pg. 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto yang disingkat dengan Renstra Diskouminaker Kota Mojokerto merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023. Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman perencanaan 5 (lima) tahun yang mempunyai fungsi sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan dimasa depan, sebagai acuan serta pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen operasional tahunan pada Diskouminaker Kota Mojokerto. Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan – tahapan kegiatan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan mewujudkan tujuan pembangunan. Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Di dalam setiap wacana, paradigma pembangunan hampir selalu dikaitkan dengan adanya perubahan-perubahan yang bersifat positif. Namun dampak dari perubahan- perubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejajar dengan apa yang terjadi di masyarakat. Berkaitan dengan kondisi tersebut di atas, diperlukan suatu perencanaan yang matang dan terpadu. Perencanaan pembangunan ini dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan seluruh sumberdaya yang ada serta memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh dan lengkap, namun tetap berpegang
50
Embed
BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG...pg. 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto yang disingkat dengan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
pg. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota
Mojokerto yang disingkat dengan Renstra Diskouminaker Kota Mojokerto
merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Renstra ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023. Renstra Perangkat Daerah
merupakan pedoman perencanaan 5 (lima) tahun yang mempunyai fungsi sebagai
pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat
untuk menentukan tujuan dimasa depan, sebagai acuan serta pedoman penyusunan
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen operasional
tahunan pada Diskouminaker Kota Mojokerto.
Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan –
tahapan kegiatan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada. Hal ini dilakukan dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan mewujudkan tujuan pembangunan.
Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan ke arah yang
lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Di dalam setiap
wacana, paradigma pembangunan hampir selalu dikaitkan dengan adanya
perubahan-perubahan yang bersifat positif. Namun dampak dari perubahan-
perubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejajar
dengan apa yang terjadi di masyarakat.
Berkaitan dengan kondisi tersebut di atas, diperlukan suatu perencanaan
yang matang dan terpadu. Perencanaan pembangunan ini dapat diartikan sebagai
suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang
didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk
melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang
bersifat fisik maupun non fisik, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik,
dengan memanfaatkan dan mendayagunakan seluruh sumberdaya yang ada serta
memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh dan lengkap, namun tetap berpegang
pg. 2
pada azas prioritas. Secara umum perencanaan berfungsi sebagai pedoman guna
mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang
ditetapkan. Selain itu juga untuk memperkirakan potensi-potensi, prospek-prospek
perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang
akan datang. Perencanaan juga dilakukan untuk memberikan pilihan-pilihan
terbaik untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan pembangunan
serta menyusun skala prioritas dari segi pentingnya tujuan sekaligus sebagai alat
untuk mengukur atau standar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan
evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam rangka pencapaian suatu tujuan.
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap Daerah diwajibkan
untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah untuk jangka panjang 20
tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun
(RKPD). Dan telah diubah menjadi Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah.
Penyusunan Renstra Diskouminaker ini merupakan bagian dari
implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mendorong
terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga dalam
penyusunan Renstra Diskouminaker ini tidak lepas dari Renstra K/L dan menjadi
pedoman penyusunan Renstra di Kabupaten/Kota dengan demikian antara
Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota yang saling mendukung untuk mencapai tujuan pembangunan
nasional.
pg. 3
1.2. LANDASAN HUKUM
Landasan hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur
tentang Renstra PD khususnya dan perencanaan dan penganggaran daerah yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota
Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (
Lembaran Negara RI tahun 2006 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
pg. 4
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan m. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
12. Permendagri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 78 Tahun 2016 tentang
Kedudukan,Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto;
15. Surat Edaran Walikota Mojokerto Nomor : 050/ /417.401/2018 tentang
Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja
(Renja) Perangkat Daerah.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Renstra Tahun 2019-2023 sebagai berikut :
a. Memberikan arah dan pedoman bagi Diskouminaker Kota Mojokerto dalam
menentukan prioritas pembangunan di bidang Koperasi Usaha Mikro dan
Tenaga Kerja sehingga sasaran dan target capaian pembangunan telah
ditetapkan dalam program/kegiatan dalam kurun waktu 2019-2023 dapat
berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
pg. 5
b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (Stakeholders) tentang
Renstra Diskouminaker Kota Mojokerto periode 2019-2023;
c. Mempermudah pengendalian,monitoring,evaluasi dan koordinasi pelaksanaan
program/kegiatan periode 2019-2023.
Tujuan penyusunan Renstra Tahun 2019-2023 adalah :
a. Sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja
(RENJA) Perangkat Daerah;
b. Sebagai bahan evaluasi kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun
periode Renstra;
c. Mendorong Diskouminaker Kota Mojokerto dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan.
pg. 6
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha
Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1. Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Wilayah Pelayanan
Perangkat Daerah
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah
3.2. Telaahan Visi.Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP
pg. 7
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH
Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 78 Tahun 2016 tentang
Kedudukan,Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto mempunyai tugas
membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas
pembantuan di bidang koperasi, usaha mikro, tenaga kerja dan transmigrasi. Untuk
melaksanakan tugasnya Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota
Mojokerto mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Merekomendasikan Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi
dengan wilayah keanggotaan dalam kota;
b. Merekomendasikan Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang
pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam;
c. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi ;
d. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam
koperasi;
e. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi;
f. Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi;
g. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
h. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan,
kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para
pemangku kepentingan;
i. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi
usaha kecil;
j. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
k. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta;
l. Merekomendasi Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
m. Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil;
n. Pengukuran produktivitas;
o. Pelayanan antar kerja;
pg. 8
p. Merekomendasi Penerbitan izin LPTKS;
q. Pengelolaan informasi pasar kerja;
r. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan);
s. Merekomendasi Penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan tenaga asing
(IMTA);
t. Penataan pesebaran penduduk ;
u. Pengembangan satuan permukiman transmigrasi pada tahap kemandirian;
v. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program,ketatalaksnaan,
ketatausahaan, keuangan , kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan
kearsipan ;
w. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur
(SOP);
x. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
y. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Sesuai dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 78 Tahun 2016
tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto,untuk Struktur
Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto terdiri
dari :
1. Kepala Dinas (eselon II)
2. Sekretariat /Kepala Bidang (eselon III)
3. Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi (eselon IV)
4. Kelompok Jabatan Fungsional
Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada bagan Struktur Organisasi Dinas berikut ini.
pg. 9
Penjelasan Bagan Struktur Organisasi:
Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto
membawahi langsung :
1. Sekretariat
2. Bidang Bina Koperasi
3. Bidang Usaha Mikro dan Transmigrasi
4. Bidang Tenaga Kerja
5. Kelompok Jabatan Fungsional
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Sekretariat membawahi :
a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
Bidang Bina Koperasi membawahi :
a. Seksi Bina Usaha Koperasi
b. Seksi Bina Organisasi,Ketatalaksanaan dan Sumber Daya Manusi Koperasi
c. Seksi Advokasi dan Penyuluhan Koperasi
Bidang Usaha Mikro dan Transmigrasi, membawahi ;
a. Seksi Bina Usaha Mikro ;
b. Seksi Transmigrasi.
pg. 10
Bidang Tenaga Kerja, membawahi :
a. Seksi Pelatihan Kerja dan Produktifitas;
b. Seksi Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
c. Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
Setiap Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan
prinsip organisasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar intansi
sesuai dengan tugas masing-masing. Setiap Pejabat Struktural mengawasi
bawahannya masing-masing sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang
berlaku. Kepala Dinas adalah jabatan eselon II b,Sekretaris adalah jabatan eselon
IIIa dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon IIIb dan Kepala Sub Bagian, Kepala
Sub Bidang dan Kepala UPTD adalah jabatan eselon IV.
2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH
Jumlah Pegawai Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota
Mojokerto sampai dengan akhir Desember 2018 sebanyak 33 orang dengan rincian
jumlah pegawai laki-laki sebanyak 17 orang dan jumlah pegawai perempuan
sebanyak 16 orang. Secara rinci disajikan dalam tabel 2.1 berikut ini
Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin
No Golongan Laki-Laki Perempuan
1 Golongan IV 6 3
2 Golongan III 5 7
3 Golongan II 1 1
4 Golongan I 1 -
5 PTT 4 5
Jumlah 17 16
Sumber : Diskouminaker 2018
pg. 11
Berdasarkan tabel diatas pegawai Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga
Kerja Kota Mojokerto di dominasi PNS Golongan III yaitu sebanyak 36,36% dari
total pegawai.Sedangkan jumlah pegawai disusun berdasarkan pendidikan dapat
dilihat dalam tabel 2.2 berikut ini.
Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
No Pendidikan Jumlah Pegawai
(orang)
1 S2 10
2 S1 9
3 DIII -
4 SLTA 13
5 SLTP 1
6 SD -
Sumber : Diskouminaker 2018
Dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto selain didukung
oleh sumber daya manusia juga ditunjang oleh sarana dan prasarana seperti yang
dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini.
Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Diskouminaker
No Nama Barang Jumlah
1. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 1000 m²
2. Station Wagon 1 unit
3. Sepeda Motor 4 unit
4. Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio 1 unit
5. Lemari Besi 9 buah
6. Filling Besi/Metal 21 buah
7. Lemari Kaca 2 buah
8. Lemari Kayu 2 buah
9. Papan Visuil 1 buah
10. Alat Penghancur Kertas 1 buah
11. Papan Pengumuman 25 buah
pg. 12
No Nama Barang Jumlah
12. Papan Tulis 1 buah
13. Genset 1 buah
14. Lemari Kayu 17 buah
15. Meja Kayu/Rotan 1 buah
16. Kursi Besi/Metal 4 buah
17. Meja Tulis 1 buah
18. Kursi Tamu 4 buah
19. Kursi Putar 34 buah
20. Gordyn 1 buah
21. Dinding/Sekat Besi I buah
22. AC Split 13 unit
23. Televisi 1 unit
24. Sound System 1 unit
25. Megaphone 1 unit
26. Thustel 2 unit
27. Gambar Presiden/Wakil Presiden 1 buah
28. Handy Cam 1 buah
29. PC Unit / Komputer PC 19 unit
30. Laptop 15 unit
31. Note Book 10 unit
32. Printer 5 unit
33. Monitor 1 unit
34. Printer 18 unit
35. Peralatan Jaringan Lain-lain 1 unit
36. Meja Kerja Pejabat Eselon II 4 buah
37. Meja Kerja Pejabat Eselon III 6 buah
38. Meja Kerja Pejabat Eselon IV 10 buah
39. Meja Kerja 15 buah
40. Kursi Kerja Pejabat Eselon II 3 buah
41. Kursi Kerja Pejabat Eselon III 3 buah
42. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 2 buah
43. Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II 1 buah
44. Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 6 buah
45. Camera + Attachment 5 unit
46. Camera Electronic 1 unit
47. Proyektor + Attachment 3 unit
48. Tripod Camera 1 buah
49. Camera Film 1 unit
pg. 13
50. Handy Talky 4 unit
51. Gambar Analitik 1 buah
52. CCTV 1 buah
53. Bangunan Gedung Kantor Permanen 15,00 m²
54. Bangunan Gedung Kantor Permanen 420,00 m²
55. Tugu Pembangunan 15,00 m²
pg. 14
2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja 2014-2019
Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto
merupakan perencanaan yang disusun berdasarkan kondisi lingkungan (Evidence
Based) dan perubahan yang terjadi melalui suatu analisis terhadap lingkungan, baik
lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.
Kondisi lingkungan tersebut akan memberikan kekuatan dan kelemahan
bagi organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi
jalannya organisasi dalam bentuk peluang dan ancaman. Apabila kondisi
lingkungan tersebut tidak bisa dikenali dan diidentifikasi secara baik oleh
organisasi, maka akan berakibat fatal terhadap kelangsungan organisasi tersebut.
Oleh karena pengaruh dan akibat yang ditimbulkan begitu besar, maka
menjadi penting bagi pimpinan organisasi dan segenap jajarannnya untuk secara
intens memantau dan mengikuti perubahan di lingkungan yang terjadi. Hal ini
perlu diupayakan agar organisasi mampu menjawab setiap perubahan yang
menjadi ancaman / tantangan organisasi. Dengan demikian, organisasi dalam hal
ini Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto akan tetap
eksis dan mampu mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dibidang
koperasi,usaha mikro dan ketenagakerjaan secara optimal di Kota Mojokerto.
Analisis lingkungan yang akan dilakukan yaitu dengan menggunakan
metode “ Analisis SWOT ” (Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats).
Analisis SWOT ini secara efektif sangat membantu Dinas dengan melakukan
analisa lingkungan internal dan eksternal. Adapun empat unsure strenghts,
weakness, oppurtunities, threats yang terangkum dalam lingkungan internal dan
eksternal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto dapat
diidentifikasi sebagai berikut :
2.4.1 LINGKUNGAN INTERNAL
Faktor-faktor lingkungan internal adalah segala sesuatu yang ada di dalam
organisasi yang secara langsung berpengaruh terhadap kegiatan organisasi. Faktor
lingkungan internal terdiri dari aspek operasional yang meliputi sistem dan
prosedur kerja, fungsi manajemen, sarana dan prasarana, sistem informasi
pg. 19
manajemen, keuangan serta teknologi yang diperlukan dan dimiliki oleh Dinas.
Analisis terhadap lingkungan internal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga
Kerja Kota Mojokerto bertujuan untuk mengidentifikasikan kekuatan (Strength)
dan kelemahan (Weakness) yang merupakan aspek-aspek yang membantu
maupun yang merintangi pencapaian tujuan dan sasaran.
Adapun hasil identifikasi faktor internal di Dinas Koperasi Usaha Mikro
dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:
a. Kekuatan (Strengths)
1. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 78 Tahun 2016 tentang
Kedudukan,Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Koperasi,Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto;
2. Adanya dokumen RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023;
3. Sarana dan prasarana yang memadai;
4. Tersedianya peraturan perundangan-undangan di bidang Koperasi,Usaha
Mikro dan Tenaga Kerja;
5. Adanya dukungan anggaran dari APBD maupun APBN;
6. Tersedianya data yang menunjang kegiatan.
b. Kelemahan (Weakness)
1. Masih kurangnya penguasan personel asn terhadap penguasaan ilmu
pengetahuan dengan teknologi yang berkembang;
2. Kurang optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana;
3. Kurang terpadunya pengelolaan data dan informasi;
4. Belum optimalnya dukungan dana dengan sarana dan prasarana yang
memadai.
2.4.2 LINGKUNGAN EKSTERNAL
Merupakan faktor – faktor di luar Organisasi yang secara langsung maupun
tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan organisasi yang meliputi aspek
ekonomi, sosial budaya, keamanan dan teknologi. Faktor eksternal inilah yang
akan memberikan “peluang“ (opportunities) tapi juga memunculkan “ancaman“
(threats). Adapun faktor eksternal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
Kota Mojokerto dapat diidentifikasi sebagai berikut :
pg. 20
a. Peluang (Opportunities)
1. Tersedianya infrastruktur yang memadai;
2. Teknologi informasi yang semakin maju;
3. Jumlah koperasi dan UMKM yang relatif besar menunjukkan potensi yang
cukup besar pula untuk meningkatkan produktifitasnya;
4. Makin terbukanya peluang kerjasama dengan daerah lain.
b. Ancaman (Threats)
1. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran;
2. Lemahnya kemampuan akses permodalan bagi koperasi dan UKM kepada
sumber-sumber pembiayaan;
3. Masih rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja;
4. Banyak tenaga kerja belum bersertifikasi kompetensi;
5. Kemampuan SDM pengelola koperasi dan Usaha Mikro masih relatif
rendah,terutama dalam bidang kewirausahaan, manajemen, kemitraan, dan
teknologi informasi;
6. Rendahnya daya saing koperasi dan Usaha Mikro dalam hal kecepatan
penguasaan teknologi dengan produk permintaan pasar;
7. Kesempatan kerja yang tersedia sangat terbatas.
pg. 21
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Dilihat dari ketugasan dan potensi daerah yang ada Dinas Koperasi, Usaha
Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto perlu mengambil langkah-langkah
kongkrit dalam upaya mewujudkan Visi Kota Mojokerto yakni: “ Terwujudnya
Kota Mojokerto yang Berdaya Saing, Mandiri, Demokratis, Adil, Makmur,
Sejahtera dan Bermartabat “.
Agar pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sektor Koperasi, Usaha
Mikro dan Ketenagakerjaan menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan
pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek- aspek yang dapat
mempengaruhi keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang
diinginkan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya identifikasi permasalahan
maupun perumusan isu- isu strategis dalam penyusunan perencanaan. Hal ini
dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada, serta sebagai
antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kesulitan maupun kegagalan yang bisa
mengakibatkan kerugian yang lebih besar.
Salah satu masalah pokok yang dihadapi Kota Mojokerto adalah
ketimpangan pendapatan antar penduduk yang masih tinggi. Salah satu penyebab
ketimpangan pendapatan antar pendududuk adalah tingginya angka pengangguran
di Kota Mojokerto. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah :
1. Rendahnya produktivitas koperasi dan usaha mikro;
2. Rendahnya jiwa kewirausahaan dari Koperasi dan Usaha Mikro dalam
persaingan usaha;
3. Perluasan kesempatan kerja belum optimal;
4. Perlunya fasilitasi bagi pelaku Usaha Mikro dalam mempromosikan
produknya;
5. Produktifitas (kualitas/ ketrampilan) tenaga kerja masih rendah.
pg. 22
Berdasarkan pada rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi
kemudian rumusan masalah tersebut dipetakan menjadi masalah pokok,masalah
dan akar masalah seperti yang dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :
Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Daerah
No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1 2 3 4
1 Rendahnya
produktivitas,pemanfaatan
teknologi dan inovasi di koperasi
Kapasitas usaha koperasi
masih rendah
Koperasi lebih berorientasi
pada bisnis daripada
kualitas kelembagaannya
Rendahnya produktivitas
sdm koperasi dalam
mendukung pengembangan koperasi
Lemahnya kaderisasi
koperasi terutama di
kalangan generasi muda dan pemahaman
pengelola,anggota koperasi
terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku masih rendah
Kapasitas usaha mikro
masih rendah
Kreasi dan inovasi produk
usaha mikro masih rendah
Terbatasnya akses
pemasaran produk usaha
mikro
Rendahnya akses pembiayaan
2 Kesempatan kerja masih
terbatas
Rendahnya produktivitas
tenaga kerja
Rendahnya kualitas tenaga
kerja
Kurang optimalnya pelayanan penempatan
kerja
Masih terdapat
perselisihan hubungan industrial
Minimnya minat calon
transmigran
3.2 TELAAHAN VISI , MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan
dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun.
pg. 23
RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 ini disusun dengan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun
2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Di samping itu,
RPJMD ini juga tetap memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur, Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW), serta RPJMD kabupaten sekitarnya.
Visi Kota Mojokerto tahun 2018 – 2023 sebagaimana termuat dalam
RPJMD adalah : “Terwujudnya Kota Mojokerto yang Berdaya Saing, Mandiri,
Demokratis, Adil, Makmur, Sejahtera dan Bermartabat” .
Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 7 (tujuh) misi
pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2018-2023, yaitu :
1. Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas
pendidikan dan pelayanan kesehatan;
2. Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM;
3. Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional
dan adil dalam melayani masyarakat;
4. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan
berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan
infrastruktur daerah;
5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada
tatanan masyarakat yag bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya
luhur berlandaskan Pancasila;
6. Mewujudkan partispasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan
dalam pembangunan;
7. Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan
kesejahteraan masyarakat.
Dari tujuh misi tersebut, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
Kota Mojokerto terkait dan mendukung misi ke-4, yakni “ Mewujudkan ekonomi
daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis kerakyatan melalui
peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah “ dan misi ke-6 yakni “
Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan
dalam pembangunan “. Dukungan atas misi ke-4 dan misi ke-6 tersebut
diwujudkan dalam sasaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota
Mojokerto yaitu Penguatan Usaha Didukung Kelembagaan Koperasi dan Usaha
pg. 24
Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja. Beberapa indikator program teknis
diharapkan akan meningkat persentasenya untuk mendukung ketercapaian sasaran
tersebut.
3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM
Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM untuk tahun 2015-2019
adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya kontribusi KUKM dalam perekonomian melalui pengembangan
komoditas berbasis koperasi/ sentra di sektor- sektor unggulan;
2. Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM;
3. Meningkatnya wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan;
4. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, serta penerapan
praktek berkoperasi yang baik oleh masyarakat.
Kebijakan di bidang Koperasi dan UMKM pada tahun 2015-2019
diarahkan untuk: meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM sehingga mampu
tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik
kelas”) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional.
Arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui 5 (lima) strategi sebagai
berikut:
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan;
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran;
4. Penguatan kelembagaan usaha;
5. Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.
Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto
terkait koperasi dan Usaha Mikro pada prinsipnya selaras dengan sasaran strategis
Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2015-2019. Peningkatan aset koperasi
sebagai suatu hasil dari koperasi yang semakin berdaya dan maju dalam
pengelolaan maupun kelembagaannya, di mana salah satu pendukung di dalamnya
adalah aspek sumber daya manusianya. Penumbuhan wirausaha baru sebagai
upaya semakin memantapkan motivasi dan jiwa kewirausahaan agar semakin fokus
dalam mengembangkan usaha yang sudah dirintis merupakan suatu proses yang
pg. 25
sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota
Mojokerto. Peningkatan kualitas produk yang dihasilkan akan meningkatkan daya
saing pelaku usaha. Sesuai dengan yang tertuang dalam lampiran Undang undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan
kabupaten/ kota hanya melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan pada
skala usaha mikro saja.
3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan
Sasaran strategis Kementerian Ketenagakerjaan untuk tahun 2015- 2019
meliputi:
a. Peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja;
b. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja;
c. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim
ketenagakerjaan;
d. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia
usaha dan pengembangan sistem pengawasan tenaga kerja;
e. Peningkatan pelayanan administrasi, perencanaan program, keuangan,
ketatausahaan dan rumah tangga yang transparan dan akuntabel, dengan
indikator kinerja rating audit BPK;
f. Peningkatan kinerja institusi yang berkelanjutan;
g. Peningkatan kepuasan stakeholders dalam pelayanan perencanaan, penelitian
dan pengembangan, data dan informasi ketenagakerjaan yang bermanfaat dan
berkelanjutan.
Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto
pada dasarnya selaras dengan sasaran dari Kementerian Ketenagakerjaan, yakni
peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja, peningkatan kualitas
pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja, penciptaan hubungan
industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan. Terdapat sedikit
perbedaan sasaran pada Kementerian Ketenagakerjaan, yakni terkait dengan
pengawasan ketenagakerjaan. Dengan adanya Undang Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.
pg. 26
3.3.3 Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Ketransmigrasian, tujuan transmigrasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan
transmigran dan masyarakat sekitar, meningkatkan pemerataan pembangunan
daerah, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Melalui program transmigrasi, akan memberikan lapangan kerja baru bagi
transmigran, sehingga akan menurunkan angka pengangguran. Sementara
pembangunan di kawasan transmigrasi akan menyebabkan berkembangnya
kawasan transmigrasi, sehingga mempercepat pembangunan daerah dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
Perencanaan bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja yang terinci
dalam program dan kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
Kota Mojokerto telah menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Mojokerto.
Tidak ada program di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota
Mojokerto yang terkait langsung dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,
namun demikian apabila ada program/kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan
hidup maka pelaksanaannya akan berpedoman pada Kajian Lingkungan Hidup
Strategis Kota Mojokerto.
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
Merujuk pada identifikasi permasalahan bidang koperasi, usaha mikro dan
ketenagakerjaan, visi misi dan arah kebijakan kepala daerah terpilih, hasil analisa
Renstra Kementerian, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, telaah RTRW Kota
Mojokerto, serta dengan memperhatikan isu-isu penting lainnya, maka beberapa
hal yang harus dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
Kota Mojokerto yaitu sebagai berikut:
1. Daya saing usaha koperasi dan usaha mikro masih rendah;
2. Tingginya angka pengangguran.
pg. 27
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH
Berdasarkan faktor internal dan eksternal, kondisi umum daerah serta tugas
dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto yang
diatur dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 78 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto, maka target tujuan dan
sasaran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto telah
ditetapkan selama 5 (lima) tahun ke depan, selengkapnya disajikan pada tabel 4.1.
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR
TUJUAN / SASARAN
TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Meningkatkan kontribusi sektor-sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan
ekonomi
Penguatan usaha didukung kelembagaan koperasi dan usaha mikro
1. Persentase pertumbuhan usaha sektor riil koperasi
6,75% 6,80% 6,85% 6,95% 7,07%
2. Persentase pertumbuhan usaha mikro
25,13% 25,65% 26,00% 26,25% 26,87%
2. Meningkatnya kesempatan kerja
Penyerapan tenaga kerja
1. Persentase Penyerapan tenaga kerja
3,10% 3,20% 3,30% 3,40% 3,50%
pg. 28
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi merupakan serangkaian upaya yang didasarkan pada potensi
sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan pembangunan guna
mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Secara konseptual, satu strategi dapat
dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis.
Sementara itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan strategi
agar lebih lebih sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berkelanjutan
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Renstra. Adapun Startegi dan Arah
Kebijakan yang hendak dicapai Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja
dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto dalam kurun waktu 5 tahun,selengkapnya
disajikan pada tabel 5.1.
Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan kebijakan
VISI : Terwujudnya Kota Mojokerto yang Berdaya Saing, Mandiri, Demokratis, Adil, Makmur,
Sejahtera dan Bermartabat
MISI IV : Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatn
ya kontribusi
sektor-sektor
unggulan
dalam
mendukung
pertumbuhan
ekonomi
Penguatan
usaha
didukung
kelembagaan
koperasi dan
usaha mikro
Meningkatkan
kualitas
kelembagaan
serta
produktivitas
koperasi dan
usaha mikro
1. Penguatan kelembagaan usaha koperasi dan usaha mikro
2. Peningkatan nilai produk dan jangkauan pemasaran
koperasi dan usaha mikro
3. Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna bagi
koperasi dan usaha mikro
4. Peningkatan akses pembiayaan bagi usaha mikro
melalui penyampaian informasi, pembinaan dan
pendampingan pemanfaatan pembiayaan bagi usaha
mikro
MISI VI : Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam
pembangunan
Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
Meningkatnya
Kesempatan
Kerja
Masyarakat
Penyerapan
tenaga
kerja
Meningkatkan kesempatan
kerja terutama di sektor
informal serta mendorong
produktivitas tenaga kerja
yang berkualitas, produktif serta berjiwa
wira usaha
1. Peningkatan keahlian dan ketrampilan serta
daya saing pencari kerja melalui pelatihan
berbasis kompetensi
2. Peningkatan kualitas dan produktivitas
tenaga kerja
3. Peningkatan perlindungan tenaga kerja
berdasarkan ketentuan yang berlaku
pg. 29
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya
menggunakan Tabel 6.1 berikut ini.
pg. 30
Tabel 6.1
Rencana Program,Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
Kota Mojokerto
Tujuan
Sasaran
Kode
Program dan
kegiatan
Indikator
Kinerja
Tujuan,
Sasaran,
Program
(outcome) dan
kegiatan
(output)
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencan
aan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Lokasi
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode Renstra
Perangkat
Daerah
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp Target Rp