LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019 1 BAB I PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir merupakan unsur pelaksana Pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 yang diundangkan di Bagansiapiapi pada tanggal 28 Januari 2002. Namun dalam perjalanannya hingga terbitnya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tertanggal 28 September 2016 tentang SOTK Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Badan Pemberdayaan Masyarakat berubah status/nama menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Yang mana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir dipimpin oleh seorang kepala Dinas (Esselon II/b ) yang bertanggung jawab kepada Bupati Rokan Hilir melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan Tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh satu orang pejabat Esselon III/a yaitu seorang Sekretaris dan tiga orang pejabat esselon III/b sebagai kepala bidang dengan tiga orang Pejabat Eleson IV pada tiap bidang nya. B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI B.1. Tugas Pokok Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir dan Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabuapaten Rokan Hlir, tugas pokoknya adalah : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melakukan pembinaan, mengkoordinasikan, menyusun
43
Embed
BAB I PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM …...BAB I PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir merupakan unsur pelaksana Pemerintah yang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir merupakan
unsur pelaksana Pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2002 yang diundangkan di Bagansiapiapi pada tanggal 28
Januari 2002. Namun dalam perjalanannya hingga terbitnya Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2016 tertanggal 28 September 2016 tentang SOTK Perangkat
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Badan Pemberdayaan Masyarakat berubah
status/nama menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Yang mana
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir dipimpin
oleh seorang kepala Dinas (Esselon II/b ) yang bertanggung jawab kepada Bupati
Rokan Hilir melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan Tugasnya Kepala
Dinas dibantu oleh satu orang pejabat Esselon III/a yaitu seorang Sekretaris dan
tiga orang pejabat esselon III/b sebagai kepala bidang dengan tiga orang Pejabat
Eleson IV pada tiap bidang nya.
B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
B.1. Tugas Pokok
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 tahun
2016 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Rokan Hilir dan Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2016 tentang
Susunan, Kedudukan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabuapaten Rokan Hlir, tugas pokoknya
adalah :
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas
membantu Bupati dalam melakukan pembinaan, mengkoordinasikan, menyusun
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019 2
dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa.
B.2.Fungsi
Sebagai penjabaran dari tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa, maka dikeluarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 52 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Rokan Hilir, menyatakan
bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir
mempunyai Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja yang dapat
diuraikan sebagai berikut :
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir mempunyai fungsi;
(1) Menyelenggarakan sebagian kegiatan Pemerintah Daerah dibidang
pemberdayaan masyarakat.
(2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum Pemerintah dibidang
pemberdayaan masyarakat.
(3) Penyusunan kebijakan teknis pengembangan dan fasilitas ketahanan
masyarakat desa.
(4) Penyusunan kebijakan teknis dan fasilitas usaha ekonomi desa dan
pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
(5) Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pemukiman dan prasarana /
sarana desa.
(6) Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan masuk
desa dan pemberdayaan masyarakat desa dan pemukiman
(7) Penyelenggaraan tugas yang diberikan oleh Bupati Rokan Hilir
(8) Pelaksanaan urusan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Desa.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019 3
(9) Penyusunan kebijaksanaan teknis pembinaan dan pengembangan
pendapatan dan kekayaan desa.
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan
Hilir mempunyai tugas membantu Bupati dalam melakukan pembinaan,
mengkoordinasikan, menyusun dan melaksanakan urusan pemerintahan di
bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Kepala Dinas
mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
c. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat dan desa;
d. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi kerja dan pelaporan;
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.
2. Sekretariat
Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Rokan Hilir dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, mengkoordinasikan dan
melaksanakan urusan kesekretariatan;
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Sekretariat
mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan perencanaan pembangunan, monitoring, evaluasi, pelaporan
kegiatan dinas dan sekretariat;
b. Pengelolaan kegiatan umum, kepegawaian dan rumah tangga dinas;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019 4
c. Pengelolaan administrasi keuangan dinas.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
a. Menyusun program kegiatan sekretariat berdasarkan evaluasi kegiatan
tahunan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sumber
data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas bidangnya,
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
d. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang di lingkungan Dinas
untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
e. Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas sesuai bidang tugas di
sekretariat;
f. Menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman
rencana kegiatan bidang sebagai pedoman penyusun anggaran
pendapatan dan belanja badan;
g. Menyelenggarakan pengolahan kegiatan umum, Kepegawaian, keuangan,
kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
h. Mengkoordinir pelaksanaan penyusunan RENSTRA, LAKIP, Rencana
Kerja Badan, Rencana Kinerja Badan dan LPPD / LKPJ;
i. Melaksanakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan administrasi
perkantoran sesuai pedoman dan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku agar kegiatan kesekretariatan dilaksanakan secara berkala melalui
sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penilaian kerja;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019 5
j. Koordinasi penyusunaan rencana dan program Masyarakat Desa.
Penyusunan program pembangunaan Desa melalui musrenbangdes;
k. Koordinasi dan penyiapan naskah peraturan di bidang pemberdayaan
masyarakat;
l. Melaksanakan pemantauan, mengevaluasi dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang
tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;
n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan
maupun tulisan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas;
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
3. Bidang Pemerintahan Desa
Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan
melaksanakan kebijakan dibidang Pemerintahan Desa.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
Pemerintahan Desa;
b. Penyelenggaraan evaluasi, pelaporan dan administrasi dibidang
Pemerintahan Desa;
c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
4. Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019 6
melalui Sekretaris dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
b. Penyelenggaraan evaluasi, pelaporan dan administrasi dibidang
pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
5. Bidang Fasilitasi Pengelola Keuangan, Aset dan Pendamping Desa
Bidang Usaha Fasilitasi Pengelola Keuangan, Aset Dan Pendamping
Desadipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu
Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang
Pengelola Keuangan, Aset Dan Pendamping Desa.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi
pengelolaan keuangan Desa, aset Desa dan pendamping Desa;
b. Penyelenggaraan evaluasi, pelaporan dan administrasi dibidang fasilitasi
pengelolaan keuangan Desa, aset Desa dan pendamping Desa;
c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
B.3. Struktur Organisasi
Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Rokan Hilir berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Rokan Hilir dapat
digambarkan sebagai berikut:
1. Kepala Dinas;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019 7
2. Sekretariat, terdiri dari:
a).Sub Bagian Ketatausahaan;
b).Sub Bagian Perencanaan dan Program;
3. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari:
a).Kasi Penataan Desa dan Pengembangan Aparatur Desa;
b).Kasi Fasilitasi Kelembagaan dan Kerjasama Desa;
c). Kasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.
4. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari:
a).Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelayanan Sosial Desa;
b).Kasi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa dan Pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna (TTG)
c).Kasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa.
5. Bidang Fasilitasi Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendamping Desa, terdiri
dari:
a).Kasi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
b).Kasi Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa;
c).Kasi Fasilitasi Pendapatan dan Transfer Dana Desa.
C. TUJUAN PENYUSUNAN DAN SISTEMATIKA PENYAJIAN
Laporan akuntabilitas kinerja ini menyajikan data pencapaian kinerja
(performance results) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Rokan Hilir sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021
dan Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2019. Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Rokan Hilir disusun untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019 8
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Permen PAN & RB ini memberikan tuntunan kepada semua instansi
pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)
sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dalam suatu
sistem AKIP.
Laporan Kinerja ini memiliki dua fungsi utama sebagai berikut:
Pertama, sebagai sarana bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Rokan Hilir untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada
seluruh stakeholders (Bupati, DPRD, dan Masyarakat).
Kedua, merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir sebagai upaya
untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.
Dua fungsi utama tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan
penyusunan dan penyampaian Laporan KinerjaDinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Rokan Hilir .
Dalam laporan Kinerja ini disajikan data kegiatan maupun sumber
pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan
sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2019 beserta
perubahannya. Strategis yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan yang
mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan
kewenangan DinasPemberdayaanMasyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir,
sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung
digunakan untuk membiayai kegiatan, namun tidak termasuk biaya yang bersifat
penunjang antara lain gaji dan tunjangan pegawai. Capaian kinerja individual per
kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator input, output, dan
outcome.
Dengan pola pikir seperti disebutkan diatas, maka sistematika penyajian
Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan
Hilir tahun anggaran 2019 diuraikan melalui 4 (empat) bab, sebagai berikut ;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019 9
Bab 1
Bab 2
Bab 3
- Pendahuluan, menguraikan mengenai gambaran umum organisasi,
Kewenangan Tugas Pokok & Fungsi dan Struktur Organisasi, serta
tujuan penyusunan dan sistematika penyajian dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama
(strategic sissued) yang sedang dihadapi organisasi.