RENJA SETDA KAB. WONOGIRI_2020 1 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pengertian perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2016 – 2021 sebagai dokumen perencanaan strategis dari Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang memuat tentang visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang penyusunannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD. Selanjutnya Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri ini menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri setiap tahunnya. Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi batas kewenangan yang dimiliki dengan mempertimbangkan kemampuan/kapasitas keuangan daerah.
82
Embed
BAB I PENDAHULUAN...RENJA SETDA KAB. WONOGIRI_2020 1 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pengertian perencanaan …
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RENJA SETDA KAB. WONOGIRI_2020 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pengertian
perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 disebutkan bahwa
Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu
tertentu.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri yang
merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri telah
menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten
Wonogiri tahun 2016 – 2021 sebagai dokumen perencanaan strategis
dari Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang
memuat tentang visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan yang penyusunannya sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD.
Selanjutnya Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri
ini menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Wonogiri setiap tahunnya.
Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, Sekretariat
Daerah Kabupaten Wonogiri merencanakan program dan kegiatan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi batas kewenangan
yang dimiliki dengan mempertimbangkan kemampuan/kapasitas
keuangan daerah.
RENJA SETDA KAB. WONOGIRI_2020 2
Untuk tahun 2019 Sekretariat Daerah telah menyusun
Rencana Kinerja untuk tahun 2020. Rencana Kinerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Wonogiri ini akan digunakan sebagai pedoman
dalam penetapan kinerja tahun 2020 yang nantinya akan digunakan
sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi kinerja dan
pertanggungjawaban Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri pada
setiap akhir tahun anggaran sekaligus sebagai pedoman Sekretaris
Daerah Kabupaten Wonogiri beserta perangkatnya dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama satu tahun.
B. LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
RENJA SETDA KAB. WONOGIRI_2020 3
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2011 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor 98);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 99);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016
Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor
156);
12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan
Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Wonogiri, (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor
58);
C. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah
Kabupaten Wonogiri untuk periode satu tahun ditetapkan dengan
maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi masing-masing
Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri dalam
mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang
terintegrasi dengan tujuan Pembangunan Kabupaten Wonogiri sesuai
dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang telah disepakati
bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh unit kerja di
lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri akan menjadi lebih
efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan, dan saling melengkapi satu
dengan lainnya, dalam satu pola sikap dan pola tindak.
RENJA SETDA KAB. WONOGIRI_2020 4
Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Sekretariat Kabupaten Wonogiri adalah untuk memberikan arah dan
acuan pelaksanaan program kegiatan di masing-masing Bagian di
Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri agar dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sejalan dengan visi,
misi, tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah
dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dimaksud. Sehingga
diharapkan dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renstra)
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri ini dapat digunakan sebagai
pedoman dalam penyusunan penetapan kinerja.
D. SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun
2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN.
A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Sistematika Penulisan
BAB II : GAMBARAN UMUM
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah
Kabupaten Wonogiri
B. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Wonogiri
C. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri
D. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
B. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah
Kabupaten Wonogiri
C. Program dan Kegiatan
BAB IV : PENUTUP
RENJA SETDA KAB. WONOGIRI_2020 5
BAB II
GAMBARAN UMUM SUMBER DAYA ORGANISASI
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang
Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati.Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wonogiri.
Menurut Peraturan Daerah tersebut, Sekretariat Daerah
Kabupaten Wonogiri terdiri dari :
A. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
1. STRUKTUR ORGANISASI
a. Sekretaris ;
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
1) Bagian Tata Pemerintahan, membawahi :
a). Sub Bagian Pemerintahan Umum;
b). Sub Bagian Otonomi Daerah;
c). Sub Bagian Kerjasama.
2) Bagian Hukum, membawahi :
a). Sub Bagian Perundang-undangan;
b). Sub Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum;
c). Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum.
3) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
a). Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
b). Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan
Olahraga.
c. Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan,
membawahi :
RENJA SETDA KAB. WONOGIRI_2020 6
1). Bagian Perekonomian, membawahi :
a). Sub Bagian Bina Perekonomian;
b). Sub Bagian Bina Produksi.
2). Bagian Pembangunan, membawahi :
a). Sub Bagian Penyusunan Program;
b). Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan.
3). Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi :
a). Sub Bagian Pembinaan Pengadaan;
b). Sub Bagian Pelayanan Pengadaan.
d. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
1). Bagian Organisasi, membawahi :
a). Sub Bagian Kelembagaan;
b). Sub Bagian Tata Laksana;
c). Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja.
2). Bagian Umum, membawahi :
a). Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
b). Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
c). Sub Bagian Keuangan.
3). Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi :
a). Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi;
b). Sub Bagian Hubungan Media;
c). Sub Bagian Protokol.
Adapun Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Wonogiri sebagaimana terlampir.
2. TUGAS DAN FUNGSI.
A. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati
dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian
administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah
serta pelayanan administratif.
Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Daerah mempunyai
fungsi:
a. perumusan penyusunan kebijakan Daerah;
b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
RENJA SETDA KAB. WONOGIRI_2020 7
d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil
Negara pada instansi Daerah; dan;
e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
B. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah
unsur pembantu Sekretariat Daerah, yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas
membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan
dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif bidang
pemerintahan umum dan otonomi daerah, hukum dan
perundang-undangan, serta kesejahteraan rakyat.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
menyelenggarakan fungsi:
1. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah
Daerah bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah,
hukum dan perundang-undangan, serta kesejahteraan
rakyat;
2. pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan Pemerintah
Daerah bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah,
hukum dan perundang-undangan, serta kesejahteraan
rakyat;
3. pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi
penyelenggaraan kebijakan Daerah bidang pemerintahan
umum dan otonomi daerah, hukum dan perundang-
undangan, serta kesejahteraan rakyat;
4. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan administrasi
penyelenggaraan kebijakan bidang pemerintahan umum
dan otonomi daerah, hukum dan perundang-undangan,
serta kesejahteraan rakyat;
5. pengkoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan Pemerintah Daerah bidang pemerintahan
RENJA SETDA KAB. WONOGIRI_2020 8
umum dan otonomi daerah, hukum dan perundang-
undangan, serta kesejahteraan rakyat; dan
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dalam Pelaksanaan Tugasnya Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat membawahi :
1. Bagian Tata Pemerintahan
Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan kebijakan dan
pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif
bidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja
sama, pemerintahan Desa/Kelurahan, ketenteraman
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
Bagian Tata Pemerintahan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan perumusan penyusunan
kebijakan Daerah bidang pemerintahan umum,
otonomi daerah dan kerja sama, pemerintahan
Desa/Kelurahan, urusan ketenteraman ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat, dan urusan
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program
kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan
kebijakan Daerah bidang pemerintahan umum,
otonomi daerah dan kerja sama, pemerintahan
Desa/Kelurahan, urusan ketenteraman ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat, dan urusan
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan kebijakan Daerah bidang
pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja
sama, pemerintahan Desa/Kelurahan, urusan
ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan
RENJA SETDA KAB. WONOGIRI_2020 9
masyarakat, dan urusan administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil;
d. pelaksanaan pembinaan administrasi
penyelenggaraan kebijakan Daerah bidang
pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja
sama, pemerintahan Desa/Kelurahan, urusan
ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat, dan urusan administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
Bagian Tata Pemerintahan, membawahi:
1) Sub Bagian Pemerintahan Umum,Sub Bagian
Pemerintahan Umum mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan
koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan pembinaan
administrasi bidang pemerintahan umum, desa/
kelurahan, urusan ketenteraman ketertiban umum
dan perlindungan masyarakat, dan urusan
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2) Sub Bagian Otonomi Daerah, Sub Bagian Otonomi
Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring
dan evaluasi, dan pembinaan administrasi bidang
otonomi daerah.
3) Sub Bagian Kerjasama.Sub Bagian Kerjasama
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring dan
evaluasi, dan pembinaan administrasi bidang
kerjasama.
2. Bagian Hukum.
Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif
terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta
pelayanan administratif bidang hukum dan perundang-
RENJA SETDA KAB. WONOGIRI_2020 10
undangan. Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan perumusan penyusunan
kebijakan Daerah bidang produk hukum dan telaahan
hukum;
b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program
kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan
Daerah bidang penyusunan produk hukum Daerah
baik yang bersifat pengaturan (regeling) maupun
penetapan (beschikking);
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
kebijakan Daerah bidang hukum dan perundang-
undangan;
d. pelaksanaan pembinaan administrasi
penyelenggaraan kebijakan Daerah bidang hukum
dan perundang-undangan; dan
e. pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan dan
bantuan hukum kepada semua unsur di lingkungan
pemerintah kabupaten.
f. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi
hukum serta penyuluhan hukum; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
Bagian Hukum Membawahi :
1) Sub Bagian Perundang-undangan. Sub Bagian
Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan
koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan pembinaan
administrasi produk hukum Daerah baik yang bersifat
pengaturan (regeling) maupun penetapan
(beschikking), serta pengundangannya.
2) Sub Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum. Sub
Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi,
monitoring dan evaluasi, dan pembinaan administrasi
RENJA SETDA KAB. WONOGIRI_2020 11
sistem jaringan dokumentasi dan informasi produk
hukum Daerah, penyelesaian permasalahan hukum,
mediasi penyelesaian sengketa hukum, pendampingan
penyelesaian kasus perdata dan Tata Usaha Negara,
dan sosialisasi peraturan perundang-undangan.
3) Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum.Sub Bagian
Pengkajian Produk Hukum mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
pelaksanaan koordinasi, perencanaan, pembentukan
dan evaluasi produk hukum Daerah.
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan kebijakan dan
pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif
bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi urusan
pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga,
kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak, transmigrasi, serta fasilitasi urusan agama. Bagian
Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugasnya
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan perumusan penyusunan
kebijakan Daerah bidang kesejahteraan rakyat dan
fasilitasi urusan agama;
b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program
kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan
Daerah bidang kesejahteraan rakyat dan fasilitasi
urusan agama;
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
kebijakan Daerah bidang kesejahteraan rakyat dan
fasilitasi urusan agama;
d. pelaksanaan pembinaan administrasi
penyelenggaraan kebijakan Daerah bidang
kesejahteraan rakyat dan fasilitasi urusan agama; dan
RENJA SETDA KAB. WONOGIRI_2020 12
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
Bagian Kesejahteraan Rakyat Membawahi :
1) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial.Sub Bagian
Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan
koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan pembinaan
administrasi bidang kesejahteraan sosial yang
meliputi urusan kesehatan, sosial, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, transmigrasi serta
fasilitasi urusan agama
2) Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan
Olahraga.Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan
koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan pembinaan
administrasi bidang pendidikan, kebudayaan,
kepemudaan dan olahraga, yang meliputi urusan
pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga.
B. Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
adalah unsur pembantu Sekretariat Daerah, yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam
penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif
terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta
pelayanan administratif bidang perekonomian, infrastruktur
dan sumber daya, pembinaan dan pengendalian administrasi
pembangunan serta layanan pengadaan barang dan jasa
Pemerintah Daerah.
Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dalam
melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
1. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah
Daerah bidang perekonomian, infrastruktur dan sumber
RENJA SETDA KAB. WONOGIRI_2020 13
daya serta pembinaan dan pengendalian administrasi
pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa
Pemerintah Daerah;
2. pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan Pemerintah
Daerah bidang perekonomian, infrastruktur dan sumber
daya serta pembinaan dan pengendalian administrasi
pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa
Pemerintah Daerah;
3. pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi
penyelenggaraan kebijakan Daerah bidang perekonomian,
infrastruktur dan sumber daya serta pembinaan dan
pengendalian administrasi pembangunan dan layanan
pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
4. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan administrasi
penyelenggaraan kebijakan bidang perekonomian,
infrastruktur dan sumber daya serta pembinaan dan
pengendalian administrasi pembangunan dan layanan
pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
5. pengkoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan Pemerintah Daerah bidang perekonomian,
infrastruktur dan sumber daya serta pembinaan dan
pengendalian administrasi pembangunan dan layanan
pengadaan barang dan jasa pemerintah Daerah;
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan,
terdiri dari:
1. Bagian Perekonomian;
Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif
terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta
pelayanan administratif bidang perekonomian yang
meliputi urusan penanaman modal, tenaga kerja,
transmigrasi, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
1. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat
Negara / Departemen / Lembaga
Pemerintahan Non Departemen / Luar
Negeri
Penerimaan Kunjungan Kerja
Pejabat Negara /
Departemen / Lembaga
Pemerintahan Non
Departemen / Luar Negeri
Terfasilitasinya kegiatan
kunjungan sebagia bentuk
kerja sama yang baik antar
Pemda dan Institusi di luar
Kabupaten
30 kegiatan 310.000.000 400.000.000 APBD Kab.
Wonogiri
2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tercukupinya pakaian dinas Macam Pakaian Dinas dan 6 jenis 150.000.000 180.000.000 APBD Kab.
RENJA SETDA KAB. WONOGIRI_2020 56
NO
PROGRAM/KEGIATAN
PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN
2006
KELUARAN INDIKATOR KEGIATAN VOLUME
PAGU INDIKATIF SUMBER
DANA TAHUN 2019 TAHUN 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
Kelengkapannya dan atribut KDH dan WKDH,
Muspida, bagian Setda
dalam rangka perayaan
kegiatan pemerintahan dan
hari besar
Atribut yang tersedia dalam
rangka perayaan kegiatan
Pemerintahan dan Hari
Besar
pakaian Dinas
KDH/ WKDH
Wonogiri
3. Dialog/ Audiensi dengan Tokoh
Masyarakat, Pimpinan/ Anggota
Organisasi Sosial dan Masyarakat
Terselenggaranya Dialog,
Sarasehan Bupati/ Wakil
bupati dengan warga
masyarakat, pimpinan/
anggota organisasi sosial
dan masyarakat
Jumlah kegiatan dialog/
sarasehan yeng
terselenggara bersama
dengan warga masyarakat
30 Kegiatan 1.800.000.000 1.400.000.000 APBD Kab.
Wonogiri
NO
PROGRAM/KEGIATAN
PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN
2006
KELUARAN INDIKATOR KEGIATAN VOLUME
PAGU INDIKATIF SUMBER
DANA TAHUN 2017 TAHUN 2018
1 2 3 4 5 6 7 8
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
RENJA SETDA KAB. WONOGIRI_2020 57
NO
PROGRAM/KEGIATAN
PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN
2006
KELUARAN INDIKATOR KEGIATAN VOLUME
PAGU INDIKATIF SUMBER
DANA TAHUN 2017 TAHUN 2018
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Peningkatan SDM Terlaksananya pendidikan
dan pelatihan formal/ in
formal di lingkungan Setda
Kab. Wonogiri
Jumlah pendidikan dan
pelatihan formal/ informal di
lingkungan setda Kab.
Wonogiri
16 kegiatan 110.000.000 110.000.000 APBD Kab.
Wonogiri
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri disusun
sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin
kelancaran, keserasian, keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi perangkat daerah yang makin andal, profesional, efisien,
efektif serta tanggap terhadap aspirasi pihak-pihak yang dilayani
(stakeholder) dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Disamping itu,
juga sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Sekretariat Daerah guna mewujudkan visi yang ditetapkan.
Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan agar dapat menjawab dan
memfokuskan upaya Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menghadapi
tantangan pembangunan di Kabupaten Wonogiri yang semakin kompleks
dan juga sebagai alat umpan balik (feedback) yang dapat digunakan
manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan
pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan
misi
Rencana Kerja ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan Sekretariat Daerah
Kabupaten Wonogiri dalam 1 (satu) tahun ke depan. Semoga upaya
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri dalam 1 (satu) tahun dapat lebih
terarah dan terukur. Secara teknis program dan kegiatan dari Rencana
Kerja ini akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam program kerja masing-
masing Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri.
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
Drs. SUHARNO, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19630911 199003 1 007
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN PAGU
TOLOK UKUR TARGET TAHUN 2019
1.03.33. SURVEY DAN PEMETAAN Meningkatkan Jumlah Nama-nama Rupa Bumi yang dibakukan
100 Nama Rupabumi 26.000.000
Pembakuan Nama Rupabumi Jumlah nama-nama rupa bumi yang diinventariskan
100 Nama Rupabumi 26.000.000
4.05.17. PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
Meningkatnya Budaya Masyarakat dalam Melestarikan Nilai-Nilai Kemerdekaan RI
Se Kabupaten Wonogiri 175.000.000
Pembudayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan Jumlah laporan (dalam bentuk buku) pelaksanaan kegiatan pembudayaan dan pelestarian nilai – nilai kemerdekaan RI Kab. Wonogiri tahun 2020
3 buku (rangkap) 175.000.000
4.05.21. PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT Terselenggaranya Pemilihan Umum yang amandan tertib
2 Pemilihan Umum (Pileg dan Pilpres)
143.000.000
Fasilitasi Pemilihan Kepala daerah/ Wakil Kepala daerah (DESK PILKADA)
Jumlah kecamatan yang mendukung dalam kegiatan Pilkada
25 kecamatan 143.000.000
4.08.16. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
Terpenuhinya Kewajiban Konstitusional Kepala Daerah
Perbaikan Kinerja Kepala Daerah 374.000.000
Penyusunan LKPJ Kepala Daerah Jumlah buku dokumen LKPJ Kepala Daerah yang tersusun
90 buku LKPJ 68.000.000
Penyusunan LPPD Kabupaten Wonogiri Jumlah buku dokumen LPPD yang tersusun
10 Buku LPPD 30.000.000
Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Umum yang lebih optimal
12 bulan 276.000.000
4.10.25. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH
Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dan Lembaga Lain
Terwujudnya Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dan Lembaga Lain
157.000.000
KODE PROGRAM / KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN PAGU
TOLOK UKUR TARGET TAHUN 2019
Fasilitasi Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah Lain Jumlah fasilitasi FGD dalam rangka kerja sama dengan daerah lain
2 FGD 105.000.000
Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Kerja Daerah Lain Jumlah kunker daerah lain yang terfasilitasi
6X kunker daerah lain 20.000.000
Fasilitasi Kerjasama Dengan Lembaga Lain Jumlah kesepakatan kerjasama dengan lembaga lain
12 kesepakatan bersama/PKS 18.000.000
Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah
Jumlah buku Inventaris dan penyelenggaraan
1 buku inventaris data penyelengaraan kerjasama Daerah
14.000.000
TOTAL 875.000.000
BAGIAN HUKUM
KODE PROGRAM / KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN PAGU
TOLOK UKUR TARGET INDIKATIF
4.09.26. PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Raperda yang disetujui dan Perda yang ditetapkan
100% 909.000.000
Penyuluhan Hukum Kabupaten Masyarakat mengikuti penyuluhan hokum dan terbentuknya dokumen aksi HAM dan dokumen laporan capaian kebupaten/ kota peduli HAM
200 orang, 4 dokumen, 1 dokumen 33.000.000
Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Perkara hukum yang ditangani 10 perkara 185.500.000
Penggandaan Produk Hukum Daerah Jumlah buku Himpunan Lembaran Daerah dan Himpunan Berita Daerah
400 buku 100.000.000
Operasionalisasi Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa Jumlah rancangan perdes yang dievaluasi dan di klarifikasi
25 peraturan desa 22.500.000
. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Jumlah buku Abstrak dan Warta yang dicetak
1500 buku, 10 buku, 1 tahun, 150 buku, 150 buku
45.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Cukai (DBHCHT)
Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Cukai (DBHCHT)
400 orang 100.000.000
Evaluasi Peraturan Daerah Jumlah peraturan daerah yang dievaluasi 5 perda 13.000.000
Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Program Pembentukan Peraturan Daerah
1 dokumen 25.000.000
Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati Jumlah dokumen Peraturan Bupati yang diharmonisasi dan ditetapkan
25 dokumen 60.000.000
Pengharmonisasian dan Asistensi Rancangan Peraturan Daerah
Jumlah rancangan peraturan daerah yang di bahas di DPRD
5 raperda 25.000.000
Pemberdayaan Masyarakat Sadar Hukum dan Poskumdu Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan 300 orang 300.000.000
891.500.000
TOTAL 909.000.000
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
KODE PROGRAM / KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN PAGU
TOLOK UKUR TARGET INDIKATIF
1.06.16. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
Tercapainya Kegiatan pelayanan dan rehabilitasi kegiatan sosial
50.000.000
Fasilitasi Rakor Bidang Kesra Terselenggaranya rakor bidang kesra 1 tahun 50.000.000
1.06.24. PROGRAM PENINGKATAN PENGAMALAN AGAMA Tercapainya peningkatan kegiatan pengamalankeagamaan dan kerukunan antar umatberagama
1.665.000.000
Operasional Peningkatan Pendidikan Agama Persentase terselenggaranya Kegiatan Pelatihan Dan Orientasi Keagamaan
100% 657.750.000
Penyelenggaraan Lomba Keagamaan Jumlah peserta lomba keagamaan di Kabupaten Wonogiri
1525 peserta 315.000.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Haji Daerah Persentase terselenggaranya fasilitasi penyelenggaraan haji daerah
100% 400.000.000
Pelayanan Keliling Sidang Tepadu Jumlah Peserta yang mengikuti Sidang Terpadu
160 pasang 70.000.000
Failitasi kegiatan safari Keagamaan Kagiatan safari Ramadhan dan muharam yang terselenggara dengan baik
100% 222.250.000
2.13.17. PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
Meningkatkan Upaya Penumbuhan Karakter kewirausahaan dan kemandirian pemuda
60.000.000
Peningkatan Prestasi Olahraga Terselenggaranya pelatihan untuk meingkatkan prestasi bidang olahraga di Kabupaten Wonogiri
1 tahun 35.000.000
Simposium dan Sarasehan Pemuda dan Budaya Kepemudaan
Terselenggaranya kegiatan simposium dan sarasehan pemuda dan budata kepemudaan
1 tahun 25.000.000
TOTAL 1.775.000.000
BAGIAN PEREKONOMIAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN PAGU
TOLOK UKUR TARGET INDIKATIF
3.06.15. PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
12 bulan 300.000.000
Fasilitasi Koordinasi Bidang Perekonomian Jumlah kegiatan lintas sektoral bidang perekonomian yang terselenggara
20 kali 110.000.000
Fasilitasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCHT) Jumlah koordinasi dan sosialisasi bidang DBHCHT
10 kali 130.000.000
Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Jumlah sosialisasi dan pembinaan LKM serta kegiatan KUR
10 kali 60.000.000
3.06.17. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR
Meningkatnya Nilai Ekspor dari Kabupaten Wonogiri
- 60.000.000
Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Kerajinan Jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan kerajinan
4 kali 60.000.000
4.08.20. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
- - 300.000.000
Fasilitasi koordinasi bidang Perusda Jumlah Kegiatan fasilitasi bidang perusda yang terselenggara
1 paket 250.000.000
Fasilitasi Lintas Sektoral bidang Pertanian, Peternakan dan Pengairan
Jumlah kegiatan lintas sektoral yang terselenggara
1 paket 50.000.000
TOTAL 660.000.000
BAGIAN PEMBANGUNAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN PAGU
TOLOK UKUR TARGET INDIKATIF
4.08.20.. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
Meningkatnya jumlah Organisasi Perangkat Daerah dan Desa yang tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, jumlah masyarakat/pelaku jasa konstruksi yang paham akan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan tercapainya solusi pemecahan masalah di bidang pembangunan
430.000.000
Pengendalian Program Pembangunan di Kabupaten Wonogiri
Jumlah organisasi perangkat daerah yang termonitoring untuk evaluasi
61 OPD 245.000.000
Pembinaan Jasa Konstruksi Jumlah peserta pembinaan jasa konstruksi yang terdiri dari pengguna dan penyedia jasa
125 orang 60.000.000
Fasilitasi Sekretariat SISMON TEPRA Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi SIMON TEPRA
61 OPD 63.000.000
Fasilitasi/Koordinasi Bidang Pembangunan Jumlah kagiatan fasiltasi dan koordinasi
bidang pembangunan
36 Kali 62.000.000
TOTAL 430.000.000
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
KODE PROGRAM / KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN PAGU
TOLOK UKUR TARGET INDIKATIF
4.08.20. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
Meningkatnya Fungsi Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahah
1.170.000.000
Pembinaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Wonogiri
Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan
barang/ jasa
2 kali 80.000.000
Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa Tender yang masuk/ terdaftar dan
pengadaannya
100 Paket Lelang 990.000.000
Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa
Jumlah peserta Ujian 20 orang 100.000.000
TOTAL 1.170.000.000
BAGIAN ORGANISASI
KODE PROGRAM / KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN PAGU
TOLOK UKUR TARGET INDIKATIF
4.01.21. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Wonogiri Meningka
Kategori B 155.000.000
Penyusunan LKj IP dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Jumlah dokumen LKjIP dan dokumen PK yang tersusun 1 dokumen LKjIP (80 buku), 1
dokumen PK (80 buku)
75.000.000
Fasilitasi dan Koordinasi Implementasi SAKIP Jumlah sosialisasi/ rakor implementasi SAKIP yang
terlaksana
3 kali rakor/sosialisasi dan 4
kali entry data capaian kinerja
105.000.000
Pemeliharaan Aplikasi e SAKIP dan Website Bagian Jumlah aplikasi dan web bagian yang terpelihara 1 aplikasi e-SAKIP dan 1
website
75.000.000
4.10.28 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
Meningkatnya Reformasi Birokrasi, Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik di Kabupaten Wonogiri