BAB I PENDAHULUAN - bappeda.blitarkab.go.idbappeda.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2016/08/Renja-Bappeda... · program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah; ... Integrasi,

Renja Bappeda Tahun 2017 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah

diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D)

sebagai rencana kerja tahunan.

Sebagai tindak lanjutnya, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan

menyusun Renstra-SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada

RPJM Daerah dan juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja SKPD dengan berpedoman

pada Renstra SKPD dan RKPD serta mengacu pada hasil-hasil Musrenbang.

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD yang

memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksankan

oleh SKPD dalam kurun waktu satu tahun berjalan.

Di dalam Renja SKPD juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum

dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra SKPD

dan RKPD sebagai rencana kerja tahunan daerah.

Dengan adanya Renja SKPD akan dapat lebih menjamin konsistensi

perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara

berkesinambungan dan sinergi dengan program-program SKPD lainnya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Bappeda tahun 2017 ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk

melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017.

Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Bappeda tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Bappeda tahun 2016-2021;

2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang

terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;

3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan

program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;


4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif,

efisien dan berkelanjutan;

5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program

tahunan daerah;

6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian

dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta

terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran

mata anggaran kegiatan.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja

Perubahan Bappeda Kabupaten Blitar tahun 2017 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007


6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112);

7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang–undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );


8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beerapa kali terakhir

dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006


13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembanguna Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2015 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2016


19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


Penyusunan, Pengendalian dan Evalusi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2014;


Pengelolaan Keuangan Desa;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-

2025;

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-

2019;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Blitar sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya

dengan Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2012;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2011-

2016;


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh

mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi

realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra SKPD, serta hambatan

dan permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat

Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar s/d Tahun 2016:

Dalam mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, Bappeda Kabupaten Blitar

telah menyusun Anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang disepakati

bersama. Pada tahun 2015, Bappeda Kabupaten Blitar secara keseluruhan

menganggarkan sebesar Rp 12.058.852.950,- dengan realisasi sebesar Rp

11.173.000.462,- atau 93% dari total alokasi yang ada.

Berikut adalah dana yang dianggarkan beserta realisasinya untuk mewujudkan

pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2015.

Tabel 2.1 Realisasi Anggaran per-Sasaran

SASARAN PAGU (Rp) REALISASI (Rp)

CAPAIAN (%)

Tercapainya Integrasi, sinkronisasi,dan sinergi perencanaan pembangunan.

7.566.949.650 7.025.345.597 93%

Tersedianya data perencanaan pembangunan yang berkwalitas.

2.583.028.350 2.308.290.995 89%

Terselenggaranya penelitian dan pengembangan guna mendukung perencanaan

1.908.874.950 1.839.363.870 96%


SASARAN PAGU (Rp) REALISASI (Rp)

CAPAIAN (%)

pembangunan

Total 12.058.852.950 11.173.000.462 93%

Evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap setiap Indikator Kinerja Utama

(IKU) pada masing-masing Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dapat dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1 :

“TERCAPAINYA INTEGRASI, SINKRONISASI DAN SINERGI PERENCANAAN

PEMBANGUNAN.”

IKU : 1. Persentase SKPD yang memiliki Renstra dengan baik.

2. Persentase kegiatan yang dimuat dalam dokumen perencanaan (RKPD) yang direalisasikan dalam dokumen penganggaran (APBD).

3. Persentase usulan hasil Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan yang diakomodir oleh SKPD.

Hasil pengukuran kinerja indikator 1 yaitu “Persentase SKPD yang memiliki

Renstra dengan baik”, pada tahun 2015 berhasil terealisasi sebesar 97,59% dari

target (80%) yang ditetapkan. Angka 97,59% tersebut didapat dari rumusan

operasional sebagai berikut:

81 Renstra SKPD bernilai baik x 100% = 97,7%

83 Keseluruhan Renstra

Artinya terdapat 81 SKPD yang telah memiliki Renstra dengan baik dari 83

Keseluruhan Renstra SKPD yang ada di Kabupaten Blitar. Hal ini merupakan hasil

pembinaan yang dilakukan oleh Bappeda selama tahun 2015, khususnya kepada SKPD

yang memiliki nilai Renstra rendah untuk melakukan review dan perbaikan atas

Renstranya. Meskipun standar penilaian yang digunakan masih relatif longgar, yakni

bahwa Renstra yang bernilai baik adalah Resntra yang memiliki Range Nilai minimal

>60. Kedepan standar tersebut akan ditingkatkan dalam upaya pembenahan Dokumen

Perencanaan (Renstra) di Kabupaten Blitar.


Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 yang sebesar 99,77

persen, capaian kinerja indikator “Persentase SKPD yang memiliki Renstra

dengan baik” pada tahun 2015 memang mengalami penurunan, yaitu menjadi 97,59

persen. Penurunan ini terjadi karena perubahan dalam mekanisme dan kriteria penilaian

Renstra SKPD. Pada Tahun 2014, hanya dengan telah memiliki Dokumen Renstra, SKPD

telah dianggap memiliki Renstra yang baik. Namun pada tahun 2015 kriteria penilaian

ditingkatkan, tidak cukup hanya dengan memiliki Dokumen Renstra. Penilaian dilakukan

dengan memperhatikan kesesuaian sistematika penulisan Renstra SKPD dengan

sistematika penulisan Renstra yang ada pada Lampiran IV Permendagri No 54 Tahun

2010 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

Selanjutnya untuk pengukuran kinerja indikator 2, yaitu “Persentase kegiatan

yang dimuat dalam dokumen perencanaan (RKPD) yang direalisasikan dalam

dokumen penganggaran (APBD)”, pada tahun 2015 berhasil terealisasi sebesar

87,87% dari target 80% yang telah ditetapkan. Rumusan operasional untuk

memperoleh angka tersebut adalah :

1529 kegiatan yang dimuat dalam APBD x 100% = 87,87%.

1740 kegiatan yang dimuat dalam RKPD

Angka tersebut menunjukkan bahwa dari seluruh target yang ditetapkan,

sebesar 87,87% kegiatan yang ada dalam APBD telah selaras dengan program kegiatan

yang ada dalam RKPD. Hal ini merupakan prestasi yang cukup baik yang menunjukkan

semakin membaiknya proses perencanaan di Kabupaten Blitar. SKPD semakin disiplin

dalam memenuhi tahapan-tahapan kegiatan dalam penyusunan RKPD. Dalam

menyusun Renja, SKPD mulai aktif berkoordinasi dengan Bappeda tentang usulan

kegiatan di dalam Renja SKPD sehingga tidak banyak bergeser dari dokumen RKPD.

Upaya perbaikan lainnya adalah menyelenggarakan Bimtek Penyusunan Renja yang

sesuai dengan Peraturan Perundangan kepada SKPD. Dalam Bimtek tersebut, SKPD

diberikan arahan dan pedoman jelas dan terperinci untuk menjamin sinergitas dengan

Visi/Misi Kepala Daerah dan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Sementara itu untuk pengukuran kinerja indikator 3 yaitu “Persentase usulan

hasil Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan yang diakomodir oleh

SKPD”, pada Tahun 2015 berhasil terealisasi sebesar 76% dari target 80% yang telah

ditetapkan. Angka tersebut diperoleh dari perhitungan:


314 Usulan Musrenbang yg diakomodir SKPD

x 100% = 76% 413 Usulan Musrenbang yang

diverifikasi SKPD

Proses pengajuan usulan program/kegiatan mulai dari Musrenbang Tingkat Desa

yang kemudian dibawa ke Musrenbang Tingkat Kecamatan, selanjutnya diverifikasi oleh

SKPD dengan beberapa kriteria antara lain kesesuaian dengan kewenangan SKPD,

usulan bersifat supra desa, usulan bersifat urgen dan lain-lain. Dari total usulan

Musrenbang Kecamatan telah terverifikasi SKPD tinggal menyisakan 413 usulan

kegiatan. Dari angka tersebut yang dapat diakomodir oleh SKPD untuk masuk ke dalam

dokumen Renja SKPD hanya 314 usulan saja atau 76%, artinya ada 99 usulan kegiatan

yang tidak dapat diakomodir.

Hal ini menunjukkan dinamika proses perencanaan yang terjadi di Kabupaten

Blitar, mengingat masih terdapat 3 proses perencanaan lain yang bersaing untuk masuk

ke dalam dokumen Renja SKPD untuk mendampingi perencanaan partisipatif

(Musrenbang), yakni perencanaan politis, teknokratis dan perencanaan top

down/bottom up. Upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam rangka mendorong

penyerapan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang dilakukan dengan pelaksanaan

forum-forum SKPD yang memberikan arahan kepada SKPD untuk memasukkan hasil

kesepakatan Musrenbang antara SKPD dengan kecamatan ke dalam dokumen Renja

SKPD. Selain itu upaya perbaikan lainnya adalah menyelenggarakan Bimtek Penyusunan

Renja yang sesuai dengan Peraturan Perundangan kepada SKPD. Dalam Bimtek

tersebut, SKPD diberikan arahan dan pedoman jelas dan terperinci untuk menjamin

sinergitas dengan Visi/Misi Kepala Daerah dan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja terhadap Sasaran Strategis 1 diperoleh

gambaran bahwa 3 (tiga) buah Indikator Sasaran yang ditetapkan mengkasilkan

menghasilkan rata-rata angka capaian kinerja kumulatif 100,81% yang mempunyai

makna Sangat Berhasil. Adapun Sasaran ini ditunjang oleh 4 (empat) program yaitu

Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan

Ekonomi, Program Perencanaan Sosial dan Budaya, serta Program Perencanaan

Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.



“TERSEDIANYA DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKWALITAS.”

IKU : Persentase data SKPD hasil pelaksanaan pembangunan yang akurat dan tepat waktu.

Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2 yang didukung oleh 1 (satu)

Indikator Kinerja yaitu “Persentase data SKPD hasil pelaksanaan pembangunan

yang akurat dan tepat waktu”, pada tahun 2015 berhasil terealisasi sebesar 75,56%

dari target 85% yang ditetapkan. Rumusan operasional untuk memperoleh angka

tersebut adalah:

68 LAKIP SKPD yg disetor tepat waktu x 100% = 75,56%

90 SKPD

Angka tersebut menunjukkan bahwa pada Tahun 2015 target dari indikator

pada sasaran strategis 2 tidak tercapai. Hal ini karena beberapa SKPD masih kurang

memahami tentang peraturan yang berlaku dan tentang arti penting ketepatan waktu

penyusunan laporan kinerja. Upaya yang dilakukan untuk melakukan perbaikan adalah

dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh SKPD untuk meningkatkan pemahaman

terhadap peraturan-peraturan tentang penyusunan laporan kinerja serta pentingnya

ketepatan waktu.


“TERSELENGGARANYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GUNA

MENDUKUNG PERENCANAAN PEMBANGUNAN.”

IKU : Persentase hasil kajian, penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan.

Pada tahun anggaran 2015, Bappeda Kabupaten Blitar melaksanakan 12 kajian,

penelitian dan pengembangan, yaitu:

1. Kajian Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) di

Kabupaten Blitar;

2. Kajian Analisa Model Kesenjangan Antar Wilayah di Kabupaten Blitar;

3. Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Bidang Angkutan;

4. Kajian Perencanaan Konservasi DAS Brantas;


5. Feasibility Studi Pemanfaatan Eks Kantor Pembantu Bupati di Wlingi Sebagai Pusat

Kuliner dan Kerajinan;

6. Kajian Pembangunan Jembatan Desa Kunir (Kab. Blitar) - Ngunut (Kab.

Tulungagung);

7. Kajian Komoditas yang Cocol di Kecamatan Kanigoro untuk mendukung Kawasan

Agropolitan;

8. Penyusunan Kajian Kelayakan Pembangunan Pabrik Gula di Kabupaten Blitar;

9. Studi Potensi Perkebunan Pijiombo dan Sekitarnya Untuk Pengembangan

destinasi Wisata;

10. Studi Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pondok Pesantren di Kabupaten

Blitar.

11. Review Feasibility Study Pengembangan RSUD Srengat; dan

12. Pengembangan Inovasi Daerah Bidang Tekhnologi, Sosial, dan Budaya Tingkat

Kabupaten.

Capaian Kinerja untuk Indikator Kinerja Persentase hasil Kajian, Penelitian dan

Pengembangan yang ditindaklanjuti sebesar 95,24 persen, dengan kata lain, dari target

70 persen telah terealisasi sebesar 95,24 persen (8 kegiatan) yang ditindaklanjuti oleh

stakeholder/ SKPD terkait, baik berupa bahan rekomendasi untuk melaksanakan

kegiatan/tahapan lanjutan maupun bahan diskusi/FGD dalam pembahasan masalah

terkait dengan judul penelitian. Meskipun hasil penelitian telah didistribusikan kepada

SKPD terkait maupun SKPD pengusul, namun implementasi hasil penelitian tidak bisa

segera dilaksanakan karena menyesuaikan situasi dan kemampuan stakeholder.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Perencanaan pembangunan daerah merupakan kegiatan yang tidak mudah

karena berhadapan dengan berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan

komprehensif (meliputi berbagai aspek sosial kemasyarakatan) dari suatu keadaan yang

ada diwilayah terkait. Kompleksitas permasalahan tersebut sudah menjadi konsekuensi

logis yang harus dihadapi dan tidak mungkin dihindari. Namun begitu tidak berarti

bahwa hal itu akan menjadi suatu hambatan yang tidak dilampaui, melainkan justru

menjadi tantangan yang akan memberikan pengaruh positif terhadap hasil perencanaan

pembangunan daerah jika perencana mampu mengatasinya.


Pembangunan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar

telah dilakukan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun yang sesuai Peraturan Bupati

Nomor 64 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar, dapat dijabarkan bahwa Bappeda mempunyai

kedudukan sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sektretaris Daerah.

Dengan kedudukan tersebut Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bappeda mempunyai fungsi sebagai

berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;

2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;

3. Melaksanakan tugas pembinaan dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian mengenai tugas dan fungsi Bappeda, maka kegiatan

perencanaan difungsikan sebagai suatu kegiatan penyusunan rencana yang prosesnya

ditata dan dijalankan secara sistematik, produknya dirumuskan dengan sistematik dan

didasarkan pada pemikiran logis dan objektif.

Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses

pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi

bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (action plan).

Karena itu perencanaan pembangunan diharapkan bersifat implementatif (dapat

dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan ).

Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan

riset/penelitian, karena proses pelaksanaannya akan banyak menggunakan metode-

metode riset, mulai dari teknik pengumpulan data, analisis data, hingga studi

lapangan/kelayakan dalam rangka mendapatkan data akurat, baik yang dilakukan

secara konseptual, dokumentasi maupun ekperimental.

Dalam kaitannya dengan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka pengertian

pembangunan dinyatakan sebagai suatu proses perencanaan pembangunan yang

dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik

bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam

wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai


sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap

dan tetap berpegang pada azas prioritas.

Dengan demikian perencanaan pembangunan daerah meliputi beberapa ciri,

antara lain :

a. Menghasilkan program yang bersifat umum;

b. Analisis perencanaan bersifat makro/luas;

c. Lebih efektif dan efisien digunakan untuk perencanaan jangka menengah dan

panjang;

d. Memerlukan pengetahuan secara interdisipliner, general dan universal, namun

tetap memiliki spesifikasi masing-masing yang jelas;

e. Fleksibel dan mudah untuk dijadikan sebagai acuan perencanaan pembangunan

jangka pendek ( 1 tahunan ).

Dalam memahami pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang

mengidentikkan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan

modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh

pemikiran tersebut berdasarkan pada aspek perubahan, dimana pembangunan,

perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi secara keseluruhan mengandung

unsur perubahan. Sehingga pembangunan dapat dikatakan sebagai suatu proses

perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Namun

seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pengertian pembangunan secara

sederhana diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih

baik. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk menuju kearah peningkatan dari keadaan

semula atau terjadinya pertumbuhan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada

dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa

pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan

terjadi sebagai akibat adanya pembangunan.

Dengan memahami gambaran mengenai unsur-unsur perencanaan dan

pengertian pembangunan, dapat diperoleh suatu gambaran mengenai perencanaan

pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan terkandung beberapa hal pokok yang

dapat dikatakan sebagai unsur-unsur dalam perencanaan itu sendiri. Adapun unsur-

unsur dimaksud meliputi :

1. Adanya asumsi-asumsi yang didasarkan pada fakta-fakta. Ini berarti bahwa

perencanaan hendaknya disusun dengan berdasarkan pada asumsi-asumsi yang


didukung dengan fakta-fakta atau bukti-bukti yang ada. Hal ini menjadi penting

karena hasil perencanaan merupakan dasar bagi pelaksanaan suatu program atau

kegiatan;

2. Adanya alternatif-alternatif atau pilihan-pilihan sebagai dasar penentuan kegiatan

yang akan dilakukan. Ini berarti bahwa dalam menyusun rencana perlu

memperhatikan berbagai alternatif sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan;

3. Adanya tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini perencanaan merupakan suatau

alat/sarana untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan kegiatan;

4. Bersifat memprediksi sebagai langkah untuk mengantisipasi kemungkinan-

kemungkinan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perencanaan;

5. Adanya kebijaksanaan sebagai hasil keputusan yang harus dilaksanakan.

Saat ini yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas perencanaan di

Bappeda adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional,

dan peraturan yang berada di bawahnya termasuk Peraturan Daerah Nomor 18 tahun

2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, serta Peraturan Bupati Nomor 64

tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Bappeda. Berdasarkan peraturan-

peraturan tersebut, saat ini Bappeda telah melaksanakan ketentuan yang telah

diamanatkan.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan

memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah.

Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan

pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan baik

pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah.

Dalam menjalankan fungsinya untuk merumuskan kebijakan dan

mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, Bappeda telah

membentuk bidang-bidang sesuai dengan kondisi yang diperlukan bagi terlaksananya

program dan kegiatan pembangunan serta telah melibatkan secara aktif peran serta

masyarakat dan lembaga-lembaga non pemerintah dalam proses perencanaan

pembangunan. Bidang-bidang tersebut meliputi :

1. Bidang Prasarana Wilayah;


2. Bidang Perekonomian;

3. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan;

4. Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Statistika; serta

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan

dan penyusunan rencana pembangunan daerah kabupaten Blitar di bidang prasarana

wilayah yang meliputi prasarana perhubungan, keciptakaryaan, prasarana sumber daya

alam, prasarana sumber daya tata ruang, pengembangan wilayah, sumber daya alam

dan lingkungan hidup.

Bidang perekonomian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan

dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang ekonomi yang meliputi

pertanian, perikanan, kelautan, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM),

perdagangan, industri, pertambangan, energi, pengembangan dunia usaha, kerjasama

dan pariwisata.

Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan bertugas melaksanakan perumusan

dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan

kemasyarakatan yang meliputi pemerintahan, aparatur, pendidikan, kebudayaan,

mental spiritual, kesehatan, kependudukan, ketenagakerjaan, transmigrasi dan

kesejahteraan masyarakat.

Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Statistika mempunyai tugas

melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di

bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Statistika yang meliputi analisis data,

monitoring dan evaluasi, pelaporan dan penyajian data statistika pelaksanaan

pembangunan Kabupaten Blitar.

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan

perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan di bidang penelitian dan

pengembangan yang meliputi penyusunan program penelitian, pelaksanaan penelitian,

menyiapkan program penelitian, koordinasi, identifikasi, sosialisasi, dan pengkajian.

Dengan membagi tugas ke dalam bidang-bidang diatas, diharapkan akan

mampu mengatasi kompleksitas permasalahan perencanaan pembangunan

di Kabupaten Blitar.

2.3. Kondisi yang Diinginkan


Dalam perencanaan pembangunan ada beberapa aspek yang berpengaruh

agar perencanaan pembangunan dapat menghasilkan rencana yang baik serta dapat

diimplementasikan di lapangan.

Aspek tersebut diantaranya : aspek lingkungan, aspek potensi dan masalah,

aspek institusi perencana, aspek ruang dan waktu serta aspek legislasi kebijakan.

1. Aspek Lingkungan

Aspek lingkungan terutama berkaitan dengan lingkungan internal, yakni

tempat dimana program atau kegiatan akan dilaksanakan, dan lingkungan

eksternal. Aspek ini meliputi bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik.

Dalam perencanaan pembangunan, hal-hal terkait dengan aspek

lingkungan ini (sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya) ke depan harus lebih

diperhatikan sebab sangat besar pengaruhnya pada proses pembangunan. Dengan

partisipasi aktif masyarakat baik langsung maupun tidak langsung akan

memberikan dampak yang posistif terhadap perencanaan pembangunan.

Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi

masyarakat dikembangkan, proses pembangunan mungkin terhambat dan bahkan

mengalami kegagalan.

Masalah budaya yang turut mewarnai kebiasaan hidup masyarakat

Kabupaten Blitar juga mempunyai pengaruh cukup besar pada perencanaan

pembangunan. Sehingga perencanaan pembangunan harus memperhatikan

masalah budaya setempat. Alasannya, Pertama untuk lebih mengetahui hambatan-

hambatan kultural terhadap proses pembangunan. Kedua, untuk mengetahui

motivasi apa yang diperlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Ketiga, mengetahui sikap-sikap golongan masyarakat atas pelaksanaan

pembangunan, dan Keempat, guna mengetahui masalah-masalah sosial budaya

yang menonjol dan memerlukan perhatian administrasi pembangunan.

Faktor ekonomi memiliki hubungan erat dengan masalah pembangunan

disamping faktor yang lain. Keadaan ekonomi yang meningkat diharapkan dapat

memberikan kesempatan yang lebih baik untuk mencapai tujuan-tujuan

pembangunan termasuk memperlihatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi

sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

Faktor politik merupakan faktor yang turut berpengaruh pada jalannya

proses pembangunan karena faktor ini berhubungan dengan administrasi


pembangunan dan komitmen dari elit kekuasaan/politik terhadap proses

pembangunan. Mengingat adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara

faktor politik dan administrasi pembangunan, maka perlu dicari bentuk hubungan

yang selaras sehingga tidak berpengaruh negatif pada proses pembangunan.

2. Aspek Potensi dan Masalah

Potensi dan masalah merupakan dua hal yang sangat penting dan perlu

diketahui oleh setiap perencana dalam menyusun perencanaan pembangunan.

Identifikasi terhadap potensi dan masalah dapat dijadikan pijakan dalam

merencanakan pembangunan untuk dapat menjadi dasar analisis berikutnya.

3. Aspek Ruang dan Waktu

Aspek ruang dan waktu ini menggambarkan adanya suatu kebutuhan

dalam waktu yang tepat tentang kapan perencanaan pembangunan mulai disusun,

kapan mulai diberlakukan, untuk berapa lama masa berlakunya, kapan dilakukan

evaluasi atau direncanakan ulang (re-planing).

Sesuai ketentuan dalam UU no. 25 tahun 2004 tentang SPPN yang

membagi perencanaan pembangunan dalam tiga bagian, yakni : jangka pendek,

jangka menengah, dan jangka panjang, maka perencanaan yang ideal dalam setiap

periode waktu harus memiliki keterkaitan dan menunjukkan kesinambungan yang

terus menerus hingga batas waktu yang ditetapkan sebagai suatu fase

pembangunan.

4. Aspek Legislasi Kebijakan.

Aspek ini menjadi penting ketika hasil perencanaan pembangunan daerah

dipandang sebagai suatu keputusan dari suatu kebijakan yang harus dilaksanakan.

Pelanggaran terhadap hasil suatu perencanaan dapat dipandang sebagai tindakan

penyelewengan yang berimplikasi hukum bagi pelanggarnya. Sehingga ke depan

sangat diperlukan adanya legislasi terhadap hasil perencanaan pembangunan

daerah yang implementasinya harus sesuai dengan batasan-batasan yang telah

ditetapkan. Hal ini penting untuk menghindari atau meminimalkan berbagai ekses

yang timbul dari proses pembangunan.

5. Aspek Institusi Perencana

Institusi perencana adalah organisasi pemerintah yang bertanggung jawab

melaksanakan perencanaan pembangunan (dalam hal ini Bappeda). Sebagai

institusi perencana Bappeda harus benar-benar berperan sebagai pelaksana fungsi


manajemen bidang perencanaan dan mampu mengkoordinsikan proses

perencanaan pembangunan daerah secara intensif, menyeluruh, serta senantiasa

melakukan kajian-kajian atau analisis dalam rangka mengevaluasi hasil-hasil

perencanaan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini Bappeda tidak hanya bertindak

sebagai “penampung” berbagai usulan/rencana dari SKPD melainkan mampu

bertindak sebagai motor penggerak dalam mengakomodir, menganalisis,

menjabarkan berbagai permasalahan dan kepentingan yang berbeda-beda dalam

mewujudkan hasil perencanaan pembangunan di Kabupaten Blitar.


BAB III

VISI DAN MISI

3.1 Visi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan yang harus dituju agar dapat eksis,

antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan

masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah dalam hal ini adalah Bappeda

Kabupaten Blitar.

Visi yang menjadi arah pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Kabupaten

Blitar adalah : Terwujudnya Perencanaan Makro yang Berkualitas, Aspiratif,

Partisipatif, Terkendali dan Akuntabel, yang Disertai Penelitian dan

Pengembangan yang Mendukung Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah.

Pengertian dari visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

a. Berkualitas, artinya akan menghasilkan suatu perencanaan makro didasarkan pada

hasil yang profesional dengan memiliki 5 (lima) indikator perencanaan meliputi

Inputs, Outputs, Outcomes, Benefits dan Impacts secara nyata;

b. Aspiratif, artinya akan menghasilkan suatu perencanaan makro yang senantiasa

menampung aspirasi dari stakeholders secara luas dengan tetap mengedepankan

hasil kajian analisis;

c. Partisipatif, artinya dalam proses awal perencanaan sampai pada tahapan menjadi

program selalu berusaha melibatkan stakeholder;

d. Terkendali, artinya segala sesuatu yang dilaksanakan dapat diukur dengan tolok

ukur yang disepakati bersama;

e. Akuntabel, artinya akan menghasilkan perencanaan makro yang dapat

dipertanggungjawabkan sebagaimana analisis setiap kegiatan.

3.2 Misi Untuk mewujudkan visi diatas diperlukan tindakan nyata sehingga tujuan

organisasi dapat terlaksana dengan baik, sehingga Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Blitar memiliki misi yaitu : Mewujudkan perencanaan

pembangunan daerah berbasis data, informasi dan hasil penelitian.


Sebagai usaha untuk mewujudkan misi organisasi dibutuhkan adanya aparat

perencana yang memiliki kemampuan yang tinggi, didukung dengan kemauan

berinovasi serta memanfaatkan secara optimal peranan stakeholder dalam menentukan

pemilihan alternatif yang strategis.

Selain daripada itu aparat perencana dituntut menjunjung tinggi harmonisasi

dengan membangun kebersamaan dalam perencanaan, yang berorientasi pada lintas

sektor, lintas sumber pembiayaan, serta bersifat holistik.

Untuk mewujudkan hal-hal tersebut di atas perlu adanya inventarisasi potensi,

baik potensi sumber daya alam dan lingkungan serta potensi sumber daya manusia

yang ada dengan memanfaatkan kelebihan satu dengan yang lainnya.


BAB IV

STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1 Permasalahan Pokok

Keberhasilan atau kegagalan program perencanaan pembangunan daerah

selalu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi tersebut secara khusus dapat berbeda tergantung pada situasi dan

kondisi yang sedang berlaku di suatu wilayah.

Permasalahan pokok yang dihadapi dalam rangka perencanaan pembangunan

di Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia Perencana;

2. Perencanaan yang Mengedepankan Program Sektoral;

3. Top Down dan Bottom Up Planning;

4. Perencanaan yang Realistis.

Keberadaan sumber daya manusia dalam proses perencanaan pembangunan

merupakan kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Sebagai seorang perencana

pembangunan daerah dituntut untuk memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas

serta memiliki kemampuan yang bersifat multidisipliner dan intersektoral. Luasnya

peranan dan fungsi perencana dalam konteks pembangunan daerah ini akan

mendorong para perencana untuk selalu melakukan tugas-tugas perencanaan secara

lebih baik, sungguh-sungguh serta senantiasa berupaya mengembangkan kemampuan

dan wawasan seiring dengan perkembangan yang selalu berubah.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kompetensi SDM perencana yang

ada di Bappeda masih relatif kurang. Saat ini Bappeda belum memiliki tenaga fungsional

perencana. Pengetahuan dan skill yang dimiliki SDM perencana dalam menyusun

perencanaan dinilai masih kurang. Akibatnya perencanaan yang dihasilkan kurang

optimal sebab kurang berpijak pada proses-proses perencanaan yang bersumber dari

pengenalan potensi dan masalah.


Masalah lain yang menjadi kendala perencanaan pembangunan di Kabupaten

Blitar adalah banyak perencanaan yang bertumpu pada program yang bersifat sektoral.

Keadaan ini menghasilkan program yang kurang mempertimbangkan aspek lain sebagai

faktor yang juga mempengaruhi hasil pembangunan secara keseluruhan (kinerja

agregat). Pembangunan yang bersifat sektoral mengesankan arah kebijakan

pembangunan tidak fokus dan cenderung berjalan sendiri-sendiri.

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dari 5 (lima) pendekatan

yang ditempuh terdapat pendekatan atas bawah (top-down) dan bawah atas (bottom

up). Permasalahan timbul manakala masing-masing pendekatan harus berhadapan

dengan sumber pendanaan yang ada. Perencanaan top down umumnya merupakan

kebijakan nasional yang harus dijalankan. Namun perencanaan bottom up juga

merupakan aspirasi dari masyarakat yang juga harus diakomodasi. Karena pendanaan

yang terbatas maka kedua pendekatan ini seringkali menjadikan perencanaan

pembangunan menjadi terhambat.

Perencanaan yang realistis merupakan solusi dari terbatasnya sumber

pembiayaan pembangunan. Masalah yang terjadi dari dulu adalah perencanaan yang

tidak sesuai dengan kemampuan sumber daya dan dana. Untuk menghindari masalah

ini selain diperlukan kemampuan seorang perencana, juga komitmen dari masing-

masing pimpinan unit kerja untuk bersikap realistis dengan tetap memegang azas

prioritas (money follow fuction).

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2017

diantaranya adalah :

1. Pergantian kepemimpinan daerah. Periode Bupati dan Wakil Bupati (Herry

Noegroho dan Rijanto) untuk masa pengabdian 2011 – 2017 akan berakhir pada

30 Januari 2017. Kabupaten Blitar ikut serta dalam pelaksanaan Pilkada Serentak

secara nasional yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015. Oleh karena itu

perlu disusun perencanaan pembangunan daerah yang akan mendukung

pergantian kekuasaan khususnya dalam rangka penyusunan RPJMD sebagai

penterjemahan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

2. Tantangan baru perencanaan pembangunan daerah dengan keluarnya UU 6/2014

tentang Desa. Oleh karena itu diperlukan penyusunan Ranperda Perencanaan

Pembangunan Daerah yang dapat mengakomodir UU dimaksud.


4.2 Isu Strategis

Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan satu tahun ke depan,

beberapa peristiwa yang diprediksi dapat mempengaruhi keberhasilan perencanaan

pembangunan perlu diperhitungkan. Beberapa peristiwa maupun kondisi tersebut

antara lain :

1. Rendahnya pertumbuhan ekonomi dan tekanan resesi ekonomi global;

2. Perubahan kebijakan Pemerintahan Era Jokowi-JK dengan 9 (Sembilan) Agenda

Prioritas yang disebut sebagai Nawa Cita membawa dampak bagi perubahan

kebijakan prioritas pembangunan daerah;

3. Tahun 2017 merupakan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati, sedangkan

masih banyaknya target RPJMD 2011-2017 yang belum tercapai secara optimal

khususnya agenda pertama penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan

perbaikan iklim ketenagakerjaan;

4. Belum optimalnya pelaksanaan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik

(Good Governance);

5. Melanjutkan mega proyek Pembangunan Pusat Pemerintahan di Kecamatan

Kanigoro dan Pembangunan Stadion di Kecamatan Nglegok;

6. Pilkada Serentak yang diikuti Kabupaten Blitar pada Desember 2015, membutuhkan

sumberdaya yang cukup besar dalam rangka menjamin kesuksesan pra sampai

dengan pasca pelaksanaannya di tahun 2017.

4.3 Program/Kegiatan Prioritas

Melanjutkan sasaran pembangunan daerah yang telah dicapai dalam RPJMD

tahun 2011-2017, kemajuan-kemajuan yang telah dicapai serta berbagai hambatan dan

tantangan yang harus dipecahkan dan dihadapi, maka prioritas perencanaan

pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda adalah melaksanakan fungsi koordinasi,

monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :


1. Program Perencanaan Pembangunan

Kebijakan program ini diarahkan pada pelaksanaan kegiatan yang bersifat reguler

yakni pelaksanaan Musrenbang RKPD maupun kegiatan dalam rangka pelaksanaan

Musrenbang RPJMD Kabupaten Blitar menyongsong pergantian tampuk kekuasaan

di daerah. Selain itu pada tahun ini direncanakan untuk menyusun Ranperda

Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mengakomodir perubahan mekanisme

pengelolaan desa.

2. Fasilitasi TKPKD dan Pencapaian MDGs/SDGs

Fasilitasi TKPKD penting dilakukan dalam rangka mendorong perencanaan

pembangunan daerah yang berpihak pada orang-orang miskin dan para

penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). TKPKD sebagai lembaga adhoc

dibawah arahan Wakil Bupati ditugaskan untuk mengkoordinasikan dan

mensinergikan program pembangunan daerah yang berpihak, agar target

penurunan angka kemiskinan secara nasional dapat tercapi. Sedangkan fasilitasi

MDGs/SDGs dirancang untuk percepatan pencapaian target-target MDGs/SDGs di

Kabupaten Blitar.

3. CSR (Corporate Social Responsibility / Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)

Bahwa perusahaan yang bergerak pada pemanfaatan sumber daya alam wajib

menyisihkan dana sebesar 2,5% dari laba usahanya untuk kegiatan sosial

kemasyarakatan dan lingkungan hidup. Agar supaya kegiatan CSR itu terus

meningkat dan sinergi dengan program – program pembangunan di daerah

sekaligus sejalan dengan program penanggulangan kemiskinan, maka daerah perlu

untuk menfasilitasi dan berkoordinasi sehingga tercipta sinergi perencanaan

program/kegiatan tanggung jawab social dan lingkungan khususnya dalam rangka

pengentasan kemiskinan, penanganan penyandang masalah kesejahteraan social

(PMKS) serta pengelolaan lingkungan hidup.

4. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Blitar 2017-2020

Penyusunan RAD Pangan dan Gizi ini diarahkan untuk perencanaan pembangunan

bidang ketahanan pangan dan gizi, yang masih dihadapkan pada sejumlah

persoalan seperti rendahnya ketahanan pangan keluarga, belum optimalnya

pemanfaatan lahan kering dan lahan tidur, rendahnya pengetahuan keluarga

tentang pola gizi berimbang dan masih banyaknya balita yang mengalami gizi

kurang dan gizi buruk di Kabupaten Blitar.


5. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka Penyusunan RPJMD

Kabupaten Blitar

KLHS merupakan instrument pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan

penguatan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam. Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan

hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam perencanaan

pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Oleh

karena setiap dokumen perencanaan pembangunan harus mencerminkan upaya

pelestarian, pengendalian dalam pengelolaan lingkungan hidup, maka dokumen

KLHS harus disusun terlebih dahulu sebagai masukan dalam penyusunan RPJMD.

6. Pengembangan Inovasi Daerah Bidang Teknologi, Sosial dan Budaya Tingkat

Kabupaten.

Kegiatan ini dirancang untuk mendorong kompetensi SDM masyarakat Kabupaten

Blitar di bidang penelitian, pengembangan, IT, sosial dan budaya. Inovasi

merupakan kata kunci untuk menghadapi persaingan bebas di era AFTA.

Penguasaan teknologi informasi dan internet menjadi kebutuhan mendasar

masyarakat khususnya remaja. Penguasaan IT tersebut tetap dalam kerangka

besar penghargaan atas nilai-nilai kebangsaan, sosial dan budaya local, sehingga

kemajuan pengetahuan dan ketrampilannya tidak sampai menggerus budaya dan

kearifan local masyarakatnya.

4.4 Strategi yang ditempuh untuk melaksanakan Program/Kegiatan

Strategi pada dasarnya merupakan suatu langkah yang akan dilakukan dalam

rangka menuju sasaran yang ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

Strategi yang ditempuh oleh Bappeda Kabupaten Blitar dalam melaksanakan program

dan kegiatan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Terus mendorong peran aktif masyarakat, kelompok masyarakat dan ormas dalam

perencanaan pembangunan.

Peran aktif masyarakat dapat berarti berperan langsung dalam berbagai proses

politik dan perwakilan, dalam proses perumusan program, dalam pelaksanaan dan


berperan dalam pengawasan. Peran tersebut juga dapat dilaksanakan secara tidak

langsung yakni melalui dukungan moril dan materiil, stabilitas keamanan dan sosial.

Dengan keterlibatan masyarakat ini diharapkan juga terjadi interaksi antara :

Masyarakat selaku penerima dan penanggung resiko dari program

pembangunan;

Penyelenggara pemerintahan selaku pelaksana pembangunan; dan

DPRD selaku mitra pemerintah daerah khususnya dalam fungsinya pada

penganggaran dan pengawasan pembangunan.

2. Memaksimalkan fungsi koordinatif dalam perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan daerah.

Koordinasi dalam pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya untuk

menyerasikan dan menyelaraskan aktivitas-aktivitas pembangunan yang

dilaksanakan oleh berbagai unsur baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Koordinasi dilaksanakan dalam keseluruhan proses pembangunan sejak dari

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sampai dengan

evaluasinya.

3. Melaksanakan lima pendekatan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana

diamanatkan dalam undang-undang, yaitu : pendekatan politik, teknokratik,

partisipatif, top-down dan bottom-up.

4. Peningkatan kapasitas perencana pembangunan.

Dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas perencana pembangunan dilakukan

beberapa kegiatan seperti fasilitasi diklat-diklat perencanaan, bimbingan-bimbingan

teknis perencanaan, fasilitasi pendidikan perencana tingkat sarjana dan magister

serta pelaksanaan capacity building bagi perencana.


BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Perumusan kebijakan dan pelaksanaannya serta pemilahan dan pemilihan prioritas

yang tajam dan akurat merupakan sarana untuk mengejawantahkan apa yang tercantum

dalam perencanaan program pembangunan. Keberhasilan pelaksanaannya harus didukung

oleh masyarakat. Dukungan masyarakat, terutama masyarakat lokal, dapat dilakukan dengan

berperan aktif dalam proses perencanaan, dalam pelaksanaan dan langkah-langkah

pengawasan.

Arah kebijakan dalam rencana pembangunan Bappeda tahun 2017 ini meliputi :

a. Penyediaan sumber daya manusia, keuangan dan sarana prasarana untuk meningkatkan

kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan melalui

kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;

b. Penyediaan data pokok strategis, aktual dan bertanggung jawab untuk mendukung

perencanaan pembangunan dengan menggunakan aplikasi sistem perencanaan daerah;

c. Melibatkan stakeholders dalam perencanaan pembangunan berdasar kaidah transparansi,

akuntabilitas dan partisipatif;

d. Melakukan fasilitasi peningkatan kinerja Badan Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah

(BKPRD), Dewan Riset Daerah (DRD) dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Daerah (TKPKD);

e. Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan lembaga-lembaga lain yang

mempunyai kapasitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan untuk memperoleh

hasil yang optimal;

f. Menyediakan laporan pelaksanaan pembangunan berdasarkan standar yang ditentukan,

aktual, akuntabel dan transparan sebagai wujud pelaksanaan prinsip Good Governance.


BAB VI

PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA TAHUN 2017

Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Bappeda Kabupaten Blitar pada tahun

2017 sebanyak 11 program dan 74 kegiatan yang sebagian besar bersumber dari dana APBD

II senilai Rp. 11,896,000,000,- Rincian kegiatan dimaksud sebagaimana tabel berikut :


No PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

LOKASI TARGET

CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF

SUMBER

DANA

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

Tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran

Sekretaris 95% Rp. 650.000.000 APBD II

95% Rp. 675.000.000

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan dan pengadaan peralatan kantor untuk menunjang sarana dan prasarana aparatur


95% Rp. 300.000.000

2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas/operasional kantor


100% Rp. 200.000.000

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tercukupinya kebutuhan Bintek/Sosialisasi/ Kursus


95% Rp. 50.000.000

2 Capacity building perencanaan pembangunan

Peningkatan kapasitas pengetahuan dan skill perencana


90% Rp. 220.000.000




LOKASI TARGET

CAPAIAN KINERJA


SUMBER

DANA


KEBUTUHAN DANA

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersusunnya laporan kinerja SKPD


100% Rp. 7.000.000

2 Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2017

Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 dan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015

Kabid Pengend. Eva Data & Statistik

100% Rp. 150.000.000 APBD II

100% Rp. 160.000.000

5. Program Pengembangan Data /Informasi

1 Asistensi dan Pendampingan Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar

Terlaksananya Asistensi dan Pendampingan Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar


100% Rp. 130.000.000 APBD II

100% Rp. 140.000.000

2 Penyusunan dan Publikasi Data Hasil Pembangunan Daerah

Publikasi Data Hasil Pembangunan Daerah


3 publikasi Rp. 300.000.000 APBD II

4 publikasi Rp. 310.000.000




LOKASI TARGET

CAPAIAN KINERJA


SUMBER

DANA


KEBUTUHAN DANA

3 Pemeliharaan Database Pembangunan Daerah

Terpeliharanya Database pembangunan daerah


12 Bulan Rp. 150.000.000 APBD II

12 Bulan Rp. 200.000.000

4 Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Terlaksananya Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan

Kabid. Litbang

6 bidang Rp. 150.000.000 APBD II

6 bidang Rp. 160.000.000

5 Penyusunan dan Seminar Hasil-hasil Pembangunan Kabupaten Blitar

Terlaksananya penyusunan dan seminar hasil pembangunan Kabupaten Blitar


100% Rp. 110.000.000

6 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Fasilitasi peningkatan kinerja Badan koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Blitar

Meningkatnya kegiatan DRD dalam mengidentifikasi potensi desa wisata beserta fasilitas pendukungnya di Kab. Blitar

Kabid Praswil

100% Rp. 100.000.000 APBD II

100% Rp. 110.000.000

2 Fasilitasi Kegiatan Dewan Riset Daerah (DRD)

Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan DRD

Kabid Ekonomi

100% Rp. 100.000.000 APBD II

100% Rp. 110.000.000

7 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

Tersusunnya Ranwal RKPD Tahun 2018 sebagai bahan pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2017


100% Rp. 100.000.000




LOKASI TARGET

CAPAIAN KINERJA


SUMBER

DANA


KEBUTUHAN DANA

2 Fasilitasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Dana Transfer ke Daerah Tahun 2017

Terfasilitasinya pelaksanaan dan pelaporan Dana Transfer ke Daerah

Kabid Pengend.

Eva Data & Statistik

12 bulan Rp. 140.000.000 APBD II

12 bulan Rp. 150.000.000

3 Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2017

Tersusunnya Dokumen Evaluasi Pelaksanaan RKPD Di Kabupaten Blitar


100% Rp. 130.000.000

4 Penyelanggaraan Musrenbang RPJMD

Terselenggaranya Musrenbang RPJMD


- -

5 Penyelanggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2017

Terselenggaranya Musrenbang RKPD Tahun 2017


100% Rp. 310.000.000

6 Penyusunan RKPD-P Tahun 2017 dan RKPD Tahun 2017

Tersusunnya Dokumen RKPD-P Tahun 2017 dan RKPD tahun 2017


100% Rp. 175.000.000

7 Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2017-2021

Tersusunnya Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2017-2021

Kabid Pengend.


100% Rp. 340.000.000 APBD II

- -

8 Fasilitasi Penetapan Perda RPJMD

Terlaksananya fasilitasi penetapan Perda RPJMD

Kabid Pengend.


100% Rp. 50.000.000 APBD II

- -




LOKASI TARGET

CAPAIAN KINERJA


SUMBER

DANA


KEBUTUHAN DANA

9 Pelaksanaan Sosialisasi Perda RPJMD

Terlaksananya sosialisasi Perda RPJMD

Kabid Pengend.


90% Rp. 250.000.000 APBD II

- -

10 Fasilitasi Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan tahun 2017

Terfasilitasinya kegiatan kegiatan pengendalian dan pelaporan

Kabid Pengend.



12 bulan Rp. 110.000.000

11 Fasilitasi Kegiatan Perencanaan Umum dan Pengendalian Program

Terfasilitasinya kegiatan-kegiatan pengendalian dan pelaporan (rapat-rapat koordinasi luar daerah)

Sekretaris 12 Bulan Rp. 150.000.000 APBD II

12 bulan Rp. 160.000.000

12 Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD

Tersusunnya Renstra SKPD yang sesuai dengan Peraturan Perundangan

Sekretaris 40 SKPD Rp. 150.000.000 APBD II

- -

13 Penyusunan dan Penetapan KUPA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2017

Tersusunnya Penetapan KUPA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2017

Kabid Pengend.


2 Dokumen Rp. 120.000.000 APBD II

2 Dokumen Rp. 130.000.000

14 Penyusunan dan Penetapan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2017

Tersusunnya Penetapan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2017

Kabid Pengend.


2 Dokumen Rp. 230.000.000 APBD II

2 Dokumen Rp. 240.000.000




LOKASI TARGET

CAPAIAN KINERJA


SUMBER

DANA


KEBUTUHAN DANA

15 Penyusunan LAKIP Kabupaten Blitar Tahun 2015

Tersedianya dokumen LAKIP Kabupaten Blitar Tahun 2015

Kabid Pengend.


100% Rp. 130.000.000 APBD II

100% Rp. 140.000.000

16 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2017

Tersusunnya Tapkin SKPD yang sesuai dengan Peraturan Perundangan

Kabid Pengend.


40 SKPD Rp. 75.000.000 APBD II

40 SKPD Rp. 85.000.000

17 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Ranperda Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersusunnya Perda Perencanaan Pembangunan Daerah


- -

18 Sosialisasi Perda Perencanaan Pembangunan Daerah

Terlaksananya Sosialisasi Perda Perencanaan Pembangunan Daerah


- -

8 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1 Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan APP (Anti Poverty Program).

Dokumen pelaporan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan APP di Kab.Blitar

Kabid Ekonomi

100% Rp. 140.000.000 APBD I dan APBD

II

100% Rp. 150.000.000




LOKASI TARGET

CAPAIAN KINERJA


SUMBER

DANA


KEBUTUHAN DANA

2 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kawasan Minapolitan Kecamatan Nglegok

Terpantaunya pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan dari berbagai unsur (pemerintah, swasta dan masyarakat) serta sumber dana

Kec. Nglegok

Kab. Blitar

100% Rp. 150.000.000 APBD II

100% Rp. 150.000.000

3 Fasilitasi,Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Kanigoro

Terfasilitasinya pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Kanigoro

Kec. Kanigoro

Kab. Blitar

100% Rp. 175.000.000 APBD II

100% Rp. 175.000.000

4 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Bidang Perekonomian

Terfasilitasinya pelaksanaan program/kegiatan di bidang perekonomian.

Kabid Ekonomi


12 bulan Rp. 190.000.000

5 Workshop Perencanaan dan Pengembangan Desa Wisata di Kab. Blitar

Terwujudnya SDM Perangkat Desa/Pelaku usaha Individu guna menggali Potensi kepariwisataan yang ada didesa

Kabid Ekonomi

100% Rp. 150.000.000 APBD II

100% Rp. 160.000.000

6 Pengembangan Technopark Atsiri di Kabupaten Blitar

Dokumen Laporan Pengembangan Produk Industri Atsiri di Kab.Blitar

Kabid Ekonomi

100% Rp. 200.000.000 APBD II

100% Rp. 250.000.000




LOKASI TARGET

CAPAIAN KINERJA


SUMBER

DANA


KEBUTUHAN DANA

7 Kajian Penyusunan Product Branding dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Memperkuat Daya Saing Daerah

Tersusunnya dokumen Product Branding dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Memperkuat Daya Saing Daerah

Kabid Ekonomi

100% Rp. 150.000.000 APBD II

- -

8 Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kawasan Agropolitan di Kabupaten Blitar

Tersusunnya dokumen RPIJM Kawasan Agropolitan

Kabid Ekonomi

100% Rp. 150.000.000 APBD II

- -

9 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Blitar 2017-2020

Tersusunnya dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Blitar 2017-2020

Kabid Ekonomi

100% Rp. 175.000.000 APBD II

- -

9 Program Perencanaan Sosial Dan Budaya

1 Fasilitasi dan Monev Program Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja TKPKD

(a) Terlaksananya Koordinasi, Monev Program Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja TKPKD, (b) Tersusun dan tersampaikannya laporan tahunan TKPKD ke TNP2K.

Kabid Pemas

12 bulan Rp. 200.000.000,00 APBD II

12 bulan Rp. 250.000.000




LOKASI TARGET

CAPAIAN KINERJA


SUMBER

DANA


KEBUTUHAN DANA

2 Fasilitasi dan monev percepatan pencapaian target kinerja (MDGs/SDGs) Kabupaten Blitar

(a) Terlaksananya Koordinasi, Monev MDGs, (b) Tersusun RAD MDGs/SDGs Kabupaten Blitar

Kabid Pemas


12 bulan Rp. 175.000.000

3 Fasilitasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan pada Upaya Penanggulangan Kemiskinan kabupaten Blitar

Terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan pada upaya penanggulangan kemiskinan di Kab Blitar.

Kabid Pemas


12 bulan Rp. 200.000.000

4 Penyusunan data terpilah gender dan anak Kab.Blitar Tahun 2017

Dokumen data terpilah gender dan anak Kab.Blitar Tahun 2017

Kabid Pemas

100% Rp. 90.000.000 APBD II

10 bulan Rp. 100.000.000

5 Penyelenggaraan Koordinasi, Monev Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman di Perkotaan (P2KKP Kota)

Terlaksananya Koordinasi, Monev Program P2KKP Kota

Kabid Pemas


12 bulan Rp. 180.000.000

6 Fasilitasi Menuju Kabupaten Blitar Sehat

(1). Terlaksananya koordinasi menuju Kabupaten Blitar Sehat, (2). Berfungsinya tim Pembina Kabupaten/Kecamatan, serta Forum Kabupaten Sehat

Kabid Pemas


12 bulan Rp. 300.000.000




LOKASI TARGET

CAPAIAN KINERJA


SUMBER

DANA


KEBUTUHAN DANA

7 Fasilitasi, Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan PUG menuju Kab. Blitar Layak Anak (KLA) Tahun 2017

(1). Terlaksananya koordinasi dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kab. Blitar, (2). Terlaksananya pendampingan penyusunan PPRG di SKPD, (3). Terlaksananya fasilitasi menuju Kabupaten Layak Anak (KLA)

Kabid Pemas


12 bulan Rp. 160.000.000

8 Fasilitasi Program Perencanaan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Tahun 2017

Terlaksananya Koordinasi, dan Monev Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Tahun 2017

Kabid Pemas


12 bulan Rp. 110.000.000

9 Workshop/pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA)

Terlaksananya workshop/pelatihan konvensi hak anak

Kabid Pemas

100% Rp. 125.000.000 APBD II

100% Rp. 130.000.000

10 Penyusunan Analisis Situasi Ibu dan Anak

Tersusunnya dokumen analisis situasi ibu dan anak di Kabupaten Blitar

Kabid Pemas

100% Rp. 100.000.000 APBD II

100% Rp. 100.000.000

11 Fasilitasi dan Asistensi Perencanaan Pembangunan Desa

Terlaksananya Fasilitasi dan Asistensi Perencanaan Pembangunan Desa

Kabid Pemas


12 bulan Rp. 180.000.000




LOKASI TARGET

CAPAIAN KINERJA


SUMBER

DANA


KEBUTUHAN DANA

12 Pembuatan Film Dokumenter:" Revolusi Mental Pemuda: Success Story Orang Blitar"

Tersusunnya serial Film Dokumenter:" Revolusi Mental Pemuda: Success Story Orang Blitar"

Kabid Pemas

100% Rp. 75.000.000 APBD II

100% Rp. 85.000.000

10 Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam

1 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi perencanaan bidang prasarana wilayah

Kabid Praswil


12 Bulan Rp. 160.000.000

2 Penyusunan Review Rencana Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)

Tersusunnya dokumen RPIJM sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan investasi infrastruktur

Kabid Praswil

100% Rp. 100.000.000 APBD II

- -

3 Review Telaah RTRW Kab.Blitar dengan RTRW Prov.,Kab/Kota sekitarnya

Tersusunnya review telaah RTRW Kab.Blitar dengan RTRW Prov.,Kab/Kota sekitarnya

Kabid Praswil

100% Rp. 150.000.000 APBD II

100% Rp. 160.000.000

4 Sharing Program PKLSDA-BM Kab.Blitar 2017

Terlaksananya Sharing Program PKLSDA-BM Kab.Blitar 2017

Kabid Praswil

100% Rp. 150.000.000 APBD II

100% Rp. 160.000.000

5 Fasilitasi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2017

Terfasilitasi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)

Kabid Praswil


12 Bulan Rp. 100.000.000




LOKASI TARGET

CAPAIAN KINERJA


SUMBER

DANA


KEBUTUHAN DANA

6 Fasilitasi dan Koordinasi Program Jalan Lintas Selatan (JLS)

Terfasilitasinya dan terkoordinasinya Program Jalan Lintas Selatan (JLS)

Kabid Praswil


12 Bulan Rp. 110.000.000

7 Fasilitasi Pelaksanaan Program TMMD Tahun 2017

Terfasilitasinya Pelaksanaan Program TMMD Tahun 2017

Kabid Praswil

100% Rp. 100.000.000 APBD II

100% Rp. 110.000.000

8 Penyusunan Masterplan Drainase Perkotaan (Kec. Garum, Nglegok dan Kademangan)

Tersusunnya dokumen Masterplan Drainase Perkotaan (Kec. Garum, Nglegok dan Kademangan)

Kabid Praswil

100% Rp. 200.000.000 APBD II

100% Rp. 200.000.000

9 Penetapan Kawasan Prioritas dalam rangka Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT) di Kabupaten Blitar

Tersusunnya Kawasan Prioritas dalam rangka Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT) di Kabupaten Blitar

Kabid Praswil

100% Rp. 50.000.000 APBD II

- -

10 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka Penyusunan RPJMD Kabupaten Blitar

Tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka Penyusunan RPJMD Kabupaten Blitar

Kabid Praswil

100% Rp. 250.000.000 APBD II

- -

11 Identifikasi Informasi Data Spatial Dasar Kabupaten Blitar Berdasarkan Teknologi Penginderaan Jauh

Tersusunnya dokumen Informasi Data Spatial Dasar Kabupaten Blitar Berdasarkan Teknologi Penginderaan Jauh

Kabid Praswil

100% Rp. 200.000.000 APBD II

- -




LOKASI TARGET

CAPAIAN KINERJA


SUMBER

DANA


KEBUTUHAN DANA

11 Program Penelitian dan Pengembangan

1 Kajian Peluang Pengembangan Jejaring Usaha Skala Mikro Melalui BUMDes Di Kabupaten Blitar

Tersusunnya dokumen laporan Kajian Peluang Pengembangan Jejaring Usaha Skala Mikro Melalui BUMDes Di Kabupaten Blitar

Kabid Penelitian

dan Pengemba

ngan

100% Rp. 150.000.000 APBD II

- -

2 Pengembangan Inovasi Daerah Bidang Teknologi, Sosial dan Budaya Tingkat Kabupaten Tahun 2017

Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Inovasi Daerah Bidang Teknologi, Sosial dan Budaya Tingkat Kabupaten

Kabid Penelitian

dan Pengemba

ngan

100% Rp. 250.000.000 APBD II

- -

3 Pengembangan Konsep Strategi Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dengan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Blitar

Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Pengembangan Konsep Strategi Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dengan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Blitar

Kabid Penelitian

dan Pengemba

ngan

100% Rp. 175.000.000 APBD II

- -

4 Kajian Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Di Bawah Tegakan Hutan Rakyat Dalam Peningkatan Pendapatan Petani Hutan Di Kabupaten Blitar

Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Kajian Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Di Bawah Tegakan Hutan Rakyat Dalam Peningkatan Pendapatan Petani Hutan Di Kabupaten Blitar.

Kabid Penelitian

dan Pengemba

ngan

100% Rp. 175.000.000 APBD II

- -




LOKASI TARGET

CAPAIAN KINERJA


SUMBER

DANA


KEBUTUHAN DANA

5 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Kabid Penelitian

dan Pengemba

ngan


12 Bulan Rp. 160.000.000

6 Studi Tentang Sistem Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Blitar

Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Studi Tentang Sistem Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Blitar

Kabid Penelitian

dan Pengemba

ngan

100% Rp 130.000.000 APBD II

- -

7 Kajian Peningkatan Sistem Administrasi Pendukung dan Kearsipan yang Efektif dan Efisien Di Kabupaten Blitar

Tersusunnya dokumen Kajian Peningkatan Sistem Administrasi Pendukung dan Kearsipan yang Efektif dan Efisien Di Kabupaten Blitar

Kabid Penelitian

dan Pengemba

ngan

100% Rp. 150.000.000 APBD II

- -

8 Studi Analisis Pola Konsumsi Pangan Wilayah Berbasis Pola Pangan Harapan Di Kabupaten Blitar

Tersusunnya dokumen Studi Analisis Pola Konsumsi Pangan Wilayah Berbasis Pola Pangan Harapan Di Kabupaten Blitar

Kabid Penelitian

dan Pengemba

ngan

100% Rp. 150.000.000 APBD II

- -

9 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Sistem Inovasi Daerah di Kab. Blitar

Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Sistem Inovasi Daerah di Kab. Blitar.

Kabid Penelitian

dan Pengemba

ngan


12 Bulan Rp. 210.000.000




LOKASI TARGET

CAPAIAN KINERJA


SUMBER

DANA


KEBUTUHAN DANA

10 Studi Percepatan Pembangunan Infrastuktur melalui Mekanisme Public Privat Partnership (PPP)

Tersusunnya dokumen Studi Percepatan Pembangunan Infrastuktur melalui Mekanisme Public Privat Partnership (PPP)

Kabid Penelitian

dan Pengemba

ngan

100% Rp. 150.000.000 APBD II

- -

JUMLAH KESELURUHAN Rp. 11.896.000.000 - - Rp. 8.607.000.000



BAB VII

P E N U T U P

Pembangunan berorientasi pada masyarakat artinya adalah bahwa hasil

pembangunan yang akan dicapai tersebut bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, selain

itu resiko atau cost yang akan ditimbulkan oleh upaya pembangunan juga akan ditanggung

oleh masyarakat. Dengan demikian, tidak hanya benefit yang harus diketahui semenjak

program pembangunan direncanakan, tetapi juga cost-nya.

Rencana Kerja ini disusun disamping sebagai upaya untuk merespon kebutuhan

pembangunan di tahun 2017, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang

dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan khususnya dari Bappeda, dan juga jumlah

dana yang diperlukan jika perecanaan tersebut dilaksanakan.

Harapannya adalah Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan

sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blitar dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB I PENDAHULUAN - bappeda.blitarkab.go.idbappeda.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2016/08/Renja-Bappeda... · program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah; ... Integrasi,

Documents