39 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 1. Profil Kota Tasikmalaya Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya memiliki wilayah seluas 17.156,20 Ha atau 171,56 km 2 , meliputi wilayah 8 Kecamatan. Yaitu Kecamatan Cipedes, Cihideung, Tawang, Tamansari, Mangkubumi, Kawalu, Indihiang, dan Cibeureum. Kedelapan kecamatan mencakup 69 kelurahan. Seiring dengan perkembangan kemasyarakatan dan dinamika pemerintahan maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat maka pada tanggal 19 Mei 2008 disahkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Purbaratu yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Indihiang dan Cibeureum. Dengan demikian jumlah Kecamatan di Wilayah Kota Tasikmalaya menjadi 10 Kecamatan sebagai berikut:
46
Embed
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum … · serta konsisten menjalankan garis/ketentuan yang telah ... keadilan sosial dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia serta ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
39
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian
1. Profil Kota Tasikmalaya
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya memiliki wilayah
seluas 17.156,20 Ha atau 171,56 km2, meliputi wilayah 8 Kecamatan.
Yaitu Kecamatan Cipedes, Cihideung, Tawang, Tamansari, Mangkubumi,
Kawalu, Indihiang, dan Cibeureum. Kedelapan kecamatan mencakup 69
kelurahan.
Seiring dengan perkembangan kemasyarakatan dan dinamika
pemerintahan maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan
terhadap masyarakat maka pada tanggal 19 Mei 2008 disahkan Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan
Bungursari dan Kecamatan Purbaratu yang merupakan pemekaran dari
Kecamatan Indihiang dan Cibeureum. Dengan demikian jumlah
Kecamatan di Wilayah Kota Tasikmalaya menjadi 10 Kecamatan sebagai
berikut:
40
Tabel 4. 1
Luas Wilayah Administratif Kecamatan
dan Jumlah Wilayah Administratif Kelurahan Setelah Pemekaran
No. Kecamatan Luas Wilayah (km2)
Jumlah
Kelurahan
1. Cihideung 5,30 6
2. Cipedes 8,10 4
3. Tawang 5,33 5
4. Indihiang 17,34 6
5. Bungursari 2,84 7
6. Kawalu 41,12 10
7. Cibeureum 29,41 9
8. Purbaratu 9.92 6
9. Tamansari 28,52 8
10. Mangkubumi 23,68 8
Jumlah 171,56 69
Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya secara geografis memiliki posisi yang strategis,
yaitu berada pada 1080 08’38”-108
0 24’ 02” BT dan 7
0 10’-7
0 26’ 32” LS
di bagian tenggara wilayah Provinsi Jawa Barat. Kedudukan atau jarak
dari Ibukota Provinsi Jawa Barat, Bandung ± 105 km. Wilayah Kota
Tasikmalaya berbatasan dengan:
a. Sebelah Utara : Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten
Ciamis (dengan batas Sungai Citanduy).
b. Sebelah Barat : Kabupaten Tasikmalaya.
41
c. Sebelah Timur : Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten
Ciamis.
d. Sebelah Selatan : Kabupaten Tasikmalaya (Batas Sungai
Ciwulan).
Lokasi Sekretariat DPC PKB Kota Tasikmalaya terletak di
Kelurahan Tawangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya. Jl.
Tawangsari No. 1 Kota Tasikmalaya 46112. Jarak sekretariat DPC PKB
Kota Tasikmalaya ke pusat pemerintahan 1 km.
Tabel 4. 2
Perbandingan Perolehan Suara DPC PKB Kota Tasikmalaya pada
Pemilu 2004 dan Pemilu 2009
No. Pemilu
(Tahun)
Perolehan Persentase
Suara Kursi Suara Kursi
1. 2004 25.821 4 7,87 8,8
2. 2009 15.357 1 4,72 2,2
Sumber: Hasil Pengolahan Penulis
Pada Pemilihan Umum 2009 di Kota Tasikmalaya diikuti oleh 27
partai politik, dengan suara sah sebanyak 325.019 suara. Pada Pemilu
2009 Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tasikmalaya memperoleh suara
sebanyak 15.357 suara untuk DPRD Kota dengan memperoleh 1 kursi.
Fakta ini merupakan sebuah hasil yang diluar dugaan. Merosotnya suara
PKB disebabkan berbagai aspek, antara lain konflik internal PKB antara
kubu Gus Dur dengan kubu Muhaimin.
Sedangkan pada Pemilihan Umum 2004 perolehan suara Partai
Kebangkitan Bangsa adalah sebanyak 25.821 suara dari 328.015 suara sah
dengan memperoleh 4 kursi di DPRD Kota. Ini berarti telah terjadi
penurunan perolehan suara sebesar 59,4% pada Pemilu 2009.
42
Ada pun visi dan misi Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2007 –
2012, visinya yaitu “Dengan berlandaskan iman dan taqwa, Kota
Tasikmalaya menjadi pusat perdagangan dan industri termaju di Priangan
Timur Tahun 2012”. Sedangkan misinya adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang beriman dan
bertaqwa;
b. Meningkatkan kesadaran hukum dan menegakkan supremasi hukum;
c. Menumbuhkan kekuatan ekonomi Kota;
d. Menciptakan pemerintahan yang professional dan bersih;
e. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota;
f. Mengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup secara
berkelanjutan;
g. Mengoptimalkan dan membangun saran dan prasarana Kota.
Visi Kota Tasikmalaya tersebut merupakan arah dan gambaran
masa depan (tahun 2012) yang akan dituju oleh segenap masyarakatnya
guna mensejahterakan dirinya melalui fungsi dan kegiatan-kegiatan
perdagangan dan industri dengan modal nilai-nilai iman dan taqwa.
Upaya mewujudkan Visi Kota Tasikmalaya dapat dicapai secara
efektif apabila keseluruhan Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan
Program yang diamanatkan di dalam Rencana Strategis Kota Tasikmalaya
Tahun 2002 – 2007 dapat dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah
bersama-sama dengan seluruh unsur pelaku pembangunan (stake holders)
Kota Tasikmalaya, yaitu melalui berbagai jenis kegiatan yang dirumuskan
43
secara tepat dan dilaksanakan secara efektif pada setiap tahun anggaran,
yang dioperasionalisasikan menjadi 28 Tujuan, 98 Sasaran, dan 150
Program.
2. Naskah Deklarasi PKB
Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa indonesia adalah
terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur, serta
untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian dan keadilan sosial.
Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah
masyarakat beradab dan sejahtera, yang mengejawantahkan nilai-nilai
kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari
hati nurani; bisa dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan
masalah sosial yang bertumpu pada kekuatan sendiri; bersikap dan
bertindak adil dalam segala situasi; tolong menolong dalam kebajikan;
serta konsisten menjalankan garis/ketentuan yang telah disepakati
bersama.
Bahwa dalam kurun tiga dasawarsa terakhir ini, perjuangan bangsa
mencapai cita-cita tersebut terasa semakin jauh dari yang diharapkan.
Pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya telah mengabaikan
faktor rakyat sebagai pemegang kedaulatan, pengingkaran terhadap nilai-
44
nilai dan prinsip-prinsip tersebut telah melahirkan praktik kekuasaan tidak
terbatas dan tidak terkendali, yang mengakibatkan kesengsaraan rakyat.
Bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai dan prinsip tersebut serta
mencegah terulangnya kesalahan serupa di masa mendatang, diperlukan
tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang
demokratis. Di dalam tatanan kehidupan yang demokratis itu warga
jam’iyah Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari bangsa Indonesia bertekad
untuk bersama komponen bangsa lain mewujudkan masyarakat Indonesia
yang adil, makmur, berakhlak mulia dan bermartabat melalui suatu wadah
partai politik.
Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah Allah
SWT, serta didorong oleh semangat keagamaan, kebangsaan dan
demokrasi, kami warga Jam’iyah Nahdlatul Ulama dengan ini menyatakan
berdirinya partai politik yang bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka dan
demokratis yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa.
3. Cita-cita Politik PKB
Cita-cita politik PKB adalah sebagai wadah penyaluran aspirasi
politik kaum Nahdliyin, Partai Kebangkitan Bangsa memiliki cita-cita
politik yang bersumber dari landasan politik NU. Cita-cita politik yang
dimaksud ialah terwujudnya masyarakat dan bangsa Indonesia yang adil
dan makmur, merdeka dan berdaulat, yang terjamin hak-hak asasinya,
yaitu hak-hak yang berkaitan dengan keselamatan dari segala bentuk
45
penganiayaan, kebebasan dari pemaksaan agama, perusakan keturunan
serta kebebasan harta benda secara sah.
4. Asas dan Prinsip Perjuangan PKB
PKB berasaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan
yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan prinsip perjuangan PKB
adalah pengabdian kepada Allah Subhanahuwa Ta’ala, menjunjung tinggi
kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan,
menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai
Islam Ahlusunnah Waljama’ah.
5. Sifat dan Fungsi PKB
Partai Kebangkitan Bangsa bersifat kebangsaan, demokratis dan
terbuka. PKB berfungsi sebagai:
a) Wadah berhimpun bagi setiap warga negara Indonesia dengan tanpa
membedakan asal-usul, keturunan, suku, golongan, agama dan profesi;
b) Salah satu wadah untuk meningkatkan pendidikan, hak sipil dan
partisipasi politik;
c) Saluran aspirasi politik rakyat bagi terwujudnya hak-hak sipil dan
politik rakyat;
d) Sarana artikulasi dan agregasi kepentingan-kepentingan rakyat dalam
lembaga-lembaga dan proses-proses politik;
46
e) Sebagai sarana mempersiapkan, memunculkan dan melahirkan
pemimpin politik, bangsa dan negara.
6. Tujuan dan Usaha PKB
PKB bertujuan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik
Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945; mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir
dan batin, material dan spiritual; serta mewujudkan tatanan politik
nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah. Untuk
mencapai tujuan tersebut, PKB melakukan usaha-usaha yang diantaranya
di Bidang Agama, meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha
Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Bidang Politik, mempertahankan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, menegakkan kedaulatan rakyat, mewujudkan pemerintahan
yang demokratis, bersih dan terpercaya, melaksanakan pembangunan
nasional untuk kemakmuran rakyat, melaksanakan politik luar negeri yang
bebas dan aktif serta mengembangkan kerjasama luar negeri untuk
menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil dan sejahtera. Bidang
Ekonomi, menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi
kerakyatan yang adil dan demokratis. Bidang Hukum, berusaha
menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu
mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan
berkeadilan sosial.
47
Bidang Sosial Budaya, berusaha membangun budaya yang maju
dan modern dengan tetap memelihara jatidiri bangsa yang baik demi
meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Bidang Pendidikan, berusaha
meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia,
mandiri, terampil, professional dan kritis terhadap lingkungan sosial di
sekitarnya, mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang
berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan. Dan Bidang
Pertahanan, membangun kesadaran setiap warga negara terhadap
kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara; mendorong
terwujudnya swabela masyarakat terhadap perlakuan-perlakuan yang
menimbulkan rasa tidak aman, baik yang dating dari pribadi-pribadi
maupun institusi tertentu dalam masyarakat.
7. Mabda’ Siyasiy
a. Cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah
terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur
sejahtera lahir dan batin, bermartabat dan sederajat dengan bangsa-
bangsa lain di dunia, serta mampu mewujudkan suatu pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju tercapainya
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial
dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia serta ikut melaksanakan
ketertiban dunia.
b. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, wujud dari bangsa yang dicitakan itu
adalah masyarakat yang terjamin hak asasi kemanusiaannya, yang
48
mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan
keterbukaan bersumber pada hati nurani (as-shidqu), dapat dipercaya,
setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah-masalah sosial
yang dihadapi (al-amanah wa al-wafa-u bi al-ahdli), bersikap dan
bertindak adil dalam segala situasi (al-‘adalah), tolong menolong
dalam kebajikan (al-ta’awun) dan konsisten menjalankan ketentuan
yang telah disepakati bersama (al-istiqomah) musyawarah dalam
menyelesaikan persoalan sosial (al-syuro) yang menempatkan
demokrasi sebagai pilar utamanya dan persamaan kedudukan setiap
warga negara di depan hukum (al-musawa) adalah prinsip dasar yang
harus selalu ditegakkan.
c. Dalam mewujudkan apa yang selalu dicita-citakan tersebut, misi utama
yang dijalankan Partai Kebangkitan Bangsa adalah tatanan masyarakat
beradab yang sejahtera lahir dan batin, yang setiap warganya mampu
mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaannya. Yang meliputi,
terpeliharanya jiwa raga, terpenuhinya kemerdekaan, tepenuhinya hak-
hak dasar manusia seperti pangan, sandang dan pangan, hak atas
penghidupan/perlindungan perkerjaan, hak mendapatkan keselamatan
dan bebas dari penganiayaan (hifdzu al-nafs), terpeliharanya agama
dan larangan adanya pemaksaan agama (hifdzu al-din), terpeliharanya
akal dan jaminan atas kebebasan berekspresi serta berpendapat (hifdzu
al-aql), terpeliharanya keturunan, jaminan atas perlindungan masa
depan generasi penerus (hifdzu al-nasl) dan terpeliharanya harta benda
49
(hifdzu al-mal). Misi ini ditempuh dengan pendekatan amar ma’ruf
nahi munkar yakni menyerukan kebajikan serta mencegah segala
kemungkinan dan kenyataan yang mengandung kemunkaran.
d. Penjabaran dari misi yang diemban guna mencapai terwujudnya
masyarakat yang dicitakan tersebut tidak bisa tidak harus dicapai
melalui keterlibatan penetapan kebijakan publik. Jalur kekuasaan
menjadi amat penting ditempuh dalam proses mempengaruhi
pembuatan kebijakan publik melalui perjuangan pemberdayaan kepada
masyarakat lemah, terpinggirkan dan tertindas, memberikan rasa aman,
tentram dan terlindungi terhadap kelompok masyarakat minoritas dan
membongkar sistem politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya yang
memasung kedaulatan rakyat. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, upaya
mengartikulasikan garis perjuangan politiknya dalam jalur kekuasaan
menjadi hal yang niscaya dan dapat dipertanggungjawabkan.
e. Partai Kebangkitan Bangsa sadar dan yakin bahwa kekuasaan itu
sejatinya milik Tuhan Yang Maha Esa. Kekuasaan yang ada pada diri
manusia merupakan titipan dan amanat Tuhan yang dititipkan kepada
manusia yang oleh manusia hanya boleh diberikan pada pihak lain
yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengemban dan
memikulnya. Keahlian memegang amanat kekuasaan itu mensaratkan
kemampuan menerapkan kejujuran, keadilan dan kejuangan yang
senantiasa memihak kepada pemberi amanat.
50
f. Dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara, kekuasaan yang bersifat demikian itu harus dapat dikelola
dengan sebaik-baiknya dalam rangka menegakkan nilai-nilai agama
yang mampu menebarkan rahmat, kedamaian dan kemashlahatan bagi
semesta. Manifestasi kekuasaan itu harus dipergunakan untuk
memperjuangkan pemberdayaan rakyat agar mampu menyelesaikan
persoalan hidupnya dengan lebih maslahat. Partai Kebangkitan Bangsa
berketetapan bahwa kekuasaan yang hakekatnya adalah amanat itu
haruslah dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan dapat
dikontrol pengelolaannya oleh rakyat. Kontrol terhadap kekuasaan itu
hanya mungkin dilakukan manakala kekuasaan itu tidak tak terbatas
dan tidak memusat disatu tangan, serta berada pada mekanisme sistem
yang institusionalistik, bukan bertumpu pada kekuasaan
individualistik, harus selalu dibuka ruang untuk melakukan kompetisi
kekuasaan dengan perimbangan kekuasaan sebagai arena mengasah
ide-ide perbaikan kualitas bangsa dalam arti yang sesungguhnya.
Pemahaman atas hal ini tidak hanya berlaku saat memandang
kekuasaan dalam tatanan kenegaraan, melainkan juga harus
terefleksikan dalam tubuh internal partai.
g. Partai Kebangkitan Bangsa menyadari bahwa sebagai suatu bangsa
pluralistik yang terdiri dari berbagai suku, agama dan ras, tatanan
kehidupan bangsa Indonesia harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai
Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,
51
persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan bagi
seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut
haruslah dijiwai dengan sikap mengembangkan hubungan tali
persaudaraan antar sesama yang terikat dengan ikatan keagamaan
(ukhuwah diniyah), kebanggaan (ukhuwah wathoniyah), dan
kemanusiaan (ukhuwah insaniyah), dengan selalu menjunjung tinggi
semangat akomodatif, koperatif, dan integratif, tanpa harus saling
dipertentangkan antara sesuatu dengan yang lainnya.
h. Partai Kebangkitan Bangsa bercirikan humanisme religius (insaniyah
diniyah), amat peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan yang agamis,
yang berwawasan kebangsaan. Menjaga dan melestarikan tradisi yang
baik serta mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik untuk
ditradisikan menjadi corak perjuangan yang ditempuh dengan cara-
cara yang santun dan akhlak karimah. Partai adalah lading persemaian
untuk mewujudkan masyarakat beradab yang dicitakan, serta menjadi
sarana dan wahana sekaligus sebagai wadah kaderisasi kepemimpinan
bangsa. Partai dalam posisi ini berkehendak untuk menyerap,
menampung, merumuskan, menyampaikan dan memperjuangkan
aspirasi rakyat guna menegakkan hak-hak rakyat dan menjamin
pelaksanaan ketatanegaraan yang jujur, adil dan demokratis.
52
i. Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai terbuka dalam pengetian
lintas agama, suku, ras, dan lintas golongan yang dimanifestasikan
dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keanggotaan dan
kepemimpinan. Partai Kebangkitan Bangsa bersifat independen dalam
pengertian menolak segala bentuk kekuasaan dari pihak manapun yang
bertentangan dengan tujuan didirikannya partai.
8. Struktur Kepengurusan PKB
Susunan Kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa pada masing-
masing tingkatan organisasi partai sebagaimana terdapat dalam Anggaran
Dasar PKB BAB IX tentang Susunan Kepengurusan Partai Pasal 16 dan
Pasal 17 terdiri dari:
a. Mustasyar, yaitu penasehat partai yang memberikan nasehat-nasehat
organisasi kepada Dewan Syura dan Dewan Tanfidz baik diminta
maupun tidak diminta;
b. Dewan Syura, yaitu dewan pimpinan partai yang membuat dan
menetapkan kebijakan umum partai;
c. Dewan Tanfidz, yaitu pimpinan eksekutif partai yang membuat dan
menjalankan kebijakan-kebijakan strategis partai.
53
Gambar 4. 1
Struktur Kepengurusan DPC PKB Kota Tasikmalaya
DEWAN PEMBINA
ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
KETUA DEWAN TANFIDZ
WKL. KETUA
WKL. KETUA
WKL. KETUA
WKL. KETUA
SEKRETARIS
WKL. BDH.
WKL. BDH.
WKL. BDH.
WKL. BDH.
WKL. SEK. WKL. SEK.
WKL. SEK.
WKL. SEK.
BENDAHARA
KETUA DEWAN SYURO
WKL. KETUA WKL. KETUA
WKL. KETUA
WKL. KETUA
SEKRETARIS
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
WKL. SEK. WKL. SEK.
WKL. SEK.
WKL. SEK.
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
54
B. Karakteristik Informan
Untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini maka
penulis menggunakan beberapa informan sebagai berikut:
1. AS adalah laki-laki berusia 40 tahun yang berasal dari Kelurahan
Sukamenak, Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya dan bekerja sebagai
seorang wiraswasta dengan pendidikan terakhir Sarjana Agama di Sekolah
Tinggi Agama Islam (STAI) Kota Tasikmalaya. AS adalah Ketua Dewan
Tanfidz DPC PKB Kota Tasikmalaya Masa Khidmat 2010 – 2015. AS
terpilih sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kota Tasikmalaya pada
saat Musyawarah Cabang (Muscab) DPC PKB Kota Tasikmalaya di
kediaman Sekretaris Dewan Syuro DPC PKB Masa Khidmat 2008 – 2009,
Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya. AS
merupakan orang yang baik, ramah dan serius, dan beliau begitu disegani.
AS adalah Calon Legislatif pada Pemilu 2004 dan 2009 Daerah Pemilihan
4 (Kecamatan Cibeureum – Tamansari pada Pemilu 2004) dan Daerah
Pemilihan 4 (Cibeureum – Tamansari – Purbaratu pada Pemilu 2009).
2. Whd adalah laki-laki yang berusia 31 tahun yang berasal dari Tamansari
Kota Tasikmalaya dan berpendidikan terakhir SLTA. Whd adalah
Sekretaris Dewan Tanfidz DPC PKB Kota Tasikmalaya Masa Khidmat
2010 – 2015. Selain menjadi pengurus DPC PKB Kota Tasikmalaya Whd
juga seorang wiraswasta. Whd merupakan sosok seorang yang ramah dan
sopan. Secara fisik fostur tubuh Whd tidak terlalu tinggi sekitar 165 cm
dengan badan agak gemuk dan berkulit gelap. Whd adalah Calon
55
Legislatif pada Pemilu 2009 Daerah Pemilihan 4 (Cibeureum – Tamansari
– Purbaratu).
3. AEMS adalah seorang laki-laki berusia 30 tahun yang bertempat tinggal di
Jl. Panyingkiran I No. 4 Indihiang Kota Tasikmalaya. AEMS adalah Wakil
Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kota Tasikmalaya Masa Khidmat 2010 –
2015 dan berpendidikan terakhir sarjana. Selain menjadi pengurus DPC
PKB Kota Tasikmalay AEMS juga berwiraswasta. AEMS merupakan
sosok yang ramah dan tidak terlalu serius. AEMS adalah anak dari salah
seorang Dewan Pembina DPC PKB Kota Tasikmalaya Masa Khidmat
2010 – 2015.
4. ER adalah seorang laki-laki berusia 34 tahun yang berasal dari Jl. Bantar
No. 116 Kota Tasikmalaya, dan berpendidikan sarjana di Institut Agama
Islam Cipasung (IAIC). Di DPC PKB Kota Tasikmalaya ER sebagai
Wakil Sekretaris Dewan Tanfidz DPC PKB Kota Tasikmalaya Masa
Khidmat 2010 – 2015. Selain sebagai pengurus DPC PKB Kota
Tasikmalaya, ER juga seorang wiraswasta. ER adalah Ketua DPD KNPI
Kota Tasikmalaya Masa Khidmat 2008 – 2010. ER merupakan sosok
orang yang sangat humoris, namun ER juga seorang yang pandai.
Sehingga membuatnya cukup disegani oleh orang-orang yang
mengenalnya. Postur tubuh ER tidak terlalu tinggi sekitar 165 cm dengan
badan agak gemuk. ER juga merupakan anak dari salah seorang tokoh NU
di Kota Tasikmalaya.
56
5. EN adalah seorang laki-laki berusia 27 tahun yang berasal dari Jl. Dr.
Sukardjo No. 47 Kota Tasikmalaya dan saat ini masih kuliah S1 di
Sekolah Tinggi Hukum Galunggung (STHG) Kota Tasikmalaya. EN
adalah Ketua PC PMII Kota Tasikmalaya Masa Khidmat 2008 – 2010. EN
merupakan sosok yang berparadigma kritis transformatif. EN adalah
seorang aktifis gerakan yang mengontrol kinerja pemerintah Kota
Tasikmalaya.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Untuk mengetahui konflik internal di dalam tubuh Partai Kebangkitan
Bangsa di DPC Kota Tasikmalaya, maka penulis melakukan wawancara
dengan beberapa informan untuk memperoleh data dan keterangan sehingga
diharapkan dapat memberikan gambaran tentang permasalahan dalam
penelitian ini.
1. Konflik Internal PKB
Sudah terlalu sering PKB konflik. Dari konflik internal PKB
tersebut memunculkan nama-nama baru selain Gus Dur. Mereka adalah
Matori Abdul Djalil, Alwi Shihab, dan Muhaimin Iskandar. Meskipun
sebelum Muktamar PKB di Semarang Alwi sempat duet dengan
Muhaimin, yang pada akhirnya mereka harus pecah.
Konflik internal PKB selalu diselesaikan lewat Muktamar Luar
Biasa. Namun sayangnya perpecahan diantara mereka sering menimbulkan
57
Muktamar Luar Biasa yang sifatnya tandingan. Dan hal ini pula yang
menyebabkan semakin meruncingnya konflik internal antar kubu.
Pada Muktamar II PKB di Semarang, posisi Muhaimin Iskandar
begitu kuat. Dan hasil dari Muktamar II PKB di Semarang dimenangkan
oleh Gus Dur – Muhaimin Iskandar. Meskipun hasil Muktamar II PKB di
Semarang dipertanyakan oleh Forum Kiai Langitan yang notabene selama
ini sebenarnya adalah pendukung Gus Dur.
Upaya untuk mediasi demi tercapainya islah sudah dilakukan.
Dengan melibatkan para mediator yang diharapkan bisa membawa mereka
kepada islah. Namun kata “islah” tidak dapat dicapai. Hingga akhirnya
harus dilanjutkan dengan melaksanakan Muktamar PKB.
Kedua kubu yang berseteru sama-sama mengadakan Muktamar.
kubu Muhaimin melaksanakan Muktamar PKB di Semarang, sedangkan
kubu Alwi melaksanakan Muktamar PKB di Surabaya. Yang pada
akhirnya kedua Muktamar tersebut menghasilkan hasil yang berbeda pula.
Muktamar II di Semarang menghasilkan Muhaimin sebagai Ketua Umum
PKB, sedangkan Muktamar di Surabaya menghasilkan Anam sebagai
Ketua Umum PKB.
Duet antara Gus Dur – Muhaimin Iskandar ternyata tidak bertahan
lama. Mereka pecah menjadi dua kubu, yakni kubu Gus Dur dan Kubu
Muhaimin. Pecat memecat seakan menjadi budaya di PKB. Bahkan
Zannuba Arifah Chafsoh alias Yenni Wahid dipecat dari kursi Sekjen DPP
PKB yang kemudian digantikan oleh Lukman Edy. Dan ironisnya PKB
58
kubu Gus Dur dan PKB kubu Muhaimin sama-sama mendaftar ke KPU
sebagai partai politik peserta Pemilu 2009 dengan nama parpol yang sama.
Sebelum menjelang Pemilu 2009, PKB kubu Muhaimin bermaksud
untuk menyelenggarakan Muktamar Luar Biasa (MLB). Muktamar Luar
Biasa tersebut tersebut diselenggarakan pada tanggal 2 – 4 Mei 2008.
Perseteruan semakin meruncing ketika kubu Gus Dur pun bertekad untuk