BAB I Revisi

BAB I

TAHAPAN DALAM PERENCANAAN TATA RUANG

Dalam kepustakaan tentang perencanaan wilayah dan kota serta

perencanaan pembangunan secara umum, terdapat banyak model yang

mengungkapkan bagaimana proses perencanaan dilakukan dengan

menjabarkannya menurut tahapan-tahapan yang lebih rinci dan spesifik. Model-

model proses perencanaan tersebut antara lain dikemukakan oleh Patrick Geddes

(Classical planning proccees; Brian McLoughlin (1969); Diana Conyer (1984);

Terry Moore (1988), dan Anderson (1997).

1

Tabel 1.1 Tahapan dan Definisi dalam Perencanaan Tata Ruang

Menurut Ahli Menurut RTR KSN Keterangana. Pendefinisian

persoalanTahapan awal dalam proses perencanaan rasional adalah tahapan pendefinisian persoalan. Pendefinisian persoalan merupakan titik mula dari siklus dalam proses perencanaan secara keseluruhan.

a. persiapan penyusunan;Persiapan penyusunan meliputi :1. Penyusunan kerangka acuan

kerja (KAK) yang disiapkan oleh Kementerian dengan memperhatikan kebutuhan penataan ruang untuk KSN.

2. Pemberitaan kepada publik oleh kementerian perihal akan dilakukannya penyusunan RTR KSN.

3. Persiapan awal pelaksanaan kegiatan yaitu pemahaman terhadap KAK.

4. Kajian awal data sekunder, mencakup review RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota terkait dan kebijakan terkait lainnya.

5. Persiapan teknis pelaksanaan.

Tahapan menurut ahli sudah sesuai dengan tahapan perencanaan tata ruang menurut RTR KSN. Karena menurut para ahli terdapat tahapan analisis, menurut RTR KSN juga terdapat analisis data.

b. Perumusan tujuan dan sasaran

Kegiatan perrumusan tujuan dalam perencanaan kota diarahkan untuk menghasilkan suatu pernyataan spesifik yang menyangkut pencapaian tujuan yang bersifat terukur dan mempunyai kerangka waktu dalam pencapaiannya.

b. pengumpulan data dan informasi;Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasipaling sedikit meliputi:1. data terkait dengan nilai

strategis dan isu strategis KSN;2. data kebijakan penataan ruang

(RTRW provinsi, RTRW kabupaten/kota, dan rencana rincinya) serta kebijakan sektoral terkait;

3. data kondisi fisik/lingkungan dan SDA;

4. data pemanfaatan ruang/penggunaan lahan;

5. data sumber daya buatan/prasarana dan sarana;

6. data kependudukan dan sumber daya manusia;

7. data perekonomian, sosial, dan budaya;

8. data kelembagaan9. peta dasar (RBI dan citra

satelit); dan10. data lainnya sesuai dengan

karakteristik tipologi KSN

Tahapan menurut ahli sudah sesuai dengan tahapan perencanaan tata ruang menurut RTR KSN.

c. Pengumpulan dataTahap pengumpulan data mempunyai peranan yang

c. pengolahan dan analisis data;Pengolahan dan analisis data paling sedikit meliputi perangkat

Tahapan menurut ahli sudah sesuai

2

Menurut Ahli Menurut RTR KSN Keterangansangat penting dalam perencanaan karena perencanaan pada dasarnya merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang tidak dapat dilakukan tanpa didukung oleh informasi yang memadai.

dan teknik analisis yang terkait dengan nilai strategis kawasan. Penggunaan perangkat dan teknik analisis disesuaikan dengan kebutuhan analisis berdasarkan kisi-kisi mengenai lingkup pengaturan sesuai dengan tipologi KSN yang meliputi:

1. bentuk KSN;2. kriteria penetapan delineasi

kawasan;3. fokus penanganan;4. tingkat ketelitian peta;5. tujuan, kebijakan, dan strategi

penataan ruang;6. konsep pengembangan

kawasan;7. arahan pemanfaatan ruang;8. arahan pengendalian

pemanfaatan ruang; dan9. pengelolaan kawasan.

dengan tahapan perencanaan tata ruang menurut RTR KSN.

d. Analisis DataTahapan analisis pada dasarnya merupakan pendekatan, metode, prosedur, atau teknik yang dilakukan untuk menelusuri kondisi historis dan kondisi sekarang dari wilayah perencanaan.

d. perumusan konsepsi RTR; danPaling sedikit harus:

1) mengacu pada:a) RTRWN; danb) pedoman dan petunjuk

pelaksanaan bidang penataan ruang;

2) memperhatikan:a) RTR pulau/kepulauan;b) RTRW provinsi dan/atau

RTRW kabupaten/kota yang menjadi bagian dari KSN atau di mana KSN terletak;

c) rencana pembangunan jangka panjang nasional;

d) rencana pembangunan jangka menengah nasional; dan

e) rencana induk sektor terkait;

3) merumuskan:a) tujuan, kebijakan, dan

strategi penataan ruang;b) konsep pengembangan,

yang terdiri atas:(1) arahan strategis

(arahan struktur atau pola ruang);


3

Menurut Ahli Menurut RTR KSN Keteranganatau

(2) rencana struktur ruang dan/atau rencana pola ruang;

c) arahan pemanfaatan ruang;

d) arahan pengendalian pemanfaatan ruang; dan

e) kelembagaan pengelolaan.e. Identifikasi dan

Evalusasi AlternatifDigunakan untuk membandingkan kelebihan dan kekurangan suatu rancangan rencana tata ruang yang berbeda.

e. penyusunan rancangan peraturan Presiden.Naskah raperpres disusun berdasarkan muatan RTR yang telah disepakati dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.


f. ImplementasiPerwujudan dari tujuan dan sasaran kebijaksanaan ke dalam bentuk program atau bentuk spesifik.g. Pemantauan dan

EvaluasiMerupakan dua tahap terakhir dari proses perencanaan sebelum memulai siklus perencanaan baru.

Tabel 1.2 Hal-hal yang diperhatikan dalam Perencaaan

No Tahapan Hal-hal yang diperhatikan 1. Pendefinisian

persoalan Latar belakang persoalan Identifikasi persoalan Pembatasan persoalan Perumusan persoalan

2. Perumusan tujuan dan sasaran

Target perencanaan

3. Pengumpulan data

Data yang memberikan informasi tentang distribusi

Data yang memberikan informasi tentang keterkaitan

Data indikator perkembangan4. Analisis Data Ruang lingkup perencanaan

Skala wilayah perencanaan

4

No Tahapan Hal-hal yang diperhatikan 5. Identifikasi dan

Evaluasi Alternatif

Biaya Manfaat Efektivitas Efisiensi Pemerataan Kemudahan Adminsitrasi Legalitas

6. Implementasi Sumberdaya yang harus disediakan Kemampuan untuk mengendalikan

atau mengelola sumberdaya untuk mencapai hal-hal yang diinginkan.

Keterkaitan dengan pihak lain 7 Pemantauan dan

evaluasi Pengumpulan data/informasi tentang

hal-hal yang terjadi secara aktual selama proses pelaksanaan rencana.

Hasil evaluasi.

Tabel 1.3 Tahapan dan Output atau Keluaran menurut RTR

No Tahapan Output atau Keluaran 1. Persiapan

penyusunan Gambaran umum wilayah

perencanaan. Hasil kajian yang terdiri atas :

a. Identifikasi nilai strategis pembentukan KSN

b. Identifikasi dan perumusan isu strategis perlunya penyusunan RTR KSN

c. Identifikasi kebijakan terkait dengan wilayah perencanaan

d. Potensi dan permasalahan awal wilayah perencanaan serta gagasan awal pengembangan wilayah perencanaan

e. Identifikasi awal batas delineasi kawasan

2. Pengumpulan data dan informasi

Hasil kegiatan pengumpulan data dan informasi dihimpun dalam buku data dan analisis.

3. Pengolahan dan analisis data

Hasil kegiatan pengolahan dan analisis data dibukukan sebagai satu kesatuan dengan hasil pelaksanaan kegiatan tahapan sebelumnya dalam buku fakta dan analisis. Kerangka buku fakta dan analisis disusun sebagai suatu kesatuan laporan yang terintegrasi.

4. Perumusan Hasil pelaksanaan kegiatan

5

No Tahapan Output atau Keluaran konsepsi RTR perumusan konsepsi rencana adalah

berupa rumusan konsep RTR KSN yang dibukukan dalam RTR KSN berupa materi teknis RTR KSN.

5. Penyusunan naskah raperpres

Hasil kegiatan berupa naskah raperpres yang siap untuk ditetapkan.

6

BAB II

IDENTIFIKASI PRODUK RENCANA TATA RUANG

7

Tabel 2.1 Identifikasi Produk Tata Ruang

No Menurut RTR KSN Menurut KSN Mamminasata Keterangan1 Definisi Kawasan Metropolitan adalah kawasan

perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi denganjumlah penduduk secara keseluruhan paling sedikit 1.000.000 (satu juta) jiwa.

Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar selanjutnya disebut disebut Kawasan Perkotaan Mamminasata adalah satu kesatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas Kota Makassar sebagai kawasan perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Maros di Kabupaten Maros, Kawasan Perkotaan Sungguminasa di Kabupaten Gowa, Kawasan Perkotaan Takalar di Kabupaten Takalar, sebagai kawasan perkotaan di sekitarnya, yang membentuk kawasan metropolitan.

Definisi Kawasan Metropolitan Mamminasata dengan yang tertera di RTR KSN sudah sesuai.

2 Tujuan Difokuskan pada:

- Pengembangan kependudukan,

- Pengembangan perekonomian, dan

- Pengembangan struktur ruang dan pola ruang

a. Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai salah satu pusat pertumbuhan wilayah dan/atau pusat orientasi pelayanan berskala internasional serta penggerak utama di Kawasan Timur Indonesia;

b. Keterpaduan penyelenggaraan penataan ruang antara wilayah nasional, wilayah provinsi, dan wilayah kabupaten/kota di Kawasan Perkotaan Mamminasata;

c. Sistem perkotaan Kawasan

Tujuan dari Kawasan Metropolitan Mamminasata sudah sesuai dengan tujuan kawasan metropolitan yang tertera di RTR KSN.

8

No Menurut RTR KSN Menurut KSN Mamminasata KeteranganPerkotaan Mamminasata yang berhierarki, terstruktur, dan seimbang sesuai dengan fungsi dan tingkat pelayanannya;

d. Keseimbangan fungsi lindung dan fungsi budi daya pada Kawasan Perkotaan Mamminasata sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan

3 Fungsi 1) Alat koordinasi dalam penyelenggaraan penataan ruang pada KSN yang diselenggarakan oleh seluruh pemangku kepentingan;

2) Acuan dalam sinkronisasi program Pemerintah dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta swasta dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan KSN;

Dasar pengendalian pemanfaatan ruang KSN, termasuk acuan penentuan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang dalam RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota dan dapat dijadikan dasar penerbitan perizinan sepanjang skala informasi RTR KSN setara dengan kedalaman RTRW yang seharusnya menjadi dasar perizinan dalam hal peraturan daerah (perda)

a. Penyusunan rencana pembangunan di Kawasan Perkotaan Mamminasata;

b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Mamminasata;

c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah Kabupaten/Kota, serta keserasian antarsektor di Kawasan Perkotaan Mamminasata;

Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kawasan Perkotaan Mamminasata.

Funggsi dari Kawasan Metropolitan Mamminasata sudah sesuai dengan fungsi kawasan metropolitan yang tertera di RTR KSN.

9

No Menurut RTR KSN Menurut KSN Mamminasata Keterangantentang RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota belum berlaku.

4 Manfaat 1) Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam lingkup KSN;

2) Mewujudkan keserasian pembangunan KSN dengan wilayah sekitarnya dan wilayah provinsi dan kabupaten/kota di mana KSN berada; dan

Menjamin terwujudnya tata ruang KSN yang berkualitas.

RTR Mamminasata tidak menuliskan manfaat dari kawasan metropolitannya.

5 Skala Peta Kawasan perkotaan yang merupakan kawasan metropolitan, minimal 1:50.000

1:50.000 Skala peta RTR Mamminasata sudah sesuai dengan skala peta kawasan metropolitan yang tertera di RTR KSN.

6 Masa Berlaku RTR KSN berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembalisetiap 5 (lima) tahun.Peninjauan kembali RTR KSN dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahunapabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;c. perubahan batas wilayah daerah yang

RTR Mamminasata berlaku dalam jangka waktu 20 tahun. Peninjauan kembali rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Peninjauan kembali rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun

Masa Berlaku RTR Mamminasata sudah sesuai dengan masa berlaku kawasan metropolitan yang tertera di RTR KSN.

10

No Menurut RTR KSN Menurut KSN Mamminasata Keteranganditetapkan dengan undang-undang; dan/ataud. perubahan RTRWN yang menuntut perubahan terhadap RTR KSN.

6 Lingkup Perencanaan

Kawasan Perkotaan Mamminasata mencakup 46 (empat puluh enam) kecamatan, yang terdiri atas: a. seluruh wilayah Kota Makassar

yang mencakup 14 (empat belas) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Manggala, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Mariso;

b. seluruh wilayah Kabupaten Takalar yang mencakup 9 (sembilan) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Sanrobone, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Polombangkeng Utara,

11

No Menurut RTR KSN Menurut KSN Mamminasata KeteranganKecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong, dan Kecamatan Galesong Utara;

c. sebagian wilayah Kabupaten Gowa yang mencakup 11 (sebelas) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Pallangga, Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bajeng Barat, Kecamatan Barombong, Kecamatan Manuju, Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Bontonompo, dan Kecamatan Bontonompo Selatan; dan

d. sebagian wilayah Kabupaten Maros yang mencakup 12 (dua belas) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Turikale, Kecamatan Marusu, Kecamatan Mandai, Kecamatan Moncongloe, Kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau, Kecamatan Tanralili, Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Simbang, dan Kecamatan Cenrana.

12

2.1 Kedudukan RTR KSN

Dalam sistem perencanaan tata ruang dan sistem perencanaan pembangunan

nasional, kedudukan RTR KSN dapat ditunjukkan pada Gambar 2.1. sebagai

berikut:

Gambar 2.1 Kedudukan RTR KSN dalam Sistem Perencanaan Tata Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

RTR KSN merupakan penjabaran RTRWN yang disusun sesuai dengan

tujuan penetapanmasing-masing KSN. Muatan RTR KSN ditentukan oleh nilai

strategis yang menjadikepentingan nasional dan berisi aturan terkait dengan hal-

hal spesifik di luar kewenanganpemerintah provinsi dan pemerintah

kabupaten/kota. Kepentingan nasional pada KSNmerupakan dasar pertimbangan

utama dalam penyusunan dan penetapan RTRW provinsi dan RTRW

kabupaten/kota. RTR KSN juga menjadi acuan teknis bagi instansi sektoraldalam

penyelenggaraan penataan ruang.

13

2.2 Substansi Materi

Tabel 2.2 Substannsi Materi dalam perencanaan

Substansi/Materi Yang Diatur

Pedoman RTR KSN RTR Mamminasata

Tujuan Tujuan disusun sebagai arahan perwujudan KSN yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Perumusan tujuan difokuskan pada perwujudan sinergi hubungan fungsional antara kawasan perkotaaninti dan kawasan perkotaan di sekitarnya sebagai pusat permukiman dan kegiatan perekonomian skala regional, nasional, dan internasionalmelalui dukungan jaringan prasarana yang handal.

a. Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai salah satu pusat pertumbuhan wilayah dan/atau pusat orientasi pelayanan berskala internasional serta penggerak utama di Kawasan Timur Indonesia;

b. keterpaduan penyelenggaraan penataan ruang antara wilayah nasional, wilayah provinsi, dan wilayah kabupaten/kota di Kawasan Perkotaan Mamminasata;

c. sistem perkotaan Kawasan Perkotaan Mamminasata yang berhierarki, terstruktur, dan seimbang sesuai dengan fungsi dan tingkat pelayanannya;

d. keseimbangan fungsi lindung dan fungsi budi daya pada Kawasan Perkotaan Mamminasata sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan

e. pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional di Kawasan Perkotaan Mamminasata.

Kebijakan Kebijakan disusun sebagai arah tindakan dalam rangka mencapaitujuan. Perumusan kebijakan difokuskan pada:1) kebijakan terkait dengan pengembangan

a. pengembangan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara, serta

14



kependudukan(pertumbuhan, distribusi, dan ketenagakerjaan);2) kebijakan terkait dengan pengembangan perekonomianperkotaan;3) kebijakan terkait dengan sistem pusat-pusat pelayanan perkotaan(sistem kota-kota) serta pelayanan sosial, ekonomi, dan budayamasyarakat;4) kebijakan terkait dengan struktur ruang (sistem jaringan prasaranautama dan sistem jaringan prasarana lainnya yang mendukungoperasionalisasi sistem perkotaan); dan5) kebijakan terkait dengan pola ruang (optimasi penggunaan ruangtermasuk RTH perkotaan).

pelestarian lingkungan hidup sebagai satu kesatuan;

b. pengembangan Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai pusat orientasi pelayanan berskala internasional dan penggerak utama bagi Kawasan Timur Indonesia;

c. pengembangan Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai pusat pertumbuhan dan sentra pengolahan hasil produksi bagi pembangunan kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya; dan

d. peningkatan aksesibilitas antarwilayah dan pemerataan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana di Kawasan Perkotaan Mamminasata.

Strategi Strategi disusun sebagai penjabaran kebijakan ke dalam langkahlangkahoperasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.Perumusan strategi difokuskan pada:1) strategi terkait dengan pengembangan

kependudukan(pertumbuhan, distribusi, dan ketenagakerjaan), meliputi:(a) strategi pengaturan pertumbuhan

penduduk yang sesuaidengan daya dukung dan daya tampung kawasan perkotaan;

(b) strategi penetapan arahan sebaran penduduk yang sesuaidengan daya dukung dan daya tampung kawasan perkotaan,serta peluang pengembangan prasarana dan saranaperkotaan; dan

Strategi pengembangan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara, serta pelestarian lingkungan hidup sebagai satu kesatuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas: a. meningkatkan

pelestarian situs warisan budaya lokal yang beragam;

b. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama di

15



(c) strategi pengembangan ketenagakerjaan yang sesuai denganketersediaan lapangan pekerjaan dan peluangpengembangannya di sektor perkotaan.

2) strategi terkait dengan pengembangan perekonomian perkotaan,meliputi:(a) strategi penentuan sektor

perekonomian perkotaan yangmempertimbangkan potensi wilayah, peluang eksternal, sertadaya dukung dan daya tampung kawasan perkotaan;

(b) strategi penetapan sebaran kegiatan perekonomian perkotaanyang sesuai dengan daya dukung dan daya tampungkawasan perkotaan, serta peluang pengembangan prasaranadan sarana perkotaan; dan

(c) strategi penentuan sektor perekonomian perkotaan terkaitdengan penyediaan lapangan kerja yang selektif sesuaidengan visi pembangunan perkotaan yang dicanangkan.

3) strategi terkait dengan sistem pusat-pusat pelayanan perkotaan(sistem kota-kota) serta pelayanan sosial, ekonomi, dan budayamasyarakat, meliputi:(a) strategi penetapan jumlah, jenis,

dan sebaran pusat kegiatanutama perkotaan sebagai aplikasi dari kebijakanperekonomian; dan

(b) strategi penetapan jumlah, fungsi, dan sebaran pusat-pusatpelayanan perkotaan yang berorientasi pada pelayanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

4) strategi terkait dengan sistem jaringan prasana utama dan sistemjaringan prasarana lainnya yang mendukung operasionalisasisistem perkotaan, meliputi:(a) strategi pengembangan sistem

jaringan transportasi yangberorientasi jauh ke depan, efisien (integrasi moda), berbasispada transportasi massal,

Kawasan Timur Indonesia;

c. mengelola pemanfaatan sumber daya alam sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

d. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara;

e. mengembangkan zona penyangga yang memisahkan antara kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara dengan kawasan budi daya terbangun di sekitarnya;

f. mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budi daya terbangun;

g. merehabilitasi dan merevitalisasi kawasan lindung yang mengalami kerusakan fungsi lindung;

h. mengendalikan pengembangan Kawasan Perkotaan Mamminasata, khususnya di kawasan pantai dan daerah irigasi teknis; dan

i. mewajibkan instansi Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis dalam rangka

16



dan ramah lingkungan; dan(b) strategi pemenuhan kebutuhan

sistem jaringan energi, sistemjaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air,sistem penyediaan air minum, sistem jaringan drainase,sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaanpersampahan untuk pelayanan kegiatan utama dan pelayanan masyarakat perkotaan.

Strategi disusun sebagai penjabaran kebijakan ke dalam langkahlangkahoperasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.Perumusan strategi difokuskan pada:1) strategi terkait dengan pengembangan

kependudukan(pertumbuhan, distribusi, dan ketenagakerjaan), meliputi:(a) strategi pengaturan pertumbuhan

penduduk yang sesuaidengan daya dukung dan daya tampung kawasan perkotaan;

(b) strategi penetapan arahan sebaran penduduk yang sesuaidengan daya dukung dan daya tampung kawasan perkotaan,serta peluang pengembangan prasarana dan saranaperkotaan; dan

(c) strategi pengembangan ketenagakerjaan yang sesuai denganketersediaan lapangan pekerjaan dan peluangpengembangannya di sektor perkotaan.

2) strategi terkait dengan pengembangan perekonomian perkotaan,meliputi:(a) strategi penentuan sektor

perekonomian perkotaan yangmempertimbangkan potensi wilayah, peluang eksternal, sertadaya dukung dan daya tampung kawasan perkotaan;

(b) strategi penetapan sebaran kegiatan perekonomian perkotaanyang sesuai dengan daya dukung dan daya tampungkawasan perkotaan, serta peluang pengembangan prasaranadan sarana perkotaan; dan

penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup di Kawasan Perkotaan Mamminasata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Strategi pengembangan Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai pusat orientasi pelayanan berskala internasional dan penggerak utama bagi Kawasan Timur Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas: a. mendorong kawasan

perkotaan inti dan pusat-pusat pertumbuhan agar berdaya saing dalam mendukung pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya;

b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, serta yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada; dan mendorong terselenggaranya pembangunan Kawasan Perkotaan Mammina-sata secara terpadu melalui koordinasi lintas sektor, lintas wilayah dan antar pemangku kepentingan.

17



(c) strategi penentuan sektor perekonomian perkotaan terkaitdengan penyediaan lapangan kerja yang selektif sesuaidengan visi pembangunan perkotaan yang dicanangkan.

3) strategi terkait dengan sistem pusat-pusat pelayanan perkotaan(sistem kota-kota) serta pelayanan sosial, ekonomi, dan budayamasyarakat, meliputi:(a) strategi penetapan jumlah, jenis,

dan sebaran pusat kegiatanutama perkotaan sebagai aplikasi dari kebijakanperekonomian; dan

(b) strategi penetapan jumlah, fungsi, dan sebaran pusat-pusatpelayanan perkotaan yang berorientasi pada pelayanansosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

4) strategi terkait dengan sistem jaringan prasana utama dan sistemjaringan prasarana lainnya yang mendukung operasionalisasisistem perkotaan, meliputi:a) strategi pengembangan sistem

jaringan transportasi yangberorientasi jauh ke depan, efisien (integrasi moda), berbasispada transportasi massal, dan ramah lingkungan; dan

b) strategi pemenuhan kebutuhan sistem jaringan energi, sistemjaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air,sistem penyediaan air minum, sistem jaringan drainase,sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaanpersampahan untuk pelayanan kegiatan utama dan pelayananmasyarakat perkotaan.

Strategi pengembangan Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai pusat pertumbuhan dan sentra pengolahan hasil produksi bagi pembangunan kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas: a. mendorong

pengembangan pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan pertanian, pusat kegiatan perikanan, dan pusat kegiatan pengolahan hasil produksi;

b. mendorong pengembangan sentra-sentra kawasan ekonomi baru dalam pengolahan hasil produksi, pertanian, dan perikanan;

c. mendorong pembangunan industri strategis kawasan dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan; dan

d. meningkatkan keterkaitan wilayah penghasil bahan baku industri dengan kawasan peruntukan industri pengolahan di Kawasan Perkotaan Mamminasata.

Strategi peningkatan aksesibilitas antarwilayah dan pemerataan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana di Kawasan

18



Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas: a. memantapkan

aksesibilitas antarwilayah guna mendukung pengembangan Koridor Ekonomi Sulawesi;

b. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan transportasi perkotaan yang seimbang dan terpadu untuk menjamin aksesibilitas yang tinggi antara kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya;

c. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penyediaan dan sosialisasi sistem pelayanan angkutan umum massal yang terpadu;

d. mengembangkan keterpaduan sistem jaringan transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara, untuk menjamin aksesibilitas yang tinggi antar-PKN dan antarnegara;

e. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan energi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;

f. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem

19



jaringan telekomunikasi yang mencapai seluruh pusat kegiatan dan permukiman di Kawasan Perkotaan Mamminasata;

g. meningkatkan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dengan berbasis pengelolaan wilayah sungai secara terpadu; dan

h. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan air minum, air limbah, drainase, dan persampahan secara terpadu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kawasan Perkotaan Mamminasata.

Rencana Struktur Ruang

1) sistem pusat-pusat permukiman yang meliputi:(a) kawasan perkotaan inti; dan(b) kawasan perkotaan di sekitarnya

(diarahkan memiliki dukungan populasi kurang lebih sebesar 500.000 (lima ratus ribu) jiwa per kawasan perkotaan.

2) sistem jaringan transportasi yang meliputi:(a) sistem jaringan transportasi darat

yang terdiri atas:(1) sistem jaringan jalan yang

meliputi:i. jaringan jalan yang

melayani eksternal kawasan yang terdiri atas jaringan jalan arteri primer; dan

ii. jaringan jalan yang

a. Rencana struktur ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana, serta meningkatkan fungsi kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya.

b. Rencana struktur ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata berfungsi sebagai

20



melayani internal kawasan yang terdiri atas jaringan jalan arteri primer dan jalan arteri sekunder.

(2) sistem jaringan perkeretaapian yang meliputi:i. jaringan jalur kereta api

yang terdiri atas:1. jaringan jalur kereta

api umum yang meliputi:a. jaringan jalur

kereta api antarkota; dan

b. jaringan jalur kereta api perkotaan;1) jaringan

kereta api cepat (Mass Rapid Transit); dan

2) jaringan kereta api kecepatan sedang (Mass Medium-Rapid Transit yaitu dengan Light Rail atau monorail). (Seluruh jalan rel kereta api baik yang cepat maupun sedang harus terhubung dan dapat digunakan untuk fungsi darurat).

2. jaringan jalur kereta api khusus;i. stasiun kereta api;

danii. fasilitas operasi

kereta api.(3) jaringan transportasi sungai,

penunjang dan penggerak kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.

c. Rencana struktur ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata terdiri atas rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana.

21



danau, dan penyeberangan; dan(4) lalu lintas dan angkutan jalan

mencakup jalur atau lajur atau jalan khusus berbasis jalan untuk Bus Rapid Transit (BRT).

(b) sistem jaringan transportasi laut yang berupa tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran; dan

(c) sistem jaringan transportasi udara yang berupa tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan;

3) sistem jaringan energi yang meliputi jaringan pipa minyak dan gas bumi, pembangkit tenaga listrik, dan jaringan transmisi tenaga listrik;

4) sistem jaringan telekomunikasi yang meliputi jaringan terrestrial dan satelit;

5) sistem jaringan sumber daya air yang meliputi sumber air baku dan prasarana air baku; dan

6) sistem jaringan prasarana perkotaan.

Rencana Pola Ruang

1) kawasan lindung yang disusun dengan memperhatikan:(a) penetapan kawasan hutan(b) penetapan RTH perkotaan yang

berfungsi lindung;(c) penetapan kawasan lindung

nonRTH; dan(d) penetapan kawasan lindung lainnya

ditetapkan berdasarkan analisis2) rencana pola ruang kawasan budi daya

disusun dengan memperhatikan:(a) penetapan kawasan hutan untuk

kawasan hutan produksi;(b) dominasi kegiatan berdasarkan

analisis daya dukung dan daya tampung; dan

(c) orientasi pengembangan kawasan terkait dengan kebutuhan pengembangan permukiman perkotaan serta pengembangan kegiatan primer (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, atau pertambangan, yang bersifat eksploitatif dan belum tersentuh teknologi pengolahan

Rencana pola ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rencana peruntukan kawasan lindung dan kawasan budidaya.

22



peningkatan nilai tambah) dan kegiatan sekunder (industri berbasis pengolahan dan berbasis bahan baku lokal).

2.3 Delineasi

Delineasi merupakan batas yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu

yang digunakansebagai batas wilayah perencanaan RTR KSN. Kriteria tertentu

yang dimaksuddisesuaikan dengan tipologi KSN.Delineasi KSN mencakup

kawasan yang mempunyai kawasan inti dan kawasanpenyangga atau yang tidak

mempunyai kawasan inti dan kawasan penyangga yang penetapannya didasarkan

pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan teknis sektoral.

Kawasan perkotaan yang merupakan kawasan metropolitan.

a. keterkaitan fungsional sosial-ekonomi dan budaya antara kawasan perkotaan

inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya

b. perkembangan area terbangun (functional urban area)

c. pergerakan yang tinggi antara kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan

di sekitarnya

d. arak dan waktu tempuh berdasarkan pergerakan

e. faktor keseimbangan ekologis dan sumber daya air

f. ketentuan peraturan perundang-undangan

23

DAFTAR PUSTAKA

Pontoh, Nia K, 2009. Pengantar Perencanaan Perkotaan. Penertbit ITB: Bandung.

Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan

Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar.

Peraturan Menteri Pekerjan Umum No. 15/PRT/M/2012 Tentang Rencana Tata

Ruang Kawasan Strategi Nasional.

24

BAB I Revisi

Documents