“Bag. Hukum dan Organisasi Setda Kota Baubau 2012” 1 LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR 29 TAHUN 2012 PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR : 29 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BAUBAU, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota ; b. bahwa pembangunan menara sebagai wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi dengan fungsi khusus harus diselenggarakan secara tertib, teratur, serasi dengan lingkungan serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis; c. bahwa untuk tertibnya penggunaan Menara Telekomunikasi sebagai salah satu jenis penerimaan melalui sektor retribusi, dipandang perlu menetapkan objek dan
36
Embed
LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR 29 TAHUN 2012 · “Bag. Hukum dan Organisasi Setda Kota Baubau 2012” 3 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
“Bag. Hukum dan Organisasi Setda Kota Baubau 2012” 1
LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR 29 TAHUN 2012
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR : 29 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BAUBAU,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110
huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah ditetapkan retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi sebagai salah satu
jenis retribusi jasa umum yang menjadi
kewenangan pemerintah kabupaten/kota ;
b. bahwa pembangunan menara sebagai
wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi
dengan fungsi khusus harus
diselenggarakan secara tertib, teratur,
serasi dengan lingkungan serta
memenuhi persyaratan administrasi dan
teknis;
c. bahwa untuk tertibnya penggunaan Menara
Telekomunikasi sebagai salah satu jenis
penerimaan melalui sektor retribusi,
dipandang perlu menetapkan objek dan
“Bag. Hukum dan Organisasi Setda Kota Baubau 2012” 2
besarnya Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi ;
d. bahwa sehubungan dengan maksud pada
huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Daerah Kota
Baubau tentang Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran NegaraNomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999
tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3833);
“Bag. Hukum dan Organisasi Setda Kota Baubau 2012” 3
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999
tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001
tentang Pembentukan Kota Bau-Bau
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4120) ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4247);
9. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4252);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
terakhir kali dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
“Bag. Hukum dan Organisasi Setda Kota Baubau 2012” 4
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
tentang Penerbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
“Bag. Hukum dan Organisasi Setda Kota Baubau 2012” 5
Lembaran Negara Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
1996 tentang Pelaksanaan Hak dan
Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara
Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1987
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1999 tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun
2000 tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2000 tentang Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3981);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005
“Bag. Hukum dan Organisasi Setda Kota Baubau 2012” 6
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
4532);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun
2010 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5103 );
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
“Bag. Hukum dan Organisasi Setda Kota Baubau 2012” 7
tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5161);
28. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pengesahan Pengundangan dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;
29. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 02
Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah
Kota Bau-Bau Tahun 2004 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran
Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2008
Nomor 3);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU
dan
WALIKOTA BAUBAU
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
TENTANG PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI
“Bag. Hukum dan Organisasi Setda Kota Baubau 2012” 8
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau;
3. Walikota adalah Walikota Baubau;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
5. Badan adalah Badan Komunikasi, Informasi dan Pengelolaan
Data Kota Baubau.
6. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara,
adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang
didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu
kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang
dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur
fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai
simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana
fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai
saranapenunjang menempatkan perangkat telekomunikasi;
7. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang
digunakan secara bersama-sama oleh operator
penyelenggara telekomunikasi;
8. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan,
Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan
Instansi Pertahanan Keamanan Negara;
“Bag. Hukum dan Organisasi Setda Kota Baubau 2012” 9
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan
atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-
tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui
sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik
lainnya.
10. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur
telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen
jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central
trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station
Controller (BSC)/ Radio Network Controller (RNC), dan
jaringan transmisi utama (backbone transmission).
11. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara
telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
12. Penetapan Zona Pembangunan Menara Telekomunikasi
adalah kajian penentuan lokasi-lokasi yang diperuntukkan
bagi pembangunan menara telekomunikasi.
13. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau
badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa
konstruksi.
14. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan
konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya,
sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam
tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia
melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal,
kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial,
budaya maupun kegiatan khusus;
15. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan
Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau
Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola
menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh
“Bag. Hukum dan Organisasi Setda Kota Baubau 2012” 10
penyelenggara telekomunikasi;
16. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola
atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain;
17. Perusahaan nasional adalah badan usaha yang berbentuk
badan usaha atau tidak berbadan usaha yang seluruh
modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan
di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-
undangan Indonesia.
18. Badan Usaha adalah orang perseorangan atau badan
hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia,
mempunyai tempat kedudukan dan beroperasi di
Indonesia.
19. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.
20. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan.
21. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah terkait
pengelolaan persampahan, untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau badan.
22. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah
retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas
pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang
dibangun khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
“Bag. Hukum dan Organisasi Setda Kota Baubau 2012” 11
Badan.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut
atau pemotong retribusi tertentu.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah
Daerah yang bersangkutan.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada
retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka