BAB III PEMBAHASAN - repository.bsi.ac.id · Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) periode tahun 2009—2011. Terlalu besarnya beban lingkup dari DPPKAD Kota Bekasi sehingga

19

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Umum Perusahaan

3.1.1. Sejarah dan Perkembangan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

Pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dengan sebutan pertama kali

Walikota Bekasi dimulai tahun 1998 s/d sekarang, saat itu Walikota Bekasi Periode

1998-2003 dipimpin oleh H. N. SONTANIE. Pengelolaan Pendapatan Daerah pada

masa kepemimpinan H. N. SONTANIE mengalami 2 kali perubahan yakni :

1. Periode Pertama tahun 1998-2000 pengelolaan pendapatan di bawah naungan

lembaga berbentuk dinas yang bernama Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda)

Kota Bekasi.

2. Periode Kedua tahun 2001-2004 pengelolaan pendapatan di bawah naungan

lembaga berbentuk Badan yang bernama Badan Pengelolaan Keuangan,

Kekayaan dan Aset Daerah (Bakukeda) Kota Bekasi.

Periode selanjutnya yakni tahun 2003-2008 Walikota Bekasi dipimpin oleh

AKHMAD ZURFAIH. Masa kepemimpinan beliau pengelolaan Pendapatan dimasa

awal kepemimpinannya masih bernama Bakukeda Kota Bekasi. Memasuki tahun

kedua kepemimpinan beliau yakni di Bulan Juni 2004 Pengelolaan Pendapatan

Daerah masih dibawah naungan lembaga berbentuk Badan yakni Badan Pendapatan

Daerah Kota Bekasi (Bapenda) Kota Bekasi periode tahun 2004-2008.

Walikota Bekasi selanjutnya periode 2008 sampai dengan 2013

kepemimpinan Pemerintah Kota Bekasi dipegang oleh H. MOCHTAR MOHAMAD.

Pada masa beliau ditahun pertama Pengelolaan Pendapatan Daerah masih bernama

20

Bapenda Kota Bekasi. Memasuki awal tahun kedua kepemimpinan beliau di bidang

Pengelolaan Pendapatan Daerah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor

41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan

Pemerintah tersebut Pengelolaan Pendapatan Daerah di bawah Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) berbentuk Dinas yakni bernama Dinas Pengelolaan

Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) periode tahun 2009—2011.

Terlalu besarnya beban lingkup dari DPPKAD Kota Bekasi sehingga kurang fokus

dalam urusan Pengelolaan Pendapatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi

Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06

Tahun 2008 tentang Dinas Daerah, maka Pengelolaan Pendapatan Daerah berubah

menjadi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bekasi. Walaupun Perda tentang

Dispenda telah disahkan pada tahun 2010 namun berlaku efektifnya baru pada Bulan

Juni Tahun 2011 sampai dengan sekarang.

Selanjutnya periode 2013 sampai dengan 2018 kepemimpinan Pemerintah

Kota Bekasi dipegang oleh Dr. H. RAHMAT EFFENDI. DinasPendapatan Daerah

(Dispenda) berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sesuai dengan

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi

dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang saat ini beralamat di Jl. Ir.

H. Juanda No. 100. Kota Bekasi

1. Visi dan Misi

a. Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi yaitu, “PENGELOLA

PENDAPATAN DAERAH YANG AMANAH DAN PROFESIONAL”.

Kata Pengelola Pendapatan Daerah Yang Profesional bermakna sebagai

instrumen yang menunjukkan arti pengelola pendapatan yang handal

21

berorientasi kepada penerimaan pendapatan daerah optimal sesuai dengan

peraturan, sesuai prosedur, adil, terarah, konsisten, konsekuen,cepat tanggap

dan cekatan serta taat azas dalam pemerintahan untuk menjamin nilai-nilai

seperti efisiensi, efektivitas, reliabilitas dan predektibilitas dari administrasi

publik. Jadi makna dari visi Pengelola Pendapatan Daerah Yang Profesional

dapat meningkatkan Pembangunan Kota Bekasi.

b. Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

Perumusan misi Bapenda Kota Bekasi adalah penjabaran dari visi Bapenda

Kota Bekasi dan juga kesesuaiannya dengan visi dan misi RPJMD (Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Bekasi pada misi pertama

yakni Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk tercapainya visi Bapenda Kota Bekasi maka perlu adanya Misi

Bapenda Kota Bekasi yakni :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Pajak Daerah.

2. Memantapkan Kinerja Kompetensi Aparatur dan Organisasi.

3. Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Daerah.

Misi di atas mengalami perubahan yakni Misi kedua (2) yang digabungkan

ke misi ke satu (1). Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pelayanan

pajak daerah menjadi pendapatan daerah, sehingga memuat strategi peningkatan

kompetensi aparatur dan organisasi untuk penguatan pelayanan pendapatan daerah.

Dengan demikian misi Bapenda Kota Bekasi menjadi :

a. Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Pendapatan Daerah.

b. Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Daerah.

c.

22

3.1.2. Struktur dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

Badan Pendapatan Daerah adalah Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dalam

bentuk Badan. Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota yaitu Berita Daerah Peraturan

Walikota Bekasi Nomor 66 tahun 2016.

Kepala Badan

1. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin,

mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan

pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan yang

menjadi kewenangan Badan. Meliputi bidang perencanaan dan pengembangan

pendapatan daerah, administrasi, konsultasi dan informasi, pendapatan daerah.

Juga pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah untuk mencapai Visi dan

Misi Badan.

2. Kepala Badan mempunyai fungsi :

23

a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai

dengan Visi dan Misi Daerah.

b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup

bidang keuangan.

c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang,

UPT (Unit Pelaksana Teknis) dan Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Pembinaan administrasi perkantoran.

e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang

keuangan serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah,

lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan keuangan.

f. Pembinaan dan pengembangan karir Pegawai Badan.

g. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

h. Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Badan sesuai ketentuan

yang berlaku.

i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Wali Kota

melalui Sekretaris Daerah dan Laporan Kinerja Badan sesuai ketentuan

yang berlaku.

j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

3. Kepala Badan mempunyai uraian tugas:

a. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas Badan.

b. Menetapkan Visi dan Misi Badan untuk mendukung Visi dan Misi Daerah

serta Kebijakan Wali Kota.

c. Menetapkan Rencana Strategis Badan untuk mendukung Visi dan Misi

Daerah serta Kebijakan Wali Kota.

24

d. Merumuskan serta menetapkan Kebijakan/Petunjuk Teknis dan/atau

menyampaikan Bahan Penetapan oleh Wali Kota di bidang keuangan.

e. Merumuskan dan menetapkan Pedoman Kerja di bidang perencanaan dan

pengembangan pendapatan daerah, administrasi, konsultasi dan informasi,

pendapatan daerah serta pengawasan maupun pengendalian pendapatan

daerah.

f. Menetapkan dan / atau menyampaikan Rancangan Prosedur Tetap /

Standard Operating Procedure (SOP) di perencanaan dan pengembangan

pendapatan daerah, administrasi, konsultasi dan informasi, pendapatan

daerah serta pengawasan maupun pengendalian pendapatan daerah.

g. Menyusun Program Kerja dan Rencana Kegiatan sesuai dengan Rencana

Strategis Badan.

h. Menetapkan Kebutuhan Anggaran Bidang sebagai RKA (Rencana Kerja

Anggaran) Badan.

i. Menetapkan Kebutuhan Anggaran Belanja tidak langsung, Kebutuhan

Perlengkapan Badan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

j. Memaraf dan/atau menandatangani Naskah Dinas sesuai ketentuan tata

naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang

diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal

k. Menyampaikan Pertimbangan Teknis dan / atau Administratif kepada Wali

Kota terkait Kebijakan-kebijakan Strategis perencanaan dan pengembangan

pendapatan daerah, administrasi, konsultasi dan informasi pendapatan

daerah serta pengawasan maupun pengendalian pendapatan daerah dalam

penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di Daerah.

25

l. Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan penanganan fungsi

penunjang urusan keuangan yang meliputi pelaksanaan di bidang

perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, administrasi, konsultasi

dan informasi, pendapatan daerah, serta pengawasan maupun pengendalian

pendapatan daerah.

m. Menyampaikan Laporan Kinerja Badan kepada Wali Kota sesuai pedoman

yang ditetapkan.

Sekretaris

1. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan

mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratife kegiatan

dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian

serta Keuangan untuk mencapai Tata Kelola Kesekretariatan yang baik.

2. Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk

teknis serta rencana strategis Badan.

b. Penyusunan bersama Program Kerja dan Rencana Kegiatan Badan

berdasarkan pada Visi dan Misi Badan.

c. Penyusunan Program Kerja dan Rencana Kegiatan Sekretariat.

d. Pengelolaan Ketatausahaan Perkantoran serta penelaahan dan pengkajian

konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Badan.

e. Pembinaan dan pengendalian Administrasi Keuangan dan Kepegawaian

Badan.

f. Perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak

langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan

barang inventaris Badan.

26

g. Penyelenggaraan Pelayanan Kehumasan.

h. Pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan

penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan

Badan secara berkala.

3. Sekretaris mempunyai uraian tugas :

a. Memimpin, mengatur, mengarahkan tugas Sekretariat dan

mengkoordinasikan tugas bidang-bidang.

b. Menyusun bahan Visi dan Misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan

menjadi konsep Visi dan Misi Badan.

c. Menyusun dan merumuskan bersama Rencana Strategis Sekretariat dan

mengkoordinasikan Rencana Strategis Bidang-bidang.

d. Mengkoordinasikan serta menghimpun Bahan Perumusan Kebijakan

dan/atau Petunjuk Teknis sebagai bahan penetapan Kebijakan Pimpinan.

e. Mengkoordinasikan, menghimpun serta merumuskan bersama Pedoman

Kerja sebagai bahan penetapan Kebijakan Pimpinan.

f. Menyusun, merumuskan, serta menetapkan Program Kerja dan Rencana

Kegiatan Sekretariat sesuai dengan Rencana Strategis dan Kebijakan yang

telah ditetapkan oleh Kepala Badan menurut skala prioritas.

g. Mengkoordinasikan serta menghimpun Bahan Program Kerja, skala

prioritas rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA

Badan serta bahan laporan kinerja Badan dari masing-masing Bidang.

h. Menyusun konsep Rencana Kebutuhan Anggaran Belanja tidak langsung,

kebutuhan perlengkapan Badan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

i. Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin maupun operasional

dan mendistribusikan kepada para Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang,

27

Kepala Sub Bagian, Kepala UPTB (Unit Pelaksana Teknis Badan), pejabat

fungsional lainnya dan staf pelaksana Badan.

j. Memfasilitasi penyelenggaraan Kehumasan Badan sesuai prosedur

pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan data atau informasi

tugas/kegiatan yang dilaksanakan Badan.

k. Mengkoordinasikan, menghimpun dan mengelola arsip naskah dinas,

dokumen, data pegawai.

l. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengisian daftar hadir pegawai

Badan, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Badan.

Sub Bagian Perencanaan

1. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris Badan dalam

melaksanakan pelayanan pendataan rencana program dan kegiatan, lingkup

Badan untuk mencapai Tata Perencanaan yang baik.

2. Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Rencana Kegiatan Sub Bagian Perencanaan.

b. Penyiapan data bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Badan

penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan

kegiatan Badan penyusunan data bahan pedoman dan petunjuk teknis

perencanaan program dan kegiatan Badan

c. Penyusunan Bahan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan.

3. Sub Bagian Perencanaan mempunyai uraian tugas.

a. Memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Perencanaan

b. Menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari

Sekretaris.

28

c. Melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan/atau unit kerja lainnya

berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

d. Memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja kepada bawahan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

e. Menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian

Perencanaan berdasarkan Kebijakan dan Program Kerja Sekretariat.

f. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi

tanggung jawabnya.

g. Menghimpun, mengolah dan menyiapkan bahan program kerja dan rencana

kegiatan Badan berdasarkan data bahan dari unit kerja yang ada di

lingkungan Badan.

h. Melaksanakan inventarisasi, tabulasi dan statistik program kerja dan

kegiatan serta hasil evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan Badan.

i. Menghimpun dan meneliti setiap konsep Rekomendasi/Nota

Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan public lainnya yang

disampaikan oleh Bidang terkait.

j. Menghimpun dan menyiapkan Bahan Laporan Kinerja Badan.

k. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)

Badan Pendapatan Daerah berdasarkan laporan bidang-bidang.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris

Badan dalam melaksanakan pelayanan tata usaha, rumah tangga dan

administrasi lingkup Badan untuk mencapai tata kelola rumah tangga, tata usaha

dan kepegawaian yang baik.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

29

a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Umum dan Kepegawaian.

b. Pelaksanaan pelayanan tata usaha.

c. Penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang

perlengkapan Badan.

d. Pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Badan.

e. Pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai

Badan.

f. Penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan

kenyamanan ruangan perkantoran Badaan.

g. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

a. Memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian.

b. Menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari

Sekretaris.

c. Melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan/atau unit kerja lainnya

berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

d. Memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja kepada bawahan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

e. Menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian berdasarkan Kebijakan dan Program Kerja

Sekretariat.

f. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi

tanggung jawabnya..

30

g. Menghimpun data aparatur yang wajib menyampaikan LHKPN (Laporan

Harta Kekayaan Pejabat Negara) atau LHKASN (Laporan Harta Kekayaan

Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Badan.

h. Melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pengadministrasian naskah

dinas serta perlengkapan kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai

dengan rencana pengadaan yang telah ditetapkan.

i. Melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta

administrasi perjalanan dinas.

j. Menyiapkan dan menyusun berkas kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,

pensiun, pengembangan dan diklat pegawai, penerapan disiplin pegawai

serta kesejahteraan pegawai.

k. Mendistribusikan dan menyampaikan informasi, instruksi, nota dinas

dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada bidang-

bidang.

Sub Bagian Keuangan

1. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Badan dalam

melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi serta verifikasi pembukuan

keuangan lingkup Badan untuk mencapai tata kelola keuangan yang baik.

2. Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan.

b. Pelaksanaan pelayanan penatausahaan keuangan.

c. Pelaksanaan tugas selaku PPK-Perangkat Daerah.

d. Penyusunan bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Badan.

e. Penyusunan anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung

Badan.

31

f. Pengolahan data keuangan unit kerja di lingkungan Badan.

g. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

3. Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas:

a. Memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Keuangan.

b. Menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari

Sekretaris.

c. Melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan/atau unit kerja lainnya

berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

d. Memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja kepada bawahan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

e. Menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian

Keuangan berdasarkan kebijakan dan program kerja Sekretariat.

f. Menghimpun dan mengolah data keuangan unit kerja di lingkungan Badan.

g. Menyiapkan dan menyusun bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan

Badan.

h. Menyiapkan dan menyusun anggaran belanja tidak langsung dan anggaran

belanja langsung Badan.

i. Melaksanakan tugas selaku PPK (Pejabat Pangkat Komitmen) -Perangkat

Daerah yang meliputi:

1. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan.

2. Melaksanakan akuntansi Badan.

3. Menyiapkan laporan keuangan Badan.

j. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan

serta memberikan alternatif pemecahan masalah.

k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris.

32

l. Melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada

Sekretaris.

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai

dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sebagaimana Peraturan Perundang-

undangan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang

terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang

keahliannya.

2. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang

tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.

3. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan

berdasarkan kebutuhan serta beban kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Wali

Kota.

4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3.1.3. Kegiatan Usaha Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

Badan Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali

Kota dalam penyelenggaraan penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan.

Mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin,mengendalikan, dan

mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi penunjang

urusan pemerintahan bidang pendapatan yang menjadi kewenangan Badan yang

meliputi bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, administrasi,

33

konsultasi dan informasi, pendapatan daerah serta pengawasan dan pengendalian

pendapatan daerah untuk mencapai Visi dan Misi Badan.

Membantu dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan

perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Dinas yang meliputi perencanaan pendapatan daerah, pengembangan

pajak dan retribusi daerah serta regulasi pajak dan retribusi daerah untuk mencapai

pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. penyiapan bahan perumusan kebijakan

operasional di bidang intensifikasi, perumusan kebijakan di bidang perpajakan,

retribusi dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) lain-lain yang sah, evaluasi terhadap

implementasi strategi, sinkronisasi data, pembuatan dan pemutakhiran profil Wajib

Pajak, pelayanan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan pengembangan pajak

dan retribusi daerah. Membantu merencanakan, memimpin, membagi tugas,

melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan kebijakan regulasi

pajak dan retribusi daerah.

Badan Pendapatan Daerah juga bertanggung jawab atas pelaksanaan

penetapan Wajib Pajak Daerah, penerbitan kartu NPWPD (Nomor Pokok Wajib

Pajak Daerah) dan NOP PBB, verifikasi Kartu Data, SPTPD (Surat Perintah Tugas

Pajak Daerah) , formulir pendaftaran wajib pajak baru dan data omset penjualan,

pemrosesan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan

Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar

(SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan (SKPDHT), Surat Ketetapan

Pajak Daerah Nihil (SKPDHN), dan Surat Tagihan Pajak Daerah(STPD), perekaman

data Objek dan Subjek

Pajak Daerah, penetapan Nilai Jual Objek Pajak dan nilai perolehan pajak,

percetakan SKPD, pembatalan dan pembetulan dalam pelaksanaan pendaftaran dan

34

penetapan pajak daerah, perumusan rencana kerja penilaian basis data Objek Pajak

Daerah, penilaian Objek Pajak Daerah, pembentukan dan atau pemeliharaan basis

data objek Pajak daerah, perekaman, validasi dan pencetakan data (Daftar Himpunan

Rekaman) dalam pelaksanaan pendataan dan penilaian pajak daerah.

Badan Pendapatan Daerah juga Melaksanakan penilaian terhadap obyek

retribusi daerah, pengelolaan perforasi, pengendalian terhadap penggunaan benda

berharga/barang koasi (karcis), pembuatan laporan penerimaan dan laporan

penggunaan benda berharga/ barang koasi, pelaksanaan perencanaan, penyusunan

laporan serta koordinasi berkala terhadap mekanisme dana bagi hasil pajak maupun

bukan pajak dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, koordinasi pemungutan

retribusi dengan Perangkat Daerah terkait.

3.2. Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bagian Umum dan Kepegawaian pada

Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi melalui hasil riset, dokumentasi serta

melakukan wawancara dengan Ibu Sapnah, A.Mk, S.AP sebagai Arsiparis di Badan

Pendapatan Daerah. Penulis menanyakan bagaimana pengelolaan arsip di Bagian

Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, dari hasil

wawancara diketahui bahwa Pengelolaan Arsip masih menerapkan sistem manual

yang masih dikerjakan oleh staff/ pegawai yang bersangkutan dimulai dari

penerimaan surat, pencatatan surat , penyortiran surat, pendistribusian surat,

penggandaan dan penyimpanan surat hingga pemusnahan arsip yang dilihat dari JRA

(Jadwal Retensi Arsip) jika statusnya musnah maka akan dimusnahkan, jika

statusnya permanen maka arsip di serahkan ke depo arsip.

35

Selain itu, Penataan Arsip yang dilakukan adalah pemilahan arsip aktif dan

inaktif di kelompokan sesuai kode klasifikasi, tanggal,bulan, tahun. Kemudian ada

pula cara penemuan arsip kembali yang dilihat dari kode klasifikasinya, tanggal

bulan, tahun dan perihalnya dan pemeliharaan arsip yang dilakukan dengan cara

fumigasi atau pembasmian hama arsip.

Pelaksanaan Peminjaman Arsip di Bagian Umum dan Kepegawaian pada

Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi hanya dengan cara dicatat di buku Agenda

Peminjaman Arsip. Selain itu ada pula Pelaksanaan Penyusutan Arsip yang

dilakukan dengan cara Pemilahan arsip, kemudian penilaian arsip (dilihat dari daftar

arsip musnah/Jadwal retensi arsip) apakah arsip sudah bisa dimusnahkan atau belum,

jika sudah selanjutnya dilakukan proses pemusnahan arsip dengan disertakan berita

acara arsip musnah.

3.2.1. Pelaksanaan Pengelolaan Arsip di Bagian Umum dan Kepegawaian

pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

1. Pengelolaan Arsip.

` Pengelolaan Arsip di Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan

Daerah Kota Bekasi dimulai dari proses penerimaan Surat Masuk meliputi informasi

produk hukum, permohonan kebijakan penetapan besarnya PBB (Pajak Bumi dan

Bangunan), surat keputusan, surat permohonan pengajuan formulir persyaratan PBB,

surat blangko permohonan SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak

Bumi dan Bangunan) , laporan perkembangan realisasi pendapatan asli daerah

sampai ke Pencatatan, penyortiran, pendistribusian ke Bagian Umum dan

Kepegawaian, penyimpanan arsip, hingga pemusnahan arsip. Sedangkan untuk surat

keluar, setiap surat yang dikeluarkan oleh Bagian Umum dan Kepegawaian diparaf

36

terlebih dahulu oleh Kepala Suku Bidang/Kepala Bidang, lalu surat diparaf oleh

Sekretaris Badan dan digandakan untuk arsip di Sekretaris Badan. Kemudian surat

diserahkan ke Kepala Badan untuk ditanda tangani, setelah ditanda tangani dilakukan

penomoran sesuai index perihal surat tersebut/ kode klasifikasi, selanjutnya surat di

distribusikan. Surat-surat keluar tersebut meliputi nota pengajuan konsep naskah

dinas, penyampaian data SPPT PBB bermasalah, surat tugas, nota dinas keluar, surat

undangan keluar, surat keputusan keluar . Pelaksanaan pencatatan surat masuk dan

surat keluar maupun pengelolaan arsip di Bagian Umum dan Kepegawaian pada

Badan Pendapatan Daerah masih menggunakan sistem manual yang masih dicatat di

Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar.

a. Penerimaan dan Pengurusan Surat Masuk.

Semua surat yang masuk ke dalam Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

melalui kurir, kantor pos, email maupun fax terlebih dahulu diterima oleh pegawai

yang memang bertugas khusus dibagian penerimaan surat masuk. Kemudian surat

yang diterima di catat ,dan disortir untuk mengetahui kemana surat akan ditindak

lanjuti, jika surat ditindaklanjuti oleh Sekretaris Badan , surat akan diberi lembar

disposisi khusus Sekretaris, Jika surat ditindaklanjuti oleh Kepala Badan maka

diberi lembar disposisi khusus Kepala Badan, dan juga surat disortir kembali oleh

Sekretaris Badan dan Kepala Badan untuk menentukan dibidang mana surat akan

diproses, setelah itu surat dikembalikan ke pegawai penerimaan surat masuk

untuk dicatat kebidang mana surat tersebut akan diproses lalu distribusikan ke

bidang-bidang yang sudah ditentukan. Berikut adalah macam-macam Surat

Masuk dan Buku Agenda Surat Masuk yang ada di Bagian Umum dan

Kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi :

37

1. Buku Agenda Surat Masuk .

Buku Agenda Surat Masuk merupakan buku yang dikhususkan untuk

pencatatan surat-surat masuk atau surat apa saja yang diterima oleh Bagian

Umum dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

Tabel III.1

Agenda Surat Masuk

Keterangan Tabel :

a. Kolom pertama terdapat nomor urut.

b. Kolom ke dua terdapat tanggal masuk surat yang menandakan kapan

surat tersebut diterima.

c. Kolom ketiga terdapat tanggal surat, yang menandakan kapan surat

tersebut dibuat/diciptakan.

38

d. Kolom keempat terdapat nomor surat yang dapat digunakan untuk

proses penemuan arsip kembali.

e. Kolom kelima terdapat asal surat yang menunjukan darimana surat

tersebut berasal/dikirimkan.

f. Kolom keenam terdapat perihal surat yang menunjukan maksud dan

tujuan surat tersebut dikirimkan.

g. Kolom ketujuh terdapat disposisi Kepala Badan yang menunjukan

bahwa surat akan ditindak lanjuti dan diberi intruksi selanjutnya oleh

kepala badan.

h. Kolom ketujuh terdapat disposisi sekretaris badan yang menunjukan

bahwa surat akan ditindak lanjuti dan diberi intruksi selanjutnya oleh

Sekretaris Badan.

i. Kolom kedelapan terdapat turun surat, maksudnya adalah kepada

siapa atau ke bidang mana surat itu berakhir dan dikelola sesuai

dengan intruksi yang telah diberikan oleh kepala badan maupun

Sekretaris Badan.

j. Kolom kesembilan terdapat keterangan/tanggal, yang berisi

keterangan lainnya dan tanggal diterimanya surat oleh bidang yang

sudah di intruksikan berdasarkan keputusan kepala badan maupun

sekretaris badan.

39

2. Surat Keputusan Walikota.

Surat Keputusan Walikota adalah surat keputusan berupa peraturan-

peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota dan dikirimkan ke

badan pemerintahan yang bersangkutan. Seperti contoh surat dibawah ini :

Sumber: Arsip Bagian Umum dan Kepegawaian

Badan Pendapatan Daerah

Gambar III.2

Surat Keputusan Walikota.

40

3. Nota Dinas Masuk

Nota Dinas Masuk merupakan surat dinas yang dibuat oleh pejabat yang

berwenang dan dikirim kepada Bagian Umum dan Kepegawaian maupun

perorangan yang bersangkutan di Bagian tersebut dalam rangka pelaksanaan

tugas, fungsi, dan tanggung jawab suatu bidang kedinasan maupun

perorangan seperti contoh dibawah ini

Sumber: Arsip Bagian Umum dan Kepegawaian

Badan Pendapatan Daerah

Gambar III.3

Nota Dinas Masuk

41

4. Permohonan Kebijakan Penetapan Besarnya PBB

Surat Permohonan Kebijakan Penetapan Besarnya PBB merupakan surat

yang berisi tentang keluhan maupun penolakan terhadap keputusan tagihan

pajak yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

dikarenakan memiliki suatu alasan tersendiri seperti contoh di bawah ini :

Sumber: Arsip Bagian Umum dan Kepegawaian

Badan Pendapatan Daerah

Gambar III.4

Surat Kebijakan Penetapan Besarnya PBB

42

b. Penciptaan dan Pengurusan Surat Keluar

Setiap surat yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah dibuat 3 (Tiga)

rangkap diparaf terlebih dahulu oleh Kepala Suku Bidang/Kepala Bidang, lalu surat

diparaf oleh Sekretaris. Kemudian surat diserahkan ke Kepala Badan untuk ditanda

tangani oleh Kepada Badan, setelah ditandatangani dilakukan penomoran sesuai

index perihal surat tersebut/ kode klasifikasi selanjutnya surat rangkap ke 1 (Satu)

untuk arsip Bidang yang menciptakan arsip, rangkap ke 2 (Dua) untuk arsip

Sekretaris, rangkap ke 3 (Tiga) untuk dikirim ke alamat tujuan dan surat di kirim.

Berikut ini adalah contoh surat keluar yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota

Bekasi.

1. Surat Penyampaian Data SPPT PBB Bermasalah.

Surat Penyampaian Data SPPT PBB bermasalah merupakan surat

penindaklanjutan penagihan piutang PBB dan verifikasi SPPT PBB yang

berisi tentang pemberitahuan untuk menyampaikan data SPPT PBB yang

bermasalah seperti contoh dibawah ini

43

Sumber: Arsip Bagian Umum dan Kepegawaian

Badan Pendapatan Daerah

Gambar III.5

Surat Penyampaian SPPT Bermasalah

44

2. Penyimpanan dan Penataan Arsip

Arsip memiliki fungsi penting di dalam suatu instansi/perusahaan untuk

menunjang kelancaran kegiatan di dalam suatu instansi/perusahaan tersebut, maka

arsip harus disimpan dan ditata dengan sebaik mungkin, agar arsip dapat dengan

mudah dan cepat ditemukan kembali saat dibutuhkan. Penyimpanan dan penataan

arsip di Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah Kota

Bekasi menggunakan Sistem Tahun dan juga Kode Klasifikasi Arsip yang kemudian

disimpan di dalam ordner. Pengarsipan di Bagian Umum dan Kepegawaian pada

Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi menggunakan Asas Gabungan dimana

penyimpanan arsip aktif disimpan di Bagian Umum dan Kepegawaian, kemudian

setelah arsip menjadi inaktif, arsip akan di bungkus dengan kertas samson setelah itu

dimasukkan kedalam box arsip dan dipindahkan penyimpanannya ke Gudang Arsip

Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

a. Berikut ini adalah contoh Arsip Inaktif :

1. Nota Dinas Keluar.

Nota Dinas Keluar merupakan surat dinas yang dibuat oleh pejabat yang

berwenang di Bagian Umum dan Kepegawaian lalu dikirim kepada Bidang-

bidang maupun perorangan yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan

tugas, fungsi, dan tanggung jawab suatu bidang kedinasan maupun

perorangan seperti contoh dibawah ini :

45

Sumber : Gudang Arsip Badan Pendapatan Daerah

Gambar III.6

Nota Dinas Keluar

2. Surat Tugas.

Surat tugas merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang

berwewenang disuatu instansi dimana surat tersebut berisi untuk menugaskan

pegawai untuk melakukan suatu pekerjaan, seperti contoh di bawah ini

46

Sumber : Gudang Arsip Badan Pendapatan Daerah

Gambar III.7

Surat Tugas

3. Peminjaman dan Penemuan Arsip Kembali.

Arsip seringkali dibutuhkan kembali untuk kelancaran berjalannya suatu kegiatan

di dalam instansi, oleh sebab itu arsip yang sudah disimpan akan di pinjam kembali

dan ada cara untuk menemukan arsip kembali tersebut secara cepat dan mudah.

47

Peminjaman dan Penemuan Arsip kembali di Bagian Umum dan Bagian

Kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dengan cara dicatat ke

dalam Buku Agenda Peminjaman Arsip , setelah itu untuk menemukan arsip kembali

dengan cara melihat tahun yang ada pada ordner dan kode klasifikasinya. Kemudian

dilihat kembali perihal yang ada disurat untuk memastikan apakah arsip tersebut

yang ingin dipinjam. Dikarenakan sumber daya manusia untuk arsiparis masih baru,

jadi untuk peminjaman arsip belum disediakan Kartu Peminjaman Arsip.

4. Peralatan dan Pemeliharaan Arsip.

Dalam proses pengelolaan arsip peralatan kearsipan sangat dibutuhkan karena

peralatan kearsipan yang membuat arsip itu sendiri menjadi tertata rapi dan letaknya

lebih teratur juga mudah untuk ditemukan. Peralatan Kearsipan yang digunakan

untuk pengelolaan arsip di Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan

Daerah Kota Bekasi yaitu filling cabinet, lemari arsip, hanging folder, ordner,

perforator, stapler, box arsip dan lain sebagainya. Dalam pengelolaan arsip

dibutuhkan juga pemeliharaan arsip untuk menjaga arsip agar tidak rusak,

pemeliharaan arsip di Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan

Daerah Kota Bekasi dengan dilakukannya fumigasi arsip yaitu kegiatan pembasmian

hama seperti rayap, kecoak, kutu, dan semut dengan bahan kimia, selain itu bahan

kimia tersebut juga bisa menetralisir sifat kimiawi kertas yang usang agar tidak

rapuh.

5. Penyusutan atau Pemusnahan Arsip.

Penyusutan atau pemusnahan arsip adalah bagian terpenting dalam suatu kegiatan

pengelolaan kearsipan yang berguna untuk mengurangi jumlah arsip yang sudah

habis masa retensinya, serta untuk melindungi arsip dari penyalahgunaan informasi

atau dokumen yang terdapat di arsip itu sendiri oleh pihak yang tidak bertanggung

48

jawab. Penyusutan atau pemusnahan arsip yang dilakukan di Bagian Umum dan

Kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah dengan cara arsip inaktif dipindahkan

terlebih dahulu ke Gudang Arsip Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi,

Kemudian arsip tersebut disortir oleh arsiparis untuk dilihat jadwal retensi

arsipnya apakah statusnya musnah atau permanen. Jika status Arsip Musnah maka

arsip dimusnahkan serta dibuatkan berita acaranya. Jika Arsip bersifat Permanen

maka arsip diserahkan ke Dinas Arsip Kota Bekasi untuk disimpan dan dikelola lebih

lanjut. Contoh Jadwal Retensi Arsip

Tabel III.2

Jadwal Retensi Arsip

49

Berikut ini adalah Flowchart Pelaksanaan Pengelolaan Arsip di Bagian Umum

dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian

Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

Gambar III.7

Flowchart Pengelolaan Arsip

50

Keterangan Flowchart :

1. Dimulai dari Pengirim surat mengirimkan surat ke Badan Pendapatan Daerah

Kota Bekasi.

2. Staff Bagian Penerimaan Surat Masuk menerima dan mengecek surat masuk.

3. Surat kemudian diteliti dan disortir oleh Staff Bagian Penerimaan Surat Masuk

apakah surat dapat diterima atau tidak.

4. Jika surat tidak sesuai maka surat dikembalikan ke Pengirim Surat Masuk

5. Jika surat sudah sesuai maka surat dicatat kedalam buku agenda surat masuk

kemudian surat dilihat apakah surat akan diberi arahan oleh Sekretaris Badan

Atau Kepala Badan jika surat akan diberi arahan oleh Kepala Badan maka

diberikan lembar disposisi Kepala Badan, Jika surat diberi arahan oleh Sekretaris

Badan maka diberikan lembar disposisi Sekretaris Badan.

6. Jika surat didisposisi untuk kepala badan maka diserahkan ke Kepala Badan

untuk diteliti dan diarahkan ke Bagian Umum dan Kepegawaian untuk dikelola

dan diberikan perintah oleh Kepala Badan.

7. Setelah itu surat didistribusikan ke Bagian Umum dan Kepegawaian

8. Surat diterima oleh Bagian Umum dan Kepegawaian.

9. Kemudian surat dikelola sesuai dengan arahan Kepala Badan setelah dikelola,

surat diarsipkan.

10. Jika surat didisposisi untuk Sekretaris Badan , surat akan diberikan ke Sekretaris

Badan untuk.

11. Kemudian surat diterima dan diarahkan oleh Sekretaris Badan ke Bagian mana

surat akan dituju dan dikelola sesuai dengan perihal surat tersebut serta diberikan

perintah .

51

12. Setelah surat diterima dan diarahkan oleh Sekretaris Badan ke Bagian mana

surat akan dituju dan dikelola Surat tersebut akan digandakan atau difotocopy.

13. Kemudian surat yang difotocopy disimpan di Sekretaris Badan untuk dijadikan

arsip Sekretaris Badan.

14. Surat yang asli diserahkan ke bagian-bagian yang sudah ditentukan dan

diberikan arahan oleh Sekretaris Badan.

15. Setelah surat di terima oleh bagian-bagian lain yang sudah ditentukan maupun

diarahkan, maka surat akan dikelola sesuai dengan perintah maupun araha dari

Sekretaris Badan.

3.2.2. Kendala Pelaksanaan Pengelolaan Arsip di Bagian Umum dan

Kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

Dalam suatu kegiatan selalu ada kendala yang dapat menghambat

kelancaran kegiatan itu sendiri sehingga dapat menghambat aktivitas perkantoran

yang lainnya, dan dapat berdampak kurang baik di dalam perusahaan. Begitu pula

dengan kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Arsip di Bagian Umum dan Kepegawaian

pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi yang memiliki kendala seperti :

1. Masih menerapkan Sistem Manual. Masih dikerjakan oleh Staff dan belum

menggunakan Aplikasi Kearsipan.

2. Pemeliharaan arsip yang masih kurang baik, salah satunya arsip berdebu dan

kotor tapi dibiarkan saja , tidak langsung dibersihkan oleh pegawai yang bekerja

di unit Kearsipan. Rendahnya pemeliharaan arsip tersebut akan mengakibatkan

banyaknya arsip tidak terawat dan akan rusak

52

3. Kurangnya Tempat Penyimpanan, terlihatnya arsip yang masih banyak dan

menumpuk di luar ruangan arsip , sedangkan rak arsip maupun lemari arsip

sudah terisi penuh. Hal seperti ini bisa menyebabkan arsip berdebu dan rusak.

4. Tidak adanya Penyusutan Arsip secara teratur . Arsip selalu bertambah , tetapi

tidak diimbangi penyusutan atau pemusnahan arsip secara teratur . Permasalahan

ini menyebabkan volume arsip menjadi tidak terkendali dan akan menggangu

efisiensi pengelolaan arsip.

5. Kurangnya Pegawai dalam Kearsipan, Arsiparis hanya berjumlah 1 Orang,

sehingga Arsip semakin menumpuk karena keterlambatan pengelolaan arsip

yang berjalan sangat lama.

3.2.3. Cara Mengatasi Kendala Yang Ada di Bagian Umum dan

Kepegawaian

Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

Dalam suatu kegiatan pasti mempunyai kendala yang akan dihadapi akan

tetapi kendala tersebut dapat diatasi dengan cara memenuhi fasilitas maupun sumber

daya manusia yang dibutuhkan, agar kegiatan tersebut dapat berjalan sebagaimana

mestinya dan lancar seperti yang diharapkan. Berikut ini adalah hasil penelitian cara

mengatasi kendala yang terdapat di Bagian Umum dan Kepegawaian Pada Badan

Pendapatan Daerah Kota Bekasi :

1. Menerapkan Sistem Pengelolaan Arsip dengan menggunakan Aplikasi Arsip

yang bernama simaya agar kegiatan pengelolaan arsip lebih cepat, efektif,

efisien, teratur, dan berjalan lancar

2. Melakukan pemeliharaan dengan cara melakukan fumigasi atau pembasmian

hama menggunakan bahan kimia , agar arsip tidak mudah rapuh dan rusak

53

karena hama. Mengingat arsip adalah dokumen penting dalam perusahaan, jika

arsip rusak maka akan beresiko unuk kelancaran berjalannya kegiatan

perusahaan.

3. Menambah tempat penyimpanan arsip , agar arsip tidak memenuhi koridor-

koridor kantor yang menyebabkan kantor terlihat berantakan dan tidak rapi

mengingat arsip di Bagian Umum dan Kepegawaian Pada Badan Pendapatan

Daerah Kota Bekasi sangat banyak.

4. Memilah arsip yang sudah berstatus musnah, kemudian disimpan diruang

penyimpanan arsip tambahan sehingga tidak menyebabkan penumpukan arsip di

ruangan arsip utama dan menyebabkan arsip menjadi berantakan.

5. Memanfaatkan tenaga kerja magang dan murid sekolah yang sedang melakukan

praktik kerja lapangan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.