1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang 1. Pengertian Rencana Strategis Rencana Strategis adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk pendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu dinas/SKPD. Dalam rencana tersebut dilakukan analisis masalah, identifikasi potensi pemecahan masalah, dan menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Rencana strategis berfokus pada pengembangan suatu visi yang luas dan strategi khusus berdasarkan analisis komprehensif terhadap situasi (meliputi kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan termasuk peluang dan kecenderungan atau “trends” dan mengembangkan kegiatan yang memiliki dampak terhadap masyarakat. Rencana Strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja (performance) sebuah kelompok, komunitas atau organisasi akibat situasi krisis atau konflik yang dialaminya dengan mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapainya. Memperbaiki sebuah tatanan yang telah rapuh akibat konflik sosial yang berkepanjangan atau berbagai gejolak akibat perebutan kekuatan- kekuasaan membutuhkan suatu rencana yang memandang perubahan yang lebih baik, positif dan berkelanjutan. Tuntutan dan kebutuhan untuk perubahan dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai arah, kebijakan dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam proses rencana strategis ditentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas, serta mengembangkan pedekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dengan konsisten memfokuskan perhatian pada visi dan tujuan yang lebih spesifik, rencana strategis menjadi alat untuk merespon atau tanggap terhadap perubahan lingkungan. Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program SKPD dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap SKPD harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi, secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja SKPD.
46
Embed
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang · 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang 1. Pengertian Rencana Strategis ... 1) Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
1. Pengertian Rencana Strategis
Rencana Strategis adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan
untuk pendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu dinas/SKPD. Dalam
rencana tersebut dilakukan analisis masalah, identifikasi potensi
pemecahan masalah, dan menyusun program dan kegiatan untuk
mencapai tujuan. Rencana strategis berfokus pada pengembangan suatu
visi yang luas dan strategi khusus berdasarkan analisis komprehensif
terhadap situasi (meliputi kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan
termasuk peluang dan kecenderungan atau “trends” dan mengembangkan
kegiatan yang memiliki dampak terhadap masyarakat.
Rencana Strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk
memperbaiki kinerja (performance) sebuah kelompok, komunitas atau
organisasi akibat situasi krisis atau konflik yang dialaminya dengan
mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapainya.
Memperbaiki sebuah tatanan yang telah rapuh akibat konflik sosial yang
berkepanjangan atau berbagai gejolak akibat perebutan kekuatan-
kekuasaan membutuhkan suatu rencana yang memandang perubahan
yang lebih baik, positif dan berkelanjutan. Tuntutan dan kebutuhan untuk
perubahan dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai arah,
kebijakan dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk
mewujudkannya. Dalam proses rencana strategis ditentukan arah, tujuan,
nilai-nilai dan keadaan komunitas, serta mengembangkan pedekatan
pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara
efektif dan efisien.
Dengan konsisten memfokuskan perhatian pada visi dan tujuan
yang lebih spesifik, rencana strategis menjadi alat untuk merespon atau
tanggap terhadap perubahan lingkungan.
Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan
program SKPD dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada
lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap SKPD harus
selalu melakukan perbaikan dan inovasi, secara bertahap dan
berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja SKPD.
2
Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap issu
strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau
taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk
pemberian tanggung jawab, jadwal dan sumber-sumber daya. Strategi
merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai,
filosofi dan prioritas.
2. Fungsi Renstra
Renstra sebagai pedoman perencanaan 5 tahunan berfungsi :
a. Sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai
pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan di masa depan;
b. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja)
SKPD sebagai dokumen operasional tahunan di SKPD.
3. Proses Penyusunan Renstra
a. Tahap Persiapan
Pembentukan tim penyusunan Renstra SKPD dan menyusun agenda
kerja tim penyusunan Renstra. Tim penyusunan Renstra SKPD
bertugas menyelenggarakan forum SKPD, merumuskan rancangan
Renstra SKPD dan menyusun rancangan penetapan Renstra SKPD
oleh Kepala SKPD dengan Keputusan Kepala SKPD. Tim penyusun
tersebut terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja yang ada di
masing-masing SKPD dan diketuai oleh orang yang bertanggung
jawab atas perencanaan di SKPD yang bersangkutan.
b. Tahap Perumusan / Penyusunan
Pengolahan data dan informasi
Data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
c. Analisis gambaran pelayanan SKPD, terdiri
1) Analisis gambaran umum pelayanan SKPD untuk mengidentifikasi
potensi dan permasalahan pelayanan SKPD
2) Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD untuk
mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek
pendanaan pelayanan SKPD
3
d. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi, mencakup:
1) Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu
pelaksanaan Renstra K/L
2) Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program
prioritas
3) Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu
pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten/Kota
4) Program prioritas SKPD Provinsi dan target kinerja serta lokasi
program prioritas.
e. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah yang mencakup :
1) Tujuan dan sasaran RTRW struktur dan pola ruang;
2) Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.
f. Perumusan Isu-Isu Strategis
g. Perumusan visi dan misi
h. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD
i. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD
j. Tahap Verifikasi
k. Tahapan Penetapan
4. Keterkaitan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Bantul dengan Dokumen-dokumen Perencanaan Lainnya
a. Keterkaitan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Bantul dengan RPJM Daerah Kabupaten Bantul.
Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
berpedoman pada RPJM Daerah sebagai dokumen perencanaan
berwawasan 5 (lima) tahunan :
1) Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
sebagai dokumen teknis sebagai penjabaran RPJM Daerah;
2) Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana
program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi tugas
pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh
SKPD yang berkoordinasi dengan BAPPEDA;
4
b. Keterkaitan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Bantul dengan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bantul
Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
digunakan sebagai acuan penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang disusun sebagai dokumen
Rencana Kerja Tahunan yang merupakan kompilasi rencana kerja
bidang teknis setiap tahun anggaran.
RPJP
NASIONAL
RPJM
NASIONAL
PEDOMAN
RKPDIJABARKAN
RPJP
DAERAH
RPJM
DAERAH
DIPERHATIKAN
PEDOMAN
RKP
DAERAH
DIJABARKANPEDOMAN
PENYUSUNAN
RAPBD
20 TAHUN5 TAHUN
PEDOMAN
RENSTRA
SKPD
5 TAHUN
RENJA
SKPDPEDOMAN
1 TAHUN
1 TAHUN
DIACU
RPJP
NASIONAL
RPJM
NASIONAL
PEDOMAN
RKPDIJABARKAN
RPJP
DAERAH
RPJM
DAERAH
DIPERHATIKAN
PEDOMAN
RKP
DAERAH
DIJABARKANPEDOMAN
PENYUSUNAN
RAPBD
20 TAHUN5 TAHUN
PEDOMAN
RENSTRA
SKPD
5 TAHUN
RENJA
SKPDPEDOMAN
1 TAHUN
1 TAHUN
DIACU
B. Landasan Hukum
Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bantul adalah :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian;
5
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Dinas-dinas
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2011
– 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2011 – 2015;
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 63 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.
6
C. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Maksud penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bantul adalah :
a. Memberikan arah, pedoman dan landasan bagi jajaran dinas dalam
melaksanakan prioritas-prioritas pembangunan bidang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholder)
dalam perencanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian;
c. Mempermudah pengendalian dan pengawasan dalam program
kegiatan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
d. Memberikan gambaran kondisi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang
diwujudkan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
e. Sebagai bahan acuan dalam menyusun pertanggungjawaban Kepala
Dinas atas kinerja Dinas selama 1 (satu) tahun dalam bentul Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
2. Tujuan
a. Menyediakan suatu tolok ukur dalam upaya mengevaluasi kinerja
tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
b. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi
pada masa depan;
c. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
D. Sistematika Penulisan
Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
Tahun 2011 – 2015 disusun menurut Sistematika Penulisan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Sistematika Penulisan
7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL
A. Sekretariat
B. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja
C. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja
D. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan
E. Bidang Transmigrasi
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANTUL
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan
B. Telaahan Visi dan Misi RPJM Daerah 2011- 2015
C. Telaahan Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
RI serta Renstra Provinsi DIY dan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi DIY
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
E. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN
BANTUL
A. Visi
B. Misi
C. Tujuan dan Sasaran
D. Strategi, Arah Kebijakan, Program dan INdikator
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP
LAMPIRAN - LAMPIRAN
8
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1. Peran Dinas dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul merupakan unsur
penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian berupaya melaksanakan Tugas dan Kewajiban sesuai Visi
dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rangka membantu
Kepala Daerah untuk menyusun Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian. Untuk mendukung Visi dan Misi tersebut diperlukan Kinerja
Pelayanan yang terdiri dari :
1. Peningkatan Kualitas SDM Bidang Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian
2. Pelayanan Pelatihan Kerja
3. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
4. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
5. Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan
2. Sumberdaya Dinas dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
1. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Tansmigrasi
Kepala Dinas
Susanto, SH., MM. NIP. 19580917198603.1.006
Bidang Penempatan Tenaga
Kerja dan Perluasan Kerja
Rumanta Paskah Martana, S.Sos.
NIP. 19640502198602.1.003
Bidang Pelatihan dan
Produktivitas Kerja
Umaryati Purwaningsih, SH
NIP. 19610827199003.2.001
Kelompok Jabatan Fungsional
Sekretaris
Danu Suswaryanto, SH. NIP. 19610506198603.1.015
Sub Bagian Umum
Krisgiyanta, SE. NIP. 19650808198603.1.015
Sub Bagian Program
Dra. Irna Hermawati S, MM. NIP. 19670124199503.2.001
Sub Bagian Keuangan & Aset
Fitri Hiniarti, SH. NIP. 19691223199803.2.008
Seksi Informasi dan
Penempatan Tenaga Kerja
Rina Dwi K.
NIP. 19790131200604.2.012
UPTD BLK BANTUL
Siti Astuti, SE.
NIP. 19
Seksi Pengendalian
Lembaga Latihan
Sumarito, SH
NIP. 19641112199203.1.013
Seksi Produktivitas dan
Standarisasi
Sih Panuti, SE
NIP. 19650302198603.2.018
Bidang Transmigrasi
VC. Yuliastiningsih, SH., MM.
NIP. 19620719199203.2.001
Seksi Penyuluhan dan
Motivasi Masyarakat
Endang Sri Wahyuni, SP
NIP. 19560306198303.2.001
Seksi Pendaftaran, Seleksi dan
Pemindahan
Hitanuk Susilaningrum, SE., MM.
NIP. 19
Bidang Hubungan Industrial dan
Pengawasan Ketenagakerjaan
Dra. Catur Retno Wigati
NIP. 19600103198703.2.002
Seksi Hubungan Industrial
dan Syarat Kerja
An Nursina Karti, SH
NIP. 19700908199603.2.004
Seksi Pengawasan
Ketenagakerjaan
Srining Wismi, SH
NIP. 19581010199103.2.002
Seksi Pendataan dan Perluasan
Kerja
Istirul Widilastuti, SIP, MPA
NIP. 19750325199603.2.003
9
2. 1. Sumberdaya Manusia
Jumlah Pegawai
Jenis Kelamin
Pangkat / Golongan
Jabatan
Ket
L P I II III IV Struktural
Fungsional SD SLTP SLTA D III S1 S2 II III IV
76 4 6 58 8 1 5 13 30 1 3 33 4 31 4 -
2. 2. Sumberdaya Sarana Prasarana
No Nama Barang Jumlah Keterangan
1
2
3
4
5
Gedung
Mobil
Sepeda Motor
Komputer (PC)
Laptop
3 unit
5 unit
21 unit
22 unit
3 unit
3. Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Bantul mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian
2. Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas.
3. Pelaksanaan perluasan kerja, optimalisasi penempatan kerja serta
penyediaan data dan informasi ketenagakerjaan yang valid dan
berkualitas.
4. Pelaksanaan penyebaran penduduk dan pemerataan kesejahteraan
masyarakat.
5. Pelaksanaan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga
kerja.
6. Pengawasan bidang ketenagakerjaan
10
Adapun uraian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Bantul tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 63 Tahun 2008
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Bantul.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Bantul melaksanakan beberapa program / kegiatan
baik program wajib maupun program pilihan.
Penyusunan Rencana Strategik dan Rencana Kinerja tidak terlepas dari
sistem penganggaran dari Dinas. Anggaran perlu dipertimbangkan dalam
rangka menyesuaikan sasaran dan tujuan serta strategi pencapaiannya. Di
dalam penyusunan rencana kinerja, memadukan setiap kegiatan dengan
anggarannya baik kegiatan yang tercantum dalam RKA dan target kerja
tahunan maupun beberapa kegiatan baru yang bersifat strategis. Tidak
menutup kemungkinan perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian
yang terjadi dalam sistem penganggaran.
A. Sekretariat
Mempunyai tugas menyusun rencana program dan laporan, melayani
administrasi kepada seluruh unit kerja, mengelola keuangan, melaksanakan
urusan umum kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai
fungsi :
a. Pelayanan administrasi pada semua unit kerja.
b. Penyusunan rencana, program dan laporan.
c. Pengelolaan Keuangan.
d. Pelaksanaan urusan umum, surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan
dan rumah tangga.
Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat,
kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan perpustakaan serta
inventarisasi barang milik pemerintah daerah dan kehumasan.
b. Sub Bagian Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana
dan program, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data statistik,
informasi serta menyusun laporan.
11
c. Sub Bagian Keuangan dan aset mempunyai tugas penyusunan
anggaran, pembukuan, perbendaharaan, dan laporan
pertanggungjawaban keuangan.
B. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja
Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai tugas
menyusun rencana kebijakan ketenagakerjaan, menyelenggarakan informasi
pasar kerja dan bursa kerja, melakukan operasional dan fasilitasi perijinan
pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS),
Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LPPS), Bursa Kerja Khusus
(BKK), mengupayakan perluasan dan kesempatan kerja, mengumpulkan data
ketenagakerjaan, melaksanakan pemberian ijin, pembinaan dan pengawasan
terhadap PPTKIS, LPPS, dan BKK, tenaga kerja asing, serta memfasilitasi
dan mengawasi penempatan dan pengiriman tenaga kerja Indonesia di dalam
dan di luar negeri.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kebijakan ketenagakerjaan
b. Penyelenggaraan informasi pasar kerja dan bursa kerja
c. Pelaksanaan operasional dan fasilitasi dan rekomendasi perijinan
pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS),
Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LPPS), Bursa Kerja Khusus
(BKK)
d. Pemberian ijin dan pengawasan terhadap PPTKIS, LPPS, dan BKK,
tenaga kerja asing.
e. Pengawasan penempatan dan pengiriman tenaga kerja Indonesia di
dalam dan di luar negeri.
f. Pelaksanaan upaya perluasan dan kesempatan kerja
g. Pengumpulan data angkatan kerja
h. Pemberian rekomendasi pengurusan paspor bagi CTKI yang telah
dinyatakan lulus seleksi.
Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja terdiri dari :
a. Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas :
- Menyusun rencana dan program penempatan tenaga kerja
12
- Mempersiapkan bahan fasilitasi dan perijinan operasional penempatan
tenaga kerja meliputi penempatan AKL, AKAD, AKAN.
- Melaksanakan pemberian ijin, pembinaan dan pengawasan terhadap
PPTKIS, LPPS, dan BKK, dan tenaga kerja asing.
- informasi pasar kerja dan bursa kerja
b. Seksi Pendataan dan Perluasan kerja mempunyai tugas :
- Memfasilitasi usaha bantuan modal tenaga kerja
- Memfasilitasi penugasan belajar Tenaga Kerja Mandiri Terdidik
- Melaksanakan perluasan kerja sistem padat karya dan terapan
teknologi tepat guna
- Melaksanakan Pengumpulan data ketenagakerjaan
C. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja
Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja mempunyai tugas menyusun
rencana, melaksanakan kebijakan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja
yang meliputi pengawasan, pemberian ijin, melaksanakan pelatihan tenaga
kerja dan produktivitas kerja serta mengevaluasi kegiatan pelatihan dan
produktivitas kerja.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelatihan dan
Produktivitas Kerja mempunyai fungsi :
a. Koordinator pelatihan tenaga kerja dan produktivitas kerja sektor informal,
usaha kecil dan menengah
b. pemberian ijin, pengawasan dan memfasilitasi pelaksanaan operasional
Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
c. Koordinator uji ketrampilan, penyiapan standar pelatihan dan tes
kualifikasi tenaga kerja
d. Pelaksanaan bimbingan penyuluhan sertifikasi tenaga kerja
e. Pengaturan pelaksanaan kegiatan inventarisasi kebutuhan pelatihan.
f. Pelaksanaan informasi mekanisme program pemagangan ke luar negeri.
Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja terdiri dari :
a. Seksi Pengendalian Lembaga Pelatihan mempunyai tugas :
- Meneliti, memproses pemberian ijin operasional, monitoring dan
evaluasi LPK Swasta, Lembaga Pelatihan Asing dan Perusahaan.
13
- Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan LPK Swasta, Lembaga
Pelatihan Asing dan Perusahaan.
b. Seksi Produktivitas dan Standarisasi mempunyai tugas :
- Menyiapkan bahan penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja
- Menyiapkan standar pelatihan dan tes kualifikasi tenaga kerja dan uji
ketrampilan
- Melaksanakan program pemagangan ke luar negeri.
D. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan
Bidang Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas
memfasilitasi hubungan kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industri,
meningkatkan tugas dan peran lembaga kerjasama bipartit dan tripartit,