-
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan
penetapan
dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik
sendiri memiliki
wilayah yang lebih luas dan lebih kompleks dibandingkan dengan
sektor
swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya
jenis dan
bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga
karena
kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga
publik
tersebut.
Pengertian akuntansi sektor publik tidak terlepas dari
pengertian
akuntansi secara umum. Akuntansi didefinisikan sebagai aktivitas
pemberian
jasa (service activity) untuk menyediakan informasi keuangan
kepada pada
pengguna (user) dalam rangka pengambilan keputusan. Untuk
aktivitas
tersebut, dilakukan suatu proses pencatatan, pengklasifikasian,
dan
pengikhtisaran suatu transaksi keuangan yang timbul dari
kegiatan suatu
organisasi untuk menghasilkan informasi keuangan pada waktu
tertentu, hasil
kegiatan untuk periode yang berakhir pada waktu tertentu,
disertai dengan
suatu penafsiran atas informasi keuangan tersebut.
Menurut Bastian (2001:6) pengertian akuntansi sektor publik
adalah
mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada
pengelolaan
10
-
dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan
departemen-
departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM,
dan
yayasan-yayasan sosial maupun proyek-proyek kerja sama sektor
publik dan
swasta. Halim (2002:143) menyatakan pengertian akuntansi sektor
publik
sebagai sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi
kuantitatif
terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna
pengambilan
keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang
berkepentingan atas
berbagai alternatif arah tindakan. Mardiasmo (2002:1-2)
menjelaskan
akuntansi sektor publik memiliki peranan yang vital dan menjadi
subyek
untuk didiskusikan baik oleh kalangan akademisi maupun praktisi
sektor
publik.
Berdasarkan dari pengertian tersebut, maka akuntansi sektor
publik
dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk
menyediakan
informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan,
pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan
pemerintah serta
penafsiran atas informasi keuangan tersebut. Jadi secara umum
pengertian
akuntansi sektor publik tidak jauh berbeda dengan akuntansi
bisnis,
perbedaannya hanya terletak pada jenis transaksi yang dicatat
dan
penggunaannya. Jenis transaksi yang dicatat dalam akuntansi
sektor publik
adalah transaksi keuangan pemerintah, sebagian akan memiliki
karakteristik
tersendiri yang membedakannya dengan akuntansi bisnis.
2.1.2 Pengukuran Kinerja dalam Organisasi Sektor Publik
11
-
Pengukuran kinerja dalam sektor publik sangat penting
dilakukan
untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer publik
dalam
menghasilkan pelayanan yang lebih baik. Akuntabilitas bukan
sekedar
kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan
tetapi
meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik dibelanjakan
secara
ekonomis, efisien dan efektif.
Mardiasmo (2002:121) menjelaskan sistem pengukuran kinerja
sektor
publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer
publik
menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial
dan non
finansial. Tujuan sistem pengukuran kinerja adalah :
1) Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik.
2) Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara
seimbang
sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.
3) Untuk mengakomodasikan pemahaman kepentingan manajer
level
menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal
congruence.
4) Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan
individual
dan kemampuan kolektif yang rasional.
Manfaat pengukuran kinerja adalah :
1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk
menilai
kinerja manajemen.
2) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang
ditetapkan.
12
-
3) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan
membandingkannya dengan target kinerja serta sserta melakukan
tindakan
korektif untuk memperbaiki kinerja.
4) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman
secara
objektif atas pencapaian yang diukur sesuai dengan sistem
pengukuran
kinerja yang telah disepakati.
5) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam
rangka
memperbaiki kinerja organisasi.
6) Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan
telah
terpenuhi.
7) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara
objektif.
2.1.3 Penilaian Kinerja dalam Sektor Publik
Menurut Bastian (2006:274), kinerja adalah gambaran dari
pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan baik
secara fisik
maupun non fisik yang dicapai oleh karyawan sesuai dengan
tanggung jawab
yang diberikan kepadanya dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi,
dan visi
organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi atau hasil
yang dicapai
oleh suatu instansi dalam periode tertentu.
Sektor publik merupakan suatu entitas ekonomi yang memiliki
keunikan tersendiri karena memiliki sumber daya yang tidak
kecil, bahkan
bisa dikatakan sangat besar. Organisasi sektor publik juga
melakukan
transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan tetapi berbeda dengan
entitas
13
-
ekonomi lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari
laba.
Nordiawan (2006:1) menyebutkan bahwa sumber daya ekonomi
organisasi
sektor publik dikelola untuk tidak mencapai laba.
Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas
suatu
organisasi, bagian organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran,
standar, dan
kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan utama penilaian
kinerja
adalah untuk memberikan motivasi pada setiap karyawan dalam
mencapai
sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah
ditetapkan
sebelumnya agar tercapainya tujuan dari organisasi tersebut
(Mulyadi,
2001:415).
2.1.4 Pengertian Audit Sektor Publik
Audit sektor publik tidak hanya memeriksa serta menilai
kewajaran
laporan keuangan publik, tetapi juga menilai ketaatan aparatur
pemerintahan
terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Disamping
itu, auditor
sektor publik juga memeriksa dan menilai sifat-sifat hemat
(ekonomis)
efisiensi serta keefektivan dari semua pekerjaan, pelayanan atau
program
yang dilakukan pemerintah.
Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:14)
pemahaman
audit sektor publik adalah sebagai berikut :
“Audit yang berasal dari lembaga pemeriksa pemerintah,
diIndonesia lembaga yang bertanggung jawab secara
fungsionalterhadap kekayaan atau keuangan negara adalah Badan
PemeriksaKeuangan (BPK) sebagai lembaga pada tingkat tertinggi,
BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan
InspektoratJenderal (Itjen) yang ada pada departemen-departemen
pemerintah”
14
-
Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa
audit
sektor publik merupakan audit yang mengarah pada pemeriksaan
pemerintah
yang meliputi atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, audit
ekonomi,
efisiensi, dan efektivitas operasi organisasi.
2.1.5 Karakteristik Audit Sektor Publik
Bastian (2001:299) menyatakan karakteristik kualitatif audit
sektor
publik sama dengan karakteristik kualitatif akuntansi sektor
publik. Audit
sektor publik merupakan bagian dari akuntansi sektor publik.
Karakteristik
tersebut antara lain :
1) Relevan pada kebutuhan pemakai.Informasi yang relevan adalah
informasi yang berguna untuk proses
pengambilan keputusan dan proses akuntabilitas publik.2)
Dipahami, jelas dan akurat.
Pemakai laporan keuangan sektor publik seharusnya memahami
informasi
yang disajikan. Penyajian yang sederhana, jelas dan ringkas
membantu
pemahaman pemakai laporan keuangan.3) Disajikan menurut
periodisasi
Periodisasi pelaporan keuangan sangat diperlukan untuk
membatasi
rentang data yang diteliti. Pembatasan ini sangat dibutuhkan
untuk
memfokuskan audit pelaporan keuangan pada periode satu tahun.4)
Konsisten dan komparabilitas
Informasi yang konsisten akan menjamin daya banding
pelaporan
keuangan sektor publik.5) Materialitas
Proses audit hanya ditujukan pada transaksi yang secara
materialitas
mempengaruhi penilaian terhadap laporan keuangan tersebut.
Sehingga
penentuan batas materialitas akan mempengaruhi perencanaan
audit,
terutama dalam penentuan sampling.
15
-
2.1.6 Prosedur Audit Kinerja
Mardiasmo (2002:186) menyebutkan secara umum ada dua
prosedur
utama untuk melakukan praktik auditing terhadap kinerja
organisasi secara
komprehensif, yaitu :
1) Management and technical reviewTelaah fungsi manajemen secara
umum mengenai perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, pengendalian dan metode atau
teknik
khusus yang digunakan oleh entitas untuk menentukan apakah :
a) Rencana yang matang telah dikembangkan untuk mencapai hasil
yang
diinginkan.
b) Terdapat struktur yang memadai tentang wewenang dan
tanggung
jawab manajemen.c) Manajemen telah secara jelas
mengkomunikasikan ekspektasinya
kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas operasi.d)
Pelaksanaan diawasi dan dievaluasi secara reguler dengan
menggunakan kriteria yang memadai sehingga varian dari
rencana
dapat dideteksi dan dikoreksi tepat pada waktunya.
2) Special studiesTelaah yang diarahkan untuk mencapai
kesesuaian terhadap spesifikasi
tertentu sesuai dengan permintaan. Sebagai contoh, special
studies
mungkin dilaksanakan untuk :
a) Penelitian mengenai dugaan terjadinya kesalahan dan
kecurangan.
16
-
b) Menilai kecukupan pengendalian internal dalam sistem
informasi
manajemen atau sistem akuntansi yang diterapkan.
c) Konsultasi dengan manajemen berkaitan dengan masalah
keuangan
khusus atau berkaitan dengan masalah kinerja.
d) Mengevaluasi penggunaan dana untuk kegiatan investasi
yang
mungkin berpengaruh terhadap operasi organisasi di masa
mendatang.
2.1.7 Pengertian Value for Money Audit
Mardiasmo (2002:218) menjelaskan value for money audit atau
audit
kinerja adalah pengauditan yang dilakukan untuk memeriksa
tingkat
ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan suatu program
atau kegiatan
dan unit kerja tertentu. Jadi, value for money audit merupakan
konsep
pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga
elemen
utama, yaitu :
1) EkonomiPerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu
pada harga yang
terendah. Konsep ekonomi memastikan bahwa biaya input yang
digunakan
dalam operasional organisasi dapat diminimalkan.
2) EfisiensiPencapaian output yang maksimum dengan input
tertentu atau penggunaan
input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi
merupakan
perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja
atau
target yang telah ditetapkan.
3) Efektivitas
17
-
Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.
Secara
sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan
output.
Manfaat yang diperoleh dari implementasi value for money audit
pada
organisasi sektor publik, antara lain :
1) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti
pelayanan yang
diberi tepat sasaran.2) Meningkatkan mutu pelayanan publik.3)
Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi
dan
terjadinya penghematan dalam penggunaan input.4) Alokasi belanja
yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.5) Meningkatkan
kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan
akuntabilitas.
2.1.8 Karakteristik Value for Money Audit
Audit kinerja yang meliputi audit ekonomi, efisiensi,
efektivitas pada
dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal
tujuan dan
prosedurnya. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada
tindakan-
tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan
kinerja entitas
atau fungsi yang diaudit. Definisi audit kinerja adalah suatu
proses sistematis
untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif, agar
dapat
melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi
operasi,
efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan, dan
kepatuhan terhadap
kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan
kesesuaian antara
kinerja yang telah dicapai dengan kinerja yang telah ditetapkan
sebelumnya,
serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna
laporan
tersebut.
18
-
Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang
bersangkutan
mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang
telah
ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah.
Secara teknik
kinerja yang baik bagi suatu organisasi dicapai ketika
administrasi dan
penyediaan jasa oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan pada
tingkat
yang ekonomis, efisien, dan efektif.
Salah satu hal yang membedakan value for money audit dengan
audit
convensional audit adalah dalam hal laporan audit. Dalam audit
yang
konvensional, hasil audit berupa pendapat (opini) auditor secara
independen
dan obyektif tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan
kriteria
standar yang telah ditetapkan, tanpa pemberian rekomendasi
perbaikan.
Sedangkan value for money audit tidak sekedar menyampaikan
kesimpulan
berdasarkan tahapan audit yang telah dilaksanakan, akan tetapi
juga
dilengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan dimasa
mendatang.
2.1.9 Audit Ekonomi dan Efisiensi
Halim (2002:213) menyatakan secara umum audit ekonomi dan
efisiensi dirancang untuk menentukan apakah perangkat daerah
atau unit-unit
kerja yang berada di linkungan Pemerintah Daerah telah mengelola
sumber-
sumber ekonomi yang dimilikinya secara ekonomis dan efisien.
Sedangkan
Mardiasmo (2002:180) menjelaskan bahwa ekonomi mempunyai arti
biaya
terendah, sedangkan efisiensi mengacu pada rasio terbaik antara
output
dengan biaya (input). Karena output dan biaya diukur dalam unit
yang
19
-
berbeda, maka efisiensi dapat terwujud ketika dalam sumber daya
yang ada
dapat dicapai output maksimal atau output tertentu dapat dicapai
dengan
sumber daya yang sekecil-kecilnya. Untuk dapat mengetahui
apakah
organisasi telah menghasilkan output yang optimal dengan sumber
daya yang
dimilikinya, auditor dapat membandingkan output yang telah
dicapai pada
periode yang bersangkutan dengan :
1) Standar yang telah ditetapkan sebelumnya.2) Kinerja
tahun-tahun sebelumnya.3) Unit lain pada organisasi yang sama atau
pada organisasi yang berbeda
Audit ekonomi dan efisiensi bertujuan untuk menentukan :
1) Apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi, dan
menggunakan
sumber dayanya secara ekonomis dan efisien.2) Penyebab
terjadinya praktik-praktik yang tidak ekonomis atau tidak
efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola
sistem
informasi, prosedur administrasi, dan struktur organisasi.
The General Accounting Office Standards (1994) dalam
Mardiasmo
(2002:181) menegaskan bahwa audit ekonomi dan efisiensi
dilakukan dengan
mempertimbangkan apakah entitas yang diaudit telah :
1) Mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat.2)
Melakukan pengadaan sumber daya sesuai dengan kebutuhan pada
biaya
terendah.3) Melindungi dan memelihara semua sumber daya yang ada
secara
memadai.4) Menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang
tanpa tujuan atau
kurang jelas tujuannya.
20
-
5) Menghindari adanya pengangguran sumber daya atau jumlah
pegawai
yang berlebihan.6) Menggunaan prosedur kerja yang efisien.7)
Menggunakan sumber daya minimum dalam menghasilkan atau
menyerahkan barang atau jasa dengan kuantitas dan kualitas yang
tepat.8) Mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan
dengan perolehan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya
negara.9) Melaporkan ukuran yang sah dan dapat
dipertanggungjawabkan mengenai
kehematan dan efisiensi.
Mahsun (2006:186) mengemukakan bahwa audit ekonomi yaitu
mengukur tingkat kehematan yang dilakukan oleh organisasi sektor
publik.
Pengukuran tingkat ekonomi memerlukan data-data anggaran biaya
dan
realisasi biaya. Teknik analisis yang digunakan untuk mengukur
audit
ekonomi adalah dengan menggunakan rasio ekonomi yaitu
perbandingan
antara input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan
moneter.
Audit Ekonomi =
Rasio Ekonomi =
Menurut Mardiasmo (2002:4) audit efisiensi dinyatakan dalam
formulasi rasio efisiensi yaitu rasio yang menggambarkan
perbandingan
besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan
dengan
realisasi pendapatan yang diterima.
Audit Efisiensi =
21
Input
Input Value
X100% .............................(1)
100% ...(2)XAnggaran biaya untuk memungut PAD
Realisasi biaya untuk memungut PAD
X100% ...(3) Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD
Realisasi penerimaan PAD
-
2.1.10 Audit Efektivitas
Audit ini dilakukan di sektor publik atau pemerintahan yang
dirancang
untuk menilai apakah program-program atau proyek-proyek yang
dirancang
dan dilaksanakan telah memenuhi sasaran atau tujuan kebijakan
yang telah
ditetapkan. Menurut Audit Commision (1986) dalam Mardiasmo
(2002:182),
efektivitas berarti menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga
memungkinkan
pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan
tujuannya.
Adapun tujuan pelaksanaan audit efektivitas atau audit program
adalah :
1) Menilai tujuan program baik yang baru maupun yang sudah
berjalan,
apakah sudah memadai dan tepat.2) Menentukan tingkat pencapaian
hasil suatu program yang diinginkan.3) Menilai efektivitas program
dan atau unsur-unsur program secara terpisah
atau sendiri-sendiri.4) Mengidentifikasi faktor yang menghambat
pelaksanaan kinerja yang baik
dan memuaskan.5) Menentukan apakah manajemen telah
mempertimbangkan alternatif untuk
melaksanakan program yang mungkin dapat memberikan hasil yang
lebih
baik dan dengan biaya yang lebih rendah.6) Menemukan apakah
program tersebut saling melengkapi, tumpang tindih,
atau bertentangan dengan program lain yang terkait.7)
Mengidentifikasi cara untuk dapat melaksanakan program tersebut
dengan
lebih baik.8) Menilai ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku
untuk program tersebut.9) Menilai apakah sistem pengendalian
manajemen sudah cukup memadai
untuk mengukur, melaporkan, dan memantau tingkat efektivitas
program.
22
-
10) Menentukan apakah manajemen telah melaporkan ukuran yang sah
dan
dapat dipertanggungjawabkan mengenai efektivitas program.
Teknik analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat
efektivitas
adalah rasio efektivitas. Halim (2002:129) menyatakan bahwa
rasio
efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam
merealisasi PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target
yang
ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.
Audit Efektivitas =
2.1.11 Kategori Kegiatan Value for Money Audit
Mardiasmo (2002:184) menyatakan value for money audit secara
umum mempunyai tiga kategori kegiatan, yaitu :
1) By-product VFM work
Pekerjaan value for money audit yang merupakan tujuan
sekunder
disamping pekerjaan-pekerjaan utama yang lebih penting,
pekerjaan ini
biasanya kurang terstruktur dibandingkan dengan tugas atau
kegiatan yang
lainnya. Tipe pekerjaan ini biasanya berupaya untuk mencari
penghematan-
penghematan dengan jalan melakukan sedikit perubahan dalam
praktik kerja.
Perubahan yang dilakukan mungkin hanya sebagian kecil tetapi
seringkali
memiliki manfaat yang substansial.
2) An Arrangement Review
23
X 100% .....(4)Realisasi penerimaan PAD
Target penerimaan PAD yang ditetapkan
-
Pekerjaan value for money audit yang dilakukan untuk menjamin
atau
memastikan bahwa klien telah melakukan tugas administrasi yang
diperlukan
untuk mencapai value for money. Dalam organisasi yang memberikan
jasa
kompleks, operasi yang ekonomis, efisien, dan efektif hanya
dapat dilakukan
jika terdapat serangkaian peraturan formal untuk mengontrol
penggunaan
sumber daya. Auditor dapat mengecek dan menilai keberadaan
peraturan
formal semacam ini. Arrangement review akan memberikan gambaran
bagi
auditor untuk me review kinerja dan me review jasa-jasa tertentu
atau khusus.
3) Performance Review
Pekerjaan yang dilakukan untuk menilai secara obyektif value
for
money yang telah dicapai oleh klien dan membandingkannya dengan
kriteria
(pembanding) yang valid. Penilaian terhadap kinerja klien dapat
dilakukan
dengan membandingkan hasil yang telah dicapai dengan kinerja
masa lalu,
terget yang telah ditetapkan sebelumnya atau kinerja organisasi
sejenis
lainnya.
2.1.12 PengukuranValue for Money Audit
Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik
dewasa ini adalah ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi
dan
akuntabilitas publik. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat
mencakup
pertanggung jawaban mengenai pelaksanaan value for money, yaitu
:
ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan sumber dan alokasi
sumber daya
dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan
serta
efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan
sasaran.
24
-
Untuk dapat melaksanakan penilaian kinerja organisasi secara
obyektif, maka diperlukan indikator kinerja yang terkait pada
efisiensi kerja
dan kualitas pelayanan. Sementara itu kualitas terkait dengan
kesesuaian
dengan maksud dan tujuan (fitness for purpose), konsistensi dan
kepuasan
publik (public satisfaction). Kepuasan masyarakat dalam konteks
tersebut
dapat diartikan dengan semakin rendahnya keluhan dari
masyarakat.
2.1.13 Pengertian Pajak Daerah
Menurur Mardiasmo (2006:12) pajak daerah adalah iuran wajib
yang
dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa
imbalan
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk
membiayai
penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
Seperti halnya
dengan pajak, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu sebagai
sumber
pendapatan daerah (budgetary) dan sebagai alat pengatur
(regulator). Dalam
hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai
sumber pendapatan
daerah, tetapi dapat pula suatu jenis pajak tertentu lebih
merupakan alat
mengatur alokasi dan distribusi suatu daerah atau wilayah
tertentu.
Erly Suandy (2005:236) menyebutkan pajak daerah yang
selanjutnya
disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang
pribadi atau
badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang
dapat
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang
25
-
digunakan untuk menbiayai penyelenggaraan pemerintah daerah
dan
pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang
selanjutnya
disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang
terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dimana
yang
dimaksud dengan daerah yaitu daerah yang berhak mengurus
rumah
tangganya sendiri (daerah otonom) yang dibagi menjadi daerah
provinsi dan
daerah kabupaten atau kota.
Tujuan dari dikeluarkannya undang-undang tersebut adalah
untuk
menyederhanakan berbagai pungutan daerah dalam rangka
mengurangi
ekonomi biaya tinggi, menyederhanakan sistem dan administrasi
perpajakan
dan retribusi daerah untuk memperkuat fondasi penerimaan daerah,
dengan
mengefektifkan jenis pajak dan retribusi tertentu yang
potensial. Sesuai
dengan undang-undang tersebut, pajak daerah dapat dogolongkan
menjadi
dua macam, yaitu :
1) Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi), terdiri dari :
a) Pajak kendaraan bermotor
b) Bea balik nama kendaraan bermotor
c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
2) Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), terdiri dari :
a) Pajak Hotel
26
-
b) Pajak Restoran
c) Pajak Hiburan
d) Pajak Reklame
e) Pajak Penerangan Jalan
f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
g) Pajak Parkir
h) Pajak Air Tanah
i) Pajak Sarang Burung Walet
j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
2.1.14 Penggolongan Jenis Pajak
Mardiasmo (2006:5) jenis-jenis pajak dapat digolongkan menjadi
tiga,
yaitu :
1) Menurut Golongannya
a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh
Wajib
Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang
lain.
Contoh : pajak penghasilan.
b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat
dibebankan
atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : pajak pertambahan nilai.
2) Menurut Sifatnya
27
-
a) Pajak Subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan
pada
subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib
Pajak.
Contoh : pajak penghasilan
b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya,
tanpa
memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.
Contoh : pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas
barang
mewah.
3) Menurut lembaga pemungutanya
a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat
dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan
pajak
penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan
bea
materai.
b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah
Daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak Daerah terdiri dari atas :
- Pajak Provinsi, contoh : pajak kendaraan bermotor dan
pajak
bahan bakar kendaraan bermotor.- Pajak Kabupaten atau Kota,
contoh : pajak hotel, pajak restoran,
dan pajak hiburan.
2.1.15 Pajak Hotel dan Restoran
Pajak hotel dan restoran adalah pajak yang dipungut atas
setiap
pelayanan hotel dan restoran. Hotel adalah bangunan yang khusus
disediakan
28
-
bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh
pelayanan atau
fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran secara langsung maupun
tidak
langsung termasuk bangunan lain yang menyatu, dikelola dan
dimiliki oleh
pihak yang sama, kecuali untuk toko dan perkantoran. Restoran
atau rumah
makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang
disediakan dengan dipungut bayaran tidak termasuk usaha jasa
boga atau
katering.
Objek pajak hotel dan restoran menurut peraturan No.9 Tahun
2011
antara lain:
1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek
antara lain gubug
wisata, motel, wisma wisata, pesanggrahan, hotel dan rumah
penginapan
termasuk kos dengan jumlah kamar 15 atau lebih yang
menyediakan
fasilitas seperti rumah penginapan.2) Pelayanan penunjang antara
lain telepon, faksimili, telex, fotocopy,
pelayanan cuci, pelayanan setrika, taksi dan pengangkutan
lainnya yang
disediakan atau dikelola hotel.3) Fasilitas olahraga dan hiburan
antara lain pusat kebugaran, kolam renang,
tenis, golf yang disediakan atau dikelola hotel.4) Jasa
penyewaan ruangan untuk acara atau pertemuan di hotel.5) Penjualan
makanan dan minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas
penyantapannya.
Adapun yang dikecualikan dari objek pajak hotel dan restoran
adalah :
1) Asrama dan pesantren2) Fasilitas olahraga dan hiburan yang
disediakan di hotel yang dipergunakan
oleh bukan tamu hotel tanpa pembayaran.
29
-
3) Pertokoan, perkantoran, perbankan dan salon yang dipakai oleh
umum di
hotel.4) Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh
hotel yang
dimanfaatkan umum.5) Pelayanan jasa boga atau katering.
Subyek pajak hotel dan restoran menurut Perda tersebut yakni
orang
pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan
hotel dan
restoran, sedangkan wajib pajak hotel dan restoran adalah
pengusaha hotel
dan restoran. Dimana dasar pengenaan pajak hotel dan restoran
adalah jumlah
pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan restoran dengan tarif
pajak
yang ditetapkan adalah 10%. Pajak tersebut dipungut di wilayah
tempat hotel
dan restoran berlokasi. Masa pajak hotel dan restoran ini adalah
satu tahun
takwin.
2.1.2 Pembahasan Hasil Penelitian Sebelumnya
Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ni Nyoman Ari Maharani
(2007) yang berjudul “Penelitian Kinerja Untuk Penerimaan Pajak
Hotel dan
Restoran & Pajak Reklame Berdasarkan Value For Money Audit
Pada Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2001-2005. Penelitian
ini
membahas tentang penilaian kinerja Dispenda Kabupaten Badung
ditinjau
dari sudut audit ekonomi, efisiensi dan efektivitas untuk
penerimaan pajak
hotel dan restoran & pajak reklame tahun anggaran 2001-2005.
Adapun hasil
penelitian ini adalah kinerja Dispenda Badung jika dilihat dari
sudut
ekonomi, tahun 2002, 2004, dan 2005 lebih ekonomis dari tahun
2001-2003.
30
-
Ditinjau dari sudut efektivitas, tahun 2001 sampai dengan 2006
adalah sangat
efektif.
Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah
sama-
sama meneliti kinerja keuangan daerah dan sama-sama menggunakan
konsep
value for money, dengan variabel ekonomi, efisiensi dan
efektivitas keuangan
daerah. Perbedaannya adalah pada penelitian ini tidak terdapat
pajak reklame
sebagai objek dalam penelitian ini.
Penelitian yang sejenis juga dilakukan oleh Cokordo Istri
Natalia
Dewi (2007) yang berjudul “Penilaian Kinerja Keuangan
Berdasarkan Value
For Money untuk Penerimaan Pajak dan Restribusi Daerah Pada
Dinas
Pendapatan Kota Denpasar Tahun Anggaran 2002-2006”, yang
membahas
tentang penilaian kinerja Dispenda kota Denpasar ditinjau dari
sudut audit
ekonomi, efisensi dan efektivitas untuk penerimaan pajak dan
retribusi daerah
tahun anggaran 2002-2006. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
jika
ditinjau dari sudut ekonomi untuk penerimaan pajak daerah
pemerintah kota
Denpasar tahun anggaran 2002-2006 adalah tidak ekonomis, yaitu
rata-rata
sebesar 104,35 persen, sedangkan untuk penerimaan retribusi
daerah tahun
2002-2006 juga tidak ekonomis yaitu sebesar 105,40 persen. Jika
ditinjau dari
sudut efisiensi untuk penerimaan retribusi daerah sebesar 4,99
persen, yang
artinya pengelolaan keuangan daerah pemerintah kota Denpasar
sangat
efisien, karena rasionya berada pada interval kurang dari 60
persen. Jika
ditinjau dari sudut efektifitas pendapatan kota Denpasar tahun
anggaran 2002-
2006 untuk penerimaan pajak daerah adalah rata-rata sebesar
104,34 persen
31
-
dan untuk penerimaan retribusi daerah adalah rata-rata sebesar
105,41 persen.
Hal ini berarti pemerintah kota Denpasar telah efektif dalam
usaha
merealisasikan anggaran yang direncanakan atau telah berhasil
guna dalam
pencapaian target.
Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah
sama-
sama meneliti kinerja keuangan daerah dan sama-sama menggunakan
konsep
value for money, dengan variabel ekonomi, efisiensi dan
efektivitas keuangan
daerah. Perbedaannya adalah pada objek dan lokasi penelitiannya.
Objek
dalam penelitian sebelumnya adalah pajak dan retribusi daerah
pada Dispenda
Kota Denpasar Tahun 2002-2006, sedangkan dalam penelitian ini
objeknya
adalah pajak hotel dan restoran pada Dispenda Kabupaten Buleleng
tahun
anggaran 2009-2013.
Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Komang Parwika Wini
(2009)
yang berjudul “Penilaian Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan
Provinsi
Bali Berdasarkan Value For Money Untuk Penerimaan Pajak
Kendaraan
Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB DAN
BBN-KB)
Tahun 2003-2007”. Penelitian ini membahas tentang penilaian
kinerja Dinas
Pendapatan Provinsi Bali ditinjau dari sudut audit ekonomi,
efisiensi dan
efektivitas untuk penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea
balik nama
kendaraan bermotor tahun 2003-2007.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika ditinjau dari
sudut
ekonomi, maka penerimaan PKB dan BBN-KB tahun 2003-2007
adalah
32
-
tergolong ekonomis karena setiap tahunnya berturut-turut kurang
dan 100
persen yaitu 85,49 persen , 92,9 persen, 96,97 persen,
94,3persen, 97,36
persen. Ini menunjukkan Dinas Pendapatan Provinsi Bali telah
mampu
merealisasi biaya yang tidak melebihi anggaran. Jika ditinjau
dari sudut
efisiensi pada tahun 2003-2007 untuk penerimaan PKB dan
BBN-KB
tergolong sangat efisien karena nilai rasionya berada di bawah
60 persen. Jika
ditinjau dari sudut efektivitas untuk penerimaan PKB dan BBN-KB
adalah
tergolong sangat efektif dengan nilai rasio berada di atas 100
persen,
walaupun masih banyak terdapat tunggakan pajak namun Dinas
Pendapatan
Provinsi Bali telah mampu mencapai penerimaan PKB dan BBN-KB
melebihi target yang ditetapkan.
Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah
sama-
sama meneliti kinerja keuangan daerah dan sama-sama menggunakan
konsep
value for money, dengan variabel ekonomi, efisiensi dan
efektivitas keuangan
daerah. Perbedaaannya adalah pada objek dan lokasi
penelitiannya. Objek
pada penelitian sebelumnya adalah pajak kendaraan bermotor dan
bea balik
nama kendaraan bermotor pada Dinas Pendapatan Provinsi Bali
tahun 2003-
2007.
33