LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2004, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menyusun Laporan Kinerja tahun 2018. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor dan program/ kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2018 berasal dari APBD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2018. Indikator kinerja Sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2018. Indikator kinerja Sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Bogor, indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome) sesuai Daftar Pengesahan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor tahun 2018. Metode penyusunan LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor secara umum mengacu pada Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018. Dalam pengukuran kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor tahun 2018 ini menggambarkan indikator kinerja output utama (grand output) atau outcome pada program/ kegiatan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)Kabupaten Bogor
53
Embed
BAB I PENDAHULUANdpmd.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2019/05/Narasi...LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam rangka mempertanggung jawabkan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi sesuai ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30
Tahun 2004, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menyusun
Laporan Kinerja tahun 2018. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran
strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor dan
program/ kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan
sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor untuk program dan kegiatan
yang dilaksanakan tahun 2018 berasal dari APBD Kabupaten Bogor tahun
anggaran 2018.
Indikator kinerja Sasaran merupakan parameter untuk mengukur
keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa (DPMD) Kabupaten Bogor dalam rangka mendukung keberhasilan
pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2018. Indikator
kinerja Sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa
output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi
indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD
Kabupaten Bogor, indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome)
sesuai Daftar Pengesahan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa (DPMD) Kabupaten Bogor tahun 2018.
Metode penyusunan LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bogor secara umum mengacu pada Surat Keputusan Kepala LAN
Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan
Kinerja Tahun 2018. Dalam pengukuran kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor tahun 2018 ini menggambarkan indikator
kinerja output utama (grand output) atau outcome pada program/ kegiatan yang
dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)Kabupaten Bogor
Hendw@
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
2
selama tahun 2018 sesuai dengan penetapan indikator kinerja yang ditetapkan
pada Tapkin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten
Bogor tahun 2018.
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi
Gambaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bogor berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang kemudian berubah
nomenklatur menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat
digambarkan sebagai berikut :
1.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
dan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah, DPMD Kabupaten Bogor sebagai Perangkat
Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dala penyelenggaraan Urusan Wajib
Non Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
meliputi Sub Urusan sebagai berikut :
1. Penataan Desa;
2. Kerjasama Desa;
3. Administrasi Pemerintahan Desa;
4. Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, DPMD Kabupaten Bogor
mempunyai fungsi, sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
3
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat
dan desa;
d. Pelaksanaan administrasi dinas;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan
fungsinya.
Dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh :
1. Sekretaris ;
2. Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pendapatan Desa
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
4. Kepala Bidang Pemerintahan Desa
5. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan
1. Sekretariat.
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretaris mempunyai tugas pokok
Membantu kepala Dinas dalam pengelolaan ketatausahaan Dinas, Sekretaris
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan program kerja kesekretariatan
b. Pengelolaan administrasi Keuangan di lingkup Dinas
c. Pengelolaan Administrasi umum, kearsipan, kerumahtanggan, dan
kepegawaian di lingkungan Dinas.
d. Pembinaan Organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas
e. Pelayanan administrasi terhadap seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas
f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan
Dinas
g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan kepada kepala
Dinas
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
bidang tugasnya.
Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh :
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
4
a. Sub Bagian Program dan pelaporan.
Sub Bagian Program dan pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris. Sub Bagian Program dan pelaporan mempunyai tugas pokok
membantu Sekretaris dalam melaksanakan keprograman dan pelaporan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sub Bagian Program dan
pelaporan mempunyai Fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan perencanaan kegiatan dan program kerja Dinas
b. Pengelolaan data pendukung, data kegiatan dan informasi kegiatan
Dinas
c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di
lingkungan Dinas
d. Pelaporan hasil capaian kinerja kegiatan kepada Kepala Dinas
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
bidang tugasnya
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Sub Bagian Umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu
Sekretaris dalam pengelolaan administrasi umum dan keepegawaian. Untuk
menyelenggarakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a. Pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, inventarisasi kearsipan
dan kepegawaian.
b. Pembinaan organisasi dan tatalaksana serta kesejahteraan pegawai di
lingkungan Dinas
c. Penyusunan bahan kebijakan di bidang administrasi kepegawaian dan
pengembangan karir pegawai
d. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai melalui kerjasama
dengan instansi pengelola pendidikan dan pelatihan.
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
5
e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas di bidang administrasi kepegawaian
kepada Sekretaris.
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
bidang tugasnya.
c. Sub Bagian Keuangan.
Sub Bagiasn Keuangan di Pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian
Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam
melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan. Untuk
menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Keuangan
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan rencana anggaran kegiatan Dinas
b. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas
c. Pelaporan hasil capaian kinerja administrasi keuangan kegiatan di
lingkungan Dinas
d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris sesuai bidang
tugasnya.
2. Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pendapatan Desa.
Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pendapatan Desa dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas. Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pendapatan Desa
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan
Pembangunan Ekonomi dan Pendapatan Desa. Untuk menyelenggarakan
tugas pokok tersebut, Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi
sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
b. Perumusan kebijakan di bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa
c. Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan pengelolaan sumber daya
alam desa.
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
6
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala Bidang Pembangunan
Ekonomi dan Pendapatan Desa di bantu oleh :
a. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan
Seksi Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi
dan Pendapatan Desa. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan
mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang Pembangunan
Ekonomi dan Pendapatan Desa dalam melaksanakan pemberdayaan
ekonomi masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut,
Seksi Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan mempunyai fungsi sebagai
berikut :
a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pemberdayaan ekonomi
masyarakat
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan ekonomi
masyarakat desa
c. Pembinaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa
d. Fasilitasi kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa
e. Pembinaan pengelolaan sumber daya alam desa berkelanjutan
f. Fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna desa
b. Seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa
Seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa di pimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pendapatan Desa. Seksi Pendapatan
dan Kekayaan Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang
Pembangunan Ekonomi dan Pendapatan Desa dalam melaksanakan
melaksanakan pembangunan ekonomi dan pendapatan desa. Untuk
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
7
menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Pendapatan dan
Kekayaan Desa mempunyai fungsi sebagaui berikut :
a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan pendapatan dan kekayaan
desa
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan administrasi
pendapatan dan kekayaan desa
c. Pembinaan pengembangan pendapatan dan kekayaan desa
d. Pembinaan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja
desa
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan
pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan desa. Untuk menyelenggrakan
tugas pokok tersebut, Bidang pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi
sebagai berikut:
a. Perumusan kebijakan dalam bidang pemberdayaan kelembagaan
masyarakat
b. Perumusan kebijakan dalam bidang pemberdayaan kader
pembangunan desa
c. Mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat hukum adat dan
keswadayaan
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dibantu oleh :
a. Seksi Kelembagaan
Seksi Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pemberdayaan Masyarakat. Seksi Kelembagaan mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam
melaksanakan pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan. Untuk
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
8
menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala seksi Kelembagaan
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan
b. Penyiapan bahan kebijakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
c. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
d. Fasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan
b. Seksi Keswadayaan
Seksi keswadayaan dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pemberdayaan Masyarakat
Seksi keswadayaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan pemberdayaan Kader
Pembangunan desa. Untuk menyelenggarakann tugas pokok tersebut,
Sub Bidang Pemberdayaan Kader Pembangunan Desa mempunyai fungsi
sebagai berikut :
a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan pemberdayaan kader
pembangunan desa
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan kader
pembangunan desa
c. Pembinaan dan pengembangan SDM keswadayaan
d. Fasilitasi pengembangan kader pembangunan desa
e. Melakukan pembinaan terkait pemberdayaan lembaga adat tingkat desa
4. Bidang Pemerintahan Desa
Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pemerintahan
Desa mempunyai tugas pokokmembantu kepala Dinas dalam melaksanakan
pemberdayaan Pemerintahan desa. Untuk menyeleneggarakan tugas pokok
tersebut, Bidang Pemerintahan desa mempunyai fungsi sebagai berikut :
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
9
a. Perumusan kebijakan dalam bidang pemberdayaan kelembagaan
pemerintahan desa
b. Perumusan kebijakan dalam bidang pemberdayaan aparatur pemerintahan
desa
c. Pembinan administrasi penyelenggaraan, pelaksanan dan pelaporan
pembangunan desa
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pemerintahan Desa dibantu
oleh:
a. Seksi Penataan Desa
Seksi Penataan Desa dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang pemerintahan desa.
Seksi Penataan Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang
Kelembagaan Pemerintahan desa. Untuk menyelenggarakan tugas pokok
tersebut Seksi Penataan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan pemerintahan desa
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan kelembagaan
pemerintahan desa
c. Analisi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan tata
administrasi pemerintahan desa
d. Pengkajian pembentukan, penggabungan, peleburan pemecahan dan
penghapusan desa
e. Pembinaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
f. Fasilitasi penyusunan produk-produk hukum desa
b. Seksi Aparatur Pemerintahan Desa
Seksi Aapartur Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pemerintahan Desa. Seksi Aparatur Pemerintahan Desa mempunyai tugas
pokok membantu kepala Bidang Pemerintahan Desa dalam melaksanakan
pemberdayaan di bidang pembinaan aparatur pemerintahan desa. Untuk
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
10
menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Aparatur Pemerintahan Desa
mempunyai fungsi sebagi berikut :
a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan aparatur pemerintahan desa
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan aparatur
pemerintahan desa
c. Analisis kebutuhan aparatur dan pembinaan pemerintahan desa
d. Pemberdayaan aparatur pemerintahan desa
e. Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur desa
5. Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan
Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pemberdayaan di bidang
Sarana Prasarana dan Kewilayahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok
tersebut, Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan mempunyai fungsi
sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan dalam bidang sarana dan prasarana desa
b. Perumusan kebijakan di bidang kewilayahan desa.
c. Pembinaan kerjasama desa
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Sarana Prasarana dan
Kewilayahan dibantu oleh :
a. Seksi Prasarana Desa
Seksi Prasarana Desa dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada di
bawah dan bertangung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana dan
Kewilayahan. Seksi Prasarana Desa mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan dalam melaksanakan
pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana desa. Untuk
menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Prasarana desa mempunyai
fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan sarana dan prasarana desa
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
11
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan serta pengembangan
sarana dan prasarana pemerintahan desa
c. Pembinaan pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan desa
d. Fasilitasi pengembangan serta pembangunan sarana dan prasarana desa
b. Seksi Pemberdayaan Wilayah
Seksi Pemberdayaan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana
Prasarana dan Kewilayahan. Seksi Pemberdayaan Wilayah desa mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan
Desa dalam melaksanakan Sarana Prasarana dan Kewilayahan. Untuk
menyelenggarakan tugas pokok tersebut, seksi pemberdayaan wilayah
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan pemberdayaan wilayah
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan pemberdayaan wilayah
c. Pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar desa
d. Fasilitasi sarana dan prasarana dasar desa
e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan
f. Fasilitasi pengembangan kawasan perdesaan dan desa-desa perbatasan
6. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional
senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan fungsi yang memerlukan keahlian
tertentu secara professional sesuai dengan kebutuhan organisasi.
a. Unit Pelaksana Teknis Daerah
Unit Pelaksana Teknis Daerah ( UPTD ) merupakan unit kerja yang
merupakan perpanjangan tangan Dinas yang berkedudukan di wilayah atau
kecamatan. UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
12
Dinas. UPTD mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat
dan pemerintahan desa.
1.4. Kepegawaian dan Perlengkapan
Kondisi PNSD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bogor Tahun 2018 sebanyak 69 orang. Bilamana dilihat dari golongan / pangkat,
maka golongan IV berjumlah 18 orang, golongan III berjumlah 35 orang,
golongan II berjumlah 16 orang.Tenaga Kontrak 1 Orang.
Sedangkan dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka pegawai dengan
strata-2 berjumlah 18 orang, strata-1 berjumlah 25 orang, Diploma, III berjumlah
1 orang, Tamat SMU/sederajat berjumlah 23 orang, SMP/ sederajat berjumlah 1
orang.
Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa per Akhir tahun
2018, dapat diuraikan sebagai berikut :
Susunan Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2004
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Bogor, maka Kepala DPMDdalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsinya dibantu oleh :
1. Sekretariat, yang membawahi:
B. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
C. Sub Bagian Keuangan; dan
D. Sub Bagian Program dan Pelaporan
2. Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pendapatan Desa, yang membawahi:
A. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan; dan
B. Seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa;
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang membawahi:
A. Seksi Kelembagaan; dan
B. Seksi Keswadayaan;
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
13
4. Bidang Pemerintahan Desa, yang membawahi:
A. Seksi Penataan Desa; dan
B. Seksi Aparatur Pemerintahan Desa;
5. Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan yang mebawahi:
A. Seksi Prasarana Desa; dan
B. Seksi Pemberdayaan Wilayah;
6. Unit Pelaksana Daerah;
7. Kelompok Jabatan Fungsional,
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
KEPALA Dinas
SEKRETARIAT
BID. PEMBANGUNAN EKONONOMI DAN
PENDAPATAN DESA
SUBAG PROGRAM & PELAPORANN
N
SUBAG UMUM & KEPEG
SUBAG KEUANGAN
SEKSI. PEMBERDAYAAN EKO. PERDESAAN
SEKSI. PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA
BID.PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEKSI. KELEMBAGAAN MASYARAKAT
SEKSI. KESWADAYAAN
BIDANG PEMERINTAHAN
DESA
SEKSI APARATUR PEM.DESA
SEKSI SARANA DAN
PRASARANA DESA
BIDANG SARPRAS DAN
KEWILAYAHAN
SEKSI PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN
DESA
SEKSI PENATAAN DESA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
UPT
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
14
1.5. Aspek Strategis yang Berpengaruh
Lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa mengembang
paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. Undang-
Undang tentang Desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang
Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. UU Desa yang disahkan pada akhir
tahun 2014 lalu juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan
azas rekognisi dan subsidiaritas desa. Lain daripada itu, UU Desa ini mengangkat
hak dan kedaualatan desa yang selama ini terpinggirkan karena didudukan pada
posisi sub nasional. Padahal, desa pada hakikatnya adalah entitas bangsa yang
membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, isu-isu
strategis yang diangkat oleh DPMD dalam mewujudkan visi misi Bupati adalah
sebagai berikut :
1. Masih tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan;
2. Ketimpangan pembangunan antar desa
3. Rendahnya kualitas sdm aparatur desa
Target pencapaian IPM 74,25 pada tahun 2018 dalam rangka mendukung
pencapaian Visi Jawa Barat.
Kabupaten Bogor sebagai bagian dari Propinsi Jawa Barat mempunyai
komitmen bersama untuk mendukung pencapaian Visi Jawa Barat yaitu “
Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”.
Indikator tercapainya visi tersebut adalah angka IPM 74,25.
Kabupaten Bogor dinilai sebagai daerah yang berpotensi dan
diharapkan menjadi penyumbang terhadap peningkatan IPM Jawa Barat. Oleh
karena itu komitmen tersebut menjiwai setiap kegiatan pembangunan yang
diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Bogor.
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
15
1.6. Dasar Hukum
Adapun dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan LAKIP ini
adalah sebagai berikut :
1. TAP MPR Nomor 9/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Sisten
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik donesia Nomor 53 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
6. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Bogor.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor, Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
16
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis Tahun 2013-2018
2.1.1. Pernyataan Visi dan Misi
Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan
bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten
dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu
organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan
membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan.
Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan
umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan.
Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2009 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, bahwa Visi
Kabupaten Bogor adalah “ KABUPATEN BOGOR MENJADI
KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA “
Gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah yang dirumuskan dalam Kabupaten Bogor
Termaju ditunjukkan oleh beberapa faktor yang menjadi penciri. Penciri
ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya
manusia dan sumber daya alam, pertimbangan keuangan daerah, potensi
kabupaten pembanding dan waktu pencapaian indikator, sehingga
dihasilkan 25 (dua puluh lima) penciri, sebagai berikut:
1. Seluruh RSUD dan Puskesmas terakreditasi
2. Seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan
3. Angka harapan hidup (AHH) termasuk tertinggi di Indonesia
4. Tuntas Angka Melek huruf (AMH) bagi penduduk berusia 15-60 tahun
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
17
5. Tuntasnya pembangunan stadion olahraga berskala internasional
6. Penduduk miskin turun menjadi 7% - 5%
7. Tercapainya rata-rata lama sekolah (RLS) 9 tahun
8. Pelayanan penyediaan listrik perdesaan tertinggi di Indonesia
9. Kunjungan wisatawan termasuk tertinggi di Indonesia
10. Pelayanan perijinan berstandar ISO
11. Laju Pertumbuhan Ekonomi melebihi Laju Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi dan Nasional
12. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku termasuk
tertinggi di Indonesia
13. Produksi benih ikan hias dan benih ikan konsumsi air tawar
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Unit 20 20 100%
III Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
1 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur
Jenis
Kali
44 88
44
88
80.30%
IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dok
Buku
3
25
3
25
100%
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Dok
Buku
2
10
2
10
100%
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Dok
Buku
1
5
1
5
100%
4. Penyusunan Perencanaan Anggaran Dok 2 2 100%
5. Penatausahaan Keuangan SKPD
Kegiatn 67 67 100%
6. Penyusunan Renja SKPD Buku 1
10
1
10
100%
7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Buku
Buku
Paket
60
72
1
60
72
1
100%
8. Publikasi Kinerja SKPD Kali 42 1
42 1
100%
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
43
4. Analasis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Setelah evaluasi kinerja, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan
efektivitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output
dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini
menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data
nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi
karena : dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi
keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya, ataupun realisasi masukan
yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar
dari targetnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi melampaui target.
Analisis efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran
dan tujuan dengan hasil (outcomes). Selain itu, analisis juga dilakukan
terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik
terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang
telah dan akan dilaksanakan.
Anggaran kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desabersumber dari APBD Kabupaten Bogor sesuai dengan Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Bogor tahun 2018, yaitu sebesar
Rp. 24,500,121,000,- dengan realisasi sebesar
Rp. 23,296,754,420,-. Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar
Rp. 1,203,366,580.,- atau mencapai 4,91%, dengan perincian sebagai
berikut :
1. Belanja Tidak Langsung
Belanja tidak langsung sebesar Rp. 10,701,479,000,- dengan realisasi
sebesar Rp. 10,575,192,677,- Dengan demikian terdapat efisiensi
sebesar Rp. 126,286,323,- atau mencapai 98,82%.
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
44
2. Belanja Langsung
Total Belanja Langsung sebesar Rp. 13,798,642,000,- dengan realisasi
sebesar Rp. 12,721,561,743,- Dengan demikian terdapat efisiensi
sebesar Rp. 1,077,080,257.00,- atau mencapai 92.19%. dengan
perincian sebagai berikut:
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Anggaran sebesar Rp. 1,535,491,000,- dengan realisasi sebesar
Rp. 1,405,053,618,- . Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar
Rp. 53,208,471,- atau mencapai 91.51%
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Anggaran sebesar Rp. 4,786,622,000,- dengan realisasi sebesar
Rp. 4,716,715,000,-. Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar
Rp. 69,907,000.00,- atau mencapai 98.53%.
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Anggaran sebesar Rp. 51,600,000,- dengan realisasi sebesar
Rp. 40,800,000,-. Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar
Rp. 10,800,000.00,- atau mencapai 79.07%
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan Anggaran sebesar Rp. 859,101,000,- dengan realisasi
sebesar Rp. 756,105,975,-. Dengan demikian terdapat efisiensi
sebesar Rp. 102,995,025.00,- atau mencapai 88.01%
5) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan desa
Anggaran sebesar Rp. 618,548,000,- dengan realisasi sebesar
Rp. 535,044,700,-. Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran
sebesar Rp. 83,503,300.00.,- atau mencapai 86.50 %
6) Program Penataan Administrasi Pemerintahan Desa
Anggaran sebesar Rp. 615,288,000,- dengan realisasi sebesar
Rp. 551,327,600,- Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran
sebesar Rp. 63,960,400.00,- atau mencapai 89.60 %
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
45
7) Program Pembinaan Penataan Desa
Anggaran sebesar Rp. 602,923,000.,- dengan realisasi
Rp. 465,079,000,- . Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran
sebesar Rp. 137,844,000.00,- atau mencapai 77.14 %.
8) Program Pembinaan dan Pengembangan Kerjasama Desa
Anggaran sebesar Rp. 351,701,000,- dengan realisasi
Rp. 320,375,000,-. Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran
sebesar Rp. 31,326,000.00,- atau mencapai 91.09 %.
9) Program Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Desa
Anggaran sebesar Rp. 3,365,275,000.,- dengan realisasi
Rp. 3,089,911,575,- Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran
sebesar Rp. 275,363,425.00,- atau mencapai 91.82 %.
10) Program Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Pedesaan
Anggaran sebesar Rp. 1,012,093,000,- dengan realisasi Rp. 841,149,275,- Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 170,943,725.00,- atau mencapai 83.11 %.
5. Analisis atas efiesiensi penggunaan sumber daya
Anggaran belanja langsung yang digunakan untuk membiayai program dan
kegiatan dalam rangka mencapai sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa. tahun 2018 sebesar Rp. 13,798,642,000,- terealisasi sebesar Rp.
12,721,561,743,- atau terserap 92.19%. Rendahnya penyerapan dana
belanja langsung tersebut disebabkan(1) adanya efesiensi penggunaan anggaran
sesua dengan kebutuhan (2) Selisih penawaran harga dengan pihak ke 3
(3).Efesiensi penggunaan anggaran sesuai dengan standar harga.
Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten
Bogor tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. 24,500,121,000,- terealisasi
sebesar Rp. 23,296,754,420,- atau terserap 95.09%. Surplus Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor tahun 2018
terealisasi Rp. 1,203,366,580.00,- atau tercapai 4.91 %. Secara garis besar
realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten
Bogor tahun 2018 sebagai berikut:
LAKIP DPMD Kabupaten Bogor Tahun 2018
46
TABEL 3.4
RINCIAN REALISASI DAN EFISIENSI ANGGARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018
URAIAN
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI (Rp.)
EFISIENSI (Rp.)
(1) BELANJA TIDAK LANGSUNG 10,701,479,000 10,575,192,677 126,286,323
BELANJA PEGAWAI 10,701,479,000 10,575,192,677 126,286,323
3. Gaji dan Tunjangan 3,962,741,000 3,877,274,102 85,466,898
4. Tambahan Penghasilan PNS 6,738,738,000 6,697,918,575 40,819,425
(2) BELANJA LANGSUNG 13,798,642,000 12,721,561,618 1,077,080,257
I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1,748,066,000 1,694,857,529 53,208,471
1 Penyediaan Jasa komunikasi dan 99,600,000 63,129,929 2,870,071
listrik yang dibayarkan
2 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan 14,400,000 9,261,600 5,138,400