Rencana Strategis Inspektorat 2016-2021 Page 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Terciptanya tatakelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, profesional dan bertanggungjawab yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian program dan kegiatan pembangunan merupakan sasaran dari penyelenggaraan Rencana Strategis tahun 2016-2021. Sementara itu dalam arah kebijakan bidang pengawasan, salah satunya adalah meningkatkan pengendalian pembangunan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek KKN, melalui penerapan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkatan dan lini pemerintahan serta pada semua program dan kegiatan; pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindaklanjut dari hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan. Peningkatan pengawasan dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan melalui audit internal dan audit eksternal serta pengawasan oleh masyarakat; menata dan menyempurnakan kebijakan sistem struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terukur; menindaklanjuti temuan pengawasan; meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (aparat pengawasan instansi pemerintah, sistem pengendalian manajemen); mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja; mengembangkan profesionalitas tenaga pemeriksa; mengembangkan dan meningkatkan system informasi Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan, kode etik dan standar audit; melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan dan meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum
47
Embed
BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG - esakip.net filePenyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Rencana Strategis Inspektorat 2016-2021 Page 1
BAB IPENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANGTerciptanya tatakelola pemerintahan yang baik, bersih, dan
berwibawa, profesional dan bertanggungjawab yang diwujudkan dengan
sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat
meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian program dan
kegiatan pembangunan merupakan sasaran dari penyelenggaraan
Rencana Strategis tahun 2016-2021. Sementara itu dalam arah kebijakan
bidang pengawasan, salah satunya adalah meningkatkan pengendalian
pembangunan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam
bentuk praktek KKN, melalui penerapan prinsip-prinsip tatakelola
pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkatan dan lini
pemerintahan serta pada semua program dan kegiatan; pemberian sanksi
yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dan peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui
koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan
tindaklanjut dari hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.
Peningkatan pengawasan dilakukan dengan cara meningkatkan
intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan melalui audit internal
dan audit eksternal serta pengawasan oleh masyarakat; menata dan
menyempurnakan kebijakan sistem struktur kelembagaan dan prosedur
pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terukur;
menindaklanjuti temuan pengawasan; meningkatkan koordinasi
pengawasan yang lebih komprehensif (aparat pengawasan instansi
pemerintah, sistem pengendalian manajemen); mengembangkan
penerapan pengawasan berbasis kinerja; mengembangkan
profesionalitas tenaga pemeriksa; mengembangkan dan meningkatkan
system informasi Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) dan
perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan, kode etik dan standar
audit; melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil
pengawasan dan meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum
Rencana Strategis Inspektorat 2016-2021 Page 2
untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun
eksternal.
Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten
Lamongan Tahun 2016 - 2021 merupakan pemenuhan kebutuhan
aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5
tahun ke depan. Sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Khususnya pada pasal 151
ayat (1) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
menyatakan “ Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun RencanaStrategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah (PD)yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program danKegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya,berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah danbersifat indikatif”. Selanjutnya Renstra PD dirumuskan dalam bentuk
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah
Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat
Kabupaten Lamongan; Inspektorat adalah merupakan unsur Pengawas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berfungsi merencanakan
program pengawasan, merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan,
serta melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian
tugas pengawasan.
Rencana Stragetis Inspektorat Kabupaten Lamongan berfungsi
sebagai dokumen perencanaan taktis strategis dalam peningkatan fungsi
pengawasan, disusun sesuai dengan kebutuhan pengawasan dengan
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 dan Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004.
Rencana Strategis Inspektorat 2016-2021 Page 3
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN RENSTRA PDPenyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2016-2021 dilandasi dasar hukum sebagai berikut:
1. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang:
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi
dan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota ;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan daerah;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata
Rencana Strategis Inspektorat 2016-2021 Page 4
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
17.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Trentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi Jawa
Timur.
18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Jawa timur Tahun 2005-2025;
19.Peraturan Gubenur Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD)
Propinsi Jawa Timur 2014-2019;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Kabupaten Lamongan.
21.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 20111
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Lamongan Tahun 2011-2031.
22.Peraturan Dearah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2012
tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025.
Rencana Strategis Inspektorat 2016-2021 Page 5
23.Peraturan Dearah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2016
tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.
24.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Lamongan;
25.Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten
Lamongan.
1.3 MAKSUD DAN TUJUANMaksud penyusunan Rencana strategis Inspektorat Kabupaten
Lamongan 2016-2021 adalah untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten
Lamongan kedalam tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten
Lamongan.
Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Inspektorat
Kabupaten Lamongan 2016-2021 adalah untuk membuat suatu dokumen
perencanaan pembangunan dibidang pengawasan yang memberikan
arah kebijakan, strategi, sasaran dan program yang ingin dicapai selama
5 tahun kedepan. Renstra Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten
Lamongan yang disusun menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja
Tahunan Perangkat Daerah (RKT PD) sebagai Instrumen dalam
mengukur kinerja Inspektorat dalam Mendukung Pembangunan Daerah.
1.4 SISTEMATIKA PENULISANRencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Lamongan
disusun berdasarkan sistematika yang tertuang dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah yang terdiri dari:
Rencana Strategis Inspektorat 2016-2021 Page 6
BAB I PENDAHULUANMenjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan,
maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan
Inspektorat Kabupaten Lamongan, struktur organisasi
Inspektorat Kabupaten Lamongan, serta uraian tugas dan fungsi
sampai dengan dua eselon dibawah kepala Inspektorat
Kabupaten Lamongan.
2.2 Sumber Daya Inspektorat Kabupaten LamonganMemuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang
dimiliki inspektorat Kabupaten Lamongan dalam menjalankan
tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia.
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten LamonganBagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Inspektorat
Kabupaten Lamongan berdasarkan sasaran/target Renstra
Inspektorat Kabupaten Lamongan periode sebelumnya.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan PelayananInspektorat Kabupaten LamonganBagian ini mengemukakan hasil analisis yang berimplikasi
sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan
Inspektorat Kabupaten Lamongan pada lima tahun mendatang.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Inspektorat Kabupaten LamonganPada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan
pelayanan Inspektorat Kabupaten Lamongan beserta faktor-
faktor yang mempengaruhinya.
Rencana Strategis Inspektorat 2016-2021 Page 7
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakilkepala daerah TerpilihBagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Inspektorat
Kabupaten Lamongan yang terkait dengan visi, misi, serta
program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KajianLingkungan Hidup StrategisPada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat
dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan
KLHS.
3.4 Penentuan Isu-isu StrategisPada bagian ini direviu kembali faktor-faktor dari pelayanan PD
yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD. Selanjutnya
dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil
penentuan isu-isu strategis tersebut.
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN4.1 Tujuan dan Sasaran PD
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan
sasaran jangka menengah PD. Pernyataan tujuan dan sasaran
jangka menengah PD beserta indikator kinerjanya.
4.2 Indikator Kinerja UtamaPada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja Utama beserta
indikator kinerjanya
4.3 Strategi dan Kebijakan PDPada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan
kebijakan PD dalam lima tahun mendatang.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATORKINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAANINDIKATIFPada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, disiplin pegawai,
menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan
fungsional, dan menyelenggarakan pengelolaan
administrasi ASN dan lainnya;
- Menyusun kebutuhan dan pengadaan perlengkapan dan
bahan habis pakai;
- Melakukan penyusunan dan evaluasi organisasi serta
ketatalaksanaan;
- Melakukan pengelolaan urusan tata usaha, surat menyurat,
pengetikan, penerimaan, pendistribusian, dan
penggandaan naskah-naskah dinas;
- Melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan,
administrasi perjalanan dinas dan keprotokolan;
Rencana Strategis Inspektorat 2016-2021 Page 13
- Melakukan tatalaksana, tata usaha, arsip dan
perpustakaan;
- Melakukan administrasi kepegawaian;
- Menyusun rancangan usulan produk hukum daerah;
- Melakukan tugas hubungan masyarakat dan pengelolaan
informasi publik; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.1.4.3 Tugas dan Fungsi Inspektur PembantuInspektur Pembantu adalah unsur pelaksana Inspektorat,
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Inspektur, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah,
pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan
Desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa, pengaduan
masyarakat serta fasilitasi pelaksanaan pengawasan pada
wilayahnya, Inspektur pembantu terdiri dari:
a. Inspektur pembatu Wilayah I;
b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
c. Inspektur Pembantu Wilayah III;
d. Inspektur Pembantu wilayah IV.
2.2 Sumber Daya Manusia Inspektorat Kabupaten LamonganSebagai upaya dalam menunjang pembangunan pada bidang
pengawasan, maka dibutuhkan SDM yang mecukupi secara kuantitas
maupun kualitas. Data Kepegawaian berdasarkan jabatan,
pangkat/golongan serta jenjang pendidikan sampai dengan Desember
tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut:
Rencana Strategis Inspektorat 2016-2021 Page 14
Tabel 2.2. AASN Inspektorat Kab. Lamongan berdasarkan Golongan Tahun 2015
GOLONGAN JUMLAHIV aIV bIV c
1orang4 orang1 orang
6 orang
III aIII bIII cIII d
6 orang1 orang3 orang3 orang
13 orang
II aII bII cII d
0 orang2 orang4 orang1 orang
7 orang
Auditor Pertama 4 orang
18 orangAuditor Muda 9 orangAuditor Madya 5 orang
TOTAL 44 orang 44 orang
Tabel 2.2. BKeadaan ASN menurut Eselon/Staf Tahun 2015
No Uraian Jumlah1. Eselon II b 1 orang2. Eselon III a 5 orang3. Eselon IV 4 orang4. Auditor Pertama 4 orang5. Auditor Muda 9 orang6. Auditor Madya 5 orang7. Staf 16 orang
Total 44 Orang
Tabel 2.2. CKeadaan ASN menurut Jenjang PendidikanTahun 2015
URAIAN JENJANG PENDIDIKANSD SMP SMA D1 D2 D3 S1 S2
INSPEKTORAT - 1orang
5orang 1orang - - 25
orang12
orangJumlah - 1
orang5
orang 1orang - - 25orang
12orang
Rencana Strategis Inspektorat 2016-2021 Page 15
Tabel 2.2.DKeadaan Kontrak Kerja Tahun 2015
No. Uraian Tenaga KontrakPemkab.
Tenaga Kontrak Inspektorat
1 INSPEKTORAT 1 orang 10 orang
Jumlah 1 orang 10 orang
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten LamonganBerdasarkan indikator sasaran pada Renstra tahun 2010-2015
maka terdapat beberapa capaian yang dilakukan oleh Inspektorat
Kabupaten Lamongan selama 5 Tahun masa pembangunan dan secara
umum dapat digambarkan sebagai berikut:
a. Prosentase Tindak lanjut hasil pengawasan APIP selesai
Indikator sasaran berdasarkan Prosentase Tindak lanjut hasil
pengawasan APIP selesai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015
tercapai dengan katagori sangat berhasil dapat dicapai 100 % sesuai
dengan target yang direncanakan. Indikator ini didukung oleh 5 (lima)
Kegiatan, Keberhasilan indikator ini dikarenakan peran serta obyek
pemeriksaan dalam penyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan
optimalisasai penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik melalui
Surat permintaan penyelesaian tindaklanjut maupun Surat panggilan
langsung kepada Obyek Pemeriksaan yang belum menyelesaikan
tindaklanjut hasil pemeriksaan. Gambaran target dan realisasi pada
indikator ini dapat dilihat pada grafik 1 dibawah ini:
Rencana Strategis Inspektorat 2016-2021 Page 16
Grafik 1
Target dan realisasi Indikator sasaran Prosentase Tindak lanjut
hasil pengawasan APIP selesai dari tahun 2011-2015
b. Prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat
Indikator sasaran berdasarkan Prosentase penyelesaian
pengaduan masyarakatdari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015
tercapai dengan katagori sangat berhasil dapat dicapai 100 % sesuai
dengan target yang direncanakan. Indikator ini didukung 3 (Kegiatan).
Keberhasilan indikator ini dikarenakan optimalisasi peran APIP dalam
meyelesaikan pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat
Kabupaten Lamongan maupun Instruksi dari Bupati Lamongan.
Inspektorat Kabupaten Lamongan menangani pengaduan masyarakat
pengaduan masyarakat terkait dengan kinerja pemerintah maupun
pengaduan masyarakat sekitar guna terwujudnya pemerintahan yang
baik dan bersih. Adapun kegiatan penunjang dari indicator ini yaitu
kegiatan Koordinasi dan Monitoring yang berupa sosialisasi dan
pencegahan hukum terkait dengan penegakan aturan dan percepatan
pemberantasan korupsi di Kabupaten Lamongan, yang bekerjasama
dengan Polres Lamongan dan Kejaksaan Negeri Lamongan. Gambaran
Rencana Strategis Inspektorat 2016-2021 Page 17
target dan realisasi pada indikator ini dapat dilihat pada grafik 2
dibawah ini:
Grafik 2Target dan realisasi berdasarkan Indikator sasaran Prosentase
penyelesaian pengaduan masyarakat dari tahun 2011-2015
c. Prosentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan ekternal BPK RI
selesai
Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, Prosentase tindak
lanjut rekomendasi pengawasan ekternal BPK RI selesai tercapai
dengan katagori sangat berhasil dapat dicapai 100 % sesuai dengan
target yang direncanakan. Indikator Kinerja didukung 1 (satu )
kegiatan. Indikator ini yang digunakan dalam mengukur keberhasilan
dan kegagalan APIP dalam menyelesaikan Rekomendasi hasil
3.2Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepaladaerah Terpilih
Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten
Lamongan tahun 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Lamongan
menetapkan visi yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan adalah
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”.
Sedangkan misi untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan sebagai
berikut:
1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui
peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
2) Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan
mengoptimalkan potensi daerah.
3) Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga
kelestarian lingkungan
4) Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik.
5) Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai
dengan menjunjung tinggi budaya lokal
Berdasarkan misi tersebut, Inspektorat masuk kedalam msi ke 4
(empat) yaitu Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhanpelayanan publik, dari misi ke 4 (empat) ditetapkan tujuan pembangunan
Kabupaten Lamongan ke depan, yaitu Meningkatkan tata kelolapemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatanpelayanan publik. Berdasarkan tujuan tersebut, dari beberapa sasaran
Inspektorat masuk kedalam sasaran nomor 1 yakni Meningkatnyaperencanaan, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dankemandirian fiskal daerah dari Sasaran tersebut menjadi acuan untuk
membuat Tujuan Inspektorat Kabupaten Lamongan yakni Meningkatkan
Rencana Strategis Inspektorat 2016-2021 Page 33
efektivitas fungsi pengawasan Perangkat Daerah di lingkunganPemerintah Kabupaten Lamongan , ini sesuai dengan tugas dan fungsi
Inspektorat Kabupaten Lamongan. Berdasarkan Perda Kabupaten
Lamongan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat memiliki tugas merupakan unsur
pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh
seorang Inspektur berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Daerah dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari
Sekretaris Daerah.
Sementara fungsi Inspektorat yang terkait dengan perwujudan
visi dan misi Kepala Daerah adalah :
a. Perencanaan program pengawasan.
b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.
c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas
pengawasan, dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Dengan berdasarkan identifikasi permasalahan yang sudah
disampaikan sebelumnya, terdapat beberapa faktor penghambat dan
pendorong bagi Inspektorat Kabupaten Lamongan yang dapat
mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Faktor
penghambat pencapaian visi dan misi tersebut adalah permasalahan-
permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya, yakni :
1. Sumber Daya Aparat Pengawasan terbatas dan belum ada
penambahan yang signifikan. Auditor dan tenaga operasional yang
ada masih memerlukan pembinaan secara komprehensif untuk
menjadi kompeten di bidangnya
2. Belum optimalnya penanganan/penyelesaian tindak lanjut hasil
pemeriksaan oleh obyek pemeriksaan sehingga masih dijumpai
adanya keterlambatan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
Rencana Strategis Inspektorat 2016-2021 Page 34
3.3Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan HidupStrategis
Bedasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 15 tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun
2011 – 2031 Visi penataan ruang wilayah Kabupaten Lamongan adalah :
"Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan
sebagai kawasan pengembangan Pertanian, Industri dan Pariwisata".
Sedangkan Misi penataan ruang wilayah Kabupaten Lamongan adalah :
1. Mewujudkan struktur ruang yang seimbang guna mendorong
pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah;
2. Mewujudkan pola ruang yang selaras dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai
rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi produktif; serta
4. Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana di perkotaan dan
perdesaan untuk peningkatan kualitas SDM yang lebih prduktif dan
mandiri serta berdaya-saing tinggi.
Untuk melaksanakan visi dan misi tersebut, Kebijakan penataan ruang
wilayah sebagaimana dimaksud, meliputi :
a. pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah utara sebagai
penunjang kegiatan industri dan pariwisata;
b. pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah selatan sebagai
penunjang kegiatan agropolitan;
c. pengembangan transportasi untuk menunjang kegiatan permukiman
perkotaan dan permukiman perdesaan serta integrasi antar kegiatan
wilayah;
d. pemerataan prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan pertanian,
industri dan pariwisata;
e. pemantapan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian
lingkungan sumberdaya alam dan buatan;
f. pengembangan kawasan budidaya dengan tetap menjaga sistem
keberlanjutan dalam jangka panjang;
g. pengembangan kegiatan pendukung Kawasan Brondong Paciran
sebagai kegiatan pelabuhan, perindustrian dan pariwisata,
Rencana Strategis Inspektorat 2016-2021 Page 35
pengembangan Kawasan Babat sebagai kegiatan perdagangan skala
regional dan Kawasan Ngimbang sebagai pengembangan kegiatan agro-
industri; dan
h. Pengembangan kawasan pesisir dengan mempertahankan dan
memperbaiki ekosistem pesisir, serta optimalisasi pengembangan
kawasan pantai utara Jawa Timur.
3.4 Penentuan Isu-isu StrategisAnalisis SWOT yang dipergunakan oleh Inspektorat Kabupaten
Lamongan dibidang pengawasan di dasarkan pada faktor internal (kekuatan dan
Kelemahan) dan Faktor-faktor Ekternal (peluang dan ancaman) di Inspektorat
Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:
1. Kekuatan (Strengths)
a. Adanya dukungan dana APBD untuk pengawasan;
b. Adanya personil Inspektorat dengan latar belakang yang berbeda-beda;
c. Adanya sarana dan prasarana pengawasan internal;
d. Adanya kewenangan penyelenggaraan pengawasan.
2. Kelemahan (weakness)
a. Adanya orang orang baru dalam pengawasan (<2 tahun) langsung
menjalankan fungsi pengawasan;
b. Jumlah obyek pemeriksaan tidak sebanding dengan jumlah APIP
Inspektorat.
c. Kompetensi dan Kecermatan Profesional Aparatur Pengawasan belum
seluruhnya memadai;
d. Kesejahteraan Aparat Pengawasan kurang memadai khususnya sebagai
penghargaan atas risiko dalam bentuk tunjangan khusus; Kualitas
pengawasan belum memadai;
e. Kebijakan terkait penyelenggaraan pengawasan baik standar, kode etik
maupun kendali mutu perlu ditingkatkan serta kebijakan terkait tindaklanjut,
TP/TGR, Reviu, evaluasi, Monitoring, penyelenggaraan konsultansi dan
pembinaan oleh APIP, penyelenggaraan SPIP;
Rencana Strategis Inspektorat 2016-2021 Page 36
f. Pengawasan belum didukung dengan Sistem informasi pengawasan
berbasis teknologi informasi secara memadai;
g. Independensi APIP belum memadahi.
3. Peluang (Opportunities)
a. Adanya peluang pengawas diberikan tunjangan khusus untuk
meningkatkan independensi dan due professional care pengawas (fungsi
pemeriksaan dan fungsi konsultasi);
b. Adanya Jafung yang mempunyai kesempatan kenaikan pangkat lebih cepat
yakni setiap 2 (dua) tahun;
c. Adanya Pelatihan/bimtek audit bagi auditor dilingkungan Inspektorat.
4. Ancaman (Threats)
a. Kurangnya komitmen kepala Perangkat Daerah terhadap tindak lanjut hasil
pemeriksaan;
b. Adanya temuan pemeriksaan yang berulang;
c. Perkembangan peraturan penyelenggaraan pengawasan yang cepat
sehingga menuntut pemeriksa selalu up-to date;
d. Adanya perkembangan teknologi informasi yang menuntut peningkatan
kompetensi pengawas;
Berdasarkan permasalahan/isu strategis tersebut untuk mendukung misi
Pemerintah Kabupaten, yaitu Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan
Berdaya Saing, maka isu yang utama untuk dipecahkan/faktor kunci
keberhasilan sesuai kesimpulan dari SWOT Perencanaan Strategi Inspektorat
Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 ditetapkan untuk meningkatkan kualitas
pengawasan internal, antara lain :
1. Mengoptimalkan Evaluasi SAKIP, Reviu RKA/RKAP dan Reviu Dokumen
Laporan Keuangan Pemeritah Daeah.
2. Mengoptimalkan pengawasan pada Perangkat Daerah, Lembaga Pendidikan
dan Pemerintahan Desa
3. Menggalang kerjasama yang intensif dengan sesama APIP dan Pengawas
Eksternal melalui kegiatan Diklat, Bimtek , Pendampingan dan Sosialisasi.
Rencana Strategis Inspektorat 2016-2021 Page 37
BAB IVTUJUAN, DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Inspektorat4.2.1 Tujuan
Untuk mecapai Misi yang diemban oleh Inspektorat Kabupaten
Lamongan dalam mewujudkan Visi Kabupaten Lamongan, maka
tujuan Inspektorat yaitu:
“Meningkatnya efektivitas fungsi pengawasan Perangkat Daerahdilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan”dengan indikator
tujuan:
1. Presentase OPD yang tidak terdapat temuan material /keuangan
2. Opini Pemeriksa Eksternal
3. Nilai Maturitas SPIP Kabupaten
4.2.2 SasaranSasaran Inspektorat Kabupaten Lamongan dirumuskan sesuai
dengan tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :
1. Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan kinerja PeangkatDaerah., dengan indikator sasarannya adalah: Prosentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP selesai;
Prosentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Selesai;
Prosentase Laporan Pengaduan Masyarakat yang
ditindaklanjuti;
Jumlah OPD dengan tingkat maturitas SPIP Level 2
/Berkembang
Prosentase PD dengan katagori Nilai Evaluasi SAKIP minimal
B
Jumlah OPD dengan tingkat maturitas SPIP Level 2
/Berkembang
Rencana Strategis Inspektorat 2016-2021 Page 38
2. Meningkatnya Profesionalisme aparatur pengawasan, dengan
indikator sasarannya adalah Level kapabilitas APIP
Untuk lebih memudahkan dalam penetapan target kinerja
sasaran untuk setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun
perencanaan strategis, berikut kami sajikan dalam Tabel 4.1
tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Inspektorat
Kabupaten Lamongan.
Rencana Strategis Inspektorat 2016-2021 Page 39
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat