BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian

56

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Era modern dan globalisasi saat ini telah menjadi pendorong

pesatnya perkembang teknologi dan informasi. Pesatnya perkembangan

teknologi informasi ini telah merebak di seluruh dunia. Tidak hanya di

negara maju saja, namun negara berkembang pun telah terpacu untuk

mengembangkan teknologi informasi di dalam masyarakatnya. Hal tersebut

menyebabkan teknologi informasi memiliki kedudukan yang penting bagi

kemajuan sebuah bangsa. Kebutuhan masyarakat dunia pun mengalami

perkembangan, dan teknologi informasi pun memegang peranan penting di

masa kini maupun di masa yang akan datang. Teknologi informasi

membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di

dunia khususnya Indonesia.

Selanjutnya teknologi informasi telah menjadi salah satu favorit

dalam hal praktik bisnis di kalangan masyarakat, seperti kegiatan jual-beli

pada beberapa macam situs-situs internet ataupun account sosial media yang

dijadikan sarana bisnis. Perdagangan dengan menggunakan sarana internet

tentunya sangat memberikan kemudahan dan efisiensinya sangat tinggi

dalam kegiatan bisnis ataupun transaksi jual beli melalui internet, atau biasa

disebut jual-beli online. Dari paparan tersebut, teknologi informasi kini telah

memiliki peranan penting khususnya dalam urusan jual beli di kalangan

57

masyarakat, baik untuk masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi

Informasi diyakini membawa keuntungan dan kemudahan bagi kehidupan

manusia. Namun, keberhasilan teknologi informasi tersebut secara

bersamaan menyebabkan berbagai permasalahan yang tidak mudah

ditemukan jalan keluarnya.

Hal tersebut diperkuat dengan munculnya kejahatan-kejahatan baru

dalam bidang teknologi informasi dan internet, atau lebih dikenal dengan

sebutan cybercrime. Pada dasarnya cybercrime meliputi semua tindak

pidana yang berkenaan dengan sistem informasi, sistem informasi

(information system) itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan

sarana untuk penyampaian/pertukaran informasi kepada pihak lainnya. Sala

satu bentuk cybercrime yang paling marak terjadi di Polda Jawa Tmur

adalah penipuan melalui situs jual beli online.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Subbag Renmin Siber

Polda Jawa Tmur. Berikut kasus penipuan online yang ditangani

berdasarkan data laporan masyarakat yang diterima oleh Polda Jawa Timur

tahun 2018-2020 mengenai tindak pidana penipuan online yakni:

Tahun Jumlah kasus

2018 66

2019 69

2020

(sampai bulan agustus) 47

Sumber : Data diperoleh Subbag Renmin Siber

Polda Jawa Timur

58

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwasannya terdapat peningkatan

kasus tindak pidana penipuan online . Kenaikan ini terlihat dari jumlah kasus

yang ditangani tiap tahunnya menunjukan pertambahan jumlah dari tahun

2018 dengan satu kasus kemudian pada tahun 2019 meningkat dari jumlah

sebelumnya yakni tiga kasus dalam satu tahun.

Skema dari penipuan yang marak terjadi dalam transaksi elektronik

sering terjadi dalam situs internet, ruang obrolan, iklan, dan email, yang

dimana para pelaku memiliki peran dalam menawarkan produk/ barang

kepada calon korban dimana produk/ barang tersebut sesungguhnya tidak

pernah ada, berkomunikasi dengan adanya sifat menjerumuskan korban

hingga menimbulkan kerugian dengan mengambil atau memindahkan

dana korban, aset, atau barang lainnya tanpa sepengetahuan korban ke

dalam penguasaan pelaku. 1

Makna di atas, mengartikan penipuan melalui media elektronik yang

terhubung ke jaringan internet memiliki pengertian yang hampir sama dengan

penipuan biasa namun penipuan dalam transaksi eletronik ini menggunakan

salah satu atau lebih komponen media dan komponen yang ada dalam internet

seperti situs, ruang obrolan dan email2. Undang-undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UndangUndang ITE belum

mengatur secara khusus tentang tindak penipuan melalui media eletronik

maka pasal yang secara khusus yang bisa digunakan ialah pasal 378 KUHP

dimana bisa disimpulkan bahwa siapapun dengan maksud menguntungkan

diri sendiri atau pihak lain dengan melawan hukum, dan juga mejerumuskan

1 Wawancara dengan Panit Unit I Subdit V Siber Polda Jawa Timur. Ipda Fatmawati Sianturi, S.H.

25 Agustus 2020 2 Budhijanto D. 2017. Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaharuan dan Revisi Undang undang

Informasi dan Transaksi Elektronik 2016. PT Refika Aditama.

59

orang lain untuk menyerahkan segala aset yang dimilikinya, dan

menghilangkan piutang akan dipidana penjara paling lama 4 tahun.

Hingga saat ini modus penipuan online juga semakin bertambah,

dengan banyaknya marketplace di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia,

Jdi.id dan lain-lain yang menawarkan berbagai macam promo-promo gratis

ongkir,dikson 90%, vocher belanja, hingga cashback untuk menarik minat

konsumen, membuka peluang para pelaku tindak pidana penipuan online

untuk melancarkan aksinya. Saat ini Promo uang kembali atau cashback

tengah jadi primadona penggila belanja online. Seiring dengan

berkembangannya transaksi jual beli online, skema cashback kian hari juga

semakin populer. Banyak pelaku industri digital menawarkan cashback

untuk setiap pembelian barang atau jasa salah satunya Tokopedia.

Biasanya cashback yang diberikan Tokopedia dengan kisaran mulai dari

3% hingga 5% dari harga produk3. Bahkan disaat-saat tertentu seperti

perayaan hari jadi Tokopedia memberikan cashback besar-besaran Hal ini

tentunya memberikan banyak keuntungan terutama pada sisi konsumen.

Ada dua laporan kasus penipuan cashback yang terjadi di

Tokopedia yang masuk di Polda Jatim:

Pertama, kasus yang ditangani Polda Jatim pada Juli 2019. Empat

orang menjadi tersangka, antara lain S alias SHB (23) warga Blitar,

ZNH (32) warga Tulungagung, dan CDP (30) serta AR (41) warga

Malang. Menurut Wakil Direktur Reskrimsus Polda Jatim AKBP

Arman Asmara, pelaku diduga melakukan pembelian kupon

(voucher) Indomaret dengan nominal Rp 1 juta dan dijual

3 Tokopedia . “Apa itu fitur cashback”. https://www.tokopedia.com/help/article/ diakses tanggal

11 Mei 2020 pukul 23.40

60

Rp1.010.000 di Tokopedia. Modus yang dilakukan pelaku dengan

berperan sebagai penjual sekaligus pembeli. Dengan menggunakan

akun yang dibuat sendiri, mereka melakukan transaksi palsu.

Tersangka S adalah pemilik dan pengguna akun Tokopedia dengan

nama “Mr Crab” yang berperan sebagai penjual bekerja sama dengan

tersangka lainnya CDP, ZNH, dan AR yang berperan sebagai

pembeli. Dari situ, S mendapatkan keuntungan 10 ribu, sedangkan

ketiga pelaku lainnya mendapatkan keuntungan cashback 10% dari

nilai voucher atau sebesar Rp 100 ribu. Aksi penipuan itu pun

terendus oleh Tokopedia dan akun Mr Crab akhirnya dibekukan dan

dilaporkan ke Polda Jatim. Polisi menyita sejumlah barang bukti

berupa buku rekening bank, handphone, dan laptop, lalu 940

lembar voucher Rp 50 ribu, 960 lembar voucher Rp 25 ribu, dan 100

lembar voucherRp 100 ribu.4

Kedua, terjadi pada Oktober 2019 juga ditangani oleh Polda Jatim.

Tiga tersangka asal Surabaya, yaitu Ramses Lawrenzo dan Hansel

Boedi Supriyanto warga Dukuh Pakis, serta Kenno Kent warga

Mulyorejo. Terungkap kerika Tim Siber Ditreskrimsus Polda Jatim

berpatroli siber di dunia maya dan mendapati sebuah grub WhatsApp

yang mencurigakan bernama “Chuanchuanchuan”. Wakil Direktur

Reskrimsus Polda Jatim, AKBP Arman Asmara, mengatakan,

kelompok ini berperan sebagai penjual sekaligus pembeli. Mereka

membuat order fiktif ke salah satu toko di Tokopedia yang dikelola

oleh salah satu pelaku. Paketan yang dibeli berupa kardus dibungkus,

tapi isinya kosong. Itu hanya sebagai syarat, agar data pengiriman bisa

terdata oleh sistem marketplace dan uang dari konsumen dapat

dicairkan. Tujuan mereka merekayasa pembelian untuk memperoleh

laba dari kembalian uang yang dipromokan oleh Tokopedia. Mereka

beraksi selama 5 bulan di Surabaya. Setiap kali transaksi, para pelaku

bisa meraup keuntungan mulai Rp 100—300.000. Polisi menyita uang

tunai sebesar Rp 32 juta.5

Kedua kasus di atas para pelaku penipuan dijerat Pasal 35

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dengan ancaman 12

tahun penjara dan denda Rp 12 miliar.

Kalo masalah kasus Tokpedia masuknya ke LPB (laporan pihak

yang di rugikan yaitu Tokpedia) rata-rata kasus yang masuk ada

4 Wawancara dengan Panit Unit I Subdit V Siber Polda Jawa Timur. Ipda Fatmawati Sianturi, S.H.

25 Agustus 2020 5 Wawancara dengan Panit Unit I Subdit V Siber Polda Jawa Timur. Ipda Fatmawati Sianturi, S.H.

25 Agustus 2020

61

beberapa yang modusnya sama, Karena Polda tidak bisa langsung

menemukan kasus tersebut sendiri di lapangan melainkan adanya

laporan dari pihak yg di rugikan yang sebab yang tau kerugian

seperti akumulasi pembilian suatu akun yang tidak beres,

pemanipulasian rating dll yang dapat mendeteksi adalah pihak

Tokpedia sendiri. Tokpedia juga mempunyai SOP bahwa pihak

yang dapat menerima cashback adalah yang memenuhin

kententuan. Mungkin seperti ini : Saya punya akun tokopedia ,

berarti saya punya satu keberuntungan untuk mendapatkan

cashback, nhaa namun para pelaku kejahatan menyiasati hal

tersebut dengan membuat sebanyak banyaknya akun untuk

mendapatkan cashback dari tokopedia tersebut, Jadi mereka

memanipulasi datanya (itu ada pada pasal 35 ite). Untuk kasus

penipuan online Tokopedia yang pernah masuk ke kita (Polda

Jatim) itu sama sama di jerat dengan Pasal 378 KUHP dan 35

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE karena

modusnya sama mbak mereka memanipulasi data.6

Mekanisme Polda Jatim dalam penindakan terhadap kasus tindak

pidana penipuan online cashback di Tokopedia cenderung sama dengan SOP

penyidikan pada umumnya, namun untuk kasus penipuan online cashback di

Tokopedia ini masuknya ke LPB (laporan pihak yang di rugikan yaitu

Tokopedia) Karena polda tidak bisa langsung menemukan kasus tersebut

sendiri di lapangan melainkan adanya laporan dari pihak yg di rugikan sebab

yang mengetahui kerugian seperti akumulasi pembelian suatu akun yang

tidak beres, pemanipulasian rating dan lain-lain yang dapat mendeteksi adalah

pihak Tokpedia sendiri.

B. Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindakan Pidana Penipuan Online

Cashback Di Tokopedia Oleh Polda Jatim Dalam Hukum Pidana Positif

Indonesia.

6 Wawancara dengan Panit Unit I Subdit V Siber Polda Jawa Timur. Ipda Fatmawati Sianturi, S.H.

25 Agustus 2020

62

Dengan maraknya penipuan online berdampak pada penegakan

Hukum. Penegakan hukum dilaksanakan sesuai dengan sistem hukum yang

berlaku, yaitu melalui pemidanaan yang bertujuan untuk mencegah

dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi

pengayoman masyarakat; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak

pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasa damai pada

masyarakat; memasyarakatkan dengan mengadakan pembinaan sehingga

menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber yaitu Ipda

Fatmawati Sianturi, S.H selaku Panit Unit I Subdit V Siber Polda Jatim

memberikan pernyataan terkait dengan penegakan hukum pidana terhadap

tindak pidana penipuan bisnis online, yaitu sebagai berikut:

Menurut Ipda Fatmawati Sianturi, S.H proses penegakan hukum

sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan pengadilan. Lalu dalam

pengertian yang tergolong sempit tersebut jelas mengandung

kelemahan, karena pelaksanaan perundang-undangan atau

keputusan pengadilan, bisa terjadi justru menganggu kedamaian

dalam pergaulan hidup masyarakat. Penegakan hukum

dilaksanakan sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, yaitu

melalui pemidanaan yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya

tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi

pengayoman masyarakat; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan

tindak pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasa

damai pada masyarakat; memasyarakatkan dengan mengadakan

pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa

bersalah pada terpidana. Tindak pidana online yang dilakukan

selama ini telah dilakukan secara global dan dilakukan dengan

mudah karena adanya perkembangan tekniologi yang semakin

maju maka berkembang pula modus kejahatan dalam

penyalahgunaan teknologi satu jenis tindak pidana di bidang cyber

adalah penipuan berupa bisnis online dalam internet.7

7 Wawancara dengan Panit Unit I Subdit V Siber Polda Jawa Timur. Ipda Fatmawati Sianturi, S.H.

25 Agustus 2020

63

Menurut Soejono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata

berarti pelaksanaan perundang undangan. Walaupun dalam kenyataan

Indonesia kecenderungannya adalah demikian.Sehingga pengertian law

enforcement begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk hukum

mengartikan penegakan sebagai keputusan pelaksanaan keputusan

pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab

pelaksanaan peundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi

justru menganggu kedamaian pergaulan hidup dalam masyarakat.8

Machmud mengatakan bahwa “penegakan hukum berkaitan erat dengan

ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundangundangan, dalam

hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak

hukum”.9

Dari beberapa pendapat atau pernyataan sebelumnya dapat dipahami

bahwa penegakan hukum merupakan upaya yang bertujuan untuk

meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal

tersebut dapat dilakukan dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang

lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang

lingkup masingmasing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan

mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Kasus yang ditangani Polda Jatim pada Juli 2019. Empat orang

menjadi tersangka, antara lain S alias SHB (23) warga Blitar, ZNH (32)

8 Soerjono Soekanto. 1983.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta.

Rajawali. Hal.65 9 Shahrul Machmud. 2012. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Hal. 132.

64

warga Tulungagung, dan CDP (30) serta AR (41) warga Malang. Menurut

Wakil Direktur Reskrimsus Polda Jatim AKBP Arman Asmara, pelaku

diduga melakukan pembelian kupon (voucher) Indomaret dengan nominal Rp

1 juta dan dijual Rp1.010.000 di Tokopedia. Modus yang dilakukan pelaku

dengan berperan sebagai penjual sekaligus pembeli. Dengan menggunakan

akun yang dibuat sendiri, mereka melakukan transaksi palsu.10

Tersangka S adalah pemilik dan pengguna akun Tokopedia dengan

nama “Mr Crab” yang berperan sebagai penjual bekerja sama dengan

tersangka lainnya CDP, ZNH, dan AR yang berperan sebagai pembeli.

Dari situ, S mendapatkan keuntungan 10 ribu, sedangkan ketiga pelaku

lainnya mendapatkan keuntungan cashback 10% dari nilai voucher atau

sebesar Rp 100 ribu. Aksi penipuan itu pun terendus oleh Tokopedia dan

akun Mr Crab akhirnya dibekukan dan dilaporkan ke Polda Jatim. Polisi

menyita sejumlah barang bukti berupa buku rekening bank, handphone,

dan laptop, lalu 940 lembar voucher Rp 50 ribu, 960 lembar voucher Rp 25

ribu, dan 100 lembar voucherRp 100 ribu.11

Kedua, terjadi pada Oktober 2019 juga ditangani oleh Polda Jatim.

Tiga tersangka asal Surabaya, yaitu Ramses Lawrenzo dan Hansel Boedi

Supriyanto warga Dukuh Pakis, serta Kenno Kent warga Mulyorejo.

Terungkap kerika Tim Siber Ditreskrimsus Polda Jatim berpatroli siber di

dunia maya dan mendapati sebuah grub WhatsApp yang mencurigakan

bernama “Chuanchuanchuan”. Wakil Direktur Reskrimsus Polda Jatim,

AKBP Arman Asmara, mengatakan, kelompok ini berperan sebagai penjual

10 Wawancara dengan Panit Unit I Subdit V Siber Polda Jawa Timur. Ipda Fatmawati Sianturi,

S.H. 25 Agustus 2020 11 Wawancara dengan Panit Unit I Subdit V Siber Polda Jawa Timur. Ipda Fatmawati Sianturi,

S.H. 25 Agustus 2020

65

sekaligus pembeli. Mereka membuat order fiktif ke salah satu toko di

Tokopedia yang dikelola oleh salah satu pelaku. Paketan yang dibeli berupa

kardus dibungkus, tapi isinya kosong. Itu hanya sebagai syarat, agar data

pengiriman bisa terdata oleh sistem marketplace dan uang dari konsumen

dapat dicairkan. Tujuan mereka merekayasa pembelian untuk memperoleh

laba dari kembalian uang yang dipromokan oleh Tokopedia. Mereka beraksi

selama 5 bulan di Surabaya. Setiap kali transaksi, para pelaku bisa meraup

keuntungan mulai Rp 100—300.000. Polisi menyita uang tunai sebesar Rp 32

juta. 12

Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat

1 UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 Tahun 2008

Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan. Undang – undang yang menjerat

entang praktik kejahatan ini dapat digolongkan sebagai penipuan yang

terdapat dalam Pasal 378 KUHP menguntungkan diri sendiri atau orang lain

dengan memakai nama palsu atau martabat palsu. Pasal 378 KUHP tersebut

berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau

orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau

keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan

karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya

memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang,

dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya

empat tahun.”

Pasal 35 menyatakan:

12 Wawancara dengan Panit Unit I Subdit V Siber Polda Jawa Timur. Ipda Fatmawati Sianturi,

S.H. 25 Agustus 2020

66

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap

seolah-olah data yang otentik.

Upaya penegakkan hukum, seperti halnya pada tindak pidana penipuan

online dapat ditempuh atau dilakukan dengan menggunakan sarana hukum

pidana (penal) maupun dengan menggunakan sarana pendekatan preventif

(non-penal) Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK). Hal tersebut

diwujudkan oleh Polda Jatim sebelum dilakukan tindak lebih lanjut.

a. Upaya Represif dan Preventif

Upaya penegakan tindak pidana penipuan online oleh Polda Jatim

dalam tindak pidana penipuan online upaya secara Represif dan Preventif .

Upaya ini di lakukan oleh Polda Jatim untuk menangani terkait kasus

tindak pidana penipuan yang berbasis online khususnya tindak pidana

penipuan online cashback di Tokopedia.

Setiap proses penyidikan itu SOP nya sama seperti menerima

laporan, melakukan Bap. Pertama kami tidak melakukan langsung

atas laporan polisi, karena rata rata kejahatan ite itu anymos (belum

tau siapa pelakunya) biasanya untuk mengurangi premin total Kita

melakukan dumas dulu atau pengaduan, seteah pelapor melakukan

pengaduan maka dilakukan proses siapa penyidik yang ditunjuk,

baru nanti di undang namanya BAI (berita acara introgasi), setelah

itu ditanyakan saksi-saksi kalo ada lalu melakukan pemeriksaan

saksi. Nha untuk Tokopedia karena dia perusahaan besar

mempunyai legal maka yang melakukan pelaporan adalah legalnya

yang sudah ditunjuk. Setelah sudah dilakukan penyedikandan

sudah tau siapa pelakunya baru di naikan ke laporan polisi. Setelah

naik kelaporan polisi maka dilakukan proses selanjutnya yaitu di

lakukan pilar untuk melakukan penangkapan lalu setelah itu kita

dapat tersangkanya dari hasil profiling tim, meakukan upaya paksa

penangkapan. Yang tentunya harus berdasarkan pendapat baa ahli

lalu untuk kejahatan ite macem macem tapi untuk penipuan onine

67

kita cuma perlu menggunakan ahli pidana dan ahli ite, setelah

sudah lengkap baru kita naik ke gelar penetapan tersangka, karena

seorang melakukan pelaporan kita tidak langsung periksa sebagai

tersangka jadi saksi dulu. Setelah itu baru dilakukan BAP kepada

tersangka lalu dilakukan pemrosesan sampai siap kita melakukan

tahap 1 ke kejaksaan.13

Penanganan kasus tindak pidana penipuan online cashback di

Tokopedia yang dilakukan Polda Jatim yaitu dengan cara melakukan sidik

dan lidik. Pada proses lidik itu sendiri seperti menerima laporan

pengaduan dari masyarakat kemudian dapat dilakukan penanganan lebih

lanjut oleh pihak Kanit Unit I subdit V siber. Sedangkan proses sidik

merupakan proses telah di terimanya laporan dari pengaduan dan dapat

dikoordinasikan guna memeriksa terhadap laporan korban apakah dapat di

lakukan pemeriksaan lebih lanjut atau tidak. Jika dapat dilakukan maka

pihak penyidik dapat terjun langsung ke lapangan guna dilakukan tindakan

penyelidikan yang sesuai aturan atau prosedur penyidik kepolisian pada

wilayah hukum Polda Jatim.

Adapun proses penyidikan perkara tindak pidana penipuan online

cashback di Tokopedia oleh Polda Jatim adalah sebagai berikut :

Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri

tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena

hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang bahwa akan, sedang, atau

telah terjadi peristiwa pidana. Ketentuan tentang Laporan Polisi diatur

dalam Perkap 12 tahun 2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang pengawasan

13 Wawancara dengan Panit Unit I Subdit V Siber Polda Jawa Timur. Ipda Fatmawati Sianturi,

S.H. 25 Agustus 2020

68

dan pengendalian perkara pidana di lingkungan Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

Pada kasus tindak pidana penipuan online cashback di Tokopedia

yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Jatim. Melalui Legal nya

Tokopedia melakukan pelaporan kepada Polda Jatim, dimana terlapor

pemilik dan pengguna akun Tokopedia dengan nama “Mr Crab” yang

berperan sebagai penjual bekerja sama dengan tersangka lainnya CDP,

ZNH, dan AR yang berperan sebagai pembeli. Dari situ, S mendapatkan

keuntungan 10 ribu, sedangkan ketiga pelaku lainnya mendapatkan

keuntungan cashback 10% dari nilai voucher atau sebesar Rp 100 ribu.

Modus yang dilakukan pelaku dengan berperan sebagai penjual sekaligus

pembeli. Dengan menggunakan akun yang dibuat sendiri, mereka

melakukan transaksi palsu.

Untuk kepentingan penyidikan Ditreskrimsus Polda Jatim

mengeluarkan Surat Perintah Kepada Penyidik/penyidik pembantu yang

memuat perintah melaksanakan penyidikan tindak pidana dalam perkara

dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap

seolah-olah data yang otentik. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Jo

Pasal 51 ayat 1 UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No 11

Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik.

69

Surat perintah tugas sekurang-kurangnya memuat dasar penugasan,

identitas petugas, jenis penugasan, lama waktu penugasan, dan pejabat

pemberi perintah.

Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

penyelidikan, pengiriman SPDP, upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara,

penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke penuntut

umum, penyerahan tersangka dan barang bukti dan penghentian

Penyidikan.

Dalam kasus tindak pidana penipuan online cashback di Tokopedia

dapat ditangani dengan upaya dimana pelaku diproses secara hukum

sebagaimana melewati proses-proses pemeriksaan yang tertera dalam

KUHAP dengan tujuan akhir yakni pemberian sanksi guna mendapatkan

efek jera hal tersebut dinamakan Upaya represif.

Upaya represif, lebih menekankan pada tindakan yang dilakukan

penegak hukum setelah terjadi suatu tindak pidana. Upaya represif

dilakukan dengan menindaklanjuti laporan terkait tindak pidana yang

termasuk pada penipuan online, kemudian memberikan sanksi hukum

yang tegas terhadap pelaku sesuai dengan pasal terkait guna

memberikan efek jera dan sesuai dengan rasa keadilan didalam

masyarakat. Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan online

tercantum dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik. Secara spesifik, upaya untuk penanggulangan

70

tindak pidana penipuan online diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE,

yang menjelaskan “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak

menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan

kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”14

Tergantung pasal yang di terapkan pada khasus Tokopedia (35 jo

51 ITE) terkait manipulasi data. Rata2 digunakan untuk mencari

sedikit selisih keutungan tapi dilihat dulu kali berapanya dia

membuat akun akun yg digunakan untuk memanipulasi data untuk

memperoleh keuntungan itu, kalo sanksi yang di dapat itu nanti

putusannya di pengadilan.15

Mengenai sanksi yang didapatkan oleh pelaku penipuan online

cashback di Tokopedia, sanksi pidana dan denda telah diatur dalam Pasal

378 KUHP dan Pasal 35 jo 51 ITE . Sanksi pidana ini juga bergantung

pada pasal yang dilanggar, kemudian bagaimana cara kepolisian dalam

menentukan pasal ini ditentukan dalam gelar internal yang sebelumnya

telah dijelaskan diatas.

Perlindungan hukum preventif, merupakan perlindungan yang

diberikan oleh Pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya

pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan

dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan

rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. .

14 Hendy Sumadi, 2015, Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi

Elektronik Di Indonesia, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 33, No. 2, hlm 184 15 Wawancara dengan Panit Unit I Subdit V Siber Polda Jawa Timur. Ipda Fatmawati Sianturi,

S.H. 25 Agustus 2020

71

Pada dasarnya, Upaya preventif lebih menekankan pada

pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana atau hal-hal

yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana.

Pencegahan dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat

tentang berbagai bentuk penipuan yang sering terjadi di

lingkungan masyarakat terutama yang sering tergiur dengan

berbagai promo ataupun cashback di berbagai situs pembelanjaan

online seperti Tokopedia selain itu juga dapat dilakukan

pemberitaan melalui media dalam menyampaikan himbauan

kepada masyarakat terkait tentang tindakan penipuan jual beli

online yang semakin merebak terjadi di lingkungan masyarakat.

Himbauan tersebut disampaikan melalui postingan-postingan di

beberapa media social Polda Jatim yaitu diantaranya Instagram

Polda Jatim. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat dapat lebih

waspada dan terhindar dari segala bentuk modus penipuan jual beli

online dan mengurangi meningkatnya tingkat kejahatan penipuan

jual beli online di Jawa Timur, dan juga koordinasi antar lembaga

dalam merumuskan rangka penegakan Undang-undang seperti

dilakukannya berbagai aksi sosial atau gerakan.16

Selain itu Pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur sebagaimana

merupakan upaya penindakan menggunakan jalur pidana sebagai upaya

penanggulangan kejahatan, upaya preventif yang lebih mampu melakukan

penangan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penipuan

online cashback di Tokopedia

Bentuk implementasi penyidikan oleh Polda Jatim sebagai bentuk

tindakan preventif yaitu bekerjasama dengan berbagai ahli untuk

melakukan sosialisasi tentang cyber crime sebagai tindak pidana penipuan.

Polda Jatim melakukan kerjasama dengan ahli diberbagai bidang, seperti

ahli teknologi dan informasi khususnya Internet, ahli Komputer dan

penanganannya, dengan Internet Service Provider (ISP) atau penyedia jasa

internet, dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat

16 Wawancara dengan Panit Unit I Subdit V Siber Polda Jawa Timur. Ipda Fatmawati Sianturi,

S.H. 25 Agustus 2020

72

bukti dalam hal penyidikan tindak pidana bidang ITE dan sesuai dengan

Undang-undang ITE bekerjasama dengan antar instansi penegak hukum,

untuk menangani tindak pidana penipun online. Kerjasama bertujuan

untuk melakukan sosialisasi maupun dalam proses penemuan dan

penanganan alat bukti (bukti-bukti digital).

Upaya pihak kepolisan dalam melakukan upaya penanggulangan

preventif atau penanggulangan melalui jalur non-penal lebih mampu

melakukan penangan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya

kejahatan, tidak hanya akan menyembuhkan atau membina para terpidana

(penjahat) saja, tetapi penanggulangan kejahatan dilakukan juga dengan

upaya penyembuhan masyarakat. Dari kebijakan tersebut upaya

penanganan dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah serta

kerjasama terfokus baik daerah maupun pusat tergambar jelas merupakan

bagian dan kunci penting guna memperkecil tingkat kejahatan, bila efektif

dan sinergis berjalan maka penanganan dan jumlah korban akan dapat

berkurang dan tertangani. Upaya preventif yang merupakan upaya

bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita

menciptakan suatu keadaan yang ekonomi, lingkungan, dan kultur

masyarakat yang sejahtera, juga bagaimana meningkatkan kesadaran dan

partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan

tanggung jawab.

Penegakan preventif adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga

kemungkinan akan terjadinya tindak pidana, merupakan upaya

73

pencegahan, penangkalan, dan pengadilan sebelum tindak pidana itu

terjadi, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor kondusif antara

lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial seara

langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan tindak pidana. Tujuan

utama dari upaya preventif adalah memperbaiki kondisi sosial tertentu.

Menurut teori ketiga dari Hoefnagels yaitu mempengaruhi pandangan

masyarakat mengenai tindak pidana dan pemidanaan lewat media massa

(influencing view on crimand punishment with mass media) merupakan

tindakan preventif, berupa pemberitahuan terhadap masyarakat melalui

media massa seperti media elektronik dan media cetak mengenai suatu

larangan, pelanggaran atau mengenai suatu tindak pidana. Upaya

penanggulangan yang dilakukan dengan upaya preventif yang bertujuan

untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang timbul. Upaya ini meliputi

peningkatan kondisi tata ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang

semakin meningkat.17 Kebijakan ini lebih bersifat tindakan

pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Barda Nawawi

menjelaskan bahwa untuk mencegah suatu tindak pidana kejahatan,

maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif

penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor itu antara lain, berpusat

pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara

17 Barda Nawawi Arief. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung. Penerbit: PT.

Citra Aditya Bakti. Hal 40.

74

langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan

kejahatan.18

C. Bagaimana kendala yang dihadapi Polda Jawa Timur dalam penegakan

tindak pidana penipuan online cashback di Tokopedia?

Menurut seorjono soekanto dengan teori efektivitas hukum ada lima

faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum yakni faktor

hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor

masyarakat dan faktor kebudayaan.

Kendala-kendala yang ditemui Polda Jawa Timur dalam penegakan

tindak pidana penipuan online cashback di Tokopedia adalah sebagai berikut :

1) Kendala Internal

a. Faktor sarana atau fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas, yang mendukung dapat

mempermudah aparat penyidik dalam mengungkap tindak pidana

penipuan online cashback di Tokopedia (pengolahan alat bukti/ data

elektronik). Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga

manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik,

peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, fasilitas umum yang

memudahkan dan seterusnya. Jika hal-hal itu tidak tepenuhi, maka

mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya19.

Insyaallah gak terlalu banyak kendala juga, karena kita kan

sudah banyak tempat tempat koordinaasi untuk melakukan

18 Barda Nawawi Arief, 2007, Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime

di Indonesia). Jakarta: Grafindo, hlm. 46 19 Soerjono Soekamto,Loc.cit, hal. 37

75

proviling nya apalagi untuk data yang dari Tokopedia itu

akurat dan lengkap.20

Terbatasnya jumlah personil tenaga ahli antara Negara

Indonesia dan china sangatlah berbeda jauh dalam jumlah

personilnya. Lebih ironis lagi laporan tingkat kejahatan siber di

Indoensia semakin meningkat, dengan keterbatasan personil dan

tenaga ahli di pihak kepolisisan Indonesia maka penyelesaian kasus

tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Akibatnya dirasakan

langsung oleh pihak korban atau kejahatan siber. Kualitas fasilitas

teknologi informasi di Indonesia memang sudah cukup baik, namun

tidak sebanding dengan jaminan keamanan oleh para pengguna.

Keterbatasan tenaga ahli pada pihak kepolisian memang merupakan

faktor yang sangat besar, dengan jumlah anggota ahli yang terbatas ini

pengungkapan dan penyidikan kasus kejahatan dunia maya tidak bisa

diselesaikan dengan waktu yang cepat, sehingga akan membuat para

pelaku lebih leluasa dalam beraksi. 21

b. Upaya dalam menghadapi kedala Internal yang ada

Pengupayaan yang dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Timur

adalah dapat mengoptimalkan antara pihak penyidik dengan pihak

perbankan, dalam membantu proses pembuktian yang di lakukan oleh

pelaku tindak pidana penipuan online cashback di Tokopedia,

20 Wawancara dengan Panit Unit I Subdit V Siber Polda Jawa Timur. Ipda Fatmawati Sianturi,

S.H. 25 Agustus 2020 21 Barda Nawawi Arief. 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam

Penaggulangan Kejahatan, Jakarta. Kencana. hlm. 237

76

sehingga dalam hal ini penyidik dapat dengan mudah mendapatkan

sesuatu yang mereka inginkan yang sesuai kebutuhan yang ada pada

pelaku walau ijin sampai pemblokiran saja, karena Bank pun harus

tetap menjaga kerahasiaan bank yang berdasarkan aturan pada pasal 1

ayat (28) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Ijin

pemblokiran ini dilakukan secara tertulis dari pihak penyidik kepada

pihak Bank. Perbuatan ini dilakukan demi mendapatkan bukti yang

konkrit dari pelaku.

“Upaya untuk mengatasi hambatan peraturan

perundang-undangan yang berbenturan dengan kepentingan

penyelidikan, polisi mencari bukti selain dari bank dan

membuat MoU yang merupakan surat perjanjian atau

kerjasama lintas instansi seperti dengan pihak bank.

Berdasarkan aturan pada pasal 1 ayat (28) Undang-undang No.

10 Tahun 1998 Tentang Perbankan bank juga harus teteap

menjaga kerahasiaan nya, sehingga dengan tanpa adanya MoU

akan sulit untuk kerjasama dengan pihak bank maupun dengan

pihak lain. Upaya mengatasi hambatan peraturan perundang-

undangan yang berbenturan dengan kepentingan penyelidikan

dengan membuat MoU pun terhambat karena pada

kenyataannya adanya MoU yang merupakan surat perjanjian

atau kerjasama lintas instansi seperti dengan pihak bank,

belum ditaati oleh pihak bank dengan alasan melindungi

kerahasiaan nasabah.”22

Faktor sarana dan prasarana dapat dikatakan sebagai tulang

punggung penegak hukum terhadap tindak pidana cybercrime. Sebab

eksistensinya merupakan penopang keberhasilan untuk menemukan

suatu kebenaran materil. Oleh karena itu jalinan kerja sama harmonis

antara lembaga penegak hukum dengan beberapa pakar spesialis

22 Wawancara dengan Panit Unit I Subdit V Siber Polda Jawa Timur. Ipda Fatmawati Sianturi,

S.H. 25 Agustus 2020

77

dibidangnya seperti ahli forensik, fakar telematika serta dana

operasional yang menandai adalah merupakan faktor pendukung guna

mengadili dan memidana atau pun mempersempit ruang gerak pelaku

tindak pidana cybercrime khususnya tindak pidana penipuan online

2) Kendala Eksternal

a. Faktor Hukum

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat

dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan

dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasikan sesuatu perbuatan

sesuai dengan hukum atau mengkualifikasikannya sebagai melawan

hukum. Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang

menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat

memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang

tegas dan nyata. Hukum adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat

oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur

kehidupan yang damai ditengah masyarakat.

Meskipun eksistensi pengaturan tindak pidana cybercrime

tidak hanya dalam undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi juga terdapat didalam

Undang-undang khusus lainnya di luar KUHP, namun masih terdapat

bentuk bentuk tindak pidana cybercrime yang belum mendapatkan

pengaturan, khususnya yang menyangkut penyalahgunaan teknologi

seperti khasus penipuan cashback di Tokopedia . Salah satu asas

78

dalam hukum pidana menentukan bahwa tiada perbuatan yang dapat

dihukum pidana dan diancam dengan pidana jikalau hal itu terlebih

dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang undangan

(asas legalitas).

Jika melihat faktor hukum yang ada, saat ini para aparat

penegak hukum memang menggunakan KUHP, KUHAP, UU

ITE dan UU terkait lainnya sebagai dasar hukum dalam

menjerat para pelaku penipuan berbasis e-commerce, namun

dalam implementasinya dengan banyaknya pasal yang ada

diterapkan kepada pelaku mengakibatkan banyak terjadi

multitafsir bagi aparat penegak hukum sehingga dalam

implementasinya diperlukan satu pasal yang khusus mengatur

tindak pidana penipuan berbasis e-commerce yang dapat

dimasukkan ke dalam Undang-Undang ITE.23

Sebagai contoh dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE menyatakan

bahwa “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan

berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian

konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Sementara Pasal 378 KUHP

menyatakan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu

muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi

utang maupun menghapuskanpiutang, diancam karenapenipuan

dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

23 Wawancara dengan Panit Unit I Subdit V Siber Polda Jawa Timur. Ipda Fatmawati Sianturi,

S.H. 25 Agustus 2020

79

Dari rumusan-rumusan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dan Pasal 378

KUHPidana tersebut, dapat kita ketahui bahwa keduanya mengatur

hal yang berbeda. Pasal 378 KUHPidana mengatur penipuan,

sementara Pasal 28 Ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita

bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi

elektronik. Tapi, rumusan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tidak

mensyaratkan adanya

Maka pengaturan atas tindak pidana cybercrime yang masih

belum terakomodir dalam perundang undangan dimaksud sifatnya

cukup penting. Menurut Muladi bahwa secara oprasional perundang-

undangan pidana mempunyai kedudukan strategis terhadap sistem

peradilan pidana. Sebab hal tersebut memberikan defenisi tentang

perbuatan-perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.

Mengendalikan usaha-usaha pemerintah untuk memberantas kejahatan

dan memidana sipelaku, memberikan batasan tentang pidana yang

dapat diterapkan untuk setiap kejahatan . dengan perkataan lain

perundang-undangan pidana yang menciptakan legislated environment

yang mengatur segala prosedur dan tata cara yang harus dipatuhi

didalam berbagai perangkat sistem peradilan pidana24

b. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan

bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh

karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat

dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. dan

24 Muladi,1995,Kapita Selekta Peradilan Pidana. Semarang. Badan Penerbit UNDIP. Hal. 23.

80

bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat, karena

dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri.25

Persoalan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan

online ini merupakan suatu persoalan yang sangat rumit. Masyarakat

atau konsumen tidak menyadari bahwa dirinya menjadi korban dari

kejahatan atau bahkan menjadi pelaku tindak pidana penipuan itu

sendiri.

Tidak kalah penting dengan faktor faktor yang lain, faktor

budaya hukum masyarakat ini juga memiliki pengaruh dan

memainkan peranan penting dalam proses penegakan hukum terhadap

tindak pidana cybercrime. Pluralisme budaya hukum ditengah

masyarakat merupakan fenomena yang unik dan mengandung resiko

yang potensial, sehingga sering kali menempatkan posisi dan profesi

aparat penegak hukum kedalam kondisi dilematis yang pada

gilirannya dapat menimbulkan ambivalensi dalam pelaksaanan

peranan aktualnya.

c. Faktor Kebudayaan

Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur,

substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk

dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-

lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut,

hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma

25 Wawancara dengan Panit Unit I Subdit V Siber Polda Jawa Timur. Ipda Fatmawati Sianturi,

S.H. 25 Agustus 2020

81

hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya

yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai

mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang

dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk

(sehingga dihindari)26.

d. Faktor teknologi

Dalam penegakan penipuan tindak pidana penipuan

online cashback di Tokopedia ini kami tidak mendapat kendala

yang sulit yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi ya mbak,

karena kasus ini bukan kasus yang terlalu ekstrim seperti

peretasan server tokopedia atau pembobolan data pengguna.27

Menegenai kemajuan Teknologi khususnya Teknologi Informasi

yang ada saat ini. Kemajuan teknologi mempengaruhi dalam

menemukan alat bukti khususnya mengenai data elektronik dalam

pembuktian tindak pidana penipuan online cashback di Tokopedia.

e. Upaya dalam menghadapi kedala Eksternal yang ada

(1) Membantu Dalam Penyempurnaan Ketentuan Hukum (Undang-

undang)

Melakukan kerjasama dengan berbagai ahli di bidang-bidang,

seperti ahli teknologi dan informasi khususnya Internet, ahli

Komputer dan penanganannya, dengan Internet Service

Provider (ISP) atau penyedia jasa internet, dengan penyidik

26 Soerjono Soekanto. Sosiologi: Suatu Pengantar. Op.cit, hal 59. 27 Wawancara dengan Panit Unit I Subdit V Siber Polda Jawa Timur. Ipda Fatmawati Sianturi,

S.H. 25 Agustus 2020

82

negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti dalam hal

penyidikan tindak pidana bidang ITE yang bertujuan untuk

terciptanya hukum cyber yang sempurna.

Menjalin kerjasama dengan Negara lain, untuk berbagi

informasi dan alat bukti dalam hal penyidikan tindak pidana

bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

(2) Sosialisasi dan Pelatihan Untuk Masyarakat, diharapkan agar

masyarakat lebih memahami pentingnya mengetahui tindak

kejahatan cyber crime diberbagai bidang. Dengan demikian

masyarakat dapat membantu kinerja kepolisian dalam hal

memberikan informasi apabila ada kejahatan terkait disekitar

mereka dan masyarakat tidak enggan melaporkan kasus tindak

pidana cyber crime yang dialaminya.