BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN A. Deskripsi Data 1. Gambaran Umum Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata Kementerian Pariwisata adalah kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kementerian Pariwisata menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB IV
LAPORAN HASIL PENELITIAN
A. Deskripsi Data
1. Gambaran Umum Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata
Kementerian Pariwisata adalah kementerian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Pariwisata mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan untuk
membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kementerian Pariwisata
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan
industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara,
pengembangan pemasaran pariwisata nusantara, dan pengembangan
kelembagaan kepariwisataan;
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan
destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata
mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata nusantara, dan
pengembangan kelembagaan kepariwisataan;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik
wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan
pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan
pemerintahan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata,
pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan
pemasaran pariwisata nusantara, dan pengembangan kelembagaan
kepariwisataan;
e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan
Kementerian Pariwisata;
f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
Kementerian Pariwisata; dan
g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pariwisata.
Sedangkan Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata berada di bawah
Sekretariat Kementerian - Biro Umum, Kepegawaian dan Organisasi
Kementerian Pariwisata. Bagian Kepegawaian terdiri atas Sub Bagian
Perencanaan dan Pengembangan, Sub Bagian Mutasi Kepegawaian, dan Sub
Bagian Administrasi Kepegawaian.
2. Lokasi Kantor Kementerian Pariwisata
Kantor Kementerian Pariwisata berada di Gedung Sapta Pesona Jalan
Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat 10110 Ph: (021) 3838899.
3. Tugas Pokok Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata, dipandang
perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata.
Adapun bagan struktur organisasi Kementerian Pariwisata sebagaimana
dimaksud adalah sebagai berikut:
Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PARIWISATA
Sumber: Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015
Bagan struktur organisasi Sekretariat Kementerian di Kementerian Pariwisata
adalah sebagai berikut:
Gambar 2
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KEMENTERIAN
Sumber: Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015
Sedangkan bagan struktur organisasi Biro Umum, Kepegawaian dan
Organisasi Kementerian Pariwisata adalah sebagai berikut:
Gambar 3
STRUKTUR ORGANISASI
BIRO UMUM, KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
KEMENTERIAN PARIWISATA
Sumber: Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015
Bagian Kepegawaian sebagaimana terlihat dalam bagan struktur organisasi di
atas berada di bawah Biro Umum, Kepegawaian dan Organisasi Kementerian
Pariwisata. Sedangkan Biro Umum, Kepegawaian dan Organisasi Kementerian
Pariwisata berada di bawah Sekretariat Kementerian. Berdasarkan Peraturan
Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015, Bagian Kepegawaian mempunyai tugas
pokok: “melaksanakan urusan perencanaan dan pengembangan kepegawaian,
urusan mutasi kepegawaian, dan administrasi kepegawaian di lingkungan
Kementerian.”
4. Fungsi Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata
Untuk dapat menyelenggarakan tugas pokok Bagian Kepegawaian
sebagaimana telah disebutkan, menurut Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6
Tahun 2015, Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyiapan bahan urusan perencanaan dan pengembangan kepegawaian;
b. penyiapan bahan urusan mutasi kepegawaian;
c. pelaksanaan administrasi kepegawaian.
5. Susunan Organisasi Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata
Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata, disebutkan bahwa susunan
organisasi Bagian Kepegawaian terdiri dari:
1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai;
2. Sub Bagian Mutasi Kepegawaian;
3. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian.
Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan rencana formasi, pengadaan, pengembangan, urusan disiplin dan
kesejahteraan pegawai serta penyiapan bahan kebijakan bidang kepegawaian.
Sub Bagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan mutasi,
kepangkatan dan pengelolaan sistem informasi pegawai, peninjauan masa kerja,
kenaikan gaji berkala, serta perpindahan tempat dan daerah kerja pegawai.
Sub Bagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan urusan dokumentasi, pengembangan sistem dan pengelolaan
sistem informasi manajemen kepegawaian, penyusunan daftar urutan kepangkatan
pegawai, pengurusan Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen), kartu pegawai, kartu
istri/kartu suami, cuti pegawai, dan dokumentasi sasaran kinerja pegawai serta
urusan kepegawaian Kementerian dan urusan tata usaha Biro.
6. Pegawai Di Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata
Jumlah pegawai di Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata sampai
dengan Desember 2015 adalah sebanyak 27 pegawai dengan rincian sebagai
berikut:
Tabel 1
DATA PNS DAN TENAGA HONORER
BIRO UMUM, KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
No
. Bagian/UnitJumlah
PNSJumlah Tenaga
Honorer
Jumla
h
1. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Rumah Tangga
79 37 116
2. Bagian Layanan Pengadaan dan Perlengkapan
24 12 36
3. Bagian Kepegawaian 24 3 27
4. Bagian Organisasi 12 2 14
Jumlah 139 54 193
Sumber: Data yang diolah.
Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah PNS di Bagian
Kepegawaian sebanyak 24 PNS dan 3 tenaga honorer. Jadi, total keseluruhan
pegawai di Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata berjumlah 27 orang
pegawai.
B. Analisis Data
1. Penerapan Pengawasan Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai
di Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata
Pengawasan terhadap pegawai merupakan suatu hal penting yang harus
dilakukan. Pengawasan tersebut bukan hanya pencapaian kerja sesuai dengan
tujuan yang telah direncanakan yang dilakukan pegawainya saja, namun juga
meliputi proses pelaksanaan tugas/pekerjaan dalam usaha pencapaian
keberhasilan kerja. Misalnya kedisiplinan kerja, loyalitas/kesetiaan, dan
pengabdian.
Dengan adanya pengawasan yang dilakukan dengan baik, maka akan
diketahui sejauh mana pelaksanaan tugas dari tiap-tiap pegawai sesuai dengan
tujuan yang telah direncanakan sebelumnya serta akan membantu pimpinan
untuk mengetahui apakah ada penyimpangan atau kesalahan yang terjadi dalam
usaha pencapaian tujuan. Pengawasan juga untuk mengevaluasi apakah
pencapaian kerja dari pegawai ada hambatan atau kegagalan. Jika ada hambatan
dapat diketahui usaha untuk mengatasinya, ada usaha untuk perbaikan sehingga
dapat diperoleh hasil yang lebih stabil agar tidak mengalami penurunan
produktivitas kerja.
Adapun penerapan pengawasan dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai
di Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata adalah sebagai berikut:
a. Pengawasan dilakukan oleh Kepala Bagian Kepegawaian
Pengawasan yang dilakukan dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai di
Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata secara keseluruhan dilakukan
oleh Kepala Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata. Tetapi dalam
pelaksanaannya, pengawasan terhadap pegawai di tiap-tiap sub bagian
dilakukan oleh Kepala Sub Bagian (Kasubag) sebagai atasan langsung dari tiap
pegawai. Pengawasan lebih bersifat tidak langsung karena keterbatasan
pimpinan yang tidak hanya mengawasi aktivitas di kantor saja namun
terkadang menjalankan tugas kedinasan. Tanggung jawab pelaksanaan
pengawasan dari tiap Kasubag terhadap pegawai tetap berada di tangan Kepala
Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata.
Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Kepegawaian pada
wawancara tanggal 28 Januari 2016 sebagai berikut:
“Pengawasan disini yang bertanggung jawab adalah saya sebagai Kepala
Bagian. Saya melakukan pengawasan melalui Kasubag-kasubag. Kemudian
secara langsung kasubag-kasubag ini mengawasi pegawai-pegawainya setiap
hari.”
Kasubag Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian juga
mengungkapkan hal yang sama yaitu sebagai berikut:
“Pelaksanaan pengawasan terhadap pegawai di Bagian Kepegawaian
Kementerian Pariwisata disini dilakukan oleh atasan langsung, mbak. Pak Agus
sebagai atasan tertinggi di Bagian Kepegawaian ini mengawasi Kasubag-
kasubagnya. Ya saya sebagai Kasubag diawasi oleh Pak Agus. Saya sebagai
Kasubag tidak hanya diawasi, tapi juga mengawasi pegawai-pegawai yang ada
di bawah saya. Dengan begitu saya bisa menilai dia kerjaannya bagus atau gak.”
Hal senada juga diungkapkan oleh Staff Pelaksana V pada wawancara
tanggal 7 Februari 2016:
“Di Bagian Kepegawaian yang bertanggung jawab atas pengawasan adalah
Kepala Bagiannya, yaitu Pak Agus. Dia bertanggung jawab atas pegawai-
pegawai yang ada di bawahnya. Kalau dibawah Pak Agus ada Pak Adi kan,
Eselon IV nya, dibawah Pak Adi terus saya. Kebetulan saya yang memang
merekap data setiap bulan pegawai-pegawai itu.”
Dari pendapat di atas disimpulkan bahwa Kepala Bagian Kepegawaian
yang bertanggung jawab penuh terhadap pengawasan pegawai. Kepala Bagian
mengawasi Kasubag. Kemudian sebagai atasan langsung dari pegawai-pegawai
di tiap sub bagiannya, para Kasubag ini mengawasi pegawai yang ada di
bawahnya setiap hari. Dari masuk kerja sampai waktu jam kerja habis. Bukan
hanya hasil kerjanya saja yang dinilai, tetapi perlu adanya pengawasan untuk
memonitor dan mengetahui pelaksanaan kerja, apakah sudah sesuai dengan
deskripsi kerjanya atau tidak.
b. Pengawasan dilakukan secara bertahap
Pengawasan yang dilakukan di Bagian Kepegawaian Kementerian
Pariwisata dilakukan secara bertahap. Misalnya, staff pelaksana di salah satu
sub bagian diberi tugas oleh Kasubag. Kemudian staff tersebut mengerjakan
pekerjaan yang sudah diberikan oleh Kasubag sebagai atasannya. Apabila
pekerjaannya sudah selesai, maka staff tersebut akan menyerahkan hasil
pekerjaannya kepada Kasubag untuk diperiksa, apakah pekerjaannya sudah
benar atau masih ada yang perlu diperbaiki. Selanjutnya apabila pekerjaan
tersebut sudah benar, maka akan diserahkan ke Kepala Bagian Kepegawaian.
Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Staff Pelaksana V pada wawancara
tanggal 7 Februari 2016:
“Itu yang mengawasi langsung adalah atasannya langsung. Seperti contoh,
dalam hal pekerjaan misalnya. Yang mengawasi saya adalah Pak Adi sebagai
Kasubag, lalu yang mengawasi Pak Adi adalah Pak Agus sebagai Kabagnya.
Yang mengawasi Pak Agus adalah Pak Suhairi Usman sebagai Kepala Biro-nya.
Yang mengawasi Pak Suhairi Usman adalah Sekjennya, yang mengawasi
Sekjen adalah Menterinya. Kemudian yang mengawasi Menteri adalah
Presiden. Jadi pengawasannya bertahap.”
c. Pengawasan dilihat dari absensi pegawai
Pengawasan yang dilakukan di Bagian Kepegawaian Kementerian
Pariwisata salah satunya dilakukan dengan cara melihat dari absensi finger print
pegawai. Finger print adalah mesin absensi yang menggunakan metode
pendeteksian melalui sidik jari pegawai untuk mendata daftar kehadiran
pegawai.
Seperti yang diungkapkan Staff Pelaksana III pada wawancara tanggal 28
Januari 2016 adalah sebagai berikut:
“Kalau dari segi pengawasannya, secara preventif kita buat aturan-aturan terkait
itu ya. Misalnya, contoh untuk disiplin waktu aja, disiplin kerja kan. Ya
sekarang kan udah harus pakai absen jari, terus juga ada potongan kalau
memang terlambat lewat setengah 8 udah ada hitung-hitungannya, udah ada
potongan-potongannya, berapa dipotongnya, udah mulai diterapkan. Makanya
kalau dari segi kedisiplinan untuk itu sudah sangat berjalan disini.”
Hal ini senada dengan yang diungkapkan Kasubag Perencanaan dan
Pengembangan Kepegawaian:
“Jadi ukuran kita selama ini memang.. kalau soal disiplin itu kan masih kita
kaitkan dengan jam kerja dan kerjaannya kan sudah pakai mesin elektronik tuh
yang mbak sudah tau di di depan itu (finger print). Itu kan punya aturan, jadi
misalnya kalau dia datangnya lewat dari setengah 8, intensifnya kita kurangi.”
(wawancara 28 Januari 2016).
Senada dengan yang diungkapkan Staff Pelaksana V pada wawancara 7
Februari 2016:
“Kalau absen ya, pengawasan kan salah satunya dari absen. Dari absen itu kita
setiap bulan di rekap, dari setiap bulan di rekap itu ketahuan siapa yang bolos,
siapa yang izin, siapa yang sakit, siapa yang cuti, siapa yang pendidikan. Itu
kebetulan yang mengerjakan saya langsung.”
Mengenai pengawasan yang dilihat dari absensi pegawai, Staff Pelaksana V
mengungkapkan lagi sebagai berikut:
“Pada dasarnya kita untuk pengawasan pegawai melanggar atau gak melanggar
dari segi disiplin masuk kerja ya dari finger scan, itu ketahuan persis. Karena
kenapa, itu gak bisa diwakilkan. Kan begitu. Dan misalnya orangnya sudah
finger scan, tapi gak kerja, misalnya. Keluyuran atau main game terus. Itu yang
ngawasin atasannya langsung.”
Dari pendapat diatas dikemukakan bahwa finger print digunakan untuk
mengawasi kehadiran pegawai setiap harinya. Hasil absensi finger print ini
kemudian akan di rekap setiap bulan untuk mengetahui data kehadiran pegawai.
Jika ada pegawai yang terlambat datang ke kantor ataupun tidak masuk tanpa
keterangan yang jelas, maka tunjangan pegawai tersebut akan dipotong.
2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Relatif Rendahnya Disiplin Kerja
Pegawai di Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata
a. Gambaran Disiplin Pegawai di Bagian Kepegawaian
Kedisiplinan aparatur pemerintah dalam aspek jam kerja di Bagian
Kepegawaian Kementerian Pariwisata sudah cukup baik. Mereka datang
tepat waktu dan pulang pun sesuai dengan jam kerja. Jika ada pekerjaan
yang perlu diselesaikan dengan segera, mereka sering overtime atau
melewati batas jam kerja.
Sesuai dengan yang diungkapkan Kasubag Perencanaan dan
Pengembangan Kepegawaian pada wawancara tanggal 28 Januari 2016:
”Secara umum sih mereka udah ngikutin aturan yang udah kita terapkan
selama ini, kan kita ada jam kantor itu kan, yang sesuai surat edaran Menteri
itu. Kita ngikutin aturan itu. Jadi selama ini memang untuk jam masuk
kantor secara umum kita tepat waktu, pulangnya pun juga tepat waktu.
Walaupun kalau ada kerjaan-kerjaan yang memang perlu fokus yang lebih
lagi, perlu tambahan kerja, nah kita biasanya pulangnya gak tepat waktu,
kita selesaikan sampai malam.”
Hal yang sama diungkapkan oleh Staff Pelaksana III pada wawancara
tanggal 28 Januari 2016:
“Kalau di Bagian Kepegawaiannya karena kita juga harus jadi contoh kan ya
buat bagian yang lain, alhamdulillah semuanya sih untuk masalah
kedisiplinan waktu kerja bagus, malah kadang overtime. Sering banget disini
dibanding di bagian lain.”
Staff Pelaksana IV juga mengungkapkan hal yang sama pada wawancara
tanggal 28 Januari 2016:
“Kalau pulangnya kita malah lebih malam dari jam kerja. Jam pulang kan
jam 4. Kita pulangnya malem terus, jadi lebih lama dari jam kerja karena
kan kerjaannya banyak mbak, kita malah sore tuh baru rapat.”
Meskipun dalam hal jam kerja mereka sudah disiplin, namun pada saat
penulis melakukan observasi langsung di Bagian Kepegawaian Kementerian
Pariwisata, ada beberapa pegawai yang masih melakukan pelanggaran
disiplin seperti mengobrol dan tidur saat jam kerja.
Hal ini dibenarkan oleh Staff Pelaksana V saat wawancara pada tanggal
7 Februari 2016:
“Betul, itu kadang-kadang ya seperti itu. Namanya orang. Tidak seperti
swasta ya, memang begitu adanya. Pas jam kerja, pas gak ada kerjaan,
kosong betul, yaa.. ngobrol, yaa.. ngantuk, tidur. Nggak terus manteng di
depan meja, engga. Hal-hal kaya gitu dimaklumi, yang penting kerjaan
selesai. Nggak manteng banget, engga. Kalau swasta mungkin manteng
banget ya, karena outputnya jelas. Kalau pegawai negeri kan outputnya
kurang jelas pada dasarnya. Artinya, hasil kerjaan kan kalo swasta kan
misalnya produksi sepatu. Kan jelas hasilnya, sekian pcs. Kalau pegawai
negeri bagian administrasi seperti ini sehari dapet surat berapa, ya kadang
gak dapet, emang gak ada kerjaan itu, gak ada surat masuk, gak ada yang
dikerjakan. Kita hanya melihat disini pengawasan disiplin itu cuma dari
absen. Pertama itu dari absen. Kedua, dari kinerja. Kan sekarang sudah ada
tunjangan kinerja ya. Kinerjanya itu yang ngoreksi atasannya langsung.”
Bukan hanya itu, pelanggaran disiplin lainnya yang dilakukan oleh PNS
di Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata diantaranya mangkir kerja
tanpa keterangan yang jelas, penyalahgunaan anggaran, serta tidak memakai
seragam kantor saat bekerja.
Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Staff Pelaksana III pada
wawancara tanggal 28 Januari 2016:
“Kalo disini sih paling kalo ada kasus-kasus disiplin biasanya cuma terkait
ketidakhadiran pegawai gitu, itu paling sering deh. Ada juga satu kasus,
itupun udah selesai juga, masalah penyalahgunaan anggaran dari PNS nya
lah. Jadi dia kebetulan pegang keuangan, disalahgunakan untuk kepentingan
pribadi. gitu.”
b. Faktor-faktor yang Menyebabkan Relatif Rendahnya Disiplin Kerja
Pegawai di Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata
Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai di Bagian
Kepegawaian Kementerian Pariwisata disebabkan oleh beberapa faktor,
yaitu:
1. Mempunyai pekerjaan diluar pekerjaan sebagai PNS
Gaji PNS selama ini memang dinilai kurang untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari. Dengan gaji yang kurang tersebut maka tak jarang PNS mencari
mata pencaharian lain diluar pekerjaannya sebagai PNS.
Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kasubag Perencanaan dan
Pengembangan Pegawai di Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata:
“Dalam berapa kasus mangkir kerja itu.. jadi mereka tuh kaya punya kerja
sampingan di luar PNS. Yang kemarin saya tangani seperti itu. Dia merasa
bahwa pendapatan dari sini kan relatif agak kurang, karena dengan besar
tupoksi dari staff. Makanya dia nyari kerja ke tempat di luar PNS, tapi dia
sudah merasa nikmat dengan kerjaan itu karena gajinya lebih dari PNS.”
(wawancara tanggal 28 Januari 2016)
2. Faktor Psikologis
Ada satu kasus pelanggaran disiplin yang berkaitan dengan mangkir
kerja yang dilakukan oleh salah satu pegawai. Pegawai tersebut sudah lama
tidak masuk kerja tanpa keterangan yang jelas.
Seperti yang diungkapkan Staf Pelaksana III pada wawancara tanggal 28
Januari 2016:
“Kemarin ada satu kasus disini masalah dia gak masuk-masuk (mangkir
kerja) dia kemarin udah teguran ke dua dan kemarin kita panggil lagi. Dan
ya mungkin nanti kelanjutannya adalah pemberhentian sebagai PNS. Fisikly
dia oke, cuma kayanya ada gangguan psikis nya juga (kejiwaan). Kemarin
kebetulan baru saya tangani gitu, sama temen-temen juga.”
Hal yang sama diungkapkan oleh Staf Pelaksana V pada wawancara
tanggal 7 Februari 2016:
“Ada satu lagi mau dipecat tanpa hormat itu orang di Bagian Kepegawaian,
memang betul. Bahkan staffnya Pak Adi. Tapi orang ini bermasalah dari
dulu. Bermasalahnya itu orang ini kaya kurang lengkap aja, karena dia
frustasi katanya ya. Dari rekap data saya, memang benar dia jarang masuk.
Sebetulnya sudah pernah disidang, sudah sulitlah karena orangnya stres.
Gaji juga udah ditahan kan, udah dihentikan. Selain dari yang itu, ya normal
semua.”
Berdasarkan pendapat diatas, disebutkan bahwa ada satu kasus
pelanggaran disiplin yaitu mangkir kerja yang dilakukan oleh satu orang
PNS di Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata. PNS tersebut mangkir
kerja dikarenakan faktor psikologis (gangguan kejiwaan).
3. Beban kerja yang sedikit
Pelanggaran-pelanggaran disiplin ringan memang tak jarang dilakukan
oleh pegawai di Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata. Pelanggaran
disiplin ringan tersebut seperti yang telah diungkapkan pada gambaran
disiplin pegawai antara lain tidur saat jam kerja dan mengobrol saat jam
kerja. Pelanggaran tersebut disebabkan karena beban kerja yang terkadang
sedikit. Jadi ketika pekerjaan mereka sudah selesai, maka mereka
mempunyai waktu kosong. Waktu kosong tersebut digunakan untuk tidur
ataupun mengobrol saat jam kerja.
3. Upaya yang Dilakukan Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata
Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai
Suatu masalah yang dihadapi perlu dicari upaya untuk mengatasinya.
Demikian pula dengan faktor-faktor yang menyebabkan relatif rendahnya
disiplin kerja yang ditemui dalam pelaksanaan pengawasan di Bagian
Kepegawaian. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:
1. Pembinaan
Untuk menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran disiplin yang dilakukan
PNS di Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata, pimpinan melakukan
pembinaan. Pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap pegawai yang
melakukan pelanggaran disiplin dilakukan secara bertahap, tahapannya yaitu
teguran secara lisan, kemudian apabila teguran itu tidak diindahkan maka akan
ditindaklanjuti.
Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Kepegawaian
Kementerian Pariwisata pada wawancara tanggal 28 Januari 2016:
“Yang pertama, langkahnya diadakan pembinaan ya, pembinaan itu dengan
teguran secara lisan. Terus setelah teguran itu tidak diindahkan, maka
diberikanlah sanksi.”
Senada dengan yang diungkapkan Staff Pelaksana I pada wawancara 28
Januari 2010:
“Pembinaan ada, misalnya gak masuk berapa hari kan, dapat panggilan. 3 hari
gak masuk di panggil lisan dulu, apabila panggilan lisan diabaikan, baru
dipanggil tertulis. Kan ada tahapan-tahapannya.”
2. Teguran
Upaya yang dilakukan Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata untuk
meningkatkan disiplin kerja pegawai salah satunya adalah memberikan teguran.
Teguran diberikan bagi mereka yang melanggar peraturan-peraturan disiplin.
Jika pelanggaran disiplin yang dilakukan masih ringan, pimpinan hanya sekedar
memberikan teguran lisan. Tetapi jika pelanggaran yang dilakukan berat, maka
pimpinan akan menyidang pegawai yang melanggar peraturan disiplin tersebut.
Seperti yang diungkapkan oleh Staff Pelaksana V pada wawancara tanggal 7
Februari 2016:
“Kalau dia gak masuk paling ya di tegur “ eh kemana aja kemarin?” begitu.
Kalau belum keterlaluan ya belum di sidang. Yang di sidang ya yang
keterlaluan.”
3. Mengadakan Pertemuan Internal
Kepala Bagian Kepegawaian sering mengadakan pertemuan internal dengan
pegawai-pegawainya. Pertemuan internal ini dilakukan secara rutin seminggu
sekali. Pertemuan ini dilakukan dengan maksud untuk mengevaluasi pekerjaan
dan kedisiplinan pegawai.
Seperti yang diungkapkan oleh Staff Pelaksana II pada wawancara tanggal
28 Januari 2016 sebagai berikut:
“Beberapa kali kita suka adakan pertemuan, pertemuan intern. Kenapa sering
terlambat lalu alasannya apa. Pertemuan ini diadakan seminggu sekali dan
dilakukan secara rutin.”
Hal yang sama diungkapkan oleh Staf Pelaksana V pada wawancara tanggal
7 Februari 2016:
“Sering Pak Agus mengajak kita bareng-bareng, istilahnya rapat ya. Di panggil
semua staffnya untuk diberikan semangat. Terus misalnya ada SPD gitu ya,
dibagi rata. SPD itu maksudnya Surat Perjalanan Dinas. Misalnya ke Bandung,
ke Bali, itu kan ganti-gantian tuh. Jadi memang untuk sosial atau pendapatan itu
yang memberikan kita semangat gitu ya, Nanti kalau misalnya SPD kan seneng,
dapet tambahan uang.”
4. Sosialisasi Peraturan
Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai seringkali bertugas untuk
memperbaiki peraturan yang sudah ada untuk lebih dikembangkan.
Pengembangan peraturan ini dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan
pegawai di Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata.
Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh Staf Pelaksana III pada wawancara
tanggal 28 Januari 2016:
“Upayanya salah satunya sosialisasi ke teman-teman di sini kan, karena
memang kita juga saya dan kawan-kawan terutama di pengembangan dan
perencanaan kepegawaian sering juga ada program pengembangan aturan untuk
mengembangkan aturan-aturan yang udah ada, apa masih relevan atau perlu
dikembangkan lagi. Nah disitu biasanya kita ada konsinyering.”
Konsinyering ini dilakukan dengan mengumpulkan staf-staf pelaksana di
sub Bagian Perencaaan dan Pengembangan Pegawai bersama pimpinan untuk
mengembangkan peraturan yang sudah ada dan dikerjakan secara intensif.
5. Sosialisasi Seragam Baru
Kementerian Pariwisata saat ini baru saja mengeluarkan seragam baru untuk
seluruh pegawai di unit kerja Kementerian Pariwisata. Tak terkecuali Bagian
Kepegawaian pun mendapatkan seragam baru tersebut. Seragam tersebut
digunakan setiap hari Senin dan Kamis. Namun masih banyak pegawai di
Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata yang tidak memakai seragam
dikarenakan baju yang diberikan hanya satu. Upaya yang harus dilakukan salah
satunya adalah sosialisasi seragam tersebut agar selalu dipakai sesuai dengan
jadwal yang telah ditentuakan.
Hal ini sessuai dengan yang diungkapkan oleh Staf Pelaksana III saat
wawancara tanggal 28 Januari 2016:
“Solusi lainnya ya lebih sering lagi di sosialisasi, apalagi kaya sekarang nih ada
masalah seragam baru kan, di Kemenpar ya. Kadang masih ada aja karyawan
yang suka ngelanggar. Memang yang dikasihnya baru satu sih.. Itu dikasihnya
ke semua karyawan, yang PNS maupun yang honorer semua dapet. Dan ada
aturannya kalau Senin dan Kamis harus pakai baju itu (seragam baru), Selasa
dan Rabu pakai baju batik, Jum’at pakai baju daerah. Ya itu, masih banyak yang
suka ngelanggar nih karena memang mungkin bajunya juga baru satu kali ya.
Tapi kita perlu ngingetin juga, kemarin kita tempel masalah jadwalnya biar