BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pada saat krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor UMKM terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Peranan UMKM, terutama sejak krisis ekonomi dapat dipandang sebagai katup pengaman dalam proses pemulihan ekonomi nasional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional maupun penyerapan tenaga kerja. Suryadharma Ali (2008) menyatakan bahwa UMKM merupakan benteng pertahanan ekonomi nasional sehingga bila sektor tersebut diabaikan sama artinya tidak menjaga benteng pertahanan Indonesia. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peranan serta kelembagaan UMKM dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah mengesahkan UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah. Walaupun usaha mikro kecil menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional namun masih menghadapi berbagai hambatan dan 1 Universitas Sumatera Utara
38
Embed
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalahrepository.usu.ac.id/bitstream/123456789/40717/4/Chapter I.pdf · (BNI), Bank Mandiri, ... Dengan adanya resiko dalam pemberian kredit,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang
strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pada saat krisis ekonomi yang
terjadi tahun 1997, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi
bahkan berhenti aktifitasnya, sektor UMKM terbukti lebih tangguh dalam
menghadapi krisis tersebut. Peranan UMKM, terutama sejak krisis ekonomi dapat
dipandang sebagai katup pengaman dalam proses pemulihan ekonomi nasional,
baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional maupun penyerapan
tenaga kerja. Suryadharma Ali (2008) menyatakan bahwa UMKM merupakan
benteng pertahanan ekonomi nasional sehingga bila sektor tersebut diabaikan
sama artinya tidak menjaga benteng pertahanan Indonesia.
Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peranan serta
kelembagaan UMKM dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan
tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha,
dan Masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan. Untuk
mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah mengesahkan UU No 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Undang-undang ini disusun dengan
maksud untuk memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah.
Walaupun usaha mikro kecil menengah telah menunjukkan peranannya
dalam perekonomian nasional namun masih menghadapi berbagai hambatan dan
1
Universitas Sumatera Utara
kendala. Pada dasarnya hambatan dan kendala yang dihadapi para pelaku UMKM
dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai
aspek yang mana satu dengan yang lainnya saling berkaitan antara lain: kurangnya
permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial
dan keterampilan beroperasi serta tidak adanya bentuk formil dari perusahaan,
lemahnya organisasi dan terbatasnya pemasaran. Disamping itu terdapat juga
persaingan yang kurang sehat dan desakan ekonomi sehingga mengakibatkan
ruang lingkup usaha menjadi terbatas. Beragamnya hambatan dan kendala yang
dihadapi UMKM, tampaknya masalah permodalan masih merupakan salah satu
faktor kritis bagi UMKM, baik untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun
modal investasi dalam pengembangan usaha.
Untuk mengatasi persoalan yang dihadapi UMKM, Bapak Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono meluncurkan kredit bagi UMKM dan Koperasi dengan pola
penjaminan pada tanggal 5 November 2007 di lantai 21 gedung kantor pusat BRI
dengan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR dapat diakses oleh UMKM dan
koperasi yang memiliki usaha yang layak namun belum bankable atau
berkembang pesat. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis
yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan.
KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber
dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Pemerintah memberikan penjaminan
terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung
oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan untuk meningkatkan akses
UMKM pada sumber pembiayaan. Dengan adanya KUR, para pelaku UMKM
Universitas Sumatera Utara
dapat meminjam modal hanya dengan jaminan kelayakan usaha dan diharapkan
kepada pelaku UMKM tersebut dapat mengembangkan usahanya. Tahap awal
program, KUR ini disediakan hanya terbatas oleh bank-bank yang ditunjuk oleh
pemerintah saja, yaitu : Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia
(BNI), Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Tabungan Negara dan Bank
Bukopin. Penyaluran pola penjaminan difokuskan pada lima sektor usaha, yaitu
pertanian, perikanan dan kelautan, koperasi, kehutanan, serta perindustrian dan
perdagangan. KUR ini ditujukan untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil
dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang didirikannya. Atas diajukannya
permohonan peminjaman kredit tersebut, tentu saja harus mengikuti berbagai
prosedur yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Selain itu, pemohon harus
mengetahui hak dan kewajiban yang akan timbul dari masing-masing pihak yaitu
debitur dan kreditur dengan adanya perjanjian KUR, mengingat segala sesuatu
dapat saja timbul menjadi suatu permasalahan apabila tidak ada pengetahuan yang
cukup tentang KUR.
Kredit yang diberikan oleh pemerintah melalui program KUR ini,
diharapkan sesuai dengan kemampuan UMKM khususnya bagi usaha mikro dan
kecil (UMK). Pelaksanaan dari KUR ini diharapkan dapat menjadi solusi dari
permasalahan yang dihadapi oleh UMK dalam mendapatkan tambahan modal
usaha yang mereka butuhkan dengan kredit yang terjangkau dan prosedur yang
sederhana. Dengan tambahan modal yang didapatkan oleh UMK, diharapkan
dapat meningkatkan pendapatan serta mengembangkan usaha yang dimiliknya.
Universitas Sumatera Utara
Kota Bukittinggi merupakan daerah yang potensial untuk penyaluran KUR,
karena sebagian besar usaha produktif di Bukittinggi terdiri dari Usaha Mikro dan
Kecil. Dengan keikutsertaan Bank Nagari sebagai Bank Pelaksana KUR
diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan sektor riil dan
program-program pengentasan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran
dan perluasan lapangan pekerjaan serta peningkatan taraf hidup masyarakat.
Tabel 1.1 Jumlah Peminjam KUR Bank Nagari Tahun 2011-2013
Jenis KUR 2011 2012 2013
KUR Mikro 313 orang 449 orang 614 orang
KUR Ritel 165 orang 432 orang 583 orang
Sumber : Data diolah dari hasil penelitian, 2014
Pada saat ini sudah 1.197 pedagang UMK yang mendapatkan dana KUR
dari Bank Nagari Cabang Bukittinggi, tercatat ± 51 persen di antaranya dari
kalangan pengusaha mikro (pedagang kaki lima, pedagang asongan, warung di
rumah tangga serta pedagang kecil lainnya dengan besaran KUR Rp 20 juta ke
bawah tanpa agunan). Sementara lebih dar 48 persen lagi terdiri dari
pengusahakecil ke atas yang beraktifitas di berbagai toko di Pasar Simpang Aur,
Pasar Bawah dan Pasar Atas, dengan besaran kredit beragunan yang dikucurkan
Rp 20 juta ke atas. (http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=13745 diakses pada tanggal
12 November 2013 pukul 21.05 WIB).
Melihat keberadaan sektor UMK yang dikelola oleh pengusaha golongan
ekonomi lemah (pengusaha kecil) dan permasalahan yang dihadapi pengusaha
terutama tentang keterbatasan dana (keterbatasan modal), serta melihat potensi
Universitas Sumatera Utara
besar yang dimiliki pengusaha yang layak untuk dikembangkan, maka atas dasar
pemaparan tersebut penulis menetapkan judul “Pengaruh Kredit Usaha Rakyat
(KUR) Terhadap Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota
Bukittinggi (Studi pada PT. Bank Nagari Cabang Bukittinggi)”.
1.2 Perumusan Masalah
Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya
dengan apa yang benar – benar terjadi. Jadi untuk mengarahkan penelitian dan
memperlancar data dan fakta ke dalam bentuk penulisan ilmiah, maka perlu
perumusan masalah dengan jelas, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan
kajian dan pedoman arah penelitian. Setiap penelitian dimulai dengan perumusan
masalah, yaitu yang memberikan gambaran adanya sesuatu yang perlu
diselesaikan. Masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan
antara pengalaman dengan kenyataan, anatar apa yang direncanakan dengan
kenyataan, adanya pengaduan dan kompetisi (Sugiyono, 2005: 32). Berdasarkan
latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi perumusan
masalah penelitian ini adalah “Seberapa Besar Pengaruh Kredit Usaha Rakyat
(KUR) Terhadap Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota
Bukittinggi?”.
1.3 Tujuan Penelitian
Setiap penelitian yang dilakukan tentunya mempunyai sasaran yang hendak
dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas diketahui
sebelumnya. Suatu riset khusus dalam ilmu pengetahuan empiris pada umumnya
Universitas Sumatera Utara
bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu ilmu
pengetahuan itu sendiri. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)
pada Bank Nagari.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pengembangan Usaha Mikro dan Kecil
(UMK) di Kota Bukittinggi.
3. Untuk melihat pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap
pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Bukittinggi.
1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian yang dimaksud dalam hal ini mencakup hal-hal sebagai
berikut:
1. Secara subjektif, sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan
kemampuan berpikir ilmiah, sistematis dan kemampuan untuk
menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori
dan aplikasi yang diperoleh dari Ilmu Administrasi Negara.
2. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
terhadap Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara mengenai program Kredit Usaha
Rakyat.
3. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan atau
sumbangan pemikiran dalam peningkatan usaha mikro dan kecil yang
dikelola oleh pengusaha kecil.
Universitas Sumatera Utara
1.5 Kerangka Teori
Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya teori yang akan menjadi
landasan teoritis dan menjadi pedoman dalam melaksanakan penelitian dan bukan
sekedar penelitian coba-coba (trial and error ). Menurut Hoy dan Miskel, teori
adalah seperangkap konsep, asumsi dan generalisasi yang dapat digunakan untuk
mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi (Sugiyono,
2005:55). Selanjutnya, kerangka teori adalah bagian dari penelitian, tempat
peneliti memberikan penjelasan tentang hal – hal yang berhubungan dengan
variabel pokok, sub variabel atau pokok masalah yang ada dalam penelitian
(Arikunto, 2006:92). Berdasarkan rumusan di atas, maka penulis akan
mengemukakan beberapa teori, gagasan ataupun pendapat yang akan dijadikan
sebagai titik tolak landasan berpikir dalam penelitian ini.
1.5.1 Konsep Kredit
1.5.1.1 Pengertian Kredit
Kata kredit berasal dari bahasa Latin credere yang berarti kepercayaan.
Kepercayaan yang dimaksud di dalam perkreditan adalah antara si pemberi dan si
pemenerima kredit. Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang dan barang)
dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu mendatang
(Simorangkir, 2004:100). Dalam Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun
1998, “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan kesepakatan persetujuan atau kesepakatan pinjam-
meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam
Universitas Sumatera Utara
untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga,
imbalan atau pembagian hasil keuntungannya”.
Menurut Hasibuan (2008:87), kredit adalah semua jenis pinjaman yang
harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian
yang telah disepakati. Jadi dapat disimpulkan bahwa kredit adalah pemberian
sesuatu yang berharga kepada pihak lain, apakah uang, barang atau jasa dengan
janji, bahwa di hari tertentu penerimanya akan membayarnya secara
ekivalen/sebanding.
Tujuan pemberian kredit tidak terlepas dari misi pendirian suatu bank.
Adapun tujuan utama pemberian kredit yaitu:
1. Mencari keuntungan, tujuannnya untuk memperoleh hasil dari pemberian
kredit tersebut.
2. Membantu usaha nasabah, tujuannya untuk membantu usaha nasabah yang
memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.
3. Membantu pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak
perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti
adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor (Kasmir, 2007:95).
1.5.1.2 Unsur-Unsur Kredit
Setiap pemberian kredit sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam
mengandung beberapa arti. Jadi dengan menyebutkan kata kredit sudah
terkandung beberapa arti atau dengan kata lain pengertian kata kredit jika dilihat
secara utuh mengandung beberapa makna. Sehingga jika kita bicara kredit maka
Universitas Sumatera Utara
termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya. Menurut
Kasmir (2007:94) unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas
kredit yaitu:
a. Kepercayaan
Kepercayaan dari si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikannya (berupa
uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu
di masa yang akan datang.
b. Kesepakatan
Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing
pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
c. Jangka waktu
Suatu masa yang memisahkan antara pemberi kredit dengan penerima kredit
yang mana dana tersebut akan diterima pada masa yang akan datang. Jangka
waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati, biasa
berbentuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
d. Resiko
Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu
resiko tidak tertagihnya atau macetnya pemberian kredit. Suatu resiko yang
akan dihadapi sebagai akibat dari jangka waktu yang memisahkan antara
pemberi kredit dengan penerima kredit yang akan diterima kemudian hari.
Semakin lama jangka waktu pemberian kredit, maka semakin besar tingkat
resikonya. Dengan adanya resiko dalam pemberian kredit, maka dapat
menimbulkan jaminan dalam pemberian kredit.
Universitas Sumatera Utara
e. Balas Jasa
Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang
dikenal dengan nama bunga.
1.5.1.3 Jenis-Jenis Kredit
Beragamnya jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan
jenis kreditnya. Dalam praktiknya kredit yang ada terdiri dari beberapa jenis,
begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada masyarakat.
Pemberian fasilitas kredit oleh bank dikelompokan kedalam jenis yang masing-
masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai
sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap usaha memiliki berbagai
karakteristik tertentu.
Jenis-jenis kredit menurut Kasmir (2010: 103-106) yang diberikan oleh
bank dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain:
1. Kredit dilihat dari segi tujuannya
a. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi
secara pribadi
b. Kredit Produktif, yaitu kredit yang diberikan untuk meningkatkan
usaha atau produksi atau investasi
c. Kredit Perdagangan, yaitu kredit yang diberikan kepada pedagang dan
digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk
membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil
penjualan barang dagang tersebut.
Universitas Sumatera Utara
2. Kredit dilihat dari jangka waktunya
a. Kredit Jangka Pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum
1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja
b. Kredit Jangka Menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu 1 sampai
3 tahun dan biasanya digunakan untuk melakukan investasi
c. Kredit Jangka Panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3
tahun.
3. Kredit dilihat dari segi jaminannya
a. Kredit Tanpa Jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan
barang atau orang tertentu.
b. Kredit Jaminan, yaitu kredit yang diberikan dengan menggunakan
suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau
tidak berwujud atau jaminan orang.
4. Kredit dari segi kegunaanya
a. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit berjangka waktu pendek yang
diberikan oleh suatu bank untuk membiayai kebutuhan modal kerja
perusahaan sehingga dapat meningkatkan produksi dalam
operasionalnya.
b. Kredit Investasi, yaitu kredit jangka menengah atau jangka panjang
yang diberikan oleh suatu bank untuk melakukan investasi atau
penanaman modal, yang ditujukan untuk memperluas usahanya atau
membangun proyek/pabrik baru untuk keperluan rahabilitasi.
Universitas Sumatera Utara
1.5.1.4 Fungsi dan Manfaat Kredit
Menurut Firdaus, H. Rachmat dan Maya Ariyanti (2003 : 5-6) menyatakan :
“Fungsi kredit dewasa ini pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani
kebutuhan masyarakat (to serve the society) dalam rangka mendorong dan
melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan
bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan
taraf hidup rakyat banyak“. Hal yang sama dijelaskan juga oleh Kasmir (2010:
101), fungsi dari kredit adalah sebagai berikut: (1) untuk meningkatkan daya guna
uang, (2) untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, (3) untuk
meningkatkan daya guna uang, (4) untuk meningkatkan peredaran barang, (5)
sebagai alat stabilisasi ekonomi, (6) untuk meningkatkan pemerataan pendapatan,
(7) untuk meningkatkan kegairahan usaha, (8) untuk meningkatkan hubungan
internasional.
Manfaat kredit dilihat dari pihak-pihak yang berkepentingan antara lain
(Hasibuan, 2008:88-90):
1. Manfaat kredit bagi bank, antara lain:
a. Bank memperoleh pendapatan berupa bungan yang diterima dari
debitur, sehingga akan meningkatkan laba bank.
b. Dengan menyalurkan kredit, bank sekaligus dapat memasarkan
produk-produk pelayanan perbankan yang lainnya.
c. Bank memperoleh keuntungan dibidang sumber daya manusia
khususnya dalam dunia kredit perbankan, sehingga dimasa yang akan
datang akan memiliki tenaga – tenaga perkreditan yang berkualitas.
Universitas Sumatera Utara
2. Manfaat kredit bagi pemerintah atau negara, antara lain;
a. Kredit bank dapat dipakai sebagai alat untuk mendorong laju
perekonomian nasional.
b. Kredit dapat dijadikan alat pengendali moneter.
c. Kredit dapat meningktkan lapangan usaha atau pekerjaan.
d. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.
e. Dapat meningkatkan pendapatan negara malalui pajak dari bunga.
3. Manfaat kredit bagi masyarakat luas, antara lain;
a. Dengan adanya kredit akan meningkatkan perluasan lapangan kerja
sehingga akan mengurangi penganguran.
b. Untuk kelompok masyarakat yang memiliki keahlian dan profesi
tertentu dapat terlibat dalam proses pemberian kredit, misalnya
sebagai konsultan kredit dan lain- lain.
4. Manfaat kredit bagi pedagang, yaitu;
a. Sebagai sumber permodalan untuk menjaga kelangsungan atau
meningkatkan usahanya, dengan kredit, debitur dapat meningkatkan
pengadaan barang dagangannya.
b. Dengan memperoleh kredit bank, maka secara tidak langsung akan
meningkatkan keuntungan usaha dengan adanya tambahan modal,
sehingga debitur dapat memperoleh kesempatan untuk mendapatkan
pelayanan fasilitas perbankan yang lainnya.
c. Bank akan menjaga privasi atau kerahasiaan nasabah.
Universitas Sumatera Utara
d. Dalam meningkatkan usahanya, maka jangka waktu kredit dapat
disesuaiakan dengan kebutuhan.
1.5.1.5 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit
Dalam setiap pemberian kredit atau pembiayaan bank harus memperhatikan
asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat dan
berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu sebelum memberikan kredit atau
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank harus melakukan penilaian yang
seksama terhadap berbagai aspek. Menurut Kasmir (2010 : 109) terdapat prinsip-
prinsip pemberian kredit yang dikenal dengan prinsip 5 C yaitu :
1. Penilaian Watak (Character), tujuannya adalah untuk memberikan
keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan
diberikan kredit benar-benar dipercaya. Character merupakan ukuran untuk
menilai kemauan nasabah membayar kreditnya.
2. Penilaian Kemampuan (Capacity), untuk melihat kemampuan calon nasabah
dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya
mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada
akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang
disalurkan.
3. Penilaian Terhadap Modal (Capital), untuk mengetahui sumber-sumber
pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai bank.
4. Penilaian Terhadap Agunan (Collateral), merupakan jaminan yang
diberikan calon nasabah baik yang berupa fisik maupun non fisik. Fungsi
jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.
Universitas Sumatera Utara
5. Penilaian Terhadap Prospek Usaha Nasabah (Condition of Economy), dalam
menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk
di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.
1.5.1.6 Pengawasan Kredit
Pengawasan kredit merupakan langkah pengawasan terhadap fasilitas kredit
yang diberikan secara keseluruhan maupun secara individual kepada debitur
dimana apakah pelaksanaan pengawasan kredit sesuai dengan rencana yang
disusun atau tidak. Menurut Fahmi dan Lavianti, ada dua bentuk pengawasan
kredit yang dapat dilakukan oleh pihak lembaga pembiayaan yaitu:
1. Pengawasan dengan model preventif control
Pengawasan dengan model ini dilakukan oleh pihak perbankan sebelum
kredit tersebut dicairkan atau diberikan kepada calon debitur.Tujuannya
adalah untuk menghindari kesalahan yang lebih fatal di kemudian hari.
Kondisi ini mencerminkan kelengkapan berkas yang diajukan hingga tahap
survey lapangan seperti jaminan dan bentuk usaha yang dilakukan calon
debitur.
2. Pengawasan dengan model represif control
Pengawasan dalam model ini dilakukan pada saat kredit tersebut telah
diberikan kepada debitur. Pengawasan ini diberikan dengan tujuan agar
kreditur membangun kedisiplinan yang kuat untuk melunasi setiap
pinjamannnya secara tepat waktu (dalam Marantika, 2013:32).
Pengawasan kredit dilakukan oleh pihak bank sebagai salah satu upaya
menghindari kredit bermasalah di kemudian hari. Pengawasan ini meliputi
Universitas Sumatera Utara
beberapa aspek, yang meliputi keberadaan administrasi kredit yang memadai,
kewajiban debitur menyampaikan laporan-laporan usaha yang dibutuhkan,
kewajiban bagi pihak bank untuk melakukan kunjungan sewaktu-waktu ke
perusahaan yang dibiayai oleh kredit, adanya konsultasi yang terstruktur antara
pihak bank dengan debitur, dan aspek adanya suatu peringatan.
1.5.2 Konsep Kredit Usaha Rakyat
1.5.2.1 Pengertian Kredit Usaha Rakyat
Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah
kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi
Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif
yang usahanya layak (feasible) namun mempunyai keterbatasan dalam
pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Perbankan (belum bankable)
(http://tnp2k.go.id/tanya-jawab/klaster-iii/progam-kredit-usaha-rakyat-kur/, diakses pada tanggal
16 Oktober 2013 pukul 12.20 WIB).
Pengertian KUR dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
135/PMK.05/2008 adalah kredit atau pembiayaan kepada UMKM dalam bentuk
pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk
usaha produktif. KUR ini merupakan kredit tanpa jaminan (unsecured loan).
Pemerintah memberikan penjaminan terhadap risiko KUR sebesar 70% sementara
sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan
dalam rangka meningkatkan akses UMKM pada sumber pembiayaan dalam