73 BAB III PERAN PENYIDIK PPNS DALAM MENANGANI KASUS PELANGGARAN PENGELUARAN DAN PEMASUKAN HEWAN DARI DAERAH ASAL Karantina merupakan bagian integral program ketahanan pangan dan aspek perlindungan keamanan pangan dari cemaran biologis berupa organisme penggangu (Hamzah, 2002). Karantina mencegah pada lini pertama dari ancaman masuknya hama penyakit hewanyang dapat terbawa pada komoditas petanian, orang , dan barang. Setiap hewan dan bagian-bagiannya yang dilalu-lintaskan antar Negara selalu mempunyai risiko sebagai pembawa hama penyakit hewan karantina yang dapat mengancam produksi pertanian. Oleh karena itu, setiap media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah RI atau yang dilalulintaskan antar area di dalam wilayah RI dikenakan tindakan karantina. Tindakan karantina meliputi ; pemeriksaan, pengasingan, pengamanan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan. 28 1. Peran Penyidik Karantina Pertanian Dalam Sistim Perlindungan Hewan Sesuai Undang-undang Nomor16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Karantina didefinisikan sebagai tempat pengasingan dan atau tindakan dalam rangka upaya pencegahan masuk dan menyebarnya hama dan penyakit untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan, dan tumbuhan. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina 28 Felix Hadi Mulyanto dan Endar Sugiarto, 1997. Pabean, Imigrasi, dan Karantina. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. Halaman 48 UNIVERSITAS MEDAN AREA
22
Embed
BAB III PERAN PENYIDIK PPNS DALAM MENANGANI KASUS …repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1798/6/151803068... · 2017. 9. 18. · penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
73
BAB III
PERAN PENYIDIK PPNS DALAM MENANGANI KASUS
PELANGGARAN PENGELUARAN DAN PEMASUKAN HEWAN DARI
DAERAH ASAL
Karantina merupakan bagian integral program ketahanan pangan dan
aspek perlindungan keamanan pangan dari cemaran biologis berupa organisme
penggangu (Hamzah, 2002). Karantina mencegah pada lini pertama dari ancaman
masuknya hama penyakit hewanyang dapat terbawa pada komoditas petanian,
orang , dan barang. Setiap hewan dan bagian-bagiannya yang dilalu-lintaskan
antar Negara selalu mempunyai risiko sebagai pembawa hama penyakit hewan
karantina yang dapat mengancam produksi pertanian. Oleh karena itu, setiap
media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah RI atau yang dilalulintaskan
antar area di dalam wilayah RI dikenakan tindakan karantina. Tindakan karantina
meliputi ; pemeriksaan, pengasingan, pengamanan, perlakuan, penahanan,
penolakan, pemusnahan, dan pembebasan.28
1. Peran Penyidik Karantina Pertanian Dalam Sistim Perlindungan Hewan
Sesuai Undang-undang Nomor16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan,
Ikan dan Tumbuhan, Karantina didefinisikan sebagai tempat pengasingan dan atau
tindakan dalam rangka upaya pencegahan masuk dan menyebarnya hama dan
penyakit untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan, dan
tumbuhan. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina
28Felix Hadi Mulyanto dan Endar Sugiarto, 1997. Pabean, Imigrasi, dan Karantina.
Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. Halaman 48
UNIVERSITAS MEDAN AREA
74
Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagai dasar hukum penyelenggaraan karantina,
diamanahkan bahwa perlunya kekayaan tanah air dan wilayah Negara Indonesia
yang kaya akan sumberdaya alam hayati untuk dijaga, dilindungi dan dipelihara
kelestariannya dari ancaman dan gangguan Hama Penyakit Hewan Karantina
(HPHK). Ancaman kelestarian dan keamanan hayati akan menimbulkan dampak
yang sangat luas pada stabilitas ekonomi, keberhasilan usaha agribisnis dan
kestabilan ketahanan pangan nasional.
Dengan demikian Pemerintah Indonesia telah menetapkan pilihan bahwa
salah satu strategi didalam melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan
dan tumbuhan adalah melalui “Penyelenggaraan Perkarantinaan Hewan dan
Tumbuhan ” Tujuan perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan di Indonesia adalah
a) Mencegah masuknya hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan
organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) ke dalam wilayah
Negara Republik Indonesia serta penyebaran dari suatu area ke area lain di
dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
b) Mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina ke luar negeri;
dan
c) Mencegah keluarnya organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari
wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri apabila dipersyaratkan
oleh negara tujuan.
UNIVERSITAS MEDAN AREA
75
Walaupun karantina diartikan sebagai tempat dan tindakan, ruang lingkup
pengaturan dibidang perkarantinaan meliputi :
a) Persyaratan Karantina;
b) Tindakan Karantina;
c) Kawasan Karantina ;
d) Jenis-jenis hama dan penyakit, media pembawa dan daerah sebarnya; dan
e) Tempat-tempat pemasukkan.29
Ruang lingkup objek yang berkaitan dengan karantina berkaitan dengan
orang, alat angkut dalam perhubungan, hewan dan produk hewan, tumbuhan dan
produk tumbuhan, barang-barang perdagangan lainnya yang dilalulintaskan,
diletakkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan
penilaian risiko dapat ditetapkan menjadi media pembawa hama dan penyakit
hewan serta organisme pengganggu tumbuhan Perkarantinaan diselenggarakan
berdasarkan asas kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan dan tumbuhan.
Hal ini mengandung arti bahwa segala tindakan karantina yang dilakukan semata-
mata ditujukan untuk melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan
dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina, hama dan
penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina, dan
tidak untuk tujuan-tujuan lainnya.”
Pada saat ini ancaman yang dapat mengganggu kelestarian sumberdaya
alam, ketenteraman dan kesehatan masyarakat, kesehatan pangan, gangguan
terhadap produksi sektor Pertanian/perikanan dan kehutanan, serta lingkungan
29M. Yahya Harahap. 2006. Pembahasan Permaslahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 77
UNIVERSITAS MEDAN AREA
76
telah didefinisikan sebagai ancaman yang perlu untuk dicegah masuk dan
menyebar. Ancaman yang secara global telah diidentifikasi dapat dikendalikan
efektif melalui penyelenggaraan perkarantinaan antara lain adalah:
a. Ancaman terhadap kesehatan hewan dan tumbuhan;
b. Invassive Species;
c. Penyakit Zoonosis;
d. Bioterorism;
e. Pangan yang tidak sehat termasuk GMO yang belum dapat diidentifikasi
keamanannya;
f. Kelestarian Plasma nutfah/Keanekaragaman hayati;
g. Hambatan Teknis Perdagangan, dan
h. Ancaman terhadap kestabilan perekonomian nasional.
Ancaman-ancaman tersebut dapat juga dikelola dengan baik agar tidak
masuk dan menyebar ke dalam negeri melalui kegiatan pemeriksaan dan
sertifikasi karantina.30
2. Peran Penyidik Karantina Dalam Perdagangan Internasional
Perdagangan internasional diatur oleh organisasi perdagangan dunia yang
disebut World Trade Organization (WTO), dalam implementasinya organisasi
tersebut menerbitkan berbagai perjanjian yang berkaitan dengan pengaturan dan
prosedur dibidang perdagangan internasional.
30Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Bina Cipta, Bandung, 2004 halaman
UNIVERSITAS MEDAN AREA
77
Beberapa perjanjian yang telah diterbitkan antara lain yaitu:
a. General Agreement on Tariffs and Trade;
b. Agreement on Trade Related Aspects of Intelectual Property Rights (TRIPS);
c. Agreement on Aplication of Sanitary and Phytosanitary Measure (SPS).
SPS-agreement atau perjanjian SPS diberlakukan untuk mengatur tatacara
perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan serta lingkungan
hidupnya dalam hubungannya dengan perdagangan internasional. Kesepakatan
SPS berlaku dan mengikat secara global seluruh negara yang menjadi anggotanya.
Negara Indonesia merupakan salah satu negara anggota WTO, yang telah
menyepakati piagam berdirinya organisasi tersebut dan diratifikasi melalui
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Oleh karena itu Negara Indonesia
berkewajiban memenuhi kesepakatan internasional tersebut. Dasar hukum
penyelenggaraan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yaitu Undang- undang
Nomor 16 Tahun 1992 dalam uraian penjelasannya telah mengamanatkan bahwa
penyelenggaraan perkarantinaan merupakan wujud dari pelaksanaan kewajiban
internasional.31
Sesuai dengan implementasi perjanjian SPS dalam perdagangan
internasional maka peran Barantan adalah:
a. Mengoperasionalkan persyaratan teknis (persyaratan karantina) impor
yang ditetapkan di tempat pemasukkan dalam upaya tindakan
perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan
lingkungan;
31Lamintang, P.A.F. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. Halaman 87
UNIVERSITAS MEDAN AREA
78
b. Memfasilitasi ekspor komoditas pertanian melalui pemeriksaan, audit,
verifikasi dan sertifikasi karantina ekspor agar persyaratan teknis yang
ditentukan negara pengimpor dapat terpenuhi;
c. Turut serta memverifikasi persyaratan teknis Negara tujuan ekspor agar
tetap dalam koridor perjanjian SPS;
d. Barantan ditetapkan sebagai ‘Notification Body’ dan ‘National Enquiry
Point’ SPS, peran tersebut merupakan salah satu bentuk dari komunikasi
persyaratan teknis (dengan organisasi internasional dan Negara mitra)
yang akan diberlakukan.
3. Peran Penyidik Karantina dalam Mewujudkan Pertanian Menjadi Basis
Perekonomian Nasional
Sesuai amanat perioritas RPJM II 2010-2014 dalam rangka mewujudkan
pertanian menjadi basis perekonomian nasional, maka komoditas pertanian
Indonesia harus memiliki daya saing pasar yang kuat baik pasar domestik maupun
pasar internasional. Keberlanjutan perekonomian yang ditunjang oleh komoditas
pertanian, dan kontribusi pada perdagangan serta pasar internasional ditentukan
oleh banyak faktor, beberapa faktor utama antara lain:
a) Kualitas dan kontinyuitas komoditas pertanian itu sendiri, yang
didukung oleh informasi tatakelola produksi yang baik (GAP/GFP/SOP
dll);
b) Kemampuan promosi dan negosiasi internasional dengan prinsip saling
menguntungkan;
c) Keberadaan dan status penyakit;
UNIVERSITAS MEDAN AREA
79
Satu satunya kondisi yang didefinisikan sebagai hambatan teknis adalah
keberadaan/status penyakit, yang berdasarkan ketentuan internasional berkaitan
dengan prevalensi hama dan penyakit serta organisme penganggu tumbuhan
disuatu area/kawasan, panduan surveilans yang dimiliki dan dilaksanakan, dan
pedoman pengendalian yang dibangun. Banyak faktor yang berhubungan dengan
ancaman resiko penyakit pada hewan dan tumbuhan, serta status penyakit di suatu
area, antara lain yaitu:32
a) Globalisasi perdagangan;
b) Keberadaan media pembawa hama dan penyakit;
c) Industrialisasi/intensifikasi pertanian;
d) Kelayakan kesehatan perlindungan tanaman, kesehatan hewan dan
kesehatan masyarakat veteriner nasional.
e) Daya tahan penyakit dari hewan dan tumbuhan, dan
f) Kemampuan dan kualifikasi SDM di bidang kesehatan hewan dan
tumbuhan, serta kelayakan sarana dan prasarana penunjang.
Peran Karantina Pertanian dalam hubungannya meningkatkan daya saing
komoditas Pertanian adalah:
a) Mempertahankan dan meningkatkan status bebas, dan mempersempit dan
membatasi area penyebaran hama dan penyakit. Sebagaimana diketahui
bahwa status penyakit suatu Negara merupakan hal yang paling strategis
32Isnadi. 1999. Menuju Terbentuknya Badan Karantina Pertanian Nasional Menghadapi
Era Globalisasi. Jakarta: Pusat Karantina Pertanian Departemen Pertanian halaman 67
UNIVERSITAS MEDAN AREA
80
dan menentukan dalam penentuan posisi perdagangan internasional
produk-produk Pertanian.
b) Menyampaikan laporan ‘Pest List’, kejadian, keberadaan serta status
penyebaran hama dan penyakit tumbuhan kepada mitra dagang dan
organisasi internasional di bidang perlindungan tanaman (IPPC) sebagai
salah satu kewajiban internasional.
c) Menetapkan area/kawasan serta status area komoditas unggulan ekspor
(Pest free area, pest production area, pest production site, dan Area of
Low Pest Prevalence –ALPP);
d) Berkontribusi pada negosiasi penetapan persyaratan teknis Negara
pengimpor;
e) Melakukan audit, verifikasi, pemeriksaan dan sertifikasi karantina ekspor
untuk menjamin kesesuaian persyaratan teknis Negara pengimpor yang
telah disepakati, sehingga akses pasar ekspor tidak terganggu karena
adanya penolakan kiriman barang ekspor (Notification of non Compliance)
Fungsi utama Kementerian Pertanian yang diperankan Badan Karantina
Pertanian adalah berhubungan dengan menjamin tersedianya sumberdaya
pertanian yang berkelanjutan dalam menjamin tersedianya suplai yang cukup,
serta jaminan keamanan pangan yang berkaitan dengan kualitas suplai pangan
yang sehat dan ketenteraman masyarakat dalam mengkonsumsi pangan halal,
melalui kegiatan pengawasan dan sertifikasi impor dan ekspor, verifikasi dan
audit kesesuaian persyaratan teknis. Penetapan kawasan/area dan sertifikasi
UNIVERSITAS MEDAN AREA
81
karantina antar area juga diperankan Karantina Pertanian dalam rangka memenuhi
daya saing pasar internasional.33
Ketiga peran tersebut di atas pada prinsipnya merupakan satu kesatuan
peran dari penyelenggaraan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati
sebagaimana tupoksi Barantan. Oleh karena itu, dengan peran yang strategis
tersebut maka setiap instansi terkait dan masyarakat perlu memberikan dukungan
yang memadai dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis Barantan.
4. Dasar hukum kewenangan Balai Karantina dalam melakukan penyidikan
Dalam kerangka sistem peradilan pidana (criminal justice system), peran
aparatur penegak hukum, khususnya penyidik, sangat strategis. Penyidik
merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materiil
karena melalui proses penyidikan sejatinya upaya penegakan hukum mulai
dilaksanakan. Selama ini luas lingkup tugas dan tanggung jawab penyidik dalam
sistem penegakan hukum di Indonesia menyisakan banyak permasalahan, tidak
saja terkait banyaknya institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan
penyidikan atas suatu tindak pidana, tetapi juga masih terdapatnya tumpang tindih
kewenangan penyidikan antara beberapa institusi. Akibatnya, antar institusi
penyidik muncul kesan kurang terjalin koordinasi dan sinergitas yang dapat
berdampak pada berkurangnya kredibilitas institusi penegak hukum dimata
masyarakat.
33 GPH. Haryomataram dan Joko Poerwono, 1999. Hukum Internasional. Surakarta.
Universitas sebelas maret. Halaman 39
UNIVERSITAS MEDAN AREA
82
Permasalahan sebagaimana digambarkan di atas tentunya akan terus
berlanjut apabila tidak segera ditemukan jalan keluarnya, dan yang lebih
mengkhawatirkan adalah terancamnya rasa keadilan masyarakat. Hanya karena
muncul sikap ego sektoral di antara masing-masing intitusi penegak hukum, rasa
keadilan masyarakat yang seharusnya dijunjung tinggi harus dikorbankan. Apabila
memperhatikan pada perundang-undangan nasional, ada beberapa perundang-
undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum diberikannya wewenang
kepada PPNS untuk melakukan penyidikan di antaranya:
a) Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
b) Pasal 1 angka 10 dari Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
c) Penyidik Karantina berdasarkan Pasal 30 Undang-undang No. 16
Tahun 1992 tentang Karantina Hewan,Ikan dan Tumbuhan;
d) Pasal 89 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang
menegaskan bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat
Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, diberi wewenang khusus
sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang Merek.
Diberikannya wewenang untuk melaksanakan tugas penyidikan kepada
PPNS, di satu sisi tentunya akan memudahkan dalam pengungkapan suatu tindak
pidana mengingat banyaknya kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam
UNIVERSITAS MEDAN AREA
83
melakukan penyidikan, seperti kualitas dan kuantitas sumber daya manusia,
sarana-prasarana pendukung, serta anggaran. Namun, di sisi lain banyaknya
institusi penyidik berpotensi menimbulkan tarik menarik kewenangan antar
institusi, terlebih apabila masing-masing institusi penyidik mengedepankan ego
sektoral, yang dapat berujung pada terhambatnya proses penegakan hukum.34
Oleh karena itu, dalam mengantisipasi munculnya ketidaksinkronan dalam
melaksanakan tugas penyidikan, khususnya antara penyidik Polri dan PPNS,
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memberikan solusi
terkait kedudukan kedua intsitusi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat
(2) KUHAP yang menegaskan bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf b (PPNS) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-
undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan
tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf a (Polri).
Dalam pelaksanaan penyidikan serta pelaksanan sanksi administrasi atau
sanksi pidana merupakan bagian akhir (sluitstuk) dari penegakan hukum. Yang
perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan dan
pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventiv ini ditujukan kepada pemberian
pelarangandan saran serta upaya menyakinkan seseorang denganbijaksana agar
beralihdari suasana pelanggaranke tahap pemenuhan ketentuan peraturan.
34Zaiinal Abidin. 2011. Modul Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Jakarta:PUSDIKLAT Bea dan Cukai. Halaman 87
UNIVERSITAS MEDAN AREA
84
4. Peran Balai Karantina dalam Penegakan Hukum Pidana
Di dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice system) terkandung
gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya yaitu, Kepolisian,
Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang
secara keseluruhan berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi
keluaran (output) yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana yang berwujud