BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dipandang sebagai suatu upaya penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga program implementasi kebijakan desentralisasi perlu terus dilaksanakan dan dikembangkan dalam kerangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terpeliharanya ketertiban umum sebagaiamana amanat Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan hal tersebut, Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung Tahun 2011- 2015, merupakan gambaran tentang program kerja Kantor Kesbang Politik dan Perlindungan Masyarakat yang diselaraskan dengan rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 sebagai penjabaran dari visi, misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025. Renstra Kantor Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung merupakan bentuk pendukungan terhadap misi kesatu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung yaitu : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah” dengan prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 yaitu : “Pemantapan Stabili tas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat” serta prioritas di dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 Tahap II yaitu “Peningkatan Kepedulian dan Peran Serta Masyarakat Dalam Keamanan dan Ketertiban Umum” 1.2 Landasan Hukum Dasar penyusunan Renstra Kantor Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015, Landasan Hukum yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan Renstra adalah sebagai berikut : A. Landasan Idil Pancasila B. Landasan Konstitutional Undang-undang Dasar 1945 C. Landasan Operasional : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
24
Embed
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - bandungkab.go.id PERUBAHAN.pdfBAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ... Undang-undang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
dipandang sebagai suatu upaya penguatan persatuan dan kesatuan bangsa,
sehingga program implementasi kebijakan desentralisasi perlu terus dilaksanakan
dan dikembangkan dalam kerangka keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan terpeliharanya ketertiban umum sebagaiamana amanat
Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Berkaitan dengan hal tersebut, Rencana Strategis (Renstra) Kantor
Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung Tahun 2011-
2015, merupakan gambaran tentang program kerja Kantor Kesbang Politik dan
Perlindungan Masyarakat yang diselaraskan dengan rencana Pembangunan
Jangka Menengan Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015
sebagai penjabaran dari visi, misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati dan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung
Tahun 2005-2025.
Renstra Kantor Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Bandung merupakan bentuk pendukungan terhadap misi kesatu
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung yaitu : Meningkatkan Keamanan
dan Ketertiban Wilayah” dengan prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten
Bandung Tahun 2011-2015 yaitu : “Pemantapan Stabilitas Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat” serta prioritas di dalam RPJMD Kabupaten Bandung
Tahun 2005-2025 Tahap II yaitu “Peningkatan Kepedulian dan Peran Serta
Masyarakat Dalam Keamanan dan Ketertiban Umum”
1.2 Landasan Hukum
Dasar penyusunan Renstra Kantor Kesbang, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015, Landasan Hukum yang
menjadi dasar pertimbangan penyusunan Renstra adalah sebagai berikut :
A. Landasan Idil Pancasila
B. Landasan Konstitutional Undang-undang Dasar 1945
C. Landasan Operasional :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan
pembangunan nasional
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4124
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2011;
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor
28 Tahun 2010, nomor 0199/M PPN/04/2010; Nomor : PMK 95/PMK
07/2010, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evalusi pelasanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
14. Keputuan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-188/Kep/Bangda/2007
tentang Pedoman penilaian dokumen perencanaan pembangunan daerah
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD);
15. Peraturan Daerah Provinsi JABAR Nomor 6 Tahun 2009 tentang sistem
perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 24 tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 9 tahun
32008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 tahun 2010 tentang
perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 tahun 2005 tentang tata cara
Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 tahun 2004 tentang
transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintah di
Kabupaten Bandung;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 8 tahun 2005 tentang tata
cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung
22. Peraturan Daerah kabupaten Bandung Nomor 21 tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
23. Peraturan Bupati Bandung nomor 6 tahun 2008 tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.
1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud
Berdasarkan pertimbangan diatas, renstra ini disusun dengan maksud sebagai
berikut :
1. Memberi gambaran tentang program kerja Kantor Kesbang, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Tahun 2011-2015 yang direncanakan atas dasar
hasil evaluasi pelaksanaan program sebelumnya serta dikaitkan dengan
prediksi kehidupan demokratisasi masyarakat yang akan datang;
2. Merealisasikan visi dan misi Kantor Kesbang, Politik dan Perlindungan
Masyarakat untuk menunjang Perwujudan visi dan misi Pemerintah
Kabupaten Bandung
1.3.2 Tujuan
Tujuan dari penyusunan renstra Kantor Kesbang, Politik dan Perlindungan
Masyarakat adalah :
a. Merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2011-2015;
b. Merupakan arah program kerja Kantor Kesbang, Politik Dan Perlindungan
Masyarakat untuk 5 (lima) tahun kedepan;
c. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja
tahunan;
d. Memudahkan penyelengara kegiatan Kantor Kesbang, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung dapat mencapai sasaran secara
optimal.
1.4 Sistematika Penulisan
Renstra Kantor Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten
Bandung Tahun 2011-2015. Disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I
PENDAHULUAN
Bab ini berisikan tentang latar belakang penyusunan Rentra, Landasan Hukum,
Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan
Bab II Gambaran Pelayanan SKPD
Bab ini menyajikan (TUPOKSI), Struktur Organisasi Kantor Kesbang , Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung, sumber daya dan kinerja serta
tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Kantor Kesbang Politik
dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung
BAB III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Bab ini membuat identifikasi permasalahan pelayanan, telaahan visi, misi dan
program Bupati dan Wakil Bupati periode 2010-2015. Telaahan rencana tata
ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu
strategis Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Bandung
BAB IV Visi, Misi , Tujuan Sasaran, Strategis dan Kebijakan
Bab ini menyajikan visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah dan
strategi dan kebijakan Kantor Kesbang Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Bandung;
BAB V Rencana Program Dan Kegiatan , Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif kantor Kesbang Politik Dan Perlindungan
Masyarakat
Bab IV Indikator Kinerja Kantor Kesbang, Politik Dan Perlindungan
Masyarakat Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Bab ini memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi
Kantor Kesbang Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung, yang
mengacu pada visi dan misi bupati bandung periode 2010-2015.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa Politik
dan Perlindungan Masyarakat
1. Sub Bagian Tata Usaha
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memimpin, membina
dan mengkoordinasikan penyusunan kegiatan administrasi umum,
kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan ketatausahaan kantor dengan
menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan ketata usahaan;
b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
d. Penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran;
e. Penyusunan rencana kegiatan kegiatan dan pengendalian;
f. Pelaksanaan administrasi perkantoran, kepegawaian, kerumahtanggaan,
perlengkapan, dokumentasi dan perpustakaan;
g. Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana dilingkungan kantor;
h. Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan
kantor;
i. Pelaksanaan pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di
lingkungan kantor;
j. Pelaksanaan pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di
lingkungan kantor
k. Pelaksanaan pengkoordinasian/kerjasama/dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang ketatausahaan.
2. Seksi Kesatuan Dan Ketahanan Bangsa
Kepala seksi kesatuan dan ketahanan bangsa mempunyai tugas poko
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
tugas pelayanan kesatuan dan ketahanan bangsa, dengan menyelenggarakan
fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan
kesatuan dan ketahanan bangsa;
b. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan idiologi negara, wawasan
kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan
kebangsaan;
c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di
Kecamatan, Kelurahan/ Desa Dan Masyarakat;
d. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas aparatur Kesbangpol di bidang
ketahanan Ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai – nilai
sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di
kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan,
supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan,
pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama
intelkam,bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik
pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing, dan
lembaga asing;
f. Pelaksanaan Kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan
kepercayaan, pembaurandan akulturasi budaya, organisasi masyarakat,
penanganan masalah kemasyarakatan;
g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di
kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahan seni dan
budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya,
organisasi masyarakat, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
j. Pelaksanaan Koordinasi pelayanan kesatuan dan ketahanan bangsa dengan
sub unit kerja lain di lingkungan kantor.
3. Seksi Politik Dalam Negeri
Kepala Seksi Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan
dan pengendalian politik dalam negeri, dengan menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan
pengendalian politik dalam negeri;
b. Pelaksanaan Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada
kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan
implementasi politik, kelembagaan politik pemerintah, kelembagaan partai
politik budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada;
c. Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik,
kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan
pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada;
d. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah di
kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan,
supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan,
pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik,
kelembagaan politik pemerintah, kelembagaan partai politik, budaya dan
pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada;
e. Pelaksanaan fasilitas pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan
organisasi politik;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsi;
h. Pelaksanaan Koordinasi pelayanan dan pengendalian politik dalam negeri
dengan sub unit kerja lain di lingkungan kantor;
4. Seksi Perlindungan Masyarakat
Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok perencanaan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
tugas pelayanan perlindungan masyarakat, dengan menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan
perlindungan masyarakat;
b. Penyusunan rumusan kebijakan penetapan perlindungan masyarakat
merujuk kebijakan nasional
c. Pelaksanaan perlindungan masyarakat
d. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis operasional penyelenggraan
peningkatan satuan perlindungan masyarkat
e. Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan peningkatan satuan
perlindungan masyarakat
f. Pelaksanaan Pembinaan peningkatan satuan perlindungan masyarakat
g. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat
dalam penagnganan bencana
h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
j. Pelaksanaan koordinsai pelayanan pertlindungan masyarakat dengan sub
unit kerja lain di lingkungan kantor
2.1.2. Dasar Hukum Pembentukan Kantor Kesatua Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung
Dasar hukum pembentukan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Bandung adalah Peraturan Bupati Bandung Nomor 6
Tahun 2008 tentang Rincian tugas dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Bandung.
2.1.3. StrukturOrganisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG
KEPALA KANTOR
KA SUB BAG TATA USAHA
Jumlah Personil :
Gol III/c : 1 Orang
Gol III/a : 3 Orang
Gol II/d : 2 Orang
Gol II/a : 1 Orang
Gol I/a : 2 Orang
KASI PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
Jumlah Personil :
Gol III/b : 1 Orang
Gol III/a : 2 Orang
Gol I/a : 1 Orang
KASI KESATUAN DAN
KETAHANAN BANGSA
Jumlah Personil :
Gol III/a : 1 Orang
Gol II/a : 1 Orang
KASI POLITIK DALAM
NEGERI
Jumlah Personil :
Gol III/c : 1 Orang
Gol III/ a : 2 Orang
Gol II/ a : 2 Orang
2.2. Sumber Daya kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyrakat Kabupaten Bandung
a. Sumber Daya Manusia :
Gol IV/a : 1 Orang
Gol III/d : 2 Orang
Gol III/c : 3 Orang
Gol III/b : 1 Orang
Gol III/a : 9 Orang
Gol II/d : 2 Orang
Gol II/a : 3 Orang
Gol I/a : 3 Orang
b. Sumber Daya Modal/ Aset,
Tanah : 200m²
Kendaraan Roda Empat : 2 Buah
Kendaraan Roda Dua : 7 Buah
Meja : 33 Buah
Filling Cabinet : 19 Buah
Brankas : 1 Buah
Cermin : 2 Buah
Lemari Es : 1 Buah
Kamera Video : 1 Buah
Wireles : 1 Buah
Papan Pengumuman : 3 Buah
Peta Rawan Bencana : 3 Buah
OHP : 1 Buah
Kursi : 42 Buah
Bufet : 12 Buah
Lemari : 3 Buah
Komputer : 10 Buah
Laptop : 2 Buah
Mesin Tik : 9 Buah
TV : 2 Buah
Handy Talky : 10 Buah
Proyektor Infokus : 1 Buah
Laptop : 2 Buah
Handycame : 2 Buah
Printer : 4 Buah
Kompor gas : 1 Buah
Telepon : 3 Buah
Jam Dinding : 5 Buah
Stabilizer : 5 Buah
Bangunan : 114m²
Stabilizer : 5 Buah
2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Kerja Kesatua Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat
Program yang merupakan urusan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan
Perlindungan Masyarakat antara lain :
1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dengan
sasaran meningkatnya profesionalisme aparat penegak hukum, dan
strategi yang dilaksanakan dengan pembinaan SDM aparat penegak
hukum
2. Program Pemeliharaan keamanan, Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat dan Pencegahan tindak kriminal, dengan sasaran
meningkatnya profesionalisme aparat penegak hukum dengan strategi
peningkatan peran aparat dalam memininalisir berbagai konflik
kepentingan melalui pendekatan persuasive dan membuka ruang dialog
3. Program Pendidikan politik masyarkat, dengan sasaran meningkatnya
kesadaran wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan strategi dengan
meningkatkan Pembinaan Politik bagi masyarakat
4. Program Pengembangan wawasan kebangsaan, dengan sasaran
meningkatnya wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan strategi dengan
meningkatkan pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan.
Selain Prgram Tersebut diatas, Kantor Kesatuan Bangsa Melayani Masyarakat
secara langsung, yang terbagi dalam 3 (tiga) Seksi, Yaitu :
1. Seksi Kesatuan dan Ketahanan Bangsa : Mempunyai tugas pelayanan
dalam bidang perijinan penelitian bagi mahasiswa dan non mahasiswa
Praktek Kerja Lapangan bagi siswa dan Mahasiswa, Rekomendasi Ijin
Kegiatan yang Melibatkan masyarakat banyak
2. Seksi Politik Dalam Negeri : mempunyai tugas pelayanan dalam bidang
pendaftaran Organisasi Masyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM/NGO), Partai Politik, juga dalam hal pembinaannya
3. Seksi Perlindungan Masyrakat : mempunyai tugas pelayanan dalam
bidang kelinmasan baik itu keanggotaannya, maupun hal fasilitasi
bantuan sosial bagi anggota linmas yang meninggal dunia.
2.4. Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan Kantor Kesatuan
bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seluruh satuan kerja perangkat
daerah tidak terlepas dari tantangan dan peluang yang tentunya merupakan
konsekuensi dari suatu keberadaan tugas dan fungsi satuan kerja perngkat
daerah tersebut, termasuk Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan
Masyarakat.
2.4.1Tantangan
A. Sumber Daya Manusia
Kualitas SDM di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat belum sepenuhnya dapat dikatakan memenuhi syarat
profesionalisme, dengan demikian diperlukan bentuk pendidikan dan
pelatihan khusus yang dapat meningkatkan keterampilan dalam
menjalankan tugas dan fungsinya
B. STATUS SKPD
Status Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyrakat juga
untuk melayani 31 Kecamatan dengan 276 Desa/ Kelurahan dalam hal
Pembinaan dan Pengawasan, Perlu untuk dapat dikaji kembali, dan
apabila diurut sesuai dengan kinerja sudah selayaknya Kabupaten
Bandung mempunyai sebuah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat.
5. Tantangan Ekstern
A. Konflik Antar Agama
Komposisi pemeluk agama di Kabupaten Bandung berdasarkan data yang
diperoleh dari kantor Kementrian Agama Kabupaten Bandung Tahun 2010
adalah sebagai berikut :
1. Islam : 2.983.409 Orang
2. Protestan : 39.609 Orang
3. Katolik : 26.831 Orang
4. Hindu : 5.009 Orang
5. Budha : 4.806 Orang
Konflik antar agama yang terjadi di Kabupaten Bandung sangat
dipengaruhi oleh situasi nasional begitu pula dengan pertumbuhan aliran
garis keras walaupun berganti – ganti nama namun para tokohnya masih
tetap tokoh terdahulu yang tergabung dalm kelompok seperti
AGAP,TPP,BAP,GARIS da FPI, yang aktifitasinya mengusung pemurtadan
dan kristenisasi denganmelakukan aksi unjuk rasa untuk
menentang/membubarkan kegiatan perbadatan umat nasrani yang
dilakukan di rumah tinggal di lingkungan komplek perumahan yang ada di
wilayah Kabupaten Bandung
B. Banyaknya Aliran Kepercayaan
Di Kabupaten Menurut Data dari Kejaksaan Negeri Bale Bandung,
Terdapat 15 (limablas) Aliran Kepercayaan baik Aktif maupun Non Aktif
yang perlu diawasi, yaitu :
1. Aliran Kebatinan Perjalanan
2. Aliran Agama Kuring
3. Aliran Sabandar Kari Madi
4. Ahmadiyah
5. Darul Hadist/ Islam Jamaah/ Lemkari/ LDII
6. Tariqat Qodiriyah Naksbandiyah Kodirun Yahya
7. Aliran Syariah
8. Yayasan Amanatul Ummah.
9. Aliran Mang Marna
10. Suara Islam
11. Warga Nigrat / Imam Mahdi
12. Ratu Adil Imam Mahdi
13. Pondok Rosul
14. Ajaran Bahal
15. Amanat Keagungan Illahi (Majelis Sholawatan)
Tantangan – Tantangan tersebut dirasakan mendesak penanganannya akan
tetapi dengan prinsi[ sabilulungan dalam bentuk koordinasi dengan instasi
yang mempunyai kepentingan sama seperti aparat keamanan, sampai saat
ini kondisi Kabupaten Bandung Cukup Kondusif.
5.4.2. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan
SKPD selain memenuhi prinsip otonomi daerah, yang di dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya merupakan bagian dari forum – forum yang mempunyai
tugas dan fungsi untuk membantu melancarkan tugas – tugas dari kepala
daerah. Forum – forum yang sudah terbentuk di kabupaten Bandung, antara
lain :
1. KOMINDA (Komunitas Intelejen Daerah)
2. FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama).
3. Tim PAKEM (Penagawasan Aliran Kepercayaan)
Adapaun Forum – forum yang belum terbentuk adalah :
1. FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)
2. FPK (Forum Pembauran Kebangsaan)
Peluang untuk menyelesaikan masalah – masalah yang terjadi di Kabupaten
Bandung dengan menggunakan Deteksi dini dengan mengutamakan prinsip
mengetahui 5 W (Who,What,Where, When and Why) Serta 1 H (How)
Setelah terdeteksi dengan akurasi yang baik, maka dilakukan koordinasi
dengan instansi terkait dan memilah hasil deteksi tersebut untuk dijadikan
kajian dari forum – forum tersebut.
BAB III
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Kabuapten Bandung
Ditinjau dari kacamata politis bahwa ancaman serius terhadap Integritas
Nasional antara lain ditandai dengan berkembangnya gejala – gejala yang
menggoyahkan sendi – sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan
sudah menyentuh sendi – sendi yang paling mendasar dari kehiduoan
berbangsa dan bernegara yaitu menyangkut nilai – nilai luhur bangsa –
bangsa dan Negara yang ditandai dengan terjadinya beberapa gejala yang
bias diidetifikasi yaitu antara lain sebagai berikut :
1. Kencendungan pergeseran nilai budaya bangsa masyarakat Indonesia
yang mengarah kepada budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian
Bangsa Indonesia dan budaya yang kurang santun ;
2. Keengganan untuk dapat merefleksikan dan mengakulturasikan nilai –
nilai luhur budaya dan falsafah bangsa serta dasar Negara Republik
Indonesia yaitu Pancasila ;
3. Euforia demokrasi yang berlebihan di kalangan warga Negara Indonesia
4. Pengutan faham dan sikap anti pluralisme ;
5. Kecendrungan perilaku anak bangsa yang saling menghujat dan
membenarkan segala tindakan dengan mengatas namakan agama
sehingga dapat merusak tatanan kerukunan antar umat Beragama di
Indonesia ;
6. Ditinjau dari sudut demografis warga masyarakat Kabupaten Bandung
sangat rawan untuk dapat terjadinya konflik SARA.
3.1. Telahaan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Bandung
3.1.1 Visi
Pembangunan di Kabupate Bandung pada tahap kedua RPJB Daerah atau RPJM
Daerah tahun 2011 – 2015 menuntut perhatian lebih tidak hanya untuk
menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk
mengantisipasi yang muncul di masa yang akan datang.
Berbagai isu global dan nasional perlu di pertimbangkan dalam menyelesaikan
isu yang bersifat lokal dan berimplikasikan pada kesejahteraan masyarakat. Isu
yang di Hadapi Kabupaten bandung salah satunya adalah isu keamanan dan
ketertiban masyarakat yang merupakan tugas pokok dan fungsi Kantor
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung
Visi Pemerintah Kabupaten Bandung Adalah “ Terwujudnya Kabupaten
Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola
Pemerintah yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan
Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”.
Visi tersebut di atas mengandung Pokok – pokok Visi, yaitu :
1. Maju, Yaitu Kondisi dimana sumber daya manusia Kabupaten Bandung
Memiliki Keperibadian, Berakhlak Mulia dan Berkualitas Pendidikan Tinggi ;
2. Mandiri, Yaitu Kondisi dimana masyarakat Kabupaten Bandung mampu
memenuhi kebutuhan sendiri untuk lebih maju serta mampu mewujudkan
kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah alin yang telah maju,
dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri ;
3. Berdaya Saing, Yaitu Kondisi dimana masyarakat Kabupaten Bandung
memiliki kemampuan untuk bersaing dengan baik dalam lingkup regional
maupun nasional. Kemampuan yang dimaksud mencakup berbagai aspek
yaitu : aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek
daya saing daerah sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan
pembangunan Kabuapten Bandung ;
4. Tata kelola Pemerintah yang Baik, Yaitu kondisi dimana penyelenggaraan
pemerintah Kabupaten Bandung dilakukan secara solid dan bertanggung
jawab, dengan menjaga kesinergian interaksi yang bersifat kontruktif di
antara tiga domain utama, yaitu pemerintahan swasta dan masyarakat serta
memperhatikan tingkat efisiensi, efektifitas, partisipatif yang berlandaskan
hukum, menjunjung tinggi keadilan, demokratisasi, transparan, reponsive,
serta berorientasi pada konsesnsus, Kesetaraan dan akuntabel ;
5. Pemantapan Pembangunan Pedesaan, Yaitu Kondisi dimana pelaksaanaan
pembangunan di Kabupaten Bandung memberikan perhatian yang besar
dan sungguh – sungguh terhadap pengembangan perdesaan, peningkatan