rencana kerjkerja a tahun 2017 - bappeda.jabarprov.go.idbappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2018/06/RENJA-BAPPEDA... · Barat Tahun 2017 memberikan gambaran tentang program

rencana kerja tahun 2017rencana kerja tahun 2017Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

Jalan Ir. H. Juanda No. 287 Telp. 2516061 (hunting 6 line) Fax:2510731website:h�p://bappeda.jabarprov.go.id email:[email protected]

Bandung 40135

Daftar Isi

Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat

i

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 (Revisi Tahun 2017) adalah dokumen perencanaan

Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana

Strategis (Renstra) Bappeda 2013-2018 (Revisi Tahun 2016). Renja Bappeda Provinsi Jawa

Barat Tahun 2017 memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan

dikerjakan oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam satu tahun anggaran untuk

menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target

capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan

Bappeda Provinsi Jawa Barat sesuai tupoksinya.

Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, sebagai tahapan

penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017. Untuk menjamin

terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja

pembangunan semua pihak yang terkait, maka seluruh aparatur Bappeda Provinsi Jawa

Barat dan lembaga terkait berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan

kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2016 ini.

Bandung, Februari 2016

Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Jawa Barat,

Kepala

Ir. Yerry Yanuar, MM

Daftar Isi

Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..................................................................................................... i

Daftar Isi .............................................................................................................. ii

Bab. I Pendahuluan ............................................................................................ 1

1.1. Latar Belakang ........................................................................................ 1

1.2. Maksud dan Tujuan ................................................................................. 1

1.3. Landasan Hukum .................................................................................... 2

1.4. Proses Penyusunan Renja ........................................................................ 4

1.5. Sistematika Penulisan .............................................................................. 6

Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2015........ 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2014

dan Capaian Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.... 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Barat ........................ 10

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi

Jawa Barat ............................................................................................... 12

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ................................................ 18

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .......................... 28

Bab. III Tujuan, Sasaran, program dan Kegiatan Tahun 2017 .................................. 29

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun

2016 ........................................................................................................ 29

3.2. Program dan Kegiatan Tahun 2016.......................................................... 30

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2017 .......................................................... 34

Bab. IV Penutup ................................................................................................... 65

Lampiran - Lampiran :

- Lampiran 1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2015

dan pencapaian Renstra Bappeda Tahun 2013-2018

- Lampiran 2 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017

- Lampiran 3 : Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2017

Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, juga perlu ditindaklanjuti

dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-

SKPD). Dokumen tersebut merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1

(satu) tahun.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat

sebagai salah satu SKPD, memiliki tanggungjawab membantu Kepala Daerah melalui

tugas pokok dan fungsi dalam bidang perencanaan untuk mencapai visi dan misi

Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-

2018. Penjabaran visi dan misi tersebut disusun dalam dokumen Renstra Bappeda

Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 yang memuat visi, misi, strategi, dan kebijakan

Bappeda untuk mencapai misi dan indikator kinerja utama Kepala Daerah, serta untuk

menangani isu strategis pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Barat.

Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, perlu disusun untuk

menjabarkan prioritas dan target dari setiap program dan kegiatan Tahun 2017 yang

ditetapkan dalam Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, dan

memperhatikan Renja Bappenas. Selanjutnya Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat

Tahun 2017 menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran kegiatan Bappeda Provinsi

Jawa Barat Tahun 2017.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 adalah

memberikan arah bagi bidang di Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam pencapaian

program/kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat tahun 2016 sesuai dengan tugas, pokok

dan fungsi yang diamanatkan.

Tujuan penyusunan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 adalah

mewujudkan rencana kerja tahunan yang konsisten, implementatif, dan menjadi tolok

ukur penilaian kinerja, untuk mencapai harmonisasi perencanaan Bappeda Provinsi

Jawa Barat pada tahun 2017.


2

1.3. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat

(Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950). Undang-Undang Nomor 20

Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000

tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4010);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang‐ Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005‐ 2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan


3

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan


10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah



14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11

Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah


4

Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;

20. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;

21. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran

Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);

22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 79 Seri E).;

23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelarasan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

2013-2018 dengan Kebijakan Nasional (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 16

Seri E).

24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;

25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat;

27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017.

1.4. Proses Penyusunan Renja

Proses penyusunan dokumen Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan, yakni Penyusunan Rencana, Penetapan

Rencana, Pengendalian Pelaksanaan Rencana dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana.

Keempat tahapan dimaksud diselenggarakan secara berkelanjutan untuk membentuk

satu siklus perencanaan yang utuh, tercantum dalam Gambar 1.


5

Gambar 1 Alur Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat


6

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 meliputi :

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Landasan Hukum

1.4 Proses Penyusunan Renja

1.5 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun

2015/2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun

2015/2016 dan Capaian Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun

2013-2018

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

2.1.2 Perkiraan Capaian Renja Tahun 2016 Dengan Acuan APBD 2016

2.1.3 Pencapaian Target Renstra Bappeda Berdasarkan Realisasi Program dan Kegiatan Pelaksanaan Renja Tahun-tahun Sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Barat

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi

Jawa Barat

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2017

Bab III Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

3.3. Program dan Kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

Bab IV Penutup

Lampiran


7

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN

RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN 2015

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 dan

Capaian Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Barat mengacu kepada

Renstra Tahun 2013-2018. Dokumen Renja Tahun 2015 menetapkan 8 (delapan)

program yang terkait untuk dilaksanakan Bappeda melalui 128 kegiatan, dengan alokasi

anggaran Rp. 91.661.375.000. Namun berbagai kondisi terutama keuangan Pemerintah

Provinsi Jawa Barat berimplikasi pada tidak seluruh kegiatan yang direncanakan dalam

Renja 2016 dapat diakomodir. Anggaran Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam APBD

Tahun 2015 sebesar Rp. 45.283.598.000 untuk pelaksanaan 8 program dan 96 kegiatan.

Selisih jumlah kegiatan sebesar 32 kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, atau selisih

antara alokasi dana Renja dan APBD Tahun 2015 sebesar 49%.

Bappeda Provinsi Jawa Barat berperan sebagai OPD utama dalam 3 (tiga)

program yaitu Program Penataan Ruang, Program Perencanaan Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik

Daerah. Berdasarkan target kinerja Bappeda yang tertuang pada Renstra Bappeda

Tahun 2013-2018 terdapat 11 indikator kinerja program yang harus dicapai pada Tahun

2015.

Hasil evaluasi terhadap 8 (delapan) indikator kinerja Program Perencanaan

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terhadap tingkat realisasi kinerja

program dan kegiatan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2015, terdapat 3 (tiga)

indikator yang tidak mencapai target, yaitu Capaian indikator Tingkat Efektivitas

Pengendalian Pembangunan Daerah Tahun 2015 sebesar 90% dari target 96%, atau

tingkat capaian indikator tersebut sebesar 93,75%; Capaian indikator Tingkat Efektivitas

Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015 sebesar 90% dari target 95%,

atau tingkat capaian indikator tersebut sebesar 90%, dan Capaian indikator Tingkat

Kesesuaian antara Perencanaan dengan Implementasi Tahun 2015 sebesar 82% dari

target 95%, atau tingkat capaian indikator tersebut sebesar 90%.

Belum tercapainya target indikator tersebut disebabkan belum terwujudnya

kesesuaian penganggaran dengan perencanaan yang ditetapkan, yang diakibatkan oleh


8

faktor eksternal. Sedangkan indikator yang tercapai pada Tahun 2015 terdiri dari 5 (lima)

indikator, yaitu Capaian indikator tingkat partisipasi publik dalam proses perencanaan

sebesar 100% dari target 90% atau tingkat capaian indikator tersebut sebesar 111,1%,

Capaian indikator tingkat pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah

sebesar 100% dari target sebesar 90% atau tingkat capaian indikator tersebut sebesar

111%, Capaian indikator tingkat pelaksanaan koordinasi pendanaan pembangunan

daerah sebesar 100% dari target sebesar 90% atau tingkat capaian indikator tersebut

sebesar 111%, Capaian indikator jumlah dokumen pendanaan pembangunan daerah

sebanyak 6 dokumen dengan target 6 dokumen atau tingkat capaian indikator tersebut

sebesar 100%, dan Capaian indikator Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan

Regional, Makro, Spasial dan Sektoral Daerah sebesar 8 dokumen dari target 8 dokumen

atau tingkat capaian indikator tersebut sebesar 100%.

Hasil evaluasi pada Program Penataan Ruang terhadap tingkat realiasi kinerja

program dan kegiatan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2015, terdapat 2 (dua)

Indikator yang tidak mencapai target, yaitu Capaian indikator tingkat Tingkat koordinasi

penataan ruang sebesar ..% dari target sebesar 100% dengan tingkat realisasi ...%. Tidak

tercapainya target tersebut disebabkan oleh tidak diserapnya anggaran untuk honor

anggota BKPRD Provinsi Jawa Barat. Sedangkan indikator kedua yaitu Capaian indikator

tingkat penanganan ketersediaan Rencana Rinci Tata Ruang sebesar 100% dari target

sebesar 100% dengan tingkat realisasi 100%.

Hasil evaluasi pada Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

terhadap tingkat realiasi kinerja program dan kegiatan Renja Bappeda Provinsi Jawa

Barat Tahun 2015, terdapat 1 (satu) Indikator mencapai target, yaitu Capaian indikator

tingkat pelayanan dan pengelolaan data pembangunan Tahun 2015 sebesar 100% dari

target sebesar 75% dengan tingkat realisasi sebesar 133%. Sedangkan indikator yang

tidak mencapai target, yaitu capaian indikator jumlah dokumentasi data/informasi/statistik

daerah Tahun 2015 sebesar 11 dokumen dari target sebesar 17 dokumen dengan tingkat

realisasi sebesar 65%. Hal tersebut disebabkan tidak ada anggaran untuk pembiayaan

penyusunan 6 dokumen tersebut.

2.1.2 Perkiraan Capaian Renja Tahun 2016 Dengan Acuan APBD 2016

Berdasarkan dokumen Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 terdapat

11 program yang terkait untuk dilaksanakan Bappeda melalui 112 kegiatan, dengan

alokasi anggaran Rp. 73.372.400.000,-. Sedangkan realisasi anggaran Bappeda Provinsi


9

Jawa Barat pada APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 88.134.390.000,- untuk pelaksanaan 10

program dan 87 kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2015,

maka perlu dilakukan percepatan untuk mencapai target Renja pada Tahun 2016. Renja

Bappeda Tahun 2016, terdiri atas 3 (tiga) program utama, yaitu:

1. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada

Tahun 2016 terdapat 8 (delapan) Indikator, yaitu: (1) tingkat efektivitas

pengendalian pembangunan daerah; (2) tingkat efektivitas proses perencanaan

pembangunan daerah; (3) tingkat Kesesuaian antara Perencanaan dengan

Implementasi; (4) tingkat partisipasi publik dalam proses perencanaan; (5) tingkat

pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah; (6) tingkat pelaksanaan

koordinasi pendanaan pembangunan daerah; (7) jumlah dokumen pendanaan

pembangunan daerah; (8) jumlah ketersediaan dokumen perencanaan regional,

makro, spasial dan sektoral daerah. Kedelapan indikator tersebut diharapkan dapat

dicapai 100% .

2. Program Penataan Ruang pada Tahun 2016 menembak indikator tingkat

penanganan ketersedian Rencana Rinci Tata Ruang, dengan harapan pencapaian

100% .

3. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Pada Tahun 2016 terdapat

2 (dua) Indikator, yaitu: (1) indikator tingkat pelayanan dan pengelolaan data

pembangunan; (2) indikator jumlah dokumentasi data/informasi/statistik daerah.

Kedua indikator tersebut diharapkan dapat dicapai 100% .

2.1.3 Pencapaian Target Renstra Bappeda Berdasarkan Realisasi Program dan

Kegiatan Pelaksanaan Renja Tahun-tahun Sebelumnya.

Kinerja Bappeda dicerminkan oleh pencapaian indikator kinerja yang telah

ditargetkan pada dokumen Renstra Bappeda. Berdasarkan realisasi dari indikator

program dan kegiatan pelaksanaan Renja Tahun 2015, dan perkiraan pencapaian Renja

Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 yang terdiri atas: Realisasi target kinerja hasil

program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015 (kolom 5); target kinerja

capaian program Renstra OPD Tahun 2018 (kolom 4); Perkiraan tingkat capaian realisasi

target Renstra dalam persen (kolom 11), tercantum pada Lampiran 1 pada umumnya

dapat dicapai.


10

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Barat

Tugas pokok Bappeda Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur

Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan

Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah:

1. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang Perencanaan pembangunan

Provinsi;

2. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan

urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;

3. Menyelenggarakan koordinasi dan perencanaan daerah Kabupaten/Kota;

4. Mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis data pembangunan;

Fungsi Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan tugas pokok

tersebut, meliputi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan;

2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah di bidang perencanaan

pembangunan;

3. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi pelaksanaan urusan

Pemerintahan Daerah Provinsi bidang perencanaan pembangunan;

4. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronissasi perencanaan pembangunan daerah

kabupaten/kota;

5. Penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan

Pemerintah daerah Provinsi;

6. Penyelenggaraan indentifikasi, pengolahan dan penganalisaan data pembangunan.

Berdasarkan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, dalam

mewujudkan Visi dan Misi Bappeda ditetapkan 10 (Sepuluh) sasaran strategis, yang

pencapaiannya diukur dengan 14 (empatbelas) indikator sasaran, meliputi :

1. Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD dengan Prioritas Pembangunan

RPJMD;

2. Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program

RPJMD;

3. Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas

Pembangunan RKPD;

4. Tingkat Kesesuaian perencanaan pembangunan Pusat, Provinsi, dan

Kabupaten/Kota


11

5. Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas

pembangunan Jawa Barat;

6. Tingkat keselarasan rencana tata ruang provinsi dengan tata ruang Kabupaten/Kota;

7. Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah;

8. Tingkat layanan satu data pembangunan Jawa Barat;

9. Tingkat aksesibilitas informasi pembangunan;

10. Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan dari perencanaan jangka panjang, jangka

menengah dan tahunan;

11. Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan;

12. Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran;

13. Persentase aparatur perencana OPD dan Kabupaten/Kota yang memiliki sertifikat

kompetensi;

14. Persentase SDM perencana terhadap kebutuhan ideal.

Bappeda pada tahun 2017 bertransformasi dalam hal kewenangan urusan data

yang sebelumnya disebut dengan UPTB Pusdalisbang menjadi UPTB P2APD, namun

kewenangan mengenai pengolahan data dan informasi dilakukan oleh Dinas Komunikasi

dan Informasi Provinsi Jawa Barat (Diskominfo). UPTB P2APD khusus mengenai potensi

daerah serta pengembangan pembangunan daerah. Unit Pelaksana Teknis Badan

(UPTB) Pengembangan Pembangunan dan Analisa Potensi Daerah (P2APD) BAPPEDA

Provinsi Jawa Barat, dengan tugas pokok menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis

penunjang di bidang analisa potensi daerah dan pengembangan pembangunan sebagai

bahan kebijakan jangka menengah dan jangka panjang, meliputi pengembangan

pembangunan dan analisa potensi daerah. Fungsi P2APD meliputi :

a. Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis penunjang pengembangan

pembangunan dan analisa potensi daerah;

b. Penyelenggaraan analisa pengembangan pembangunan dan analisa potensi

daerah meliputi analisa potensi daerah dan pengembangan pembangunan sebagai

bahan kebijakan jangka menengah dan jangka panjang;

c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan balai; dan

d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Balai Pengembangan Pembangunan dan Analisa Potensi Daerah, meliputi :

a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai;

b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dalam perumusan analisa

potensi daerah sebagai salah satu pertimbangan penyusunan perencanaan

pembangunan;

c. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dalam penyusunan kebijakan

rencana besar pembangunan multi sektoral Provinsi Jawa Barat;


12

d. Menyelenggarakan sinergitas rencana besar (grand design) pembangunan multi

sektoral Provinsi Jawa Barat;

e. Menyelenggarakan penyusunan bahan rekomendasi penetapan kebijakan

pembangunan daerah jangka menengah dan jangka panjang berdasarkan hasil

analisa pembangunan daerah;

f. Menyelenggarakan kooordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai meliputi pengembangan pembangunan

dan analisa potensi daerah;

g. menyelenggarakan ketatausahaan Balai;

h. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan

kebijakan;

i. Menyelenggarakan ketatausahaan Balai;

j. Menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;

k. Menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai

pengembangan pembangunan dan analisa potensi daerah sebagai bahan

perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;

l. memimpin seluruh kegiatan Balai

m. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan

n. Menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Balai Pelayanan Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah (PEP3D)

Bappeda Provinsi Jawa Barat mempunyai kewenangan menyelenggarakan sebagian

kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan evaluasi dan pelaporan perencanaan

pembangunan daerah, meliputi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan

daerah, pelaporan dan pemantauan pemanfaatan pembangunan daerah, serta

mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pelayanan Evaluasi dan

Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Balai Pelayanan Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

a) penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis penunjang pelayanan

evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;

b) penyelenggaraan pelayanan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan

daerah meliputi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah,

pelaporan dan pemantauan pemanfaatan pembangunan daerah;

c) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan

d) penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Balai Pelayanan Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah:

a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai;

b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pelayanan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;

c. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai meliputi, pelaporan dan pemantauan pemanfaatan


13

pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;

d. menyelenggarakan sebagians kegiatan teknis penunjang di bidang pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah

e. menyelenggarakan dan memfasilitasi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan;

f. menyelenggarakan peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan/atau bimbingan teknis;

g. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan LKPJ tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan;

h. menyelenggarakan koordinasi dan supervisi perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lintas pemerintahan;

i. menyelenggarakan ketatausahaan Balai;

j. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;

k. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pelayanan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;

l. memimpin seluruh kegiatan Balai;

m. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

n. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan

o. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Jawa

Barat

2.3.1 Tingkat Pelayanan Bappeda dan Hal Kritis terkait Pelayanan Bappeda

Provinsi Jawa Barat

Hal kritis dalam menjalankan tupoksi Bappeda adalah: (1) menyelaraskan antara

program dan kegiatan Bappeda Provinsi dengan pusat dan Kabupaten/Kota, sehubungan

dengan belum sinkronnya periode RPJMN, RPJMD Provinsi, dan RPJMD

Kabupaten/Kota; (2) tingkat kualitas perencanaan pembangunan yang ditujukan oleh:

jumlah ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sektoral, kewilayahan dan

perbatasan, tingkat koordinasi perencanaan pembangnan daerah dengan pusat dan

Provinsi; tingkat kesesuaian perencanaan, dengan pendanaan dan pelaksanaan

pembangunan daerah; (3) tingkat kualitas layanan informasi dan perencanaan

pembangunan yang ditunjukan oleh frekuensi pelayanan publik dalam proses

perencanaan pembangunan; (4) proses perencanaan dan pengendalian yang efektif dan

efisien yang ditunjuksn oleh: tingkat efektivitas proses perencanaan dan pengendalian

berbasis teknologi dan Informasi. Pada proses ini perlu peningkatan kapasitas dari fungsi

RKPD online sebagai input, satu data pembangunan Jawa Barat sebagai fungsi


14

pengolahan, analisis data dan informasi, dan e-monev sebagai fungsi pengendalian

pembangunan; (5) tingkat konsistensi penataan ruang yang ditunjukan oleh: tingkat

kesesuaian rencana tata ruang Provinsi dengan tata ruang Kabupaten/Kota; (6) tingkat

kinerja perencanaan pembangunan daerah yang ditunjukan oleh: jumlah pelaksanaan

pengendalian dan pelaksanaan pembangunan daerah, tingkat konsistensi pelaksanaan

program pembangunan daerah; (7) tingkat pengelolaan data perencanaan pembangunan

yang ditunjukan oleh: tingkat layanan data dan informasi perencanaan pembangunan

dalam rangka mendukung satu data pembangunan Jawa barat, tingkat ketersediaan data

dan informasi pembangunan Jawa Barat dalam rangka mendukung satu data

pembangunan Jawa Barat; (8) tingkat kreatifitas dan inovasi sumberdaya aparatur

Bappeda ditunjukan oleh: jumlah jumlah sumber daya aparatur Bappeda yang berkualitas

dan berdaya saing, tingkat kemampuan dan kesesuaian sember daya aparatur dengan

tugas dan fungsi Bappeda, jumlah layanan pendidikan kesehatan dan kesejahtraan

sumber daya aparatur Bappeda; (9) tingkat pelayanan kerja yang memadai yang

ditunjukan oleh jumlah layanan pengadaaan sarana dan prasarana kerja, tingkat

kesuaian kebutuhan sarana prasarana kerja, tingkat layanan operasional perkantoran,

jumlah dokumen penganggaran dan pelaporan kinerja serta pengelolaan keuangan.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Berdasarkan Tugas Fungsi

Bappeda Provinsi Jawa Barat

Secara kelembagaan, organisasi Bappeda Provinsi Jawa barat saat ini ditinjau

dari cakupan bidang tugas, dan fungsinya telah mencapai bentuk yang optimal yang

memenuhi kriteria organisasi perencanaan yang disyaratkan. Keberadaan sekretariat,

bidang perencana (ekonomi,sosial budaya, fisik, Pemerintahan), bidang pendanaan

pembangunan, bidang pengendalian dan evaluasi, serta balai Pusat data dan Analisi

Pembangunan telah sesuia dengan kebutuhan organisasi dan mendukung fungsi-fungsi

perencanaan pembangunan Jawa Barat. Namun demikian dalam mengantisipasi

perubahan-perubahan lingkungan strategis baik internal Provinsi Jawa Barat maupun

lingkungan eksternal masih terdapat permasalahan dan hambatan bagi Bappeda

Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tupoksinya diantaranya:

1. Sumber daya aparatur: (1) belum dipenuhinya hasil analisis beban kerja yang

menyebabkan masih kurangnya jumlah dan kompetensi perencana dimasing -

masing bidang; (2) belum jelasnya strategi pengembangan kompetensi, jenjang

karir dan pelatihan.


15

2. Koordinasi dengan OPD/Biro dan Kabupaten/Kota: belum optimalnya koordinasi

antar OPD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan khususnya bidang

perencanaan pembangunan.

3. Hasil evaluasi dan analisis data pembangunan: belum efektifnya hasil evluasi dan

analisis pembangunan bagi perencanaan pembangunan.

4. Kebijakan Pemerintah pusat yang sering berubah-ubah yang bedampak signifikan

kepada perencanaan pembangunan daerah: adanya kebijakan Pemerintah pusat

yang meyebabkan perubahan perencanaan pembangunan daerah, diantaranya

terbitnya Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah

yang merubah urusan dan kewenangan Pemerintah Provinsi yang berakibat

kepada meningkatnya beban anggaran, dan mekanisme pendanaan.

5. Peraturan Pemerintah untuk Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 belum

diterbitkan, menyebabkan kegamangan pada proses perencanaan pembangunan.

2.3.3 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi

Jawa Barat

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah

tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda baik aparatur maupun

sistem pendukung perencanaan pembangunan. Posisi Jawa Barat yang strategis dan

berdekatan dengan ibukota negara, mendorong Jawa Barat berperan sebagai agent of

development (agen pembangunan) bagi pertumbuhan nasional. Visi Pemerintahan

Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2013 – 2018 yang hendak dicapai dalam tahapan

ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat adalah :

"Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua"

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Maju : adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing

dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga

tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif

terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai

budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan

ekonomi dan sosial.

Sejahtera : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir

dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani

kehidupan.


16

Untuk Semua : adalah kondisi dimana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh

seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat.

Dalam rangka mengantisipasi kondisi, potensi dan permasalahan yang ada serta

memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki,

maka rumusan Misi Provinsi Jawa Barat dalam rangka pencapaian Visi Jawa Barat 2013

– 2018 ditetapkan dalam 5 (lima) Misi, untuk mencapai masyarakat Jawa Barat yang

mandiri, dinamis dan sejahtera, yaitu:

1. Misi Pertama, Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing.

Misi ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat pada Tahun 2018 yaitu Masyarakat

Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, berbudaya

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), memiliki spirit juara dan siap

berkompetisi serta didukung dengan ketahanan keluarga yang baik.

2. Misi Kedua, Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan. Misi ini

untuk menciptakan sosok Jawa Barat pada Tahun 2018, yaitu Perekonomian

Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha,

berbasis ekonomi pertanian dan non-pertanian yang mampu menarik investasi

dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan

pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

3. Misi Ketiga, Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur,

dan Perluasan Partisipasi Publik. Misi ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat

pada Tahun 2018 yaitu Pemerintahan Jawa Barat yang bermutu dan akuntabel,

handal dan terpercaya dalam pelayanan yang ditopang oleh aparatur profesional,

sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tata kelola Pemerintahan yang baik

(Good Governance) dan Pemerintahan yang bersih (Clean Government) serta

menerapkan model manajemen Pemerintahan hibrida yang mengkombinasikan

manajemen berbasis Kabupaten/Kota dengan manajemen lintas Kabupaten/Kota.

4. Misi Keempat, Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan

Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan. Hal ini untuk menciptakan sosok

Jawa Barat pada Tahun 2018, yaitu Pembangunan Jawa Barat yang selaras

dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, memiliki infrastruktur

dasar yang memadai, serta didukung oleh tersedianya infrastruktur yang mampu

meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi.

5. Misi Kelima, Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran

Pemuda dan Olahraga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai

Kearifan Lokal. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat pada Tahun 2018

yaitu kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang


17

bercirikan tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan, menurunnya

jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran

pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olahraga tingkat nasional

dan internasional, terpeliharanya seni dan warisan budaya dan meningkatkan

industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal.

Visi Misi tersebut harus diwujudkan oleh seluruh OPD/Biro lingkup Pemerintahan

Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat termasuk Bappeda. Bappeda

Provinsi Jawa Barat menterjemahkan visi dan misi tersebut dengan memperhatikan tugas

pokok dan fungsinya maka telah ditetapkan visi dan misinya yang tertuang dalam Renstra

Bappeda, yaitu:

Visi:

“Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Jawa Barat Yang Berkualitas

dan Akuntabel”

Dengan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Perencanaan pembangunan yang implementatif;

2. Mewujudkan Perencanaan pembangunan yang selaras dengan fungsi perencanaan

pemerintah daerah (kab/kota) dan pemerintah pusat;

3. Mewujudkan Perencanaan pembangunan yang konsisten dan transparan;

4. Mewujudkan Perencanaan pembangunan yang didukung oleh SDM yang handal.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bappeda tersebut

di atas, telah teridentifikasi isu penting dan permasalahan seperti telah di bahas pada Sub

bab sebelumnya. Antisipasi terhadap isu penting dan permasalahan tersebut akan

berdampak terhadap keberhasilan pencapaian Misi ketiga Pemerintah Daerah khususnya

mengenai:

1. Penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan

Pemerintahan yang bersih (Clean Goverment) melalui peningkatan Cyber System;

2. Reformasi Birokrasi menuju reformasi berkelas dunia;

3. Pengembangan Pusat Data Jawa Barat yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat;

4. Transparansi informasi program-program pembangunan bagi masyarakat.

2.3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa

Barat


18

Berdasarkan isu penting, permasalahan, dan dampak program dan kegiatan

Bappeda terhadap visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bappeda Provinsi Jawa

Barat memiliki peluang besar untuk meningkatkan peranannya dalam perencanaan dan

pembangunan Jawa Barat. Strategi Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam upaya mencapai

Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, mengacu pada :

Faktor Internal, yang meliputi :

Kekuatan:

1. Struktur organisasi Bappeda Provinsi Jawa Barat yang cukup memadai;

2. Cakupan tupoksi yang luas antara bidang dan fungsi yang ditangani dari

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi;

3. Cakupan wilayah kerja meliputi 27 Kabupaten/Kota dan 58 OPD/Biro Pemerintah

Provinsi Jawa Barat;

4. Kompetensi dan pengalaman Sumber Daya Manusia yang dimiliki cukup baik;

5. Fasilitas yang cukup memadai;

6. Penggunaan teknologi informasi, data dan analisa untuk perencanaan

pembangunan;

7. Tingginya kepercayaan OPD/Biro terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan

Jawa Barat.

Kelemahan:

1. Jumlah SDM sesuai dengan beban kerja di masing-masing bidang belum terpenuhi;

2. Pemanfaatan hasil evaluasi dan analisis data dalam perencanaan pembangunan

belum optimal;

3. Pengumpulan data pembangunan dari OPD/Biro dan Kabupaten/Kota belum optimal.

Faktor Eksternal, yang meliputi :

Peluang:

1. Koordinasi dan dukungan Provinsi PErbatasan dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat

dalam perencanaan pembangunan terjalin dengan baik

2. Kepercayaan dan penghargaan dari Pemerintah Pusat dalam proses dan

pelaksanaan perencanaan pembangunan berupa Anugrah Pangripta Nusantara;

3. Amanat peraturan-perundang-undangan terkait perencanaan;

4. Dukungan seluruh pemangku kepentingan (akademisi, dunia usaha, dan komunitas)

dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (Jabar Masagi).

Ancaman:

1. Intervensi politik dalam perencanaan pembangunan;


19

2. Perubahan kebijakan Pemerintah dan lambatnya pembuatan petunjuk teknis;

3. Ego sektoral dari OPD/Biro dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

2.3.5 Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Yang Strategis

Untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas

Bappeda Tahun 2017

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, dan ancaman yang dimiliki, maka ditetapkan

formulasi strategi untuk perumusan dan kegiatan prioritas Bappeda sebagai berikut:

Strategi 1: memanfaatkan peluang dan kekuatan yaitu:

Meningkatkan kepercayaan pusat dalam proses perencanaan pembangunan dan

dukungan pemangku kepentingan dengan memanfaatkan kompetensi dan pengalaman

Sumber Daya Manusia Bappeda serta dukungan OPD/Biro terhadap pelaksanaan

perencanaan pembangunan Jawa Barat.

Strategi 2: meminimalkan kelemahan dan mengatasi ancaman yaitu:

Memenuhi jumlah SDM yang kompeten sesuai dengan beban kerja di masing-masing

bidang, mengoptimalkan hasil evaluasi dan analisis data dalam perencanaan

pembangunan, serta meminimalkan intervensi politik dan ego sektoral dalam

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

2.4. Review Terhadap RKPD Tahun 2017

Penelaahan terhadap RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 dilakukan melalui

tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Bappeda yang tercantum di dalam

RKPD 2017;

2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan

Bappeda berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;

3. Menyajikan dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program/kegiatan Bappeda

yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan análisis;

4. Melakukan pengecekan program/kegiatan Bappeda yang merupakan kegiatan

lanjutan dan/atau prioritas SKPD sudah termuat dalam RKPD. Jika belum termuat,

maka perlu membuat catatan penting;


20

5. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan Bappeda yang sesuai dan yang tidak

sesuai antara arahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Untuk jenis program

dan kegiatan yang sesuai;

6. Membuat rumusan kebutuhan program dan kegiatan Bappeda hasil review terhadap

RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan

besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan;

7. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut

objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Hasil telaahan terhadap 11 program dan 85 kegiatan dalam RKPD Tahun 2017

dengan hasil análisis kebutuhan program dan kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat

Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 11 kegiatan dari 85 kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 yang disesuaikan

dengan hasil análisis kebutuhan program dan kegiatan, yang ditujukan untuk

ketercapaian output dan outcome kegiatan.

2. Jumlah kegiatan dan anggaran pada RKPD Tahun 2017 dengan hasil análisis

kebutuhan tidak terdapat perbedaaan (tercantum dalam Tabel 2.1).


21

Tabel 2.1

Review terhadap RKPD Tahun 2017

RKPD 2017 Hasil Analisis Kebutuhan

Keterangan Nomor Kegiatan (RKPD Online) APBD Prov (RKPD Online) Kegiatan (usulan bidang)

APBD Prov (usulan bidang)

Penunjang Urusan Pemerintahan

Perencanaan

Program Penataan Ruang

Penyusunan Finalisasi Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009- 2029

500,000,000 Penyusunan Finalisasi Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029

500,000,000

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Publikasi Proses Perencanaan Pembangunan Melalui Media

2,000,000,000 Publikasi Proses Perencanaan Pembangunan Melalui Media

2,000,000,000

Pengelolaan Jendela Dunia Perencanaan Pembangunan Jawa Barat

400,000,000 Pengelolaan Jendela Dunia Perencanaan Pembangunan Jawa Barat

400,000,000

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Penguatan Informasi Pembangunan Daerah Jawa Barat

1,500,000,000 Penguatan Informasi Pembangunan Daerah Jawa Barat

1,500,000,000

Pengelolaan Satu Data Pembangunan Jawa Barat

700,000,000 Pengelolaan Satu Data Pembangunan Jawa Barat

700,000,000

Kajian Analisis Pembangunan Jawa Barat

850,000,000 Kajian Analisis Pembangunan Jawa Barat

850,000,000

Pelayanan Data dan Informasi Hasil Analisis Pembangunan

527,500,000 Pelayanan Data dan Informasi Hasil Analisis Pembangunan

527,500,000


22




Kegiatan Suveillance Audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2001 Pelayanan Data Pembangunan Jawa Barat

120,000,000 Kegiatan Suveillance Audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2001 Pelayanan Data Pembangunan Jawa Barat

120,000,000

Penyelenggaraan e-Monev dan Pelaporan Kinerja Pembangunan Jawa Barat

350,000,000 Penyelenggaraan e-Monev dan Pelaporan Kinerja Pembangunan Jawa Barat

350,000,000

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 Sektor Perumahan dan Permukiman

300,000,000 Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 Sektor Perumahan dan Permukiman

300,000,000

Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 Sektor Energi

300,000,000 Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 Sektor Energi

300,000,000

Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 Sektor Lingkungan Hidup

300,000,000 Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 Sektor Lingkungan Hidup

300,000,000

Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 Sektor Perhubungan

300,000,000 Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 Sektor Perhubungan

300,000,000

Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 Sektor Sumber Daya Air

300,000,000 Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 Sektor Sumber Daya Air

300,000,000

Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 Sektor Kebinamargaan

300,000,000 Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 Sektor Kebinamargaan

300,000,000

Background Study RPJMD 2018-2023 Bidang Pendidikan

400,000,000 Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 Sektor Pendidikan

400,000,000


23




Background Study RPJMD 2018-2023 Perencanaan Pengurangan Kemiskinan

400,000,000 Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 Perencanaan Pengurangan Kemiskinan

400,000,000

Background Study RPJMD 2018-2023 Bidang Kebudayaan

400,000,000 Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 Sektor Kebudayaan

400,000,000

Background Study RPJMD 2018-2023 Bidang Kebencanaan

300,000,000 Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 Sektor Kebencanaan

300,000,000

Background Study RPJMD 2018-2023 Bidang Ketenagakerjaan

300,000,000 Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 Sektor Ketenagakerjaan

300,000,000

Kegiatan Background study RPJMD Tahun 2018-2023 Sektor reformasi birokrasi

630,000,000 Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 Sektor reformasi birokrasi

630,000,000

Background study RPJMD Tahun 2018-2023 Sektor Penataan daerah otonom

600,000,000 Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 Sektor Penataan daerah otonom

600,000,000

Kegiatan Background study RPJMD Tahun 2018-2023 Sektor Pemerintahan desa

750,000,000 Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 Sektor Pemerintahan desa

750,000,000

Background Study RPJMD Tahun 2018-2023 Bidang Pertanian Jawa Barat

1,750,000,000 Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 Sektor Pertanian Jawa Barat

1,750,000,000

Background Study RPJMD Tahun 2018-2023 Bidang Dunia Usaha, Industri dan Investasi Jawa Barat

1,050,000,000 Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 Sektor Dunia Usaha, Industri dan Investasi Jawa Barat

1,050,000,000


24




Background Study RPJMD Tahun 2018-2023 Bidang Perdagangan, Jasa dan Pariwisata Jawa Barat

1,050,000,000 Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 Sektor Perdagangan, Jasa dan Pariwisata Jawa Barat

1,050,000,000

Analisis Perkembangan Ekonomi Makro Tahunan Jawa Barat

400,000,000 Analisis Perkembangan Ekonomi Makro Tahunan Jawa Barat

400,000,000

Kajian Peran BUMD Jawa Barat Terhadap Perekonomian Jawa Barat

500,000,000 Kajian Peran BUMD Jawa Barat Terhadap Perekonomian Jawa Barat

500,000,000

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

900,000,000 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

900,000,000

Penyusunan Rencana Kerja Bappeda

275,000,000 Penyusunan Rencana Kerja Bappeda

275,000,000

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

950,000,000 Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

1,500,000,000

Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah

1,250,000,000 Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah

1,250,000,000

Penyusunan Dokumen KU-Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2017, serta KU-APBD dan PPAS APBD Tahun 2018

900,000,000 Penyusunan Dokumen KU-Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2017, serta KU-APBD dan PPAS APBD Tahun 2018

900,000,000

Penyelenggaraan RAD-GRK Provinsi Jawa Barat

100,000,000 Penyelenggaraan RAD-GRK Provinsi Jawa Barat

100,000,000

Penyelenggaraan Perencanaan Lingkup Bidang Fisik

1,500,000,000 Penyelenggaraan Perencanaan Lingkup Bidang Fisik

1,500,000,000


25




Perencanaan pengelolaan pembangunan dan pengembangan metropolitan dan pusat pertumbuhan Provinsi Jawa Barat

750,000,000 Perencanaan pengelolaan pembangunan dan pengembangan metropolitan dan pusat pertumbuhan Provinsi Jawa Barat

750,000,000

Kajian Pemanfaatan Anggaran Kesehatan Melalui Provincial Health Account (PHA)

350,000,000 Kajian Pemanfaatan Anggaran Kesehatan Melalui Provincial Health Account (PHA)

350,000,000

Penyusunan RAD Pencapaian SDGs

400,000,000 Penyusunan RAD Pencapaian SDGs

400,000,000

Pengembangan Taman Budaya, Ilmu, dan Teknologi di Kawasan Pendidikan Jatinangor

450,000,000 Pengembangan Taman Budaya, Ilmu, dan Teknologi di Kawasan Pendidikan Jatinangor

450,000,000

Valuasi Potensi Kewilayahan Jawa Barat

1,500,000,000 Valuasi Potensi Kewilayahan Jawa Barat

1,500,000,000

Kegiatan Perencanaan Pemerintah Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat

500,000,000 Kegiatan Perencanaan Pemerintah Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat

500,000,000

Kegiatan Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

950,000,000 Kegiatan Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

950,000,000

Penyusunan Data dan Analisis Sebaran Daerah Rawan Pangan di Jawa Barat

350,000,000 Penyusunan Data dan Analisis Sebaran Daerah Rawan Pangan di Jawa Barat

350,000,000

Penyelenggaraan Pengelolaan Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)

70,000,000 Penyelenggaraan Pengelolaan Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)

70,000,000


26




Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Barat

200,000,000 Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Barat

200,000,000

Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

1,000,000,000 Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

1,000,000,000

LU Komisi Daerah Lansia 450,000,000 LU Komisi Daerah Lansia 450,000,000

Penyelenggaraan Tim Akselerasi Pencapaian IPM 80

300,000,000 Penyelenggaraan Tim Akselerasi Pencapaian IPM 80

300,000,000

RTM Penyelenggaraan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat

850,000,000 RTM Penyelenggaraan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat

850,000,000

Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara

900,000,000 Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara

900,000,000

Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan

900,000,000 Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan

900,000,000

Evaluasi Pencapaian Janji Gubernur Pendidikan Gratis dan Beasiswa Pendidikan

350,000,000 Evaluasi Pencapaian Janji Gubernur Pendidikan Gratis dan Beasiswa Pendidikan

350,000,000

Evaluasi Pencapaian Janji Gubernur Revitalisasi Posyandu

350,000,000 Evaluasi Pencapaian Janji Gubernur Revitalisasi Posyandu

350,000,000

Evaluasi Pencapaian Janji Gubernur 2 Juta Serapan Tenaga Kerja dan Cetak 100.000 Wirausahawan Baru

350,000,000 Evaluasi Pencapaian Janji Gubernur 2 Juta Serapan Tenaga Kerja dan Cetak 100.000 Wirausahawan Baru

350,000,000

Evaluasi Pencapaian Alokasi 4 Trilyun untuk Infrastruktur Desa dan Perdesaan

350,000,000 Evaluasi Pencapaian Alokasi 4 Trilyun untuk Infrastruktur Desa dan Perdesaan

350,000, 000


27




Evaluasi Pencapaian Janji Gubernur 100.000 rumah rakyat miskin

350,000,000 Evaluasi Pencapaian Janji Gubernur 100.000 rumah rakyat miskin

350,000,000

Evaluasi Pencapaian Janji Gubernur Pembangunan Pusat Seni dan Budaya dan Gelanggang Olah Raga di Kabupaten/Kota Jawa Barat

200,000,000 Evaluasi Pencapaian Janji Gubernur Pembangunan Pusat Seni dan Budaya dan Gelanggang Olah Raga di Kabupaten/Kota Jawa Barat

200,000,000

Pengendalian Pemanfaatan Pembangunan Terpadu Jawa Barat Aspek Fisik, Ekonomi, dan Pendanaan Pembangunan

500,000,000 Pengendalian Pemanfaatan Pembangunan Terpadu Jawa Barat Aspek Fisik, Ekonomi, dan Pendanaan Pembangunan

500,000,000

Pengendalian Pemanfaatan Pembangunan Terpadu Jawa Barat Aspek Sosial Budaya dan Pemerintahan

500,000,000 Pengendalian Pemanfaatan Pembangunan Terpadu Jawa Barat Aspek Sosial Budaya dan Pemerintahan

500,000,000

Penyusunan LKPJ Gubernur T.A. 2016

1,000,000,000 Penyusunan LKPJ Gubernur T.A. 2016

1,000,000,000

Evaluasi RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2017

400,000,000 Evaluasi RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2017

400,000,000

Evaluasi Kinerja Tahunan RPJMD Provinsi Jawa Barat

400,000,000 Evaluasi Kinerja Tahunan RPJMD Provinsi Jawa Barat

400,000,000

Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi di Jawa Barat

1,500,000,000 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi di Jawa Barat

1,500,000,000

Pengelolaan Tim CSR Jawa Barat

900,000,000 Pengelolaan Tim CSR Jawa Barat

900,000,000

Pengelolaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat

950,000,000 Pengelolaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat

950,000,000


28




Perencanaan Pendanaan Pembangunan Non APBD

900,000,000 Perencanaan Pendanaan Pembangunan Non APBD

900,000,000

Penyusunan Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Daerah Jawa Barat

500,000,000 Penyusunan Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Daerah Jawa Barat

500,000,000

Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 untuk penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat

165,000,000 Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 untuk penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat

165,000,000

Penyelenggaraan Penghargaan Perencanaan

300,000,000 Penyelenggaraan Penghargaan Perencanaan

300,000,000

Peningkatan Wawasan dan Kualitas Perencanaan Aparatur Desa

350,000,000 Peningkatan Wawasan dan Kualitas Perencanaan Aparatur Desa

350,000,000

Komite Perencana Pembangunan Jawa Barat

500,000,000 Komite Perencana Pembangunan Jawa Barat

500,000,000

Forum Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat

2,500,000,000 Forum Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat

1,950,000,000

Program Kerjasama Pembangunan


29




Kegiatan kerjasama pembangunan Jawa Barat (Kegiatan Kerjasama Pembangunan Provinsi se- Jawa-Bali, Kegiatan Kerjasama Pembangunan Perbatasan Jawa Barat-Banten, Kegiatan Kerjasama Pembangunan Perbatasan Jawa Barat-Jawa Tengah, Kegiatan Kerjasama Pembangunan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat, dan Mitra Praja Utama (MPU))

950,000,000 Kegiatan kerjasama pembangunan Jawa Barat

950,000,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja

150,000,000 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja

150,000,000

Peningkatan Pengelolaan Keuangan Bappeda Provinsi Jawa Barat

100,000,000 Peningkatan Pengelolaan Keuangan Bappeda Provinsi Jawa Barat

100,000,000

Program Pengembangan Kompetensi Aparatur;

Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat

400,000,000 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat

400,000,000

Pengelolaan Jabatan Fungsional

350,000,000 Pengelolaan Jabatan Fungsional

350,000,000

Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat

1,450,000,000 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat

1,450,000,000


30




Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur UPTB Pusdalisbang

110,000,000 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur UPTB Pusdalisbang

110,000,000

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Bappeda

1,500,000,000 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Bappeda

1,500,000,000

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPTB Pusdalisbang

1,020,000,000 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPTB Pusdalisbang

1,020,000,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BAPPEDA Provinsi Jawa Barat

2,600,000,000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BAPPEDA Provinsi Jawa Barat

2,600,000,000

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTB Pusdalisbang

970,000,000 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTB Pusdalisbang

970,000,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Terpusat BAPPEDA Provinsi Jawa Barat

5,400,000,000 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Terpusat BAPPEDA Provinsi Jawa Barat

5,400,000,000

Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB Pusdalisbang

1,440,000,000 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB Pusdalisbang

1,440,000,000

62,827,500,000 62,827,500,000

Sumber : RKPD Tahun 2017


31

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bappeda Provinsi Jawa Barat memfasilitasi usulan program dan kegiatan dari

masyarakat melalui media: (1) SMS Jabar Membangun; (2) RKPD Jabar online 2101; dan

(3) Program Jelajah Jabar Merencana. Usulan tersebut ditelaah oleh bidang perencana

Bappeda dan kemudian diteruskan kepada OPD/Biro terkait untuk diusulkan melalui

forum OPD dan Musrenbang Provinsi. Hasil dari telaahan usulan masyarakat oleh bidang

perencana Bappeda untuk Tahun anggaran 2017 tidak terdapat substansi usulan yang

terkait dengan program/kegiatan Bappeda.


32

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN TAHUN 2017

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai pelaksana fungsi perencanaan dan pembangunan di Jawa

Barat, maka Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya perlu menelaah perubahan-perubahan kebijakan pembangunan

nasional yang difokuskan kepada prioritas pembangunan nasional. Salah satu

kebijakan pemerintah pusat yang paling mendasar dan mempengaruhi arah

kebijakan perencanaan daerah adalah diberlakukannya Undang-undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut

mengamanatkan adanya pengalihan beberapa kewenangan kabupaten/kota

menjadi kewenangan provinsi, dari provinsi ke kabupaten/kota, dari provinsi ke

pusat, dan sebaliknya.

Perubahan mendasar dari kebijakan tersebut mengakibatkan

bertambahnya kewenangan dan tanggungjawab Provinsi dalam menjalankan

urusan pembangunan, sehingga akan berdampak kepada perubahan program

dan kegiatan pembangunan, serta alokasi penganggaran, sehingga diperlukan

perencanaan yang matang.

Selain dari perubahan kebijakan melalui Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tersebut, Bappeda Provinsi Jawa Barat harus merumuskan prioritas

dan sasarn pembangunan daerah untuk Tahun 2017. Rumusan tersebut perlu

dilakukan melalui telaah terhadap prioritas nasional dalam rancangan awal RKP

Tahun 2017, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-

2019 khususnya sembilan prioritas pembangunan (NAWA-CITA), kondisi

lingkungan eksternal (kondisi global), yang tertuang dalam bab sebelumnya.

Disamping itu prioritas dan sasaran pembangunan Jawa Barat Tahun 2017

memperhatikan tiga dimensi pembangunan manusia: (1) dimensi sumber daya

manusia; (2) dimensi pembangunan sektor unggulan; dan (3) dimensi

pemerataan dan kewilayahan. Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan

daerah Jawa Barat Tahun 2017 hasil telaah terhadap kebijakan pusat harus

mengacu juga kepada permasalahan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun

2013-2018, hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2015. Rumusan tersebut


33

merupakan acuan bagi OPD dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan

tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan

serta prioritas pembangunan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat

Tahun 2017

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat

Tahun 2017 ditujukan untuk: (1) Menjadi acuan bagi Bappeda Provinsi Jawa

Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2017; (2) Menyediakan

arahan bagi aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam mencapai tujuan

dengan implementasi program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan

terukur; dan (3) Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Bappeda Provinsi Jawa

Barat dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun

2017. Tujuan tersebut didasarkan kepada isu-isu penting dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda, yang telah dirumuskan kedalam 2

(dua) strategi yaitu: (1) peningkatan kepercayaan pusat dalam proses

perencanaan pembangunan dan dukungan stakeholders dengan memanfaatkan

tingginya Kompetensi dan pengalaman Sumber Daya Manusia Bappeda serta

tingginya kepercayaan OPD/Biro terhadap pelaksanaan perencanaan

pembangunan Jawa Barat; dan (2) pemenuhan jumlah SDM sesuai dengan

beban kerja di masing-masing bidang, mengoptimalkan hasil-hasil evaluasi dan

analisis data dalam perencanaan pembangunan dan meminimalkan Intervensi

politik dalam perencanaan pembangunan, serta meminimalkan ego sektoral dari

OPD/Biro dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Strategi tersebut

dilaksankan untuk memenuhi sasaran target kinerja Bappeda provinsi Jawa

Barat yang tertuang dalam Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-

2018, yang meliputi: 11 program yang terkait untuk dilaksanakan Bappeda

melalui 112 kegiatan, dengan alokasi anggaran indikatif Rp. 73.372.400.000,- .

Jawa Barat sebagai Provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia

yang berbatasan langsung dengan ibu kota negara memiliki peran yang sangat

strategis. Posisi geografis Provinsi Jawa Barat yang berbatasan dengan Ibu

Kota Negara mempunyai pengaruh yang sangat berarti bagi Ibu Kota maupun

pemerintah .


34

Tahun 2016 merupakan periode ketiga Rencana Jangka Panjang Provinsi

Jawa Barat tahun 2005-2025. Dimana pada periode tersebut dicanangkan

sebagai periode Memantapkan Pembangunan Secara Menyeluruh. Pada

tahun 2016 merupakan juga keberlanjutan pembangunan dari Kepala Daerah

yang terpilih pada pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2013.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun

2016 yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan

dan akan dicapai, adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

a. Meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang Jelas dan Terukur. Perencanaan Pembangunan yang berkualitas diukur antara lain dengan

tingginya tingkat kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD), Rencana Kerja (Renja) Tahunan OPD, dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang menjadi

prioritas provinsi untuk menjadikan Perencanaan Pembangunan di Jawa

Barat menjadi lebih berkualitas dan terukur. Tingginya kesesuaian

tersebut perlu ditunjang dengan terorganisirnya basis data dan informasi

pembangunan sehingga Bappeda dan pemangku kepentingan lainnya

dapat lebih mudah untuk mengakses, mencari, dan mengungkapkan data

dan informasi sebagai input dalam proses perencanaan pembangunan.

Bappeda akan terus pula melakukan segala upaya untuk menjamin

produk perencanaan dan hasil kajian strategis pembangunan tidak saja

berdaya guna dan berdaya hasil bagi penentu kebijakan tetapi juga dapat

dimanfaatkan oleh stakeholders dan publik.

b. Mewujudkan Perencanaan yang terintegrasi, sinkron, dan sinergi;

Sebagai Instansi pemerintah yang mengawal perencanaan pembangunan

supaya terintegrasi, sinkron, dan bersinergi dengan perencanaan pada

tingkat pemerintahan lainnya, Bappeda perlu selalu melakukan koordinasi

baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

yang berbatasan, Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Barat, serta

dengan masyarakat, untuk menjamin rencana pembangunan yang

disusun tetap sinkron dan sinergis dengan rencana pembangunan yang


35

telah disusun oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota yang berbatasan, sehingga rencana pembangunan yang

disusun dapat membantu memberikan alternatif-alternatif penyelesaian

permasalahan pembangunan yang terjadi di masyarakat.

c. Meningkatnya konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;

Dalam meningkatkan konsistensi konsistensi dan transparansi dalam hal

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, peran

Bappeda dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD,

RPJMD, dan RKPD baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sangat

penting untuk menjaga dan meningkatkan konsistensi antar seluruh

dokumen perencanaan. Dan untuk meningkatkan transparansi, Bappeda

perlu untuk lebih mensosialisasikan seluruh dokumen perencanaan yang

telah disusun dan sepakati bersama untuk diketahui oleh seluruh lapisan

masyarakat melalui media massa maupun media elektronik seperti iklan

dan website.

d. Dukungan sumber daya pemerintahan yang kompeten dan modern dalam

perencana pembangunan;

Sebagai lembaga perencana yang handal, Bappeda terus meningkatkan

kinerjanya. Dengan menjadikan organisasi pembelajaran (learning

organization) dalam semua aspek termasuk penerapan good governance

dan clean government. Untuk melaksanakan perannya tersebut maka

peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

seluruh insan Bappeda akan terus dipacu mengingat produk

perencanaan yang dinamis, efektif dan efisien sangat bergantung pada

kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur

perencananya.

2. Sasaran

a. Perencanaan yang disusun berdasarkan analisis data, hasil

kajian/penelitian, dan evaluasi, dengan indikator yaitu Tingkat


36

kontribusi hasil analisis data/penelitian/kajian dalam perencanaan

pembangunan;

b. Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah, dengan

indikator sasaran yaitu Tingkat keselarasan rencana pembangunan

provinsi dengan Nasional, Kabupaten/Kota, dan wilayah perbatasan

provinsi serta Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang

sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat;

c. Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang, dengan

indikator sasaran yaitu Tingkat kesesuaian rencana pembangunan

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;

d. Terwujudnya kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi

dan luar negeri, dengan indikator sasaran yaitu Tingkat keselarasan

kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri

dengan prioritas RPJMD;

e. Terwujudnya kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD,

Swasta, LSM dalam dan luar negeri, dengan indikator sasaran yaitu

Tingkat keselarasan kerjasama Pemprov dengan Perguruan Tinggi,

BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan luar negeri dengan prioritas

RPJMD;

f. Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang, dengan

indikator sasaran yaitu Persentase penanganan ketersediaan rencana

rinci tata ruang;

g. Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap

rencana pembangunan, dengan indikator sasaran yaitu Tingkat

kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah

dan tahunan dan Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan

terhadap rencana pembangunan;

h. Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran,

dengan indikator sasaran yaitu Tingkat kesesuaian perencanaan

dengan penganggaran;

i. Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan, dengan

indikator sasaran yaitu Tingkat layanan informasi perencanaan

pembangunan daerah;


37

j. Meningkatnya indeks keterbukaan informasi public, dengan indikator

sasaran yaitu Tingkat aksesibilitas data dan informasi pembangunan;

k. Meningkatnya Kompetensi pegawai Provinsi Jawa Barat, dengan

sasaran indikator yaitu Prosentase aparatur perencana PD & Kab/Kota

yang memiliki sertifikat kompetensi.

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2017

Menjelaskan program dan kegiatan Bappeda pada Tahun 2017 yang

dilengkapi dengan lokasi dan indikasi pendanaan yang dibutuhkan berdasarkan

sumber dana APBD provinsi sebagaimana pada Formulir G.4.

Program dan kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat tidak terlepas dari

pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tertuang pada

RPJMD Tahun 2013-2018. Rumusan isu strategis dan prioritas program RKPD

Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, terutama dalam pengentasan kemiskinan, alih

kelola SMA/SMK, pengurangan pengangguran terbuka; dan kondisi eksternal

yaitu diberlakukannya MEA sejak Tahun 2015; serta pencapaian tujuan

Sustainable Development Goals (SDGs). Faktor-faktor tersebut merupakan

dasar dalam penentuan program dan kegiatan Renja Tahun 2017.

Berdasarkan uraian di atas, dan telaahan terhadap program dan

kegiatan yang tertuang dalam rancangan awal RKPD Tahun 2017, maka

diperoleh rumusan 11 program dan 144 kegiatan yang harus dilaksanakan oleh

Bappeda Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2017 seperti disajikan pada Tabel 3.1.

Dari 114 kegiatan yang dirumuskan pada rancangan awal RKPD Tahun 2017

setelah ditelaah hanya 26 kegiatan yang tidak berubah judul, sedangkan sisanya

mengalami perubahan judul, pengurangan kegiatan, serta penambahan

kegiatan. Perubahan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kaidah

bahasa yang benar, dengan tidak merubah arti dan makna dari substansi

kegiatan yang ada di rancangan awal RKP, serta mempertimbangkan

perumusan judul dan subtansi keuangan seperti yang ditetapkan dalam

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah.


36

Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

Penunjang Urusan Pemerintahan

Perencanaan

Program Penataan Ruang

Tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah

60%

Penyusunan Finalisasi Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029

Output: Dokumen Final Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 dan Raperda tentang Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029

Provinsi Jawa Barat dan Luar Provinsi

1 Dok 450,000,000 APBD Prov Tindak lanjut penyusunan konsepsi revisi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 Tahap II

1 Dok 450,000,000

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Indeks keterbukaan informasi public

80

Publikasi Perencanaan melalui Pagelaran Kesenian

Output: Pagelaran Kesenian Perencanaan Pembangunan

Kab./Kota Seluruh Jawa Barat;

4 Kali 200,000,000

APBD Prov Publikasi perencanaan pembangunan di Jawa Barat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

1 media cetak, 14 radio, 2 tv nasional, 1 website, 1 majalah,

16 billboard

200.000.000

Publikasi Perencanaan Melalui Billboard

Output :Pemasangan Billboard Perencanaan Pembangunan


8 lokasi 450.000.000 APBD Prov Publikasi perencanaan pembangunan di Jawa Barat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

1 media cetak, 14 radio, 2 tv nasional, 1 website, 1 majalah,

16 billboard

450.000.000

Pembuatan Cinderamata

Output :Cindramata Kab./Kota Seluruh Jawa Barat;

1 paket 100.000.000 APBD Prov 100.000.000

Warta Bappeda Output: Majalah warta Bappeda

Kota Bandung 4 Triwulan 317,000,000

APBD Prov 4 Triwulan 317.000.000

Pemeliharaan jaringan dan website

Output :Beroperasinya jaringan dan website

Kota Bandung

1 Tahun 209.400.000 APBD Prov 1 Tahun 209.400.000


37







Indikatif

Sumber Dana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

Publikasi Proses Perencanaan Pembangunan Melalui Media Elektronik

Output :Informasi Perencanaan Pembangunan melalui Radio dan Televisi


10 Paket 323.600.000 APBD Prov 10 Paket 323.600.000

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Tingkat ketersediaan data dan informasi pembangunan

90%

Tingkat kontribusi hasil analisis data/penelitian/kajian dalam perencanaan pembangunan

60%

Publikasi hasil-hasil Analisis Pembangunan

Output: Publikasi Media Cetak, Radio dan diseminasi

Provinsi Jawa Barat

2 Paket dan 1 Kegiatan

250,000,000

250,000,000 -

Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan

Output: Buku saku data pembangunan

Provinsi Jawa Barat

1 dokumen

300,000,000

Pengembangan Website, Pameran Pembangunan, Publikasi Radio, Buku Indikator Makro Kab/Kota, Pameran Pembangunan

0.9 300,000,000 -

Sertifikasi Surveillance Audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001

Output:1. Surveillance Audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001

Bandung 1 Sertifikat 150,000,000

Standarisasi internasional pelayanan data dan analisa UPTB Pusdalisbang kepada Stakholder dan Masyarakat

0.8 150.000.000

Pemberian Penghargaan Anugerah Satu Data Pembangunan Jawa Barat

Output: Penghargaan Terhadap Kabupaten/Kota terkait pengelolaan data

Provinsi Jawa Barat

1 Kegiatan 150,000,000

150,000,000

Forum Data, OPD & Kabupaten/Kota , dan Forum Simpul Jaringan OPD

Kesepakatan Penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Jawa Barat

Bandung 1 Dokumen 1.000,000,000

1.000.000.000

Penyusunan Aplikasi Prototype Sistem Dinamik Tahap II

Output: Aplikasi Prototype Sistem Dinamik Tahap II

Kota Bandung 1 Kegiatan 520,000,000

Kegiatan rutin tahunan

1 Kegiatan -


38







Indikatif

Sumber Dana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

Penyusunan kajian hasil analisis pembangunan Jawa Barat aspek ekonomi

Dokumen kajian hasil analisis pembangunan Jawa Barat aspek ekonomi

Provinsi Jawa

Barat

1 Dokumen 400.000.000


1 Kegiatan 400.000.000

Penyusunan Pemanfaatan Anggaran Kesehatan Melalui Provincial Health Account (PHA)

Dokumen Pemanfaatan Anggaran Kesehatan Melalui Provincial Health Account (PHA)

Provinsi Jawa

Barat

1 Dokumen 250.000.000


1 Kegiatan

Penyusunan kajian hasil analisis pembangunan Jawa Barat aspek fisik

Dokumen kajiani hasil analisis pembangunan Jawa Barat aspek fisik

Provinsi Jawa

Barat

1 Dokumen 400.000.000


1 Kegiatan 400.000.000

Valuasi Ekonomi Potensi Kewilayahan Jawa Barat

"Dokumen Valuasi Ekonomi Potensi Kewilayahan Jawa Barat yang berdasarkan kepada Wilayah Pengembangan (RTRW Prov. Jabar).

Provinsi Jawa

Barat dan Luar

Provinsi

1 Dokumen 1.200.000.000


1 Kegiatan

Penyusunan kajian peran BUMD Jawa Barat terhadap perekonomian Jawa Barat

Dokumen rekomendasi kinerja BUMD

Kota Bandung 1 Dokumen 500.000.000 500.000.000

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan

80%

Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan

90%

Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan nasional, kabupaten/kota dan wilayah perbatasan

80%


39







Indikatif

Sumber Dana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

provinsi

Tingkat pemanfaatan data hasil evaluasi untuk perencanaan pembangunan

80%

Penyusunan Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 sektor Perumahan dan Permukiman

Output: Dokumen background study RPJMD Tahun 2018-2023 sektor Perumahan dan Permukiman


1 Dok 250.000.000 Perlunya kajian sebagai dasar penetapan kebijakan di sektor Perumahan dan Permukiman dalam RPJMD 2018-2023

1 Dok -

Penyusunan Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 sektor energi dan Sumber daya mineral

Dokumen background study RPJMD Tahun 2018-2023 sektorEnergi dan sumber daya mineral


1 Dok 250.000.000 Perlunya kajian sebagai dasar penetapan kebijakan di sektor Energi dalam RPJMD 2018-2023

1 Dok -

Penyusunan Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 sektor Lingkungan Hidup

Dokumen background study RPJMD Tahun 2018-2023 sektor Lingkungan Hidup


1 Dok 250.000.000 Perlunya kajian sebagai dasar penetapan kebijakan di sektor Lingkungan Hidup dalam RPJMD 2018-2023

1 Dok -

Penyusunan Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 sektor Perhubungan

Dokumen background study RPJMD Tahun 2018-2023 sektor Perhubungan


1 Dok 250.000.000 Perlunya kajian sebagai dasar penetapan kebijakan di sektor Perhubungan dalam RPJMD 2018-2023

1 Dok -

Penyusunan Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 sektor Sumber Daya Air (SDA)

Dokumen background study RPJMD Tahun 2018-2023 sektor Sumber Daya Air (SDA)


1 Dok 250.000.000 Perlunya kajian sebagai dasar penetapan kebijakan di sektor Sumber Daya Air dalam RPJMD 2018-2023

1 Dok -


40







Indikatif

Sumber Dana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

Penyusunan Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 sektor Jalan (Kebinamargaan)

Dokumen background study RPJMD Tahun 2018-2023 sektor Jalan (Kebinamargaan)

Kota Bandung 1 Dok 250.000.000 Perlunya kajian sebagai dasar penetapan kebijakan di sektor Kebinamargaan dalam RPJMD 2018-2023

1 Dok -

Penyusunan Kajian Persiapan Dokumen RPJMD 2018 - 2023 Sektor Pendidikan

Dokumen background study RPJMD Tahun 2018-2023 sektor Pendidikan

Kota Bandung 1 Dok 250.000.000 Perlunya kajian sebagai dasar penetapan kebijakan di Bidang pendidikan dalam RPJMD 2018-2023

1 Dok -

Penyusunan Kajian Persiapan Dokumen RPJMD 2018-2023 Perencanaan Pengurangan Kemiskinan di Jawa Barat

Dokumen Penyusunan RPJMD 2018 - 2023 Perencanaan Pengurangan Kemiskinan Berbasis Individu dan Pemberdayaan Masyarakat

Kota Bandung 1 Dok 250.000.000 Perlunya kajian sebagai dasar penetapan kebijakan di Bidang Penguarangan kemiskinan RPJMD 2018-2023

1 Dok -

Penyusunan Kajian Persiapan Dokumen RPJMD 2018 - 2023 Sektor Kebudayaan

Dokumen background study RPJMD Tahun 2018-2023 sektor Kebudayaan

Kota Bandung 1 Dok 250.000.000 Perlunya kajian sebagai dasar penetapan kebijakan di Bidang Kebudayaan dalam RPJMD 2018-2023

1 Dok -

Penyusunan Kajian Rencana Pendanaan Pembangunan dalam rangka persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023

Dokumen Background Study RPJMD Tahun 2013 - 2018 Rencana Pendanaan Pembangunan Tahun 2018-2023

Kota Bandung 1 Dok 250.000.000 Perlunya kajian sebagai dasar penetapan kebijakan di Bidang Reformasi Birokrasi dalam RPJMD 2018-2023

1 Dok -

Penyusunan Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 sektor Ketenagakerjaan

Dokumen background study RPJMD Tahun 2018-2023 sektor Ketenagakerjaan

Kota Bandung 1 Dok 250.000.000 Perlunya kajian sebagai dasar penetapan kebijakan di bidang Ketenagakerjaan dalam RPJMD 2018-2023

1 Dok -


41







Indikatif

Sumber Dana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

Penyusunan Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 sektor reformasi birokrasi

Dokumen background study RPJMD Tahun 2018-2023 sektor reformasi birokrasi

Kota Bandung 1 Dok 250.000.000 Terdapat masalah dalam reformasi birokrasi diantaranya Struktur gemuk dan tidak fit dengan fungsi, Sumber Daya Aparatur yang Overstaffed dan Understaffed, Pelayanan Publik yang tidak berkualitas terbuka celah korupsi, Mindset dan Culture-Set tidak inovatif, tidak memiliki semangat perubahan. Reformasi birokrasi merupakan salah satu kebijakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJM 2005-2025 bahwa Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Selanjutnya, diatur pula dalam RPJMN 2015-2019 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019

4 dokumen; 5 laporan

-

Penyusunan Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 sektor Penataan

Dokumen background study RPJMD Tahun 2018-2023 sektor Penataan daerah otonom

Kota Bandung 3 dokumen 250,000,000

Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah 3.709.528,44 Ha dengan jumlah penduduk tahun 2014 sebanyak 46.709.569 Jiwa,

3 dokumen -


42







Indikatif

Sumber Dana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

daerah otonom dimana dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia dibutuhkan pemberian pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan memperpendek rentang kendali melalui pemekaran wilayah atau daerah otonom baru yang mengakibatkan kesenjangan pembangunan akibat pemusatan pertumbuhan ekonomi di sejumlah kawasan menimbulkan persoalan-persoalan kesejahteraan, seperti kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan penelitian dan pengkajian Grand Design daerah otonom Provinsi Jawa Barat, dimana dalam kajian tersebut tahun 2025 Jawa Barat memiliki daerah otonom ideal Kabupaten/Kota sebanyak 42 daerah otonom, dimana terdapat 15 Kabupaten atau Kota daerah otonom baru di Provinsi Jawa Barat


43







Indikatif

Sumber Dana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

Penyusunan Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 sektor Pemerintahan desa

Dokumen background study RPJMD Tahun 2018-2023 sektor Pemerintahan desa

Kota Bandung 1 dokumen; 2 laporan

250,000,000

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan akan membawa sejumlah perubahan mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merubah pola pembangunan di desa, dimana desa harus siap untuk melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa melalui dana yang diberikan kepada desa oleh pemerintah pusat yang nilainya secara bertahap akan mencapai 1 miliar per tahun. Pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam melakukan penataan desa, penataan kesatuan masyarakat hukum adat, Pembangunan Perdesaan dan Pembinaan serta Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Desa.


-

Penyusunan Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 sektorPertanian Jawa Barat

Dokumen background study RPJMD Tahun 2018-2023 sektor Pertanian Jawa Barat

Prov. Jawa Barat/Kota Bandung

1 Dok 1.200,000,000

Merupakan kegiatan yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan RPJMD 2018-2023 (untuk masa jabatan Gubernur periode berikutnya)

5 Dok -


44







Indikatif

Sumber Dana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

Penyusunan Dokumen Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 Sektor Dunia Usaha, Industri dan Investasi Jawa Barat

Dokumen background study RPJMD 2018-2023 sektor Dunia Usaha, Industri dan Investasi Jawa Barat


1 Dok 750,000,000


3 Dok -

Penyusunan Dokumen Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 Sektor Perdagangan, Jasa dan Pariwisata Jawa Barat

Dokumen background study RPJMD 2018-2023 sektor Perdagangan, Jasa dan Pariwisata Jawa Barat


1 Dok 750,000,000


3 Dok

-

Penyusunan RKPD Tahun 2018

Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018


1 Dokumen; 95 Persen

700,000,000


-

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2017

Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017



400.000.000

Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2018

Dokumen Rencana Kerja Bappeda Tahun 2018



120,000,000


-

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017



100,000,000


Penyusunan Peraturan Gubernur Rencana Besar Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Gubernur tentang Rencana Besar Pembangunan Kesejahteraan Sosial



150.000.000


45







Indikatif

Sumber Dana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

Penyusunan Peraturan Gubernur Rencana Besar Pembangunan Kependudukan

Peraturan Gubernur tentang Rencana Besar Pembangunan Kependudukan



150.000.000

Penyusunan Peraturan Gubernur Rencana Besar Pembangunan Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Kesepakatan/rekomendasi hasil Koordinasi Penyusunan Peraturan Gubernur Rencana Besar Pembangunan Kesehatan Provinsi Jawa Barat



150.000.000

Penyusunan RAD Pencapaian SDGs

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencapaian SDGs

Provinsi Jawa

Barat dan Luar

Provinsi

1 Dokumen

400.000.000

Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi (PG)

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi (PG)

Provinsi Jawa

Barat dan Luar

Provinsi

1 Dokumen

250.000.000

Penyusunan Rencana Aksi daerah (RAD) Penanganan Narkoba, Psikotoprika dan zat adiktif lainya (NAPZA)

Dokumen Rencana Aksi daerah (RAD) Penanganan Narkoba, Psikotoprika dan zat adiktif lainya (NAPZA)

Provinsi Jawa

Barat dan Luar

Provinsi

1 Dokumen

250.000.000

Perencanaan Kebijakan Pendanaan Pembangunan di Jawa Barat

Dokumen Kebijakan Pendanaan Pembangunan di Jawa Barat

Provinsi Jawa

Barat dan Luar

Provinsi

1 Dokumen 1.000.000.000 Kegiatan Rutin Tahunan Bid. pendanaan untuk menganalisa dan merumuskan kebijakan pendanaan sebagai masukan perencanaan tahun berikutnya.

1.000.000.000

Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan

Dokumen Kebijakan Pembangunan Bidang Pemerintahan

Provinsi Jawa

Barat dan Luar

Provinsi

1 Dokumen 1.000.000.000 Kegiatan Rutin Tahunan Bid. Pemerintahan untuk menganalisa dan merumuskan kebijakan pemerintahan sebagai masukan

1.000.000.000


46







Indikatif

Sumber Dana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

perencanaan tahun berikutnya.

RTM - Program Keluarga Harapan (PKH)

Kesepakatan/rekomendasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan


1 Kegiatan; 95.00 Persen

275.000.000 275.000.000

PUG- Program Perencanaan Responshif Gender (PPRG)

Kesepakatan/rekomendasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender



275.000.000 275.000.000

KES - Kabupaten/Kota Sehat

Kesepakatan/rekomendasi hasil Koordinasi dan pelaksanaan Kab/Kota Sehat



275.000.000 275.000.000

JTK - Kabupaten/Kota Layak Anak

Kesepakatan/rekomendasi hasil Koordinasi dan Dokumen Kegiatan Kota Layak Anak



275.000.000 275.000.000

Tim ekonomi Jawa Barat

Dokumen rekomendasi sebagai bahan kebijakan economic outlook Provinsi Jawa Barat



400.000.000 400.000.000

Tim Analisis Pembangunan Jawa Barat

Dokumen Rekomendasi Analisis Pembangunan Jawa Barat



250.000.000

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Berita Acara Musrenbang Provinsi Tahun 2017



1,500,000,000


1,500,000,000

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017

Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2017 dan Dokumen Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2017

Provinsi Jawa

Barat dan Luar

Provinsi

2 Dokumen 400,000,000

Amanat Permendagri No. 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007 Jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011, dan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

400,000,000

Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun 2018 Dokumen Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018

Provinsi Jawa

Barat dan Luar

Provinsi

2 Dokumen 500.000.000 Amanat Permendagri No. 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007 Jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011, dan Permendagri tentang Pedoman

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

500.000.000


47







Indikatif

Sumber Dana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

(PPAS) Tahun 2018

Penyusunan APBD

Penyusunan Rencana Prioritas Pendanaan dari Pemerintah Pusat Tahun 2018

Dokumen Rencana Prioritas Pendanaan dari Pemerintah Pusat Tahun 2018

Provinsi Jawa

Barat dan Luar

Provinsi

2 Dokumen

725.000.000

Perencanaan Kebijakan PHLN, Obligasi Daerah dan KPS di Jawa Barat

Dokumen Rencana Kebijakan PHLN, Obligasi Daerah dan KPS di Jawa Barat

Provinsi Jawa

Barat dan Luar

Provinsi

1 Dokumen

275.000.000

Penyusunan Formulasi Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten/Kota

Dokumen Formulasi Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten/Kota

Provinsi Jawa

Barat dan Luar

Provinsi

1 Dokumen

250.000.000

Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2018

Dokumen Rencanan Pendapatan Daerah Tahun 2018

Provinsi Jawa

Barat dan Luar

Provinsi

1 Dokumen

300.000.000

Penyusunan Rencana Pengalokasian Anggaran Belanja Daerah Tahun 2018

Dokumen Rencana Pengalokasian Anggaran Belanja Daerah Tahun 2018

Provinsi Jawa

Barat dan Luar

Provinsi

1 Dokumen

350.000.000



Provinsi Jawa

Barat dan Luar

Provinsi

1 sistem aplikasi

550.000.000

Pemeliharaan Security Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pemeliharaan Security Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Provinsi Jawa

Barat dan Luar

Provinsi

1 sistem aplikasi

150.000.000

Penguatan dan Pengelolaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran

Pengawalan Pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran daerah

Provinsi Jawa

Barat dan Luar

Provinsi

1 Dokumen

400.000.000


48







Indikatif

Sumber Dana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

Daerah

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD-GRK Provinsi Jawa Barat

Dokumen Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Penurunan gas rumah kaca

Kota Bandung 1 Dok 120,000,000

Memenuhi kewajiban dari pemerintah pusat untuk melaporkan PEP Penurunan GRK setiap tahun

1 Dok -

Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Fisik

Dokumen Kebijakan Pembangunan Bidang Fisik

Kota Bandung 1 Paket 1,200,000,000

Pentingnya koordinasi sektor cipta karya, permukiman, lingkungan hidup, energi sumber daya mineral, penataan ruang, transportasi jalan, transportasi perhubungan, irigasi, dan sumber daya air sejak tahap perencanaan dan pengawalan kegiatan unggulan

1 Dok 1,200,000,000

Perencanaan Pemerintah Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat

Output: Dokumen Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat

Wilayah Perbatasan Jabar-Jateng, Jabar - Banten dan Jabar-DKI Jakarta


500,000,000

Provinsi Jawa Barat memiliki 626 kecamatan, 646 kelurahan dan 5.319 desa yang tersebar di 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, dimana dari jumlah tersebut, terdapat 144 desa/kelurahan yang berada di perbatasan antar provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten. Provinsi Jawa Barat memiliki kebijakan dalam pembangunan wilayah perbatasan menerapkan konsep Equal Treatment, dimana untuk tahap pertama dengan fokus desa/kelurahan


-


49







Indikatif

Sumber Dana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

perbatasan dan tahap kedua dengan fokus kecamatan perbatasan. Kebijakan tersebut mengedepankan penerapan prinsip DESA MEMBANGUN selain prinsip MEMBANGUN DESA, menerapkan prinsip PELIBATAN (involvement) masyarakat desa sebagai aktor lokal selain prinsip PEMBERDAYAAN (empowering) masyarakat desa, menerapkan paradigma pembangunan JABAR MASAGI, dan menjadikan Desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat kehidupan bergotong royong

Kegiatan Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Output: Laporan Outcome: Terwujudnya Sinergitas Perencanaan Provinsi dengan Pusat dan Kab/Kota

OPD/Biro Prov. Jabar, Bappeda Kab/Kota dan Balai di Jawa Barat

6 Laporan 950,000,000

Setiap perencanaan yang dilakukan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota harus dilakukan secara sinergis dimana hal ini bertujuan agar arah kebijakan pembangunan sesuai dengan kebijakan dari pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Oleh karena itu, diperlukan sinergi berbagai dokumen perencanaan pembangunan (RPJP dan RPJPD,

6 Laporan -


50







Indikatif

Sumber Dana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

RPJM dan RPJMD, RKP dan RKPD); sinergi dalam penetapan target pembangunan; dan sinergi dalam kebijakan perijinan investasi di daerah

Pengelolaan Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)

Dokumen Profil Program PLKSDA-BM Provinsi Jawa Barat 2012-2016


Memenuhi kewajiban dana pendamping dekonsentrasi Ditjen Bina Bangda Kemendagri

1 Dok -

Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Barat melalui Program Water Resources and Irrigation Sector Management Phase II (WISMP 2) dan Intergrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDIMP)

Dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Barat melalui Program Water Resources and Irrigation Sector Management Phase II (WISMP 2) dan Intergrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDIMP)


Reformasi Pengelolaan Sistem Irigasi

1 Dok -

Penguatan Kelembagaan Pertanian Beririgasi

Dokumen Pelaksanaan Program IPDMIP Komponen Penguatan Kerangka Kebijakan dan Kelembagaan Irigasi

Provinsi Jawa Barat

4 Dokumen 350.000.000

Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Sosial Budaya

Sinergitas Perencanaan Bidang Sosial Budaya


Kegiatan Rutin Tahunan Bid. Sosbud untuk menganalisa dan merumuskan kebijakan baik di tingkat Provinsi Maupun Kabupaten/Kota dengan Mitra OPD Bidang Sosbud.

1 Dok 900,000,000


51







Indikatif

Sumber Dana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

LU Komisi Daerah Lansia

Dokumen pelaksanaan Komisi Daerah Lanjut Usia


Kegiatan Lanjutan tahun 2016

1 Dok 275.000.000

RTM - Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat

Kesepakatan/rekomendasi penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat meliputi permasalahan, isu dan solusi penanganan kemiskinan di Jawa Barat.

Provinsi Jawa Barat

1 Dok 750,000,000

Perpres 15 Tahun 2010; Kepgub Nomor 465.05/Kep.1483-Bapp/2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Barat

1 Dok 750,000,000

Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara

Output: Dokumen Outcome: Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah jabar utara

OPD Provinsi dan Kab/Kota Jawa Barat serta stakeholders

1 dokumen 750,000,000

untuk mengoptimalkan wilayah Jawa Barat Bagian Utara sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan industri, minyak dan gas, pesisir dan kelautan, serta memenuhi ketersediaan permukiman dengan memperhatikan jumlah, distribusi dan karakteristik penduduk yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan di daerah.

1 dokumen -

Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan

Output: Dokumen Outcome: Terlaksananya perencanaan pengembangan wilayah jabar utara

OPD Provinsi dan Kab/Kota Jawa Barat serta stakeholders

1 laporan 750,000,000

Regulasi pengembangan kawasan Jawa Barat Bagian Selatan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Pengembangan Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010 – 2029. Perda tersebut dilengkapi dengan Peraturan Gubernur (Pergub)

1 laporan -


52







Indikatif

Sumber Dana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Badan Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan, dan Keputusan Gubernur Jawa Barat 800/Kep.1058-Bapp/2012 Tentang Susunan Personalia Badan Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan.

Penyusunan Evaluasi RKPD Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2017

Dokumen Evaluasi

RKPD Provinsi dan

Kab/Kota Tahun 2017

Provinsi Jawa Barat

1 Kegiatan 350,000,000

Kegiatan sesuai tugas dan fungsi pengendalian dan evaluasi

1 Kegiatan

Evaluasi Kinerja RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota Jawa Barat

Laporan akhir Evalusi

RPJMD Tahun ke 4

Provinsi Jawa Barat

1 Kegiatan 650,000,000


1 Kegiatan

Pengembangan Metode Evaluasi Melalui e-Monev dan Pelaporan Kinerja Pembangunan Jawa Barat

1)Dokumen penilaian pelaksanaan program/kegiatan APBD dan APBN, 2)Operasionalisasi dan pemeliharaan website e-Monev Jawa Barat.

Provinsi Jawa Barat

1 Kegiatan 350,000,000


1 Kegiatan

Penyusunan evaluasi capaian program pembangunan lingkup bidang fisik dan bidang ekonomi

Dokumen evaluasi pencapaian Janji Gubernur dan program pembangunan strategis Jawa Barat lingkup bidang fisik

Provinsi Jawa Barat

1 Kegiatan 500,000,000


1 Kegiatan -

Penyusunan evaluasi capaian program pembangunan lingkup bidang Sosial Budya dan Bidang Pemerintahan

Dokumen evaluasi pencapaian Janji Gubernur dan program pembangunan strategis Jawa Barat lingkup bidang sosial budaya dan Bidang Pemerintahan

Provinsi Jawa Barat

1 Kegitan 500,000,000


1 Kegiatan -


53







Indikatif

Sumber Dana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan terpadu pada aspek Ekonomi, dan Pendanaan Pembangunan dan aspek fisik

Dokumen

Pengendalian,

monitoring dan

evaluasi pelaksanaan

pembangunan terpadu

pada aspek Ekonomi,

dan Pendanaan

Pembangunan dan

aspek fisik

Provinsi Jawa Barat

1 Kegitan 500,000,000


1 Kegiatan

Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan terpadu pada aspek sosial Budaya dan aspek Pemerintahan

Dokumen

pengendalian,

monitoring dan

evaluasi pelaksanaan

pembangunan terpadu

pada aspek Sosial

Budaya dan aspek

Pemerintahan

Provinsi Jawa Barat

1 Kegitan 500,000,000


1 Kegiatan

Penyusunan LKPJ Gubernur T.A. 2016 dan Persiapan AMJ Tahun 2013-2018

Dokumen LKPJ Gubernur T.A. 2016, Dokumen persiapan AMJ Tahun 2013-2018

Provinsi Jawa Barat

1 Kegitan 1,250,000,000


1 Kegiatan -

Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi

Output: Dokumen perencanaan bidang ekonomi dengan lingkup Regional, Makro, Spasial dan Sektoral Daerah, dan proceeding Rakor Bidang Ekonomi Outcome: Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi Jawa Barat dan tersedianya bahan kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi Jawa Barat


1 Dok. 1,000,000,000

Kegiatan Rutin Tahunan Bid. Ekonomi untuk menganalisa dan merumuskan kebijakan ekonomi sebagai masukan perencanaan tahun berikutnya.

1 Dok. 1,000,000,000


54







Indikatif

Sumber Dana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

Peresmian Bersama Proyek CSR Jabar

Dokumen Peresmian Bersama Proyek CSR Jabar Tahun 2017


1 Dok. 450.000.000

Penguatan CSR Jawa Barat

Dokumen Laporan Pelaksanaan CSR di Jawa Barat


1 Dok. 450.000.000

Penyusunan Road Map CSR Jabar 2018 - 2022

Dokumen Road Map CSR Jabar Tahun 2018 – 2022


1 Dok. 450.000.000 -

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Dokumentasi dan Laporan Hasil Pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat


1 dokumen 1.000,000,000

Amanat Permendagri No. 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007 Jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011, dan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD

30 Kali 35 Kali 12 Kali

10 Rekomendasi

1.000,000,000

Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 untuk penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat

Output: Sertifikat ISO 9001:2008 untuk penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat 2018 Outcome: Tingkat kesesuaian antara perencanaan dan implementasi


1 Sertifikat; 95.00 Persen

165,000,000

1 Sertifikat; 95.00 Persen

-

Penilaian Anugrah Penghargaan Bidang Perencanaan

Output: Terselenggaranya penilaian RKPD Tahun 2016 Terbaik Tingkat Kab./Kota Outcome:Tingkat kesesuaian perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota



350,000,000


350,000,000

Bimbingan Teknis Peningkatan Wawasan dan Kualitas Perencanaan Aparatur Desa

Output: Terselenggaranya pelatihan aparatur desa dalam perencanaan pembangunan Outcome:Tingkat kesesuaian perencanaan Provinsi, Pusat dan



350,000,000


-


55







Indikatif

Sumber Dana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

Kabupaten/Kota

Komite Perencana Pembangunan Jawa Barat

Output: Rekomendasi Tim Komite PerencanaPembangunan Daerah Outcome: Tingkat Kesesuaian antara Perencanaan dengan Implementasi


1 Dokumen; 95.00 Persen

800,000,000

1 Dokumen; 95.00 Persen

-

"Forum Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat"

Kesepakatan Forum Perencanaan Bappeda



1,000,000,000


-

Musrenbang Regional Se-Jawa bali

Dokumen Musrenbang

Regional Se-Jawa bali

Provinsi Jawa

Barat dan Luar

Provinsi

1 Dokumen

150.000.000

150.000.000

Kerjasama Pembangunan Perbatasan Provinsi Jawa Barat

Dokumen Kerjasama

Pembangunan

Perbatasan Provinsi

Jawa Barat

Provinsi Jawa

Barat dan Luar

Provinsi

1 Dokumen

200.000.000

200.000.000

Kerjasama Pembangunan Jawa Barat

Dokumen Kerjasama

Pembangunan Jawa

Barath

Provinsi Jawa

Barat dan Luar

Provinsi

1 Dokumen

500.000.000

500.000.000

FKD Mitra Praja Utama

Dokumen FKD Mitra

Praja Utama

Provinsi Jawa

Barat dan Luar

Provinsi

1 Dokumen

100.000.000

100.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

Meningkatnya pelaporan capaian kinerja pembangunan

100% -


56







Indikatif

Sumber Dana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

Penyusunan Dokumen Anggaran Bappeda

Output: 1. Tersusunnya RKA/DPA Bappeda Provinsi Jawa Barat tahun 2017 dan RKA/DPA Perubahan Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016; 2.Tersusunnya Evaluasi Kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2017; 3. Tersusunnya LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016; 4. Tersusunnya LKPJ Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016; 5.Tersusunnya LPPD Bappeda Tahun 2016; 6.Tersusunnya DRImP Bappeda Tahun 2016 dan Perubahan 2016 Outcome:Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi

Kota Bandung; 7 Dokumen; 100.00 persen

10,000,000

CG.10 Sasaran 1, Fungsi Pendanaan : Lainnya Fixed Cost

7 Dokumen; 100.00 persen

10,000,000

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan Bappeda Tahun 2017

Output: 1. Terlaksananya pembinaan terhadap para pengelola keuangan di lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Barat; 2. Terlaksananya pemutakhiran laporan keuangan; 3. Tersusunnya laporan keuangan Bappeda Outcome:Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi

Kota Bandung; 1 Dokumen; 100.00 persen

132,000,000

CG.10 Sasaran 1, Fungsi Pendanaan : Lainnya Fixed Cost


132,000,000

Penyusunan LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Dokumen LKIP

Bappeda Provinsi

Jawa Barat Tahun

2016

Kota

Bandung


118.500.000

118.500.000


57







Indikatif

Sumber Dana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

Penyusunan bahan LKPJ Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016;

Dokumen LKPJ

Bappeda Provinsi

Jawa Barat Tahun

2016;

Kota

Bandung


4.500.000

4.500.000

Penyusunan LPPD Bappeda Tahun 2016;

Dokumen LPPD

Bappeda Tahun 2016; Kota

Bandung


25.000.000

25.000.000

Penyusunan DRImP Bappeda Tahun 2017

DRImP Bappeda Tahun 2017, Perubahan DRImP Bappeda 2017

Kota

Bandung


10.000.000

Program Pengembangan Kompetensi Aparatur;

Jumlah PNS pemprov jabar yang lulus uji keahlian (kompetensi)

Peningkatan Jiwa Korsa

Output: Terselenggaranya penanaman sikap mental, disiplin dan jiwa korsa, serta ESQ Outcome: Persentase aparatur yang kompeten dan berkualitas

Kota Bandung 1 kali penanaman sikap mental, disiplin dan jiwa korsa, 1 kali ESQ

168,000,000

1 kali penanaman sikap mental, disiplin dan jiwa korsa, 1 kali

ESQ

168.000.000

Pengelolaan Jabatan Fungsional

Output : Terlaksananya workshop, penyusunanan kajian dan benchmarking aparatur fungsional perencana Outcome:Persentase aparatur yang kompeten dan berkualitas

Kota Bandung 1 kali rakor, 1 kali workshop, 1 kali penyusunan kajian, 1 kali benchmarking

350,000,000

1 kali rakor, 1 kali workshop, 1 kali

penyusunan kajian, 1 kali benchmarking

-

Kaji Banding Perencanaan

Laporan Hasil Kaji Banding Perencanaan dalam rangka peningkatan wawasan aparatur

Kota Bandung 132.000.000 132.000.000

Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur

Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan


58







Indikatif

Sumber Dana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

Penyediaan Partisipasi seminar/workshop/pelatihan/kursus

Tersedianya uang

saku dan biaya

keikutsertaan untuk

seminar/workshop/pela

tihan/kursus dalam

rangka peningkatan

kapasitas pegawai

Provinsi Jawa

Barat dan Luar

Provinsi

1 tahun

170.000.000

Fixed Cost 1 tahun 170.000.000

Penyediaan Partisipasi Diklat/Bintek/Seminar

Tersedianya uang

saku dan biaya

keikutsertaan

Diklat/Bintek/Seminar

Provinsi Jawa

Barat dan Luar

Provinsi

1 tahun

200.000.000

Peningkatan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok & fungsi UPTB Pusdalisbang

0.6 200.000.000

Pengadaan Pakaian Dinas berserta perlengkapannya

tersedianya PDH untuk

PNS

Provinsi Jawa

Barat dan Luar

Provinsi

150 orang

150.000.000

150.000.000

Pengadaan seragam olahraga dalam rangka Porpemprov

Tersedianya Seragam

Olahraga untuk

Porpemprov

Provinsi Jawa

Barat dan Luar

Provinsi

150 orang

150.000.000

150.000.000

Penyediaan kegiatan olahraga

Tersedianya biaya

Instruktur Olahraga

dan sewa sarana

olahraga untuk 4

cabang olah raga

Provinsi Jawa

Barat dan Luar

Provinsi

1 tahun

275.000.000

275.000.000

Penyediaan Bimbingan Baca Al-Quran dan keagamaan

Tersedianya biaya

untuk bimbingan

membaca Al-Quran

dan aktivitas

keagamaan

Provinsi Jawa

Barat dan Luar

Provinsi

1 tahun

150.000.000

150.000.000

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB


59







Indikatif

Sumber Dana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

Pemerliharaan rutin/berkala gedung kantor Bappeda

"Tersedianya Alat kebersihan , PBB, Pengharum ruangan, Tabung kebakaran, Penarikan sampah ,Sewa tanaman/mini garden, Pemeliharaan taman, Pemeliharaan LAN, Pemeliharaan jaringan listrik, Pemeliharaan lantai kotor,Pemeliharaan hydran air, Pemeliharaan kolam dan saluran air, Penyedotan septic tank, Pemeliharaan pintu dan jendela, Pemeliharaan alat komunikasi, Pemeliharaan alat studio/sound system, Pemeliharaan alat studio/sound system, Pemeliharaan Pompa Air, Pemeliharaan AC, Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Genset, Pemeliharaan Lift, Pemeliharaan Meubelair, Cleaning service, Keamanan Ciwidey, Keamanan Bappeda, Pelaburan insidentil"

Kota Bandung 1 tahun 1.358.000.000

Fixed Cost 250 unit -

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional Kantor Bappeda

Tersedianya BBM, Honor pengadaan, STNK Mobil, STNK Motor, Body repair, Perawatan/penggantian suku cadang R4,Perawatan/penggantian suku cadang R2, Pembelian Ban, Pelumas Kendaraan

Bandung 1 tahun 537.000.000

Fasilitasi kebutuhan dasar perkantoran UPTB Pusdalisbang

250 unit -

Rehabiltasi sedang/berat gedung kantor Bappeda

Terslaksananya Rehab kontruksi atap, Rehab Stasion Lapangan Ciwidey, Tersedianya

Bandung 1 Tahun 465.000.000


60







Indikatif

Sumber Dana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

Penambahan Beban lift

Pemeliharaan rutin/ berkala kedaraan dinas/operasional Kantor UPTB Pusdalisbang

Tersedianya

Pemeliharaan Service

Kendaraan

Tersedianya Suku

Cadang

Tersedianya Pelumas

kencaraan

Bandung 1 Tahun

121.850.000

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor UPTB Pusdalisbang

Tersedianya

Pemeliharaan Genset,

Pemeliharaan Lift,

Pemeliharaan

Komputer,

Pemeliharaan AC,

Pemeliharaan Printer,

Pemeliharaan Pesawat

Telepon dan PABX,

Meubelair, Pompa Air,

Filling Cabinet,

Gedung, Jaringan

Telepon dan PABX,

Jaringan Listrik,

Jaringan Internet,

Jaringan CCTV,

Taman dan

Pekarangan Halaman,

pembayaran Pajak,

jasa kebersihan, Jasa

Keamanan

Bandung 1 Tahun

898.150.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur

-

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Bappeda

Terlaksananya Pengadaan PC,Honor Pengadaan, ATK, Pengadaan Printer, Bostinco, Infocus, Laptop, voice recorder, Kulkas, Kursi sice, Dispenser, UVS,


1 Tahun 1.580.000.000

-


61







Indikatif

Sumber Dana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

penghancur kertas, whiteboard, tripod camera, karpet ruangan kabid, Kursi Sice Ruang TAPD, Penghancur Kertas Ruang TAPD

Rehabiltasi sedang/berat gedung kantor Bappeda

Terlaksananya Penataan Ruang Bidang sosbud, Ruang Sekretariat TAPD, ruang bidang fisik, Kamar Mandi

Bandung 1 Tahun 920.000.000 -

Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor UPTB Pusdalisbang

Pengadaan Aksesoris Komputer/Jaringan, Karpet Musholla dan Perlengkapan sarana mushola


Pengadaan Peralatan Gedung Kantor UPTB Pusdalisbang

Pengadaan TV LED, Komputer, Laptop, Printer, Scanner F4, Monitor/Display, Dispenser, Kulkas, Camera DSLR


Pengadaan Kendaraan Operasional

Mobil double cabin Penunjang pelaksanaan survei di kab/kota dan Minibus Penunjang Pelaksanaan Operasioanal TAPD


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya

Penyediaan jasa surat menyurat Kantor Bappeda

Tersedianya

Materai dan Benda

Pos, Pengiriman

paket dokumen

Provinsi Jawa

Barat

1 Tahun

10.500.000


62







Indikatif

Sumber Dana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Kantor Bappeda

Tersedianya

Langganan

internet,

Langganan TV

Kabel, Langganan

Listrik, Layanan Air

PDAM, Layanan

telepon

Provinsi Jawa

Barat

1 Tahun

910.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kantor Bappeda

Tersedianya ATK Provinsi Jawa

Barat 1 Tahun

200.000.000

Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Kantor Bappeda

Tersedianya Cetak,

penggandaan dan

penjilidan, Cetak

film dan dokumen

Provinsi Jawa

Barat 1 Tahun

277.000.000

Penyediaan makanan dan minuman Kantor Bappeda

Tersedianya

penyediaan jamuan

mamin

Provinsi Jawa

Barat 1 Tahun

700.000.000

Penyedaiaan bahan bacanaan dan perundang-undangan Kantor Bappeda

Tersedianya

Langganan surat

kabar/majalah

Provinsi Jawa

Barat 1 Tahun

102.000.000

Penyedaiaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kantor Bappeda

Tersedianya Alat

listrik dan elektronik

Provinsi Jawa

Barat 1 Tahun

55.000.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kantor Bappeda

Tersedianya

Penyediaan

perjalanan dinas

Provinsi Jawa

Barat 1 Tahun

1.300.000.000

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

Tersedianya Honor

pengadaan,

Provinsi Jawa 1 Tahun


63







Indikatif

Sumber Dana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

kantor Kantor Bappeda

Pengisian tabung

gas, Pembelian

spanduk, Jasa

Outsourcing

Barat 695.500.000

Penyediaan Belanja Alat Tulis Kantor Kantor UPTB Pusdalisbang

Tersedianya ATK Provinsi Jawa

Barat 1 Tahun

52.030.000

Penyediaan komponen instalasi Listrik dan Penerangan Kantor UPTB Pusdalisbang

Tersedianya Alat

listrik dan elektronik

Provinsi Jawa

Barat 1 Tahun

45.000.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor UPTB Pusdalisbang

Tersedianya

Materai dan Benda

Pos, Pengiriman

paket dokumen

Provinsi Jawa

Barat 1 Tahun

7.200.000

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Kantor UPTB Pusdalisbang

Tersedianya Honor

pengadaan,

Pengisian tabung

gas, Pembelian

spanduk, Jasa

Outsourcing

Provinsi Jawa

Barat 1 Tahun

168.020.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Kantor UPTB Pusdalisbang

Tersedianya

Langganan

internet,

Langganan TV

Kabel, Langganan

Listrik, Layanan Air

PDAM, Layanan

telepon

Provinsi Jawa

Barat 1 Tahun

325.000.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

Tersedianya

Langganan surat

Provinsi Jawa 1 Tahun


64







Indikatif

Sumber Dana



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

undangan Kantor UPTB Pusdalisbang

kabar/majalah Barat 18.000.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kantor UPTB Pusdalisbang

Tersedianya Cetak,

penggandaan dan

penjilidan, Cetak

film dan dokumen

Provinsi Jawa

Barat 1 Tahun

205.000.000

Penyediaan Makan dan minuman Kantor UPTB Pusdalisbang

Tersedianya

penyediaan jamuan

mamin

Provinsi Jawa

Barat 1 Tahun

182.250.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kantor UPTB Pusdalisbang

Tersedianya

Penyediaan

perjalanan dinas

Provinsi Jawa

Barat 1 Tahun

530.000.000

Jumlah Total 57.482.830.000


65

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, merupakan

penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun

2017. Dengan berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai

dengan tujuan dan fungsinya, Renja Tahun 2017 sebagai dokumen rencana operasional

pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017, guna mendukung pencapaian arah,

tujuan, sasaran, dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2017.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk

terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan

kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat berkewajiban untuk melaksanakan

program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun

2017 dengan efektif dan efisien;

2. Renja Tahun 2017 Sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran tahun 2017,

dimana Renja Tahun 2017 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan

anggaran;

3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas, dan

efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda, wajib melakukan pengawasan

dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2017, sesuai dengan TUPOKSI

masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya

secara berkala 3 (tiga) bulan. Bappeda wajib melakukan evaluasi kinerja

pelaksanaan Renja Tahun 2017. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada

Gubernur melalui Biro Administrasi Pembangunan dan Biro Keuangan;

4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2017 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Jawa Barat;

5. Renja Tahun 2017 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah

persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus

dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi,

sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Target RealisasiTingkat Realisasi

(%)Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7)/(6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) (12)

1 6 29 Program Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah

Persentase kesesuaian

pelaksanaan program

pembangunan

100% n/a 80% 80% 100% 85% 80% 80%

Efektivitas Pengendalian

Pembangunan Daerah

97% 95% 95% 95% 100% 96% 96% 98.97%

Tingkat Kesesuaian antara

Perencanaan dengan

Implementasi

100% n/a 80% 80% 100% 90% 85% 85%

Tingkat kesesuaian perencanaan

Provinsi, Pusat dan

Kabupaten/Kota

85% 70% 75% 70% 93.30% 75% 70% 82.36%

Implementasi tematik

kewilayahan oleh SKPD Provinsi

Jawa Barat

90% n/a 50% 40% 80% 60% 50% 55.56%

Implementasi tematik

kewilayahan oleh Kabupaten/Kota

se- Jawa Barat

90% n/a 50% 40% 80% 60% 50% 55.56%

Tingkat partisipasi publik dalam

proses perencanaan

10 Kali n/a 10 Kali 10 Kali 100% 10 Kali 10 Kali 100%

1. METR - - METR Pembangunan

Sumber Daya Insani dan Standar

Kesejahteraan di Metropolitan Jawa

Barat

Persentase kesesuaian pelaksanaan

program pembangunan

1,109,300,000

2. Penyusunan Perencanaan Dan

Pengelolaan Anggaran Daerah Jawa

Barat


Pembangunan Daerah

490,000,000

3. METR - - METR Penyusunan

Rencana Kebutuhan

Investasi Metropolitan Cirebon Raya


program pembangunan

1,000,000,000

4. RTM - RTM Pendukungan Tim

Koordinasi Penganggulangan

Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa

Barat


program pembangunan

844,000,000

5. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu

ISO 9001: 2008 untuk penyusunan

RKPD Provinsi Jawa Barat


Perencanaan dengan Implementasi

150,000,000

6. Penyusunan Naskah Akademik dan

Rancangan Peraturan Gubernur

Rencana Besar Pembangunan

Kesejahteraan Sosial, Pembangunan

Kependudukan, Pembangunan

Kesehatan Provinsi Jawa Barat



1,038,960,000

Catatan

(1)

SKPD: Bappeda Provinsi Jawa Barat

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun 2016 Provinsi Jawa Barat

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran

kegiatan SKPD tahun 2015

Perkiraan realisasi capaian target

program/kegiatan Renstra SKPD s/d

dengan tahun 2016 (tahun berjalan)Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target capaian kinerja Renstra

Bappeda Tahun 2018

Realisasi target kinerja hasil

program dan keluaran

kegiatan s/d Tahun 2014

Target program/kegiatan

Renja SKPD tahun berjalan

(2016)



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7)/(6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) (12)

Catatan

(1)








Program/Kegiatan




Bappeda Tahun 2018






(2016)

7. TKW - TKW Rencana Besar Tematik

Kewilayahan Provinsi Jawa Barat



895,000,000

8. Perencanaan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah


Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota

1,500,000,000

9. Perencanaan Penyelenggaraan

Pemerintah di Wiliyah Perbatasan

Provinsi Jawa Barat


proses perencanaan

500,000,000

10. Perencanaan Pendanaan

Pembangunan APBN


program pembangunan

250,000,000

11. Perencanaan Pembangunan Bidang

Ekonomi di Jawa Barat



1,000,000,000

12. Penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Barat

Jumlah Ketersediaan Dokumen

Perencanaan Regional, Makro,

Spasial dan Sektoral Daerah

750,000,000

13. Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Jumlah Ketersediaan Dokumen



250,000,000

14. PPP - PPP Penyusunan Rencana

Induk Pembangunan (Renip) Pusat

Pertumbuhan Rancabuaya Raya




950,000,000



Pertumbuhan Palabuhanratu Raya




950,000,000

16. METR - METR Penyusunan Rencana

Induk Pembangunan (Renip)

Metropolitan Cirebon Raya




1,850,000,000



Metropolitan BODEBEK-KARPUR




1,850,000,000



Metropolitan Bandung Raya




1,850,000,000



Pertumbuhan Pangandaran Raya



Spasial dan Sektoral Daerah;

950,000,000

20. Penyusunan Rencana Besar Destinasi

Wisata Dunia




500,000,000



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7)/(6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) (12)

Catatan

(1)








Program/Kegiatan




Bappeda Tahun 2018






(2016)

21. Penyusunan Perubahan RPJMD

Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 -

2018 dan Perubahan RPJPD Provinsi

Jawa Barat Tahun 2005 - 2025



750,000,000

22. Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Gubernur

Tahun 2015


program pembangunan

1,300,000,000


Fisik




345,000,000

24. Penyusunan kebijakan dan

koordinasi RAD-GRK Provinsi Jawa

Barat


program pembangunan

120,000,000

25. Penyusunan Evaluasi RKPD Provinsi

dan Kabupaten/Kota Jawa Barat

Tahun 2016



350,000,000

26. Penyusunan Evaluasi Rencana

Jangka Menengah Kab/kota



150,000,000

27. Penyusunan Evaluasi Kinerja

Midterm RPJMD Provinsi Jawa Barat

Tahun 2013-2018



350,000,000

28. Penyusunan Dokumen Perubahan

KUA PPAS Tahun 2016 dan KUA

PPAS Tahun 2017


program pembangunan

715,000,000

29. Penyelenggaraan Penghargaan

Perencanaan



285,000,000

30. Penyelenggaraan Koordinasi

Pengelolaan Program Penanganan

Lahan Kritis dan Sumber Daya Air

Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)


program pembangunan

70,000,000

31. METR - METR Penyelenggaraan

Dewan dan Badan Metropolitan dan

Pusat Pertumbuhan Provinsi Jawa

Barat



5,000,000,000

32. Peningkatan Wawasan dan Kualitas

Perencanaan Aparatur Desa


program pembangunan

300,000,000

33. Pengendalian dan Pelaporan Kinerja

Pembangunan Jawa Barat


program pembangunan

450,000,000

34. Penyelenggaraan Tim

Pengembangan Wilayah Jabar

Bagian Utara


program pembangunan

600,000,000

35. Penyelenggaraan Tim Wilayah Jabar

Bagian Selatan


program pembangunan

655,000,000



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7)/(6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) (12)

Catatan

(1)








Program/Kegiatan




Bappeda Tahun 2018






(2016)

36. Penyusunan Analisis Perkembangan

Ekonomi Makro Tahunan Provinsi

Jawa Barat



285,000,000

37. Pengelolaan Tim CSR Jawa Barat Persentase kesesuaian pelaksanaan

program pembangunan

340,000,000

38. Pengelolaan Tim Anggaran

Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi

Jawa Barat


program pembangunan

950,000,000

39. Pengelolaan Sistem Irigasi

Partisipatif (WISMP-2)


program pembangunan

140,000,000

40. Pengembangan Taman Budaya, Ilmu

dan Teknologi di Kawasan

Pendidikan Jatinangor




390,000,000

41. Penyelenggaraan Tim Manajemen

Pengembangan Kawasan Pendidikan

dan Riset Jawa Barat



380,000,000

42. Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) Tahun

2016


proses perencanaan

750,000,000

43. Komite Perencana Pembangunan

Jawa Barat



475,000,000

44. LU - LU Komisi Daerah Lansia Persentase kesesuaian pelaksanaan

program pembangunan

485,000,000

45. Forum Perencanaan Daerah Provinsi

Jawa Barat


program pembangunan

5,109,630,000

46. Penyusunan Blue Book

pembangunan di Jawa Barat




500,000,000

47. Penyusunan Masterplan dan Valuasi

komprehensif pengembangan Kota

Raya Walini




750,000,000

48. METR - METR Penyelenggaraan Tim

Pengembangan Kota Raya Walini di

Metropolitan Bandung Raya




500,000,000

49. Penyelenggaraan Tim Pusat

Pengendalian dan Pemanfaatan

Pembangunan Terpadu Jawa Barat




1,670,000,000



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7)/(6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) (12)

Catatan

(1)








Program/Kegiatan




Bappeda Tahun 2018






(2016)

50. Revisi Renstra Bappeda Tahun 2013 -

2018







200,000,000


Sosial Budaya


Pembangunan Daerah

575,000,000

52. Penyelenggaraan Tim Akselerasi

Pencapaian IPM 80




475,000,000

53. Perencanaan Kegiatan Ekonomi

Produktif bagi Masyarakat Lanjut

Usia Jabar



300,000,000


Kebutuhan

Investasi Metropolitan

BODEBEKKARPUR




1,000,000,000


Kebutuhan Investasi Pusat

Pertumbuhan Pangandaran Raya




500,000,000



Pertumbuhan Rancabuaya Raya




500,000,000



Pertumbuhan Palabuhanratu Raya




500,000,000


Kebutuhan

Investasi Metropolitan Bandung

Raya




1,000,000,000

59. Penyusunan DED Ruangan Gardu

Pandang Etalase Perencanaan



200,000,000

60. Sosialisasi Program Studi Di Luar

Domisili ( PDD)



500,000,000

61. Survei Terinci Program Studi Di Luar

Domisili (PDD)



500,000,000

62. Penyusunan Perda BUMD

Pembangunan Metropolitan dan

Pusat Pertumbuhan Jawa Barat

(MP2JB)



350,000,000

63. Penyusunan Perda Pembangunan

Sumber Daya Insansi Jawa Barat



400,000,000



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7)/(6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) (12)

Catatan

(1)








Program/Kegiatan




Bappeda Tahun 2018






(2016)

1 5 27 Program Penataan Ruang Tingkat penanganan ketersedian

Rencana Rinci Tata Ruang

100% 10% 50% 50% 100% 80% 60% 60%

1. Penyusunan Revisi RTRW Provinsi


Tingkat penanganan ketersedian


950,000,000

2. Penyelenggaraan BKPRD Provinsi

Jawa Barat

Tingkat penanganan ketersedian


995,900,000

1 6 28 Program Kerjasama Pembangunan Dokumen kerjasama Antar Daerah

dan Perbatasan

12 Dokumen 5 Dokumen 6 Dok. 5 Dok 83.30% 8 Dokumen 6 Dokumen 50%

Dokumen kerjasama Antar

Provinsi

10 Dokumen 10 Dokumen 10 Dok. 10 Dok. 100% 11 Dokumen 11 Dokumen 109.10%

1. Kerjasama Pembangunan Jawa Barat Jumlah kerjasama antar daerah,

kabupaten/kota, antar provinsi dan

luar negeri

950,000,000

1 17 53 Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi, Media

Massa dan Pemanfaatan Teknologi

Informasi

Tingkat pelayanan informasi

perencanaan dan pembangunan

daerah,

100% 70% 80% 80% 100% 90% 90% 90%

1. Publikasi Proses Perencanaan

Pembangunan Melalui Media



daerah,

1,720,000,000

2. Pelayanan Data dan Informasi Hasil

Analisis Pembangunan



daerah,

327,500,000

3. Pengelolaan Jendela Dunia

Perencanaan Pembangunan Jawa

Barat



daerah,;

380,000,000

4. Pengembangan Sistem RKPD JABAR

ONLINE 2101 dan Sistem APBD Jabar

Online


Pembangunan Daerah

1,472,500,000

1 24 79 Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah

Persentase pemenuhan kebutuhan

data/informas/statistik daerah

90% 50% 60% 55% 91.67% 75% 70% 77.78%

1. Surveillance Audit Sistem

Manajemen Mutu ISO 9001:2008

Pelayanan Data Pembangunan Jawa

Barat



120,000,000

2. Penguatan Informasi Pembangunan

Daerah Jawa Barat

Jumlah dokumentasi

data/informasi/statistik daerah

500,000,000

3. Pengelolaan Satu Data




1,157,500,000

4. Kajian Analisis Pembangunan Jawa

Barat



650,000,000



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7)/(6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) (12)

Catatan

(1)








Program/Kegiatan




Bappeda Tahun 2018






(2016)

58 Program Pengembangan

Kompetensi Aparatur

100% 85% 90% 90% 100% 95 95 95

1. Peningkatan Kompetensi Sumber

Daya Aparatur Bappeda Provinsi

Jawa Barat

390,000,000

59 Program Peningkatan

Kesejahteraan Sumber Daya

Aparatur

1. Peningkatan Kesejahteraan dan

Kemampuan Aparatur UPTB

Pusdalisbang

Persentase unit kerja

SKPD/Balai/UPT/UPTD ysng

terpenuhi pemenuhan kebutuhan

operasional dasar dalam rangka

mendukung tugas pokok

dan fungsinya

100,000,000

2. Peningkatan Kesejahteraan dan

Kemampuan Aparatur Bappeda

Provinsi Jawa Barat

Prosentase Pegawai yang terpenuhi

kebutuhan kesejahteraan sesuai

standar Daerah

1,449,100,000

60 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

3. Penyelenggaraan Administrasi

Perkantoran UPTB Pusdalisbang






dan fungsinya

1,200,000,000

4. Penyelenggaraan Administrasi

Perkantoran Terpusat BAPPEDA

Provinsi Jawa Barat






dan fungsinya

5,375,000,000

61 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur BAPPEDA Provinsi Jawa

Barat

Jumlah pengadaan sarana dan

prasarana kerja aparatur

12,375,000,000

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Balai Pusdalisbang



970,000,000

3. Pengadaan lahan untuk kantor B-

MP2JB



1,900,000,000

4. Pembangunan Kampus Lapangan

Perencanaan Pembangunan Daerah

(KLP2D)



2,725,000,000



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7)/(6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) (12)

Catatan

(1)








Program/Kegiatan




Bappeda Tahun 2018






(2016)

62 Program Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Perkantoran Bappeda

Jumlah sarana dan prasarana yang

dilakukan pemeliharaan rutin di

setiap OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB

1,500,000,000

2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor Balai Pusdalisbang

Jumlah sarana dan prasarana yang

dilakukan pemeliharaan rutin di

setiap OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB

850,000,000

66 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan Internal Capaian Kinerja

dan Keuangan

tingkat kesesuaian pelaporan

kinerja sesuai dengan standar

akuntansi

135,000,000

2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas

Pengelolaan Keuangan Bappeda

Provinsi Jawa Barat

tingkat kesesuaian pelaporan

kinerja sesuai dengan standar

akuntansi

100,000,000

Pagu indikatif Pagu indikatif

(Rp.000) (Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (2) (3) (4) (5) (6) (12)

Program Perencanaan Ruang Program Perencanaan Ruang

1 Fasilitasi Operasional Penyelenggaraan BKPRD Provinsi

Jawa Barat

Jawa Barat Terlaksananya Penyelenggaraan BKPRD

Provinsi Jawa Barat

12 Bulan 700,000,000 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan BKPRD Provinsi Jawa

Barat

Jawa Barat Terlaksananya Penyelenggaraan BKPRD

Provinsi Jawa Barat

12 Bulan 700,000,000

2 Evaluasi RTRWP Jawa Barat Jawa Barat Tersedianya dokumen evaluasi Perda tentang

RTRWP Jawa Barat

2

Dokumen

650,000,000 Evaluasi RTRWP Jawa Barat Jawa Barat Tersedianya dokumen evaluasi Perda tentang

RTRWP Jawa Barat

2

Dokumen

650,000,000

3. Menyusun Peta Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Tersedianya Peta Tutupan Lahan Provinsi

Jawa Barat

500,000,000 Menyusun Peta Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Tersedianya Peta Tutupan Lahan Provinsi

Jawa Barat

500,000,000

Program Kerjasama Pembangunan Program Kerjasama Pembangunan

4. Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Jawa Barat Jawa Barat Terwujudnya sinergi perencanaa n antar

daerah dan antar

provinsi

4

Dokumen

500,000,000 Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Jawa Barat Jawa Barat Terwujudnya sinergi perencanaa n antar

daerah dan antar

provinsi

4

Dokumen

500,000,000

Program Perencanaan Pengendalian Dan Pengawasan

Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pengendalian Dan Pengawasan

Pembangunan Daerah

5. Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Jawa Barat

Jawa Barat Terlaksana nya fasilitasi dan koordinasi

pengendalian dan evaluasi pembangunan

Jawa Barat

8 pertemuan 700,000,000 Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Jawa Barat

Jawa Barat Terlaksana nya fasilitasi dan koordinasi

pengendalian dan evaluasi pembangunan

Jawa Barat

8 pertemuan 750,000,000

6. Pengembangan Sistem Perencanaan Multiuser Berbasis

Online

Jawa Barat Terlaksananya pembangunan sistem

perencanaan multisuser berbasis online di

Jawa Barat

1 Paket 400,000,000 Pembangunan Sistem Perencanaan Multiuser Berbasis

Online

Jawa Barat Terlaksananya pembangunan sistem

perencanaan multisuser berbasis online di

Jawa Barat

1 Paket 350,000,000

7. Fasilitasi Badan Pengembangan Wilayah Jabar Bagian

Selatan

Jawa Barat Terwujudnya Sinergitas Perencanaan

Pembangunan Daerah

100% 600,000,000 Fasilitasi Lembaga

Pengelola Pengembangan Jabar Wilayah Selatan


Pembangunan Daerah

100% 750,000,000

8. Penyusunan Model Makro Ekonomi Jabar Jawa Barat Terlaksananya penyusunan Model Makro

Ekonomi Jabar

1 Dokumen 700,000,000 Penyusunan Model Makro Ekonomi Jabar Jawa Barat Terlaksananya penyusunan Model Makro

Ekonomi Jabar

1 Dokumen 700,000,000

9. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Jawa Barat Terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan

sektoral lingkup Bidang Ekonomi

1

Dokumen

400,000,000 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Jawa Barat Terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan

sektoral lingkup Bidang Ekonomi

1

Dokumen

400,000,000

10. Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa

Barat

Jawa Barat Terfasilitasinya Pengembangan Ekonomi

Kreatif Provinsi Jawa Barat

12 Bulan 300,000,000 Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa

Barat

Jawa Barat Terfasilitasinya Pengembangan Ekonomi

Kreatif Provinsi Jawa Barat

12 Bulan 400,000,000

11. Fasilitasi Tim Ekonomi Makro Jawa Barat Terfasilitasinya Tim Makro Ekoomi Makro 100% 300,000,000 Fasilitasi Tim Ekonomi Makro Jawa Barat Terfasilitasinya Tim Makro Ekoomi Makro 100% 200,000,000

12. Penyusunan Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

Daerah Jawa Barat

Jawa Barat Terlaksananya penyusunan perencanaan dan

pengelolaan anggaran daerah Jawa Barat

100% 600,000,000 Penyusunan Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

Daerah Jawa Barat

Jawa Barat Terlaksananya penyusunan perencanaan dan

pengelolaan anggaran daerah Jawa Barat

100% 800,000,000

13. Fsilitasi dan Perencanaan Pendanaan Pembangunan Non

APBD

Jawa Barat Tersedianya pedoman pendanaan pembangun

Non APBD

4

Dokumen

750,000,000 Fasilitasi dan

Perencanaan Pendanaan Pembangunan Non APBD

Jawa Barat Tersedianya pedoman pendanaan pembangun

Non APBD

4

Dokumen

800,000,000

14. Pendampingan Target MDGs dan RAD Pangan dan Gizi

Pangan di Jawa Barat

Jawa Barat 400,000,000 Pendampingan Target MDGs dan RAD Pangan dan Gizi

Pangan di Jawa Barat

Jawa Barat 500,000,000

15. Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 dan

Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014

Jawa Barat Tersedianya acuan/pedoman perencanaan

pembangunan tahunan daerah

100% 950,000,000 Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 dan

Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013


pembangunan tahunan daerah

100% 950,000,000

16. Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

(TKPK) Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat Terlaksananya Fasilitasi TKPK Provinsi 100% 900,000,000 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

(TKPK) Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat Terlaksananya Fasilitasi TKPK Provinsi 100% 1,750,000,000

17. Perencanaan

Pembangunan Tahunan Daerah

Jawa Barat Terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas

perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten/k

ota

85% 1,950,000,000 Perencanaan

Pembangunan Tahunan Daerah

Jawa Barat Terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas

perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten/k

ota

85% 2,250,000,000

18. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat Terwujudnya sinergi perencanaan di Jawa

Barat

100% 3,250,000,000 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat Terwujudnya sinergi perencanaan di Jawa

Barat

100% 3,250,000,000

19. Fasilitasi Komisi Daerah Lansia Jawa Barat Meningkatnya Sinergitas Komda Lansia 80% 300,000,000 Fasilitasi Komisi Daerah Lansia Jawa Barat Meningkatnya Sinergitas Komda Lansia 80% 250,000,000

20. Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jawa Barat Tersedianya pedoman perencanaan

pembangunan Bidang Pemerintahan

2

Dokumen

700,000,000 Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jawa Barat Tersedianya pedoman perencanaan

pembangunan Bidang Pemerintahan

2

Dokumen

750,000,000

21. Fasilitasi Badan Pengembangan Wilayah Jabar Bagian

Utara

Jawa Barat Terlaksananya fasilitasi pengembangan

wilayah Jabar Bagian Utara

12 Bulan 600,000,000 Fasilitasi Pengembangan Wilayah Jabar Bagian Utara Jawa Barat Terlaksananya fasilitasi pengembangan

wilayah Jabar Bagian Utara

12 Bulan 600,000,000

22. Penguatan Desk IPM Kabupaten/Kota dalam Strategi

Pembangunan Manusia di Jawa Barat

Jawa Barat Terwujudnya pencapaian IPM 80 di Jawa

Barat

80% 400,000,000 Penguatan Desk IPM Kabupaten/Kota dalam Strategi

Pembangunan Manusia di Jawa Barat

Jawa Barat Terwujudnya pencapaian IPM 80 di Jawa

Barat

80% 425,000,000

23. Fasilitasi Percepatan Implementasi Pembangunan

Infrastruktur Strategis di 3 PKN dan 2 PKNp di Jawa Barat

Melalui Wes Java Province Metropolitan Development

Management (WJPMDM)

Jawa Barat Terfasilitasinya percepatan immentasi

pembangunan infrastruktur strategis di 3 N

dan 2 di Jawa Barat melalui West Java

Province Metropolitan Development

Management (WJPMDM)

12 Bulan 950,000,000 Fasilitasi percepatan implementasi pembangunan

infrastruktur strategis di

3 PKN dan 2 PKNp di

Jawa Barat melalui West Java Province Metropolitan

Development Management (WJPMDM)

Jawa Barat Terfasilitasinya percepatan immentasi

pembangunan infrastruktur strategis di 3 N

dan 2 di Jawa Barat melalui West Java

Province Metropolitan Development

Management (WJPMDM)

12 Bulan 950,000,000

24. Fasilitasi dan Koordinasi Lingkup Bidang Fisik Bappeda

Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat Terlaksanan ya fasilitasi dan koordinasi

perencanaan infrastruktur wilayah,

ciptakarya, sumber daya alam dan lingkungan

hidup

12 Bulan 400,000,000 Fasilitasi dan Koordinasi Lingkup Bidang Fisik Bappeda

Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat Terlaksanan ya fasilitasi dan koordinasi

perencanaan infrastruktur wilayah,

ciptakarya, sumber daya alam dan lingkungan

hidup

12 Bulan 400,000,000

25. Menguatkan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif

(WSMP 2)

Jawa Barat Terfasilitasinya pendampuingan Program dan

Kegiatan APBN

100% 200,000,000 Pendampingan program dan kegiatan APBN lingkup

bidang fisik pada kegiatan WISMP II dan penanganan

lahan kritis sumbar daya air berbasis masyarakat

Jawa Barat Terfasilitasinya pendampuingan Program dan

Kegiatan APBN

100% 150,000,000

Lampiran 2.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017

Catatan

PentingProgram/ Kegiatan

lokasi Indikator kinerja Target capaian Program/ Kegiatan lokasi Indikator kinerja Target capaian

No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


(Rp.000) (Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (2) (3) (4) (5) (6) (12)

Catatan




26. Penyusunan Evaluasi Pembangunan Jawa Barat Jawa Barat Terlaksananya penyusunan evaluasi

pembangunan Jawa Barat

100% 750,000,000 Penyusunan Evaluasi Pembangunan Jawa Barat Jawa Barat Terlaksananya penyusunan evaluasi


100% 750,000,000

27. Penelitian dan Pengkajian Aspek Pembangunan

Jawa Barat

Jawa Barat Terfasilitasinya Penelitian dan Pengkajian

Aspek Pembangunan Jawa Barat

100% 1,000,000,000 Penelitian dan Pengkajian Aspek Pembangunan

Jawa Barat

Jawa Barat Terfasilitasinya Penelitian dan Pengkajian

Aspek Pembangunan Jawa Barat

100% 1,750,000,000

28. Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Jawa Barat Terwujudnya sinergi hasil riset dalam proses

perencanaan pembangunan daerah

100% 750,000,000 Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Jawa Barat Terwujudnya sinergi hasil riset dalam proses

perencanaan pembangunan daerah

100% 750,000,000

29. Melaksanakan Pendukungan Narasumber Focus Group

Discussion (FGD) Perencanaan Pembangunan Jawa Barat

Jawa Barat Tersedianya rancangan kebijakan,

rekomendasi dan strategi serta indikator

perencanaan pembangunan di Jawa barat

7 Dokumen 600,000,000 Pendukungan Narasumber Focus Group Discussion (FGD)

Perencanaan Pembangunan Jawa Barat

Jawa Barat Tersedianya rancangan kebijakan,

rekomendasi dan strategi serta indikator

perencanaan pembangunan di Jawa barat

7 Dokumen 600,000,000

30. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018


pembangunan selama 5 tahun

100% 1,100,000,000 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018


pembangunan selama 5 tahun

100% 1,100,000,000

31. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bappeda Provinsi

Jawa Barat

Jawa Barat Tersedianya acuan pedoman rencana jangka

menengah dan tahunan Bappeda Provinsi

Jawa Barat

12 Dokumen 400,000,000 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bappeda Provinsi

Jawa Barat

Jawa Barat Tersedianya acuan pedoman rencana jangka

menengah dan tahunan Bappeda Provinsi

Jawa Barat

12 Dokumen 400,000,000

32. Memperkuat Pengelolaan Program Penangananan Lahan

Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-

BM)

Jawa Barat Terwujudnya peran aktif kelembagaan

provinsi dalam pembinaan, pengawasan dan

penyelenggaraan PLKSDA-BM di

kabupaten/Kota.

85% 550,000,000 Perkuatan Pengelolaan Program Penanganan Lahan Kritis

dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat

(PLKSDA-BM)

Jawa Barat Terwujudnya peran aktif kelembagaan

provinsi dalam pembinaan, pengawasan dan

penyelenggaraan PLKSDA-BM di

kabupaten/Kota.

85% 550,000,000

33. Perkuatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (WISMP

2)

Jawa Barat Terwujudnya sinergitas pengelolaan irigasi

partisipatif - Program WISMP-2

100% 100,000,000 Perkuatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (WISMP

2)

Jawa Barat Terwujudnya sinergitas pengelolaan irigasi

partisipatif - Program WISMP-2

100% 100,000,000

34. Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat Tersedianya Informasi Tentang Kebijakan

Umum APBD dan Prioritas dan Plafon

Anggaran Serta Usulan Kegiatan dari SKPD

dan Kabupaten/Kota

100% 1,000,000,000 Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat Tersedianya Informasi Tentang Kebijakan

Umum APBD dan Prioritas dan Plafon

Anggaran Serta Usulan Kegiatan dari SKPD

dan Kabupaten/Kota

100% 1,000,000,000

35. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial

Budaya


Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Provinsi Jawa Barat

75% 750,000,000 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial

Budaya


Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Provinsi Jawa Barat

75% 750,000,000

36. Pendukungan Komite Perencana Pembangunan Jawa

Barat

Jawa Barat Tersedianya dokumen perencanaan yang

bersifat terobosan bagi perencanaan


100% 800,000,000 Pendukungan Komite Perencana Pembangunan Jawa

Barat

Jawa Barat Tersedianya dokumen perencanaan yang

bersifat terobosan bagi perencanaan


100% 800,000,000

37. Perencanaan Pengembangan PKN berbasis Agribisnis,

bibit, kelautan dan Pertambangan dalam

rangka perintisan PKN Pelabuhanratu (KTW-I)

Jawa Barat Terlaksananya Pengembangan PKN berbasis

Agribisnis, bibit, kelautan dan Pertambangan

dalam rangka perintisan PKN Pelabuhanratu

(KTW-I)

85% 75,000,000 Perencanaan Pengembangan PKN berbasis Agribisnis,

bibit, kelautan dan Pertambangan dalam

rangka perintisan PKN Pelabuhanratu (KTW-I)

Jawa Barat Terlaksananya Pengembangan PKN berbasis

Agribisnis, bibit, kelautan dan Pertambangan

dalam rangka perintisan PKN Pelabuhanratu

(KTW-I)

85% 75,000,000

38. Perencanaan pengembangan aktivitas ekonomi melalui

destinasi wisata internasional, agribisnis dan bisnis

kelautan dalam rangka perintisan PKN Pangandaran

Jawa Barat Terlaksananya Pengembangan aktivitas

ekonomi melalui destinasi wisata

internasional, agribisnis dan bisnis kelautan

dalam rangka perintisan PKN Pangandaran

85% 75,000,000 Perencanaan

pengembangan aktivitas ekonomi melalui destinasi wisata

internasional, agribisnis dan bisnis kelautan dalam rangka

perintisan PKN

Pangandaran

Jawa Barat Terlaksananya Pengembangan aktivitas

ekonomi melalui destinasi wisata

internasional, agribisnis dan bisnis kelautan

dalam rangka perintisan PKN Pangandaran

85% 75,000,000

39. Peningkatan Wawasan dan Kualitas Perencanaan dan

Praktek Lapangan

Jawa Barat Meningkatnya wawasan perencanaan bagi

para aparatur desa

108 Aparatur Desa400,000,000

Peningkatan Wawasan dan Kualitas Perencanaan dan

Praktek Lapangan

Jawa Barat Meningkatnya wawasan perencanaan bagi

para aparatur desa

108 Aparatur Desa 500,000,000

40. Fasilitasi Tim Analis Kebijakan Pembangunan Jabar Jawa Barat Terumuskannya Bahan Pengembangan


100% 200,000,000

41. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan

Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat

350,000,000

42. Menyusun Recana Aksi Pengembangan Taman Budaya

dan IPTEK di Kawasan Pendidikan Jatinangor

500,000,000

43. Operasional Tim Advisor Penerapan IPTEK Pembangunan

Jabar

200,000,000

44. Fasilitasi Budaya Riset Perguran Tinggi Swasta 500,000,000

45. Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian dan Elektronik

Monitoring Evaluasi (Emonev) Perencanaan


1,000,000,000

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi,

Media Massa dan pemanfaatan Teknologi Informasi


Media Massa dan pemanfaatan Teknologi Informasi

41. Fasilitasi Pengelolaan Jendela Dunia Perencanaan


Jawa Barat Terlaksananya pelayanan informasi

perencanaan pembangunan di Jawa Barat

100% 450,000,000 Fasilitasi Pengelolaan Jendela Dunia

Perencanaan


Jawa Barat Terlaksananya pelayanan informasi

perencanaan pembangunan di Jawa Barat

100% 400,000,000

41 Pelayanan Data dan Informasi Hasil Analisa Pembangunan Jawa Barat Meningkatnya pelayanan informasi kepada

masyarakat

90% 500,000,000 Pelayanan Data dan Informasi Hasil Analisa Pembangunan Jawa Barat Meningkatnya pelayanan informasi kepada

masyarakat

90% 582,000,000

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

43. Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Kompetensi

Sumber Daya Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat Bertambahnya pemahaman aparatur

perencana tentang perencanaan partisipatif

dan perencanaan yang berpusat pada

penduduk (people centre development)

100% 500,000,000 Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Kompetensi

Sumber Daya Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat Bertambahnya pemahaman aparatur

perencana tentang perencanaan partisipatif

dan perencanaan yang berpusat pada

penduduk (people centre development)

100% 1,000,000,000


(Rp.000) (Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (2) (3) (4) (5) (6) (12)

Catatan




44. Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Jabatan

Fungsional

Jawa Barat Terlaksananya pendidikan dan pelatihan

dalam upaya pengembangan kapasitas

aparatur Bappeda dalam menunjang

pelaksanaan tugas baik sebagai fungsional

umum dan fungsional angka kredit

100% 400,000,000 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Jabatan

Fungsional

Jawa Barat Terlaksananya pendidikan dan pelatihan

dalam upaya pengembangan kapasitas

aparatur Bappeda dalam menunjang

pelaksanaan tugas baik sebagai fungsional

umum dan fungsional angka kredit

100% 500,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

45. Peningkatan

Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Bappeda

Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur

yang berbasis kompetensi

100% 1,000,000,000 Peningkatan

Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Bappeda

Provinsi Jawa Barat



100% 1,208,000,000

46. Peningkatan

Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Balai

Pusdalisbang



100% 100,000,000 Peningkatan

Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Balai

Pusdalisbang



100% 150,000,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

47. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Terpusat

BAPPEDA Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat Meningkatnya kinerja Bappeda dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya

100% 5,500,000,000 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Terpusat


Jawa Barat Meningkatnya kinerja Bappeda dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya

100% 5,892,000,000

48. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB

Pusdalisbang

Jawa Barat Terpenuhinya fasilitas dasar kantor UPTB

Pusdalisbang

100% 760,000,000 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB

Pusdalisbang

Jawa Barat Terpenuhinya fasilitas dasar kantor UPTB

Pusdalisbang

100% 867,000,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

49. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTB

Pusdalisbang

Jawa Barat Terlaksananya peningkatan sarana dan

prasarana aparatur UPTB Pusdalisbang

100% 1,000,000,000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTB

Pusdalisbang

Jawa Barat Terlaksananya peningkatan sarana dan

prasarana aparatur UPTB Pusdalisbang

100% 895,000,000

50. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BAPPEDA

Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat Meningkatnya sarana dan prasarana untuk

mendukung pelayanan kepada masyarakat

100% 1,500,000,000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BAPPEDA

Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat Meningkatnya sarana dan prasarana untuk

mendukung pelayanan kepada masyarakat

100% 2,988,000,000

51. Kampus Lapangan Perencanaan Pembangunan Daerah

(KLP2D) Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat Terlaksananya Renovasi Kampus Lapangan

Ciwidey

100% 4,500,000,000 Renovasi Kampus Lapangan Ciwidey Jawa Barat Terlaksananya Renovasi Kampus Lapangan

Ciwidey

100% 100,000,000

52. Pembangunan Gedung UPTB Pusdalisbang Jawa Barat Terlaksananya pembangunan gedung UPTB

Pusdalisbang

100% 12,500,000,000 Pembangunan Gedung UPTB Pusdalisbang Jawa Barat Terlaksananya pembangunan gedung UPTB

Pusdalisbang

100% 12,500,000,000

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Aparatur


Aparatur

53. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Bappeda

Jawa Barat Meningkatnya kinerja UPTB Pusdalisbang 100% 1,400,000,000 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Bappeda

Jawa Barat Meningkatnya kinerja UPTB Pusdalisbang 100% 1,489,270,000

54. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPTB

Pusdalisbang

Jawa Barat Terfasilitasinya pemeliharaan sarana dan

prasarana perkantoran Bappeda Provinsi

Jawa Barat

100% 400,000,000 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPTB

Pusdalisbang

Jawa Barat Terfasilitasinya pemeliharaan sarana dan

prasarana perkantoran Bappeda Provinsi

Jawa Barat

100% 390,350,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

55. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian

Kinerja dan Keuangan

Jawa Barat Tersedianya dokumen perencanaan, penilaian

kinerja dan pelaporan keuangan Bappeda

Provinsi Jawa Barat

100% 100,000,000 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian

Kinerja dan Keuangan

Jawa Barat Tersedianya dokumen perencanaan, penilaian

kinerja dan pelaporan keuangan Bappeda

Provinsi Jawa Barat

100% 100,000,000

56. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Bappeda

Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat Terfasilitasinya pengelolaan keuangan di

Bappeda Jawa Barat

100% 100,000,000 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Bappeda

Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat Terfasilitasinya pengelolaan keuangan di

Bappeda Jawa Barat

100% 100,000,000

Program

Pengembangan Data/Informasi/Statist ik Daerah

Program

Pengembangan Data/Informasi/Statist ik Daerah

57. Pemutakhiran Data Pembangunan Jawa Barat Jawa Barat Termanfaatk annya data pembangunan untuk

bahan perencanaan pembangunan Jawa Barat

100 950,000,000 Pemutakhiran Data Pembangunan Jawa Barat Jawa Barat Termanfaatk annya data pembangunan untuk

bahan perencanaan pembangunan Jawa Barat

100 900,000,000

58. Kajian Analisis Pembangunan Jawa Barat Jawa Barat Termanfaatkannya hasil analisis dalam

perencanaan pembangunan

95% 400,000,000 Penyusunan Analisis Pembangunan Jawa Barat Jawa Barat Termanfaatkannya hasil analisis dalam

perencanaan pembangunan

95% 750,000,000

59. Pengelolaan Sistem Satu Data Pembangunan Jawa Barat Jawa Barat Efektifitas dan efesiensi dalam pengolahan

dan analisis data pembangunan

100 700,000,000 Pembangunan Sistem Pengelolaan Satu Data

Pembangunan Jawa Barat dan Dukungan Advisor

Jawa Barat Efektifitas dan efesiensi dalam pengolahan

dan analisis data pembangunan

100 600,000,000

60. Pelibatan Kabupaten/Kota dalam Updating Data Jawa Barat Terwujudnya datu data pembangunan Jawa

Barat

100 250,000,000 Pelibatan Kabupaten/Kota dalam Updating Data Jawa Barat Terwujudnya datu data pembangunan Jawa

Barat

100 650,000,000

61. Melaksanakan Penereapan Sistem Manajemen Mutu ISO

9001 : 2008

Jawa Barat 250,000,000 Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Jawa Barat 200,000,000

62,460,000,000 61,186,620,000 Jumlah Jumlah

Uraian Target Uraian Target Uraian Target Uraian Target

(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)Program Penataan Ruang

1 03 27 01 Penyusunan Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun

2009 - 2029

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Tingkat penangana n

ketersedian Rencana

Rinci Tata Ruang

100.00 % Tersusunnya dokumen

peninjauan kembali

RTRWP

Jawa Barat

1 Dokumen 700,000,000 APBD Tingkat penangana n

ketersedian Rencana

Rinci Tata Ruang

100.00 % Terwujudnya

penyempurnaan produk

Rencana Tata Ruang

Provinsi Jawa Barat

1 Dokumen 1,045,000,000.00

1 03 27 02 Penyelenggaraan BKPRD Provinsi Jawa Barat Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Tingkat penangana n

ketersedian Rencana

Rinci Tata Ruang

100.00 % 1. Koordinasi dan

Konsultasi BKPRD

Provinsi Jabar dengan

instansi pusat dan

Kabupaten/ Kota (Rakor,

BKPRD,

Ratek Pokja BKPRD,

Rapat Pleno BKPRD, dan

Rapat yang diadakan

Instansi Pusat)

2.

Kunjungan Dinas BKPRD

Provinsi dalam rangka

pembinaan BKPRD 27

Kabupaten/ Kota

se-Jawa Barat di 4 BKPP

Prov Jabar, pemantauan

implementas i perencanaa

n, pemanfaata

1 Tahun 500,000,000 APBD Tingkat penangana n

ketersedian Rencana

Rinci Tata Ruang

100.00 % Terwujudnya koordinasi

dan sinergi penataan

ruang Provinsi Jawa Barat

dalam rangka

penyelenggaraan

penataan ruang yang

berkualitas

1 Tahun 654,544,000.00

1 06 28 Program Kerjasama Pembangunan -

1 06 28 03 Kerjasama Pembangunan Jawa Barat Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Jumlah kerjasama antar

daerah, kabupaten/k

ota, antar provinsi dan

luar negeri

55.00 % Terlaksanan ya koordinasi

perencanaa n kerjasama

pembangun an antar

daerah

2.00 Kali 200,000,000 APBD Jumlah kerjasama antar

daerah, kabupaten/k


luar negeri

55.00 % 1. Terlaksananya

Musrenbang Perbatasan

(Jabar-Banten dan Jabar-

Jateng)

2. Terlaksananya Forum

Kerjasama Daerah Mitra

Praja Utama (FKD-MPU)

3. Terlaksananya

Musrenbang Regional Se-

Jawa-Bali sebagai tuan

rumah

4. Terlaksananya

Koordinasi , Fasilitasi, dan

Mediasi Perencanaan

Kerjasama antar

Kabupaten/Kota Se-Jawa

Barat

5. Tersusunnya Dokumen

Kesepakatan Bersama

Perencanaan Kerjasama

Pembangunan di

Perbatasan Antar Provinsi


Kesepakatan Bersama

Perencanaan Kerjasama

Daerah Mitra Praja Utama

4 Kegiatan dan 4

Dokumen

1,155,000,000.00

04 Musrenbang Regional Se Jawa Bali Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;Bali;


daerah, kabupaten/k


luar negeri

55.00 % Terlaksanan ya

Musrenban g Regional Se

Jawa - Bali


daerah, kabupaten/k


luar negeri

55.00 % -

05 Kerjasama Pembangunan Perbatasan Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;


daerah, kabupaten/k


luar negeri

55.00 % 1.

Terlaksanan ya

Musrenban g Perbatasan

Jabar - Jateng

2.

Terlaksanan ya

Musrenban g Perbatasan

Jabar - Banten


daerah, kabupaten/k


luar negeri

55.00 % -

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah

-

Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2016


KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/KegiatanLokasi

Catatan

Penting

(1)


Indikatif

Indikator Kegiatan/Outcome

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Indikator Program/Outcome

Rencana Tahun 2016

Sumber

Dana

Indikator Program/Outcome Indikator Kegiatan/Outcome


(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)



Catatan

Penting

(1)


Indikatif




Rencana Tahun 2016

Sumber

Dana


1 05 29 06 METR - - METR Pembangunan Sumber Daya Insani

dan Standar Kesejahteraan di Metropolitan Jawa

Barat

Metropolitan Jawa

Barat


pelaksanaan program

pembangunan

90% Tersusunnya Naskah

Akademik dan Perda

Pembangunan Sumber

Daya Insani dan Standar

Kesejahteraan di

Metropolitan Jawa Barat

100% APBD Persentase kesesuaian

pelaksanaan program

pembangunan

90% Tersusunnya Dokumen

Naskah Akademik dan

Perda Pembangunan

Sumber Daya Insani dan

Standar Kesejahteraan di

Metropolitan Jawa Barat

100% 550,000,000.00

1 07 29 07 Penyusunan Perencanaan Dan Pengelolaan

Anggaran Daerah Jawa Barat

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;


pelaksanaan program

pembangunan

90% Terlaksananya

Penyusunan Perencanaan

Dan Pengelolaan

Anggaran Daerah Jawa

Barat

100% APBD Persentase kesesuaian

pelaksanaan program

pembangunan

90% Terlaksananya

Penyusunan Perencanaan

Dan Pengelolaan

Anggaran Daerah Jawa

Barat

100% 814,000,000.00

1 04 29 08 METR - - METR Penyusunan Rencana Kebutuhan

Investasi Metropolitan Cirebon Raya

Kota Bandung Persentase kesesuaian

pelaksanaan program

pembangunan

90% Terlaksananya METR

Penyusunan Rencana

Kebutuhan


Cirebon

Raya

100 % APBD Persentase kesesuaian

pelaksanaan program

pembangunan

90% Terlaksananya METR

Penyusunan Rencana

Kebutuhan


Cirebon

Raya

100% 935,000,000.00

1 05 29 09 Tim Koordinasi Penganggulangan Kemiskinan (TKPK)

Provinsi Jawa Barat

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;


pelaksanaa n program

pembangun an

100.00 %

1.00

Dokumen

1.00

Dokumen

1. Terlaksananya

koordinasi TKPK

Tingkat Provinsi dan

Kabupaten/ Kota

2. Terlaksananya

pelaporan Tahunan TKPK

Provinsi Jawa Barat

3.Terlaksananya

koordinasi, Monitoring,

Evaluasi, Verifikasi

Penanggula ngan

Kemiskinan Daerah

1.00 Kali

1.00

Dokumen

27.00

Kabupaten

/Kota

300,000,000 APBD Persentase kesesuaian


pembangun an

100.00 %

1.00

Dokumen

1.00

Dokumen

Terwujudnya Penguatan

Kelembagaan TIM

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan dan Dokumen

LP2KD

1 Kali; 1

Dokumen; 27

Kabupaten/Kota

1,038,400,000.00

1 01 29 10 Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2008

untuk penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaa n

dengan Implementas i

95.00 % Terlaksananya Sertifikasi

ISO 9001:2008

1 Kali 150,000,000 APBD Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaa n


95.00 % Terlaksananya Sertifikasi

ISO 9001:2008

1 Kali 165,000,000.00

1 05 29 11 Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan

Peraturan Gubernur Rencana Besar Pembangunan

Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Kependudukan,

Pembangunan Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Bandung Persentase kesesuaian

pelaksanaan program

pembangunan

95% Tersusunya Naskah

Akademik dan Rancangan

Peraturan Gubernur

Rencana Besar

Pembangunan

Kesejahteraan Sosial,

Pembangunan

Kependudukan,

Pembangunan Kesehatan

Provinsi Jawa Barat

1 Dokumen; 3

Kali; 2 Kali; 1

Kali; 1 Kali

APBD Persentase kesesuaian

pelaksanaan program

pembangunan

95% Tersusunya Dokumen

Naskah Akademik dan

Rancangan Peraturan

Gubernur Rencana Besar

Pembangunan

Kesejahteraan Sosial,

Pembangunan

Kependudukan,

Pembangunan Kesehatan

Provinsi Jawa Barat

1 Dokumen; 3

Kali; 2 Kali; 1

Kali; 1 Kali

1,142,856,000.00

1 04 29 12 TKW - TKW Rencana Besar Tematik Kewilayahan

Provinsi Jawa Barat

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaan

dengan Implementasi

95% 1.Rakor Implementasi

Kegiatan TKW,

2. Pendampingan

Monitoring dan Evaluasi,

3. Pendampingan

Penyusunan Laporan,

4. Rapat Evaluasi,

5. Rapat Pelaporan

8 Kali; 8 Kali; 8

Kali; 8 Kali; 16

Kali

APBD Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaan

dengan Implementasi

95% 1.Rakor Implementasi

Kegiatan TKW,

2. Pendampingan

Monitoring dan Evaluasi,

3. Pendampingan

Penyusunan Laporan,

4. Rapat Evaluasi,

5. Rapat Pelaporan

8 Kali; 8 Kali; 8

Kali; 8 Kali; 16 Kali

984,500,000.00

1 06 29 13 Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

Kota Bandung; Tingkat kesesuaian

perencanaa n Provinsi,

Pusat dan Kabupaten/

Kota

70.00

Peresenta

se

terfasilitasin ya

Perencanaa n Penyelengg

araan Pemerintaha n

Daerah

100% 500,000,000 APBD Tingkat kesesuaian



Kota

70.00

Peresenta

se

terfasilitasinya

Perencanaan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

100% 2,035,000,000.00

1 06 29 14 Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintah di

Wiliyah Perbatasan Provinsi Jawa Barat

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Tingkat partisipasi

publik dalam proses

perencanaan

95% 1. Terfasilitasinya

penyusunan dokumen

perencanaan

pembangunan di Wilayah

Perbatasan Berbasis Desa;

2. Terfasilitasinya

pelaksanaan FGD

2 Dokumen; 2

Kali

APBD Tingkat partisipasi

publik dalam proses

perencanaan

95% 1. Terfasilitasinya

penyusunan dokumen

perencanaan

pembangunan di Wilayah

Perbatasan Berbasis Desa;

2. Terfasilitasinya

pelaksanaan FGD

2 Dokumen; 2 Kali 715,000,000.00


(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)



Catatan

Penting

(1)


Indikatif




Rencana Tahun 2016

Sumber

Dana


1 07 29 15 Perencanaan Pendanaan Pembangunan Non APBD Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;



pembangun an

70.00 % 1.

Terlaksanan ya Penyusuna

n Dokumen UKPPD APBN

Provinsi Jawa Ba rat Tahun

2015

2.

Terlaksanan ya Penyusuna

n Dokumen Data Kriteria

Teknis Dana Alokasi

Khusus (DAK)

Tahun 2015

3. 3)

Dokumen Hasil

Musrenban gnas Tahun

2015

4. 4)

Dokumen Data DIPA APBN

Tahun 2015

1.00

Dokumen

1.00

Dokumen

1.00

Dokumen

1.00

Dokumen



pembangun an


Penyusunan Dokumen

UKPPD APBN Provinsi

Jawa Ba rat Tahun 2015;

2.

Terlaksananya

Penyusunan Dokumen

Data Kriteria Teknis Dana

Alokasi Khusus (DAK)

Tahun 2015; 3. 3)

Dokumen Hasil

Musrenbangnas Tahun

2015; 4. 4)

Dokumen Data DIPA APBN

Tahun 2015

1 Dokumen; 1

Dokumen; 1

Dokumen; 1

Dokumen

550,000,000.00

1 04 29 16 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi di Jawa

Barat




Kota

100.00

Peresenta

se

terfasilitasinya

Perencanaan

Pembangunan Bidang





Kota

100.00

Peresenta

se

terfasilitasinya

Perencanaan

Pembangunan Bidang


100% 1,100,000,000.00

1 01 29 17 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Jumlah Ketersediaa n

Dokumen Perencanaa n

Regional, Makro, Spasial

dan Sektoral Daerah

100.00 % 1.

Tersusunnya RKPD

Provinsi Jawa Barat Tahun

2016

2.

Tersusunnya Perubahan

RKPD

Provinsi Jawa Barat

Tahun 2015

1.00

Dokumen

1.00

Dokumen

750,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n



dan Sektoral Daerah

100.00 % 1. Tersusunnya RKPD


2016; 2. Tersusunnya

Perubahan RKPD Provinsi

Jawa Barat Tahun 2015

1 Dokumen; 1

Dokumen

1,212,640,000.00

1 01 29 18 Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;




dan Sektoral Daerah

85.00 % 1.

Terlaksanan ya penyusuna

n dokumen perencanaa n

Bappeda 2.

Tersedianya dokumen

petunjuk pelaksanaa n

RKPD

Jabar

Online 2101

2.00

Dokumen

1.00

Dokumen




dan Sektoral Daerah


penyusunan dokumen

perencanaan Bappeda;

2 Dokumen; 1

Dokumen

385,000,000.00

1 03 29 19 PPP - PPP Penyusunan Rencana Induk Pembangunan

(Renip) Pusat Pertumbuhan Rancabuaya Raya

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;




dan Sektoral Daerah

95.00 % Terlaksananya

Penyusunan Dokumen

Rencana Besar

Pengemban gan Pusat

Pertumbuhan Rancabuaya

1.00

Dokumen




dan Sektoral Daerah

95.00 % Tersusunnya Dokumen

dan Perda Rencana Induk

Pembangunan Pusat


Raya

1 Dokumen; 2

Kegiatan

841,142,500.00


(Renip) Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu Raya

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;




dan Sektoral Daerah


penyusunan Dokumen

Rencana Besar

Pengemban gan Pusat

Pertumbuhan (Growth

Center) Pelabuhan Ratu

1.00

Dokumen




dan Sektoral Daerah

100.00 % "Tersusunnya Dokumen


Pembangunan Pusat

Pertumbuhan

Palabuhanratu Raya

"

1 Dokumen; 2

Kegiatan

843,122,500.00

1 03 29 21 METR - METR Penyusunan Rencana Induk

Pembangunan (Renip) Metropolitan Cirebon Raya

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;




dan Sektoral Daerah


penyusunan Dokumen

Rencana Besar

Pengemban gan

Metropolitan Cirebon

Raya

1.00

Dokumen




dan Sektoral Daerah



Pembangunan

Metropolitan Cirebon

Raya

1 Dokumen; 2

Kegiatan

1,192,290,000.00


Pembangunan (Renip) Metropolitan BODEBEK-

KARPUR

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;




dan Sektoral Daerah


penyusunan Dokumen

Rencana Besar

Pengemban gan

Metropolitan BODEBEK -

KARPUR

1 Dokumen; 900,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n



dan Sektoral Daerah



Pembangunan

Metropolitan

BODEBEKKARPUR

1 Dokumen; 1,189,045,000.00


Pembangunan (Renip) Metropolitan Bandung Raya

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;




dan Sektoral Daerah


Penyusunan Dokumen

Rencana Besar

Pengemban gan

Metropolitan Bandung

Raya

1.00

Dokumen




dan Sektoral Daerah



Pembangunan


Raya

1 Dokumen; 2

Kegiatan

1,253,175,000.00


(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)



Catatan

Penting

(1)


Indikatif




Rencana Tahun 2016

Sumber

Dana



(Renip) Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya

Kota Bandung; Jumlah Ketersediaa n



dan Sektoral Daerah

1.00

dokumen

dokumen kajian 1.00

dokumen




dan Sektoral Daerah

1.00

dokumen

Tersusunnya Dokumen


Pembangunan Pusat

Pertumbuhan

Pangandaran Raya

1 Dokumen; 2

Kegiatan

834,515,000.00

1 04 29 25 Penyusunan Rencana Besar Destinasi Wisata Dunia Kab. Majalengka; Jumlah Ketersediaa n



dan Sektoral Daerah

90.00 % Terlaksanan ya penyusuna

n Konsep Pengemban gan

Kemanfaata n Ekonomi

Kawasan Kertajati Aerocity

- BIJB

1 Dokumen 500,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n



dan Sektoral Daerah


penyusunan Konsep

Pengembangan

Kemanfaatan Ekonomi

Kawasan Kertajati Aerocity

- BIJB

1 Dokumen 550,000,000.00

1 01 29 26 Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat

Tahun 2013 - 2018 dan Perubahan RPJPD Provinsi


Kota Bandung; Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaa n


100.00

Peresenta

se

Tersusunny a dokumen

evaluasi kinerja tahunan

RPJMD

Jawa Barat Tahun

2013-2018

1 dokumen 500,000,000 APBD Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaa n


100.00

Peresenta

se

Tersusunnya dokumen

evaluasi kinerja tahunan

RPJMD Jawa Barat Tahun

2013-2018

1 dokumen 979,000,000.00

1 02 29 27 Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2015

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

persentase kesesuaian

pelaksanaan program

pembangunan

90% 1. Terlaksananya

penyusunan LKPJ

Gubernur Jawa Barat

Akhir Tahun Anggaran

2014; 2. Terlaksananya

Mid Term LKPJ Akhir

Tahun Anggaran 2015

1 Dokumen; 1

Dokumen

APBD persentase kesesuaian

pelaksanaan program

pembangunan

90% 1. Terlaksananya

penyusunan LKPJ

Gubernur Jawa Barat


2014; 2. Terlaksananya

Mid Term LKPJ Akhir

Tahun Anggaran 2015

1 Dokumen; 1

Dokumen

1,430,000,000.00

1 03 29 28 Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Tersedianya dokumen

perencanaan regional,

makro, spasial dan

sektoral daerah

1

dokumen;

terfasilitasinya kebijakan

teknis perencanaan

sumberdaya lahan;

1 kegiatan; APBD Tersedianya dokumen

perencanaan regional,

makro, spasial dan

sektoral daerah

1

dokumen;

terfasilitasinya kebijakan

teknis perencanaan

sumberdaya lahan; dan

dokumen Kajian Mitigasi

Bencana di Waduk

Jatigede

1 kegiatan; 462,000,000.00

1 03 29 29 Penyusunan kebijakan dan koordinasi RAD-GRK

Provinsi Jawa Barat

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;



pembangun an

95.00 % Tersusunny a laporan

pencapaian RAD-GRK


2015

Terlaksanan ya koordinasi

dan pembinaan

penurunan emisi gas

rumah kaca di 27

kabupaten/k ota

1 Dokumen; 2

Kali



pembangun an

95.00 % Tersusunnya laporan

pencapaian RAD-GRK


2015; Terlaksananya

koordinasi dan pembinaan

penurunan emisi gas

rumah kaca di 27

kabupaten/kota

1 Dokumen; 2 Kali 132,000,000.00

1 02 29 30 Penyusunan Evaluasi RKPD Provinsi dan

Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2016


antara Perencanaa n


100.00

Peresenta

se

-terfasilitasi nya

"Penyusuna n Evaluasi

RKPD

Provinsi dan Kabupaten/

Kota Jawa Barat Tahun

2015

"

100% 300,000,000 APBD Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaa n


100.00

Peresenta

se

-terfasilitasinya

"Penyusunan Evaluasi

RKPD Provinsi dan

Kabupaten/Kota Jawa

Barat Tahun 2015

"

100% 440,000,000.00

1 02 29 31 Penyusunan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kab/Kota


antara Perencanaan

dengan Implementasi

95% "1. Terlaksananya Rapat

Persiapan Penyusunan

Evaluasi RPJMD

Kabupaten/Kota


Evaluasi RPJMD

Kabupaten/Kota

1 Kegiatan; 1

Dokumen

APBD Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaan

dengan Implementasi

95% "1. Terlaksananya Rapat

Persiapan Penyusunan

Evaluasi RPJMD

Kabupaten/Kota


Evaluasi RPJMD

Kabupaten/Kota

1 Kegiatan; 1

Dokumen

165,000,000.00

1 02 29 32 Penyusunan Evaluasi Kinerja Midterm RPJMD

Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018


antara Perencanaa n


100.00

Peresenta

se

terfasilitasin ya Penyusuna

n Evaluasi Pendanaan

Pembangun an Provinsi

Jawa Barat yang

Bersumber Dari

APBN/PHLN

dan Pendanaan CSR

100% 350,000,000 APBD Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaa n


100.00

Peresenta

se

terfasilitasinya

Penyusunan Evaluasi

Pendanaan Pembangunan

Provinsi Jawa Barat yang

Bersumber Dari

APBN/PHLN dan

Pendanaan CSR

100% 385,000,000.00

1 07 29 33 Penyusunan Dokumen Perubahan KUA PPAS Tahun

2016 dan KUA PPAS Tahun 2017

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;



pembangun an

100.00 % 1.

Terselengga ranya

pembahasa n Pra RKA

Perubahan Tahun

Anggaran 2016

2.

Tersusunny a KU-PPAS

Perubahan Tahun

Anggaran 2016

3.

Tersusunny a Rencana

APBD

Perubahan Tahun

Anggaran

2016

1.00 Kali

1.00

Dokumen

5.00

Dokumen



pembangun an

100.00 % 1. Terselenggaranya

pembahasan Pra RKA

Perubahan Tahun

Anggaran 2016 ; 2.

Tersusunnya KU-PPAS

Perubahan Tahun

Anggaran 2016 ; 3.

Tersusunnya Rencana

APBD Perubahan Tahun

Anggaran 2016

1 Kali; 1

Dokumen; 5

Dokumen

786,500,000.00


(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)



Catatan

Penting

(1)


Indikatif




Rencana Tahun 2016

Sumber

Dana


1 01 29 34 Penyelenggaraan Penghargaan Perencanaan Kota Bandung; Tingkat kesesuaian



Kota

75.00

Peresenta

se

terfasilitasin ya Fasilitasi

dan Koordinasi

Perencanaa n Bappeda

Provinsi Jawa Barat




Kota

75.00

Peresenta

se

terfasilitasinya Fasilitasi

dan Koordinasi

Perencanaan Bappeda

Provinsi Jawa Barat

100% 313,500,000.00

1 03 29 35 Penyelenggaraan Koordinasi Pengelolaan Program

Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air

Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;



pembangun an

100.00 % Terlaksanan ya Koordinasi

ke pusat

Terlaksanan ya Monev ke

lokasi pelaksanaa n

program di Kabupaten

Cianjur (13 lokasi),

Kuningan (16 lokasi),

Cirebon (2 lokasi) dan

Indramayu (2 lokasi)

Terlaksanan ya cetak buku

Profil Program PLKSDA-B

M Jabar

4.00 Kali

4.00

Kabupaten

/Kota

1.00

Dokumen



pembangun an

100.00 % Terlaksananya Koordinasi

ke pusat; Terlaksananya

Monev ke lokasi

pelaksanaan program di

Kabupaten Cianjur (13

lokasi), Kuningan (16

lokasi), Cirebon (2 lokasi)

dan Indramayu (2 lokasi);

Terlaksananya cetak buku

Profil Program PLKSDA-

BM Jabar

4 Kali; 4

Kabupaten/Kota;

1 Dokumen

119,350,000.00

1 03 29 36 METR - METR Penyelenggaraan Dewan dan Badan

Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Provinsi Jawa

Barat




Kota

100.00

Peresenta

se

terfaisilitasi nya Fasilitasi

Dewan dan Badan

Metropolitan dan Pusat

Pertumbuha n Provinsi

Jawa Barat

100% 3,000,000,000 APBD Tingkat kesesuaian



Kota

100.00

Peresenta

se

terfaisilitasinya Fasilitasi

Dewan dan Badan

Metropolitan dan Pusat

Pertumbuhan Provinsi

Jawa Barat

100% 1,472,405,000.00

1 01 29 37 Peningkatan Wawasan dan Kualitas Perencanaan

Aparatur Desa

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;



pembangun an

60.00 % Terlaksanan ya

peningkatan wawasan dan

kualitas perencanaa n

aparatur desa

1 Kali 300,000,000 APBD Persentase kesesuaian


pembangun an


peningkatan wawasan dan

kualitas perencanaan

aparatur desa

1 Kali 330,000,000.00

1 02 29 38 Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Pembangunan

Jawa Barat

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;



pembangun an

100.00 % 'Terlaksana nya

pengendalia n kinerja

pembangun an di Jawa

Barat

4.00

Dokumen



pembangun an


Pemantauan kegiatan

pembangunan

2. Terlaksananya Rapat

koordinasi pengendalian

dan evaluasi

3. Terlaksananya

Pemeliharaan Sistem e-

Monev


laporan Kinerja

Pembangunan

5. Terlaksananya Fasilitasi

kegiatan pemerintah

pusat dan

Luar Provinsi

4 Kegiatan; 1

Dokumen

495,000,000.00

1 06 29 39 Penyelenggaraan Tim Pengembangan Wilayah Jabar

Bagian Utara

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;



pembangun an

100.00 % Terfasilitasi nya

pengemban gan wilayah

Jawa Barat bagian utara

12 Bulan 600,000,000 APBD Persentase kesesuaian


pembangun an

100.00 % Terfasilitasinya

pengembangan wilayah

Jawa Barat bagian utara

12 Bulan 550,000,000.00

1 06 29 40 Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;



pembangun an


Pengemban gan Wilayah

Jabar Bagian Selatan

11 Bulan 600,000,000 APBD Persentase kesesuaian


pembangun an

100.00 % Terfasilitasinya

Pengembangan Wilayah

Jabar Bagian Selatan

11 Bulan 1,050,500,000.00

1 04 29 41 Penyusunan Analisis Perkembangan Ekonomi Makro

Tahunan Provinsi Jawa Barat

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Jumlah Ketersediaan

Dokumen Perencanaan


dan Sektoral Daerah

9 buah Terlaksananya Fasilitasi

Tim Ekonomi Makro

Provinsi Jawa Barat

6 Kali APBD Jumlah Ketersediaan

Dokumen Perencanaan


dan Sektoral Daerah

9 buah Terlaksananya Fasilitasi

Tim Ekonomi Makro

Provinsi Jawa Barat

6 Kali 368,500,000.00

1 07 29 42 Pengelolaan Tim CSR Jawa Barat Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;



pembangun an

70.00 % 1.

Tersusunny a Dokumen

Update Website CSR

JABAR 2.


Data Base CPCL CSR

Jabar

1.00

Dokumen

1.00

Dokumen



pembangun an

70.00 % 1. Tersusunnya

Dokumen Update Website

CSR JABAR;

2. Tersusunnya

Dokumen Data Base CPCL

CSR Jabar

1 Dokumen; 1

Dokumen

869,000,000.00


(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)



Catatan

Penting

(1)


Indikatif




Rencana Tahun 2016

Sumber

Dana


1 07 29 43 Pengelolaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(TAPD) Provinsi Jawa Barat

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;



pembangun an

100.00 % 1.

Terselengga ranya rapat

koordinasi TAPD

2.


pembahasa n Pra RKA

Perubahan Tahun

Anggaran 2015,

Pembahasa n Pra RKA

Tahun Anggaran 2016

3.


pembahasa n KU-PPAS

Tahun Anggaran 2016

4.


pembahasa n KU-PPAS

Perubahan Tahun

Anggaran 2015

5.


pembahasa n Rencana

Perubahan APBD

Tahun

50.00 Kali

50.00 Kali

50.00 Kali

50.00 Kali

50.00 Kali

50.00 Kali

50.00 Kali

20.00 Kali



pembangun an

100.00 % 1. Terselenggaranya

rapat koordinasi TAPD; 2.

Terselenggaranya rapat

pembahasan Pra RKA

Perubahan Tahun

Anggaran 2015,

Pembahasan Pra RKA

Tahun Anggaran 2016; 3.


pembahasan KU-PPAS

Tahun Anggaran 2016; 4.


pembahasan KU-PPAS

Perubahan Tahun

Anggaran 2015; 5.


pembahasan Rencana

Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2015; 6.


pembahasan Rencana

APBD Tahun Anggaran

2016; 7.

Terselenggaranya

koordinasi antar seluruh

OPD/Biro di lingkungan

50 Kali; 50 Kali;

50 Kali; 50 Kali;

50 Kali; 50 Kali;

50 Kali; 20 Kali

1,045,000,000.00

Anggaran 2015

6.


pembahasa n Rencana

APBD

Tahun Anggaran 2016

7.

Terselengga ranya

koordinasi antar seluruh

OPD/Biro di lingkungan

Pemerintah Provinsi Jawa

Barat 8.

Terselengga ranya

koordinasi antar

Pemerintah

Pusat

APBD -

1 03 29 44 Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (WISMP-2) Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;



pembangun an

100.00 % 1.



WISMP II di

Jawa Barat 2.

Terlaksanan ya

pemberday aan

pendamping masyarakat

pada daerah irigasi

kewenanga n provinsi

dalam program

WISMP II

14.00 Kali

3.00

Dokumen



pembangun an


koordinasi pelaksanaan

program WISMP II di Jawa

Barat; 2. Terlaksananya

pemberdayaan

pendamping masyarakat

pada daerah irigasi

kewenangan provinsi

dalam program WISMP II

14 Kali; 3

Dokumen

140,800,000.00

1 05 29 45 Pendukungan untuk Pengembangan Taman Budaya,

Ilmu dan Teknologi di Kawasan Pendidikan

Jatinangor

Kab. Sumedang; Jumlah Ketersediaa n



dan Sektoral Daerah

1.00

Dokumen

Terfasilitasi nya

Pengemban gan Taman

Budaya, Ilmu dan

Teknologi di Kawasan


100% 300,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n



dan Sektoral Daerah

1.00

Dokumen

Tersusunya Feasibility

Studi dan Dokumen

Pengembangan Taman

Budaya, Ilmu dan



100% 539,000,000.00

1 05 29 46 Pendukungan Tim Manajemen Pengembangan

Kawasan Pendidikan dan Riset Jawa Barat




Kota

1.00

Dokumen

TErfasilitasi nya Fasilitasi

Tim Manajemen

Pengamban gan Kawasan

Pendidikan dan Riset Jawa

Barat




Kota

1.00

Dokumen

Tersusunya Feasibility

Studi dan Dokumen

Pengembangan Taman

Budaya, Ilmu dan



100% 528,000,000.00

1 01 29 47 Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) Tahun 2015

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Tingkat partisipasi

publik dalam proses

perencanaa n

75.00 % 1.

Terlaksanan ya partisipasi

dalam Pra Musrenban

gnas Tahun 2014 dan

Musrenban g Nasional

Tahun 2014

2.

Terlaksanan ya fasilitasi

Pra Musrenban g di 4

(Empat) Wilayah

3.

Terlaksanan ya

Musrenban g Provinsi

1.00 Kali

1.00 Kali

1.00 Kali

750,000,000 APBD Tingkat partisipasi

publik dalam proses

perencanaa n


partisipasi dalam Pra

Musrenbangnas Tahun

2014 dan Musrenbang

Nasional Tahun 2014; 2.

Terlaksananya fasilitasi Pra

Musrenbang di 4 (Empat)

Wilayah; 3.

Terlaksananya

Musrenbang Provinsi

1 Kali; 1 Kali; 1

Kali

1,682,450,000.00


(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)



Catatan

Penting

(1)


Indikatif




Rencana Tahun 2016

Sumber

Dana


1 01 29 48 Komite Perencana Pembangunan Jawa Barat Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaa n


100.00 % Tersusunny a rekomendas

i kebijakan perencanaa n

pembangun an daerah

1 Dokumen 500,000,000 APBD Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaa n


100.00 % Tersusunnya rekomendasi

kebijakan perencanaan

pembangunan daerah

1 Dokumen 907,500,000.00

1 05 29 49 LU Komisi Daerah Lansia Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;


pelaksanaan program

pembangunan

75.00 % 1.Terlaksananya fasilitasi

kesekretariatan Komda

Lansia Jawa Barat

2.

Terlaksanan ya Rapat

Koordinasi Komda Lansia

Jawa Barat 3.

Terlaksanan ya rapat

anggota Komda Lansia

Provinsi Jawa Barat 4.


Teknis Pengemban gan

Lansia di Jawa Barat

5.

Terlaksanan ya Sosialisasi

dan Konsolidasi

Kelembagaa n Komda

Lansia

11.00

Bulan

2.00 Kali

4.00 Kali 1.00

Dokumen

27.00

Kabupaten

/Kota


pelaksanaan program

pembangunan

75.00 % Terlaksananya Koordinasi

Komisi Daerah Lanjut Usia

Lintas Jawa-Bali

11 Bulan; 2 Kali;

4 Kali; 1

Dokumen; 27

Kabupaten/Kota

753,500,000.00

1 01 29 50 Forum Perencanaan Bappeda Provinsi dan

Kabupaten/Kota

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;



pembangunan

75.00 % Terlaksananya forium

perencanaan Bappeda

Provinsi Jawa Barat

9 Kali 300,000,000 APBD Persentase kesesuaian


pembangunan

75.00 % Terlaksananya forum

perencanaan Bappeda

Provinsi Jawa Barat

9 Kali 2,132,955,000.00

1 07 29 51 Penyusunan Blue Book pembangunan di Jawa Barat Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Jumlah Ketersediaan

Dokumen Perencanaan


dan Sektoral Daerah

1.00

dokumen

Dokumen Blue Book 1 dokumen 500,000,000 APBD Jumlah Ketersediaan

Dokumen Perencanaan


dan Sektoral Daerah

1.00

dokumen

Dokumen Blue Book 1 dokumen 550,000,000.00

1 03 29 52 Penyusunan Masterplan dan Evaluasi Komprehensif

Pengembangan Kota Raya Walini

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;




dan Sektoral Daerah

1.00

dokumen

Evaluasi komprehensif

pengembangan Kota Raya

Walini

1 dokumen 300,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n



dan Sektoral Daerah

1.00

dokumen

-

1 03 29 53 METR Penyelenggaraan Tim Pengembangan Kota

Raya Walini di Metropolitan Bandung Raya

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;




dan Sektoral Daerah

1.00

dokumen

Tim Pengembangan Kota

Raya Walini di


Raya

1 dokumen 500,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n



dan Sektoral Daerah

1.00

dokumen

-

1 02 29 54 Penyelenggaraan Tim Pusat Pengendalian dan

Pemanfaatan Pembangunan Terpadu Jawa Barat

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;




dan Sektoral Daerah

1.00

dokumen

Tim Pusat Pengendalian

dan Pemanfaatan

Pembangunan Terpadu

Jawa Barat

1.00

dokumen




dan Sektoral Daerah

1.00

dokumen

1. Terselenggaranya Tim

Pusat Pengendalian dan

Pemanfaatan

Pembangunan Terpadu

Jawa Barat

2. Sewa fiber optic dan

Vsat

P4TJB

1 kegiatan 1,837,000,000.00

1 01 29 55 Revisi Renstra Bappeda Tahun 2013 - 2018 Desa/Kel. Dago Kec.

Coblong Kota Bandung;

Desa/Kel.Dago Kec.

Coblong Kota Bandung;

Jumlah Ketersediaan

Dokumen Perencanaan


dan Sektoral Daerah

100.00 % Terlaksananya Revisi

Renstra Bappeda Tahun

2013-2018

1 Dokumen 200,000,000 APBD Jumlah Ketersediaan

Dokumen Perencanaan


dan Sektoral Daerah

100.00 % Terlaksananya Revisi

Renstra Bappeda Tahun

2013-2018; Terlaksananya

Revisi Renstra Bappeda

Tahun 2013-2018

1 Dokumen; 1

Dokumen

330,000,000.00

1 05 29 56 Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Kota Bandung Persentase kesesuaian

pelaksanaan program

pembangunan

96% Terwujudnya Sinergitas

Perencanaan Bidang

Sosbud dengan Mitra

Bidang Sosbud dan 27

Kabupaten/Kota

1 Kegiatan APBD Persentase kesesuaian

pelaksanaan program

pembangunan

96% Terwujudnya Sinergitas

Perencanaan Bidang

Sosbud dengan Mitra

Bidang Sosbud dan 27

Kabupaten/Kota

1 Kegiatan 742,500,000.00

1 05 29 57 Penyelenggaraan Tim Akselerasi Pencapaian IPM 80 Kota Bandung Persentase kesesuaian

pelaksanaan program

pembangunan

9 Buah Terlaksananya Akselerasi

Tim dalam Pencapaian

IPM 80 pada tahun 2021 di

Jawa Barat


pelaksanaan program

pembangunan

9 Buah Terlaksananya Akselerasi

Tim dalam Pencapaian

IPM 80 pada tahun 2021 di

Jawa Barat

1 Kegiatan 632,500,000.00

1 04 29 58 Pelaksanaan dan Koordinasi Ekonomi Produktif

Lansia

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;Kab./Kota

Seluruh Jawa

Barat;Kab./Kota

Seluruh Jawa Barat;

Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaan

dengan Implementasi

95% Terlaksananya

pendampingan dan

koordinasi bersama OPD

Provinsi Jawa Barat untuk

program / kegiatan

pengembangan ekonomi

produktif bagi Lansia

80 % APBD Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaan

dengan Implementasi

95% -


(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)



Catatan

Penting

(1)


Indikatif




Rencana Tahun 2016

Sumber

Dana


1 04 29 59 Kegiatan METR Penyusunan Rencana Kebutuhan

Investasi Metropolitan Bodebekkarpur

Kota Bandung Jumlah Ketersediaan

Dokumen Perencanaan


dan Sektoral Daerah

9 Buah Tersusunnya Rencana

Kebutuhan Investasi

Metropolitan

BODEBEKKARPUR

1 Dokumen APBD Jumlah Ketersediaan

Dokumen Perencanaan


dan Sektoral Daerah


Kebutuhan Investasi

Metropolitan

BODEBEKKARPUR

1 Dokumen 935,000,000.00

1 04 29 60 PPP - PPP Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi

Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya

Kota Bandung; Wilayah

Pusat Pertumbuhan

Pangandaran Raya dan

sekitarnya

Jumlah Ketersediaan

Dokumen Perencanaan


dan Sektoral Daerah



Pertumbuhan

Pangandaran


Dokumen Perencanaan


dan Sektoral Daerah



Pertumbuhan

Pangandaran

1 Dokumen 550,000,000.00


Pusat Pertumbuhan Rancabuaya Raya


Pusat Pertumbuhan

Rancabuaya Raya dan

sekitarnya

Jumlah Ketersediaan

Dokumen Perencanaan


dan Sektoral Daerah





Dokumen Perencanaan


dan Sektoral Daerah




1 Dokumen 550,000,000.00


Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu Raya


Pusat Pertumbuhan

Palabuhanratu Raya

dan sekitarnya

Jumlah Ketersediaan

Dokumen Perencanaan


dan Sektoral Daerah



Pertumbuhan

Palabuhanratu


Dokumen Perencanaan


dan Sektoral Daerah



Pertumbuhan

Palabuhanratu

1 Dokumen 550,000,000.00

1 04 29 63 METR - METR Penyusunan Rencana Kebutuhan

Investasi Metropolitan Bandung Raya

Kota Bandung Jumlah Ketersediaan

Dokumen Perencanaan


dan Sektoral Daerah


Kebutuhan Investasi


Raya


Dokumen Perencanaan


dan Sektoral Daerah


Kebutuhan Investasi


Raya

1 Dokumen 935,000,000.00

1 01 29 64 Penyusunan DED Ruangan Gardu Pandang Etalase

Perencanaan

Kota Bandung dan Kab.

Garut

Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaan

dengan Implementasi

95% Terlaksananya

Penyusunan DED Ruangan

Gardu Pandang Etalase

Perencanaan

1 Dokumen APBD Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaan

dengan Implementasi

95% -

1 05 29 65 Sosialisasi Program Studi Di Luar Domisili ( PDD) Kota Bandung Persentase kesesuaian

pelaksanaan program

pembangunan

95% Terlaksananya Sosialisasi

Penyelenggaraan

Perguruan Tinggi Program

Studi di Luar Domisili

(PDD)/Multikampus ITB di

Kabupaten Bekasi,

Cirebon, dan

Pangandaran, serta PDD

IPB di Kota Sukabumi


pelaksanaan program

pembangunan


Penyelenggaraan




Kabupaten Cirebon,

UNPAD di Kabupaten



1 Kegiatan 550,000,000.00

1 05 29 66 Survei Terinci Program Studi Di Luar Domisili (PDD) Kab. Bekasi, Kab./Kota

Cirebon, Kab

Pangandaran dan Kota

Sukabumi


pelaksanaan program

pembangunan


Penyelenggaraan




Kabupaten Bekasi,

Cirebon, dan



1 Dokumen APBD Persentase kesesuaian

pelaksanaan program

pembangunan


Penyelenggaraan




Kabupaten Cirebon,

UNPAD di Kabupaten



1 Dokumen 550,000,000.00

1 04 29 67 Penyusunan Perda BUMD Pembangunan

Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Jawa Barat

(MP2JB)

Kab/Kota di Wilayah

Metropolitan dan

Pusat Pertumbuhan

Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaan

dengan Implementasi

95% Terbitnya Perda

pembentukan BUMD

Pembangunan MP2JB

1 Dokumen APBD Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaan

dengan Implementasi

95% -

1 05 29 68 Penyusunan Perda Pembangunan Sumber Daya

Insani Jawa Barat

Kota Bandung Persentase kesesuaian

pelaksanaan program

pembangunan

95% Tersusunya Naskah

Akademik Perda

Pembanguann Sumber

Daya Insani Di Jawa Barat

1 Dokumen APBD Persentase kesesuaian

pelaksanaan program

pembangunan

95% Tersusunya Draft Awal

Naskah Akademik Perda

Pembanguann Sumber

Daya Insani Di Jawa Barat

1 Dokumen 137,500,000.00

69 Rencana Besar Penguatan Strategi Pembangunan

Manusia di Jawa Barat

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaa n


100.00 % Terlaksananya konsolidasi

internal Desk IPM

Terfasilitasi nya

kabupaten/k ota dalam

peningkatan IPM

Tersusunny a Konsep IPM

Award

Terlaksanan ya Diseminasi

4.00 Kali

10.00

Kabupaten

/Kota

3.00 Kali

1.00 Kali

500,000,000 APBD Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaa n


100.00 % -


(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)



Catatan

Penting

(1)


Indikatif




Rencana Tahun 2016

Sumber

Dana


70 Rencana Besar Pembangunan Pendidikan Jawa Barat

Tahun 2015 - 2025

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;




dan Sektoral Daerah

1.00 aa aa 1.00 aa 500,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n



dan Sektoral Daerah

1.00 aa -

71 Rencana Besar Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 - 2025

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaa n


75.00 % 1.


n Dokumen Rencana Induk

Pembangun an

Kesejahtera an Sosial

Provinsi Jawa Barat

Tingkat kabupaten/k ota

dan OPD terkait 2.

Terlaksanan ya Focus

Grouf Discussion

Penyusuna n Dokumen

Rencana Induk

Pembangun an



Terlaksanan ya

penyempur naan

penyusuna n Dokumen

Rencana Induk

Pembangun an

Kesejahtera

1.00

Dokumen

3.00 Kali

2.00 Kali

1.00 Kali

1.00 Kali


antara Perencanaa n


75.00 % -

an Sosial Provinsi Jawa

Barat 4.

Terlaksanan ya

pembahasa n Akhir

Dokumen Rencana Induk

Pembangun an



Terlaksanan ya Sosialisasi

Dokumen Rencana Induk

Pembangun an


Provinsi

Jawa Barat

APBD -

72 Rencana Besar Pembangunan Kesehatan Jawa Barat

Tahun 2015 - 2025




dan Sektoral Daerah

100.00

Peresenta

se

terfasilitasin ya Grand

Desain Pembangun an

Kesehatan Jawa Barat

Tahun 2015

- 2025

100.00

Persen




dan Sektoral Daerah

100.00

Peresenta

se

-

73 Rencana Besar Pembangunan Kependudukan Jawa

Barat Tahun 2015 - 2025




dan Sektoral Daerah

100.00

Peresenta

se

terfasilitasin ya Grand

Desain Pembangun an

Kependudu kan Jawa


100.00

Persen




dan Sektoral Daerah

100.00

Peresenta

se

-

74 Rencana Besar Pembangunan Kebudayaan Jawa


Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Pengusulan HKI Warisan

Budaya Tak Benda

1.00 aa aa 1.00 aa 500,000,000 APBD Pengusulan HKI Warisan

Budaya Tak Benda

1.00 aa -


(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)



Catatan

Penting

(1)


Indikatif




Rencana Tahun 2016

Sumber

Dana


75 Perencanaan Tematik Kewilayahan Provinsi Jawa

Barat

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaa n


1.00

Dokumen


Pengemban gan Agribisnis

Ikan Air Tawar

untuk Pasar Regional dan

Global


Pengemban gan Wisata

Sejarah


Pengemban gan Industri

Rotan


Pengemban gan Industri

Kreatif Kajian Srategi

Ekonomi Kawasan

Sukaregang Garut

8.00 Kali

8.00 Kali

8.00 Kali

8.00 Kali 1.00

Dokumen

1,500,000,000 APBD Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaa n


1.00

Dokumen

-

76 Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Perbatasan Provinsi

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Tingkat partisipasi

publik dalam proses

perencanaa n

100.00 % 1.

Terfasilitasi nya

penyusuna n dokumen

perencanaa n pembangun

an di Wilayah Perbatasan

Berbasis Desa

2.

Terfasilitasi nya

pelaksanaa n FGD

2.00

Dokumen

2.00 Kali

600,000,000 APBD Tingkat partisipasi

publik dalam proses

perencanaa n

100.00 % -

77 Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2014

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;



pembangun an

95.00 % 1.


n LKPJ

Gubernur Jawa Barat


2014

2.

Terlaksanan ya Mid Term

LKPJ Akhir Tahun

Anggaran 2015

1.00

Dokumen

1.00

Dokumen



pembangun an

95.00 % -

78 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Koordinasi

Perencanaan Sumber Daya Lahan, Kehutanan, dan

Sarpras Dasar Permukiman

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;




dan Sektoral Daerah

1.00

dokumen

terfasilitasin ya kebijakan

teknis perencanaa n

sumberday a lahan

1.00

kegiatan




dan Sektoral Daerah

1.00

dokumen

-

79 Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja OPD/Biro Tahun

2017


antara Perencanaa n


100.00

Peresenta

se

terfasilitasin ya Penyusuna

n Evaluasi Rencana Kerja

OPD/Biro Tahun 2014

100.00

Persen


antara Perencanaa n


100.00

Peresenta

se

-

80 Penyusunan Dokumen Revitalisasi sub unit/instalasi

Balai/UPTB/KCP Provinsi Jawa Barat

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;



pembangun an

100.00 % Tersusunny a Dokumen

Revitalisasi Balai/UPTB/

KCP

Provinsi

Jawa Barat

1.00

Dokumen



pembangun an

100.00 % -

81 Penyusunan Perencanaan dan Pengelolaan

Pendanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;



pembangun an


perencanaa n belanja

daerah di Jawa Barat

4.00

Dokumen



pembangun an

80.00 % -

82 Penguatan dan Diseminasi RKPD Jabar Online 2101 Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Tingkat pelayanan

informasi perencanaa n

dan pembangun an

daerah,

1.00 aa aa 1.00 aa 250,000,000 APBD Tingkat pelayanan


dan pembangun an

daerah,

1.00 aa -

83 Pengelolaan Tim Ekonomi Makro Provinsi Jawa Barat Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaa n


1.00

Dokumen

Terlaksanan ya Fasilitasi

Tim Ekonomi Makro

Provinsi Jawa Barat

6.00 Kali 300,000,000 APBD Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaa n


1.00

Dokumen

-


(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)



Catatan

Penting

(1)


Indikatif




Rencana Tahun 2016

Sumber

Dana


84 Pendampingan Pelaksanaan Pencapaian Target

Sustainable Development (SDGs) di Jawa Barat




Kota

100.00

Peresenta

se

terfasilitasin ya

Pendamping an

Pelaksanaa n RAD

MDGs di

Jawa Barat

100.00

Persen

200,000,000 APBD Tingkat kesesuaian



Kota

100.00

Peresenta

se

-

85 Focus Group Discussion (FGD) Perencanaan


Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;



pembangun an

10.00

Dokumen

Terlaksanan ya

Pendukunga n FGD

Perencanaa n Pembangun

an Jawa Barat

30.00 Kali 550,000,000 APBD Persentase kesesuaian


pembangun an

10.00

Dokumen

-

86 Penyusunan Dokumen KUA PPAS Tahun 2017 Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;



pembangun an

100.00 % 1.

Terselengga ranya

pembahasa n Pra RKA

Tahun Anggaran 2016

2.

Tersusunny a KU-PPAS

Tahun Anggaran 2016

3.

Tersusunny a Rencana

APBD

Tahun Anggaran

2016

1.00 Kali

1.00

Dokumen

5.00

Dokumen



pembangun an

100.00 % -


Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

-

1 01 53 87 Publikasi Proses Perencanaan Pembangunan Melalui

Media

Kota Bandung; Tingkat pelayanan


dan pembangun an

daerah,

70.00

Peresenta

se

Terfasilitasi nya Publikasi

Proses Perencanaa n

Pembangun an Melalui

Media

100% 400,000,000 APBD Tingkat pelayanan


dan pembangun an

daerah,

70.00

Peresenta

se

Terfasilitasinya Publikasi

Proses Perencanaan

Pembangunan Melalui

Media

2. Terlaksananya Pameran

Pembangunan

3. Terlaksananya Publikasi

Radio

4. Tersusunnya buku

indikator makro kab./kota

5. Terlaksananya

Pemeliharaan sistem

informasi outlet jabar

menjawab

6. Terlaksananya

Pengelolaan perpustakaan

7. Terlaksananya

Pengelolaan konten

website dan jaringan

informatika

100% 2,068,000,000.00

1 08 53 88 Pelayanan Data dan Informasi Hasil Analisis

Pembangunan



dan pembangun an

daerah,

100.00

Peresenta

se

Terfasilitasi nya Pelayanan

Data dan Informasi Hasil

Analisis Pembangun an

100% 450,000,000 APBD Tingkat pelayanan


dan pembangun an

daerah,

100.00

Peresenta

se

Terfasilitasinya Pelayanan

Data dan Informasi Hasil


100% 470,470,000.00


(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)



Catatan

Penting

(1)


Indikatif




Rencana Tahun 2016

Sumber

Dana


1 01 53 89 Pengelolaan Jendela Dunia Perencanaan




dan pembangun an

daerah,

100.00

Peresenta

se

1.Tersedian ya Tenaga

Pengelola Jaringan dan

Internet Jendela Dunia

2.

Tersedianya Tenaga

Pengelola Komunikasi,

Informasi dan Berita untuk

Pengupdata n data

Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK) di

Bappeda secara berkala3.

peningkatan kualitas

website bappeda jabar

2.00 orang

1.00

orang1.00

kegiatan

100,000,000 APBD Tingkat pelayanan


dan pembangun an

daerah,

100.00

Peresenta

se

1. Terpeliharanya jaringan

lokal dan internet

BAPPEDA Provinsi Jawa

Barat;

2. Perubahan website


Barat;

3. Terlaksananya

pengelolaan website

BAPPEDA;

4. Tersedianya

dokumentasi perencanaan

pembangunan (Foto,

Video, File presentasi);

5. Perubahan sistem

informasi arsip dan

kepegawaian (SIDAK);

6. Penataan komunikasi

server

jendela dunia.

1 Tahun; 1

Kegiatan; 1

Tahun; 1 Tahun;

1 Tahun; 1

Kegiatan; 1

Kegiatan

539,000,000.00

1 07 53 90 Pengembangan Sistem RKPD JABAR ONLINE 2101

dan Sistem APBD Jabar Online

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Efektivitas Pengendalia

n Pembangun an

Daerah

85.00 % 1.

Terlaksanan ya

Pengemban gan Modul

Bidang Bappeda pada

RKPDJabar Online 2101

2.

Terlaksanan ya

pengemban gan Modul

External dan kabupaten/k

ota pada RKPDJabar

Online 2101

3.

Terlaksanan ya

pengemban gan Modul

OPD/Biro pada RKPDJabar

Online 2101

4.

Terlaksanan ya

pengemban gan Modul

Admin pada RKPD Jabar

Online 2101

5.

Terlaksanan ya

pembuatan Modul KUA

PPAS pada

1.00 Kali

1.00 Kali

1.00 Kali

1.00 Kali

1.00 Kali

1.00 Kali

500,000,000 APBD Efektivitas Pengendalia

n Pembangun an

Daerah


Pengembangan Modul

Bidang Bappeda pada

RKPDJabar Online 2101;

2. Terlaksananya

pengembangan Modul

External dan

kabupaten/kota pada

RKPDJabar Online 2101;

3. Terlaksananya

pengembangan Modul

OPD/Biro pada RKPDJabar

Online 2101; 4.

Terlaksananya

pengembangan

Modul Admin pada RKPD

Jabar Online 2101; 5.

Terlaksananya pembuatan

Modul KUA PPAS pada

RKKPDJabar Online 2101;

6.

Terlaksananya jasa

pemeliharaan Sistem

RKPDJabar Online 2101

1 Kali; 1 Kali; 1

Kali; 1 Kali; 1

Kali; 1 Kali

1,510,850,000.00

91 Pengembangan Sistem APBD JABAR ONLINE Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Tingkat pelayanan


dan pembangun an

daerah,

90.00 % aplikasi rkpdjabaronl ine

2101

1.00

aplikasi

500,000,000 APBD Tingkat pelayanan


dan pembangun an

daerah,

90.00 % -

Program Pengembangan Kompetensi Aparatur; APBD -

1 01 58 92 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur


Kota Bandung; Persentase aparatur

yang kompeten dan

berkualitas

100.00

Peresenta

se

1.Terlaksan anya

penanaman sikap mental,

disiplin dan jiwa korsa

2.Terlaksan anya

pembinaan ESQ

1.00 Kali

1.00 Kali

400,000,000 APBD Persentase aparatur

yang kompeten dan

berkualitas

100.00

Peresenta

se

1.Terlaksananya

penanaman sikap mental,

disiplin dan jiwa korsa

; 2.Terlaksananya

pembinaan

ESQ

1 Kali; 1 Kali 429,000,000.00

93. Pengelolaan Jabatan Fungsional Kota Bandung; Persentase aparatur

yang kompeten dan

berkualitas

100.00

Peresenta

se

Terfasilitasi nya Fasilitasi

dan Koordinasi

Pengelolaan Jabatan

Fungsional

100.00

Persen

300,000,000 APBD Persentase aparatur

yang kompeten dan

berkualitas

100.00

Peresenta

se

-

Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya

Aparatur;

-

1 08 59 94 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan

Aparatur UPTB Pusdalisbang

Kota Bandung; Persentase unit kerja

SKPD/Balai/ UPT/UPTD

ysng terpenuhi

pemenuhan kebutuhan

operasional dasar dalam

rangka mendukung

tugas pokok dan

fungsinya

100% Terfasilitasi nya

"Peningkata n Kesejahtera

an dan Kemampuan

Aparatur UPTB

Pusdalisban g"

100% 100,000,000 APBD Persentase unit kerja


ysng terpenuhi

pemenuhan kebutuhan


rangka mendukung

tugas pokok dan

fungsinya

100% Terfasilitasinya

"Peningkatan

Kesejahteraan dan

Kemampuan Aparatur

UPTB Pusdalisbang"

100% 100,100,000.00


(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)



Catatan

Penting

(1)


Indikatif




Rencana Tahun 2016

Sumber

Dana


1 01 59 95 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan

Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat

Kota Bandung; Prosentase Pegawai

yang terpenuhi

kebutuhan kesejahtera

an sesuai standar

Daerah


Peningkatan Kesejahtera

an dan Kemampuan

Aparatur Bappeda Provinsi

Jawa Barat

Terfasilitasi nya

Peningkatan Kesejahtera

an dan Kemampuan

Aparatur Bappeda Provinsi

Jawa Barat

100 %; 100 % 1,407,400,000 APBD Prosentase Pegawai

yang terpenuhi

kebutuhan kesejahtera

an sesuai standar

Daerah


Peningkatan

Kesejahteraan dan

Kemampuan Aparatur

Bappeda Provinsi Jawa

Barat; Terfasilitasinya

Peningkatan

Kesejahteraan dan

Kemampuan Aparatur


Barat

100 %; 100 % 1,449,030,000.00

1 60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran APBD - 1 08 60 96 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB

Pusdalisbang



ysng terpenuhi

pemenuhan kebutuhan


rangka mendukung

tugas pokok dan

fungsinya


Penyelengg araan

Administrasi Perkantoran

UPTB

Pusdalisban g

100% 1,200,000,000 APBD Persentase unit kerja


ysng terpenuhi

pemenuhan kebutuhan


rangka mendukung

tugas pokok dan

fungsinya


Penyelenggaraan


UPTB Pusdalisbang

100% 1,561,895,500.00

1 01 60 97 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Terpusat




ysng terpenuhi

pemenuhan kebutuhan


rangka mendukung

tugas pokok dan

fungsinya


Penyelengg araan


Terpusat BAPPEDA

Provinsi Jawa Barat

100% 5,500,000,000 APBD Persentase unit kerja


ysng terpenuhi

pemenuhan kebutuhan


rangka mendukung

tugas pokok dan

fungsinya


Penyelenggaraan


Terpusat BAPPEDA

Provinsi Jawa Barat

100% 5,912,500,000.00

1 61 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur;

APBD -

1 01 61 98 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Kota Bandung; Jumlah pengadaan

sarana dan prasarana

kerja aparatur


Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

BAPPEDA

Provinsi Jawa Barat

100% 2,600,000,000 APBD Jumlah pengadaan


kerja aparatur


Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur


Barat

100% 9,350,294,250.00

1 08 61 99 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTB

Pusdalisbang

Kota Bandung; Jumlah pengadaan


kerja aparatur

100% 1.Penataan perpustaka an

2.Pengadaa n gordyn/vitra

se

3.Pengadaa n sewa

kendaraan

4.Pengadaa n Storage

Area Network

1.00 Paket

1.00

Paket

12.00

Bulan

1.00

Paket

1,000,000,000 APBD Jumlah pengadaan


kerja aparatur

100% 1.Penataan perpustakaan;

2.Pengadaan

gordyn/vitrase ;

3.Pengadaan sewa

kendaraan

; 4.Pengadaan Storage

Area

Network

1 Paket; 1 Paket;

12 Bulan; 1 Paket

1,782,225,500.00

1 01 61 100 Pembangunan KLP2D Kota Bandung; Jumlah pengadaan


kerja aparatur

100% Terlaksanan ya revitalisasi


Kampus Lapangan

Perencanaa n Pembangun

an Daerah (KLP2D)

Provinsi

Jawa Barat

1.00 Paket 2,925,000,000 APBD Jumlah pengadaan


kerja aparatur

100% -

101. Pengadaan lahan untuk kantor B-MP2JB Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Jumlah pengadaan


kerja aparatur

1.00 aa aa 1.00 aa 20,000,000,000 APBD Jumlah pengadaan


kerja aparatur

1.00 aa -


Aparatur;

-


(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)



Catatan

Penting

(1)


Indikatif




Rencana Tahun 2016

Sumber

Dana


102 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Bappeda

Kota Bandung; Jumlah sarana dan

prasarana yang

dilakukan pemeliharaa n

rutin di setiap

OPD/Balai/U

PT/UPTD/UP TB

100.00

Persentas

e

Terfasilitasi nya

Pemeliharaa n Sarana dan

Prasarana Perkantoran

Bappeda

100.00

Persen

1,500,000,000 APBD Jumlah sarana dan

prasarana yang


rutin di setiap

OPD/Balai/U

PT/UPTD/UP TB

100.00

Persentas

e

1. BBM Kendaraan Dinas

Operasional Commuter 16

Penumpang; 2. Sewa

Tanaman/Mini Garden; 3.

BBM Genset; 4. Pengisian

Isi Pengharum Ruangan; 5.

Pengisian Isi tabung

kebakaran; 6. Pajak Bumi

dan Bangunan; 7. Jasa

Cleaning Service Bappeda;

8.Jasa cleaning Service

KLP2D; 9. Jasa Keamanan

KLP2D; 10. Belanja STNK

Mobil (Pajak disamakan

dengan umum); 11.

Belanja STNK Motor

(Pajak disamakan dengan

umum); 12. Belanja Jasa

KIR Kendaraan Dinas; 13.

Belanja Asuransi

Kebakaran; 14.

Perawatan/ Pengganti

suku cadang 16 unit mobil

lainnya; 15. Ban

kendaraan Dinas Jeep dan

Sedan; 16. Perawatan/

1. 1 Tahun; 2. 2

Kali; 3. 1 Tahun; 4.

1 Tahun; 5. 50

tabung; 6. 1

Tahun; 7. 9 Orang

untuk 9 bulan; 8. 4

orang untuk 12

bulan; 9. 2 orang

untuk 12 bulan;

10. 28 mobil; 11.

30 motor; 12.4

mobil; 13. 1

tahun; 14. 1

tahun; 15. 30 Unit

kendaraan; 16; 1

Tahun; 17 1 tahun

2,282,500,000.00

103 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPTB

Pusdalisbang

Kota Bandung; Jumlah sarana dan

prasarana yang


rutin di setiap

OPD/Balai/U

PT/UPTD/UP TB

100.00

Persentas

e

1.Terfasilita sinya

kewajiban membayar

pajak

2.

Terfasilitasi nya

kebersihan kantor

3.

Terlaksanan ya keamanan

kantor 24 jam

4.

Terlaksanan ya service

berkala kendaraan

bermotor

5.

Terlaksanan ya ganti oli

kendaraan bermotor

6.

Terlaksanan ya

pemeliharaa n komputer

7.Terlaksan anya

pemeliharaa n AC

8.Terlaksan anya

pemeliharaa n printer

9.

1.00

Tahun

1.00

Tahun

1.00

Tahun

1.00

Tahun

1.00

Tahun

1.00

Tahun

1.00

Tahun

1.00

Tahun

1.00

Paket

1.00

Tahun

1.00

Tahun

1.00

Tahun

1.00

Paket

900,000,000 APBD Jumlah sarana dan

prasarana yang


rutin di setiap

OPD/Balai/U

PT/UPTD/UP TB

100.00

Persentas

e

1.Terfasilitasinya

kewajiban membayar

pajak ; 2.

Terfasilitasinya kebersihan

kantor; 3. Terlaksananya

keamanan kantor 24 jam ;

4. Terlaksananya service

berkala kendaraan

bermotor; 5.

Terlaksananya ganti oli

kendaraan bermotor ; 6.

Terlaksananya

pemeliharaan komputer

; 7.Terlaksananya

pemeliharaan AC;

8.Terlaksananya

pemeliharaan printer ; 9.

Terselenggaranya

pemeliharaan pesawat

telepon dan PABX; 10.

Terselenggaranya

pemeliharaan filing

cabinet; 11.Terlaksananya

pemeliharaan mebelair;

12. Terlaksananya

pemeliharaan gedung; 13.

1 Tahun; 1

Tahun; 1 Tahun;

1 Tahun; 1

Tahun; 1 Tahun;

1 Tahun; 1

Tahun; 1 Paket;

1 Tahun; 1

Tahun; 1 Tahun;

1 Paket; 1

Tahun; 12 Bulan;

1 Tahun; 1 Tahun

995,500,000.00

Terselengga ranya

pemeliharaa n pesawat

telepon dan PABX

10.

Terselengga ranya

pemeliharaa n filing

cabinet

11.Terlaksa nanya

pemeliharaa n mebelair

12.

Terlaksanan ya

pemeliharaa n gedung 13.

Terlaksanan ya

pemeliharaa n instalasi

jaringan telepon dan PABX

14.

Terlaksanan ya

pemeliharaa n instalalasi

jaringan internet

15.Terlaksa nanya

pemeliharaa n taman

1.00

Tahun

1.00

Tahun

APBD -


(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)



Catatan

Penting

(1)


Indikatif




Rencana Tahun 2016

Sumber

Dana


16.

Terpeliharan ya pompa air

17.

Terlaksanan ya

pemeliharaa n jaringan

CCTV

APBD -

1 66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

APBD -

1 01 66 104 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal

Capaian Kinerja dan Keuangan

Kota Bandung; tingkat kesesuaian

pelaporan kinerja sesuai

dengan standar

akuntansi

100% 1. Tersusunnya Rencana

Kerja (RENJA) Bappeda


2016 2. Tersusunnya

RKA/DPA Bappeda


2016 dan RKA/DPA

Perubahan Bappeda


2015 3. Tersusunnya

evaluasi kegiatan Bappeda


2015 4. Tersusunnya LAKIP

Bappeda provinsi Jawa

Barat Tahun 2015

1 dokumen 2

dokumen 1

dokumen 1

dokumen 1

dokumen 1

dokumen

135,000,000 APBD tingkat kesesuaian


dengan standar

akuntansi

100% 1. Tersusunnya Rencana

Kerja (RENJA) Bappeda


2016

; 2. Tersusunnya RKA/DPA


Barat tahun 2016 dan

RKA/DPA Perubahan


Barat Tahun 2015

; 3.Tersusunnya Evaluasi

Kegiatan Bappeda Provinsi


; 4. Tersusunnya LAKIP


Barat Tahun 2015

; 5. Tersusunnya LKPJ


Barat Tahun 2015

; 6.Tersusunnya LPPD

1 dokumen; 2

dokumen; 1

dokumen; 1

dokumen; 1

dokumen; 1

dokumen

148,500,000.00

5.

Tersusunny a LKPJ


Barat Tahun 2015

6.Tersusun nya LPPD

APBD -

1 01 66 105 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan

Keuangan Bappeda Provinsi Jawa Barat

Kota Bandung; tingkat kesesuaian


dengan standar

akuntansi

100.00

Persentas

e

1.

Terlaksanan ya pembinaan

terhadap para pengelola

keuangan di lingkungan


Barat

2.

Terlaksanan ya

pemutakhira n laporan

keuangan

3.

Tersusunny a laporan

keuangan Bappeda

1.00

dokumen

1.00

dokumen

12.00

Bulan

100,000,000 APBD tingkat kesesuaian


dengan standar

akuntansi

100.00

Persentas

e

1. Terlaksananya

pembinaan terhadap para

pengelola keuangan di

lingkungan Bappeda

Provinsi Jawa Barat

; 2. Terlaksananya

pemutakhiran laporan

keuangan

; 3. Tersusunnya laporan

keuangan Bappeda

1 dokumen; 1

dokumen; 12

Bulan

110,000,000.00

1 79 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik

Daerah

-

1 08 79 106 Surveillance Audit Sistem Manajemen Mutu ISO

9001:2008 Pelayanan Data Pembangunan Jawa Barat

Kota Bandung; Persentase pemenuhan

kebutuhan data/inform

as/statistik daerah

80.00

Persentas

e

1.

Terlaksanan ya pelatihan

Audit Sertifikasi SMM ISO

9001:2008

2.

Diperolehny a sertifikat

SMM ISO 9001:2008

untuk pengelolaan satu

data pembangun an Jawa

Barat

3.

Tersedianya laporan

kegiatan

2.00 Kali

1.00

Sertifikat

30.00

Buku

100,000,000 APBD Persentase pemenuhan


as/statistik daerah

80.00

Persentas

e

1. Terlaksananya pelatihan

Audit Sertifikasi SMM ISO

9001:2008; 2.

Diperolehnya sertifikat

SMM ISO 9001:2008 untuk

pengelolaan satu data

pembangunan Jawa Barat;

3. Tersedianya laporan

kegiatan

2 Kali; 1

Sertifikat; 30 Buku

132,000,000.00

1 08 79 107 Penguatan Informasi Pembangunan Daerah Jawa

Barat

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Jumlah dokumentas i

data/inform asi/statistik

daerah

1.00 aa aa 1.00 aa 200,000,000 APBD Jumlah dokumentas i


daerah

1.00 aa 1,042,041,000.00


(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)



Catatan

Penting

(1)


Indikatif




Rencana Tahun 2016

Sumber

Dana


1 08 79 108 Pengelolaan Sistem Satu Data Pembangunan Jawa

Barat

Kota Bandung; Persentase pemenuhan


as/statistik daerah

80.00

Persentas

e

80.00

Persentas

e

80.00

Persentas

e

1.

Terkelolany a sistem Satu

Data Pembangun an Jawa

Barat

2.


Koordinasi pengelolaan

simpul jaringan INA-SDI


Tersedianya tenaga

administrasi dan tenaga

khusus bidang informatika

4. Tersedianya laporan

kegiatan

12.00

Bulan

2.00 Kali 8.00

Orang

15.00

Buku



as/statistik daerah

80.00

Persentas

e

80.00

Persentas

e

80.00

Persentas

e

1. Terlaksananya

koordinasi satu data


; 2. Tersusunnya laporan

kegiatan

27 Kab/Kota; 5

Buku

1,537,657,000.00

1 08 79 109 Kajian Analisis Pembangunan Jawa Barat Kota Bandung; Persentase pemenuhan

kebutuhan

data/informas/statistik

daerah

80% 1.

Tersedianya tenaga

khusus statistik dan analis

ekonomi pembangunan 2.

Tersedianya dokumen

analisis pembangunan

bidang sumber daya

manusia 3. Tersedianya

dokumen analisis

pembangunan Bidang

Ekonomi 4. Tersedianya

dokumen analisis

pembangunan Bidang

Sosial 5. Tersedianya

dokumen analisis

pembangunan Bidang

Ekonomi

2.00

Orang 15 Buku

15 Buku 15 Buku

15 Buku 20 Buku


kebutuhan

data/informas/statistik

daerah

80% 1. Tersedianya tenaga

khusus statistik dan analis

ekonomi pembangunan

; 2.Tersedianya dokumen


bidang sumber daya

manusia

; 3. Tersedianya dokumen


Bidang Ekonomi



Bidang Sosial



Bidanf Ekonomi Pertanian

; 6. Tersedianya laporan

pekerjaan jasa konsultasi

2 Orang; 15

Buku; 15 Buku;

15 Buku; 15

Buku; 20 Buku

826,980,000.00

110 Satu Data Pembangunan Jawa Barat Kota Bandung; Persentase pemenuhan


as/statistik daerah

60.00

Persentas

e

1.


satu data pembangun an

Jawa Barat

2.


kegiatan

27.00

Kab/Kota

5.00 Buku



as/statistik daerah

60.00

Persentas

e

-

111 Penyusunan Profil Daerah Jawa Barat Tahun 2017 Kota Bandung; Jumlah dokumentas i


daerah

80.00

Persentas

e

Tersedianya publikasi


Profil Daerah Provinsi


75.00

Buku

100,000,000 APBD Jumlah dokumentas i


daerah

80.00

Persentas

e

-

112 Penyusunan Peta Tematik Pembangunan Jawa Barat Kota Bandung; Jumlah dokumentas i


daerah

80.00

Persentas

e

Tersedianya publikasi peta

tematik pembangun an

Jawa Barat

30.00

Buku



daerah

80.00

Persentas

e

-

113 Penyusunan Kondisi Ketenagakerjaan Jawa Barat Kota Bandung; Jumlah dokumentas i


daerah

80.00

Persentas

e



kondisi ketenagaker jaan

Jawa Barat

75.00

Buku



daerah

80.00

Persentas

e

-

114 Penyusunan Kompilasi dan Analisis PDRB

Kabupaten/Kota menurut Lapangan Usaha

Kota Bandung; Jumlah dokumentas i


daerah

80.00

Persentas

e



kondisi menurut Lapangan

Usaha

75.00

Buku



daerah

80.00

Persentas

e

-

115 Penyusunan data dan Informasi Pembangunan Jawa

Barat 2017



daerah

80.00

Persen

1.

Tersedianya Publikasi data

dan informasi pembangun

an jawa barat 2015

2.

Tersedianya Publikasi jawa

barat dalam angka tahun

2015

1.00 Per

Dokumen



daerah

80.00

Persen

-


(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)



Catatan

Penting

(1)


Indikatif




Rencana Tahun 2016

Sumber

Dana


116 Penyusunan Data Basis IPM Jawa Barat Kota Bandung; Jumlah dokumentas i


daerah

80.00

Persentas

e



data basis IPM Jawa Barat

75.00

Buku



daerah

80.00

Persentas

e

-

117 Pengukuran Indikator Skala Komunikasi Organisasi Kota Bandung; Persentase pemenuhan


as/statistik daerah

80.00

Persentas

e

1.

Terukurnya indikator skala

komunikasi organisasi

2.

Tersusunny a laporan hasil

Focus Group Discussion 3.

Tersedianya laporan

pelaksanaa

n pekerjaan

90.00

persentse

5.00 Buku

20.00

Buku



as/statistik daerah

80.00

Persentas

e

-

118 Pembuatan aplikasi system dynamic data Tahap I Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Jumlah dokumentas i


daerah Jumlah

dokumentas i


daerah Jumlah

dokumentas i


daerah

1.00 aa aa 2.00 a 200,000,000 APBD Jumlah dokumentas i


daerah Jumlah

dokumentas i


daerah Jumlah

dokumentas i


daerah

1.00 aa -

119 Forum Data Pembangunan Jawa Barat Kota Bandung; Persentase pemenuhan


as/statistik daerah

80.00

Persentas

e

1.

Terselengga ranya Rapat

Koordinasi Forum Data

Lingkup OPD

Provinsi Jawa Barat

2.

Terselengga ranya Rapat

Koordinasi Forum Data

Lingkup Kabupaten/ Kota

3.


kegiatan

4.00 Kali

2.00 Kali 10.00

Buku



as/statistik daerah

80.00

Persentas

e

-

120 FGD Data Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Jumlah dokumentas i


daerah

1.00 a aa 1.00 a 250,000,000 APBD Jumlah dokumentas i


daerah

1.00 a -

121 Analisis Tim Advisor Pembangunan Jawa Barat Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Jumlah dokumentas i


daerah



daerah

1.00 aa -

122 Penyusunan Indeks Gini Jawa Barat Kota Bandung; Jumlah dokumentas i


daerah

80.00

Persentas

e



Indeks Gini Jawa Barat

75.00

Buku



daerah

80.00

Persentas

e

-

123 Rencana Induk Satu Data Provinsi Jawa Barat Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Jumlah dokumentas i


daerah



daerah

1.00 aa -

124 Penyusunan Kompilasi dan Analisis Indikator Makro

Kabupaten/Kota



daerah

80.00

Persentas

e



Indikator Makro

Kabupaten/ Kota

75.00

Buku



daerah

80.00

Persentas

e

-

73,372,400,000 JUMLAH

rencana kerja tahun 2017

Renc

ana

Kerj

a Ta

hun

2017

rencana kerjkerja a tahun 2017 - bappeda.jabarprov.go.idbappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2018/06/RENJA-BAPPEDA... · Barat Tahun 2017 memberikan gambaran tentang program

Documents