Bab III.Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1 Kinerja Keuangan Tahun 2005-2010 Kebijakan anggaran berdasarkan pada pendekatan kinerja dan berkomitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan memerlukan pengeluaran dalam suatu sistem pengeluaran keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah telah menetapkan sejumlah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (PP), Permendagri, serta Keputusan Menteri Keuangan sebagai operasionalisasi Otonomi Daerah, antara lain sebagai berikut : 1. UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara 2. UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara 4. PP No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 5. PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 6. PP No. 8/2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 7. Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diperbarui dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 8. Kepmenkeu No. 141/KMK.07/2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Sebagai tindak lanjut dari beberapa peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan tersebut diatas, disikapi dengan menerbitkan beberapa regulasi yang bersifat implementasi di daerah, antara lain : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah. dari Undang-undang

RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015

III-1

2. Peraturan Bupati Agam Nomor 6 Tahun 2008 tentang Mekanisme Penatausahaan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam. 3. Peraturan Bupati Agam Nomor 60 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah bermakna semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD 2005-2010 Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaaan, pelaporan, pertangungjawaban,

pengawasan keuangan daerah. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah tersebut, yang menjadi pedoman dalam kegiatan selanjutnya adalah mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien, yang dilaksanakan melalui tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Dengan adanya penerapan prinsip-prinsip tersebut, maka akan

menghasilkan pengelolaan keuangan daerah tertuang dalam APBD yang benarbenar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat serta daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Sehingga nantinya akan melahirkan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan kinerja kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah pada RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2006-2010, pengelolaan penerimaan daerah diarahkan kepada peningkatan realisasi pendapatan daerah untuk mendukung peningkatan kinerja keuangan secara keseluruhan. Sedangkan belanja daerah yang dialokasikan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.


III-2

Pada Tahun 2006-2009 rata rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah adalah sebesar 10.18%, untuk gambaran lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel : III-1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2006 s/d Tahun 2009No Uraian 2006 (n-5) (Rp. 000,-) 422.814.353 17.292.120 4.120.702 3.391.392 1.894.261 7.885.764 387.729.946 19.312.946 338.577.000 29.840.000 17.792.287 2.749.000 12.181.066 2.862.221 2007 (n-4) (Rp. 000,-) 507.964.658 24.730.316 4.974.265 4.445.895 1.980.632 13.329.524 448.111.626 21.341.626 377.132.000 49.638.000 35.122.715 631.290 12.383.905 22.107.520 2008 (n-3) (Rp. 000,-) 548.360.222 24.180.991 5.272.620 5.304.039 2.557.455 11.046.877 499.184.206 22.146.458 414.880.748 62.157.000 24.995.025 3.939.481 2.500.000 14.167.644 4.387.900 2009 (n-2) (Rp. 000,-) 561.734.081 25.956.304 7.184.480 6.038.728 3.062.021 9.671.074 494.596.497 21.265.207 418.752.290 54.579.000 41.181.281 14.427.900 16.496.994 10.256.387 Rata-rata Pertumbuhan (%) 10,18 16,05 20,99 21,42 17,80 13,15 8,68 3,43 7,44 26,46 44,44 237,75 10,84 51,20 (33,33)

1 PENDAPATAN 1.1 Pendapatan Asli Daerah 1.1.1 Pajak Daerah 1.1.2 Retribusi Daerah 1.1.3 Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan 1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah 1.2 Dana Perimbangan 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1.3.1 Hibah 1.3.2 Penerimaan Health Workforce And Services/HWS 1.3.3 Bantuan dana Pilkada dari APBN 1.3.4 Dana darurat 1.3.5 Dana Penyesuaian/Dana Penyeimbang dan Otonomi Khusus 1.3.6 Dana Bencana Alam 1.3.7 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 1.3.8 Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya 1.3.9 Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Pada tabel di atas terlihat realisasi Pendapatan Asli Daerah, selama periode Tahun 2006-2009 tingkat pertumbuhan rata-rata Pendapatan Asli Daerah mencapai 24,48%. Sementara tingkat pertumbuhan rata-rata Dana Perimbangan adalah sebesar 23,15% dan tingkat pertumbuhan rata-rata pendapatan daerah sebesar 21,90%. Artinya tingkat pertumbuhan rata-rata Pendapatan Asli Daerah lebih besar dari tingkat pertumbuhan penerimaan dana perimbangan dan pendapatan secara keseluruhan. Untuk pencapaian target Pendapatan Asli Daerah telah dilakukan upaya sebagai berikut: 1. Upaya intensifikasi yang dilakukan meliputi :


III-3

a. Mengintensifkan pemungutan sumber-sumber PAD, dengan melibatkan Dinas/Instansi terkait. b. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi dalam penerimaan dana perimbangan dan dana bagi hasil. c. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi untuk mewujudkan percepatan dan peningkatan penerimaan dana perimbangan. d. Pemberian insentif kepada Nagari yang berhasil merealisasikan PBB sesuai dengan target yang ditetapkan. e. Kontinuitas monitoring dan evaluasi pencapaian target masing-masing SKPD pengelola pendapatan. f. Melakukan evaluasi peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan melakukan revisi Perda lama, yaitu : 1) Perda tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan Perda Nomor 10 Tahun 2008; 2) 3) Perda tentang Pajak Reklame dengan Perda Nomor 7 Tahun 2009; Perda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan Perda Nomor 8 Tahun 2009. 2. Sedangkan upaya Ekstensifikasi dilakukan dengan pertimbangan : a. Memenuhi kriteria pajak atau retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Memiliki potensi yang layak dan ekonomis untuk dipungut. c. Tidak menimbulkan efek ekonomi negatif. Sehingga dengan pertimbangan tersebut diatas, hanya 2 jenis sumber Pendapatan Asli Daerah baru yang ditetapkan, yaitu : a. Retribusi Izin Usaha Perikanan yang ditetapkan dengan Perda Nomor 3 Tahun 2009. b. Retribusi Surat izin Usaha Jasa Konstruksi yang ditetapkan dengan Perda Nomor 5 Tahun 2009. Walaupun telah dilakukan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dilihat kontribusinya terhadap total pendapatan daerah belum mengalami peningkatan yang signifikan, selama Tahun 2006-2009 masih berkisar pada angka 4%. Sementara konstribusi Pendapatan Transfer baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi terhadap total pendapatan


III-4

daerah sangat tinggi, berkisar pada angka 95% sampai dengan 96%. Hal ini berarti bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Agam sangat besar terhadap Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi. Belanja Daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan, dengan kata lain belanja daerah merupakan salah satu unsur pengeluaran daerah, disamping pembiayaan pengeluaran. Sebagai pengeluaran daerah, belanja daerah merupakan

perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Pengalokasian belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

kabupaten, baik untuk urusan wajib dan urusan pilihan, maupun urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah, atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja pada Tahun 2008 dan 2009 terlihat pada tabel berikut : Tabel III-2 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Agam Tahun 2008-2009No Uraian 2008 Realisasi Anggaran Belanja Belanja (Rp. (Rp. 000,-) 000,-) 384.590.579 340.208.574 0,00 0,00 500.000 12.021.346 590.279 29.770.380 1.500.000 277.938.259 23.980.982 94.930.903 159.026.375 662.528.839 365.963.473 324.830.744 0,00 0,00 500.000 10.903.840 590.279 28.745.326 393.283 209.119.946 19.100.842 79.205.034 110.814.071 575.083.418 100,00 90,70 100,00 96,56 26,22 75,24 79,65 83,43 69,68 86,80 2009 (%) Anggaran Belanja Realisasi Belanja (Rp. 000,-) (Rp. 000,-) 445.381.120 374.046.980 0,00 0,00 23.399.296 12.919.748 650.941 32.392.312 1.971.842 197.482.883 20.325.496 71.782.831 105.374.555 642.864.003 436.082.941 367.954.869 0,00 0,00 22.065.339 12.167.353 650.941 31.572.002 1.672.437 180.368.042 18.410.479 64.274.428 97.683.135 616.450.983 94,30 94,18 100,00 97,47 84,82 91,33 90,58 89,54 92,70 95,89 (%)

A Belanja Tidak Langsung 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Bunga 3 Belanja Subsidi 4 Belanja Hibah 5 Belanja Bantuan Sosial 6 Belanja Bagi Hasil 7 Belanja Bantuan Keuangan 8 Belanja Tidak Terduga B Belanja Langsung 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang dan Jasa 3 Belanja Modal C Total Belanja

95,16 95,48

97,91 98,37


III-5

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2008 realisasi Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar 95,16% dan realisasi Belanja Langsung (BL) hanya

sebesar 75,24% dari anggarannya. Untuk Tahun 2009, realisasi Belanja Tidak Langsung dan realisasi Belanja Langsung masing-masing adalah 97,91% dan 91,33% dari anggarannya. Hal ini berarti pada Tahun 2009 sistem perencanaan Pemerintah Kabupaten telah semakin baik. Berdasarkan tabel diatas, dapat dilakukan analisis rasio sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut : Tabel III-3 Rasio Belanja Perjenis Belanja Terhadap Total Belanja Dan Rasio Efisiensi BelanjaNo1 2 3 4

UraianRasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Rasio Efisiensi Belanja

200819,27 36,36 63,64 86,80

200915,85 29,26 70,74 95,89

Keterangan: a. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Pada Tahun 2008 Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja adalah 19,27%, berkurang menjadi 15,85% pada Tahun 2009. b. Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja dan Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Dari perhitungan rasio yang terdapat pada tabel diatas, dapat kita lihat bahwa rasio Belanja Tidak Langsung lebih besar dari rasio Belanja Langsung. Seharusnya rasio Belanja Langsung harus lebih besar dari rasio Belanja Tidak Langsung, karena Belanja Langsung sangat mempengaruhi kualitas output kegiatan. c. Rasio Efisiensi Belanja Rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Agam. Pemerintah dikatakan telah melakukan efisiensi anggaran jika rasionya kurang dari 100%. Sementara,untuk melihat proporsi realisasi belanja berdasarkan fungsinya dapat kita lihat pada tabel berikut :


III-6

Tabel III-4 Proporsi Realisasi Belanja Tahun 2008 dan 20092008 Fungsi Realisasi Pelayanan Umum Ketertiban dan Ketentraman Ekonomi Lingkungan Hidup Perumahan dan Fasilitas Umum Kesehatan Pariwisata dan Budaya Pendidikan Jumlah .. 45.058.165.068 3.501.001.289 18.920.964.730 1.870.043.158 49.671.205.362 27.215.429.859 3.554.317.744 52.380.603.117 202.171.730.327 % 22,29 1,73 9,36 0,92 24,57 13,46 1,76 25,91 100,00 Realisasi 40.117.356.128 4.271.614.744 16.921.462.795 1.268.998.439 70.527.782.562 18.349.510.619 513.958.648 25.035.983.399 177.006.667.334 % 22,66 2,41 9,56 0,72 39,84 10,37 0,29 14,14 100,00 2009

Pada Tahun 2008, belanja untuk Fungsi Pendidikan sebesar 25,91% dari total belanja merupakan proporsi tertinggi, kemudian diikuti oleh Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum sebesar 24,57%, dan Fungsi Pelayanan Umum sebesar 22,29%. Sementara proporsi yang paling rendah adalah pada Fungsi Lingkungan Hidup sebesar 0,92%. Pada Tahun 2009, belanja untuk Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum sebesar 39,84% dari total belanja merupakan proporsi tertinggi, kemudian diikuti oleh Fungsi Pelayanan Umum sebesar 22,66% dan Fungsi Pendidikan sebesar 14,14. Sementara proporsi yang paling rendah adalah pada Fungsi Pariwisata dan Budaya sebesar 0,29%.


III-7

3.1.2 Neraca DaerahTabel III-5 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten AgamURAIAN ASET ASET LANCAR KAS INVESTASI JANGKA PENDEK PIUTANG PERSEDIAAN JUMLAH ASET LANCAR INVESTASI JANGKA PANJANG INVESTASI NON PERMANEN INVESTASI PERMANEN JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG ASET TETAP TANAH PERALATAN DAN MESIN GEDUNG DAN BANGUNAN JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN ASET TETAP LAINNYA KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP JUMLAH ASET TETAP DANA CADANGAN DANA CADANGAN ASET LAINNYA JUMLAH DANA CADANGAN DAN ASET LAINNYA JUMLAH ASET KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK KEWAJIBAN JANGKA PANJANG JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR EKUITAS DANA INVESTASI EKUITAS DANA CADANGAN JUMLAH EKUITAS DANA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA TAHUN 2006 2007 2008 2009 PERTUMBUHAN RATA-RATA

104.799.539.819,69 1.155.296.928,00 3.713.584.395,00 109.668.421.142,69 4.574.420.000,00 13.828.136.281,00 18.402.556.281,00 258.426.009.810,00 67.932.111.019,00 338.637.413.385,00 1.116.704.758.070,00 7.526.416.175,00 1.789.226.708.459,00

122.758.875.846,20 3.151.348.038,45 2.800.458.994,00 128.710.682.878,65 5.574.420.000,00 15.955.810.341,00 21.530.230.341,00 262.013.625.313,00 84.767.370.505,00 373.306.217.146,00 1.154.917.113.920,00 9.718.734.399,00 10.101.423.542,00 1.894.824.484.825,00

94.902.923.305,36 5.006.699.918,00 6.153.429.485,48 106.063.052.708,84 5.574.420.000,00 16.955.810.341,00 22.530.230.341,00

39.027.364.597,36 7.259.401.153,00 6.081.667.232,16 52.368.432.982,52 5.574.420.000,00 16.178.431.460,00 21.752.851.460,00

-21,48 0,00 92,21 31,32 -16,95 7,29 5,69 6,06 0,99 18,54 12,73 3,37 47,39 -22,71 5,80

265.059.684.784,00 266.162.936.665,00 103.013.492.794,00 112.596.807.501,00 405.172.785.101,00 483.868.785.092,00 1.199.886.039.012,00 1.233.269.244.940,00 20.508.508.744,00 20.924.742.074,00 11.487.291.200,00 2.084.591.200,00 2.005.127.801.635,00 2.118.907.107.472,00

1.917.297.685.882,69

2.045.065.398.044,65

114.317.100,00 114.317.100,00 2.133.835.401.784,84 2.193.028.391.914,52

-33,33 -33,33 4,59

814.699.322,00 814.699.322,00 109.668.421.142,69 1.806.814.565.418,00 1.916.482.986.560,69 1.917.297.685.882,69

37.651.188,00 80.248.315,00 117.899.503,00 128.673.031.690,65 1.916.274.466.851,00 2.044.947.498.541,65 2.045.065.398.044,65

22.432.511,00 8.664.043,00 31.096.554,00

367.272.222,00 367.272.222,00

106.040.620.197,84 52.001.160.760,52 2.027.763.685.033,00 2.140.659.958.932,00 2.133.804.305.230,84 2.192.661.119.692,52 2.133.835.401.784,84 2.193.028.391.914,52

498,94 -93,12 307,31 0,00 -17,07 5,81 0,00 4,60 4,59

Pada tabel diatas, selama periode Tahun 2006 samapai dengan Tahun 2009 dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan Aset Lancar sebesar (16,95%), investasi jangka panjang sebesar 6,06%, dan asset tetap sebesar 5,80%. Sementara, ratarata pertumbuhan hutang dan ekuitas/modal masing-masing adalah sebesar 307,31% dan 4,60%. Aset Lancar terdiri dari Kas,Investasi Jangka Panjang,Piutang dan Persediaan. Rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah pada Rekening Piutang sebesar 92,21% yang merupakan Piutang Pajak dan Retribusi serta Piutang Bagi Hasil Pajak Propinsi. Meningkatnya jumlah piutang setiap tahun dikarenakan belum optimalnyaRPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015

III-8

pengelolaan piutang dan pengawasan terhadap objek/wajib pajak dan retribusi. Sementara angka rata-rata pertumbuhan terendah berada pada Rekening Kas sebesar (21,48%) yang ditandai dengan menurunnya saldo kas setiap tahun. Hal ini menandakan bahwa secara keseluruhan kinerja anggaran semakin baik. Investasi Jangka Panjang dapat dibagi menjadi Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Investasi Non Permanen merupakan Investasi Dana Bergulir, dengan tingkat pertumbuhan 21,86% (dari Tahun 2006 ke Tahun 2007) dan rata-rata pertumbuhan: 7,29%. Investasi Permanen merupakan Investasi dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Agam pada: Bank Nagari Sumatera Barat sebesar Rp.12.533.253.179,-, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (untuk

pembangunan Mess Pemda Tahun 2008) sebesar Rp.1.000.000.000,-, PDAM sebesar Rp.2.765.178.281,-, PT.Agam Karya Permai sebesar Rp.660.000.000,-, dan Yayasan Purna Bhakti sebesar Rp.220.000.000,-. Rata-rata pertumbuhan Investasi Permanen adalah 5,69%. Ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Agam telah mulai gencar melakukan dan mengembangkan investasi diberbagai bidang. Aset Tetap merupakan asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. Aset Tetap terdiri dari : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap lainnya,dan Konstruksi dalam Pengerjaan dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing

sebesar : 0,99%, 18,60%, 12,73%, 3,37%, 47,39%, dan (22,71%). Pada periode Tahun 2006 - 2009, belum ada perhitungan terhadap akumulasi penyusutan asset tetap. Perhitungan terhadap penambahan asset tetap berasal dari pembelian atau berasal dari penerimaan hibah,sementara perhitungan terhadap pengurangan asset tetap berasal dari penghapusan asset karena telah habis masa manfaatnya atau karena hal lain sehingga asset ini tidak bisa digunakan/dioperasionalkan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. Untuk menilai jumlah asset yang sesungguhnya, dilakukan dengan cara: menghitung saldo awal asset ditambah dengan asset. pembelian Sedangkan asset/penerimaan Konstruksi hibah dikurangi dengan

penghapusan

dalam

pengerjaan

merupakan

Konstruksi dalam pengerjaan tahun tahun sebelumnya yang masih belum selesai dan belum dimanfaatkan. Aset Lainnya merupakan alat-alat kantor dan rumah tangga yang rusak, yang untuk sementara waktu ditempatkan di rekening ini menunggu diadakannya penghapusan asset.


III-9

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo kurang dari satu periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek dapat berupa Hutang kepada Pihak Ketiga, dan Hutang SKPD dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 498,94% dimana pada Tahun 2009 terdapat hutang Dinas Pendidikan sebesar Rp.325.322.222,-, dan hutang Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.41.950.000,- . Kewajiban Jangka Panjang merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Panjang berupa kewajiban/hutang kepada Lembaga Keuangan Bank dengan rata-rata pertumbuhan sebesar (93,12%). Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih jumlah Aktiva Lancar dengan jumlah Hutang Lancar. Ekuitas Dana Lancar terdiri dari : SILPA, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan, dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek. Rata-rata pertumbuhan Ekuitas Lancar periode Tahun 2006 s/d Tahun 2009 adalah sebesar (17,70%). Ekuitas Dana Investasi merupakan selisih antara jumlah Investasi,Aset Tetap, dan Aset lainnya dengan jumlah hutang yang terdiri dari : Dana yang diinvestasikan dalam Investasi permanen, Dana yang diinvestasikan dalam Investasi non permanen, Dana yang diinvestasikan dalam aset tetap, Dana yang diinvestasikan dalam aset lainnya, dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Hutang Jangka Panjang. Rata-rata pertumbuhan Ekuitas Dana Investasi adalah 5,85%. Sebagai tambahan, berdasarkan informasi perkembangan Neraca pada Tabel III-5 diatas, dapat dilihat proporsi kelompok asset seperti tabel berikut: Tabel III-6 Proporsi Kelompok Asset Kabupaten Agam Tahun 2006 s/d 2009Kategori Aset Aset Lancar Investasi JangkaPanjang Aset Tetap Aset Lainnya Total Aset 2006 2007 Rp. % Rp. 109,668,421,142.69 5.72 128,710,682,878.65 18,402,556,281.00 0.96 21,530,230,341.00 1,789,226,708,459.00 93.32 1,894,824,484,825.00 1,917,297,685,882.69 2,045,065,398,044.65 2008 % Rp. 6.29 106,063,052,708.84 1.05 22,530,230,341.00 92.65 2,005,127,801,635.00 114,317,100.00 2,133,835,401,784.84 2009 % Rp. 4.97 52,368,432,982.52 1.05 21,752,851,460.00 93.97 2,118,907,107,472.00 0.01 2,193,028,391,914.52 % 2.39 0.99 96.62

Jika dibandingkan dengan Tahun 2006, maka komposisi asset untuk Tahun 2007 dapat dikatakan lebih baik, yang ditandai dengan penambahan investasi jangka panjang, dan pengurangan proporsi Aset Tetap. Tetapi untuk tahun-tahun berikutnyaRPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015

III-10

komposisi asset malah kurang baik, terlihat pada berkurangnya Investasi Jangka Panjang dan bertambahnya Asset Tetap. Hal ini menandakan bahwa kondisi keuangan tidak likuid/ tidak sehat. Likuiditas Pemerintah mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjaga ketersediaan kas dan setara Kas Jangka Pendek (Asset Lancar). Bila dilihat dari Modal Kerja Pemerintah Daerah (pada tabel dibawah ini),

setiap tahun modal kerja berkurang tetapi masih cukup besar bila dibandingkan dengan hutang/kewajiban lancar. Semakin tinggi modal kerja, berarti likuiditas keuangan semakin baik. Tabel III-7 Perkembangan Modal Kerja Kabupaten Agam Tahun 2006 s/d 2009

Uraian Modal Kerja

2006 109.668.421.142,69

2007 128.673.031.690,65

2008 106.040.620.197,84

2009 52.001.160.760,52

Tetapi bila keseimbangan likuiditas tidak terjaga dengan sangat tingginya nilai asset lancar terutama kas dan setara kas dibandingkan dengan kewajiban maka kondisi keuangan bisa dikatakan tidak sehat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan termasuk asset tetap, Pemerintah Kabupaten Agam belum sepenuhnya menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang disempurnakan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Diharapkan untuk kedepannya pengelolaan keuangan ini lebih akuntabel dan akurat. Dari Tabel yang memperlihatkan kondisi keuangan daerah, dapat dicari rasio solvabilitas dan rasio likuiditas sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel III-8 Analisa Rasio Keuangan Kabupaten Agam Tahun: 2006 s/d 2009Tahun No 1 Uraian 2006 (%) 0,0425 0,0425 2007 (%) 341.850,26 334.412,35 0,0058 0,0058 2008 (%) 472.809,54 445.378,69 0,0015 0,0015 2009 (%) 14.258,75 12.602,85 0,0167 0,0168

Rasio Likuiditas : a Rasio Lancar b Rasio Quick 2 Rasio Solvabilitas : a Total Hutang terhadap Total Aset b Total Hutang terhadap Modal


III-11

Rasio Likuiditas merupakan rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis Rasio Likuiditas yang digunakan adalah : a. Rasio lancar, merupakan perbandingan/persentase (%) antara aktiva/asset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Pada Tahun 2006 - 2009 kemampuan Pemerintah Kabupaten Agam dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya sangat baik. Ini terlihat dari perhitungan pada Tabel : T-III.C.80 dimana rasionya cenderung naik. Pada Tahun 2009, rasio lancar berkurang karena jumlah hutang jangka pendek juga membengkak dari Rp.22.432.511,pada Tahun 2008 menjadi

Rp.367.272.222,- tahun 2009, sementara asset lancar malah berkurang dari Rp.106.063.052.708,84 pada Tahun 2008 menjadi Rp.52.368.432.982,52 pada Tahun 2009, tetapi ini masih sangat baik. b. Rasio Quick, merupakan perbandingan/persentase (%) antara selisih aktiva/aset lancar dan persediaan, dengan kewajiban jangka pendek. Rasio ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Agam dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa memperhitungkan nilai persediaan yang ada, dengan asumsi bahwa persediaan merupakan komponen yang paling tidak likuid/sulit untuk diuangkan dengan segera tanpa menurunkan nilainya. Dari Tabel: T-III.C.80, dapat dilihat bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Agam dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya juga sangat baik. Dari perhitungan kedua rasio diatas, dapat disimpulkan bahwa yang sangat berpengaruh adalah nilai kas yang ada. Setiap tahun nilai Kas selalu melebihi nilai kewajiban/hutang jangka pendek, sehingga ini sangat mempengaruhi kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam hal ini kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Agam terlalu likuid (overliquid) dan perlu dilakukan upaya-upaya untuk menjaga dan menciptakan keseimbangan likuiditas keuangan.

Rasio Solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukurkemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio yang digunakan adalah : a. Rasio Total Hutang terhadap Total Aset, merupakan perbandingan/ persentase (%) antaraTotal Hutang dengan Total Aset. Rasio ini

menunjukkan persentase jumlah aktiva/asset yang dibiayai oleh hutang. b. Rasio Total Hutang terhadap Modal, merupakan perbandingan/ persentase (%) antara Total Hutang dengan Total Ekuitas Dana.RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015

III-12

Bila dilihat dari kedua rasio ini, kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dalam memenuhi kewajiban jangka panjang sangat baik, dimana angka rasio yang dihitung cenderung turun. Semakin kecil rasio yang dihitung berarti semakin tinggi kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2008 - 2009. 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran Untuk belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, kita hanya menggunakan komponen Belanja Pegawai dan Belanja Modal (karena keterbatasan data). Belanja pegawai terdiri dari Belanja Gaji/Tunjangan dan Tambahan Penghasilan serta Belanja Honorarium dan Lembur Pegawai. Sementara Belanja Modal yang kita akomodir sebagai dasar perhitungan hanya belanja pada Program Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Belanja Peralatan Kantor. Tabel III-9 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten AgamNo Uraian Total Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (a) 346.423.236.967,00 395.360.716.975,00 Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (b) 710.098.756.482,36 576.186.627.629,00 Persentase (a)/(b) x 100% 48,79 68,62

1 Tahun Anggaran 2008 2 Tahun Anggaran 2009

Pada Tahun 2008, Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur sebesar Rp.346.423.236.967,- atau 48,79% dari Total Pengeluaran. Sedangkan pada Tahun 2009 Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur sebesar Rp.395.360.716.975,- atau 68.62 % dari Total Pengeluaran.

3.2.2 Analisis Pembiayaan Tabel III-10 Defisit Riil Anggaran Kabupaten AgamNo Uraian Tahun 2008 (Rp)548.360.221.927,16

Tahun 2009 (Rp)561.734.081.203,00

1 Realisasi Pendapatan Daerah Dikurangi Realisasi : 2 Belanja Daerah 3 Pengeluaran Pembiayan Daerah Defisit Riil

575.083.418.347,00 1.103.209.282,00 (27.826.405.701,84)

616.450.982.507,00 1.225.655.629,00 (55.942.556.933,00)


III-13

Dari Tabel diatas terlihat bahwa Kenaikan PAD dari Tahun 2008 Rp.548.360.221.927,16 menjadi Rp.561.734.081.203,- pada tahun 2009, diikuti dengan bertambahnya Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Belanja Daerah bertambah dari Rp.575.083.418.347,- pada Tahun 2008 menjadi Rp.616.450.982.507,- pada Tahun 2009. Pengeluaran Pembiayaan Daerah juga bertambah dari Rp. 1.103.209.282,- pada Tahun 2008 menjadi Rp. 1.225.655.629,pada Tahun 2009. Sehingga Defisit Riil tidak berkurang, malah bertambah dari Rp..27.8269.405.701,84 pada Tahun 2008 menjadi Rp. 55.942.556.933,- pada Tahun 2009. Sementara untuk mengetahui seberapa besar komposisi sumber-sumber penerimaan yang dapat menutup defisit riil anggaran, bisa dilihat pada tabel berikut: Tabel III-11 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten AgamNo Uraian Proporsi dari Total Defisit Riil 2008 2009 (Rp.) (%) (Rp.)27,826,405,701.84

(%)

Total Defisit Riil

55,942,556,933.00

1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya 2 Pencairan Dana Cadangan 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4 Penerimaan Pinjaman Daerah 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 6 Penerimaan Piutang Daerah 7 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan

122,677,402,795.20 94,850,997,093.36

440.87 94,873,429,604.36 340.87 38,930,872,671.36

169.59

69.59

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk penutup defisit riil, sumber dananya hanya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya pengelolaan pendapatan daerah dan keterbatasan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya. Untuk mengetahui nilai dan komposisi realisasi SILPA tahun anggaran sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut:


III-14

Tabel III-12 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Agam2008 No Uraian Rp. 94,850,997,093.36 4,247,378,901.43 584,235,812.00 2,508,145,840.73 8,664,043.00 27,416,000,000.00 0.01 28.90 % dari SILPA 100.00 4.48 0.62 2.64 Rp. 38,930,872,671.36 2,585,718,230.00 (855,992,914.00) 10,759,235,034.00 2009 % dari SILPA 100.00 6.64 -2.20 27.64 Rata-rata pertumbuhan (58.96) (39.12) (246.51) 328.97

1 Jumlah SILPA 2 Pelampauan Penerimaan PAD 3 Pelampauan/(Pengurangan) Penerimaan Dana Perimbangan 4 Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 5 Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya 6 Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan 7 Kegiatan Lanjutan

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa Jumlah SILPA pada Tahun 2009 berkurang menjadi Rp. 38.930.872.671,36 dari Rp. 94.850.997.093,36 pada Tahun 2008 dengan tingkat pertumbuhan sebesar (58,96%). Tahun 2008, pelampauan penerimaan PAD (4,48% dari SILPA), dana perimbangan (0,62% dari SILPA) dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah (2,64% dari SILPA) belum dapat mempengaruhi SILPA secara signifikan. Karena pada tahun ini masih ada kewajiban kepada Pihak Ketiga yang sampai akhir tahun belum terselesaikan sebesar Rp.8.664.043,- (0,01% dari SILPA), dan Kegiatan Lanjutan (pembangunan Sport Centre) sebesar Rp. 27.416.000.000,- (28,90% dari SILPA), yang menjadi beban APBD tahun berikutnya. Sedangkan pada Tahun 2009, pelampauan penerimaan PAD (6,64% dari SILPA), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (27,64% dari SILPA) cukup berpengaruh terhadap nilai SILPA. Disamping ada pelampauan penerimaan, ternyata ada pengurangan terhadap Penerimaan Dana Perimbangan dari

anggarannya pada tahun ini sebesar Rp.855.992.914,- atau (2,20%) dari SILPA.

3.3 Kerangka Pendanaan 3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Selain belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, ada lagi belanja periodik yang wajib dan mengikat, dan belanja periodik prioritas utama yang harus diperhitungkan untuk kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari, atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Untuk lebih lengkapnya,dapat dilihat pada tabel berikut:RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015

III-15

Tabel III-13 Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten AgamNo Uraian Tahun 2007 (Rp) 277.633.852.061 252.603.601.929 451.098.696 24.579.151.436 7.750.906.463 7.750.906.463 96.206.629 96.206.629 285.480.965.153 Tahun 2008 (Rp) 353.576.069.540 319.182.270.474 5.648.473.338 28.745.325.728 6.512.697.142 6.512.697.142 103.209.282 103.209.282 360.191.975.964 Tahun 2009 (Rp) 368.605.810.110 362.936.919.125 5.017.950.061 650.940.924 6.864.803.641 6.864.803.641 10.550.000 10.550.000 375.481.163.751 Rata-Rata Pertumbuhan ( %) 15,80 20,03 (5,58) (40,39) (5,28) (5,28) (41,25) (41,25) 15,21

A 1 2 3 4 B 1 C 1 2

Belanja Tidak Langsung Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Penerimaan Anggota DPRD serta Operasional KDH/WKDH Belanja Bunga Belanja Bagi Hasil Belanja Langsung Belanja Jasa Kantor (telepon, air, listrik dan sejenisnya) Pembiayaan Pengeluaran Pembentukan Dana Cadangan Pembayaran Pokok Hutang Total (A+B+C)

Untuk menghitung pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, komponen yang digunakan pada Belanja Tidak Langsung adalah Belanja Gaji / Tunjangan, Belanja Penerimaan Anggota DPRD serta Operasional KDH / WKH, Belanja Bunga, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Komponen untuk Belanja Langsung yang bisa digunakan hanya Belanja Jasa Kantor yang rutin dibayar setiap bulannya (karena keterbatasan data) seperti : air,listrik, dan telepon. Sementara untuk komponen Pembiayaan Pengeluaran yang digunakan adalah Pembayaran Pokok Hutang. Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa rata-rata pertumbuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu : Tahun 2007 - 2009 adalah 19,59%. Tingkat pertumbuhan yang tertinggi terjadi pada Belanja Tidak Langsung, khususnya Belanja Gaji dan Tunjangan. Ini memperlihatkan bahwa kebutuhan terhadap Belanja Gaji dan Tunjangan semakin meningkat setiap tahunnya sejalan dengan penerimaan Dana Alokasi Umum. Sementara yang terendah yakni (41,25%), berada pada kelompok Pembiayaan Pengeluaran tepatnya Pembayaran Pokok Hutang.


III-16

3.3.2 Proyeksi Data Masa Lalu Tabel III-14Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten AgamNo Uraian 2009 (n-2) (Rp. 000,-) 561,734,081 25,956,304 7,184,480 6,038,728 3,062,021 9,671,074 494,596,497 21,265,207 418,752,290 54,579,000 41,181,281 14,427,900 16,496,994 10,256,387 Rata-rata Pertumbuhan (%) 10.18 16.05 20.99 21.42 17.80 13.15 8.68 3.43 7.44 26.46 44.44 10.84 10.00 Proyeksi Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(Rp. 000,-) 700,028,070 36,050,814 10,517,184 8,902,148 4,249,406 12,382,077 593,442,034 22,749,933 483,410,453 87,281,649 70,535,222 41,628,000 16,496,994 12,410,228 -

(Rp. 000,-) 767,624,308 42,549,862 12,724,816 10,808,601 5,005,970 14,010,476 653,298,201 23,530,729 519,392,242 110,375,231 71,776,244 41,628,000 16,496,994 13,651,250 -

(Rp. 000,-) 845,380,475 50,269,442 15,395,846 13,123,333 5,897,233 15,853,030 721,969,664 24,338,322 558,052,270 139,579,072 73,141,369 41,628,000 16,496,994 15,016,375 -

(Rp. 000,-) 935,362,799 59,446,404 18,627,545 15,933,780 6,947,176 17,937,903 801,273,389 25,173,632 599,589,888 176,509,868 74,643,007 41,628,000 16,496,994 16,518,013 -

(Rp. 000,-) 1,040,128,490 70,364,717 22,537,600 19,346,103 8,184,051 20,296,963 893,468,965 26,037,611 644,219,284 223,212,069 76,294,808 41,628,000 16,496,994 18,169,814 -

1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.3.8 1.3.9

PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain PAD Yang Sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Hibah Penerimaan Health Workforce And Services/HWS Bantuan dana Pilkada dari APBN Dana darurat Dana Penyesuaian/Dana Penyeimbang dan Otonomi Khusus Dana Bencana Alam Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya Lain-lain Pendapatan Yang Sah


III-18

Untuk perhitungan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus digunakan angka dari PPAS Tahun Anggaran 2011 dan diasumsikan sama sampai dengan Tahun 2015, sementara untuk Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya digunakan asumsi bahwa tingkat pertumbuhan dianggap sama setiap tahunnya, yaitu 10%. Tabel III-15 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten AgamTingkat RataData Tahun 2009 Rata (Rp) Pertumbuhan (%)368,605,810,110 362,936,919,125 5,017,950,061 650,940,924 6,864,803,641 6,864,803,641 10,550,000 10,550,000 5.41 5.41 10.00 8.63 -

No

Uraian

Proyeksi ( Rupiah ) Tahun 2011445,726,033,444 439,153,672,142 5,921,420,378 650,940,924 7,627,667,371 7,627,667,371 -

Tahun 2012490,152,419,236 483,069,039,356 6,432,438,956 650,940,924 8,040,324,176 8,040,324,176 -

Tahun 2013539,014,442,654 531,375,943,292 6,987,558,438 650,940,924 8,475,305,714 8,475,305,714 -

Tahun 2014592,755,063,276 584,513,537,621 7,590,584,731 650,940,924 8,933,819,753 8,933,819,753 -

Tahun 2015651,861,484,501 642,964,891,383 8,245,652,194 650,940,924 9,417,139,401 9,417,139,401 -

A

Belanja Tidak Langsung 1 Belanja Gaji dan Tunjangan 2 Belanja Penerimaan Anggota DPRD serta Operasional KDH/WKDH 3 Belanja Bunga 4 Belanja Bagi Hasil

B

Belanja Langsung 3 Belanja Jasa Kantor (telepon, air, listrik dan sejenisnya) Pembiayaan Pengeluaran 1 Pembentukan Dana Cadangan 2 Pembayaran Pokok Utang Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas

C

375,481,163,751

453,353,700,814

498,192,743,412

547,489,748,367

601,688,883,029

661,278,623,902

Berdasarkan tabel

diatas, dengan memperhitungkan tingkat pertumbuhan

pada Tahun 2009 (karena data Tahun 2010 belum tersedia), dapat diprediksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama untuk 5 (lima) tahun yang akan datang dengan asumsi tingkat rata-rata pertumbuhan pada masing-masing komponen adalah sama setiap tahunnya


III-19

3.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan Tabel III-16 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten AgamNo Uraian Proyeksi (Rp.000,-) Tahun 2011700.028.070 6.587.705 706.615.775

Tahun 2012767.624.308 2.707.399 770.331.707

Tahun 2013845.380.475 1.112.681 846.493.156

Tahun 2014935.362.799

Tahun 20151.040.128.490

1 Pendapatan 2 Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda) 3 Sisa Lebih Riil Pembiayaan(Perhitungan) Anggaran Total Penerimaan Dikurangi ; 4 Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kapasitas Riil Kemampuan Anggaran

457.287 935.820.086

187.935 1.040.316.425

453.353.701 253.262.074

497.780.087 272.551.621

546.642.110 299.851.046

600.382.731 335.437.355

659.489.152 380.827.273

Berdasarkan tabel

diatas, dengan memperhitungkan tingkat pertumbuhan

pada Tahun 2009 (karena data Tahun 2010 belum tersedia), dapat diprediksi Pendapatan, Sisa Lebih Riil Pembiayaan (Perhitungan) Anggaran serta Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan mengikat serta prioritas utama, dengan asumsi tingkat pertumbuhan pada masing-masing komponen adalah sama setiap tahunnya. Untuk melihat seberapa besar nilai Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran yang sesungguhnya, kita dapat melihat pada tabel berikut: Tabel III-17 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Agam

No

Uraian

2008 (n-3) Rp. 94,902,923,305.36

2009 (n-2) Rp. 39,002,978,546.36

1 Saldo Kas Neraca Daerah Dikurangi : 2 Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan 3 Kegiatan Lanjutan Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran

8,664,043.00 27,416,000,000.00 67,478,259,262.36

39,002,978,546.36


III-20

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan saldo kas neraca daerah dari Rp.94.902.923.305,36 pada Tahun 2008 menjadi Rp..39.002.978.546,36 pada Tahun 2009 (sekitar 58,90%). Tahun 2008, nilai Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran tidak sama dengan angka pada Saldo Kas Neraca Daerah. Hal ini disebabkan karena pada tahun ini masih ada kewajiban kepada Pihak Ketiga yang belum terselesaikan sampai dengan akhir tahun, dan kegiatan lanjutan. Sehingga nilai Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran yang dapat dipergunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah menjadi berkurang. Sementara untuk Tahun 2009, nilai Saldo Kas Neraca Daerah langsung menjadi nilai dari Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran. Kemudian, untuk mendapatkan gambaran Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran untuk beberapa tahun kedepan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel. III-18 Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten AgamNo Uraian Data Tahun Tingkat 2009 (Rp) Pertumbuhan ( % ) Tahun 201139,002,978,546 (58.90) 6,587,704,982

Proyeksi (Rupiah)

Tahun 20122,707,399,384

Tahun 20131,112,680,584

Tahun 2014457,286,830

Tahun 2015187,934,658

1 Saldo Kas Neraca Daerah Dikurangi ; 2 Kewajiban Kepada Pihak ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan 3 Kegiatan Lanjutan Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran

39,002,978,546

6,587,704,982 2,707,399,384 1,112,680,584 457,286,830 187,934,658

Berdasarkan tabel diatas, dengan memperhitungkan tingkat pertumbuhan Tahun 2009 (karena data Tahun 2010 belum tersedia), dapat diprediksi saldo kas neraca, kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan sampai dengan akhir tahun dan kegiatan lanjutan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang dengan asumsi tingkat pertumbuhan pada masing-masing komponen adalah sama setiap tahunnya. Berhubung pada Tahun 2009 kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan sampai dengan akhir tahun dan kegiatan lanjutan tidak ada, maka yang dapat dihitung adalah saldo kas neraca daerah. Dari Rp. 39.002.978.546,- pada Tahun 2009 dengan asumsi tingkat pertumbuhan/(pengurangan) sama setiap tahunnya sebesar (58.90%), pada Tahun 2015 saldo kas neraca daerah menjadi

Rp.187.934.658,-. III-21


Bab III.Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah

Documents