BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang dan masyarakat yang mempunyai kepentingan dan organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat, ia tidak berfungsi untuk melayani dirinya sendiri tetapi melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Pelayan publik (public service) oleh birokrasi publik merupakan perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Pelayanan publik oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan rakyat (warga negara). Sementara itu kondisi masyarakat saat ini terjadi suatu perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik merupakan indikasi dari yang dialami oleh masyarakat. Hal ini mengakibatkan masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin berani
22
Embed
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/8392/1/T2_322012003_BAB I.pdfdan organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan
(melayani) keperluan orang dan masyarakat yang mempunyai kepentingan
dan organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah
ditetapkan. Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat, ia tidak
berfungsi untuk melayani dirinya sendiri tetapi melayani masyarakat serta
menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat
mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan
bersama. Pelayan publik (public service) oleh birokrasi publik merupakan
perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat.
Pelayanan publik oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk
mensejahterakan rakyat (warga negara). Sementara itu kondisi masyarakat
saat ini terjadi suatu perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan
masyarakat yang semakin baik merupakan indikasi dari yang dialami oleh
masyarakat. Hal ini mengakibatkan masyarakat semakin sadar akan apa yang
menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin berani
mengajukan tuntutan, keinginannya dan aspirasinya kepada pemerintah.
Masyarakat semakin kritis dan semakin berani untuk melakukan kontrol
terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahnya.
Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur
sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas dan tanggung jawab
tersebut telah jelas digariskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat
yang meliputi empat aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat,
yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial. Penjelasan tersebut diperjelas lagi
dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63 tahun
2003 yang menjelaskan pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik.
Peraturan tersebut dilatar belakangi oleh semakin menurunnya tingkat
pelayanan publik. Ketetapan MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN), mengamanatkan agar aparatur negara mampu
menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, produktif, transparan
dan bebas dari KKN.
Perwujudan nyata dari sikap aparatur negara dalam menjalankan
tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh TAP MPR tersebut antara
lain tercermin dari penyelenggara pelayanan publik. Oleh karena itu, upaya
untuk meningkatan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan
publik terus dilakukan. Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh
tantangan, aparatur negara hendaknya memberikan pelayanan dengan
berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan.
Pendidikan merupakan salah satu alat untuk mengukur bagaimana
suatu negara dapat dikatakan berkembang, maju atau bahkan yang tertinggal
degan negara-negara lainnya. Pendidikan juga merupakan sarana untuk
meningkatkan daya saing sumber daya mausia yang ada di dalamnya yang
dapat memberikan dampak positif. Perguruan tinggi merupakan jenjang
pendidikan yang digunakan sebagai tolak ukur bagaimana kualitas sumber
daya manusia yang dihasilkan.
Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggi, dapat juga diharapkan memberi dampak
yang baik terhadap peningkatan pelayanan pada sektor pendidikan, dapat
mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Melalui
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, negara telah memberikan kerangka yang jelas kepada Pemerintah
dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang sesuai dengan amanat
Pasal 31 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari
penyelenggaraan pendidikan nasional yang sesuai dengan amanat pasal 31
ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia. Disamping itu dalam rangka
menghadapi perkembangan dunia yang makin mengutamakan basis ilmu
pengetahuan, pendidikan tinggi diharapkan mampu menjalankan peran
startegi dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan manusia.
Adapun salah satu konsep yang saat ini sedang menjadi mainstream
dalam penyelenggaraan perguruan tinggi adalah konsep good university
governance. Konsep ini sebenarnya merupakan turunan dari konsep tata
kepemerintahan yang lebih umum, yaitu good governance. Good University
Governance dapat dipahami sebagai struktur, sistem dan proses yang
digunakan oleh organ-organ universitas secara berkesinambungan dalam
jangka panjang. Penerpan Good University Governance meliputi ke tujuh
prinsip yang terdapat dalam asas umum pemerintahan yang baik dalam hal
ini terkait pada bidang pendidikan yaitu :1
1. Kepastian Hukum
1 Dwiyanto Agus dkk, Revormasi Good Governance, Jakarta 2006, hlm.210
Pelaksanaan fungsi-fungsi perguruan tinggi tidak dapat berjalan
dengan kondusif apabila tidak ada hukum atau peraturan yang di
tegakan dalam penyelenggaraannya.
2. Transparansi
Transparansi atau keterbukaan merupakan sebuah prasyarat dasar
untuk menunjang adanya partisipasi dan menjaga akuntabilitas
institusi. Proses partisipasi memerlukan ketersediaan informasi
yang memadai dan kemudahan bagi seluruh stakeholder dalam
mengakses suatu informasi.
3. Berkeadilan
Seluruh prinsip-prinsip yang terdapat pada sebuah perguruan
tinggi dapat terwujud apabila ada satu kesepahaman persamaan
derajat (equity) setiap entitas stakeholder. Artinya paradigma
yang digunakan bukanlah hierarkikal atau mengutamakan
kepentingan suatu kelompok tertentu, melainkan paradigma yang
digunakan adalah persamaan derajat dan adanya pemahaman
bersama bahwa perbedaan antar stakeholder sebenarnya terletak
pada peranan, tanggung jawab, dan amanat yang diemban.
Dengan begitu akan tercipta rasa saling menghargai dan