tuntutan Rakyat Desa Gondang.

______, Turunan. Panitya Tebu Rakyat Kabupaten Kendal. d/a. Kantor Tjabang

Insp.Kooperasi Kabupaten Kendal. No. 618/212/II-3 Hal: Kesulitan Persewaan

Tanah untuk Tahun 1956/1957 di P.G. Tjepiring (Kendal).

KPAD Kendal, Kantor Pembantu Bupati Kendal Wilayah Weleri, No. 144/692

Tentang Keputusan Desa Galih Tentang Penetapan Plotting Alokasi Areal TRI

Tahun 1985/1986, Senarai Arsip Daftar Pertelaan Arsip (DPA) Diserahkan

(Permanen) Eks Pembantu Bupati Kendal se Kabupaten Kendal dan Tapem

Kabupaten Kendal, No. 175.

______, Keputusan Desa Caruban Kecamatan Gemuh Kabupaten Dati II Kendal

Nomor: 144/264/XII/84. TG. 18-12-1984 Tentang: Penetapan Ploting Areal

Tebu Rakyat Intensifikasi MT 1985-1986 dengan Menggunakan Prinsip

Glebagan, Senarai Arsip Daftar Pertelaan Arsip (DPA) Diserahkan (Permanen)

Eks Pembantu Bupati Kendal se Kabupaten Kendal dan Tapem Kabupaten

Kendal, No. 175.

_____, Keputusan Desa Galih Kecamatan Gemuh Kabupaten Dati II Kendal, No.

144/264/XII/84. TG. 18-12-1984 Tentang Penetapan Ploting Areal Tebu Rakyat

Intensifikasi MT 1985-1986 dengan Menggunakan Prinsip Glebagan, Senarai

Arsip Daftar Pertelaan Arsip (DPA) Diserahkan (Permanen) Eks Pembantu

Bupati Kendal se Kabupaten Kendal dan Tapem Kabupaten Kendal, No. 175.

_____, Keputusan Desa Ngawensari Kecamatan Gemuh Kabupaten Dati II Kendal.

Nomor: 144/1/I/85 Tgl. 7-1-1985 Tentang: Penetapan Ploting Areal Tebu

Rakyat Intensifikasi MT 1985-1986 dengan Menggunakan Prinsip Glebagan,

Senarai Arsip Daftar Pertelaan Arsip (DPA) Diserahkan (Permanen) Eks

Pembantu Bupati Kendal se Kabupaten Kendal dan Tapem Kabupaten Kendal,

No. 175.

_____, Keputusan Desa Purworejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Dati II Kendal

Tanggal: 16 Januari 1985, Nomor: 144/22. Tentang: Pengaturan Glebagan

Areal Tebu Rakyat (TRI) dan Sangsi-Sangsinya, Senarai Arsip Daftar Pertelaan

97

Arsip (DPA) Diserahkan (Permanen) Eks Pembantu Bupati Kendal se

Kabupaten Kendal dan Tapem Kabupaten Kendal, No. 175.

KPAD Kendal, Keputusan Desa Ringinarum Kecamatan Gemuh Kabupaten Dati II

Kendal No. 5252/01/144/85 Tentang Penetapan Ploting Areal Tebu Rakyat

Intensifikasi MT 1985-1986 dengan Menggunakan Prinsip Glebagan, Senarai

Arsip Daftar Pertelaan Arsip (DPA) Diserahkan (Permanen) Eks Pembantu

Bupati Kendal se Kabupaten Kendal dan Tapem Kabupaten Kendal, No. 175.

_____, Keputusan Desa Sedayu Kec Gemuh Kab: Dati II Kendal, Nomer:

06/144/KD/I/85 Tg 25 Januari 1985 Tentang. Pengaturan Glebagan Areal

Tanaman Tebu Rakyat (TRI) dan Sangsi-Sangsinya terhadap Petani Pemilik

Sawah untuk Desa Sedayu, dari Tahun ke Tahun dan Seterusnya, Senarai Arsip

Daftar Pertelaan Arsip (DPA) Diserahkan (Permanen) Eks Pembantu Bupati

Kendal se Kabupaten Kendal dan Tapem Kabupaten Kendal, No. 175.

Kantor Desa Manggungsari, Keputusan Desa Wonotenggang Kecamatan: Weleri

Kabupaten: Kendal. Nomor: 02/KPD/10/XI/1984. Tentang: Pembagian

Glebagan Areal Tanaman Tebu (T.R.I.). MT.1985/1986 dan Seterusnya, Senarai

Arsip Desa Manggungsari.

KPAD Kendal, Pemerintah Kabupaten Dati II Kendal Kantor Kecamatan Gemuh,

Nomor: 525/672 Perihal: Mohon Petunjuk, Akan Memberlakukan Keputusan

Desa yang Belum Mendapat Pengesahan dari Bapak Bupati KDH TK II

Kendal, Senarai Arsip Daftar Pertelaan Arsip (DPA) Diserahkan (Permanen)

Eks Pembantu Bupati Kendal se Kabupaten Kendal dan Tapem Kabupaten

Kendal, No. 175.

_____, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor: Ek. 525.1/4612.

Perihal: Persiapan Pengadaan Areal TRI 85/86, Senarai Arsip Daftar Pertelaan

Arsip (DPA) Diserahkan (Permanen) Eks Pembantu Bupati Kendal se

Kabupaten Kendal dan Tapem Kabupaten Kendal, No. 175.

_____, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomer: Ek. 525/3964 Hal:

Ploteng Areal TRI Mt. 1983-1984, Senarai Arsip Daftar Pertelaan Arsip (DPA)

Diserahkan (Permanen) Eks Pembantu Bupati Kendal se Kabupaten Kendal dan

Tapem Kabupaten Kendal, No. 175.

Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Koordinasi Bimas Nomor

:011/SK/Mentan/Bimas/XII/1981 Tentang Program Tebu Rakyat Intensifikasi

Musim Tanam Tahun 1982/1983.

98

B. Buku dan Artikel

Alec Gordon (1982), “Ideologi, Ekonomi dan Perkebunan, Runtuhnya Sistem Gula

Kolonial dan Merosotnya Ekonomi Indonesia Merdeka”, Prisma, No. 7.

Badan Pengendali Bimas, Vademecum Bimas Volume III 1977 (Essensi vol. I & II),

Jakarta: Badan Pengendali Bimas, 1977.

Badan Urusan Logistik, Potret Ekonomi Gula Pasir di Indonesia, Tanpa Kota Terbit,

Badan Urusan Logistik, 1984.

Bank Bumi Daya, Gula Tinjauan Produksi dan Pemasaran Gula di Indonesia,

Jakarta: Bank Bumi Daya, 1983.

Bahrein T. Sugihen, Sosiologi Pedesaan (Suatu Pengantar), Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 1997.

Bappeda Kabupaten Kendal, Potret Wilayah Kabupaten Kendal 2015, Kendal:

Bappeda Kabupaten Kendal, 2016.

Biro Pusat Statistik, Kabupaten Kendal dalam Angka 1982, Kendal: Kantor Statistik

Kabupaten Kendal, 1983.

_____, Kabupaten Kendal dalam Angka 1990, Kendal: Kantor Statistik Kabupaten

Kendal, 1991.

_____, Penduduk Kabupaten Kendal 1990, Kendal: Kantor Statistik Kabupaten

Kendal, 1991.

_____, Potensi Desa Kabupaten Kendal Tahun 1993: Hasil Sensus Pertanian,

Kendal: Kantor Statistik Kabupaten Kendal, 1994.

Birowo, dkk., Seri Manajemen Usaha Perkebunan: Perkebunan Gula, Yogyakarta:

Lembaga Pendidikan Perkebunan, 1992.

Chairil A. Rasahan, dkk (1986) “Masalah Biaya Tinggi Produksi Gula dan Alternatif

Pemecahannya” Gula Indonesia, Vol. XII/4.

Chandra Indrawanto, dkk, Budidaya dan Pasca Panen Tebu, Jakarta: Eska Media,

2010.

99

Chusnul Hayati, dkk., Peranan Masyarakat Desa di Jawa Tengah dalam Perjuangan

Kemerdekaan Tahun 1945-1949, Daerah Kendal dan Salatiga, Jakarta:

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997.

Clifford Geertz, Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia, Jakarta:

Yayasan Obor, 1983.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Pembangunan Lima Tahun di Propinsi

Jawa Tengah 1969-1988, Jakarta: Ilham Bangun Karya, 1999.

Departemen Pertanian, Budidaya Tebu, Jakarta: Departemen Pertanian, 1985.

Djoko Suryo, Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang 1830-1900,

Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Studi Sosial Universitas Gadjah Mada,

1989.

Helius Sayamsudin, Metodoogi Sejarah, Yogyakarta: Ombak, 2007.

Hotman M. Siahaan, Skema Tebu Rakyat Intensifikasi dan Perubahan Struktur Sosial

Petani, Tanpa Kota: Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun.

Husein Sawit, dkk, Ekonomi Gula di Indonesia, Jakarta: Percetakan IPB, 1999.

Kantor Sensus dan Statistik, Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dalam Angka

Tahun 1974, Kendal: Kantor Sensus dan Statistik, 1975.

Khairudin, Pembangunan Masyarakat, Yogyakarta: Liberty, 1992.

Khudori, Gula Rasa Neoliberalisme Pergumulan Empat Abad Industri Gula, Jakarta:

LP3ES, 2005.

Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.

Leirissa R.Z., Ohorella G.A. dan Yuda B. Tangkilisan, Sejarah Perekonomian

Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.

Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (2004), “Menuju Penentuan Rendemen Tebu

yang Lebih Individual”, Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Vol.

26 No. 5.

Lina Farida (2014) “Pabrik Gula Cepiring Kendal Pasca Nasionalisasi Tahun 1957-

2008” Journal of Indonesian History, Vol. 3 No. 1.

100

Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, Jakarta: UI Press, 2008.

Mona Lohanda, Membaca Sumber Menulis Sejarah, Yogyakarta: Ombak, 2011.

Mubyarto (1981), “Tebu Rakyat Intensivikasi: Prospek dan Masalahnya”, Prisma, no.

10.

_____, dkk, Seminar Tebu Rakyat 28-30 Agustus 1975 di Yogyakarta, Tanpa Kota:

Kerja Sama Dewan Gula dan Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, 1987.

_____ dan Daryanti, Gula: Kajian Sosial Ekonomi, Yogyakarta: Aditya Media, 1991.

_____, dkk., Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sosial Ekonomi,

Yogyakarta: Aditya Media, 1992.

_____, Ekonomi Pertanian dan Pedesaan, Yogyakarta: Penerbit Aditya Media, 1996.

Nugroho Notosusanto, Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah Jakarta: Mega Book

Store, 1984.

Rachmat Susatyo, Industri Gula di Kabupaten Kendal pada Masa Kolonial,

Bandung: Univeritas Padjajaran, 2007.

Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah, Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama, 1992.

_____ dan Djoko Suryo, Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi,

Yogyakarta: Aditya Media, 1991.

Selo Soemardjan, dkk, Petani Tebu Laporan Penelitian Tentang Masalah-Masalah

dalam Pelaksanaan Program TRI (Tebu Rakyat Intensifiasi) di Jawa Timur,

Jawa Tengah dan Jawa Barat, Tanpa Kota: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial dan

Dewan Gula Indonesia, Tanpa Tahun.

Soegijanto Padmo, “Ekonomi Perkebunan dan Keresahan di Pedesaan Sebuah Survei

Awal”, Makalah Seminar Revolusi Kepahlawanan dan Pembangunan Bangsa,

Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1994.

Soerjapoetra, Program TRI, Yogyakarta: Lembaga Pendidikan Perkebunan,Tanpa

Tahun.

Soerjono Soekanto, Sosiologi dan Ruang Lingkupnya, Bandung: Remaja Pasdakarya,

1990.

101

Tim Penulis PS, Pembudidayaan Tebu di Lahan Sawah dan Tegalan, Jakarta: PT

Penebar Swadaya, 1992.

Tim Prodi Ilmu Sejarah, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Ilmu Sejarah, Yogyakarta:

Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri

Yogyakarta, 2013.

C. Skripsi

Dian Ariwibowo, “Perjuangan Rakyat Kendal pada Masa Perang Kemerdekaan

Tahun 1947-1949”, Skripsi, Yogyakarta: FIS-UNY, 2012.

Jati Isnanto, “Pelaksanaan Program Tebu Rakyat Intensifikasi di Kabupaten Klaten

1975-1997”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.

Mufidadtut Diniyah, “Sejarah Perkembangan Pabrik Gula Cepiring dan Pengaruhnya

Terhadap Kondsi Sosial Ekonomi Masyarakat Kendal Tahun 1975-1997”,

Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011.

Surjono Hadi Sutdahjo, “Pelaksanaan Program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRIS) di

Wilayah Kerja Pabrik Gula Olean Situbondo PTP XXIV-XXV (Persero) Jawa

Timur”, Skripsi, Bogor: Institut Pertanian Bogor, 1982.

102

D. Daftar Responden (Wawancara)

No. Nama Usia Pekerjaan Alamat

Dulu Sekarang

1. Komari 54 Pekerja Sekretaris

Desa

Ngawensari,

Ringinarum

Ngawensari,

Ringinarum,

Kendal

2. Muhtadin 56 PLPT UPP TRI

Dinas

Perkebunan

Kab. Kendal

PPL Badan

Ketahanan

Pangan dan

Pelaksana

Penyuluhan

Kab. Kendal

Gringsing,

Gringsing

Batang

3. Purwadi 62 Anggota

Lembaga

Masyarakat

Desa

Petani Jambearum

Patebon Kendal

4. Slamet 57 UPP TRI

DISBUN

Kendal

Dinas

Pertanian

Kabupaten

Kendal

Kebonharjo,

rt/rw. 02/01

Kendal

5. Suradji 76 Kepala Desa/

Ketua LMD

Desa

Ngawensari,

Gemuh

Petani Ngawensari,

Ringinarum,

Kendal

6. Suwadi 59 Ketua Bidang

Masyarakat

Perangkat

Desa

Caruban,

Ringinarum

Caruban RT.

01 RW. 03

Ringinarum

Kendal

7. Zaenal Abidin 62 Petani Petani Banyutowo,

Kendal

8. Zamroah 55 Pekerja Ibu Rumah

Tangga

Sendang Kulon

Kangkung

Kendal

103

LAMPIRAN

104

LAMPIRAN 1

Foto Peta Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal

Sumber: Biro Pusat Statistik, Kabupaten Kendal dalam Angka 1982, Kendal: Kantor

Statistik Kabupaten Kendal, 1983.

105

LAMPIRAN 2

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Intensifikasi Tebu Rakyat

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 1975

TENTANG

INTENSIFIKASI TEBU RAKYAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemantapan dan peningkatan produksi

gula serta peningkatan pendapatan para petani tebu, dipandang

perlu untuk menyelenggarakan intensifikasi tanaman tebu rakyat;

b. bahwa agar hal termaksud pada huruf a diatas dapat terlaksana

dengan sebaik-baiknya secara efektif, dipandang perlu untuk

mengeluarkan Instruksi Presiden.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor

IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor

104, Tambahan Negara Nomor 2043);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 1969;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974;

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1973;

106

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : 1. Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas,

2. Menteri Dalam Negeri,

3. Menteri Keuangan,

4. Menteri Perdagangan,

5. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik,

6. Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi,

7. Menteri Penerangan,Gubernur Bank Indonesia,

8. Kepala Badan Urusan Logistik,

9. Direksi Bank Rakyat Indonesia,

10. Para Gubernur/Ketua Badan Pembina Bimas;

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah untuk mengalihkan pengusahaan

tanaman tebu untuk produksi gula diatas tanah sewa, ke arah tanaman

tebu rakyat dengan produksi gulanya tetap meningkat, sehingga pada

akhir Pelita II sudah seluruh produksi tebu merupakan hasil tebu

rakyat.

KEDUA : Melaksanakan program intensifikasi tanaman tebu rakyat dengan

sistem Bimas secara bertahap, sehingga tercapai maksud pada diktum

PERTAMA, dengan menempuh langkah-langkah berikut:

a. Intensifikasi pada tanaman tebu yang sudah biasa diusahakan oleh

rakyat, dan intensifikasi pada tanaman tebu yang diusahakan oleh

petani dari pengalihan tanah sewa, untuk selanjutnya dibina supaya

menjadi petani penanam tebu diatas tanahnya sendiri.

b. Agar pelaksanaan intensifikasi tanamantebu rakyat berjalan dengan

sebaik-baiknya, Pabrik Gula supaya bertindak sebagai Pemimpin

Kerja para petani, melakukan penyuluhan/bimbingan tehnis

pengusahaan tanaman tebu rakyat, menyediakan dan melayani

107

kebutuhan sarana produksi serta membantu memberikan petunjuk

dan pelayanan dalam pemberian kredit kepada para petani dengan

memanfaatkan tenaga-tenaga tetap yang ada di pabrik-pabrik gula.

c. Memenuhi kebutuhan dan melayani permintaan kredit untuk usaha

intensifikasi tanaman tebu rakyat bagi para petani yang

memerlukan.

d. Untuk melindungi petani tebu rakyat dari kemungkinan ijon yang

merugikan dan untuk tertibnya pemasaran gula, maka bagian hasil

yang menjadi hak petani dari hasil tebu miliknya yang digilingkan

di pabrik gula, diberikan dalam bentuk uang yang nilainya

ditentukan sedemikian sehingga menggairahkan usaha intensifikasi

tanaman tebu rakyat.

e. Agar dari semula Koperasi (BUUD/KUD) diikutsertakan dan

dibimbing untuk mengkoordinasikan petani tebu rakyat dalam

usahanya meningkatkan produksi gula dan meningkatkan

penghasilan.

KETIGA : melaksanakan koordinasi, integrase dan sinkronisasi dalam

pengendalian, pembinaan dan pelaksanaan intensifikasi tanaman tebu

rakyat di dalam satu wadah bersama dengan intensifikasi tanaman

pangan yang sudah ada, dengan menambah unsur-unsur yang

dibutuhkan.

KEEMPAT : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 April 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S O E H A R T O

JENDERAL – TNI

108

LAMPIRAN 3

Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Koordinasi Bimas Nomor:

011/SK/Mentan/Bimas/XXI/1981 Tentang Program Tebu Rakyat Intensifikasi

Musim Tanam Tahun 1982-1983

MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN/KETUA BADAN PENGENDALI

BIMAS

NOMOR : 011/SK/MENTAN/BIMAS/XXI/1981

Tentang

Progrram Tebu Rakyat Intensifikasi Musim Tanam Tahun 1982-1983

MENTERI PERTANIAN/KETUA BADAN KOORDINASI BIMAS,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua

Badan Koordinasi Bimas No.002/SK/Mentan/Bimas/11/1981,

telah ditetapkan Program Tebu Rakyat Intensifikasi Tanaman

Tahun 1981/1982;

b. Bahwa untuk lebih memantapkan serta mempercepat peningkatan

produksi gula dan penghasilan petani, maka untuk Musim Tanam

tahun 1982-1983, perlu ditetapkan program Tebu Rakyat

Intensifikasi.

Mengingat : 1. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;

3. Undang-Undang Nomor 35 PRP Tahun 1960 jo Nomor 20

Tahun 1964;

109

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1969;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun

1971;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/M Tahun

1978;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1979;

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1979;

10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1978;

12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1981;

13. Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali

Bimas Nomor 013/SK/Mentan/BPB/3/76;

14. Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali

Bimas Nomor 017/SK.1/Mentan/BPB/1978;

15. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor

664/Kpts/Org/10/1978;

16. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor

240/Kpts/Um/4/1979;

17. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor

572/Kpts/Org/9/1979;

18. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor

126/Kpts/Um/3/1980;

19. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 002/Kpts/Um/1981;

20. Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor

122/KP/III/1981;

21. Surat Keputusan Bersama Kepala Badan Urusan Logistik, Direktur

Jenderal Koperasi dan Bank Rakyat Indonesia Nomor KEP-

110

42/KA/02/1981; Nomor 200/DK/Kpts/A/11/1981; Nomor Kep-22-

Dir/2/1981

Memperhatikan : a. Surat Menteri Pertanian Nomor 932/Mentan/XI/1980;

Surat Sekretaris Negara Nomor B 136/ABN Sekneg/3/1974;

Surat Menteri Keuangan Nomor S-154/MK.011/1981;

Surat Menteri Muda Urusan Koperasi Nomor 201/MK/III/1981;

Surat Menteri Muda Urusan Koperasi Nomor 626/MK/VII1981;

b. Keputusan Sidang Kabinet tanggal 5 Nopember 1980 mengenai

peningkatan Produksi Gula melalui Rehabilitasi Pabrik Gula di

Jawa yang dipercepat

c. Surat Menteri Pertanian/Ketua Badan Koordinasi Bimas kepada

para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Jawa Nomor

934/Mentan/XI/1980 tanggal 6 Nopember 1980;

d. Keputusan Rapat Tebu Rakyat Intensifikasi tanggal 20 Oktober

sampai dengan 21 Oktober 1981, serta saran-saran dari daerah

pelaksanaan Tebu Rakyat Intensifikasi;

Menetapkan : MEMUTUSKAN

PERTAMA : Program Tebu Rakyat Intensifikasi Tanaman Tahun 1982/1983

seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Desember 1981.

Sumber: Arsip Desa Manggungsari, Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

111

LAMPIRAN 4

Paket Kredit Tebu Rakyat Intensifikasi

112

LAMPIRAN 5

Pelaksanaan Tebu Rakyat Intensifikasi di Kabupaten Kendal

Got dengan sistem reynoso

Pembuatan saluran got kebun tebu dengan traktor

Sumber: Dokumentasi Pribadi Bapak Muhtadin.