1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategik nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD. Keterkaitan Renja OPD dengan Renja Provinsi dilakukan secara integrative dengan dokumen- dokumen perencanaan yang lainnya, mulai dari tingkat pusat dan provinsi. Hal ini dilakukan agar ada koordinasi dan sinkronisasi
45
Embed
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Undang-undang Nomor …...1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan
penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta
rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun
dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program
strategik nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem
perencanaan daerah, karena Renja OPD merupakan produk perencanaan pada
unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja OPD berhubungan
langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD
sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Keterkaitan Renja
OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang
tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan
adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya
seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD.
Keterkaitan Renja OPD dengan Renja Provinsi dilakukan secara
integrative dengan dokumen- dokumen perencanaan yang lainnya, mulai dari
tingkat pusat dan provinsi. Hal ini dilakukan agar ada koordinasi dan sinkronisasi
2
berbagai program, serta agar saling mendukung dan menghindari adanya
tumpang tindih program/kegiatan. Pada akhirnya berbagai program
pembangunan yang dilakukan bisa memberi manfaat yang lebih besar pada
masyarakat Kota Banjar.
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar tahun 2019 dilaksanakan melalui
pendekatan: (1) top-down, yaitu pendekatan yang memperhatikan program-
program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat; (2) bottom-up, yaitu
pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan
masyarakat yang disalurkan melalui musrenbang desa, kecamatan dan kota;
(3) teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan
pengetahuan, ilmu dan teknologi; (4) politik, yaitu pendekatan perencanaan yang
mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan
pembangunan; (5) partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan yang melibatkan
unsur-unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi dan komunitas atau lembaga
swadaya masyarakat dalam koridor peraturan perundang-undangan.
Proses penyusunan Renja OPD Tahun 2019 berdasarkan pendekatan
perencanaan dilaksanakan melalui:
1) Penyusunan dokumen Rancangan Awal Renja Tahun 2019 dengan
memperhatikan penelaahan terhadap RPJMN dan RPJMD Provinsi, Penelahaan
pokok-pokok pikiran DPRD; RPJPD Kota tahun 2005-2025 dan hasil evaluasi
Renja Tahun 2017;
2) Penyusunan rancangan Renja melalui pengakomodasian: (a) Pembahasan
usulan hasil reses anggota DPRD; (b) hasil pembahasan dalam forum OPD; (c)
hasil musrenbang Kota sebagai tindak lanjut dari hasil hasil musrenbang
tingkat Desa dan Kecamatan;
3) Penyusunan rancangan akhir Renja Tahun 2019 dengan memperhatikan hasil
Musrenbang dan hasil Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Barat;
4) Penyusunan dokumen Renja tahun 2019 yang berpijak kepada rancangan akhir
Renja OPD Tahun 2019, hasil musrenbang provinsi serta verifikasi akhir untuk
3
program dan kegiatan prioritas untuk kemudian diterbitkan dan Peraturan
Walikota tentang RKPD 2019.
Rencana Kerja OPD memuat rancangan kerangka OPD, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat. Selain itu Renja OPD juga merupakan acuan bagi OPD dalam
menyempurnakan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)
untuk tahun yang sama.
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada
kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu
penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel
dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian
terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD
tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.
Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan
pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD
untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan
kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan. Prinsip Penyusunan: 1.
Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD
yang disesuaikan dengan Perkada RKPD. 2. Program dan kegiatan dirinci
menurut sumber pendanaan yang diusulkan. 3. Program dan kegiatan yang
direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/
kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan. 4. Renja
OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan
diaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA
OPD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA)
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
4
BAGAN ALIR TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Sinkronisasi Kebijakan Nasional
dan Provinsi
Pembahasan Renja SKPD pada Forum
SKPD Kabupaten/Kota
Musrenbang kecamatan
Musrenbang Desa
Pengesahan Renja-SKPD oleh
KDH
Rancangan Renja SKPD· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD
tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD
Rancangan Renja-SKPD
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan
Renja-SKPD kepada Bappeda
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD Penetapan Renj-
SKPD oleh Kepala SKPD
Renja SKPD· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD
· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraanmaju berdasarkan paguindikatif
· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
· penutup
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD
Rancangan Renja SKPD· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD
· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif
· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
· penutup
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum
SKPD
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan
Berita Acara Hasil Kesepakatan
Musrenbang Desa
Perumusan kegiatan prioritas
Penelaahan usulan kegiatan
masyarakat
Penelaahan Rancangan Awal RKPD
Rancangan Awal RKPD
Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)· agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD,· musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian
rancangan renja-SKPD kepada Bappeda
Pengolahan data dan informasi
penentuan isu-Isu penting penyelengga-
raan tugas dan fungsi SKPD
Analisis Gambaran pelayanan
SKPD
Mereview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu
berdasarlan Renstra-SKPD
Perumusan Tujuan dan
sasaran
Penyempurnaan Rancangan
Renja
Pembahasan Renja SKPD pada Forum
SKPD Provinsi
PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD PENETAPAN RENJA SKPD
Penyusunan Rancangan RKPD
Pelaksanaan Musrenbang
RKPD
Perumusan Rancangan Akhir
RKPD
PerKDH RKPD Kab./Kota
PENYUSUNAN RKPD
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang
Kabupaten/Kota
Verifikasi
Rancangan Renja
SKPD
sesuai
Tid
ak
se
su
ai
KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH
DAN DPRDPenyusunan KUA dan
PPAS
Persiapan Penyusunan Renja-SKPD
5
Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah :
a. Persiapan Penyusunan Renja
Pembentukan Tim Penyusun Renja
Orientasi mengenai Renja
Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
Pengumpulan Data dan Informasi
b. Pengolahan Data dan Informasi
Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh
kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih
terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak
terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.
c. Tahap Perumusan Rancangan Renja
Pengolahan data dan informasi;
Analisis gambaran pelayanan OPD;
Mereview hasil evaluasi pelaksaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan
Renstra OPD;
Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
Telaah terhadap rancangan awal RKPD
Perumusan tujuan dan sasaran;
Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
Perumusan kegiatan prioritas;
Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
Penyempurnaan rancangan kerja OPD;
Pembahasan forum OPD; dan
Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas
dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan
arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.
d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada
Rancangan Akhir RKPD
f. Penetapan Renja.
6
skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini :
Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran
1.2. Dasar Hukum
Peraturan Perundang–undangan yang melatarbelakangi penyusunan
Rencana Kerja OPD Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang nomor 27 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di
Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 130, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang–undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);
3. Undang–undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7
4. Undang–undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang
Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai
Politik;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang
Penanganan Konflik Sosial;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang
Organisasi Kemasyarakatan;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4725);
8
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang
Penanganan Konflik Sosial;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2015 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
9
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 45);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa
Barat Tahun 2013-2018 (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 tahun 2009 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjar Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjar Tahun 2014-2018
(Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar;
28. Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata
Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
29. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2019;
30. Peraturan Walikota Nomor ........../............ tentang Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2019;
31. Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor 130/Kpts.122.a-Bappeda/2014
tanggal 14 Agustus 2014 tentang Pengesahan Renstra OPD Tahun 2014 –
2018.
10
1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja OPD Tahun 2019 dimaksudkan untuk mewujudkan
sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat
pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam
pembangunan daerah.
Tujuan penyusunan Rencana Kerja OPD Tahun 2019, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar menetapkan tujuan
sebagai berikut :
a. Menterjemahkan visi, misi, dan program pembangunan dalam RPJMD Kota
Banjar secara nyata sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
b. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu berbasis hasil/kinerja.
c. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang
fokus, tidak tumpang tindih dan terintegrasi.
d. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel.
e. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan di urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta
urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang efektif dan efisien.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar, adalah sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Proses Penyusunan Rencana Kerja OPD Kota Banjar
Tahun 2019
1.3. Dasar Hukum
1.4. Maksud dan Tujuan
1.5. Sistematika Penulisan
11
Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra OPD.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan
politik.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
Bab III : Tujuan, Sasaran, Progrsm dan Kegiatan
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD.
3.3. Program dan Kegiatan.
Bab IV : Penutup
12
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD.
Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Evaluasi dilakukan
dengan mengukur realisasi capaian-capaian target perencanaan yang telah
ditetapkan melalui Rencana Strategi. Oleh karena itu Renja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar ini
juga dievaluasi berdasarkan realisasi capaian capaian target program/
kegiatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dan perkiraan realisasi
capaian target program/kegiatan sampai dengan tahun 2018. Evaluasi
terhadap Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Banjar tahun 2017 meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan
perencanaan program/kegiatan, pelaksanaan rencana program/kegiatan dan
hasil rencana program/kegiatan.
Evaluasi Rencana Kerja (Renja) dan capaian Rencana Strategi (Renstra)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Banjar sampai dengan Tahun 2018 dapat dilihat dari berbagai indikator
melalui tabel berikut.
Tabel 2.1 terlampir
13
I. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelaksanaan Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar dapat
tercapainya tujuan organisasi dalam hal pemenuhan sarana dan
prasarana kebutuhan tugas rutin Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar dalam satu tahun
anggaran melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,
yang dilaksanakan oleh Sekretariat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 20.400.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 16.170.720,-
atau 79,27% output kegiatan adalah tersedianya jasa komunikasi
air dan listrik. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena
target terealisasi 12 bulan dari target 12 bulan;
2. Kegiatan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah, yang
dilaksanakan oleh Sekretariat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 10.200.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 5.955.276,- atau
58,39% output kegiatan adalah terfasilitasinya asuransi kendaraan
dinas dan kendaraan operasional. Nilai capaian kinerja output
sebesar 100% karena target terealisasi 3 unit dari target 3 unit
kendaraan;
3. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional, yang dilaksanakan oleh Sekretariat dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- realisasi anggaran
sebesar Rp. 2.769.500,- atau 69,24% output kegiatan adalah
terfasilitasinya perpanjangan STNK kendaraan dinas dan
kendaraan operasinal. Nilai capaian kinerja output sebesar 100%
karena target terealisasi 9 unit dari target 9 unit kendaraan;
4. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan, yang
dilaksanakan oleh Sekretariat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 450.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 264.000,- atau 58,67%
14
output kegiatan adalah tersedianya cek kantor. Nilai capaian
kinerja output sebesar 75% karena target terealisasi 3 buku dari
target 4 buku;
5. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor, yang dilaksanakan
oleh Sekretariat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.600.000,-
realisasi anggaran sebesar Rp. 12.600.000,- atau 100% output
kegiatan adalah terpeliharanya kebersihan kantor. Nilai capaian
kinerja output sebesar 100% karena target terealisasi 12 bulan dari
target 12 bulan;
6. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor, yang dilaksanakan oleh
Sekretariat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-
realisasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- atau 100% output
kegiatan adalah tersedianya ATK pegawai. Nilai capaian kinerja
output sebesar 100% karena target terealisasi 12 bulan dari target
12 bulan;
7. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan, yang
dilaksanakan oleh Sekretariat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 35.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- atau
100% output kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan cetak dan
penggandaan kantor. Nilai capaian kinerja output sebesar 100%
karena target terealisasi 12 bulan dari target 12 bulan;
8. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangun kantor, yang dilaksanakan oleh Sekretariat dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 3.200.000,- realisasi anggaran sebesar
Rp. 3.200.000,- atau 100% output kegiatan adalah terpenuhinya
kebutuhan alat listrik. Nilai capaian kinerja output sebesar 100%
karena target terealisasi 12 bulan dari target 12 bulan;
9. Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga, yang dilaksanakan
oleh Sekretariat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.921.925,-
realisasi anggaran sebesar Rp. 2.920.000,- atau 99,93% output
kegiatan adalah tersedianya peralatan rumah tangga. Nilai
15
capaian kinerja output sebesar 100% karena target terealisasi 12
bulan dari target 12 bulan;
10. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan, yang dilaksanakan oleh Sekretariat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 11.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.
9.060.000,- atau 82,36% output kegiatan adalah terpenuhinya
kebutuhan informasi media massa untuk pegawai. Nilai capaian
kinerja output sebesar 100% karena target terealisasi 12 bulan dari
target 12 bulan;
11. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman, yang dilaksanakan
oleh Sekretariat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.000.000,-
realisasi anggaran sebesar Rp. 7.969.500,- atau 99,62% output
kegiatan adalah tersedianya makan dan minum untuk tamu dan
rapat internal kantor. Nilai capaian kinerja output sebesar 100%
karena target terealisasi 12 bulan dari target 12 bulan;
12. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah,
yang dilaksanakan oleh Sekretariat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 170.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.
169.969.191,- atau 99,98% output kegiatan adalah lancarnya
kegiatan rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah. Nilai
capaian kinerja output sebesar 100% karena target terealisasi 12
bulan dari target 12 bulan;
13. Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis
perkantoran, yang dilaksanakan oleh Sekretariat dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 68.200.000,- realisasi anggaran
sebesar Rp. 68.200.000,- atau 100% output kegiatan adalah
terpenuhinya honorarium tenaga Non PNS. Nilai capaian kinerja
output sebesar 100% karena target terealisasi 12 bulan dari target
12 bulan.
16
Pada program ini seluruh kegiatan telah terealisasi sehingga capaian
kinerja mencapai 97,00 %.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pelaksanaan Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan
organisasi dapat tercapai khususnya dalam hal pemeliharaan sarana
dan prasarana, sehingga pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dapat
berjalan tertib dan lancar serta sesuai dengan jadwal yang telah
direncanakan untuk 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini
terdapat kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan pengadaan mebeulair kantor, yang dilaksanakan oleh
Sekretariat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 53.725.000,-
realisasi anggaran sebesar Rp. 52.675.000,- atau 98,05% output
kegiatan adalah tersedianya Meja pejabat, kursi pejabat, kursi staf
dan lemari arsip. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena
target terealisasi lengkap semuanya;
2. Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, yang
dilaksanakan oleh Sekretariat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 51.836.075,- realisasi anggaran sebesar Rp. 51.831.000,- atau
99,99% output kegiatan adalah tersedianya laptop, dan printer
untuk pegawai. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena
target terealisasi lengkap semuanya;
3. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, yang
dilaksanakan oleh Sekretariat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 20.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- atau
100% output kegiatan adalah terpeliharanya gedung kantor. Nilai
capaian kinerja output sebesar 100% karena target terealisasi 12
bulan dari target 12 bulan.
4. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional, yang dilaksanakan oleh Sekretariat dengan
17
alokasi anggaran sebesar Rp. 90.000.000,- realisasi anggaran
sebesar Rp. 89.865.340,- atau 99,85% output kegiatan adalah
terpeliharanya kendaraan operasinal dan kendaraan dinas kantor.
Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terealisasi
12 bulan dari target 12 bulan;
5. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan
kantor, yang dilaksanakan oleh Sekretariat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 6.500.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.
6.132.000,- atau 94,34% output kegiatan adalah terpeliharanya
peralatan dan perlengkapan kantor. Nilai capaian kinerja output
sebesar 100% karena target terealisasi 12 bulan dari target 12
bulan.
Pada program ini seluruh kegiatan telah terealisasi sehingga capaian
kinerja mencapai 99,30 %.
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pelaksanaan Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan
organisasi dapat tercapai khususnya dalam hal peningkatan disiplin
aparatur. Pada program ini terdapat kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya,
yang dilaksanakan oleh Sekretariat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 24.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 22.455.000,-
atau 93,56% output kegiatan adalah tersedianya pakaian dinas
dan perlengkapannya. Nilai capaian kinerja output sebesar 100%
karena target terealisasi 30 stel dari target 30 Stel;
2. Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu, yang
dilaksanakan oleh Sekretariat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 27.750.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 27.750.000,- atau
100% output kegiatan adalah tersedianya pakaian khusus hari-
18
hari tertentu. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena
target terealisasi 30 stel dari target 30 stell.
Pada program ini seluruh kegiatan telah terealisasi sehingga capaian
kinerja mencapai 97,01 % dari target 100%.
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pelaksanaan Program ini ditetapkan dengan maksud meningkatkan
kapasitas sumber daya aparatur agar lebih trampil, cerdas, inovatif dan
kreatif.
1. Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-
undangan, yang dilaksanakan oleh Sekretariat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.
3.000.000,- atau 60,00% output kegiatan adalah terfasilitasinya
kebutuhan bimbingan teknis pegawai.
Pada program ini kegiatan dapat terealisasi dengan capaian kinerja
mencapai 60,00 %. Hal ini dikarenakan tidak adanya undangan untuk
kegiatan Bimbingan Teknis. Dari target 2 orang mengikuti bimbingan
teknis, tetapi hanya 1 orang yang mengikuti bimbingan teknis.
5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Pelaksanaan Program ini ditetapkan dengan maksud dan tujuan agar
tertib administrasi dengan baik dan benar sehingga dapat terukur hasil
capaian kinerja. Pada program ini terdapat kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD, yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata
Usaha dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.500.000,- realisasi
anggaran sebesar Rp. 7.500.000,- atau 100% output kegiatan
adalah tersedianya LAKIP, LPPD, LKPJ dan TAPKIN. Nilai
19
capaian kinerja output sebesar 100% karena target terealisasi 4
dokumen dari target 4 dokumen;
2. Kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun, yang
dilaksanakan oleh Sekretariat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 7.500.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 7.500.000,- atau
100% output kegiatan adalah tersedianya tersedianya informasi
laporan keuangan OPD. Nilai capaian kinerja output sebesar 100%
karena target terealisasi 1 dokumen dari target 1 dokumen;
3. Kegiatan penyusunan rencana kerja, yang dilaksanakan oleh
Sekretariat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.200.000,-
realisasi anggaran sebesar Rp. 12.200.000,- atau 100% output
kegiatan adalah tersedianya dokumen rencana kerja SKPD. Nilai
capaian kinerja output sebesar 100% karena target terealisasi 2
dokumen dari target 2 dokumen.
Pada program ini seluruh kegiatan telah terealisasi sehingga capaian
kinerja mencapai 100 %.
Pencapaian sasaran ini didukung oleh program dan kegiatan pemberdayaan
masyarakat dan desa serta Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan-kegiatan
dan indikator kinerja yang termasuk didalamnya meliputi :
a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, dengan
didukung kegiatan-kegiatan :
1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Kegiatan ini menggunakan dana APBD Kota Banjar sebesar Rp.
197.100.000,- atau terealisasi 98,55% dari anggarannya sebesar Rp.
200.000.000,- . output dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman
lembaga organisasi kemasyarakatan mengenai Tugas, Pokok dan fungsi
yang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi para kader
20
pemberdayaan masyarakat (Posyandu, PKK terpadu, Paud, KWT) yang
ada di tingkat Desa/Kelurahan.
2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Peatihan Tenaga Tekhnis dan Masyarakat
Kegiatan ini menggunakan dana APBD Kota Banjar sebesar Rp.
25.000.000,- atau terealisasi 100% dari anggarannya sebesar Rp.
25.000.000,-. Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman
Kader Pemberdayaan Masyarkat (KPM) tentang partisipasi dan
keswadayaan masyarakat dalam pembangunan di desa.
3. Gelar Pameran Teknologi Tepat Guna
Kegiatan ini menggunakan dana APBD Kota Banjar sebesar Rp. 47.573.272,-
atau terealisasi 95,15% dari anggarannya sebesar Rp. 50.000.000,- . output
dari kegiatan ini adalah ikut serta dan terlaksananya kegiatan Gelar
Teknologi Tepat Guna (TTG) tingkat Provinsi dan Nasional. Ada tiga
poduk TTG, yaitu teknologi yang dihasilkan modifikasi mesin rumput
menjadi mesin pemotong Padi, alat perontok padi secara manual (pedal
tresher) dan mesin pompa air dimodifikasi menjadi mesin parut kelapa.
4. Pelatihan Kader Posyandu
Kegiatan ini menggunakan dana APBD Kota Banjar sebesar Rp. 30.000.000,-
atau terealisasi 100,00% dari anggaranya sebesar Rp. 30.000.000,- . output
dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan bagi para kader
posyandu, yang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi para kader,
tersebarnya informasi tentang Posyandu.
5. Lomba POSYANDU dan Kader POSYANDU
Kegiatan ini menggunakan dana APBD Kota Banjar sebesar Rp. 27.643.000,-
atau terealisasi 92,14% dari anggaranya sebesar Rp. 30.000.000,- . output
21
dari kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan lomba posyandu dan
kader posyandu, dengan hasil yang diharapkan dapat meningkatkan
motivasi bagi para kader untuk meningkatkan kompetensinya. Ikut serta
dan terlaksananya kegiatan lomba posyandu dan kader posyandu tingkat
Kota maupun tingkat Propinsi yang menghasilkan juara 1 (Posyandu
Kenanga) di tingkat Kota.
6. Sosialisasi dan Evaluasi Revitalisasi POSYANDU Tingkat Kota Banjar
Kegiatan ini menggunakan dana APBD Kota Banjar sebesar Rp.
23.542.750,- atau terealisasi 78,48% dari anggarannya sebesar Rp.
30.000.000,- . output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya
penyampaian informasi dan evaluasi kegiatan Posyandu terkait dengan
kegiatan revitalisasi Posyandu yang ada di Kota Banjar, tersedianya
sarana dan prasarana posyandu, aktifnya pelayanan posyandu setiap hari.
7. Rapat Koordinasi Pokjanal POSYANDU Tingkat Kota Banjar
Kegiatan ini menggunakan dana APBD Kota Banjar sebesar Rp.
23.542.750,- atau terealisasi 78,48% dari anggaranya sebesar Rp.
30.000.000,- . output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya rakor
posyandu untuk mengevauasi dan menyelaraskan gerak langkah pokjanal
Posyandu, Pokja Desa/Kelurahan, Pokjanal Posyandu Kecamatan dan
Pokjanal Posyandu Kota Banjar.
8. Pembentukan pengurus dan Bantuan Sarana Posyantek dan Wartek
Kegiatan ini menggunakan dana APBD Kota Banjar sebesar Rp.
18.530.000,- atau terealisasi 100% dari anggaranya sebesar Rp. 18.530.525,-
. output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pembentukan
pengurus Warung Teknologi yang ada di Kota Banjar, terciptanya
motivasi untuk mengembangkan teknologi tepat guna.
22
No. Program/Kegiatan Target Realisasi capaian
1 2 4 5 6
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
690 org 690 org 100%
2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Peatihan Tenaga Tekhnis dan Masyarakat
50 org 50 org 100%
3 Gelar Pameran Teknologi Tepat Guna 2 keg/3 produk