RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA … · Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan ... seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Koperasi

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

PROVINSI BANTEN

TAHUN 2016

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

JL. KH. Syech Nawawi Al – Bantani, Palima – Serang Telp. (0254)

267058/61, Fax. (0254) 267059

RENACANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN

TAHUN 2016

i

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia serta ridho – Nya,

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Tahun 2016 telah

dapat tersusun. Pada dasarnya Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten

Tahun 2016 merupakan acuan dan pedoman penyelenggaraan program dan kegiatan,

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di lingkungan Dinas

Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Tahun 2016.

Rencana kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Tahun 2016 ini secara

keseluruhan terdiri dari 4 (empat) bagian pembahasan yang meliputi : Pendahuluan;

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Tahun 2015;

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan; serta Penutup.

Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang

telah terlibat dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten

Tahun 2015.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Serang, Mei 2015

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN

MENENGAH PROVINSI BANTEN,

Dra. N u r h a n a, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19641010 108902 2 2002


TAHUN 2016

2

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .......................................................................................................... i

Daftar Isi ................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang ............................................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ........................................................................................... 2

1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................................ 3

1.4 Sistematika Penulisan ..................................................................................... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS

KOPERASI DAN UMKM PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 .............................. 5

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN...................................................... 8

BAB IV PENUTUP .................................................................................................... 14


TAHUN 2016

3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

diberikan kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renja – SKPD). Renja – SKPD diartikan sebagai “Dokumen Perencanaan Satuan

Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun” (Pasal 1 Butir 11). Dalam

pasal ini yang menguraikan ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah disebutkan

pula “Renja – SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra – SKPD dan

mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat” (pasal 7

ayat 2).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal

tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tatacara

dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana antara lain:

1. Disusun Berdasarkan evaluasi Pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan

mengacu RKPD

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana

tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan

kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum

Musrenbang.

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil

(outcome), indikator kinerja keluaran(output) dan dilengkapi dengan

pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016 menetapkan Tema

Pembangunan “Penguatan Ekonomi Kerakyatan Dalam Meningkatkan

Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”, tema ini dijabarkan kedalam dengan 9

(Sembilan) Prioritas pembangunan tahun 2016 :


TAHUN 2016

4

1. Perluasan Lapangan Kerja dan Peningkatan daya saing SDM;

2. Perlindungan sosial dan Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin;

3. Peningkatan Produksi dan Produktivitas pangan serta penguatan logistik

pangan;

4. Peningkatan daya saing investasi dan daya saing produk/komoditas;

5. Pemantapan konektivitas dan peningkatan daya dukung pusat-pusat

pertumbuhan;

6. Pemerataan pelayanan pedidikan dan peningkatan pendidikan berbasis

kompetensi pasar kerja;

7. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan optimalisasi

infrastruktur pelayanan kesehatan;

8. Pelestarian lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi bencana;

9. Pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah daerah.

Dari 9 Prioritas pembangunan Pembangunan tersebut Dinas Koperasi dan UMKM

Provinsi Banten memiliki peran untuk mewujudkan prooritas Ke-1 Perluasan lapangan

kerja dan daya saing SDM; Proiritas Ke-2 Perlindungan sosial dan peberdayaan

masyarakat miskin dan; Prioritas ke 4 peningkatan daya saing investasi dan daya saing

produk /komoditas.

Selain mengacu pada program prioritas pembangunan tahun 2016, Rencana Kerja

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten tahun 2016 ini mengacu pada hasil evaluasi

Rencana kerja tahun 2015 dan program prioritas Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2012-2017.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Tahun 2016 ini

disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah;

3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata

Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;


TAHUN 2016

5

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi

Oleh Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan

Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada

Koperasi;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun1997 tentang Waralaba;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan

Pengembangan Usaha Kecil;

11. Peraturan PemerintahNomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah

Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman evaluasi

Penyelenggaraan pemerintah daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

14. Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi

Perangkat Daerah Provinsi Banten;

16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2012 –

2017;

17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas,

Fungsi dan Tata kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;

18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2014.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten

Tahun 2016 Menjabarkan Priotas pembangunan yang talah ditetapkan dalam Recana

Kerja Pemerintah daerah (RKPD) tahun 2016 kedalam Program dan kegiatan di bidang

Koperasi dan UMKM .


TAHUN 2016

6

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten

Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan Dinas

Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Tahun 2016;

2. Menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dilengkapi

dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output)

dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju;

3. Memberikan acuan dan pedoman dalam pengendalian dan evaluasi rencana

pembangunan tahun 2016

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Tahun

2016 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan

hukum, serta sistematika penyajian Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM

Provinsi Banten Tahun 2016.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI DAN UMKM

TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

Dinas Koperasi dan UMKM Tahun lalu (Tahun 2015) dan perkiraan capaian

tahun berjalan (Tahun 2016) mengacu pada APBD tahun berjalan yang

seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Koperasi dan UMKM sudah

disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas

Koperasi dan UMKM Provinsi Banten berdasarkan realisasi program dan

kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan UMKM tahun – tahun

sebelumnya.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Rencana

Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2016.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan evaluasi kinerja kelembagaan, kaidah–kaidah pelaksanaan

dan rencana tindaklanjut Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UMKM

tahun 2016.


TAHUN 2016

7

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN

UMKM PROVINSI BANTEN TAHUN 2015

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2015 dan

Capaian Renstra Dinas Koperasi dan UMKM

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Tahun

2015 difokuskan untuk menjawab isu strategis dan prioritas pembangunan Provinsi

Banten antara lain: (1) Revitalisasi Investasi, mempeluas lapangan kerja baru, dan

membentuk bank Banten; (2) Optimasi Peningkatan Daya Saing SDM; (3) Percepatan

Penangggulangan Kemiskinan dan Pengangguran; Dengan tema pembangunan

“Percepatan dan Perluasan Perekonomian Banten untuk meningkatkan

Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Banten Tahun 2012-2017 Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten memiliki kewajiban

untuk melaksanakan 4 (empat) Program Prioritas, dan 2 (dua) Program Penunjang

dengan target dan realisasi kinerja program sebagai berikut :

Tabel 1. Indikator Kinerja Program, Target , Realisasi dan Capaiannya Tahun 2015

No Sasaran Strategis/Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian 2015

Realisasi 2014

Capaian 2014

(%) (%) (%) (%) (%)

1. Pengembangan Usaha Dan Akses Permodalan K-UMKM

A. Persentase Koperasi dan UMKM yang Terakses Sumber-Sumber Permodalan

16,28 24,03 147,62 21,10 105,82

a. Pengembangan Akses Permodalan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

B. Tingkat Pertumbuhan Usaha Masyarakat yang Dapat Menurunkan Kemiskinan

16,28 15,50 95,20 14,45 94,59

a. Pengembangan Usaha Koperasi bagi Industri Hasil Pertanian

b. Pengembangan Usaha Koperasi di Bidang Aneka Usaha

c. Peningkatan Kompetensi Usaha Kecil, Menengah dan Pengelola Koperasi

2. Pengembangan Produk Dan Pemasaran K-UMKM

A. Tingkat Layanan Teknologi, Inovasi, Daya Saing dan Mutu Produk Koperasi dan UMKM

27,00 26,16 96,88 25,15 96,74

a. Pengembangan Wirausaha Baru Melalui Inkubator Teknologi Bisnis

b. Dukungan Promosi dan Pemasaran Produk Serta peningkatan Kapasitas kerja sama dan Jaringan Usaha

B. Tingkat Layanan Akses Pasar Dan Pemasaran Bagi Produk Koperasi Dan UMKM

27,00 26,10 96,66 25,00 96,19

a. Penyediaan Fasilitas Pengembangan Teknologi Pasar dan Pemasaran Produk Unggulan KUMKM


TAHUN 2016

8

3. Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia K-UMKM

No Sasaran Strategis/Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target Realisasi

2015 Capaian

2015 Realisasi

2014 Capaian

2014

(%) (%) (%) (%) (%)

i. Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Produktivitas Koperasi dan UMKM

18,66 17,98 96,33 16,75% 94,85%

a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi

ii. Persentase Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha KUMKM

18,66 17,86 95,73 16,82% 94,34%

a. Pengembangan Sistem Akuntabilitas Koperasi

b. Pelatihan bagi Pengurus Koperasi dan UMKM

4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

A. Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

100 100 100 100 100

a. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

b. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Balatkop

B. Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

100 100 100 100 100

a. Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset

5 Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

A. Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan

100 100 100 100 100

a. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

b. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balatkop

B. Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Ke Luar Daerah

100 100 100 100 100

a. Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah

C. Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

100 100 100 100 100

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Balatkop

d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balatkop

D. Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Tata Usaha dan Administrasi

100 100 100 100 100

a. Peningkatan Kapasitas Aparatur

6. Penyediaan Data Informasi Pembangunan

100 100

A. Ketersediaan Informasi Pembangunan 100 100 100 100 100

a. Penyediaan data dan Informasi Pembangunan

Rata-rata Capaian 102,19 98,66%


TAHUN 2016

9

Dalam pelaksanaan program 2015 masih terdapat kendala yang menyebabkan

tidak tercapainya target kinerja program yang telah ditetapkan dan harus ditindak lanjuti

dalam kegiatan tahun 2016 yaitu:

Pada kegiatan Revatalisasi KUD dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan

belum maksimal, sehingga masih banyak KUD yang belum berjalan sesuai

dengann fungsinya. Dan masih banyak koperasi wanita dan koperasi tani yang

tidak efektif dan masih lemahnya SDM pelaku usaha pedesaaan dan daerah

pesisir.

Belum optimalnya bantuan berupa peralatan produksi yang menggunakan

teknologi tepat guna untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang

lebih baik. Sehingga Tingkat layanan teknologi, inovasi, daya saing dan mutu

koperasi dan UMKM sebagai anak angkat.

Bantuan peralatan sarana kantor dan peralatan koperasi dari target 57

koperasi hanya terrealisasi sejumlah 42 Koperasi akibat hasil verifikasi terdapat

15 koperasi yang belum memenuhi persyaratan lama berdiri minimal 2 tahun

dan belum adanya duplikasi pengajuan bantuan sehingga peningkatan

kapasitas kelembagaan dan produktivitas koperasi dan UKM belum optimal.

Solusi yang bisa diterapkan dalam pemecahan permasalahan tersebut yaitu :

Perlu dibentuk tim revitalisasi KUD dan Pembinaan usaha dan perkoperasian

kepada wanita dan koperasi tani yang lebih intensif agar dapat

diimplementasikan oleh koperasi tersebut.

Memaksimalkan teknologi produksi hasil temuan perguruan tinggi dan Badan

Pengkajian dan penerapan Teknologi ( BPPT) untuk meningkatkan hasil mutu

dan produk KUKM,

Meningkatkan insentitas kemitraaan antara usaha besar dengan UMKM di

Provinsi Banten.

Perencanaan dan Koordinasi yang maksimal dan terintegrasi serta

pengendalian, pelaksanaan dan pengawasan program

Meningkatkan monitoring dan evaluasi kegiatan.

Adapun permasalahan dan solusi di Dinas Koperasi dan UMKM sendiri yaitu

:

1) Permasalahan


TAHUN 2016

10

Pada Umumnya pelasanaan kegiatan pegadaan sarana dan Prasarana

kantor, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penyediaan

barang dan jasa dan peningkatan kapsitas aparatur pada dasarnya

tidak menglami permasalahan namun dari sisi realisasi keuangan

terdapat (1) efisiensi belanja sebesar Rp 24.102.000 ( Dua Puluh

Empat Juta Seratus Dua Ribu Rupiah ) untuk belanja modal

pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor roda empat dan

belanja modal pengadaan peralatan kantor (2) Rp 69.119.049 ( Enam

Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Empat Puluh

Sembilan Rupiah) untuk penyediaan barang dan dan jasa nabis pakai

dan keperluan sehari-hari rumah tangga kantor dan koordinasi dan

konsultasi pemerintah di dalam dan di luar daerah; Rp 34.114.000,00

(Tiga Puluh Empat Juta Seratus Empat Belas Rupiah)

2) Solusi

Dalam perencanaan penganggaran harus disesuaikan dengan

kebutuhan dan sesuai tupoksi.

Selain itu Dinas Koperasi da UMKM Provinsi Banten memiliki tugas sebagai

fungsi pariwisata dan budaya. Tugas pembantuan pada fungsi pariwisata dan

budaya dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi

Banten. Anggaran Tugas Pembantuan yang dialokasikan untuk funsi pariwisata

dan budaya tahun 2014 adalah sebesar Rp 3.955.000.000, - (tiga milyar Sembilan

ratus lima puluh lima juta rupiah) dan terealisasi sebesar 71,94%. Fungsi ini

didukung ole hub fungsi pariwisata dan budaya lainnya dan didukung oleh satu

program yaitu program pemberdayaan koperasi dan UMKM dengan alokasi

anggaran Rp 3.955.000.000 (tiga milyar Sembilan ratus lima puluh lima juta

rupiah) dan terealisasi sebesar 71,94% program ini didukung oleh kegiatan

pengembangan pusat layanan usaha trpadu (PLUT) bagi KUMKM.

Sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam

pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi

Banten Tahun 2016 juga harus di lakuan evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas

Koperasi dan UMKM Provinsi Banten tahun 2014 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu

Kebijakan perencanaan Program dan kegiatan, Pelaksanaan Rencana Program dan

Kegiatan, dan hasil rencana Program hasil Kegiatan.


TAHUN 2016

11

Penyusunan Rencana kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten

Tahun 2016 memperhatikan unsur pokok sebagai berikut:

a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta

pengalokasiannya;

b. Tujuan yang dikehendaki;

c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;

d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.

Penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten tahun

2016 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2014 sebagai entry poin dalam

penyusunan perencanaan tahun 2016

b. Memperhatikan keberlanjutan (Sustaineble Devalopment) untuk menjaga

stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan

sumber daya yang digunakan serta pengelolaannya.

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian renstra Dinas Koperasi dan

UMKM Provinsi Banten sampai dengan tahun 2015 dapat di uraikan pada Tabel dibawah ini

(menurut Lampiran VI Permendagri 54 Tahun 2010):


TAHUN 2016

12

Tabel. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d. Tahun 2016

Provinsi Banten

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra)

Tahun 2017 (%)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d. tahun 2014 (%)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2015

Target Program

dan Kegiatan (Renja)

tahun 2016

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d. tahun 2016

Target Renja tahun 2015

Realisasi Renja tahun 2015

Tingkat Realisasi

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016

Tingkat Capaian

Realisasi Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

1

Wajib

1 15 1 Koperasi dan UMKM

1 15 01 49 Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM

Persentase koperasi dan UMKM yang terakses sumber-sumber permodalan

1 15 01 49 01

1

Peningkatan Akses Pembiayaan dan Penjaminan Kredit Bagi K-UMKM

Persentase akses koperasi-UMKM terhadap sumber-sumber permodalan

18.28 21.10 16.28 24.03 148% 17.28 62.41 3.41

1.1

Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan PPKD Kepada K-UMKM (2015)

Terlaksananya Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kepada K-UMKM

1 kegiatan (70

orangx1 angkatan)

1 kegiatan (70 orangx1 angkatan)

100%

70 orang

1.2

Bimtek pola penjaminan kredit bagi KUMK (2014)

terlaksananya Bimtek pola penjaminan kredit bagi KUMK


40 orang

1.3

Workshop Penyusunan Proposal kredit ke lembaga Keuangan bank dan Non Bank (2014)

Terlaksananya Workshop Penyusunan Proposal kredit ke lembaga Keuangan bank dan Non Bank

1 kegiatan (40 orangx1 angkatan

40 orang

1.4

Bimtek Pemanfaata ICT (Information Comunication Tecnology) bagi pengembangan sistem keuangan koperasi (2014)

Terlaksananya Bimtek Pemanfaata ICT (Information Comunication Tecnology) bagi pengembangan sistem keuangan koperasi


40 orang

1.5

Rakor Pelaku usaha dengan PKBL/ CSR dan LPDB )lembaga pengelola dana bergulir (2014)

Terlaksananya Rakor Pelaku usaha dengan PKBL/ CSR dan LPDB )lembaga pengelola dana bergulir


40 orang

1.6

Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) bagi KUMKM di kawasan minapolitan (2014)

Terlaksananya Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) bagi KUMKM di kawanan minapolitan

2 angkatan x @ 50 = 100 peserta.

100 orang


TAHUN 2016

13

1.7

Sosialisasi Penjaminan KUR KUMKM dan PPKD Dan PT Jamkrida di Desa Terpadu dan Kawasan Minapolitan (2015) (2016)

Terlaksananya Sosialisasi Penjaminan KUR KUMKM dan PPKD

1 kegiatan (70

orangx1 angkatan)


100%

70 orang

1.8 Bimtek Asistensi Akses Pembiayaan KUMKM kepada LPDB (2015) (2016)

Terlaksanya Bimtek Asistensi Akses Pembiayaan KUMKM kepada LPDB

1 kegiatan (50

orangx1 angkatan)


100%

50 orang

1.9

Workshop Pemanfaaatan Lembaga Pembiayaan Export Indonesia bagi KUMKM (2015) (2016)

Terlaksanaya Workshop Pemanfaaatan Lembaga Pembiayaan Export Indonesia bagi KUMKM

1 kegiatan (60

orangx1 angkatan)


100%

60 orang

1.10

Workshop Pemanfaatan Dana Perbankan Syariah bagi KSP Syariah (2015)(2016)

Terlaksanya Workshop Pemanfaatan Dana Perbankan Syariah bagi KSP Syariah

1 kegiatan (50

orangx1 angkatan)


100%

50 orang

1.11

Kajian Akademis Dana Bergulir bagi KUMKM

Terlaksananya Kajian Akademis Dana Bergulir bagi KUMKM

1 dokumen 1 dokumen 100%

1 dokumen

1.12

Penyusunan Produk Hukum Daerah tentang Dana Bergulir

Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Daerah tentang Dana Bergulir

1 dokumen 1 dokumen 100%

1 dokumen

1.13

Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah KSP-S/ USP-S Koperasi Melalui Dewan Syariah Nasional MUI (2016)

terlaksananya Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah KSP-S/ USP-S Koperasi Melalui Dewan Syariah Nasional MUI

1 Angkatan 50 Peserta Koperasi

50 orang

1.14

Fasilitasi Pembentukan Forum PKBL & CSR Provinsi Banten(2016)

terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Forum PKBL & CSR Provinsi Banten


100 peserta

1.15

Sosialisasi Penjaminan Kredit Daerah Banten dan Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) (2016)

terlaksananya Sosialisasi Penjaminan Kredit Daerah Banten dan Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan)


200 peserta

1.16

Working Assesment PKBL/CSR, LPDB dan Lembaga Keuangan Non Bank (2016)

terlaksananya Working Assesment PKBL/CSR, LPDB dan Lembaga Keuangan Non Bank

1 Angkatan 150 Peserta

150 peserta

1.17 Fasilitasi KUMKM Kepada Sumber Permodalan di Daerah Minapolitan(2016)

Terlaksananya Fasilitasi KUMKM Kepada Sumber Permodalan di Daerah Minapolitan


200 peserta


TAHUN 2016

14

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program

(outcomes)/Kegiatan (output)


Tahun 2017 (%)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan s/d. tahun

2014 (%)


Target Program


tahun 2016




Tingkat Realisasi

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)


1 15 01 49 02 2. Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Industri Hasil Pertanian

Tingkat Pertumbuhan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan

18,28 14,45 16,28% 15,50% 95,20% 17,28% 47.23 2,58

2.1

Bimtek Peningkatan Koperasi di Bidang Swasembada Pangan

Terwujudnya Bimtek Peningkatan Koperasi di Bidang Swasembada Pangan

2.2

Bimtek Perkoprasian Bagi Poktan dan Gapoktan (2014)

Terwujudnya Bimtek Perkoprasian Bagi Poktan dan Gapoktan

- 5 angkatan (50 x 5

akt=250) 100% 250 orang

2.3

Sosialisasi Koperasi Mengenai Tanaman Pangan Alternatif

Terwujudnya Sosialisasi Koperasi Mengenai Tanaman Pangan Alternatif

2.4

Sosialisasi Koperasi di Bidang Lele Dumbo

Terwujudnya Sosialisasi Koperasi di Bidang Lele Dumbo

2.5 Pengembangan kualitas SDM koperasi pertanian di kawasan pedesaan terpadu (2014)

Terlaksananya Pengembangan kualitas SDM koperasi pertanian di lokasi desa terpadu

225 orang (45 orang x

2 angkatan) 100% 225 orang

2.6

BImtek Kewirausahaan bagi Koperasi Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan, dan Kelautan

Terwujudnya Bimtek Kewirausahaan bagi Koperasi Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan, dan Kelautan

2.7

Bimtek Pengembangan Koperasi di Bidang Budidaya Jamur

Terwujudnya Bimtek Pengembangan Koperasi di Bidang Budidaya Jamur


TAHUN 2016

15

2.8 Sosialisasi UU No. 17 tahun 2012 bagi Poktan dan Gapoktan

Terwujudnya sosialisasi UU No 17 tahun 2012 bagi poktan dan Gapoktan

2.9 Bimtek Pengelolaan Resi Gudang bagi Koperasi yang Membidangi Pertanian (2015)

Terwujudnya Bimtek Pengelolaan Resi Gudang bagi Koperasi yang Membidangi Pertanian

177 peserta (59 orangx 3

angkatan)

177 peserta (59 orangx 3

angkatan) 100%

177 orang

2.1 Bimtek Bisnis Plan bagi Koperasi (2015)

Terwujudnya Bimtek Bisnis Plan bagi Koperasi

150 orang (50 orang x 3 angkatan)


100%

150 orang

2.11

Bimtek Sistem Informasi Manjamen bagi Perkoperasian dalam Menghadapi Pasar Global (2015)

Terwujudnya Bimtek Sistem Informasi Manjamen bagi Perkoperasian dalam Menghadapi Pasar Global



100%

200 orang

2.17 Pertemuan dalam Rangka Revitalisasi KUD (2015)

Terwujudnya Pertemuan dalam Rangka Revitalisasi

150 peserta ( 50 orang x 3 Angkatan)

150 peserta ( 50 orang x 3 Angkatan)

100%

150 peserta

2.12 Belanja Hibah (2015) Terlaksanya Belanja Hibah 10 Unit 10 Unit 100% 10 unit

2.13 Bimtek diversifikasi pengelolaan ikan bagi koperasi di kawasan minapolitan (2015)

Terlaksanya Bimtek diversifikasi pengelolaan ikan bagi koperasi di kawasan minapolitan



100%

150 peserta

2.14 Bimtek Diversivikasi tanaman Lokal bagi kawasan desa terpadu (2015)

Terlaksananya Bimtek Diversivikasi tanaman Lokal bagi kawasan desa terpadu



100%

150 peserta

2.15

Bintek Peningkatan Agrobisnis Pertanian melalui intregrated farming unt meningkatkan usaha koperasi (2015)

Terlaksanan Bintek Peningkatan Agrobisnis Pertanian melalui intregrated farming unt meningkatkan usaha koperasi (2015)



100%

150 peserta

2.16

Bintek Peningkatan peran kelembagaan Koperasi dalam mendukung ketahanan pangan di Provinsi Banten (2015)

Terlaksannya Bintek Peningkatan peran kelembagaan Koperasi dalam mendukung ketahanan pangan di Provinsi Banten ( 2015)(2016)



100%

150 peserta

2.17

Bimtek Pertumbuhan Koperasi Industri Makanan

Terlaksananya Bimtek Pertumbuhan Koperasi Industri Makanan



100%

100 peserta


TAHUN 2016

16

2.18

Orientasi Lapangan Adopsi Proses Pembuatan dan Pemasaran Produk Makanan ke Rumah Tempe Indonesia(2015)

Terlaksananya Orientasi Lapangan Adopsi Proses Pembuatan dan Pemasaran Produk Makanan ke Rumah Tempe Indonesia(2015)

61 orang 61 orang 100%

61 orang

2.19 Rakortek Bidang Koperasi Industri Pertanain

Terlaksananya Rakortek Bidang Koperasi Industri Pertanain



100%

100 orang

2.2

Penyusunan Feasibility Study Pemasaran Hasil Koperasi Pertanian Kedelai

Terlaksananya Penyusunan Feasibility Study Pemasaran Hasil Koperasi Pertanian Kedelai

1 Dokumen 1 Dokumen 100%

1 Dokumen

2.21 Monitoring dan Evaluasi Hibah 2014

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Hibah 2014 1 Dokumen 1 Dokumen

100%

1 Dokumen

2.22 Penyusunan DED Rumah Tahu dan Tempe Banten

Terlaksananya Penyusunan DED Rumah Tahu dan Tempe Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

100%

1 Dokumen

2.23

Pengembangan Koperasi Pertanian Dalam Mendukung Program Seribu Kampung Nelayan Tangguh Indah Mandiri (Sekaya Maritim) (2016)

Terlaksananya Pengembangan Koperasi Pertanian Dalam Mendukung Program Seribu Kampung Nelayan Tangguh Indah Mandiri (Sekaya Maritim)

200 orang (100 orang

x 2 angkatan)

200 orang

2.24

Fasilitasi Study Komparasi Pelaksanaan Resi Gudang(2016)

Terlaksananya Fasilitasi Study Komparasi Pelaksanaan Resi Gudang 25 orang 25 orang

2.25

Pendataan Koperasi Pertanian (2016)

Terlaksananya Pendataan Koperasi Pertanian

data Koperasi Pertanian

2016 data Koperasi Pertanian 2016

2.26

Bimtek Koperasi Pertanian Dalam Mengembangakan Produk Pertanian(2016)

Terlaksananya Bimtek Koperasi Pertanian Dalam Mengembangakan Produk Pertanian


100 orang

2.27

Forum Grup Diskusi Revitalisasi KUD (2016)

Terlaksananya Forum Grup Diskusi Revitalisasi KUD

100 orang (50 orang x 2 angkatan) 100 orang

2.28

Rakortek Pengembangan Koperasi Pertanian(2016)

Terlaksananya Rakortek Pengembangan Koperasi Pertanian 60 orang 60 orang


TAHUN 2016

17





Tahun 2017 (%)



2014 (%)


Target Program


tahun 2016




Tingkat Realisasi

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d Tahun 2016

Tingkat Capaian



1 15 01 49 03 3. Pengembangan Usaha Koperasi di Bidang Aneka Usaha

Tingkat usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan

18,28% 14,45 14.28% 15,28% 1,02 % 17,28% 44,01% 2,58%

3.1 Pelatihan Pengembangan Usaha Koperasi

Terlaksanya Pelatihan Pengembangan Usaha Koperasi

3.2 pelatihan Kewirausahaan Bagi Pengelola Koperasi Karyawan dan Pegawai

Terlaksanaya pelatihan Kewirausahaan Bagi Pengelola Koperasi Karyawan dan Pegawai

3.3 Bimtek Kewirausahaan Bagi Pengelola Koperasi Wanita (2015) (2016)

Terlaksanya Bimtek Kewirausahaan Bagi Pengelola Koperasi Wanita

35 orang Pengelola

Koperas wanita

35 orang Pengelola

Koperas wanita 100%

60 Orang (30 orang Pengelola Koperasi

Wanita x 2 akt)

95 orang pengelola koperasi Wanita

3.4 Sosialisasi Pengembangan Jaringan Usaha Antar Koperasi

Terlaksananya Sosialisasi Pengembangan Jaringan Usaha Antar Koperasi

3.5 Rekuitmen Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) (2014)

Terlaksanaya Rekuitmen Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)

60 Orang Calon PPKL 60 orang

3.6

Bimbingan Teknis Perkoperasian bagi Petugas Penyuluh Koperasi dan Lapangan (PPKL) dan UMKM (2014) (2015)

Terlaksanya Bimbingan Teknis Perkoperasian bagi Petugas Penyuluh Koperasi dan Lapangan (PPKL)

40 Orang PPKL (20

Orang x 2 angkatan) 48 orang PPKL

dan Pendamping

48 orang PPKL dan

Pendamping 100% 88 orang

3.7

Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha bagi Pengelola Koperasi (2014) (2015) (2016)

Terlaksanya Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha bagi Pengelola Koperasi (2014)

60 Orang Pengelola

Koperasi (30 orang x 2 akt)

60 orang Pengelola

Koperasi (30 orgx 2 akt)

60 orang Pengelola

Koperasi (30 orgx 2 akt)

100%

60 Orang ( 30 Orang Pengelola Koperasi x

2 Akt)

180 orang


TAHUN 2016

18

3.8

Bimbingan Teknis Perkoperasian bagi Koperasi Mahasiswa dan Sekolah (2014)

Terlaksananya Bimbingan Teknis Perkoperasian bagi Koperasi Mahasiswa dan Sekolah

40 Orang

Mahasiswa/Siswa 40 orang

3.9

Bimbingan Teknis Akuntansi bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) (2014) (2015) (2016)

Terwujudnya Bimbingan Teknis Akuntansi bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)

32 orang (I angkatan) 32 orang (32 orang x 1 akt)

32 orang (32 orang x 1 akt)

100%

60 Orang (30 orang PPKL x 2

akt)

124 orang

3.10 Bimtek Perkoperasian bagi Siswa dan Pembina (2015) (2016)

Terlaksananya Bimtek Perkoperasian bagi Siswa dan Pembina


60 Orang Siswa

Sekolah / Pembina

90 orang

3.11

Bimtek Program-program Pemerintah tentang Perkoperasian dan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) (2015)

TerlaksananyaBimtek Program-program Pemerintah tentang Perkoperasian dan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)

32 orang 32 orang 100% 32 orang

3.12

Bimtek Pengembangan Bisnis Ritel bagi Koperasi Serba Usaha dan Koperasi karyawan (2015) (2016)

Terlaksananya Bimtek Pengembangan Bisnis Ritel bagi Koperasi Serba Usaha dan Koperasi karyawan

35 orang Pengelola

Koperasi Serba Usaha dan Koperasi

35 orang Pengelola

Koperasi Serba Usaha dan Koperasi

100%

60 Orang (30 orang Pengelola

KSU, Kopkar dan

KPRI x 2 akt)

95 orang





Tahun 2017 (%)



2014 (%)


Target Program


tahun 2016




Tingkat Realisasi



Tingkat Capaian



1 15 01 50 05

4.

Peningkatan Kompetensi Usaha Kecil, Menengah dan Pengelola Koperasi


18,28% 14,45 14.28% 15,28% 1,02 % 17,28% 44,01% 2,58%

4.1

Sosialisasi Sertifikasi halal bagi UMKM

Terlaksananya Sosialisasi sertifikasi halal

4.2

Sosialisasi Pengembangan UMKM di Bidang Aneka Usaha (2016)

Terlaksananya Bimtek Pengembangan UMKM

200 UMKM

Provinsi Banten

200 UMKM


TAHUN 2016

19

4.3 Bimtek Pengembangan Desain Kemasan Produk bagi UMKM Akt I dan II (2014)

Terlaksananya Bimtek Pengembangan Desain Kemasan Produk bagi UMKM Akt I dan II

100 UMKM

100 UMKM

4.4

Bimtek Manajemen Usaha bagi pelaku Usaha 8 kab/kota Akt I, II dan II (2014) (2015)(2016)

Terlaksananya Bimtek Manajemen Usaha bagi pelaku Usaha 8 kab/kota Akt I dan II

100 UMKM di 8

kab/kota dan Provinsi Banten

100 orang (50 orgx 2 angkatan)

100 orang (50 orgx 2

angkatan) 100%

50 UMKM Provinsi Banten

250 UMKM

4.5

Fasilitasi Pameran Produk Unggulan Dalam Rangka Pengembangan UMKM (3 Nasional & 2 Regioanl) (2014)

Terlaksananya Fasilitasi Pameran Produk Unggulan Dalam Rangka Pengembangan UMKM (3 Nasional & 2 Regioanl)

5 Pameran (3

pameran Nasional&2 pameran regional)

4.6 Pembinaan Produk Unggulan Bagi UMKM di 8 Kab/Kota (2014)

Terlaksananya Pembinaan Produk Unggulan Bagi UMKM di 8 Kab/Kota

24 UMKM di 8

Kab/Kota ke Provinsi Banten

24 UMKM

4.7

Bantuan Peralatan bagi UMKM (2014)

Terlaksananya Bantuan Peralatan bagi UMKM

18 UMKM

18 UMKM

4.8

Fasilitasi sertifikat halal bagi UMKM (2015) (2016)

Terlaksanaya Fasilitasi sertifikat halal bagi UMKM

200 UMKM 115 UMKM 115 UMKM 100% 30 UMKM

Provinsi Banten

145 UMKM

4.9

Bimtek Peningkatan daya mutu produk bagi UMKM (2014)

Terlaksananya Bimtek Peningkatan daya mutu produk bagi UMKM (2014)

45 UMKM

45 UMKM

4.10 Bimtek Peningkatan Daya Saing bagi Produk UMKM Angkatan I dan II (2015)

Terwujudnya Bimtek Peningkatan Daya Saing bagi Produk UMKM Angkatan I, II dan III (2015)

200 UMKM Prov banten-

50 UMKM 100 orang (50

orgx 2 angkatan)


angkatan) 100%

150 UMKM

4.11

Bimtek Sistem Keuangan bagi UMKM angkatan I dan II (2015)

Terwujudnya Bimtek Sistem Keuangan bagi UMKM angkatan I dan II (2015)



angkatan) 100%

100 UMKM

4.12

Pelatihan keterampilan usaha Batik tulis dan cap bagi pengrajin angkatan I dan II (2015) (2016)

Terlaksanannya Pelatihan keterampilan usaha Batik tulis dan cap bagi pengrajin angkatan I dan II (2015)



angkatan) 100%


150 UMKM

4.13

Pelatihan terampil usaha pengrajin emping angkatan I dan II( 2015)

Terkasananny Pelatihan terampil usaha pengrajin eping angkatan I dan II( 2015)



angkatan) 100%

100 UMKM

4.14

Dukungan pasar terbang (2015)

Terlakasananya Dukungan pasar terbang (2015) 15 lokasi 15 lokasi

100%

4.15

Dukungan Hari Ulang tahun Banten(2015)

Terlaksanannya Dukungan Hari Ulang tahun Banten 1 dokumen 1 dokumen

100%

4.16

Bimtek pengembangan Packaging bagi UMKM Akt I

Terlaksanaya Bimtek pengembangan Packaging bagi

120 UMKM 120 UMKM 100% 100

UMKM 220 UMKM


TAHUN 2016

20

dan II (2015)(2016) UMKM Akt I dan II Provinsi Banten

4.17

Bimtek Pengembangan Kualitas Produk Unggulan bagi UMKM (2015) (2016)

Bimtek Pengembangan Kualitas Produk Unggulan bagi UMKM

50 UMKKM 50 UMKKM 100% 100 UMKM

Provinsi Banten

150 UMKM

4.18

Sosialisasi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) bagi UMKM (2015)

terlaksananya Sosialisasi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) bagi UMKM

200 UMKM 200 UMKM 100%

200 UMKM

4.19

Bimtek Hak Kekayaan Intelektual bagi UMKm Akt I dan II(2015)

Terlaksananya Bimtek Hak Kekayaan Intelektual bagi UMKm Akt I dan II

100 UMKM 100 UMKM 100%

100 UMKM

4.20

Bimtek Pengembangan Kualitas Produk Handycraft Bagi UKM

Terlaksananya Bimtek Pengembangan Kualitas Produk Handycraft Bagi UKM


50 UMKM





Tahun 2017 (%)



2014 (%)


Target Program


tahun 2016




Tingkat Realisasi



Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)


1 15 01 50

Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM

1 15 01 50 01

1. Pengembangan Wirausaha baru melalui Inkubator Teknologi Bisnis

Tingkat layanan teknologi, inovasi, daya saing dan mutu produk koperasi dan UMKM

29,00 25.15 27,00% 26,16% 96.88% 28,00% 79,31% 2,73

1.1 Bimtek Wirausaha Pemula bagi Calon Sarjana (2014) (2015) (2016)

Terlatihnya Wirausaha baru Bagi Calon Sarjana

3 angkatan (40 peserta x 3 angkatan)

= 120 peserta

120 peserta x 3 angkatan (40 peserta x 3 angkatan )

120 peserta x 3 angkatan (40 peserta x 3 angkatan )

100%

2 Angkatan (40 Peserta x 2 Angktan) = 80 Peserta 320 orang


TAHUN 2016

21

1.2 Bimtek Kewirausahaan dan Manajemen Teknis (2015) (2016)

Terlaksanaya Kewirausahaan dan Manajemen Teknis

80 orang (40 org

x akt 80 orang (40

org x akt 100%

2 Angkatan (40 Peserta x 2 Angkatan) = 80 Peserta 160 orang

1.3 Temu Konsultasi Usaha Kecil

Terselenggaranya Temu Konsultasi Usaha Kecil

1.4 Klinik Konsultasi Usaha Kecil

Tersedianya Klinik Konsultasi Usaha Kecil

1.5

Penghargaan UMKM Berprestasi

Terselenggaranya Penghargaan UMKM Berprestasi

1.6

Pendataan Kelompok-Kelompok Usaha Masyarakat

Terlaksananya Pendataan Kelompok Usaha Masyarakat

1.7

Pengembangan Promosi dan Pemasaran Produk UMKM (2014)

Terselenggaranya Pengembangan Promosi dan Pemasaran Produk UMKM

1 kegiatan

1.8 Bimtek Wirausaha Pemula Masyarakat Pedesaan (2015)

Terlaksananya Bimtek Wirausaha Pemula Masyarakat Pedesaan

100 peserta 2 angkatan (50 peserta x 2 angkatan)


100%

100 peserta

1.9 Bimtek Wirausaha Pemula Masyarakat Perkotaan (2015)

Terlaksananya Bimtek Wirausaha Pemula Masyarakat Perkotaan



100%

100 peserta

1.10 Bimtek Wirausaha Pemula bagi Calon Sarjana (2015) (2016)

Terlaksananya Bimtek Wirausaha Pemula bagi Calon Sarjana (2015)

3 Angkatan (40 Peserta x 3 Angkatan) = 120 Peserta


100%

2 Angkatan (40 Peserta x 2 Angktan) = 80 Peserta 200 peserta

1.11

Bimtek Strategi Pemasaran Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (2014) (2015) (2016)

Terlaksananya Bimtek Strategi Pemasaran Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (2014) (2015)




100%

1 Angkatan (40 Peserta x 1 Angkatan) = 40 Peserta 340 peserta

1.12 Bimtek Wirausaha bagi Para Pemuda Desa (2014)

Terlaksananya Bimtek Wirausaha bagi Para Pemuda Desa (2014)



TAHUN 2016

22

1.13

Penghargaan UMKM Berprestasi (Dukungan Hari Koperasi Tingkat Provinsi Banten) (2014)

Terlaksananya Penghargaan UMKM Berprestasi (Dukungan Hari Koperasi Tingkat Provinsi Banten) (2014)

8 UMKM -

1.14 Bantuan Peralatan Perbengkelan untuk Masyarakat Pedesaan (2014)

Terlaksananya Bantuan Peralatan Perbengkelan untuk Masyarakat Pedesaan (2014)

1 dokumen

1.15 Bimtek Peningkatan Kemampuan Berwirausaha bagi Mahasiswa (2014)

TerlaksananyaBimtek Peningkatan Kemampuan Berwirausaha bagi Mahasiswa (2014)

2 angkatan (35 pesertax 2angkatan)= 70 peserta

1.16

Sosilisasi PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU. No. 20 Tahun 2008 (2015)

Terlaksananya Sosilisasi PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU. No. 20 Tahun 2008 (2015)



100%

100 peserta

1.17 Sosilisasi Gerakan Kewirausahaan Mahasiswa (2015)

Terlaksananya Sosilisasi Gerakan Kewirausahaan Mahasiswa (2015)



100%

60 peserta

1.18 Bimtek Peningkatan Kemampuan Berwirausaha bagi Mahasiswa (2015) (2016)

Terlaksananya Bimtek Peningkatan Kemampuan Berwirausaha bagi Mahasiswa (2015)

70 orang= (35 Peserta x 2 akt)

70 orang= (35 Peserta x 2 akt)

100%


1.19 Sosialisasi PP.No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro Kecil (2015) (2016)

Terlaksananya Sosialisasi PP.No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro Kecil

420 orang =(2 aktx 140 orang)

420 orang =(2 aktx 140 orang)

100%






Tahun 2017 (%)



2014 (%)


Target Program


tahun 2016




Tingkat Realisasi



Tingkat Capaian



1 15 01 50 02 2

Dukungan Promosi dan Pemasaran Produk Serta peningkatan Kapasitas kerja

Tingkat layanan akses pasar dan pemasaran bagi produk Koperasi dan UMKM

29,00 25,00 27,00% 26,10% 96,19% 28.00% 79,1% 2,72


TAHUN 2016

23

sama dan Jaringan Usaha

2.1 Pameran Produk KUMKM dalam Rangka Banten Expo (2014) (2015) (2016)

Tercapainya Pameran Produk KUMKM dalam rangka Banten Expo peringatan hari jadi Provinsi Banten

1 kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 1 Dokumen 3 kegiatan

2.2

Pameran Produk KUMKM dalam Rangka Penyelenggaraan hari jadi kab/kota (2014) (2015)

Terlaksananya pameran produk KUMKM dalam rangka penyelenggaraan hari jadi Kab/ Kota

1 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan

100%

9 kegiatan

2.3

Terselenggaranya Pasar Rakyat dalam rangka peringatan jadi Provinsi Banten

Tercapainya Pasar Rakyat dalam rangka peringatan hari Jadi Provinsi Banten

- -

2.4

Pameran Produk KUMKM di Tingkat Nasional (2014) (2015) (2016)

Terlaksananya Pameran Produk KUMKM di Tingkat Nasional

1 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 100%

7 Dokumen

13 kegiatan

2.5

Pasar Murah dalam Rangka Bulan Ramadhan/Idul Fitri (2014) (2015)

Terwujudnya gelar pasar murah dalam rangka bulan ramadhan/Idul Fitri

1 kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

2 kegiatan

2.6

Terselenggaranya pameran di Jatim Fair tahun 2013

Terselenggaranya pameran di Jatim Fair tahun 2013

2.7

Seleksi Duta Koperasi dan UMKM (2014) (2015)

Terwujudnya Seleksi Duta Koperasi dan UMKM

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100%

2 kegiatan

2.8

Bimtek Pengarastamaan Gender (PUG)

Terwujudnya Bimtek Peengarastamaan Gender (PUG)

2.9

Sosialisasi Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)

Terwujudnya Sosialisasi Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)

- -

2.1

Penyuluhan Perkoperasian di Lokasi P2WKSS

Tercapainya Penyuluhan Perkoperasian di Lokasi P2WKSS

- -

2.11

Pasar terbang se Provinsi Banten (2014)

Terlaksananny Pasar Terbang Se Provinsi Banten

1 kegiatan - -

1 kegiatan

2.12

Pameran UMKM dalam rangka MTQ Provinsi Banten (2015) (2016)

Terlaksananya Kegiatan Pameran Provinsi Banten

1 kegiatan 1 kegiatan

100% 1 Dokumen

2 kegiatan

2.13

Pameran UMKM dalam rangka MTQ NAsional (2015)

Terlaksananya Kegiatan Pameran Nasional

1 kegiatan 1 kegiatan 100%

1 Dokumen 2 kegiatan


TAHUN 2016

24

(2016)

2.14

Pameran hari koperasi tingkat Provinsi banten (2015) (2016)

Terlaksana Pameran Hari koperasi Tingkat Provinsi Banten (2015)



2.15

Pameran hari koperasi tingkat NAsional banten (2015) (2016)

Terlaksana Pameran Hari Koperasi Tingkat NAsional Banten (2015)



2.16

Fasilitasi bagi petugas penyuluh Koperasi lapangan (2015)

Terlaksananya Fasilitasi bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (2015)


32 orang

2.17

Pameran Produk KUMKM Tingkat Regional (2016)

Terlaksananya Pameran Produk KUMKM Tingkat Regional

10 Dokumen 10 dokumen





Tahun 2017 (%)



2014 (%)


Target Program


tahun 2016




Tingkat Realisasi



Tingkat Capaian



1 15 01 50 03 3. Penyuluhan Bagi Koperasi dan UMKM

3.1 Fasilitasi Bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) (2016)

Terlaksananya Fasilitasi Bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)

107 Orang 107 Orang

3.2 Penyuluhan Bagi Koperasi(2016)

TerlaksananyaPenyuluhan Bagi Koperasi

1 Kegiatan x 150 Orang


3.3 Penyuluhan Bagi UMKM (2016)

TerlaksananyaPenyuluhan Bagi UMKM



3.3 Bimtek Penyuluh Koperasi (2016)

TerlaksananyaBimtek Penyuluh Koperasi



3.4 Bimtek Penyuluh UMKM(2016)

TerlaksananyaBimtek Penyuluh UMKM




TAHUN 2016

25





Tahun 2017 (%)



2014 (%)


Target Program


tahun 2016




Tingkat Realisasi



Tingkat Capaian



1 15 01 50 04

4.

Penyediaan Fasilitas Pengembangan Teknologi, Pasar dan Pemasaran Produk Unggulan KUMKM

Tingkat layanan teknologi, inovasi, daya saing, dan mutu produk Koperasi dan UMKM (27,00%)

29,00 25.15 27,00% 26,16% 96.88% 28,00% 79,31% 2,73

4.1 Pengembangan Aktivitas UKM Center Melalui Fungsi Gallery (2014)

Terkasananya Pengembangan Aktivitas UKM Cenetr Melalui Fungsi Gallery

2 kegiatan ( 50 x 2 akt=100 orng)

100 orng

4.2 Bimtek bagi Calon Penerima Hibah (2014)

Terlaksananya Bimtek bagi Calon Penerima Hibah

2 keg = ( 50 x 2 akt=100 org)

4.3 Temu Usaha Kemitraan UMKM dengan BUMN/BUMD (2014) (2015) (2016)

Temu Usaha Kemitraan UMKM dengan BUMN/BUMD

1 kegiatan ( 50 orng) 40 orang x 2 kegiatan = 80

orang

40 orang x 2 kegiatan = 80

orang 100%

1 Kegiatan BUMN/BUMD

130 orang

4.4

Fasilitas Usaha Unggulan KUMKM Binaan (2014)

Terlaksananya Fasilitas Usaha Unggulan KUMKM Binaan

1 kegiatan

4.5 Bantuan Peralatan bagi UMKM Binaan (2014) (2015)

Terlaksananya Bantuan Peralatan bagi UMKM Binaan

126 orang 40 orang x 2 kegiatan = 80

orang

40 orang x 2 kegiatan = 80

orang 100% 206 orang

4.6 Sarjana Pendamping bagi UMKM (2014) (2015) (2016)

Terlaksananya Sarjana Pendamping bagi UMKM

15 orang 50 orang x 2 akt=

100 orang 50 orang x 2

akt= 100 orang

100%

15 Orang

115 orang


TAHUN 2016

26

4.7

Bimtek Fasilitasi Usaha Unggulan (2014)

Bimtek Fasilitasi Usaha Unggulan KUMKM Makanan dan Minuman

110 orang - - 110 orang

4.8 Bimtek bagi Pengrajin Home Industri Handycraft (2014) (2015)

Bimtek bagi Pengrajin Home IndustriHandycraft

1 kegiatan ( 50 orng) 50x 3 angkatan =

150 orang 50x 3 angkatan

= 150 orang 100% 200 orang

4.9

Bimtek bagi Pengrajin Home Industri

Bimtek bagi Pengrajin Home Industri

4.10 Bimtek Peningkatan akses informasi melaui teknologi internet (2015)

Terlaksananya Bimtek Peningkatan akses informasi melaui teknologi internet (2015)

50 orang x 2 akt= 100 orang

50 orang x 2 akt= 100 orang

100%

100 orang

4.11 Bimtek Pemasaran dan Promosi bagi Usaha Kecil (2015)

Workshop Pemasaran dan Promosi bagi Usaha Kecil (2015)

50 orang x 1 angkatan = 50

orang

50 orang x 1 angkatan = 50

orang 100%

50 orang

4.12

Bimtek Peningkatan mutu Produk dan daya saing bagi UMKM makanan dan Minuman (2015)

Bimtek Perpajakan dan Perijinan bagi Pelaku Usaha

50 orang x 3 akt = 150 orang

50 orang x 3 akt = 150 orang

100%

150 oranfg

4.13

Meningkatnya Layanan Teknologi, Inovasi, Daya Saing dan Mutu Pemberdayaan Olahan Makanan Berbasis Kearifan Lokal

Meningkatnya Layanan Teknologi, Inovasi, Daya Saing dan Mutu Pemberdayaan Olahan Makanan Berbasis Kearifan Lokal

40 x 2 angkatan = 80 orang

40 x 2 angkatan = 80 orang

100%

80 orang

4.14 Peningkatan Usaha Melalui Teknologi Tepat Guna

Meningkatnya Usaha Melalui Teknologi Tepat Guna

40x 1 angkatan = 40 orang

40x 1 angkatan = 40 orang

100%

40 orang

4.15

Bimtek Peningkatan Mutu Produk Usaha Makanan Dan Minuman Dengan Menggunakan Teknologi Tepat Guna (2016)

Terlaksananya Bimtek Peningkatan Mutu Produk Usaha Makanan Dan Minuman Dengan Menggunakan Teknologi Tepat Guna (2016)


80 orang

4.16 Sosialisasi HAKI/Legalisasi Usaha Perizinan Bagi Pelaku UMKM (2016)

Terlaksananya Sosialisasi HAKI/Legalisasi Usaha Perizinan Bagi Pelaku UMKM


400 orang

4.17

Bimtek Agrobisnis Ketahan Pangan Bagi UMKM (2016)

Terlaksananya Bimtek Agrobisnis Ketahan Pangan Bagi UMKM


140 orang


TAHUN 2016

27





Tahun 2017 (%)



2014 (%)


Target Program


tahun 2016




Tingkat Realisasi



Tingkat Capaian



1 15 01 51

Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM

1 15 01 51 01

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi

Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Produktivitas Koperasi dan UMKM

20,66% 16,75% 18,66% 17,98% 96,33% 19.66% 54,39% 2,63%

1.1

Sosialisasi Perkoperasian bagi Pelaku Usaha Masyarakat Produktif (2014) (2015)

Terlaksananya Sosialisasi Perkoperasian bagi Masyarakat Produktif

1 Kegiatan (80 Orang) 1 angkatan (60

orang) 1 angkatan (60

orang) 100% 140 orang

1.2

Sosialisasi Perkoperasian bagi Kelompok Masyarakat yang mempunyai kedudukan Strategis (2014) (2015)

Terlaksananya Sosialisasi Perkoperasian bagi Kelompok Masyarakat Strategis

1 Kegiatan (80 Orang) 100 orang (2

angkatan) 100 orang (2

angkatan) 100% 180 orang

1.3

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perkoperasian bagi siswa dan mahasiswa (2014) (2015) (2016)

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perkoperasianbagi siswa dan mahasiswa

1 Kegiatan (300 orang )

200 orang (1 angkatan)

200 orang (1 angkatan)

100%

1 Angkatan (200 orang)

500 orang

1.4

Dukungan penyelenggaraan kegiatan Harkop ke 68 dan 69 Tingkat Provinsi Banten(2015)(2016)

Terlaksananya Dukungan penyelenggaraan kegiatan Harkop ke 66 Tingkat Provinsi Banten

1 angkatan (1500

orang) 1 angkatan

(1500 orang) 100%


2500 orang

1.5 Dukungan Rapat Regional

Terlaksananya Dukungan Rapat Regional

- - -

1.6 Seminar Perkoperasian (2015)

Terlaksananya Seminar Perkoperasian (2015)

- 200 orang 200 orang 100% 200 orang

1.7

Pemberian Penghargaan bagi Koperasi berprestasi, penggerak koperasi berprestasi, dan UMKM berprestasi

Terwujudnya Pemberian Penghargaan bagi Koperasi berprestasi, penggerak koperasi berprestasi, dan UMKM berprestasi

- - -

1.8

Verifikasi penerima hibah uang tahun 2013

Terlaksananya Verifikasi penerima hibah uang tahun

- - -


TAHUN 2016

28

2013

1.9

Sosialisasi Perkoperasian di Wilayah Minapolitan (2014)(2015)

Terwujudnya Sosialisasi Perkoperasian di Wilayah Minapolitan

1 Kegiatan (100 Orang)

2 kegiatan (200 orang)


100% 300 orang

1.10

Sosialisasi Perkoperasian dalam rangka pdukungan pembangunan di pedesaan terpadu (2014)(2015) (2016)

Terwujudnya Sosialisasi Perkoperasian dalam rangka pdukungan pembangunan di pdesaan terpadu

1 Kegiatan (100 Orang)

2 angkatan (40 orang)

1 angkatan( 50 orang)

100%

750 orang

1.11

Bimtek bagi penerima bantuan hibah uang (2014)(2015)

Terwujudnya Bimtek bagi penerima bantuan hibah uang (2014)(2015)

40 orng( 2 Angk) 1 angkatan( 50

orang) 2 angkatan (40

orang) 100% 80 orang

1.12

Bimtek pelaksanaan/penguatan kelembagaan (2014) (2015) (2016)

Terwujudnya Bimtek penguatan kelembagaan

40 orng( 2 Angk) 4 angkatan (280

orang) 1 angkatan( 50

orang) 100%


210 orang

1.13

Bimtek Pelaksanaan RAT (2014) (2015) (2016)

Terwujudnya Bimtek bagi penerima bantuan hibah uang

40 orng( 2 Angk) 4 angkatan (280

orang) 4 angkatan (280 orang)

100%


560 orang

1.14

Bantuan Hibah perlangkapan sarana kantor (2015)

Terwujudnya Bantuan Hibah perlangkapan sarana kantor

75 Koperasi 75 Koperasi 100% 75 koperasi

1.15

Seminar Perkoperasian (2015)(2016)

Terwujudnya Seminar Perkoperasian

1 Angkatan( 200 orng)

1 Angkatan( 200 orng) 100%

1 Angkatan (200 orang) 400 orang

1.16

Jamborea perkoperasian (2015)(2016)

Terwujudnya Jambore perkoperasian (2015

1 Angkatan (100 orng)

1 Angkatan (100 orng) 100%

1 Angkatan (100 orang) 200 orang

1.17 Penyusuan Perda KUMKM

Terwujudnya Penyusuan Perda KUMKM 2016

1.18

Bintek system managemen bagi PUSKUD Banten

Terwujudnya Bintek system managemen bagi PUSKUD Banten

1.19

Fasilitasi Bantuan system Aplikasi. Software keuangan koperasi

Terwujudnya Fasilitasi Bantuan system Aplikasi. Software keuangan koperasi

1.20

Dukungan regulasi dalam pengembangan UMKM

Terwujudnya Dukungan regulasi dalam pengembangan UMKM

1.21

Pembentukan forum UMKM tingkat Provinsi banten

Terwujudnya Pembentukan forum UMKM tingkat Provinsi banten

1.22

Hibah Barang Alat Perlengkapan Kantor Koperasi (2016)

Terwujudnya Hibah Barang Alat Perlengkapan Kantor Koperasi

10 Koperasi 10 koperasi


TAHUN 2016

29





Tahun 2017 (%)



2014 (%)


Target Program


tahun 2016




Tingkat Realisasi



Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

1 15 1

Koperasi dan UMKM

1 15 01 51 02 2. Pengembangan Sistem Akuntabilitas Koperasi

Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Produktivitas Kopeerasi dan UMKM

20,66% 16,75% 18,66% 17,98% 96,33% 19.66% 54,39% 2,63%

2.1

Bimtek Penerapan Akuntabilitas Koperasi (2014)(2015)(2016)

Terlaksananya Bimtek Implementasi Sistem Akuntabilitasi oleh Koperasi

100 Orang (50 Orang x 2 angkatan)

50 orang X 1 Angktan= 50

orang


orang 100% 80 orang

180 orang

2.2

pelatihan Peningkatan Kemampuan Aparatur Pembina Koperasi Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi

Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kemampuan Aparatur Pembina Koperasi Tingkat Kabupaten / Kota dan Provinsi

- -

2.3 Sosialisasi Sertifkasi Hak Atas Tanah Sebagai Jaminan Pembiayaan bagi UKM

Terlaksananya Sosialisasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Sebagai Jaminan Pembiayaan Bagi UKM

- -

2.4

Pembinaan perkoperasian bagi pengawas koperasi (2015)

Terlaksananya Pembinaan perkoperasian bagi pengawas koperasi


orang


orang 100% 50 orang

2.5

Pelatihan Pengembangan Sistem Advokasi bagi Koperasi

TerlaksananyaPelatihan Pengembangan Asistem Advokasi bagi Koperasi

- -

2.6 Pelatihan Pengembangan Sistem Akuntansi bagi Koperasi dan UKM

Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Sistem Akuntansi bagi Koperasi dan UKM

- -

2.7

Bimtek Penerapan Sistem Akuntansi bagi Koperasi (2014)(2015)(2016)

Terwujudnya Bimtek Penerapan Sistem Akuntansi bagi Koperasi


50 orang X 1 Angktan= 50 orang

50 orang X 1 Angktan= 50 orang 100%

80 orang 230 orang

2.8

Bimtek Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Bagi UMKM

Bimtek Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Bagi UMKM



50 orang X 1 Angktan= 50 100%

70 orang 470 orang


TAHUN 2016

30

(2014) (2015) (2016) orang orang

2.9

Identifikasi dan Seleksi Calon Peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah (2014)

Identifikasi dan Seleksi Calon Peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah

320 Orang (40 Orang x 8 Kab/Kota)

320 orang

2.10

Verifikasi Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah(2014)

Verifikasi Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah

320 Orang (40 Orang x 8 Kab/Kota)

320 orang

2.11

Pembinaan Pasca Sertifikasi Hak Atas Tanah Bagi Penerima Sertifikat (2014)

Pembinaan Pasca Sertifikasi Hak Atas Tanah Bagi Penerima Sertifikat

150 Orang (50 Orang x 3 Angkatan)

150 orang

2.12

Sosialisasi Pengembangan Sistem Advokasi bagi Koperasi (2014)

Sosialisasi Pengembangan Sistem Advokasi bagi Koperasi

150 Orang (50 Orang x 3 kl)

150 orang

2.13

Review Implementasi Penerapan Akuntabilitas dan Sistem Akuntansi Koperasi (2014)

Review Implementasi Penerapan Akuntabilitas dan Sistem Akuntansi Koperasi

2 Dokumen

2 dokumen

2.14

Bimtek Advokasi bagi Koperasi (2015)

Terlaksnanya Bintek Advokasi bagi Koperasi

50 orang (50 oarang x 1 angkatan)

50 orang (50 oarang x 1 angkatan) 50 orang

2.15 Bimtek bagi Satuan Tugas Pengawas dan Pengendalian Usaha Simpan Pinjam (2015)

Terlaksananya Bimtek bagi Satuan Tugas Pengawas dan Pengendalian Usaha Simpan Pinjam



87 orang

2.16

Fasilitasi Studi Komparasi ke Koperasi Penerima Pembiayaan (2016)

Terlaksananya Fasilitasi Studi Komparasi ke Koperasi Penerima Pembiayaan 16 orang 16 orang

2.17

inventarisasi data dan bahan pengawasan koperasi penerima pembiayaan (2016)

Terlaksananya inventarisasi data dan bahan pengawasan koperasi penerima pembiayaan 2 dokumen 2 dokumen


TAHUN 2016

31





Tahun 2017 (%)



2014 (%)


Target Program


tahun 2016




Tingkat Realisasi



Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 15 1

Koperasi dan UMKM

1 15 01 51 03 3. Pelatihan Bagi Pengurus Koperasi dan UMKM

Persentase peningkatan kompetensi pelaku usaha KUMKM

20,66% 16,82% 18,66% 17,86% 94,34% 19,66% 54,34 2,63%

3.1

Pelatihan Manajerial Koperasi bagi Pengguna / Pengawas Koperasi (2014)

Meningkatnya Kompetensi Pengurus/Pengawas Koperasi

35 Orang

35 Orang

3.2 Studi Komparasi ke Balai Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatra Barat (2014)

Studi Komparasi ke Balai Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatra Barat (2014)

12 orang

12 orang

3.3 Pelatihan TOT Perkoperasian bagi Pembina KOperasi (2015) (2016)

Pelatihan TOT Perkoperasian bagi Pembina KOperasi

50 orang 50 orang

100%

30 org Peserta kab/Kota x 1 Akt

80 orang

3.4

Pelatiahan Akuntansi bagi Pengelola Koperasi (2015)

Pelatiahan Akuntansi bagi Pengelola Koperasi


50 orang

3.5

Pelatihan Manjemen KSP (2015)

Pelatihan Manjemen KSP


50 orang

3.6

Pelatihan Manajemen Non KSP (2015)

Pelatihan Manajemen Non KSP


50 orang

3.7

Pelatihan Business Plan bagi Kopereasi KSP (2015)

Pelatihan Business Plan bagi Kopereasi KSP


50 orang

3.8

Pelatihan Business Plan bagi Kopereasi Non KSP (2015)

Telaksananya Pelatihan Business Plan bagi Kopereasi Non KSP


50 orang

3.9

Pelatihan bagi pendamping UMKM dan PPKL (2015)

Trelaksananya Pellatihan pendamping Bagi UMKM dan PPKL

100 orang (50 x 2 akt)

100 orang (50 x 2 akt)

100% 100 orang

3.10 TOT Akuntansi bagi Aparatur Pembina Koperasi (2016)

Terlaksananya TOT Akuntansi bagi Aparatur Pembina Koperasi

30 org Peserta Kab/Kota x 2 At

30 orang

3.11 Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus/Pengawas Koperasi (2016)

Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus/Pengawas Koperasi

30 org Peserta Kab/Kota x 2 At

30 orang


TAHUN 2016

32

3.12 Pelatihan Akuntansi bagi Pengurus / Pengawas Koperasi (2016)

Pelatihan Akuntansi bagi Pengurus / Pengawas Koperasi


30 orang

3.13 Pelatihan Kewirausahaan bagi Pelaku UMKM (2016)

Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan bagi Pelaku UMKM


30 orang

3.14 Pelatihan Manajemen Perpajakan bagi Pengelola Koperasi (2016)

Terlaksananya Pelatihan Manajemen Perpajakan bagi Pengelola Koperasi


30 orang

3.15

Study Komparasi Balai Pelatihan dan UMKM Jawa Barat (2016)

Terlaksananya Study Komparasi Balai Pelatihan dan UMKM Jawa Barat

13 orang 13 orang





Tahun 2017 (%)



2014 (%)


Target Program


tahun 2016




Tingkat Realisasi



Tingkat Capaian


1 15 1

Koperasi dan UMKM

1 15 01 51 04 4. Peningkatan Pengelolaan Koperasi dan UMKM (DAK)

4.1 Pelatihan Pengetahuan Tentang Manfaat Keuangan bagi Pengelola Keuangan Koperasi Produktif (2016)

Terlaksananya Pelatihan Pengetahuan Tentang Manfaat Keuangan bagi Pengelola Keuangan Koperasi Produktif

1 AK 90 Peserta Koperasi & UMKM

90 orang

4.2 Pelatihan Kelayakan Usaha dibidang UMKM (2016)

Terlaksananya Pelatihan Kelayakan Usaha dibidang UMKM


80 orang


TAHUN 2016

33

4.3 Pelatihan Kompetensi Kasir bagi KSP/USP Koperasi Konvensional dan Syariah (2016)

Terlaksananya Pelatihan Kompetensi Kasir bagi KSP/USP Koperasi Konvensional dan Syariah


80 orang

4.4 Pelatihan Kewirausahaan/Motivasi Usaha dan Manajemen Usaha (2016)

Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan/Motivasi Usaha dan Manajemen Usaha


30 orang

4.5 Pelatihan Pengelola KJK/UJK Syariah (2016)

Terlaksananya Pelatihan Pengelola KJK/UJK Syariah


30 orang

4.6 Pelatihan Penilaian Kesehatan KJK/UJK (2016)

Terlaksananya Pelatihan Penilaian Kesehatan KJK/UJK


30 orang

4.7 Pendampingan KUMKM (2016)

Terlaksananya Pendampingan KUMKM

25 Orang 25 orang





Tahun 2017 (%)



2014 (%)


Target Program


tahun 2016




Tingkat Realisasi



Tingkat Capaian


1 15 1

Koperasi dan UMKM

1 15 1 52 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

1 15 1 52 1 1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Necara Aset

Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan (100%)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 100%

1.1

Terselenggaranya Pelaporan kinerja keuangan tahunan (neraca aset)

Terpenuhinya Pelaporan Kinerja keuangan tahunan (neraca aset)


TAHUN 2016

34

1.2 Bimtek Penatausahaan Keuangan

Terwujudnya penatausahaan keuangan

1.3

Workshop Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten (2014) (2015) (2016)

Workshop Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten

1 kegiatan 30 Orang 1 kegiatan 30

Orang 1 kegiatan 30

Orang

100%

1 kegiatan 30 Orang

90 orang

1.4

Workshop Pengelolaan Keuangan Daerah bagi pengelola kegiatan di Lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten (2014) (2015)

Workshop Pengelolaan Keuangan Daerah bagi pengelola kegiatan di Lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten

1 kegiatan 30 Orang 1 kegiatan 30

Orang 1 kegiatan 30

Orang

100% 60 orang

1.5

Penyusunan neraca Keuangan (2014) (2015)

Penyusunan Rencana Keuangan

12 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 16 Dokumen

1.6

Penyusunan Catatan Laporan Akhir Kegiatan (CALK) (2014) (2015) (2016)

Penyusunan Catatan Laporan Akhir Kegiatan (CALK)

12 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen

100%

4 Dokumen

20 Dokumen

1.7

Penyususnan Laporan ASET (2014) (2015) (2016)

Penyususnan Laporan ASET

4 dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100%

4 Dokumen 12 Dokumen

1.8

Tim Evaluasi Usulan Dana Hibah (2014)

Tim Evaluasi Usulan Dana Hibah

2 Dokumen 100% 2 Dokumen

1.9

Fasilitasi Tim Pengelola SIMDA Keuangan (2014) (2015)(2016)

Fasilitasi Tim Pengelola SIMDA Keuangan

4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100%

12 dokumen 20 Dokumen

1.10 Sosialisasi Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2016 dan Awal Tahun Anggaran 2017 (2016)

Terlaksananya Sosialisasi Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2016 dan Awal Tahun Anggaran 2017

1 kegiatan 30 Orang

30 orang

1.11

Pendampingan Pelaporan pajak dan SPT Massa (2016)

Tersedianya Pendampingan Pelaporan pajak dan SPT Massa

12 Dokumen

12 Dokumen

1.12

Pendampingan Pelaporan pajak dan SPT Tahunan (2016)

TersedianyaPendampingan Pelaporan pajak dan SPT Tahunan

1 dokumen 1 dokumen


TAHUN 2016

35





Tahun 2017 (%)



2014 (%)


Target Program


tahun 2016




Tingkat Realisasi



Tingkat Capaian


1 15 1

Koperasi dan UMKM

1 15 1 52 2 2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan (100%)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 3

2.1

Terselenggaranya Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Fisik dan Keuangan Internal SKPD (2014) (2015) (2016)

Tersedianya Dokumen Evaluasi

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

100%

1 dokumen

2.2

Terselenggaranya Penetapan Kinerka (TAPKIN) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) (2014) (2015) (2016)

Tersedianya Dokumen Penetapan Kinerja


100%

1 dokumen

2.3

Terselenggaranya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) & LKPJ (2014) (2015) (2016)

Tersedianya Dokumen LAKIP danLKPJ Tahun 2013


100%

2 dokumen

2.4

Terselenggaranya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah (LPPD) di Bidang Koperasi dan UMKM Tahun (2014) (2015) (2016)

Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah


100%

1 dokumen

2.5

Terselenggaranya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun (2014)

Terselenggaranya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014

1 dokumen 100%

2.6

Terselenggaranya Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dan RKA TA dan DPA TA.(2014) (2015) (2016)

Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan TA. 2013 da RKA TA. 2014


100%

1 dokumen

2 .7

Tersedianya pelayanan Publik Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu(2014)

Tersedianya Dokumen PPID

1 dokumen 100%

2.8

Terselenggaranya Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan (TLHP) SKPD (2014) (2015) (2016)

Tersedianya Dokumen Tindak Lanjut Pemeriksaan (TLHP)


100% 1 dokumen

2.9.

Evaluasi dan Monitoring Pembanguan Koperasi dan UMKM (2014) (2015) (2016)

Tersedianya dokumen Monitorin Evaluasi Pembangunan Koperasi dan

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100%

1 dokumen


TAHUN 2016

36

UMKM

2.10.

Rapat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Rapat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- -

2.11

Rapat Koordinasi Bidang Koperasi (2015)

Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Koperasi

1 dokumen - 1 dokumen - 100%

2.12

Rapat Koordinasi Bidang UMKM (2015)

Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang UMKM


2.13

Pertemuan 10 Provinsi dalam Mitra Praja Utama (MPU) (2014)

Terwujudnya Pertemuan 10 Provinsi dalam Mitra Praja Utama (MPU)

1 dokumen

2.14 Mitra Praja Utama (MPU) Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM (2014)

Terlaksannya Mitra Praja Utama (MPU) Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM

1 dokumen

2.15

Identifikasi Pemberdayaan Koperasi Responsif Gender (2014)

Terlaksannaya Identifikasi Pemberdayaan Koperasi Responsif Gender

1 dokumen - 1 dokumen 1 dokumen 100%

2.16

Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) Koperasi dan UMKM (2014) (2015) (2016)

Terwujudnya Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) Koperasi dan UMKM

1 dokumen - 1 dokumen 1 dokumen 100%

1 dokumen

2.17 Forum SKPD (2015) (2016) Terwujudnya Forum SKPD - 1 dokumen - 1 dokumen - 100% 1 Dokumen

2.18

Kesiapan Koperasi dan UMKM dalam Menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) (2015)

Kesiapan Koperasi dan UMKM dalam Menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN)

1 dokumen - 1 dokumen -

100%

2.19

Monitoring dan Evaluasi Hibah barang Bidang UMKM (2015)

Monitoring dan Evaluasi Hibah barang Bidang UMKM


2.2

Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan Koperasi dan UMKM(2016)

terselenggaranya Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan Koperasi dan UMKM

1 dokumen

2.21

Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Koperasi dan UMKM (2015)

Terselenggaranya Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Koperasi dan UMKM

1 dokumen


TAHUN 2016

37





Tahun 2017 (%)



2014 (%)


Target Program


tahun 2016




Tingkat Realisasi



Tingkat Capaian


1 15 1

Koperasi dan UMKM

1 15

01

01

02 3. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Balatkop

3.1

Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelatihan pada Balatkop (2014)(2015)

Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelatihan pada Balatkop

1 kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

100% 2 kegiatan

3.2

Pelaksanaa Kegiatan Evaluasi dan Monitoring (2014)

Pelaksanaa Kegiatan Evaluasi dan Monitoring

1 kegiatan

1 Kegiatan

3.3

Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Fisik dan Keuangan Internal Balatkop

Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Fisik dan Keuangan Internal Balatkop

3.4 Fasilitasi Kegiatan Kantor (2015)

Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Kantor


1 Kegiatan

3.5

Penyusuanan dokumen evaluasi dan Pelaporan Balatkop

Terlaksannya Penyusuanan dokumen evaluasi dan Pelaporan Balatkop

3.6 Evaluasi dan Monitoring(2015)

Terlaksannya Kegiatan Evaluasi dan monitoring

16 Kali 16 Kali 100%

3.7

Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Balatkop Pertriwulan (2016)

Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Balatkop Pertriwulan

1 dokumen 1 dokumen

3.8

Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Balatkop (2016)

Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Balatkop

1 dokumen 1 dokumen


TAHUN 2016

38





Tahun 2017 (%)



2014 (%)


Target Program dan Kegiatan (Renja) tahun

2016




Tingkat Realisasi

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016

Tingkat Capaian


1 15 1

Koperasi dan UMKM

1 15 01 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

1 15 01 02 01 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 3

1.1 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor (2014) (2015) (2016)

Adanya peningkatan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Koperasi

13 Unit : (Mesin Foto Copy (2 Unit), Mesin Penghancur kertas (2

Unit), Mesin Penghitung Uang, AC

(4 Unit), Mesin Vacum, mesin potong

rumput, wireless amplifier.

108 unit ( 4 unit motor, 10 filling

cabinet. 1 bh kulkas,1 bh

dispenser, 1 unit TV., 2 unit AC, 18 unit Laptop, , 5 Unit Printer, 20 mejakerja. 20

kursi kerja, 5 bh lemari arsipp.5 lemari display

kaca, 1 unit papan struk)

108 unit ( 4 unit motor, 10 filling

cabinet. 1 bh kulkas,1 bh dispenser, 1

unit TV., 2 unit AC, 18 unit

Laptop, , 5 Unit Printer, 20

mejakerja. 20 kursi kerja, 5 bh lemari arsipp.5 lemari display

kaca, 1 unit papan struk)

100%

71 Unit (5 Unit Motor, 10 Buah Filling Cabinet, 4 Buah Lemari Display Kaca, 4 Unit AC Split, 1 Unit Kulkas, 2 Unit Dispenser, 2 Unit TV, 7 Unit Laptop, 5 Unit Printer, 15 Unit Hardisk Eksternal, 1 Set Meja Lingkar, 7 Buah Lemari Arsip, 2 Unit Kamera Digital,

287 unit

1.2

Belanja Modal Pengadaan Komputer(2014)

Adanya peningkatan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Koperasi

8 unit

8 unit

1.3

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor RODA EMPAT (2014)

Meningkatnya pengadaan sarana dan prasarana kantor

1 unit

1 unit

1.4 Belanja Modal Pengadaan PPID Membantu (2014)

Meningkatnya pengadaan sarana dan prasarana kantor

11 Unit : 11 Unit (Lemari Arsif (2Unit),

Papan Tulis, Komputer/PC, Hardisk

Eksternal, Laptop Printer, Meja Kerja,

11 unit


TAHUN 2016

39

Kursi, Rak Buku, software

1.5

Belanja Modal Sarana dan Prasarana Kantor

Belanja Modal Sarana dan Prasarana Kantor

1.4

Belanja Modal sarana dan Prasarana PLUT

Terlaksananya Belanja Modal sarana dan Prasarana PLUT

1.5

Belanja sarana dan Prasarana galeri kerajinan dan makanan UKM Banten

Terlaksananya Belanja sarana dan Prasarana galeri kerajinan dan makanan UKM Banten

1.6

Belanja Modal bahan Percontohan galeri kerajinan dan makanan UKM Banten

Terlaksannya Belanja Modal bahan Percontohan galeri kerajinan dan makanan UKM Banten

1.7 Belanja jasa Kontruksi PLUT

Terlaksannaya Belanja jasa Kontruksi PLUT

2 16 02 03 03 2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

2.1

Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor (2014)

Tercapainya pemanfaatan sarana dan prasarana kantor secara optimal

1 unit

2.2

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Sebagai Penunjang Tupoksi (2014)

Tercapainya pemanfaatan sarana dan prasarana kantor secara optimal

8 unit

2.3

Terpeliharanya Kendaraan roda dua dan roda empat (2015) (2016)

Terpeliharanya Kendaraan roda dua dan roda empat

9 unit roda empat; tiga unit

roda dua

9 unit roda empat; tiga unit

roda dua 100%

9 unit roda 4 dan 4 unit roda

2

2.4 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perkantoran (2015) (2016)

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perkantoran

522 unit terdiri dari inventaris

kantor, jaringan internet, jaringan telepon, faxmili, BAPX, mesin tik

elerik, mesin foocopy, AC, lemari arsip,

vacuum cleaner, meja kerja, kursi

kerja, mesin potong rambut, PC, laptop, dan

printer.

522 unit terdiri dari inventaris

kantor, jaringan internet, jaringan telepon,

faxmili, BAPX, mesin tik elerik, mesin foocopy,

AC, lemari arsip, vacuum cleaner, meja

kerja, kursi kerja, mesin

potong rambut, PC, laptop, dan

printer.

100%

154 Unit (Terdiri dari :

Sofeware Aplikasi; Jaringan Internet; Jaringan Telepon;

Faxmilie; BAPX; Server/Storage;

Mesin Foto Copy;AC Standing;

AC;PC, Laptop dan Printer;

Galeri Smesco

2.5 Pemeliharaan gedung Terpenuhinya Pemeliharaan 1 paket 1 paket 100% 1 paket


TAHUN 2016

40

gallery Smesco (2015) (2016)

gedung gallery Smesco

1 15 01 02 03 3. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 3

3.1

Terpenuhinya Penyediaan Barang dan Jasa Habis Pakai dan Keperluan Sehari-Hari Rumah Tangga Kantor (2014) (2015) (2016)

Adanya Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 12 bulan

3.2 Terselenggaranya Kelancaran Operasional Dinas (2014) (2015) (2016)


1 kegiatan 8 roda empat (bahan Bakar)

8 roda empat (bahan Bakar)

100%

3 Roda dua dan 9 roda 4

(penyediaan bahan bakar)

3.3

Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi pemerintahan di dalam daerah


- -

3.4

Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi Pemerintahan ke luar Daerah


- -

3.5

Peringatan Hari Besar Indonesia dan Peringatan Hari Besar Banten (2014) (2015) (2016)

Terlaksananya Peringatan Hari Besar Indonesia dan Peringatan Hari Besar Banten (2014) (2015)

1 kegiatan

6 kali (hari raya Idul Fitri, Idul

Adha, 17 Agustus, hari Raya Banten dan Maulid Nabi

Muhammad


Adha, 17 Agustus, hari Raya Banten dan Maulid

Nabi Muhammad

100%


Adha, 17 Agustus, hari Raya Banten dan Maulid

Nabi Muhammad

3.6

Koordinasi dan konsultasi di dalam daerah dan di luar daerah (2014)

Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi di dalam daerah dan di luar daerah

1 kegiatan

3.7 Penyediaan jasa perkantoran (2015) (2016)

Terlaksananya Penyediaan jasa perkantoran

27 orang (9 satpam, 16

pramubakti, 1 sopir kadis, 1

sopir operasional)

27 orang (9 satpam, 16

pramubakti, 1 sopir kadis, 1

sopir operasional)

100% 27 orang

3.8

Pelayanan publik informasi dan dokumentasi (PPID) pembantu (2015) (2016)

Terlaksananya Pelayanan publik informasi dan dokumentasi (PPID) pembantu

1 kegiatan 1 kegiatan 100% 12 bulan

3.9

Pembenahan arsip tidak beraturan (2015) (2016)

Terlaksananya Pembenahan arsip tidak beraturan

1 dokumen 1 dokumen 100% 12 bulan

3.10 Fasilitas penunjang kantor Terlaksananya Fasilitas 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan


TAHUN 2016

41

(2015) (2016) penunjang kantor

1 15 01 02 04 4. Peningkatan Kapasitas Aparatur

4.1 Pengembangan Profesionalisme Kapasitas Pegawai (2015)

Terlaksananya Pengembangan Profesionalisme Kapasitas Pegawai



100% 55 orang

4.2 Evaluasi Uraian Tugas Dinas

Koperasi dan UMKM Terlaksananya Evaluasi Uraian Tugas Dinas Koperasi dan UMKM

100%

4.3 sosialisasi no.67 tentang

Kode Etik PNS (2015) Terlaksananya sosialisasi no.67 tentang Kode Etik PNS



100% 55 orang

4.4 Bimtek Penilaian Prstasi Kerja PNS di Lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten (2015)

Terlaksananya Bimtek Penilaian Prstasi Kerja PNS di Lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten



100%

55 orang

4.5 Bimtek Peningkatan Profesionalisme Kapasitas Pegawai (2016)

Terlaksananya Bimtek Peningkatan Profesionalisme Kapasitas Pegawai

1 Dokumen 55 Pegawai

55 orang

4.6 Bimtek Evaluasi Uraian

Tugas (2016) Terlaksananya Bimtek Evaluasi Uraian Tugas

1 Kali 55 SKP Pegawai 55 orang

4.7 Fasilitasi Olahraga Pegawai

(2016) Terwujudnya Fasilitasi Olahraga Pegawai

48 Kali 140 Pegawai 140 pegawai

4.8 Fasilitasi Pengembangan Spiritual Pegawai (2016)

Terwujudnya Fasilitasi Pengembangan Spiritual Pegawai

12 Kali 140 Pegawai

140 pegawai

4.9 Fasilitasi Rapat Intern

(2016) Terwujudnya Fasilitasi Rapat Intern

12 Kali 12 Kali

4.10 Sosialisasi Peraturan Aparatur Sipil Negara (2016)

TerwujudnyaSosialisasi Peraturan Aparatur Sipil Negara

1 Dokumen 55 Pegawai

55 orang

1 15 01 02 05 5. Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah

5.1 Koordinasi dan konsultasi pemerintahan di dalam dan luar daerah

Koordinasi dan konsultasi pemerintahan di dalam dan luar daerah

12 kali 12 kali 100% 12 Bulan

1 15 01 02 06 6. Pengadaan sarana & prasarana Balatkop

6.1

Belanja jasa service kendaraan bermotor (2014)

Terpenuhinya Belanja jasa service kendaraan bermotor

5 Dokumen SPK dan Pejabat

6.2

Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor sebagai penunjang tupoksi (2014)

Terpenuhinya Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor sebagai penunjang tupoksi

3 unit roda 2

6.3

Pengerjaan jalan dari kantor menuju mess dan dapur (2015)

Terlaksananya Pengerjaan jalan dari kantor menuju mess dan dapu

2 paket 2 paket 100%


TAHUN 2016

42

6.4

Kendaraan operasional roda dua dan roda empat (2015)

Terpenuhinya Kendaraan operasional roda dua dan roda empat

6 unit (mobil 2 unit, motor 4

unit)

6 unit (mobil 2 unit, motor 4

unit) 100%

6.5 Pembangunan mess (2015)

Terlaksananya Pembangunan mess


6.6

Pengadaan kebutuhan rumah tangga (2015)

Terlaksananya Pengadaan kebutuhan rumah tangga


6.7

Pengadaan tempat ibadah (2015)

Terlaksananya Pengadaan tempat ibadah


6.8

Pengadaan rumah dinas (2015)

Terlaksananya Pengadaan rumah dinas


6.9 Pengadaan asrama (2015)

Terlaksananya Pengadaan asrama


6.10

Terpenuhinya Kebutuhan Barang Modal Penunjang Tupoksi yang Memadai (2016)

Terpenuhinya Kebutuhan Barang Modal Penunjang Tupoksi yang Memadai

1 dokumen

6.11

Terpenuhinya Pengadaan Kebutuhan rumah Tanggga(2016)

Terpenuhinya Pengadaan Kebutuhan rumah Tanggga

1 paket meubeleur, 10

AC

1 15 01 02 07 7. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana BALATKOP

7.1

Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor (2014)

Meningkatnya Rasio Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

30 Unit

7.2

Terselenggaranya Kelancaran Operasional Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM (2014) (2015)

Meningkatnya Rasio Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

2 Unit : Mobil 1 Unit, Motor 1 Unit

1 mobil ; 3 motor 1 mobil ; 3

motor 100%

7.3

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Sebagai Penunjang Tupoksi (2015)

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Sebagai Penunjang Tupoksi

1 gedung 1 taman 1 gedung 1

taman 100%

7.4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor (2016)

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

12 Bulan (6 AC, 2 Unit Roda 4, 4 Unit Roda 2, 1 Paket Jasa Kebersihan)

1 15 01 02 08 8. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balatkop

8.1

Terselenggaranya kelancaran operasional Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM (2015) (2016)

Terselenggaranya kelancaran operasional Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM

10 Honorarium Tenaga honorer

10 Honorarium Tenaga honorer

100% 10 Orang

8.2

Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa habis pakai

Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa habis pakai dan

50 Belanja Bahan Pakai Habis dan

50 Belanja Bahan Pakai

100% 12 Bulan


TAHUN 2016

43

dan keperluan rumah tangga kantor (2015) (2016)

keperluan rumah tangga kantor Belanja Jasa Kantor

Habis dan Belanja Jasa Kantor

8.3

Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi pemerintahan di dalam dan luar Daerah (2015) (2016)

Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi pemerintahan di dalam dan luar Daerah

5 Orang 5 Orang 100% 12 Bulan

8.4

Fasilitasi Penunjang Kantor (2015)

Fasilitasi Penunjang Kantor

12 Bulan 12 Bulan 100%





Tahun 2017 (%)



2014 (%)


Target Program dan Kegiatan (Renja) tahun

2016




Tingkat Realisasi

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016

Tingkat Capaian


1 15 1

Koperasi dan UMKM

1 15 01 72 Penyediaan Data Pembangunan Daerah

1 15 01 72 01 1. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

1.1

Penyusunan Data Statistik Usaha kecil, Menengah dan Koperasi (2014)

Terselenggaranya Penyusunan Data Usaha kecil, menengah dan Koperasi

1 kegiatan (3 dokumen )

1.2

Penyusunan Statistik Koperasi (2015) (2016)

Terlaksananya Penyusunan Statistik Koperasi (2015)

1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen

1.3

Penyediaan Statistik UMKM (2015) (2016)

Terwujudnya Penyediaan Statistik UMKM (2015)

1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen


TAHUN 2016

44

Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian

Renstra SKPD s.d. Tahun 2015 diatas dapat kita lihat bahwa realisasi Program kegiatan

tahun 2015 secara keseluruhan sebesar 98,66% (Tabel 1). Sedangkan realisasi fisik

program kegiatan tahun 2015 sampai dengan bulan April sebesar 21,75 % (Lampiran

1).

2.2. Analisa kinerja Pelayaan SKPD

Acuan dalam menganalisis Kinerja Pelayanan SKPD berdasarkan indikator

kinerja dapat menggunakkan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan

dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten belum memiliki dokumen Standar

Pelayanan Minimal yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja

penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan Koperasi dan UMKM

digunakan Indikator Kinerja Kunci meliputi Aspek Penilaian pada tataran

pengambil kebijakan, Aspek Pelaksana Kebijakan dan Aspek Tingkat Capaian

Kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis

kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas

Koperasi dan UMKM Provinsi Banten.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 maka Dinas

Koperasi dan UMKM Provinsi Banten mempunyai tugas melaksanakan urusan

wajib bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan kewenangan

dan fungsi sebagai berikut:

1. Sub bidang kelembagaan koperasi

a. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta

pembubaran koperasi.

b. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta penetapan

pembubaran koperasi lintas kabupaten/kota (Tugas Pembantuan)


TAHUN 2016

45

c. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian

koperasi lintas kabupaten/kota.

d. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan perubahan AD yang menyangkut

penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi lintas

kabupaten/kota.

e. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat provinsi.

f. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta penetapan

pembubaran koperasi lintas kabupaten/kota.(Tugas Pembantuan)

g. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian

koperasi lintas kabupaten/kota

h. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan perubahan AD yang menyangkut

penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi lintas

kabupaten/kota

i. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat provinsi

j. Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat provinsi

k. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di

tingkat provinsi (Tugas Pembantuan)

2. Sub Bidang Pemberdayaan Koperasi

a. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi:

1) Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat provinsi sesuai

dengan kebijakan pemerintah

2) Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP

dan USP lintas kabupaten/kota

3) Pembinaan KSP dan USP lintas kabupaten/kota

4) Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran

KSP dan USP lintas kabupaten/kota

5) Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP lintas kabupaten/kota

yang tidak melaksanakan kewajibannya

b. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan

pemasyarakatan koperasi dalam wilayah provinsi


TAHUN 2016

46

c. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi lintas kabupaten/kota

d. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah provinsi

3. Sub bidang Pemberdayaan UMKM

a. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi

usaha kecil di tingkat provinsi meliputi

1) Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan

kebutuhan dana

2) Persaingan

3) Prasarana

4) Informasi

5) Kemitraan

6) Perinjinan

7) Perlindungan

b. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat provinsi meliputi

1) Produksi

2) Pemasaran

3) Sumber daya manusia

4) Teknologi

c. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat

provinsi meliputi

1) Kredit Perbankan

2) Penjaminan lembaga Bukan Bank

3) Modal Ventura

4) Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN

5) Hibah

6) Jenis Pembiayaan lain

4. Sub bidang Pengawasan, Monitoring dan evaluasi

Pengawasan, Monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan koperasi dan UKM

Lintas kabupaten/kota. Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan pada Tabel

(Terlampir).


TAHUN 2016

47

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD (yang 4)

1. Penataan Kelembagaan dan Tata Laksana KUMKM

Perlu digaris bawahi bahwa 99,9% pelaku usaha adalah Usaha Mikro dan Kecil,

dengan skala usaha yang sulit berkembang karena tidak mencapai skala usaha yang

ekonomis. Dengan badan usaha perorangan, kebanyakan usaha dikelola secara

tertutup, dengan legalitas usaha dan administrasi kelembagaan yang sangat tidak

memadai. Upaya pemberdayaan UMKM makin rumit karena jumlah dan jangkauan

UMKM demikian banyak dan luas, terlebih bagi daerah tertinggal, terisolir dan

perbatasan.

Lemahnya kelembagaan ini juga terjadi pada Koperasi karena rendah

pemahaman perkoperasian oleh para pengelola, pengurus maupun anggota

Koperasi. Kondisi ini cukup memprihatinkan, tidak saja jika dilihat dari rendahnya

partisipasi anggota dalam usaha Koperasi, tetapi juga dapat dilihat dari rendahnya

pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) oleh Koperasi aktif.

Dengan kondisi seperti itu, menunjukkan bahwa kapasitas dan kualitas para

pengelola Koperasi, sebagian besar masih sangat rendah. Hal ini juga

mengindikasikan bahwa tetah terjadi pengelolaan Koperasi yang tidak sesuai dengan

nilai, identitas dan jatidiri Koperasi. Semakin rnemburuknya citra Koperasi di tengah

masyarakat, karena banyak Koperasi tidak aktif dengan legalitas yang tidak

memadai, terlilit persoalan hukum, bahkan pengurus, anggota, akte serta alamat

yang sulit untuk diidentifikasi, adalah persoalan-persoalan yang perlu segera

ditangani. Sementara harapan untuk melakukan perubahan tidak mungkin

diserahkan pada masyarakat semata, karena kesadaran untuk berkoperasi belum

sepenuhnya tumbuh berkembang sebagai sebuah kebutuhan. Oleh karena itu,

upaya Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2015 upaya melaksanakan penataan

kelembagaan dan tata laksana KUMKM mempioritaskan kegiatan:

a. Pendataan KUMKM;

b. Revitalisasi KUD;

c. Peningkatan Kapasitas Kelebagaan Koperasi;


TAHUN 2016

48

d. mengoptimalkan Fungsi Advokasi bagi Koperasi;

e. Membentuk Forum UMKM di Tingkat Provinsi.

2. Peningkatan SDM KUMKM

Salah satu modal utama Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Menengah adalah sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti SDM yang

sehat, mandiri, beriman, taqwa, tangguh, kreatif, berdedikasi, profesional, dan

berwawasan kebangsaan serta memiliki semangat wirausaha melalui suatu sistem

pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal di bidang Pemberdayaan

Koperasi dan UMKM yang terencana untuk mampu memiliki kompetensi keunggulan

kompetitif.

Selain permasalahan yang berkaitan dengan pelaku usaha, keberadaan

aparatur dan sarana-prasarana penunjang sangat menentukan berhasil tidaknya

proses pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Dalam hal ini terdapat kenyataan

bahwa dari jumlah aparatur tidak sepenuhnya sebanding dengan cakupan jumlah

Koperasi dan UMKM. Bahkan di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kab./Kota,

aparatur teknis hanya dapat dihitung dengan jari tangan bahkan yang ada tidak

memiliki latar belakang teknis perkoperasian. Hal ini telah mengakibatkan

kesenjangan dalam jenjang karier pada SKPD yang membidangi Koperasi dan

UMKM. Bagi sebuah SKPD Provinsi jumlah aparatur yang ada belum memadai,

disamping perlu peningkatan kompetensi bagi setiap aparat teknis.

Demikian halnya terkait dengan peningkatan jenjang pendidikan bagi aparatur

perlu dilakukan khususnya untuk jenjang pendidikan Strata 1 (S1-Sarjana) dan

Strara 2 (S2-Magister). Keahlian khusus bagi aparatur juga pertu ditingkatkan,

khususnya dilakukan diklat pendalaman perkoperasian dan kewirausahaan, diklat

aparatur dan diklat motivasi. Searah dengan hal tersebut, sangat diperlukan sarana

dan prasarana lembaga diklat atau pusat pelatihan bagi aparatur dan gerakan

Koperasi serta bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.


TAHUN 2016

49

Hal ini merupakan kebutuhan, mengingat perpindahan (mutasi) aparatur

antar SKPD di daerah yang sangat cepat. Di sisi lain berkembangnya kebutuhan

masyarakat terhadap pengetahuan dan keterampilan bidang perkoperasian dan

manajemen usaha meningkat. Dalam perkembangannya ke depan,

pengembangan sumber daya manusia dalam bidang koperasi dan UMKM harus

memiliki standar kapasitas dan kompetensi yang baik untuk meningkatkan kualitas

SDM bidang Koperasi dan UMKM. Hal ini untuk meningkatkan daya saing di tingkat

global, mengingat penerapan pasar bebas dalam era globalisasi akan segera

dilaksanakan. Pada tingkat global, isu standarisasi sumber daya manusia maupun

standarisasi produk dan usaha Koperasi dan UMKM terus meningkat.

Sumber daya manusia yang kompeten adalah seseorang yang memiliki unsur-

unsur pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill), peran sosial (social role), citra

diri (self- image), perilaku (behave), dan motivasi (motive) sesuai dengan jenis

pekerjaannya dan jenjang jabatannya. Dari unsur-unsur kandungan kompetensi

tersebut, pengetahuan (knowledge) merupakan langkah pertama yang harus

diberikan kepada semua pihak yang terlibat dalam peemberdyaan Koperasi dan

UMKM.

Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas pada penyusunan Rencana

Kerja Tahun 2015 ini Dinas Koperasi dan UMKM akan memprioritaskan pelaksanaan

kegiatan sebagai berikut:

a. Pendidikan dan Pelatihan Bagi pembina/aparatur tingkat provinsi dan

Kabupaten/kota, pengurus dan Anggota Koperasi dan UMKM, tentang

perkoperasian dan kewirausahaan.

b. Menambah Jumlah Petugas Penyuluh Perkoperasian Lapangan (PPKL) dan

pendamping UMKM.

c. Memaksimalkan fungsi Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM Provinsi Banten.


TAHUN 2016

50

3. Aksesbilitas dan Daya Saing KUMKM

Masalah klasik lain yang dihadapi Koperasi dan UMKM adalah terbatasnya akses

Koperasi dan UMKM kepada sumberdaya produktif. Akses kepada sumberdaya

produktif terutama terhadap bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran

serta informasi pasar. Dalam hal pendanaan utamanya Koperasi dan UMKM memiliki

permasalahan karena modal sendiri yang terbatas, tingkat pendapatan rendah, aset

jaminan dan administrasi tidak memenuhi persyaratan perbankan. Bahkan bagi

Usaha Mikro dan Kecil sering kali terjerat rentenir/pihak ketiga dan kurang tersentuh

lembaga pembiayaan.

Adapun berkaitan dengan akses teknologi, kebanyakan Koperasi dan UMKM

menggunakan teknologi sederhana, kurang memanfaatkan teknologi yang lebih

memberikan nilai tambah produk. Demikian juga Koperasi dan UMKM sulit untuk

memanfaatkan informasi pengembangan produk dan usahanya. Upaya

pemberdayaannya juga diliputi dengan adanya ketimpangan dalam penguasaan

sumberdaya produktif baik antar pelaku usaha, antar daerah maupun antara pusat

dan daerah.

Kondisi di atas telah berakibat serius terhadap rendahnya produktivitas dan

daya saing produk Koperasi dan UMKM. Terlebih Koperasi dan UMKM belum memiliki

jaringan pasar dan pemasaran yang luas. Kebanyakan mereka hanya memiliki akses

pasar di tingkat lokal, atau yang paling maju mereka dapat melakukan sedikit ekspor

melalui usaha menengah dan besar yang berlaku sebagai perantara.

Untuk menjawab permasalahan tersebut pada Rencana Kerja tahun 2015 ini

dinas koperasi dan UMKM Provinsi Banten akan melaksanakan kegiatan sebagai

berikut:

a. Membantu koperasi dan UMKM untuk mengakses kepada sumber

permodalan;

b. Melaksanakan promosi dan pemasaran produk KUMKM melalui pameran dan

konsultasi bisnis;


TAHUN 2016

51

c. Membentuk sentra-sentra produk unggulan KUMKM;

d. Melaksanakan monitoring pemanfaatan bantuan KUMKM.

4. Koordinasi dan Sinergitas.

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM memiliki banyak keterkaitan dengan

pihak lainnya, baik yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung.

Pengelompokan stakeholders dapat dijabarkan sebagai berikut : pemerintah;

swasta; dan masyarakat. Gambaran pelaku dalam Pemberdayaan Koperasi dan

UMKM tersebut mengisyaratkan bahwa setiap upaya dan langkah-langkah

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM akan memiliki pengaruh terhadap pihak-pihak

yang terkait.

Hubungan kelembagaan dalam wujud koordinasi antara pelaku Usaha

dirasakan masih belum optimal, sehingga upaya meningkatkan program-program

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang lebih terpadu dan terintegrasi menjadi

prasyarat keberhasilan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Pemerintah baik pusat

maupun daerah sebagai fasilitator dan pembinan pembangunan bidang Koperasi

dan UMKM memegang kunci untuk membuka keterpaduan pembangunan

bidang Koperasi dan UMKM, sehingga pihak terkait swasta dan masyarakat akan

berpartisipasi aktif dalam rangka pencapaian sasaran pemberdayaan koperasi dan

UMKM. Sehingga kondisi keterpaduaan antar pihak dalam Pemberdayaan Koperasi

dan UMKM perlu segera diperbaiki, hubungan antar asosiasi profesi perlu

ditingkatkan, demikian pula hubungan pusat- daerah serta lembaga-lembaga

Koperasi dan UMKM yang perlu lebih diberdayakan.

B. ISU EKSTERNAL (MEA)

Dengan keterbatasan yang dimiliki, Koperasi dan UMKM seringkali melakukan

aktivitas usaha dengan lokasi yang tidak pasti dan berpindah-pindah. Sementara

Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan, serta sering mengabaikan upaya penataan


TAHUN 2016

52

kota yang secara dini memperhatikan ketersediaan tempat usaha bagi Koperasi dan

UMKM.

Sementara dalam rangka peningkatan kapasitas usaha terbentur oleh produk jasa

lembaga keuangan yang sebagian besar berupa kredit modal kerja, bukan kredit investasi

(dengan jangka waktu yang relatif lebih lama). Bagi Koperasi dan UMKM keadaan ini akan

mempersulit upaya meningkatan kapasitas usaha termasuk dalam rangka pengembangan

produk-produk yang berdaya saing.

Di samping itu, bunga pinjaman juga masih dianggap terlatu tinggi, dan

persyaratan pinjaman juga tidak mudah dipenuhi, seperti persyaratan nilai jaminan yang

jauh lebih tinggi dari nilai pinjaman meskipun usahanya layak. Dunia perbankan sebagai

sumber pendanaan terbesar masih memandang bahwa usaha Koperasi dan UMKM

merupakan jenis usaha yang beresiko tinggi.

Permasalahan lain yang melilit Koperasi dan UMKM adalah kurang kondusifnya

iklim usaha. Hal ini terutama berkaitan dengan belum tuntasnya penanganan aspek

Legatitas badan usaha dan kelancaran prosedur perizinan, penataan lokasi usaha, biaya

transaksi/usaha tinggi, infrastruktur, kebijakan datam aspek pendanaan untuk Usaha

Mikro dan Kecil, kebijakan aspek informasi, kemitraan, pemberian kesempatan berusaha,

promosi dagang dan dukungan kelembagaan yang kurang mendukung, serta perlunya

peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Selain itu pelaksanaan otonomi darah

dirasakan belum sepenuhnya optimal, karena kurang berpihaknya Pemerintah Daerah

dalam melaksanakan pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Eksistensi Koperasi dan UMKM

juga masih selalu di pandang sebelah mata, bahkan berkembang pandangan minor

terhadap pemberdayaan Koperasi dan UMKM, seolah pemberdayaan adalah bagian dan

program charity dan belas kasihan.

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM juga berkaitan erat dengan upaya untuk

mencapai Millenium Development Goals (MDG’s) atau tujuan pembangunan millennium

yang ditujukan pada pencapaian hak-hak dasar kebutuhan hidup bagi segenap bangsa

Indonesia, khususnya menyangkut menanggulangi pengentasan kemiskinan dan

kelaparan yang ekstrim, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,


TAHUN 2016

53

dan membangun kemitraan global dalam pembangunan terutama dengan

mengembangkari usaha produktif yang layak dijalankan untuk kaum muda.

Sebagai negara dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin banyak, pertu

ditopang oleh kekuatan ekonomi yang sepadan. Pilar kekuatan ekonomi akan berdiri

kokoh, apabila mengakar dengan realitas kehidupan ekonomi masyarakatnya. Momentum

yang hadir saat ini membawa harapan besar agar perekonomian nasional berpijak pada

pembangunan ekonomi rakyat sejatinya, dan bukan harapan dan sebuah cita-cita masa

depan. Meski demikian disadari bahwa keberadaan Usaha Besar merupakan mitra penting

dalam pengembangan ekonomi rakyat. Oleh karena itu pertu pengembangan berbagai

bentuk kerjasama dengan usaha besar, diantaranya pengembangan kemitraan dan

jaringan pasar bersama Koperasi dan UMKM, tempat magang, alih teknologi,

pendampingan dan advokasi serta CSR (Corporate Social Responsibility), dengan

menekankan pada bentuk kerjasama yang saling membutuhkan, menguntungkan dan

membesarkan. Atas dasar itu Kementerian Koperasi dan UKM akan mengembangkan

berbagai program dan kegiatan yang berkesesuaian, tepat sasaran, berhasil guna dan

bermanfaat secara langsung bagi pemberdayaan Koperasi dan UMKM di tanah air.

Pemahaman terhadap permasalahan dan identifikasi tiap pelaku, diharapkan dapat

mempercepat upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM secara lebih luas dengan

penyebaran yang lebih merata, yang bertujuan untuk mengatasi masalah internal dan

eksternal yang dihadapi Koperasi dan UMKM sehingga mereka memperoleh jaminan

kepastian dan kesempatan berusaha di Indonesia.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2015 terhadap hasil analisis

kebutuhan dapat dilihat pada Tabel berikut ini.


TAHUN 2016

54


TAHUN 2016

55

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (hasil

kesepakatan)

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR

KINERJA BESARAN/VOLUME

(2) (3) (4) (5)

A. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah daerah

1. Perencanaan dan evaluasi pelaporan

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan

1.1 Sinkronisasi Perencanaan Program/Kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Kab/Kota dengan Stakeholder

8 kab/Kota dan Provinsi Banten

8 kab/Kota x 30 orang

1.2 Kerja Sama Monitoring dan Evaluasi dengan Kabupaten/Kota dan Stakeholder Kepada Koperasi dan UMKM


8 kab/Kota x 50 orang KUMKM

B. Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM

1. Pengembangan usaha Koperasi Bidang Industri Hasil Pertanian


1.1 Rapat Koordinasi Pembahasan KUT dan KUD se Provinsi Banten dan Fasilitasi Puskopti untuk Menjadi Distributor/ Impor Kacang Kedelai


8 kab/Kota x 30 KUMKM

2. Pengembangan Usaha Koperasi di Bidang aneka Usaha

Tingkat usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat


TAHUN 2016

56

kemiskinan

2.1 Fasilitasi Upgrade KSU Menjadi Koop-Mart

2 kab/kota 2 KSU

3. Peningkatan Kompetensi Usaha Kecil, Menengah dan Pengelola Koperasi


3.1 Monitoring dan Evaluasi Perijinan bagi Usaha Mikro dan Kecil


155 kecamatan

C. Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM

1. Dukungan Promosi dan Pemasaran Produk serta Peningkatan Kapasitas Kerja Sama dan Jaringan Usaha

Tingkat layanan layanan teknologi, inovasi, daya saing, dan mutu produk Koperasi dan UMKM

1.1 Penambahan Tenaga Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), Tenaga Pendamping UMKM dan Pembentukan Satgas Pengawas KSP di Kab/Kota


8 orang

1.2 Pembentukan dan Revitalisaisi Sentra UKM


8 unit

2. Penyediaan Fasilitas Pengembangan Teknologi, Pasar, dan Pemasaran Produk Unggulan KUMKM

Tingkat layanan akses pasar dan pemasaran bagi produk koperasi dan UMKM

2.1 Fasilitasi bantuan permodalan untuk UKM

8 kab/Kota

dan Provinsi

Banten

40 KUMKM

2.2 Temu Mitra antara KUMKM dengan Pengusaha

8 kab/Kota

dan Provinsi

Banten

1 kegiatan


TAHUN 2016

57

2.3 Fasilitasi Forum UMKM Provinsi Banten

8 kab/Kota

dan Provinsi

Banten

1 kegiatan

D. Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi

8 Kab/Kota dan Provinsi Banten

Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Produktivitas Koperasi dan UMKM

1.1 Pemutakhiran Data Base Koperasi dan UMKM

8 kab/Kota

dan Provinsi

Banten

1 kegiatan

1. 1.2 Bimbingan dan Advokasi terhadap Koperasi dan UMKM

8 kab/Kota

dan Provinsi

Banten

1 kegiatan

1.3 Pembentukan tim/Pokja di setiap kab/kota untuk Menangani Revitalisasi KUD dan Menginventarisir Lambaga Keuangan Mikro (LKM) yang akan menjadi KSP

8 kab/Kota

dan Provinsi

Banten

1 kegiatan

1.4 Pembentukan Forum KUMKM di Tingkat Provinsi

8 kab/Kota

dan Provinsi

Banten

1 kegiatan

1.5 Fasilitasi bantuan Sistem Aplikasi/Software Keuangan Koperasi

8 kab/Kota

dan Provinsi

Banten

1 kegiatan

1.6 Penyusunan perda KUMKM Provinsi Banten

1 kegiatan

1.7 Dukungan Kelembagaan Gerakan Koperasi (Dekopinwil)

8 kab/Kota

dan Provinsi

Banten

1 kegiatan


TAHUN 2016

58

1.8 Beasiswa bagi Pengurus dan Anggota Koperasi di Ikopin

8 kab/Kota

dan Provinsi

Banten

50 orang

1.9 Dukungan Harkopnas 8 kab/Kota

dan Provinsi

Banten

1 kegiatan

1.10 Sistem Manajemen Pengelolaan Perkoperasian (Software dan Hardware)

8 kab/Kota dan Provinsi

Banten

1 kegiatan

1.11 Adanya Dukungan Regulasi dari Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dalam Pengembangan Koperasi dan UMKM


Banten

1 kegiatan

2. Pelatihan Bagi Pengurus Koperasi dan UMKM

Persentase Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha KUMKM

2.1 Pelatihan Teknis Perkoperasian dan UMKM bagi Aparatur Melalui Optimalisasi fungsi Balatkop dalam Rangka Pengembangan SDM KUMKM


Banten

50 orang x 2 angkatan

E. Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Ketersediaan Data informasi Pembangunan

1. Penyediaan Data Pembangunan Daerah

1.1 Kerjasama dengan Kabupaten/Kota untuk Pendataan KUMKM

8 kab/Kota

dan Provinsi

Banten

1 paket

1.2 Pendataan KUMKM yang akan Mengakses yang akan Mengakses ke Perbankan Dilakukan oleh ABDSI Kerjasama dengan BI (Puskopsyah)

8 kab/Kota

dan Provinsi

Banten

1 paket


TAHUN 2016

59

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran

3.2.1. Tujuan

a. Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian

Daerah melalui :

1) Meningkatkan jumlah Koperasi yang sehat, kuat dan dipercaya.

2) Meningkatkan peran dan kontribusi Koperasi dan UMKM dalam

perekonomian Daerah.

b. Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui:

1) Mengembangkan kebijakan dan program-program pemberdayaan

Koperasi dan UMKM berdasarkan hasil kajian.

2) Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keterampilan SDM Koperasi

dan UMKM.

c. Peningkatan Daya Saing Produk Koperasi dan UKM melalui

Meningkatkan kemampuan Koperasi dan UKM dalam mengembangkan

produk-produk kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing.

d. Peningkatan Pemasaran Produk Koperasi dan UKM melalui

Meningkatkan kelembagaan dan jaringan pemasaran serta pangsa pasar

produk Koperasi dan UKM.

e. Peningkatan Akses Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi dan UMKM

melalui Penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai

dengan kebutuhan Koperasi dan UMKM.

f. Pengembangan Wirausaha Koperasi dan UMKM baru melalui:

1) Menumbuhkan wirausaha baru yang inovatif.

2) Meningkatkan kesadaran berwirausaha sebagai budaya dan

mengembangkan kewirausahaan dikalangan masyarakat.


TAHUN 2016

60

g. Perbaikan Iklim Usaha yang lebih berpihak kepada Koperasi dan UMKM

melalui:

1) Meningkatkan kuatitas Layanan publik yang transparan, akuntabel

dan kredibel.

2) Menyediakan peraturan perundang-udangan yang lebih berpihak

pada Koperasi dan UMKM.

3.2.2. Sasaran

Dalam RPJMD Provinsi Banten periode 2012-2017, sasaran

pemberdayaan Koperasi dan UMKM adalah meningkatnya peran kelembagaan

dan permodalan K-UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya

saing.Untuk menjembatani sasaran tersebut, maka ditetapkan sasaran

strategis Dinas Koperasi dan UMKM periode 2012-2017, sebagai berikut:

a. Meningkatnya jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam

perekonomian Daerah dengan indikasi:

1) Meningkatnya Koperasi berkualitas (10%) dan tumbuhnya (5%)

jumlah Koperasi aktif se Provinsi;

2) Meningkatnya jumlah Koperasi aktif (55%) yang melaksanakan

RAT;

3) Meningkatnya produktifitas UMKM (5%) per tahun;

4) Meningkatnya sumbangan UMKM dalam pembentukan PDRB (6%)

pertahun;

5) Meningkatnya rata-rata jumlah penyerapan tenaga kerja Koperasi

dan UMKM sebesar (5%) per tahun;

6) Meningkatnya rata-rata nilai investasi Koperasi dan UMKM sebesar

10% per tahun;

7) Meningkatnya nilai ekspor produk UMKM (15%) per tahun.

b. Meningkatnya Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dengan indikasi:


TAHUN 2016

61

1) Meningkatnya jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang mengikuti

Diklat;

2) Terselenggaanya diklat kewirausahaan bagi para sarjana calon

wirausaha;

3) Meningkatnya pemanfaatan tempat praktek keterampilan usaha pada

lembaga pendidikan pedesaan;

4) Tersedianya model-model praktek terbaik (best practices)

internasional bagi pemberdayaan Koperasi;

5) Berkembangnya Koperasi dan UMKM dalam penerapan Informasi

Teknologi dan teknologi tepat guna.

6) Berkemangnya kemitraan Koperasi dan UMKM dengan pelaku usaha

melalui Meningkatnya jumlah dan kualitas kemitraan usaha.

c. Peningkatan daya saing produk Koperasi dan UMKM dengan indikasi:

1) Meningkatnya penggunaan produk Koperasi dan UMKM dalam

Provinsi;

2) Menjaga 65% pangsa pasar Koperasi dan UMKM di bidang bisnis

retail;

3) Meningkatnya ekspor non migas UMKM sehingga pangsa terhadap

ekspor non migas nasional minimal sebesar 20% pertahun.

d. Peningkatan pemasaran produk Koperasi dan UMKM dengan indikasi:

1) Tumbuh dan berkembanganya trading house di seturuh Provinsi;

2) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana produksi dan

pemasaran;

3) Meningkatnya promosi produk Koperasi dan UMKM;

4) Meningkatnya jumlah dan kualitas warung retail modern milik

Koperasi dan UMKM;

5) Memperkuat pemasaran produk Koperasi dan UMKM di sentra-sentra

termasuk daerah tertinggal, terisolir dan perbatasan;


TAHUN 2016

62

6) Turut mewujudkan Smesco UKM menjadi Icon Industri Kreatif dan

pemberdayaan Koperasi dan UMKM Nasional.

e. Penyediaan akses pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM

dengan indikasi:

1) Tersedianya SKIM pembiayaan yang mudah, terjangkau dan cepat,

dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM;

2) Meningkatnya jumlah dan kualitas KSP/USP dan Lembaga

pembiayaan lainnya;

3) Meningkatnya penyelenggaraan, pengembangan dan pengawasan

KSP/USP;

4) Memperkuat permodalan bagi produk Koperasi dan UMKM di sentra-

sentra termasuk daerah tertinggal, terisolir dan perbatasan.

f. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak pada Koperasi dan UMKM

dengan indikasi:

1) Terselenggaranya penataan birokrasi dan tata ketota pemerintahan

yang efektif, efisien dan bertanggung jawab;

2) Tersedia dan terlaksananya peraturan perundang-undangan dan

kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan Koperasi dan UMKM;

3) Terciptanya keselarasan program dan kegiatan dalam pemberdayaan

Koperasi dan UKM melalui koordinasi lintas sektoral di tingkat

Provinsi, dan Kabupaten/Kota;

4) Tersedianya kajian dasar, kebijakan dan terapan yang prospektif

dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

g. Pengembangan wirausaha Koperasi dan UKM baru dengan indikasi:

1) Terciptanya 150 wirausaha baru dan kalangan sarjana;

2) Tersedianya modul-modul untuk meningkatkan kesadaran

berwirausaha.


TAHUN 2016

63

3.3. Program dan Kegiatan

Program Kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten tidak terlepas dari

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan

NO.

URAIAN ALASAN SUMBER DATA

1 2 3 4

1. Meningkatnya aktifitas ekonomi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM-K)

Meningkatnya aktfitas UMKM-K, merupakan indikasi meningkatnya perkuatan internal bagi Koperasi dan UMKM.

- Laporan SKPD yang membidangi urusan Koperasi dan UMKM Kab./Kota;

- Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang Koperasi dan UMKM oleh Kab./Kota dan Provinsi;

- Hasil Survey Biro Pusat Statistik.

2. Meningkatnya pertumbuhan unit usaha baru

Meningkatnya pertumbuhan unit usaha baru, pertumbuhan wirausaha baru, dan perluasan usaha, merupakan indikasi meningkatnya kontribusi Koperasi dan UMKM dalam pembukaan lapangan kerja.


- Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang Koperasi dan UMKM oleh Kab./Kota dan Provinsi.

3. Meningkatnya pertumbuhan wirausaha baru

4. Meningkatnya kesempatan kerja

Meningkatnya

kesempatan kerja

merupakan indikasi

kontribusi Koperasi dan

UMKM dalam penurunan

angka kemiskinan


- Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang Koperasi dan UMKM oleh Kab./Kota dan Provinsi. 5. Meningkatnya rata-

rata pendapatan KUMKM

Meningkatnya kontribusi

Koperasi dan UMKM

dalam peningkatan

kesejahteraan dan

kualitas hidup


TAHUN 2016

64

masyarakat.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan

Tahun 2015 untuk mewujudkan Sasaran Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun

2015, Dinas Koperasi dan UMKM menyusun program dan kegiatan tahun 2015

dengan Program 3 program wajib 17 Kegiatan.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan

Prakiraan Maju Tahun 2016 Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten adalah

sesuai tabel berikut :


TAHUN 2016

65

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2016

CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017

LOKASI TARGET KINERJA

KEGIATAN

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATATIF

PERPROGRAM/PERKEGIATAN/PERT

OLOK UKUR

SUMBER DANA

TARGET KINERJA KEGIATAN


PERPROGRAM/PERKEGIATAN/PERTOL

OK UKUR

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 15 URUSAN WAJIB

1 15 01 Koperasi dan UKM

1 15 01 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

1 3 01 01 01 1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Necara Aset

Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan (100%)

155,000,000.00 APBD 200,000,000.00

1.1 Workshop Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten

Provinsi Banten 30 Orang APBD 30 Orang

1.2 Sosialisasi Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2016 dan Awal Tahun Anggaran 2017


1.3 Workshop Pengelola Keuangan Daerah bagi Pengelola Kegiatan di lingkungan Dinas Kopersi dan UMKM Provinsi Banten


1.4 Pendampingan Pelaporan pajak dan SPT Massa

Provinsi Banten 12 Dokumen APBD 12 Dokumen

1.5 Pendampingan Pelaporan pajak dan SPT Tahunan

Provinsi Banten 1 dokumen APBD 1 dokumen

1.6 Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)


1.7 Penyusunan Laporan Aset Provinsi Banten 4 Dokumen 4 Dokumen

1.8 Fasilitasi Tim Pengelola SIMDA Keuangan

Provinsi Banten 12 dokumen


TAHUN 2016

66

1 15 01 01 02 2. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan (100%)

1,000,000,000.00 APBD 1,300,000,000.00

2.1 Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Fisik & Keuangan Internal SKPD Per Triwulan


2.2 Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016


2.3 Penyusunan Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (LPPD) & LKPJ Tahun 2015


2.4 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2015


2.5 Penyusunan Perubahan Rencana KerPerubahan TA. 2015 dan RKA dan DPA TA. 2016


2.6 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) SKPD


2.7 Evaluasi dan Monitoring Pembangunan Koperasi dan UMKM


2.8 Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan Koperasi dan UMKM


2.9 Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Koperasi dan UMKM


2.10 Rapat Koordinasi Bidang Koperasi dan UMKM


2.11 Forum SKPD Provinsi Banten 1 Dokumen APBD 1 Dokumen

1 15 01 01 02 3. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Balatkop

80,000,000.00 APBD 100,000,000.00

3.1 Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Balatkop Pertriwulan

Provinsi Banten 1 dokumen APBD 1 Kegiatan

3.2 Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Balatkop

Provinsi Banten 1 dokumen APBD 1 Kegiatan

Jumlah Kegiatan (1.15.01.15) 1,235,000,000.00 APBD 1,600,000,000.00

1 15 01 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

APBD

1 15 01 02 01 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan (100%)

1,226,000,000.00 APBD 2,600,000,000.00


TAHUN 2016

67

1.1 Belanja Modal Sarana Dan Prasarana Kantor

Kota Serang 71 Unit (5 Unit Motor, 10 Buah Filling Cabinet, 4 Buah Lemari Display Kaca, 4 Unit AC Split, 1 Unit Kulkas, 2 Unit Dispenser, 2 Unit TV, 7 Unit Laptop, 5 Unit Printer, 15 Unit Hardisk Eksternal, 1 Set Meja Lingkar, 7 Buah Lemari Arsip, 2 Unit Kamera Digital,

APBD



PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2016

CATATAN PENTING



KEGIATAN



OLOK UKUR

SUMBER DANA




OK UKUR

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 15 URUSAN WAJIB



700,000,000.00 APBD 700,000,000.00


2,589,000,000.00 APBD 700,000,001.00


TAHUN 2016

68

2.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Provinsi Banten 154 Unit (Terdiri dari : Sofeware Aplikasi; Jaringan Internet; Jaringan Telepon; Faxmilie; BAPX; Server/Storage;Mesin Foto Copy;AC Standing; AC;PC, Laptop dan Printer; Galeri Smesco

APBD 154 Unit (Terdiri dari : Sofeware Aplikasi; Jaringan Internet; Jaringan Telepon; Faxmilie; BAPX; Server/Storage;Mesin Foto Copy;AC Standing; AC;PC, Laptop dan Printer; Galeri Smesco

2.3 Pemeliharaan Gedung Gallery Smesco Provinsi Banten 1 paket

1 15 01 02 03 3. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan (100%)

2,589,000,000.00 APBD 2,500,000,000.00

3.1 Penyediaan barang dan jasa pakai habis dan keperluan sehari-hari rumah tangga kantor

Kota Serang 12 Bulan APBD 12 Bulan

3.2 Penyediaan jasa perkantoran Kota Serang 27 Orang APBD 27 Orang

3.3 Fasilitasi Penunjang Kantor Kota Serang 12 Bulan APBD 12 Bulan

3.4 Kendaraan operasional dinas Kota Serang 3 Roda dua dan 9 roda 4 (penyediaan bahan bakar)

APBD 3 Roda dua dan 9 roda 4 (penyediaan bahan bakar)

3.5 Peringatan Hari Besar Indonesia dan peringatan Hari Besar Banten

Kota Serang 6 kali (hari raya idul fitri, idul adha, koperasi, 17 agustus, hari raya banten dan maulid Nabi Muhammad SAW)

APBD 6 kali (hari raya idul fitri, idul adha, koperasi, 17 agustus, hari raya banten dan maulid Nabi Muhammad SAW)

3.6 Pelayanan Publik Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu

Kota Serang 12 Bulan APBD 12 Bulan

3.7 Penataan Arsip Kota Serang 12 Bulan APBD 12 Bulan

1 15 01 02 04 4. Peningkatan Kapasitas Aparatur Rasio dan Penyelenggaraan Diklat dan Bimtek Aparatur (100%)

800,000,000.00 APBD 800,000,000.00


TAHUN 2016

69

4.1 Bimtek Peningkatan Profesionalisme Kapasitas Pegawai

Kota Serang 1 Dokumen 55 Pegawai

APBD 1 Dokumen

4.2 Bimtek Evaluasi Uraian Tugas Kota Serang 1 Kali 55 SKP Pegawai 1 Dokumen

4.3 Fasilitasi Olahraga Pegawai Kota Serang 48 Kali 140 Pegawai 1 Dokumen

4.4 Fasilitasi Pengembangan Spiritual Pegawai

Kota Serang 12 Kali 140 Pegawai 1 Dokumen

4.5 Fasilitasi Rapat Intern Kota Serang 12 Kali

4.6 Sosialisasi Peraturan Aparatur Sipil Negara

Kota Serang 1 Dokumen 55 Pegawai

1 15 01 02 05 5. Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah

300,000,000.00 APBD 200,000,000.00

5.1 Koordinasi dan konsultasi pemerintahan di dalam dan luar daerah

Kota Serang 12 Bulan APBD 1 Dokumen

15 01 02 06 6. Pengadaan sarana&prasarana Balatkop

200,000,000.00 APBD 200,000,000.00

6.1 Terpenuhinya Kebutuhan Barang Modal Penunjang Tupoksi yang Memadai

provinsi Banten 1 Dokumen

6.2 Terpenuhinya Pengadaan Kebutuhan rumah Tanggga

provinsi Banten 1 Paket Mebeuler, 10 AC

1 15 01 02 07 7. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana BALATKOP

200,000,000.00 APBD 200,000,000.00

7.1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Lebak 12 Bulan (6 AC, 2 Unit Roda 4, 4 Unit Roda 2, 1 Paket Jasa Kebersihan)

APBD 1 gedung 1 Taman

1 15 01 02 08 8. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balatkop

300,000,000.00 APBD 300,000,000.00

8.1 Operasional Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM

Lebak 10 Orang APBD 10 Orang

8.2 Penyediaan barang dan jasa habis pakai dan keperluan rumah tangga kantor

Lebak 12 Bulan APBD 12 Bulan

8.3 Koordinasi dan konsultasi pemerintahan di dalam dan luar Daerah

Lebak 12 Bulan APBD 12 Bulan


1 15 01 49 Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM

APBD

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2016 CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017


TAHUN 2016

70

DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN


KEGIATAN



OLOK UKUR

SUMBER DANA

PENTING




OK UKUR

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 15 URUSAN WAJIB


1 15 01 49 01 1. Peningkatan Akses Pembiayaan dan Penjaminan Kredit Bagi K-UMKM

Persentase akses koperasi-UMKM terhadap sumber-sumber permodalan 17.28%

950,000,000.00 APBD 997,500,000.00

1.1 Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah KSP-S/ USP-S Koperasi Melalui Dewan Syariah Nasional MUI

8 Kab/Kota dan Provinsi


APBD 1 Angkatan 50 Peserta Koperasi

1.2 Fasilitasi Pembentukan Forum PKBL & CSR Provinsi Banten




1.3 Sosialisasi Penjaminan Kredit Daerah Banten dan Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan)




1.4 Working Assesment PKBL/CSR, LPDB dan Lembaga Keuangan Non Bank


1 Angkatan 150 Peserta

APBD 1 Angkatan 150 Peserta

1.5 Fasilitasi KUMKM Kepada Sumber Permodalan di Daerah Minapolitan




1 15 01 49 02 2. Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Industri Hasil Pertanian

Tingkat usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan 17.28%

2,500,000,000 APBD 2,625,000,000.00

2.1 Pengembangan Koperasi Pertanian Dalam Mendukung Program Seribu Kampung Nelayan Tangguh Indah Mandiri (Sekaya Maritim)

Prov. Banten 200 orang (100 orang x 2 kab/kota)

APBD 200 orang (100 orang x 2 kab/kota)

2.2 Fasilitasi Study Komparasi Pelaksanaan Resi Gudang

Prov. Banten 25 orang APBD 25 orang

2.3 Pendataan Koperasi Pertanian Prov. Banten Data Koperasi Pertanian Tahun 2016

APBD Data Koperasi Pertanian Tahun 2016


TAHUN 2016

71

2.4 Bimtek Koperasi Pertanian Dalam Mengembangakan Produk Pertanian

Prov. Banten 100 orang (50 orang x 2 angkatan)

APBD 100 orang (50 orang x 2 angkatan)

` 2.5 Forum Grup Diskusi Revitalisasi KUD Prov. Banten 100 orang (50 orang x 2 angkatan)

APBD 100 orang (50 orang x 2 angkatan)

2.6 Rakortek Pengembangan Koperasi Pertanian

Prov. Banten 60 orang APBD 60 orang

1 15 01 49 03 3. Pengembangan Usaha Koperasi di Bidang Aneka Usaha


850,000,000.00 APBD 892,500,000.00

3.1 Sosialisasi Perkoperasian bagi Koperasi Siswa dan Pembina


60 Orang Siswa Sekolah / Pembina

APBD 60 Orang Siswa Sekolah / Pembina

3.2 Bimbingan Teknis Bisnis Ritel bagi Koperasi Serba Usaha, Koperasi Karyawan dan Pegawai


60 Orang (30 orang Pengelola KSU, Kopkar dan KPRI x 2 akt)

APBD 60 Orang (30 orang Pengelola KSU, Kopkar dan KPRI x 2 akt)

3.3 Bimbingan Teknis Akuntansi Lanjutan bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan ( PPKL )


60 Orang (30 orang PPKL x 2 akt)

APBD 60 Orang (30 orang PPKL x 2 akt)

3.4 Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha bagi Pengelola Koperasi


60 Orang ( 30 Orang Pengelola Koperasi x 2 Akt)

APBD 60 Orang ( 30 Orang Pengelola Koperasi x 2 Akt)

3.5 Bimbingan Teknis Kewirausahaan bagi Koperasi Wanita


60 Orang (30 orang Pengelola Koperasi Wanita x 2 akt)

APBD 60 Orang (30 orang Pengelola Koperasi Wanita x 2 akt)


1 15 01 50 Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM

APBD

1 15 01 50 01 1. Pengembangan Wirausaha baru melalui Inkubator Teknologi Bisnis

Tingkat layanan teknologi, inovasi, daya saing, dan mutu produk Koperasi dan UMKM (28.00%)

1,000,000,000.00 APBD 1,050,000,000.00

1.1 Bimtek Kewirausahaan dan Manajemen Teknis



APBD 2 Angkatan (40 Peserta x 2 Angkatan) = 80 Peserta

1.2 Bimtek Wirausaha Pemula Bagi Calon Sarjana


2 Angkatan (40 Peserta x 2 Angktan) = 80 Peserta

APBD 2 Angkatan (40 Peserta x 2 Angktan) = 80 Peserta


TAHUN 2016

72

1.3 Bimtek Strategi Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah




1.4 Sosialisasi PP Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil




1.5 Bimtek Peningkatan Kemampuan Berwirausaha Bagi Mahasiswa




1.6 Bimtek Kewirausahaan dan manajemen Teknis


2 Angkatan x 40 Peserta

APBD 2 Angkatan x 40 Peserta



PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2016

CATATAN PENTING



KEGIATAN



OLOK UKUR

SUMBER DANA




OK UKUR

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 15 URUSAN WAJIB



TAHUN 2016

73

1 15 01 50 02 2. Dukungan Promosi dan Pemasaran Produk Serta peningkatan Kapasitas kerja sama dan Jaringan Usaha

Tingkat layanan akses pasar dan pemasaran bagi produk Koperasi dan UMKM (28.00%)

2,350,000,000.00 APBD 2,467,500,000.00

2.1 Pameran Produk KUMKM dalam Rangka Banten Expo


2.2 Pameran Produk KUMKM Tingkat Regional


2.3 Pameran Produk KUMKM di Tingkat Nasional


2.4 Pameran KUMKM dalam rangka MTQ Provinsi Banten


2.5 Pameran KUMKM dalam rangka MTQ Tingkat Nasional


2.6 Pameran Hari Koperasi (HARKOP) Tingkat Provinsi Banten


2.7 Pameran Hari Koperasi (HARKOP) Tingkat Nasional


1 15 01 50 03 3. Penyuluhan Bagi Koperasi dan UMKM

2,500,000,000.00 APBD 2,625,000,000.00

3.1 Fasilitasi Bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)


3.2 Penyuluhan Bagi Koperasi Provinsi Banten 1 Kegiatan x 150 Orang

APBD 1 Kegiatan x 150 Orang

3.3 Penyuluhan Bagi UMKM Provinsi Banten 1 Kegiatan x 150 Orang

3.3 Bimtek Penyuluh Koperasi Provinsi Banten 2 Kegiatan x 75 Orang

3.4 Bimtek Penyuluh UMKM Provinsi Banten 2 Kegiatan x 70 Orang



PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2016

CATATAN PENTING



KEGIATAN



OLOK UKUR

SUMBER DANA




OK UKUR


TAHUN 2016

74

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 15 URUSAN WAJIB


1 15 01 50 04 4. Penyediaan Fasilitas Pengembangan Teknologi, Pasar dan Pemasaran Produk Unggulan KUMKM

Tingkat layanan teknologi, inovasi, daya saing, dan mutu produk Koperasi dan UMKM (28.00%)

2,000,000,000.00 APBD 2,100,000,000.00

4.1 Temu Usaha Kemitraan UMKM Dengan BUMN / BUMD

Provinsi Banten 1 Kegiatan BUMN/BUMD

APBD 1 Kegiatan BUMN/BUMD

4.2 Bimtek Peningkatan Mutu Produk Usaha Makanan Dan Minuman Dengan Menggunakan Teknologi Tepat Guna

Provinsi Banten 2 Kegiatan x 40 Orang


4.3 Bimtek Sarjana Pendamping Bagi UMKM


4.4 Sosialisasi HAKI/Legalisasi Usaha Perizinan Bagi Pelaku UMKM



4.5 Bimtek Agrobisnis Ketahan Pangan Bagi UMKM



1 15 01 50 05 5. Peningkatan Kompetensi Usaha Kecil, Menengah dan Pengelola Koperasi


2,500,000,000.00 APBD 2,625,000,000.00

5.1 Bimtek Pengembangan Kualitas Produk Unggulan Bagi UKM Akt I & II



APBD 100 UMKM Provinsi Banten

5.2 Bimtek Terampil Usaha Batik Tulis dan Cap Bagi Pengrajin




5.3 Bimtek Pengembangan Kualitas Produk Handycraft Bagi UKM




5.4 Bimtek Pengembangan Packaging Bagi UMKM Akt I & II




5.5 Bimtek Peningkatan Manajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha Menengah




5.6 Fasilitasi Sertifikat Halal Bagi UMKM 8 Kab/Kota




5.7 Sosialisasi Pengembangan UMKM di Bidang Aneka Usaha





TAHUN 2016

75


1 15 01 51 Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM

APBD

1 15 01 51 01 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi

Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Produktivitas Koperasi dan UMKM (19.66%)

3,000,000,000.00 APBD 3,150,000,000.00

1.1 Sosialisasi Perundang-undangan Perkoperasian bagi Siswa/Mahasiswa

Provinsi Banten 1 Angkatan (200 orang)

APBD 1 Angkatan (200 orang)

1.2 Sosialisasi Perkoperasian dalam Rangka Dukungan Pembangunan Pedesaan terpadu

Provinsi Banten 6 Angkatan (600 Orang)

APBD 6 Angkatan (600 Orang)

1.3 Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan



1.4 Bimbingan Teknis Penyusunan Rapat Anggota Tahunan/RAT



1.5 Dukungan Penyelenggaraan Hari Koperasi Ke-69 Tk. Provinsi Banten



1.6 Seminar Perkoperasian Provinsi Banten 1 Angkatan (200 orang)


1.7 Jambore Perkoperasian Provinsi Banten 1 Angkatan (100 orang)


1.8 Hibah Barang Alat Perlengkapan Kantor Koperasi

Provinsi Banten 10 Koperasi APBD 10 Koperasi

1 15 01 51 02 2. Pengembangan Sistem Akuntabilitas Koperasi

Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Produktivitas Kopeerasi dan UMKM (19.66%)

900,000,000.00 APBD 945,000,000.00

2.1 Bimbingan Teknis Akuntabilitas Koperasi Bimbingan

Prov. Banten 80 orang 277,964,500.00 APBD 80 orang

2.2 Teknis Sistem Akuntansi Bagi Koperasi Pembinaan

Prov. Banten 80 Orang 270,679,500.00 APBD 80 Orang

2.3 Pasca Sertifikasi Hak Atas Tanah Bagi UMK

Prov. Banten 70 Orang 186,434,500.00 APBD 70 Orang

2.4 Fasilitasi Studi Komparasi ke koperasi penerima pembiayaan

Prov. Banten 16 orang 85,314,000.00 APBD 16 orang


TAHUN 2016

76



PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2016

CATATAN PENTING



KEGIATAN



OLOK UKUR

SUMBER DANA




OK UKUR

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 15 URUSAN WAJIB


2.5 Inventarisasi data dan bahan pengawasan Koperasi Penerima Pembiayaan

Prov. Banten 2 Dokumen APBD 2 Dokumen

1 15 01 51 03 3. Pelatihan Bagi Pengurus Koperasi dan UMKM

Persentase Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha KUMKM (19.66%)

800,000,000.00 APBD 840,000,000.00

3.1 TOT PERKOPERASIAAN BAGI APARATUR PEMBINA KOPERASI

Lebak 30 org Peserta kab/Kota x 1 Akt

APBD 30 org Peserta kab/Kota x 1 Akt

90,490,000.00

3.2 TOT AKUNTANSI BAGI APARATUR PEMBINA KOPERASI

Lebak 30 org Peserta Kab/Kota x 2 At

APBD 30 org Peserta Kab/Kota x 2 At

3.3 PELATIHAN PERKOPERASIAN BAGI PENGURUS/PENGAWAS KOPERASI

Lebak 30 org Peserta Kab/Kota x 2 At

APBD 30 org Peserta Kab/Kota x 2 At

3.4 PELATIHAN AKUNTANSI BAGI PENGURUS / PENGAWAS KOPERASI



3.5 PELATIHAAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PELAKU UMKM



3.6 PELATIHAAN MANAJEMEN PERPAJAKAN BAGI PENGELOLA KOPERASI



3.7 STUDY KOMPARASI KE BALAI PELATIHAAN DAN UMKM JAWA BARAT

Lebak 13 Org 13 Org

1 15 01 51 04 4. Peningkatan Pengelolaan Koperasi dan UMKM (DAK)

1,500,000,000.00 1,575,000,000.00

4.1 Pelatihan Pengetahuan Tentang Manfaat Keuangan bagi Pengelola Keuangan Koperasi Produktif

Prov. Banten 1 AK 90 Peserta Koperasi & UMKM

354,197,250.00 APBD 1 AK 90 Peserta Koperasi & UMKM

4.2 Pelatihan Kelayakan Usaha dibidang UMKM



4.3 Pelatihan Kompetensi Kasir bagi KSP/USP Koperasi Konvensional dan




TAHUN 2016

77

Syariah

4.4 Pelatihan Kewirausahaan/Motivasi Usaha dan Manajemen Usaha



4.5 Pelatihan Pengelola KJK/UJK Syariah Prov. Banten 1 AK 30 Peserta Koperasi & UMKM


4.6 Pelatihan Penilaian Kesehatan KJK/UJK



4.7 Pendampingan KUMKM Prov. Banten 25 Orang 283,500,000.00 APBD 25 Orang


1 15 01 72 Penyediaan Data Pembangunan Daerah

APBD

1 15 01 72 01 1. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

Ketersediaan Data Pembangunan (1 Paket)

667,000,000.00 APBD 700,350,000.00

1.1 Penyusunan Statistik Koperasi 8 Kab/Kota dan Provinsi Banten

1 Dokumen APBD 1 Dokumen

1.2 Penyusunan Statistik UMKM 8 Kab/Kota dan Provinsi Banten

1 Dokumen APBD 1 Dokumen

Jumlah Kegiatan (1.15.01.72) 667,000,000.00 APBD 700,350,000.00

Jumlah Program (1.15.01.35)+(1.15.01.36)+(1.15.01.37)+(1.15.01.52)+(1.15.01.53)

+(1.15.01.60)

29,067,000,000.00

APBD 31,692,850,000.00

Jumlah Bidang Urusan (1.15) 29,067,000,000.00

APBD 31,692,850,000.00

JUMLAH URUSAN WAJIB (1) 29,067,000,000.00

APBD 31,692,850,000.00


TAHUN 2016

78


TAHUN 2016

79

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2016 ini merupakan

rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten

2012-2017 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Provinsi Banten serta target dan

Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2016.

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten sebagai bahan

dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber

dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2016 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan

Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Tahun

2016, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran

dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis

serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Banten maupun

dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Serang, Mei 2016

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

PROVINSI BANTEN,

Dra. N u r h a n a, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19641010 108902 2 2002

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA … · Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan ... seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Koperasi

Documents