DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, penyusunan dan evaluasi Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam
penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian di Kabupaten
Lamongan, peningkatan kapasitas yang berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta
untuk memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan
yang ditetapkan dalam rencana strategis (RENSTRA) 2016-2021 Dinas Tenaga Kerja, pada Tahun 2018
diwujudkan dalam 42 kegiatan dan 10 program.
Pada tahun 2018 program – program tersebut adalah :
Uraian
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Jasa Perkantoran
b. Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran
c. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
a. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan kantor
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
c. Rehabilitasi sedang/Berat Gedung Kantor
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :
a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
b. Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan
c. Pengembangan budaya kerja dan pendayagunaan aparatur
5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan
kegiatan :
a. Penyusunan Pelaporan Keuangan secara Berkala
b. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 iii
c. Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik
6) Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, dengan kegiatan :
a. Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan (cukai)
b. Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui pengendalian dan
pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja (cukai)
c. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan
berbasis kompetensi (cukai)
d. Pembinaan dan pelatihan Ketrampilan kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (cukai)
7) Program Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, dengan kegiatan :
a. Fasilitasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna
b. Monitoring Keberadaan tenaga kerja asing di Perusahaan
c. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang pelaksanaan CTKI bekerja di luar negeri
d. Monitoring penempatan tenaga kerja perusahaan
e. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang penempatan Tenaga Kerja Asing (TKA)
8) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
a. Pembahasan penetapan dan pengusulan upah minimum kabupaten
b. Sosialisasi pelaksanaan UMK
c. Koordinasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS-Tripartit) terhadap kondisi ketenagakerjaan Kab.
Lamongan
d. Sosialisasi dan Fasilitasi penyelesaian prosedur perselisihan Hubungan Internasioal
e. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial (BPJS) di perusahaan
f. Sinegritas Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
g. Sosialisasi Pelaksanaa UMK
h. Penyuluhan pembuatan PP/PKB (Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama) dan
pembentukan LKS (lembaga kerjasama) bipartit di perusahaan
9) Program Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
a. Penyebarluasan Informasi Lowongan Kerja dalam Negeri dan Luar Negeri
b. Pengembangan ekonomi produktif berbasis masyarakat
c. Pendampingan magang kerja Eks siswa BLK
d. Pelaksanaan bursa kerja khusus SMK
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 iv
e. Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja melalui
penyelenggaraan pameran kesempatan kerja (Job Fair) (cukai)
f. Bimbingan Konsultasi Managerial dan monev siswa eks BLK
g. Bimbingan dan Monev Peningkatan Produktivitas SDM dalam Perusahaan
h. Pengukuran produktivitas individu tenaga kerja perusahaan
10) Program Transmigrasi Regional
a. Pelatihan Transmigrasi Regional
b. Kunjungan kerjasama penempatan transmigrasi
c. Pemberangkatan transmigrasi regional
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 v
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………………………….. i
IKHTISAR EKSEKUTIF ……………………………………………………………………………………………. ii
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………………………. v
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………………………………… 1
1. LATAR BELAKANG ………………………………………………………………………. 1
2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI …………………………………………………….. 4
a. Personil ……………………………………………………..…………………………… 6
b. Sarana dan Prasarana ………………………………………………………………… 6
c. Pembiayaan ……………………………………………..……………………………… 8
3. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP ……………………………………………………… 9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ………………………………………………. 11
A. RENCANA STRATEGIS …………………………………………………………………. 11
1. Visi dan Misi …………………………………………………………………………… 11
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran ……………………………………………. 13
3. Program dan Kegiatan ………………………………………………………………... 14
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018 ……………………........................... 15
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 ……………………………….......................... 17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA………………………………………………………………………. 19
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 …….…….................................. 19
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018……….......................................................... 38
BAB IV PENUTUP ……………………………………………………………………................................. 41
LAMPIRAN – LAMPIRAN
Matriks Rencana Strategis (RS) Tahun 2018
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Lampiran lainnya, penghargaan dll.
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 1
BAB I
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Konsep pembangunan merupakan suatu upaya terarah, sistematis yang dilakukan menuju
perubahan yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Perubahan yang dimaksud adalah gerakan
menuju arah peningkatan dari keadaan semula, tidak jarang pula ada yang mengasumsikan bahwa
pembangunan adalah juga pertumbuhan. Pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan
suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang,
sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok
untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang
mutlak harus terjadi dalam pembangunan.
Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan merupakan manifestasi
tanggung jawab Pemerintah sebagai urusan wajib dalam penyediaan pelayanan kebutuhan
dasarbagi masyarakat terutama bagi Masyarakat yang masih membutuhkan lapangan pekerjaan.
Pada gilirannya diharapkan upaya ini mampu meningkatkan masyarakat pencari kerja dalam
melaksanakan peran dan fungsi dalam kehidupan bermasyarakat.
Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Lamongan, komitmen pembangunan di bidang
ketenagakerjaan tersebut telah menjadi agenda utama pembangunan Tahun 2016-2021, yaitu upaya
memperluas lapangan kerja.
Untuk merealisasikan agenda tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan
membentuk Dinas Tenaga Kerja Pembentukan ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Lamongan.
Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 72 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Lamongan.
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan menyelenggarakan Pembangunan,
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang mencakup Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja,
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 2
Program Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, Program Pengelolaan
Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Perlindungan
Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dan Program Transmigrasi Regional
Untuk mengetahui kinerja Pemeritah Kabupaten Lamongan di bidang Tenaga kerja, maka
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan, tiap akhir tahun menyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) berdasar pada :
1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang No. 28 Th. 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
4. PP No. 8 Th. 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. PP No.8 Th. 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
7. Instruksi Presiden RI No. 7 Th. 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Inpres No. 5 Th. 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Permendagri No. 54 Th 2010 tentang Pelaksanaan PP No.8 Th. 2008;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.
29 Th. 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Kepala LAN RI No. 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Kepala LAN RI No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Perda Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangkah Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 3
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangkah
Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
Laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan
merupakan perwujudan kewajiban Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian visi dan misi yang diwujudkan
melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan kinerja instansi pemerintah
dilaksanakan melalui pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan.
Pengukuran kinerja tersebut di samping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke
depan, secara teknis dapat dilihat sebagai sistem lacak kinerja masing-masing program pada
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan.
Penilaian atas keberhasilan/kegagalan lebih difokuskan pada pencapaian sasaran, hal ini
berkaitan dengan kinerja yang sebenarnya, dimana sasaran merupakan hasil yang ingin
dicapai/diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun atau kurang.
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 4
2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati
Lamongan No. 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan.
Adapun Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan terdiri dari :
1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat.
2.1. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
2.2. Sub Bagian Keuangan.
2.3. Sub Bagian Umum.
3. Bidang Pelatihan Kerja.
3.1. Seksi Kelembagaan Pelatihan.
3.2.Seksi Penyelenggaraan Pelatihan
3.3. Seksi Sertifikasi Kompetensi
4. Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas.
4.1. Seksi Informasi Pasar Kerja.
4.2. Seksi Konsultasi Produktivitas.
4.3. Seksi Pengukuran dan Analisa Produktivitas.
5. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
5.1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja.
5.2. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri
5.3. Seksi Pengembangan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi.
6. Bidang Hubungan Indusrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
6.1. Seksi Persyaratan Kerja.
6.2. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
6.3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 5
Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LAMONGAN
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 6
a. Personil
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan didukung oleh 29 orang, yang mempunyai latar
belakang pendidikan mulai dari SLTP sampai dengan Magister (S2).
NO JABATAN
STRUKTURAL JMLH PANGKAT / GOLONGAN JMLH
PENDIDIKAN FORMAL
JMLH KET
1 Kepala Dinas 1 Pembina Utama Muda (IV/c)
1 S.2 1
2 Sekretaris 1 Pembina Tk. I (IV/b)
1 S.2 1
3 Kepala Bidang 4 Pembina (IV/a)
3 S.2 3
Penata Tk. I (III/d)
1 S.2 1
4 Kepala Seksi 13 Pembina (IV/a)
2 S.2 2
Penata Tk. I (III/d)
6 S.2 1
S.1 4
SLTA 1
Penata (III/c)
5 S.1 5
5 Staf 10 Pembina (IV/a)
1 SLTA 1
Penata (III/c)
1 S.1 1
Penata Muda Tk. I (III/b)
3 SLTA 3
Penata Muda (III/a)
3 S.1 3
1 SLTA 1
Juru (I/c)
1 SLTP 1
JUMLAH 29 29 29
b. Sarana dan Prasarana
Untuk mendukung kegiatan tugas sehari-hari, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan
dilengkapi dengan sarana dan prasarana.
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 7
NO Nama Barang / Jenis Barang
Jumlah Barang Unit/Buah
Harga Keterangan
2 3 4 5
1 Mobil /station Wagon 4 605.334.000,00
2 Mobil Box 1 250.000.000,00
3 Sepeda Motor 14 174.314.871,00
4 Pelatihan Mekanik 26 4.266.540.000,00
5 Pelatihan Menjahit 94 459.456.500,00
6 Pelatihan Otomotif 254 2.044.286.900,00
7 Pelatihan Pertukangan 262 822.090.200,00
8 Pelatihan Las 280 2.241.697.175,00
9 Pelatihan AC/Pendingin 277 2.160.247.700
10 Mesin Ketik 4 2.623.206,00
11 Lemari besi 23 86.142.093,00
12 Rak Besi 12 31.651.250,00
13 Rak Kayu 2 3.500.000,00
14 Filing Besi 8 17.956.000,00
15 Lemari Kaca 4 3.054.800,00
16 Papan pengumuman 1 1.492.000,00
17 White Board 4 3.239.000,00
18 Overhaed Projektor 1 6.500.000,00
19 Lemari Kayu 4 640.000,00
20 Meja Kayu / Rotan 31 68.166.300,00
21 Tempat Tidur Kayu Lengkap 24 91.111.000,00
22 Meja Rapat 4 12.478.000,00
23 Meja Tulis 4 5.800.000,00
24 Meja Podium 1 1.500.000,00
25 Kursi Tamu 6 62.483.000,00
26 Kursi Puter 2 4.806.666,00
27 Mesin Penghisap Debu 1 375.000,00
28 Mesin Potong Rumput 1 2.163.000,00
29 AC 31 153.220.633,00
30 Kipas Angin 1 627.000,00
31 Pelatihan Prossesing 81 676.352.700,00
32 Pelatihan Tata Rias 138 316.957.801,00
33 PC Unit 17 184.385.000,00
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 8
34 Laptop 5 44.566.000,00
35 Note Book 10 80.108.000,00
36 Scaner 3 10.350.000,00
37 Printer 24 80.049.383,00
38 Meja Kerja Pejabat Eselon III 8 28.516.300,00
39 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 27 65.882.965,00
40 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 1 3.600.000,00
41 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 6 14.434.200,00
42 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 25 49.212.300,00
43 Kursi lipat 106 16.935.704,00
44 Camera + Attachmen 6 26.291.000,00
45 LCD Proyektor + Attachmen 2 22.539.000,00
46 Soun System 1 9.269.000,00
47 TV 3 7.723.352,00
48 Handycam 1 4.043.000,00
49 Faximile Panasonic FT-110 1 4.773.600,00
50 CCTV 2 48.438.000,00
51 Hardisc 1 1.177.000,00
52 Kursi Staf 7 6.500.000,00
53 Meja Sekolah 5 3.669.700,00
54 Tangga Alminium 1 978.000,00
55 Korden 248 35.489.000,00
56 CPU 1 4.500.000,00
57 Pesawat Telepon 1 3.500.000,00
58 Almari 2 Pintu 24 24.295.700,00
59 Papan Tulis Elektronik 1 21.690.000,00
1. Pembiayaan
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan
berdasarkan perincian pembiayaan yang terdapat pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2018, adalah sebagai berikut :
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 9
NO. U R A I A N JUMLAH KET.
Belanja Daerah Rp. 6.914.063.600,-
1.
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Rp. 2.956.860.000,-
Rp. 2.956.860.000,-
2.
Belanja Langsung
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
Rp. 3.957.223.600,-
Rp. 414.473.000,-
Rp. 3.021.648.050,-
Rp. 521.102.550,-
3. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP
Sistematika pelaporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mengacu pada format yang
telah ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang
diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia berdasarkan Keputusan
Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 yang merupakan perbaikan dari
keputusan yang sama Nomor 589/IX/6/Y/99 yang terakhir diperbarui dengan Peraturan Menteri
Pemberdayaan Aparatur Negara atau PERMENPAN No. 53 Tahun 2014.
Secara umum penyusunan Laporan Kinerja mengikuti prinsip–prinsip kejujuran, obyektif, akurat dan
transparan. Format Laporan Kinerja terdiri dari:
1. Ringkasan Eksekutif dalam bagian ini secara umum disajikan tentang tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, sejauhmana Dinas telah mencapai tujuan dan sasaran
tersebut, kendala–kendala yang dihadapi dan langkah– langkah yang telah dilakukan untuk
mengatasi kendala tersebut.
2. Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada
aspek strategis organisasi serta permsalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi
organisasi.
3. Perencanaan dan Perjanjian Kerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/iktisar perjanjian kinerja tahun
yang bersangkutan.
4. Akuntabilitas Kinerja
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 10
a. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai
berikut :
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu
dan beberapa tahun terakhir;
Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta
alternative solusi yang telah dilakukan;
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja.
b. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja
organisasi seusai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
5. Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kineja organisasi serta langkah di masa
mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
6. Lampiran
a. Matriks Renstra
b. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
c. Perjanjian Kinerja
d. Lampiran lainnya, penghargaan dll.
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 11
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
1. Visi dan Misi
1.1 Visi
Visi adalah cara pandang jauh ke depan yang didalamnya mencerminkan apa yang
ingin dicapai dan kemana suatu organisasi diarahkan. Visi merupakan gambaran tentang
kondisi ideal masa depan yang ingin diwujudkan. Visi merupakan arah langkah ke depan
dengan penuh kepastian. Visi merupakan gambaran konseptual tentang hari depan yang
ingin diwujudkan dan mampu memberikan semangat dalam menjalankan roda organisasi.
Bertumpu pada konsep visi tersebut, Kabupaten Lamongan menetapkan visi
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing“
Visi Kabupaten Lamongan tersebut, tidak akan bisa terwujud dan diwujudkan
manakala tidak didukung oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Keunggulan ini dapat diwujudkan dengan mempersyaratkan adanya potensi dan
kompetensi untuk bisa lebih produktif, memiliki daya kreatif dan inovatif yang tinggi sesuai
tuntutan lingkungan strategi yang senantiasa terus mengalami perubahan dan tumbuh
kembang yang semakin dinamis dan komplek. Lebih produktif berarti menghasilkan sesuai
dengan yang diharapkan, dan memiliki daya kreasi dan inovasi produk secara berkelanjutan
yang tinggi, serta memiliki daya saing, baik daya saing komparatif maupun daya saing
manfaat (comparative and advantage competitive) untuk mewujudkan mayarakat Kabupaten
Lamongan menjadi masyarakat yang sejahtera dari segi ekonomi, serta rasa aman dan
tenteram dalam kehidupan bermasyarakat yang dilandasi dengan meningkatnya kualitas
pendidikan, kesehatan, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berkembangnya
kehidupan demokrasi dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan
masyarakat.
Kompetensi ini merupakan kemampuan yang berupa pengetahuan, keahlian, dan
ketrampilan, sikap dan perilaku serta etika yang diperlukan untuk melaksanakan apa yang
menjadi tugas pokok, fungsi dan peran yang dimainkannya. Karenanya menuntut adanya
“Sense of responsibility and professionally” dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 12
pokok, fungsi, dan peran masing-masing. Sense of responsibility, menghendaki setiap pelaku
kepentingan memiliki rasa bertanggung jawab, yakni mau dan mampu bertanggung jawab
dan mempertanggungjawabkan segala sikap, perilaku, tindakan dalam bingkai
melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang diamanahkan
kepadanya. Sementara professionally lebih mengarah pada kompetensi bagi setiap pelaku
kepentingan. Kompetensi merupakan kemampuan yang berupa pengetahuan, keahlian,
ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan apa yang menjadi
tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya.
1.2 M i s i
Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat
terlaksana dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Visi dapat terwujud apabila
Instansi Pemerintah mempunyai misi yang jelas sehingga pada gilirannya dapat menyelaraskan
dengan potensi masalah dan kendala yang dihadapi.
Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Lamongan maka dirumuskan dalam
5 (lima) misi sebagai berikut :
Misi ke-1
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan
Pendidikan dan Kesehatan;
Misi ke-2
Mengembangkan Perekonomian yang Berdaya Saing dengan Mengoptimalkan Potensi
Daerah;
Misi ke-3
Memantapkan Sarana dan Prasarana Dasar dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan;
Misi ke-4
Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik.
Misi ke-5
Memantapkan Kehidupan Masyarakat yang Tenteram dan Damai dengan Menjunjung Tinggi
Budaya Lokal;
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 13
Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja
Kab. Lamongan adalah Misi ke-5 (Lima) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 yaitu Memantapkan kehidupan
masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal. Dalam
rangka mendukung pencapaian misi ke-5 ditetapkan tujuan: “Mewujudkan kehidupan
bermasyarakat yang aman, tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan
hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan
pengangguran“. Sasaran strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan
fungsi Dinas Tenaga Kerja Kab. Lamongan adalah ” Meningkatnya penduduk yang
bekerja”.
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
2.1 Tujuan
Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Kabupaten Lamongan, maka Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Lamongan, menerapkan tujuan untuk memberikan arah terhadap
program pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD. Disamping itu juga dalam rangka
memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap peran misi serta program
yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagaimana tujuan “Meningkatnya Penduduk
yang Bekerja”.
2.2 Sasaran dan Indikator Sasaran
Untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Lamongan selama kurun waktu jangka menengah lima tahun, maka perlu ditetapkan
sasaran sebagai berikut :
1) Untuk mencapai tujuan “Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja” ditetapkan
dengan sasaran :
1) Meningkatnya penempatan kerja, dengan indikator “persentase peningkatan kerja di
sektor formal”.
2) Meningkatnya perlindungan pekerja, dengan indikator:
a) Persentase peningkatan pekerja yang mengikuti program BPJS ketenaga
kerjaan.
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 14
b) Persentase penyelesaian perselisihan kerja
3) Meningkatnya kesejahteraan pekerja, dengan indikator: “Persentase peningkatan
pekerja yang sudah menerima upah minimum kabupaten (UMK)”.
3. Program dan Kegiatan
3.1 Untuk mewujudkan tujuan “Meningkatnya penduduk yang bekerja” ditetapkan Program dan
kegiatan sebagai berikut :
1) Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dengan kegiatan :
a) Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja
Industri Hasil Tembakau;
b) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi
Pencari Kerja melalui Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga
Kerja;
c) Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat
melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi;
d) Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat;
2) Program Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja dengan kegiatan :
a) Fasilitasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna;
b) Monitoring Keberadaan Tenaga Kerja Asing di Perusahaan;
c) Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan tentang pelaksanaan CTKI bekerja di
luar negeri;
d) Monitoring penempatan tenaga kerja perusahaan;
e) Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang penempatan TKA;
3) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dengan kegiatan :
a) Pembahasan Penetapan dan Pengusulan Upah Minimum Kabupaten (UMK)
Lamongan;
b) Koordinasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS-Tripartit) Terhadap Kondisi
Ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan;
c) Pembinaan kepersertaan jaminan sosial (BPJS) diperusahaan;
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 15
d) Sosialisasi dan Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan
industrial;
e) Sinergitas hubungan Industrial dan jaminan soaial Tenaga Kerja;
f) Sosialisasi pelaksanaan UMK;
g) Penyuluhan pembuatan PP/PKB (Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama)
dan pembentukan LKS (Lembaga Kerja Sama) bipartit di perusahaan
4) Program Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
dengan kegiatan :
a) Penyebarluasan informasi lowongan kerja dalam negeri dan luar negeri;
b) Pengembangan ekonomi Produktif berbasis masyarakat;
c) Pendampingan magang kerja EKS siswa BLK;
d) Pelaksanaan Bursa Kerja Khusus SMK;
e) Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari
kerja melalui penyelenggaraan pameran kesempatan kerja (Job Fair)
f) Bimbingan Konsultasi Managerial dan Monev Siswa Eks BLK;
g) Bimbingan dan Monev Peningkatan Produktivitas SDM dalam Perusahaan;
h) Pengukuran Produktivitas Individu Tenaga Kerja Perusahaan;
5) Program Transmigrasi Regional dengan kegiatan :
a) Pelatihan Transmigrasi Regional
b) Kunjungan Kerjasama penempatan Transmigrasi
c) Pemberangkatan Transmigrasi Regional
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018
Rencana Kinerja Tahun (RKT) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan untuk Tahun
2018 berpedoman dari Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.
RKA (Rencana Kerja Anggaran) disusun mengacu kepada klasifikasi anggaran yaitu
belanja Daerah menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Jadi RKT
memuat rencana capaian kinerja dari Renstra yang bersifat tahunan, yaitu target-target kinerja
output dari setiap kegiatan, target outcome dari setiap sasaran dalam mendukung tujuan.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan untuk Tahun
2018, disajikan di dalam Format Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 16
Terkait dengan rencana kinerja tahunan, supaya rencana/target capaian kinerja yang
tercantum di dalam Rencana Kinerja Tahunan dapat terukur, maka disusun indikator kinerja
yaitu indikator output dan outcome yang disusun sesuai dengan alokasi anggaran kegiatan
berdasarkan DPA Awal Tahun 2018.
Komponen Rencana Kinerja Tahunan pada Tahun 2018 yang disusun berdasarkan
Renstra secara rinci memuat tentang tujuan, program, sasaran / kegiatan, output dan indikator
output, serta outcome dan indikator outcome.
Penetapan indikator kinerja kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan
memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus dikelola.
Penetapan indikator kinerja dimaksudkan untuk dapat menggambarkan kinerja sasaran dan
kegiatan yang hendak dicapai sebagai target capaian kinerja. Dengan demikian, indikator
kinerja tersebut diupayakan memiliki criteria spesifik dan jelas, dapat diukur secara obyektif,
layak dicapai, serta relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu tertentu.
Di dalam Rencana Kinerja Tahunan pada Tahun 2018, indikator kinerja yang
dikembangkan dan disepakati untuk pengukuran capaian kinerja adalah indikator output dan
outcome dan diuraikan berdasarkan kegiatan dan sasaran serta target kuantitatif atau
kualitatifnya.
Indikator outcome yang ditetapkan lebih merupakan indikator yang bersifat immediate
outcome yang akan dicapai dan dapat diukur pada akhir tahun anggaran berjalan. Indikator
output ditetapkan pertahun berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari masing-masing kegiatan.
Kinerja Dinas Tenaga Kerja juga merupakan agregasi dari kinerja masing-masing bidang yang
berasa agregasi dari kinerja masing-masing bidang yang berada di bawahnya dalam
melaksanakan tupoksinya untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran dalam Renstra.
1. Sasaran dan Indikator Sasaran:
1) Meningkatnya penempatan kerja dengan indikator:
a) Persentase peningkatan penempatan kerja disektor formal.
2) Meningkatnya perlindungan pekerja, dengan indikator :
a) Persentase peningkatan pekerja yang mengikuti program BPJS ketenagakerjaan.
b) Persentase penyelesaian perselisihan kerja.
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 17
3) Meningkatnya kesejahteraan pekerja, dengan indikator :
a) Persentase peningkatan pekerja yang sudah menerima Upah Minimum Kabupaten
(UMK).
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan
tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun
tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, serta merupakan suatu
dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan, untuk mewujudkan
target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi. Dokumen
Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk:
1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi ;
2. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur ;
3. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah ;
4. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi ;
5. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur ;
6. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam LKjIP ;
Dokumen Perjanjian Kinerja ini disusun setelah ada kejelasan mengenai alokasi anggaran.
Hal ini dimaksudkan agar dokumen perjanjian kinerja dapat disusun secara realistis dengan
mempertimbangkan ketersediaan sumber dana yang dapat dipertanggung jawabkan
peruntukannya, Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2018.
1) Perjanjian Kinerja Tahun 2018
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya penempatan kerja di sektor formal
1.1 Persentase peningkatan penempatan kerja disektor formal
1,12 %
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 18
2 Meningkatnya perlindungan pekerja
2.1 Persentase peningkatan pekerja yang mengikuti program BPJS ketenagakerjaan
4,43 %
2.2 Persentase penyelesaian perselisihan kerja
100 %
3 Meningkatnya kesejahteraan pekerja
3.1 Persentase peningkatan pekerja yang sudah menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK)
1,95 %
Program Anggaran Keterangan
1. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Rp 979.964.000,- Dana BHCT
2. Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja Perluasan Kerja
Rp 145.000.000,- APBD
3. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Rp 375.000.000,- APBD
4. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
Rp 584.000.000,- APBD & DBHCT
5. Transmigrasi Regional Rp 303.000.000,- APBD
Jumlah Rp 2.386.964.000
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 19
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018
Hasil pengukuran kinerja terhadap 10 Program (meliputi 5 Program
Pembangunan dan 5 Program Rutin) dan 42 kegiatan (meliputi 27 kegiatan
pembangunan dan 15 kegiatan yang termasuk ke dalam Program Rutin)
sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2018, menunjukkan bahwa
secara umum Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan telah mencapai kinerja,
terkait pelaksanaan pembangunan di bidang Ketenagakerjaan. Pengukuran kinerja
dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang sistematik dan berdasarkan pada
kelompok indikator kinerja. Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap,
tepat waktu dan konsisten, maka penetapan indikator–indikator kinerja serta rencana
pencapaiannya dilakukan sejak awal perencanaan program dan kegiatan.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dari setiap
indikator kinerja sasaran dengan realisasi yang dicapai oleh indikator kinerja tersebut,
sehingga diketahui selisih kinerjanya (performance gap). Berdasarkan performance
gap tersebut, dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk
peningkatan kinerja di masa mendatang. Dalam proses pengukuran kinerja tersebut,
diperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan
efektivitas.
Penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran dilakukan dengan
menggunakan 2 (dua) jenis skala penilaian pengukuran yang masing-masing terdiri
dari 4 (empat) kategori sebagai berikut:
a. Untuk indikator sasaran yang bermakna capaian positif, skala penilaiannya :
NO PERSENTASE CAPAIAN KATEGORI CAPAIAN
1 Lebih dari 100 % Sangat Baik
2 75 % sampai 100 % Baik
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 20
3 55 % sampai 75 % Cukup
4 Kurang dari 55 % Kurang
b. Untuk indikator sasaran yang bermakna capaian positif, skala penilaiannya :
NO PERSENTASE CAPAIAN KATEGORI CAPAIAN
1 Lebih dari 100 % Sangat Baik
2 75 % sampai 100 % Baik
3 55 % sampai 75 % Cukup
4 Kurang dari 55 % Kurang
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018
1. TUJUAN DAN SASARAN 1
Tujuan : Meningkatnya penduduk yang bekerja
Sasaran 1 : Meningkatnya Penempatan Kerja
1.1 Perbandingan Kinerja
Tabel 3.1 Perbandingan Capaian Kinerja
Pada Tujuan dan Sasaran 1
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN
Meningkatnya Penempatan Kerja di sektor formal
Persentase Peningkatan Penempatan Kerja di Sektor Formal
1,12% 2,20% 196,43%
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 21
Grafik 3.1 Pencapaian Kinerja
Pada Tujuan dan Sasaran 1
Pada sasaran “Meningkatnya Penempatan Kerja”, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut:
1. Target meningkatnya penempatan kerja sebesar 1,12 persen, tercapai 196,43 persen
(capaian 196,43 persen dengan kategori “sangat baik”). Pada Tahun 2018 jumlah pencari
kerja yang mendaftar sebanyak 2.910 orang, sedangkan pencari kerja yang ditempatkan
sebanyak 2.740 orang, sedangkan pencari kerja yang mendaftar pada Tahun 2017
sebanyak 2.800 orang, sedangkan tenaga kerja yang ditempatkan sebanyak 2.681 orang.
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
140,00%
160,00%
180,00%
200,00%
TARGET REALISASI CAPAIAN
1,12% 2,20%
196,43%
Persentase Peningkatan Penempatan Kerja di sektor Formal
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 22
Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja
Pada Tujuan dan Sasaran 1
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR TARGET
2018
REALISASI TAHUN
2017
REALISASI TAHUN 2018
Meningkatnya Penempatan Kerja di sektor formal
Persentase Peningkatan Penempatan Kerja di Sektor Formal
1,12% 1,09% 2,20%
Grafik 3.2
Pencapaian Kinerja Pada Tujuan dan Sasaran 1
Target indikator “meningkatnya penempatan kerja” sebesar 1,12 persen dan
tercapai sebesar 2,20 persen. Sedangkan realisasi pada tahun sebelumnya tercapai
sebanyak 1,09 persen.
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
TARGET REALISASI TAHUN2017
REALISASI TAHUN2018
1,12% 1,09%
2,20%
Persentase Peningkatan Penempatan Kerja di Sektor Formal
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 23
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA
Pada Tujuan dan Sasaran 1
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
TARGET AKHIR
PERIODE RENSTRA
REALISASI 2018
TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya Penempatan Kerja di sektor formal
Persentase Peningkatan Penempatan Kerja di Sektor Formal
1,51% 2,20% 145,70%
Grafik 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA Pada Tujuan dan Sasaran 1
Kinerja “meningkatnya penempatan kerja” sebesar 2,20 persen. Jika
diperbandingkan dengan target akhir periode RENSTRA di Tahun 2021 sebesar 1,51
persen, maka tingkat kemajuan kinerjanya mencapai 145,70 persen.
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
140,00%
160,00%
TARGET AKHIRPERIODE RENSTRA
REALISASI TINGKAT KEMAJUAN
1,51% 2,20%
145,70%
Persentase Peningkatan Penempatan Kerja di Sektor Formal
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 24
Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Dengan Capaian Nasional
Pada Tujuan dan Sasaran 1
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI
TAHUN 2018 REALISASI NASIONAL
KET. (+/-)
Meningkatnya Penempatan Kerja di sektor formal
Persentase Peningkatan Penempatan Kerja di Sektor Formal
1,12% 2,20% 0%
Grafik 3.4
Pencapaian Kinerja Dengan Capaian Nasional Pada Tujuan dan Sasaran 1
1. Pada sasaran meningkatnya penempatan kerja, indikator Nasional adalah “jumlah
tenaga kerja yang mendapat fasilitasi penempatan dan pemberdayaan tenaga
kerja”. Indikator tersebut sekaligus mengakomodasi perluasan kesempatan kerja
di sektor informal (target Tahun 2018 tidak nampak di dalam dokumen RENSTRA
Kementerian).
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
TARGET REALISASI TAHUN2018
REALISASINASIONAL
1,12%
2,20%
0%
Persentase Peningkatan Penempatan Kerja di Sektor Formal
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 25
3.1 Analisis Hasil Kinerja dan Alternatif Solusi
Berkenaan dengan sasaran realisasi meningkatnya penempatan kerja sudah
memenuhi target, akan tetapi masih ditemukan beberapa kendala sebagai berikut:
Perusahaan belum mematuhi kewajibannya untuk melaporkan penempatan
tenaga kerja dari hasil rekrutmen.
Perusahaan belum memahami (melaporkan), bila melakukan mutasi
karyawan dari cabang ke pusat atau dari pusat ke cabang melalui Dinas
Tenaga Kerja.
Perusahaan baru yang ada di Kabupaten Lamongan belum melakukan
koordinasi ke Dinas Tenaga Kerja setempat dalam hal rekrutmen sampai
dengan penempatan tenaga kerja.
Alternatif dan Solusi Pada Sasaran Meningkatnya Penempatan Kerja
Perlu adanya penekanan/sosialisasi (kewajiban melaporkan rekrutmen tenaga
kerja) kepada perusahaan supaya menigkatkan capaian kinerja pada sasaran
meningkatnya penempatan kerja.
Perlu adanya sosialisasi ke perusahaan terkait tata cara pelaksanaan
rekrutmen dan mutasi tenaga kerja.
Perlu adanya sosialisasi ke perusaan yang baru berdiri dikabupaten
Lamongan tentang tatacara rekrutmen dan penempatan tenaga kerja untuk
mendukung capaian kinerja.
3.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dari sisi personil pada sasaran meningkatnya penempatan kerja terdapat 12
Pejabat dan 4 Staf yang menangani terkait penempatan kerja, untuk mempercepat
capain penempatan kerja dan mengurangi pengangguran terbuka. Pola promosi
pelayanan secara online untuk pemasangan lowongan dan informasi kerja serta
layanan ketenagakerjaan melalui website menjadikan lebih efisien. Penggunaan
media sosial serta kegiatan Bursa Kerja Balai Latihan Kerja (BLK).
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 26
3.3 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan
Sebagai terobosan dalam mensosialisasikan, mengakomodasi peningkatan
lowongan kerja, mengoptimalkan penempatan tenaga kerja, dan melakukan
kegiatan bursa kerja 1 tahun 2 kali dan 1 Kali Job Mini.
Jejaring kerjasama informasi bursa kerja dengan pihak-pihak yang berkontribusi
tinggi terhadap penyediaan peluang kerja (dunia industri, asosiasi profesi, satuan
pendidikan menengah dan perguruan tinggi) sehingga info peluang kerja di
sektor formal semakin terbuka, banyak dan mudah diakses pencari kerja.
Menggerakkan dan mendorong sektor-sektor lapangan usaha dan keterlibatan
OPD lainnya untuk berkontribusi dalam penciptaan dan perluasan lapangan kerja
di Kabupaten Lamongan.
2. TUJUAN DAN SASARAN 2
Tujuan : Meningkatnya penduduk yang bekerja
Sasaran 2 : Meningkatnya perlindungan pekerja
Perbandingan Kinerja
Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja
Pada Tujuan dan Sasaran 2
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR TARGET
2018 REALISASI CAPAIAN
Meningkatnya Perlindungan Pekerja
Persentase Peningkatan Pekerja yang Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan
4,43% 4,42% 99,77%
Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja
100% 100% 100%
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 27
Grafik 3.5 GrafikPencapaian Kinerja pada
Tujuan dan Sasaran 2
Pada sasaran “Meningkatnya Perlindungan Pekerja”, diperoleh capaian kinerja sebagai
berikut:
1. Target meningkatnya perlindungan pekerja pada indikatorpersentase peningkatan pekerja
yang mengikuti program BPJS ketenagakerjaansebesar 4,43 persen terealisasi sebesar 4,42
persen (capaian 99,77 persen dengan kategori “baik”). Pekerja yang mengikuti/terdaftar
mengikuti program BPJS ketenagakerjaan sebanyak 17.360 orang pada Tahun 2018
sedangkan pada tahun sebelumnya jumlah pekerja yang mengikuti program BPJS
ketenagakerjaan sebanyak 16.625 orang.
2. Target meningkatnya perlindungan pekerja pada indikator persentase penyelesaian
perselisihan kerja sebesar 100 persen, tercapai 100 persen (capaian 100% dengan kategori
“baik”). Pada Tahun 2018 Menyelesaikan Kasus Perselisihan Kerja Sebanyak 6 Kasus.
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
TARGET REALISASI CAPAIAN
4,43% 4,42%
99,77%100% 100% 100%
Persentase Peningkatan Pekerja yang Mengikuti Program BPJSKetenagakerjaanPersentase Penyelesaian Perselisihan Kerja
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 28
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Pada Tujuan dan Sasaran 2
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR TARGET
2018 REALISASI
2017 REALISASI
2018
Meningkatnya Perlindungan Pekerja
Persentase Peningkatan Pekerja yang Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan
4,43% 4,13% 4,42%
Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja 100% 100% 100%
Grafik 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya Pada Tujuan dan Sasaran 2
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
TARGET REALISASI 2017 REALISASI 2018
4,43% 4,13% 4,42%
100% 100% 100%
Persentase Peningkatan Pekerja yang Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan
Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 29
1. Target persentase peningkatan pekerja yang mengikuti program BPJS
ketenagakerjaan sebesar 4,43 persen tercapai sebesar 4,42 persen, capaian 99,77
persen. Pada tahun sebelumnya, target 3,98 persen, realisasi 4,13 persen, capaian
103,76 persen. Capaian Tahun 2018 apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 ada
penurunan capaian sebesar 3,99 persen, karena ada beberapa perusahaan baru yang
beroperasi di pertengahan Tahun dan karyawan masih sebagai pekerja borongan
sehingga belum di daftarkan BPJS.
2. Target Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja sebesar 100 persen tercapai
sebesar 100 persen, capaian 100 persen. Pada tahun sebelumnya, target 100 persen,
realisasi 100 persen, capaian 100 persen. Capaian Tahun 2018 apabila dibandingkan
dengan Tahun 2017 tidak ada penurunan/kenaikan.
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA
Pada Tujuan dan Sasaran 2
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
TARGET AKHIR
PERIODE RENSTRA
REALISASI 2018
TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya Perlindungan Pekerja
Persentase Peningkatan Pekerja yang Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan
5,42% 4,42% 81,54%
Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja 100% 100% 100%
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 30
Grafik 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA
Pada Tujuan dan Sasaran 2
1. Kinerja “meningkatnya perlindungan pekerja“ pada indikator persentase peningkatan
pekerja yang mengikuti program BPJS ketenagakerjaan mencapai 4,42 persen. Jika
dibandingkan dengan target akhir RENSTRA Tahu 2021 sebesar 5,42 persen maka
tingkat kemajuan kinerjanya mencapai 81,54 persen.
2. Kinerja “meningkatnya perlindungan pekerja“ pada indikator Persentase Penyelesaian
Perselisihan Kerja mencapai 100 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir
RENSTRA Tahun 2021 sebesar 100 persen maka tingkat kemajuan kinerjanya
mencapai 100 persen.
0,00%
50,00%
100,00%
TARGET AKHIRPERIODE RENSTRA
REALISASI TINGKATKEMAJUAN
5,42% 4,42%
81,54%100% 100% 100%
Persentase Peningkatan Pekerja yang Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan
Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 31
Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional
Pada Tujuan dan Sasaran 2
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR TARGET
2018
REALISASI TAHUN
2018
REALISASI NASIONAL
KET. (-/+)
Meningkatnya Perlindungan Pekerja
Persentase Peningkatan Pekerja yang Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan
4,43% 4,42% 0%
Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja
100% 100% 0%
Grafik 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional Pada Tujuan dan Sasaran 2
Capaian kinerja pada indikator di atas tidak dapat dibandingkan dengan capaian Nasional
(Kementerian Ketenagakerjaan), mengingat terdapat perbedaan indikator:
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
TARGET REALISASI TAHUN2018
REALISASINASIONAL
4,43% 4,42% 0%
100% 100%
0%
Persentase Peningkatan Pekerja yang Mengikuti Program BPJSKetenagakerjaan
Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 32
1. Terkait persentase peningkatan pekerja yang mengikuti program BPJS
ketenagakerjaan, (target Tahun 2018 tidak nampak di dalam dokumen RENSTRA
Kementerian).
2. Terkait penyelesaian perselisihan hubungan industrial, indikator Nasional adalah
“menurunnya perselisihan hubungan industrial” (target Tahun 2018 tidak nampak
di dalam dokumen RENSTRA Kementerian).
3.4 Analisis Hasil Kinerja dan Alternatif Solusi
Berkenaan dengan sasaran meningkatnya perlindungan pekerja sudah memenuhi
target, akan tetapi masih ditemukan beberapa kendala sebagai berikut:
Pihak yang berselisih belum melaksanakan komunikasi secara bipartit (Intern
Perusahaan), sehingga permasalahan yang seharusnya diselesaikan di level
perusahaan harus ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan.
Banyak pengaduan perselisihan tanpa identitas (Surat kaleng) sehingga Dinas
Tenaga Kerja tidak dapat menindak lanjuti.
Belum adanya petugas teknis yang menangani kasus perselisihan kerja,
dikarenakan mediator HI pensiun.
Alternatif dan Solusi Pada Sasaran Meningkatnya Perlindungan Pekerja:
Perlu adanya penekanan/koordinasi ke perusahaan tentang tata cara
penyelesaian perselisihan tenaga kerja.
Perlu adanya SOP tentang pelaporan dan penanganan permasalahan
perselisihan kerja, sehingga pihak terkait mudah dalam menangani dan
menindak lanjutinya.
Perlu adanya penambahan petugas teknis terkait penyelesaian perselisihan
kerja, sehingga lebih optimal dan mempercepat pencapaian kinerja.
3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dari sisi personil yang menangani pada sasaran Meningkatnya
Perlindungan Pekerja terdapat 1 Pejabat yang juga merangkap menangani sasaran
meningkatnya kesejahteraan pekerja, dalam hal ini tidak sebanding dengan jumlah
perusahaan yang ada di Kabupaten Lamongan.
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 33
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan
Sosialisasi Norma ketenagakerjaan untuk meningkatkan pemahaman
ketentuan ketenagakerjaan dalam rangka perlindungan dan kesejahteraan para
pekerja dan keluarganya agar dapat hidup layak sehingga akan meningkatkan
produktivitas kerja serta memberikan ketenangan bekerja dan berusaha sehingga
akan tercipta hubungan industrial yang harmonis.
3. Tujuan dan Sasaran 3
Tujuan : Meningkatnya Penduduk yang Bekerja
Sasaran 3 : Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja
3.6 Perbandingan Kinerja
Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Kinerja Pada Tujuan dan Sasaran 3
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR TARGET
2018 REALISASI
2018 CAPAIAN
Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja
Persentase Peningkatan Pekerja yang Sudah Menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK)
1,95% 1,94% 99,49%
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 34
Tabel 3.9 Pencapaian Kinerja
Pada Tujuan dan Sasaran 3
Pada sasaran “Meningkatnya kesejahteraan pekerja”, diperoleh capaian
kinerja sebagai berikut:
1. Target meningkatnya kesejahteraan pekerja sebesar 1,95 persen, tercapai
99,49 persen (capaian 99,49 persen dengan kategori “baik”). Pada Tahun
2018 jumlah pekerja yang menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK)
sebanyak 18.401 orang sedangkan pada tahun sebelumnya jumlah pekerja
yang menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebanyak 18.050 orang.
Tabel 3.10
Pencapaian Kinerja Tahun ini dan dan Sebelumnya Pada Tujuan dan Sasaran 3
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR TARGET
2018 REALISASI
TAHUN 2017 REALISASI
TAHUN 2018
Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja
Persentase Peningkatan Pekerja yang Sudah Menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK)
1,95% 1,75% 1,94%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
TARGET REALISASI CAPAIAN
1,95% 1,94%
99,49%
Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 35
Grafik 3.10 Pencapaian Kinerja
Pada Tujuan dan Sasaran 3
Target indikator “persentase peningkatan pekerja yang sudah menerima Upah
Minimum Kabupaten (UMK)” sebesar 1,95 persen, realisasi sebesar 1,94 persen,
capaian sebesar 99,49 persen. Pada tahun sebelumnya, target 1,41 persen, realisasi
1,75 persen, capaian 124,11 persen. Capaian Tahun 2018 apabila dibandingkan dengan
Tahun 2017 ada penurunan capaian sebesar 24,62 persen. Karena ada beberapa
perusahaan baru yang beroperasi di pertengahan Tahun dan karyawan masih sebagai
pekerja borongan sehingga belum mendapatkan Upah Minimum Kabupaten (UMK)
Tabel 3.11
Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA Pada Tujuan dan Sasaran 3
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
TARGET AKHIR
PERIODE RENSTRA
REALISASI 2018
TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja
Persentase Peningkatan Pekerja yang Sudah Menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK)
2,87% 1,94% 67,59%
1,60%
1,70%
1,80%
1,90%
2,00%
TARGET REALISASI 2017 REALISASI 2018
1,95%
1,75%
1,94%
Persentase Peningkatan Pekerja yang Menerima Upah MinimumKabupaten (UMK)
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 36
Grafik 3.11 Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA
Pada Tujuan dan Sasaran 3
Kinerja Peningkatan Pekerja yang Sudah Menerima Upah Minimum Kabupaten
(UMK) sebesar 1,94 persen, sedangkan target akhir RENSTRA sebesar 2,87 persen.
Dengan demikian tingkat kemajuan kinerjanya sebesar 67,59 persen.
Tabel 3.12
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional Pada Tujuan dan Sasaran 3
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR TARGET
2018 REALISASI
2018 REALISASI NASIONAL
KET. (+/-)
Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja
Persentase Peningkatan Pekerja yang Sudah Menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK)
1,95% 1,94% 0.00%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
TARGET PERIODERENSTRA
REALISASI TINGKATKEMAJUAN
2,87% 1,94%
67,59%
Persentase Peningkatan Pekerja yang Menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK)
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 37
Grafik 3.12 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional
Pada Tujuan dan Sasaran 3
.
3.7 Analisis Hasil Kinerja dan Alternatif Solusi
Berkenaan dengan sasaran meningkatnya kesejahteraan pekerja sudah
memenuhi target, akan tetapi masih ditemukan beberapa kendala sebagai berikut:
Belum diberlakukannya UMK untuk pekerja pada masa kerja 0-1 tahun dan 1
tahun ke atas di perusahaan.
Alternatif dan Solusi Pada Sasaran Meningkatnya Perlindungan Pekerja:
Perlu adanya pendekatan dan pemahaman secara inten ke perusahaan agar
semua pekerja mendapatkan Upah Minimum Kabupaten.
3.8 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dari sisi personil pada sasaran meningkatnya kesejahteraan pekerja hanya
ditangani oleh 2 Pejabat (tanpa staf), dukungan personil ini tidak memadai jika
dibandingkan jumlah tenaga kerja dan perusahaan yang ada di Kabupaten
Lamongan.
3.9 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan
Secara intensif mengupayakan koordinasi dengan instansi terkait.
Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan maka perlu ditingkatkan sosialisasi kepada para pelaku proses
produksi (Pengusaha dan Pekerja) tentang materi PP dimaksud.
0,00%0,50%1,00%1,50%2,00%
TARGET REALISASI 2018 REALISASINASIONAL
1,95% 1,94%
0%
Persentase Peningkatan Pekerja yang Menerima Upah MinimumKabupaten (UMK)
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 38
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018
Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan sesuai dengan Dokumen Perjanjian kinerja
Tahun 2018 dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp. 3.957.223.600,-
dan realisasi sebesar Rp. 3.754.643.526,- atau 94,88 % dan fisik sebesar 100 %.
Tabel 3.13
Alokasi per Sasaran Pembangunan
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR ANGGARAN ANGGARAN
%
Meningkatnya Penempatan Kerja
Persentase Peningkatan Penempatan Kerja di Sektor Formal
2.011.964.000 50,84
Meningkatnya Perlindungan Pekerja
Persentase Peningkatan Pekerja yang Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan
85.000.000 2,15
Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja 165.000.000 4,17
Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja
Persentase Peningkatan Pekerja yang Sudah Menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK)
125.000.000 3,16
Keterangan:
% anggaran merupakan proposi anggaran dari total anggaran Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Lamongan Tahun 2018.
Tabel 3.14 Alokasi per Sasaran Pembangunan
SASARAN/ PROGRAM
INDIKATOR
KINERJA ANGGARAN (APBD)
TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
Meningkatnya Penempatan Kerja
Persentase Peningkatan Penempatan Kerja di Sektor Formal
1,12% 2,20% 196,43% 2.011.964.000 1.901.626.450 94,52
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 39
Meningkatnya Perlindungan Pekerja
Persentase Peningkatan Pekerja yang Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan
4,43% 4,42% 99,77% 85.000.000 84.599.800 99,53
SASARAN/ PROGRAM
INDIKATOR
KINERJA ANGGARAN (APBD)
TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja
100% 100% 100% 165.000.000 158.534.900 96,08
Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja
Persentase Peningkatan Pekerja yang Sudah Menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK)
1,95 % 1,94 % 99,49% 125.000.000 122.029.900 97,62
Tabel 3.15
Alokasi per Sasaran Pembangunan
SASARAN INDIKATOR % CAPAIAN
KINERJA
% PENYERAPAN ANGGARAN
TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya Penempatan Kerja
Persentase Peningkatan Penempatan Kerja di Sektor Formal
196,43 94,52 101,91
Meningkatnya Perlindungan Pekerja
Persentase Peningkatan Pekerja yang Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan
99,77 99,53 0,24
Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja
100 96,08 3,92
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 40
Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja
Persentase Peningkatan Pekerja yang Sudah Menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK)
99,49 97,62 1,87
1. Pencapaian sasaran 1 meningkatnya penempatan kerja. Indikator kinerjanya
persentase peningkatan penempatan kerja di sektor formal, penyerapan anggaran
sebesar 94,52 persen, sedangkan kinerjanya mencapai 196,43 persen (tingkat efisiensi
101,91 persen).
2. Pencapaian sasaran 2 meningkatnya perlindungan pekerjaIndikator kinerjanya:
a. Persentase peningkatan pekerja yang mengikuti program BPJS ketenagakerjaan,
penyerapan anggaran sebesar 99,53 persen, sedangkan kinerjanya mencapai 99,77
persen (tingkat efisiensi 0,24 persen).
b. Persentase penyelesaian perselisihan kerja, penyerapan anggaran sebesar 96,08
persen, sedangkan kinerjanya mencapai 100 persen (tingkat efisiensi 3,92 persen).
3. Pencapaian sasaran 3 Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja. Indikator persentase
peningkatan pekerja yang sudah menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK),
penyerapan anggaran sebesar 97,62 persen, sedangkan kinerjanya mencapai 99,49
persen (tingkat efisiensi 1,87 persen).
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 41
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban
kepada Kepala Daerah Stakeholders terkait atas capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Lamongan. Dengan adanya dokumen LKjIP, setiap pertanggungjawaban kinerja sebagai bentuk
pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dalam
pengelolaan sumber daya maupun kebijakannya dapat diukur indikator keberhasilannya. Secara
umum beberapa kinerja ketenagakerjaan Tahun 2018 dapat tercapai bahkan melebihi target yang
telah ditetapkan. Meski demikian, perlu adanya intervensi dari faktor-faktor eksternal maupun
internal yang mempengaruhi pencapaian target.
Kesimpulan dari capaian kinerja tiap kelompok sasaran secara terinci adalah sebagai
berikut:
a. Kelompok sasaran 1 meningkatnya penempatan kerja dengan indikator persentase
peningkatan penempatan kerja di sektor formal telah melebihi target yang ditetapkan.
Tercatat capaian realisasi peningkatan mencapai 2,20 persen dari target 1,12 persen dan
diperoleh capaian kinerja 196,43 persen.
b. Kelompok sasaran 2 meningkatnya perlindungan pekerja dengan indikator kinerjanya:
1. Persentase peningkatan pekerja yang mengikuti program BPJS ketenagakerjaan,
telah melebihi target yang ditetapkan. Tercatat capaian realisasi 4,42 persen dari
target 4,43 persen dan diperoleh capaian kinerja 99,77 persen.
2. Persentase penyelesaian perselisihan kerja, telah mencapai target yang ditetapkan.
Tercatat capaian realisasi kinerja 100 persen dari target 100 persen dan diperoleh
capaian kinerja 100 persen.
c. Kelompok sasaran 3 meningkatnya kesejahteraan pekerja dengan indikator persentase
peningkatan pekerja yang sudah menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK) telah
melebihi target yang ditetapkan. Tercatat capaian realisasi kinerja mencapai 1,94 persen
dari target 1,95 persen dan diperoleh capaian kinerja 99,49 persen.
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
LKjIP 2018 42
4.2 SARAN/REKOMENDASI
Beberapa saran/rekomendasi yang disampaikan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan
kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan di masa yang akan datang adalah sebagai
berikut:
1. Perlunya kepedulian, komitmen dan keterlibatan yang lebih intens dari bidang-bidang
teknis, terkait penyediaan data-data yang diperlukan untuk mengukur capaian kinerja dari
setiap indikator kinerja. Selama ini mekanisme penyediaan data masih cenderung lemah,
kurang responsif, dan keberadaan data kurang dipandang penting sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari hasil kinerja pelaksanaan pembangunan. Di samping itu, pada
beberapa elemen data terjadi inkonsistensi sehingga apabila diperlukan data series untuk
dilakukan analisis kesinambungan capaian kinerja pada suatu indikator kinerja, nampak
bahwa data-data yang dihasilkan cenderung berfluktuasi dan tidak konsisten.
2. Diperlukannya pemahaman dan penguasaan substansi yang lebih mendalam dari pejabat
yang berwenang pada masing-masing bidang tugas, terkait indikator kinerja bidang yang
bersangkutan beserta target-target yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis.
Dengan adanya pemahaman dan penguasaan terhadap indikator kinerja yang harus
dicapai, maka akan dapat diidentifikasi dan dipetakan berbagai effort yang bersifat
prioritas dalam rangka mendukung pencapaian target-target kinerja sebagaimana yang
telah menjadi kontrak kinerja antara pejabat pada bidang yang bersangkutan dengan
atasan langsungnya.
3. Capaian kinerja yang telah diperoleh dan memenuhi target atau melebihi target perlu
dipertahankan dan terus di tingkatkan kinerjanya. Upaya-upaya perbaikan di berbagai
bidang perlu dilakukan melalui program-program yang bersifat inovatif atau program
terobosan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja yang lebih cepat dan optimal.
2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - 1,06% 1,12% 1,22% 1,28% 1,51%
Meningkatkan
ketrampilan
pencari kerja dan
memaksimalkan
peran perusahaan
dan LPS
Program
Peningkatan
Kualitas Tenaga
Kerja
Bidang Pelatihan
Kerja
INDIKATOR SASARAN / INDIKATOR KINERJA
UTAMAFORMULASI PERHITUNGAN
KONDISI
AWAL
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA TUJUAN
KEBIJAKAN
1,51%
INDIKATOR KINERJATAHUN
DASAR 2015
Persentase Peningkatan Penempatan kerja
disektor formal
Jmlh Tenaga Kerja yang
ditempatkan Tahun N - Tahun
N-1 x 100 -Persentase Penduduk yang
Bekerja
KONDISI
AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET KINERJA SASARAN
Tahun N-1
Persentase
Peningkatan
Penempatan kerja
disektor formal
TUJUAN
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya
Penempatan Kerja
Meningkatnya penduduk yang bekerja
MATRIK RENCANA STRATEGIS (RS) DINAS TENAGA KERJA
2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - 1,06% 1,12% 1,22% 1,28% 1,51%
Optimalisasi
penempatan
tenagakerja di
sektor formal
melalui program
Antar Kerja Lokal
(AKL), Antar Kerja
Antar Daerah
(AKAD) dan Antar
Kerja Antar Negar
(AKAN)
Program
Peningkatan
Penempatan
Tenaga Kerja dan
Perluasan Kerja
Bidang
Penempatan
Tenaga Kerja dan
Perluasan Tenaga
Kerja
Persentase Peningkatan Penempatan kerja
disektor formal
Jmlh Tenaga Kerja yang
ditempatkan Tahun N - Tahun
N-1 x 100 - 1,51%
Tahun N-1
Meningkatnya penduduk yang bekerja
INDIKATOR SASARAN / INDIKATOR KINERJA
UTAMAFORMULASI PERHITUNGAN
KONDISI
AWAL
KONDISI
AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
Persentase
Peningkatan
Penempatan kerja
disektor formal
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATAHUN
DASAR 2015
TARGET KINERJA SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM
Meningkatnya
Penempatan Kerja
TUJUAN
INDIKATOR KINERJA TUJUAN
Persentase Penduduk yang
Bekerja
2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - 3,98% 4,43% 4,82% 5,15% 5,42%
- 100% 100% 100% 100% 100% 100%
- - 1,41% 1,95% 2,18% 2,40% 2,87%
Persentase Peningkatan Pekerja yang
Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan -5,42%Jumlah Pekerja yang Mengikuti Program BPJS
Ketenagakerjaan Tahun N - Tahun N-1
Tahun N-1
Meningkatnya penduduk yang bekerja
INDIKATOR KINERJA
TUJUAN
INDIKATOR SASARAN / INDIKATOR KINERJA
UTAMAFORMULASI PERHITUNGAN
KONDISI
AWAL
KONDISI
AKHIR
Persentase Peningkatan Pekerja yang
Sudah Menerima Upah Minimum
Kabupaten (UMK)
Jumlah Tenaga Kerja yang Menerima Upah
Minimum Kabupaten (UMK) Tahun N - Tahun
N-1-
2,87%
Tahun N-1
Perentase Penyelesaian Perselisihan Kerja-
100%Jumlah Perselisihan Kerja yang Terselesaikan
Jumlah Perselisihan Kerja yang Ada
2
TUJUAN
NO
Persentase Penduduk
yang Bekerja
1
Persentase Penduduk
yang Bekerja
Meningkatnya
Kesejahteraan
Pekerja
Persentase
Peningkatan Pekerja
yang Sudah
Menerima Upah
Minimum Kabupaten
(UMK)
Perbaikan syarat
kerja dan sistem
pengupahan untuk
mendukung
terciptanya iklim
hubungan
industrial yg
kondusif dan
harmonis, serta
mendukung upaya
perlindungan dan
perbaikan
kesejahteraan
pekerja
Program
Perlindungan
Pengembangan
Lembaga
Ketenagakerjaan
Bidang hubungan
industiral dan
jaminan sosial
tenaga kerja
PENANGGUNG
JAWAB
Persentase
Peningkatan Pekerja
yang Mengikuti
Program BPJS
Ketenagakerjaan
Persentase
Penyelesaian
Perselisihan Kerja
Meningkatnya
Perlindungan Pekerja
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATAHUN
DASAR 2015
TARGET KINERJA SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM
2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - 1,06% 1,12% 1,22% 1,28% 1,51%
Pengembangan
jejaring informasi
pasar kerja untuk
mengoptimalkan
penyerapan
tenaga kerja di
pasar kerja
Program
Pengelolaan
Informasi Pasar
Kerja dan
Peningkatan
Produktivitas
Tenaga Kerja
Bidang Informasi
Pasar Kerja dan
Peningkatan
Produktivitas
TUJUAN Meningkatnya Kesempatan Kerja bagi Angkatan Kerja
1,51% Tahun N-1
INDIKATOR KINERJA TUJUAN INDIKATOR SASARAN / INDIKATOR KINERJA
UTAMAFORMULASI PERHITUNGAN
KONDISI
AWAL
KONDISI
AKHIR
Persentase Penduduk yang
Bekerja
Persentase Peningkatan Penempatan kerja
disektor formal
Jmlh Tenaga Kerja yang
ditempatkan Tahun N - Tahun
N-1 x 100 -
PROGRAM PENANGGUNG
JAWAB
Meningkatnya
Penempatan Kerja
Persentase
Peningkatan
Penempatan kerja
disektor formal
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATAHUN
DASAR 2015
TARGET KINERJA SASARAN KEBIJAKAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Meningkatnya
penduduk yang
bekerja
Meningkatnya
penempatan kerja
Persentase peningkatan
penempatan kerja disektor
formal
1,12% Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Jumlah tenaga kerja yang memiliki
kompetensi
128 Orang Rp 979.964.000 Bidang Pelatihan
Tenaga Kerja
Penguatan sarana dan Prasarana
Kelembagaan pelatihan
Jumlah sarana dan prasarana yang
berfungsi baik
4 harder Rp 46.250.000
Pelayanan penempatan tenaga kerja dan
perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja
melalui pengendalian dan pembinaan lembaga
penyalur tenaga kerja
Jumlah lembaga pelatihan swasta
yang mengikuti pembinaan
35 lembaga pelatihan kerja swasta Rp 35.000.000
Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja
bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui
pelatihan berbasis kompetensi
Jumlah masyarakat yang telah dilatih
dan mengikuti ujian kompetensi
32 orang Rp 50.000.000
Jumlah masyarakat yang mengikuti
pelatihan berbasis kompetensi
128 Orang Rp 848.714.000
Jumlah masyarakat yang mengikuti
pelatihan berbasis masyarakat (ilmu
dasar)
150 Orang
Meningkatnya penempatan
kerja
Persentase peningkatan
penempatan kerja disektor formal
1,12% Program Peningkatan Penempatan Tenaga
Kerja dan Perluasan Kerja
Jumlah Tenaga Kerja yang
ditempatkan di sektor formal
2.730 Orang Rp 145.000.000 Bidang Penempatan
Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan
Kerja
Fasilitasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna
Jumlah Pekerja Migran Indonesia
(PMI) bermasalah yang mendapat
Perlindungan Pemulangan
15 Orang Rp 50.000.000
Monitoring Keberadaan Tenaga Kerja Asing di
perusahaan
Jumlah perusahaan yang
dimonitoring
30 Perusahaan Rp 15.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
tentang pelaksanaan CTKI Bekerja di Luar
Negeri
Jumlah peserta yang mengikuti
sosialisasi peraturan perundang-
undangan tentang pelaksanaan CTKI
bekerja di luar negeri
50 Orang Rp 30.000.000
RENCANA KERJA TAHUNAN (TAHUN 2018)
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
No. TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN PENAGGUNG JAWAB
Pembinaan dan pelatihan Keterampilan kerja
bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat
1 2 3 4 5 6 7 8 9
No. TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN PENAGGUNG JAWAB
Monitoring Penempatan Tenaga Kerja
Perusahaan
Jumlah perusahaan yang
dimonitoring
35 perusahaan Rp 20.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
tentang Penempatan TKA
Jumlah peserta yang mengikuti
sosialisasi peraturan perundang-
undangan tentang penempatan
Tenaga Kerja Asing (TKA)
60 orang Rp 30.000.000
Persentase Peningkatan
Pekerja yang Mengikuti
Program BPJS
Ketenagakerjaan
4,43%
Persentase Penyelesaian
Perselisihan Kerja
100%
Jumlah pembahasan UMK 2 kali
Jumlah peserta 20 orang
Jumlah perusahaan yang
mendapatkan pembinaan/
penyuluhan
40 perusahaan
Jumlah pelaksanaan peringatan hari
buruh
1 kali
Jumlah penyelesaian perselisihan
Hubungan Industrial
10 perselisihan
Jumlah peserta sosialisasi 20 perusahaan
Pembinaan Kepesertaan Jaminan Sosial
(BPJS) di Perusahaan
Jumlah perusahaan yang
mendapatkan pembinaan BPJS
30 perusahaan Rp 45.000.000
Sinergitas Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja
Jumlah perusahaan yang didata
yang telah mengikutkan
karyawannya sebagai peserta BPJS
30 Perusahaan Rp 40.000.000
Sosialisasi Pelaksanaan UMK Jumlah perusahaan yang
mendapatkan sosialisasi tentang
UMK
100 perusahaan Rp 40.000.000
Meningkatnya
Perlindungan Pekerja
Bidang Hubungan
Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja
Program Perlindungan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
Persentase penyelesaian
perselisihan hubungan industrial
100% Rp 375.000.000
Rp 85.000.000 Pembahasan Penetapan dan Pengusulan Upah
Minimum Kabupaten (UMK) Lamongan
Persentase Peningkatan
Pekerja yang Sudah
Menerima Upah Minimum
Kabupaten (UMK)
Meningkatnya
Kesejahteraan Pekerja
1,95%
Sosialisasi dan Fasilitasi Penyelesaian
Prosedur Perselisihan Hubungan Industrial
Rp 65.000.000
Koordinasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS-
Tripartit) Terhadap Kondisi Ketenagakerjaan
Kab. Lamongan
Rp 50.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
No. TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN PENAGGUNG JAWAB
Penyuluhan Pembuatan PP/PKB (Peraturan
Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama) dan
Pembentukan LKS (Lembaga Kerjasama)
Bipartit di Perusahaan
Jumlah Perusahaan yang di berikan
penyuluhan pembuatan PP/PKB
50 perusahaan Rp 50.000.000
Meningkatnya
penempatan kerja
Persentase peningkatan
penempatan kerja disektor
formal
1,12% Program Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
Jumlah informasi pasar kerja yang
terdistribusikan
3.200 Loker Formal Rp 584.000.000 Bidang Informasi Pasar
Kerja dan Peningkatan
Produktivitas
Penyebarluasan Informasi Lowongan Kerja
dalam Negeri dan Luar Negeri
Jumlah Aplikasi Website Pasar Kerja
dan Media Promosi Informasi Pasar
Kerja
1 Aplikasi Website, 1.500 lembar leaflet, 1.500
lembar poster
Rp 35.000.000
Pengembangan Ekonomi Produktif berbasis
Masyarakat
Jumlah masyarakat ekonomi
produktif yang mendapatkan
pembinaan
10 perusahaan kecil Rp 55.000.000
Pendampingan Magang Kerja eks Siswa BLK Jumlah eks siswa BLK yang magang
di perusahaan
96 orang Rp 60.000.000
Pelaksanaan Bursa Kerja Khusus SMK Jumlah peserta yang mengikuti
Bursa Kerja Khusus yang diadakan
SMK
500 alumni SMK Rp 35.000.000
Pelayanan penempatan tenaga kerja dan
perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja
melalui penyelenggaraan pameran kesempatan
kerja (Job Fair)
Jumlah Pencari kerja bertemu
dengan pemberi kerja sesuai dengan
pendidikan dan keahliannya/ Bursa
Kerja (JMF)
3.000 pencaker Rp 259.000.000
Bimbingan Konsultasi Managerial dan Monev
Siswa Eks BLK
Jumlah siswa Eks BLK yang
mendapatkan Bimbingan Managerial
dan Monev
25 Siswa Eks BLK Rp 45.000.000
Bimbingan dan Monev Peningkatan
Produktivitas SDM dalam Perusahaan
Jumlah SDM Perusahaan yang
mendapatkan Bimbingan 5R (RAJIN,
RAWAT, RAPI, RESIK DAN
RINGKAS) dan Monev
25 Peserta Rp 45.000.000
Pengukuran Produktivitas Individu Tenaga
Kerja Perusahaan
Jumlah SDM Perusahaan yang
dilatih di bidang Produktivitas
7 perusahaan kecil Rp 50.000.000