\bi I-1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). RKPD ini merupakan arah pembangunan yang menjadi komitmen Pemerintah Kota Bekasi, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan daerah sebagai penjabaran dari visi Kota Bekasi 2013-2018 yaitu “Bekasi yang Maju, Sejahtera, dan Ihsan”. RKPD Perubahan Kota Bekasi Tahun 2017 disusun dengan mempedomai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 46 Tahun 2017 Tanggal : 03 Agustus 2017
36
Embed
BAB I PENDAHULUAN - kecamatan.bekasikota.go.idkecamatan.bekasikota.go.id/download/file/195-21032018-download.pdf · BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
\bi
I-1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa
daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah
sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.
Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah
diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah,
terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan
komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah.
Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan
yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang
terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
RKPD ini merupakan arah pembangunan yang menjadi komitmen
Pemerintah Kota Bekasi, masyarakat dan dunia usaha dalam
pelaksanaan pembangunan daerah sebagai penjabaran dari visi Kota
Bekasi 2013-2018 yaitu “Bekasi yang Maju, Sejahtera, dan Ihsan”.
RKPD Perubahan Kota Bekasi Tahun 2017 disusun dengan
mempedomai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010,
LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BEKASI
Nomor : 46 Tahun 2017 Tanggal : 03 Agustus 2017
\bi
I-2
pada pasal 285 ayat (1): RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai
dengan tahun berjalan; (2) Perkembangan keadaan dalam tahun
berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka
ekonomi daerah dan kerangka pendanaan , prioritas dan sasaran
pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan,
dan/atau;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Penyusunan RKPD Perubahan tahun 2017 ini dilakukan dengan
menggunakan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom-up
dan top-down. Hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan
dan menekankan pada integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar
urusan pemerintahan maupun antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat. Pendekatan teknokratik, dan kerangka berfikir
ilmiah digunakan untuk menyusun perencanaan pendapatan,
perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui
proses konsultasi dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan
dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan
pembangunan di Kota Bekasi antara lain melalui mekanisme
musrenbang. Proses bottom-up dilakukan secara berjenjang dari tingkat
kelurahan, kecamatan, kota, dan provinsi serta tingkat nasional.
Sedangkan proses top-down antara lain diimplementasikan dalam
bentuk program kerja dan atau program pembangunan.
RKPD Perubahan Kota Bekasi Tahun 2017 disusun sebagai
landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan dan dijadikan
pedoman penyusunan RKPD Tahun 2018. RKPD Perubahan memuat
evaluasi pelaksanaan RKPD 2017 sampai dengan Triwulan II dan
capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, rancangan kerangka
\bi
I-3
ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana
kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju dengan
mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif.
Berdasarkan acuan dan kerangka tersebut, maka rencana kerja dan
pendanaan RKPD akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota
Bekasi serta berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud
dari pola perencanaan partisipatif.
Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2017 memperhatikan hasil
kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, isu-isu
strategis yang akan dihadapi pada tahun 2017 serta pelaksanaan
RKPD tahun sebelumnya, pertimbangan sinergitas antar sektor dan
antar wilayah, serta memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh
SKPD serta berbagai pihak dan pemangku kepentingan lainnya.
Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada
RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, juga
Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang
menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD,
maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan
penganggaran, dilakukanlah perubahan RKPD Tahun 2017 yang
ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bekasi dan menjadi landasan
penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggarann (KUA) dan
perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk
menyusun perubahan APBD Tahun 2017.
1.2 Dasar Pertimbangan Perubahan
Terjadinya perubahan asumsi dan kondisi eksisting,
mempengaruhi perubahan kebijakan pengelolaan sumberdaya dan
arah kebijakan pembangunan daerah, maka RKPD Tahun 2017 perlu
disesuaikan dengan perubahan tersebut. Perubahan RKPD Tahun
\bi
I-4
2017 yang terkait dengan perubahan asumsi dari Kebijakan Umum
Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2017 antara lain dengan melihat
perkembangan perubahan kondisi dan realisasi capaian kegiatan tahun
berjalan, serta adanya perubahan dan perkembangan ekonomi makro
ditingkat nasional, regional dan lokal yang cukup berimbas pada
perkembangan kondisi anggaran di daerah.
Perubahan RKPD Tahun 2017 diperlukan dengan pertimbangan
sebagai berikut:
a. Hasil Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Akhir Tahun 2016, terdapat Sisa
Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2016 yang perlu
dimanfaatkan seluruhnya untuk mendanai kegiatan pada tahun
anggaran 2017;
b. Perkembangan pendapatan daerah Kota Bekasi tahun 2017 yang
mengalami pergeseran dari targetnya, serta dipengaruhi oleh
realisasi beberapa pendapatan daerah tahun 2017, khususnya
dari pos pendapatan asli daerah;
c. Perubahan atau pergeseran belanja program kegiatan karena
perubahan target kinerja yg akan dicapai tahun anggaran 2017;
d. Adanya alokasi bantuan dari Pusat yang diterima oleh
Pemerintah Kota Bekasi yang memerlukan pendampingan,
dimana penganggarannya belum dipastikan atau jumlahnya
kurang pada saat penyusunan APBD Tahun 2017, oleh
karenanya penganggarannnya harus dicantumkan pada APBD
Perubahan Tahun Anggaran 2017; dan
h. Pencapaian kinerja program dan kegiatan dengan berdasarkan
evaluasi kinerja yang merupakan kebutuhan introspeksi untuk
melihat kembali apakah program dan kegiatan yang telah
dilaksanakan mampu mencapai sasaran.
\bi
I-5
1.3 Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah
1.3.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional dan Daerah
Perubahan kerangka ekonomi daerah tahun 2017 diajukan
sebagai langkah untuk menyesuaikan perubahan asumsi dasar
ekonomi makro, menampung perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal
dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBD tahun 2017, dan juga
untuk menampung inisiatif-inisiatif baru sesuai dengan visi dan misi
yang tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018.
Perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah disusun
berdasarkan pergeseran asumsi nasional, provinsi, regional, serta
perkembangan ekonomi tahun sebelumnya. Mengacu pada
perkembangan kondisi perekonomian global dan domestik terkini, serta
berbagai tantangan perekonomian yang dihadapi, di level nasional
Pemerintah telah mengajukan perubahan asumsi dasar ekonomi makro
yang ditetapkan dalam APBN tahun 2017. Asumsi dasar ekonomi
makro yang diusulkan dalam RAPBNP tahun 2017 diantaranya adalah
pertumbuhan ekonomi menjadi 5,2 persen, inflasi sebesar 4,3 persen,
tingkat bunga SPN 3 bulan menjadi 5,2 persen, dan nilai tukar rupiah
13.400 per dolar Amerika Serikat (AS). Hal ini sejalan dengan
perbaikan ekonomi global, yaitu ekonomi AS, Eropa, dan Jepang serta
proyeksi dari lembaga internasional, yakni IMF sebesar 3,5 persen. Di
samping itu, lembaga internasional IMF juga mengoreksi pertumbuhan
ekonomi Indonesia di 2017 sebesar 5,1 persen, Bank Dunia 5,2 persen,
Fitch memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,4 persen, dan
Standard & Poors 5,3 persen.
Tabel 1.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional 2016 dan 2017
Indikator Ekonomi Realisasi
2016
2017
APBN APBNP
a. Pertumbuhan ekonomi (% yoy) 5,0 5,1 5,2
b. Inflasi (% yoy) 3,1 4,0 4,3
c. Nilai Tukar (Rp/USD) 13.307,0 13.300,0 13.400,0
d. Tingkat Bunga SPN 3 Bulan rata-rata (5) 5,7 5,3 5,2
\bi
I-6
Indikator Ekonomi Realisasi
2016
2017
APBN APBNP
e. Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barrel) 40,0 45,0 45,0
f. Lifting Minyak Bumi (ribu barrel per hari) 829,0 815,0 815,0
g. Lifting Gas Bumi (ribu barrel setara minyak/hr) 1.184,0 1.150,0 1.150,0
Sumber: Nota Keuangan dan APBNP 2016, Kementerian Keuangan
Berdasarkan pada kondisi perekonomian regional dan lokal
tahun 2016 serta tantangan yang dihadapi ke depan maka prospek
perekonomian pada tahun 2017 merujuk pada capaian indikator makro
dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:
a. Pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi tahun 2017 menurut harga
konstan diperkirakan akan mengalami perbaikan dan diharapkan
dapat tumbuh hingga sebesar 6,50 persen;
b. Tingkat inflasi pada tahun 2017 diperkirakan dapat dikendalikan
pada kisaran angka dua digit kurang dari 6 persen.
Perkembangan harga atau tingkat inflasi di Kota Bekasi yang
berfluktuasi dan cenderung meningkat sejalan dengan
perkembangan perekonomian dunia yang mendorong kenaikan
harga-harga komoditas global serta perubahan iklim yang
ekstrim juga akan berdampak pada menurunkan produksi
pangan yang saat ini merupakan penyumbang inflasi terbesar di
Kota Bekasi;
c. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun
2016 tercatat sebesar Rp 29,81 juta dan pada tahun 2017
diperkirakan akan meningkat sebesar Rp 32,86 juta; dan
d. Persentase penduduk miskin pada tahun 2017 diperkirakan
sebesar 5,52 persen.
Perkembangan dan perubahan keadaan ekonomi di tingkat
nasional akan mempengaruhi perkembangan di daerah, sehingga
daerah perlu melakukan penyesuaian terutama pada belanja
pemerintah yang menstimulasi stabilitas kemampuan daya beli
masyarakat dan meningkatkan kemampuan produksi masyarakat agar
\bi
I-7
terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dampak perubahan inflasi
yang begitu besar tentunya juga akan berpengaruh pada daerah juga
sangat besar. Perkembangan dan perubahan keadaan nilai inflasi pada
tingkat nasional mempengaruhi perkembangan inflasi pada tingkat
daerah. Peningkatan inflasi akan mendorong peningkatan suku bunga
pinjaman bank sehingga mendorong penurunan investasi, dan pada
gilirannya akan mengakibatkan permasalahan peluang penyerapan
lapangan kerja, dengan demikian akan mempengaruhi pengurangan
belanja modal.
Tabel 1.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2017
Uraian APBD 2017 APBDP 2017
a. Pertumbuhan Ekonomi (% yoy) 6,50 6,50
b. Inflasi (% yoy) < 6 4,0
c. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Triliyun) 73,87 78,42
d. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Perkapita (juta) 28,97 32,86
e. Persentase Penduduk Miskin (%) 5,32 5,32
f. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 8,3 8,3
g. Rasio Pajak terhadap PDB 13,3 13,3
Dengan perubahan jumlah penduduk yang tetap, pertumbuhan
ekonomi mengalami penurunan serta inflasi yang mengalami stabil,
kita harapkan jumlah produksi domestik masih tetap. Sehingga untuk
Produk Domestik Regional Bruto baik berdasarkan atas harga berlaku
maupun konstan dalam perubahan kerangka ekonomi daerah ini tidak
mengalami perubahan atau tetap. Jika PDRB tidak berubah dan juga
pertumbuhan penduduk tidak berubah maka pendapatan perkapita
juga tidak berubah atau tetap.
Kebijakan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah yang
paling esensial yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah dalam
Perubahan RKPD Tahun 2017 adalah pengalihan belanja kurang
produktif ke belanja yang lebih produktif dalam rangka mempercepat
pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan. Sementara itu,
\bi
I-8
perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dan langkah-langkah
pengamanan perubahan RKPD Tahun 2017 juga dilakukan baik pada
pendapatan daerah, maupun pembiayaan.
1.3.2 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI)
atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016,
terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp
587.746.870.029,98. Hasil penghitungan SiLPA tahun 2016 ini
selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dasar penghitungan
perubahan pendapatan pada APBDP tahun anggaran 2017 sebesar Rp
528.920.863.674,00.
1.3.3 Kerangka Pendanaan
a. Perubahan Pendapatan
Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 secara keseluruhan
tidak mencapai target, yaitu sebesar Rp 4,226,514,855,206.66
atau sekitar 98,51 persen (lihat pada tabel 1.3). Meskipun
demikian, untuk Dana Perimbangan dapat melampaui target
sebesar 3,46 persen. Penurunan pendapatan disumbang oleh
penerimaan dari Pedapatan Asli Daerah (PAD) yang terdapat
kekurangan target sebesar 4,63 persen dan untuk sektor Lain-
Lain Pendapatan Daerah Yang Sah kekurangan target sebesar
4,04 persen.
Tabel 1.3
Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2016
No Uraian Target Realisasi
Prosentase
Capaian
Target
I PENDAPATAN ASLI
DAERAH 1,686,660,486,524.00 1,608,589,849,289.66 95.37%
1 Pajak Daerah 1,240,204,065,300.00 1,140,945,421,134.00 92.00%
2 Retribusi Daerah 94,743,140,600.00 82,594,563,374.00 87.18%
3 Hasil Pengelolaan 14,347,038,600.00 12,154,959,812.00 84.72%
\bi
I-9
No Uraian Target Realisasi
Prosentase
Capaian Target
Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan
4 Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah Yang Sah 337,366,242,024.00 372,908,872,841.66 110.52%
II DANA PERIMBANGAN 1,592,275,828,878.00 1,647,365,217,172.00 103.46%
1 Bagi Hasil Pajak/Bagi
Hasil Bukan Pajak 167,728,648,336.00 147,700,142,065.00 88.06%
2 Dana Alokasi Umum 1,099,677,780,342.00 1,233,705,774,000.00 112.19%
3 Dana Alokasi Khusus 324,869,400,200.00 265,959,301,107.00 81.87%
III Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah Yang Sah 1,011,389,814,255.00 970,559,788,745.00 95.96%